Xcloud.id

partai: PKB

  • HUT Ke-80 RI, Pemprov Sumsel Luncurkan Pemutihan Pajak 80 Hari Regional 17 Agustus 2025

    HUT Ke-80 RI, Pemprov Sumsel Luncurkan Pemutihan Pajak 80 Hari Regional 17 Agustus 2025

    HUT Ke-80 RI, Pemprov Sumsel Luncurkan Pemutihan Pajak 80 Hari
    Tim Redaksi
    PALEMBANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam rangka memperingati HUT ke 80 Republik Indonesia. Program ini berlaku selama 80 hari mulai Minggu (17/8/2025), sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025.
    “Sumsel berbeda dengan daerah lain. Saat yang lain menaikkan tarif, kita justru memberikan keringanan. Saya ingin setelah hari ini, semua kendaraan di Sumsel tertib administrasi,” kata Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Minggu (17/8/2025).
    Dalam program tersebut, masyarakat hanya diminta membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) satu tahun. Pemerintah membebaskan tunggakan serta biaya administrasi tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat juga dibebaskan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) II, pajak progresif, serta denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ) untuk tahun-tahun sebelumnya.
    Menurut Herman, pemutihan pajak ini bukan sekadar hadiah HUT RI, tetapi juga dorongan agar masyarakat semakin tertib membayar pajak. Ia mengingatkan, setelah program berakhir, aparat kepolisian bersama instansi terkait akan melakukan penertiban lebih ketat.
    “Hologram khusus akan dipasang pada kendaraan yang telah memenuhi kewajiban pajak,” ujarnya.
    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Achmad Rizwan menjelaskan, kebijakan ini sekaligus menjadi stimulus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga 15 Agustus 2025, penerimaan PKB telah mencapai 57,45 persen, sementara BBNKB berada di angka 48,40 persen.
    “Pembayaran pajak bisa dilakukan di seluruh layanan, mulai dari Samsat Mall, Samsat Drive Thru, hingga Samsat Desa. Dengan begitu masyarakat bisa mudah mengakses layanan ini,” ungkap Achmad.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gak Terlalu Mahal, Segini Pajak Tahunan Subaru BRZ di Jakarta!

    Gak Terlalu Mahal, Segini Pajak Tahunan Subaru BRZ di Jakarta!

    Jakarta –

    Populasi mobil sport Subaru tergolong banyak. Buktinya, BRZ sempat jadi tulang punggung penjualan Subaru di Indonesia.

    Mobil sport dua pintu ini terkenal sebagai ‘drift machine’ karena punya kombinasi sasis yang lincah, mesin boxer bertenaga, hingga karakter tenaga yang pas untuk nge-slide.

    Subaru BRZ AT Foto: Muhammad Hafizh Gemilang

    Secara performa, BRZ memang nggak bisa diremehkan. Dengan mesin Horizontally Opposed 4 silinder 2.400 cc, mobil ini bisa melesat dari 0-100 km/jam hanya dalam 6,3 detik.

    Tenaga yang dihasilkan mencapai 237 PS di 7.000 RPM dan torsi 250 Nm di 3.700 RPM. Angka yang cukup buas untuk ukuran mobil sport Jepang dengan konfigurasi penggerak roda belakang.

    Per artikel ini dimuat, Subaru Indonesia memasarkan BRZ dalam dua tipe, yakni BRZ MT EyeSight dan BRZ AT EyeSight. Harganya pun hanya selisih Rp 10 juta, dengan versi manual dibanderol Rp 920 juta, sementara varian otomatis Rp 930 juta.

    Yang menarik, saat detikOto mengetes mobil ini, kami sempat mengintip STNK Subaru BRZ 2.4 EyeSight AT lansiran 2022. Untuk unit yang terdaftar di Jakarta, tercatat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 10.455.000 per tahun.

    Kalau dibandingkan dengan statusnya sebagai mobil sport eksotik yang diimpor utuh dari Jepang, angka itu bisa dibilang cukup ramah kantong.

    Bahkan, jauh lebih murah ketimbang mobil premium Jepang lain. Sebagai gambaran, Toyota Alphard Hybrid 2025 yang juga terdaftar di Jakarta, pajaknya tembus Rp 26 juta per tahun.

    Artinya, buat pecinta mobil sport yang mengincar keseruan berkendara dan tidak ingin terlalu pusing soal pajak tahunan, Subaru BRZ bisa jadi opsi menarik.

    Dengan harga di bawah Rp 1 miliar, performa buas, dan pajak tahunan yang relatif bersahabat, nggak heran mobil ini sempat jadi andalan Subaru di Indonesia.

    (mhg/rgr)

  • Cukup Bayar Pajak Kendaraan Setahun, Bebas Tunggakan-Denda Sampai Desember

    Cukup Bayar Pajak Kendaraan Setahun, Bebas Tunggakan-Denda Sampai Desember

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sumsel) menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Cukup bayar pajak kendaraan setahun, tunggakan dan denda pajak tahun-tahun sebelumnya dihapuskan.

    Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengumumkan, pemutihan pajak kendaraan bermotor ini diadakan untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat Sumatera Selatan sudah bisa menikmati pemutihan pajak kendaraan tersebut. Program ini berlaku mulai 17 Agustus 2025 sampai dengan 17 Desember 2025.

    “Dalam program ini, masyarakat cukup membayar PKB (pajak kendaraan bermotor) 1 tahun saja dan langsung terbebas dari seluruh tunggakan serta sanksi administratif tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, diberikan juga fasilitas bebas biaya BBNKB II, bebas pajak progresif, dan bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lalu maupun tahun-tahun sebelumnya. Momentum ini diharapkan menjadi peluang emas bagi masyarakat untuk menuntaskan kewajiban pajak dengan lebih mudah dan ringan,” demikian dikutip dari akun Instagram Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Selatan.

    Herman Deru menjelaskan, dengan membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan saja, masyarakat yang menunggak pajak kendaraan dapat kembali mengaktifkan pajak kendaraan mereka.

    “Pemerintah juga tidak hanya menghapuskan denda, tetapi juga membebaskan pokok pajak tertunggak, biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II dan III, serta pajak progresif. Bahkan, untuk kendaraan bekas, biaya balik nama juga digratiskan agar masyarakat lebih mudah melakukan registrasi,” ungkap Herman Deru (HD) dikutip dari situs resmi Pemprov Sumsel.

    HD juga menegaskan setelah masa keringanan berakhir, ia meminta aparat kepolisian, petugas pajak, serta Jasa Raharja dan pihak terkait lainnya untuk melakukan penertiban lebih tegas, termasuk dengan pemasangan hologram sebagai tanda kendaraan telah melaksanakan kewajiban pajaknya.

    “Saya ingin setelah 80 hari ini, semua kendaraan bisa tertib administrasi sehingga masyarakat lebih nyaman dan tenang dalam berkendara,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Achmad Rizwan, menyampaikan keputusan Gubernur Sumsel dalam mengambil kebijakan program pemutihan tersebut bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam melunasi kewajiban mereka. Cara ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk taat administrasi dengan membayar pajak yang merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

    (rgr/mhg)

  • Forum percepatan transformasi pesantren PKB, dorong transformasi pesantren Lewat penguatan ekonomi d

    Forum percepatan transformasi pesantren PKB, dorong transformasi pesantren Lewat penguatan ekonomi d

    Sumber foto: Radio Elshinta/HUB

    Forum percepatan transformasi pesantren PKB, dorong transformasi pesantren Lewat penguatan ekonomi d
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar kegiatan Tadarus Ekonomi Pesantren dengan tema “Memajukan Usaha Bisnis Pesantren” di kantor DPP PKB, Jumat (14/8/2025).

    Direktur Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP), Saifullah Ma’shum mengatakan bahwa Tadarus Ekonomi Pesantren menjadi rangkaian dari konferensi internasional transformasi pesantren yang menitikberatkan pada mentransformasi aspek kemudahan ekonomi. 

    “Jadi forum percepatan transformasi pesantren mengadakan acara yang merupakan bagian dari rangkaian panjang di mulai dari konferensi internasional transformasi pesantren, terus kita roadshow untuk menyamakan visi persepsi tentang perlunya pesantren bertransformasi, hari ini kita mulai kerja berat, kerja panjang yaitu mentransformasi pada aspek kemudahan ekonomi,” ujarnya.

    Menurut Saifullah, banyak forum serupa sudah pernah diadakan, namun belum memberikan hasil maksimal. FPTP mencoba pendekatan baru agar forum seperti ini berdampak nyata. 

    “Pesantren selama ini sudah membantu negara dengan pendidikan murah dan guru yang mengabdi dengan ikhlas, tapi dukungan negara, terutama anggaran, masih minim. Karena itu, pesantren harus mandiri sambil memberdayakan ekonomi umat di sekitarnya,” tambahnya

    Saifullah menambahkan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menitipkan pesan agar pesantren melakukan evaluasi total, terbuka terhadap perubahan, dan mempercepat langkah untuk mengejar ketertinggalan. 

    “Pesantren harus maju, bertransformasi, berevolusi, dan terbuka,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Pusat Studi Pembangunan dan Pedesaan IPB, Jaenal Effendi, menekankan pentingnya profesionalisme dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di pesantren. 

    “Problem utama bangsa ini dari nomor satu sampai lima adalah SDM. Pesantren terpanggil untuk menyiapkan SDM yang profesional secara utuh untuk membangun bangsa, baik melalui sektor pertanian, peternakan, kehutanan, maupun ekonomi kreatif,” ujarnya.

    Jaenal juga menilai, perkembangan ekonomi pesantren membutuhkan dukungan pemerintah dan stakeholder. 

    “Aktivitas ekonomi pesantren harus terlindungi dan mampu berkembang hingga ke level ekspor-impor. Pesantren adalah agen perubahan, transformasi, dan inovasi yang memberi dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.

    Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP) menargetkan edukasi kepada sedikitnya 2.000 pesantren di seluruh Indonesia. Pertemuan serupa akan digelar secara masif, terencana, dan melibatkan lebih banyak pesantren di berbagai daerah.

    Penulis: Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Presiden Perkenalkan Model Baru Cara Kerja APBN

    Presiden Perkenalkan Model Baru Cara Kerja APBN

    GELORA.CO -Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki cara kerja baru agar APBN tidak lagi terkungkung bisnis biasa.

    Hal itu disampaikan Cak Imin akrab disapa saat menanggapi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2025.

    “Ya, Pak Presiden ini telah meletakkan cara kerja baru dengan pola dan model terobosan yang baru. Sehingga APBN kita tidak lagi berkerangka business as usual,” kata Cak Imin.

    Ia menambahkan dalam pidato Presiden Prabowo itu ada langkah-langkah ekonomi konstitusi yang berbasis kepada spirit kelahiran bangsa dengan berpijak cita-cita konstitusi.

    Salah satunya dengan mengedepankan konsep koperasi desa (Kopdes) hingga sekolah rakyat yang kini dicetuskan Presiden Prabowo.

    “Ideologis yang dibutuhkan agar roda perekonomian dan pembangunan kita tidak salah jalan. Di sisi yang lain, konkret. Kita ekonomi konstitusi tapi konkretnya apa? Terobosan itu bernama ekonomi rakyat yang dimulai dari desa, dengan Kopdes,” tegasnya.

    “Dimulai dari masyarakat yang bawah, dengan sekolah rakyat. Dimulai dengan meningkatkan gizi dan mutu SDM, makan bergizi gratis. Itulah terobosan-terobosan strategis yang mazhab ekonomi hanya satu, (yakni)mazhab ekonomi konstitusi,” sambung dia.

    Oleh karena itu, lanjut Cak Imin, langkah-langkah tersebut yang membawa optimisme dan diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak.

    “Karena kita butuh negara ini dibangun bukan saja berangkat dari negara, tapi juga berangkat dari rakyat dan akar rumput kita semua, partisipasi, gotong, royong, bahu-membahu, mutlak menjadi bagian dari kesuksesan itu. (Perlu) terobosan mengakhiri langkah-langkah business as usual,” tutupnya

  • Awal Mula Istilah Serakahnomic yang Bikin Prabowo Marah – Page 3

    Awal Mula Istilah Serakahnomic yang Bikin Prabowo Marah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo kembali menggunakan istilah serakahnomics dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, Jumat (15/8/2025). Istilah itu digunakan untuk menggambarkan bagaimana bisnis yang dijalankan  dengan seenaknya oleh pengusaha dan menikmati keuntungan tinggi di atas penderitaan rakyat.

    Dalam pidatonya, ia menyoroti beberapa contoh praktik serakahnomics yang selama ini terjadi. Salah satu yang disorot adalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia, meski negara ini merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

    Prabowo menyebut kejadian tersebut sebagai hal yang aneh dan tidak masuk akal sehat. Menurut Prabowo, kelangkaan minyak goreng yang berlangsung berminggu-minggu, bahkan hampir berbulan-bulan, merupakan bukti adanya manipulasi pasar.

    “Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng, ini aneh sekali tidak masuk diakal sehat. Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia berminggu-minggu, hampir berapa bulan kelapa sawit langka,” kata Prabowo.

    “Ternyata memang permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung ketua DPR yang saya beri nama serakahnomics,” ucap Prabowo. 

    Prabowo menegaskan, kondisi semacam ini tidak boleh terulang. Negara harus hadir memastikan bahwa kekayaan alam dan produk strategis dikelola untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk dipermainkan oleh kelompok tertentu.

    Lalu, sejak kapan istilah serakahnomics disampaikan Prabowo?

    Serakahnomics pertama kali diperkenalkan oleh Prabowo dalam pidatonya saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo pada 20 Juli 2025. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengkritik praktik ekonomi yang dilandasi keserakahan elit, yang disebutnya melewati batas kewajaran dan moralitas.

    Prabowo mengatakan bahwa kekayaan yang dimiliki Indonesia sangat luar biasa. Sayangnya, dia menyebut masih banyak orang jahat alias maling yang mengambil seluruh kekayaan.  

    “Maling-maling pun luar biasa, kalian luar biasa nggak jera-jera sudah dikasih warning berkali-kali masih aja,” imbuh dia.

    Prabowo pun mengklaim, istilah serakahnomics yang ia sebut merupakan istilah baru yang tidak ada dalam mazhab ekonomi yang berkembang saat ini. 

    “Serakahnomics ini sudah lewat nggak ada di buku enggak ada di universitas ekonomi kayak begini ini ilmu serakah. Tapi ya tunggu tanggal mainnya,” jelas dia. 

    Selain menjelaskan soal bahayanya serakahnomics di Kongres PSI, Prabowo juga kembali menyampaikan hal yang sama dalam perayaan Harlah ke-27 PKB di JCC Senayan, Jakarta.

     

    Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabumingraka menghadiri Sidang Paripurna DPR, DPD, dan MPR, Jumat (15/8). Hadir juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ditemani dua putranya, Menko Agus Harimurti Yudhoyono dan Ibas Yudhoyono. Sej…

  • Pasca unjuk rasa, DPRD Pati buat pansus hak angket pemakzulan bupati

    Pasca unjuk rasa, DPRD Pati buat pansus hak angket pemakzulan bupati

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Pasca unjuk rasa, DPRD Pati buat pansus hak angket pemakzulan bupati
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar oleh masyarakat Pati bersatu pada Rabu (13/8) akhirnya membuahkan hasil. Dimana, DPRD Pati membuat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Pansus yang diketuai Teguh Bandang dari Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua Joni Kurnianto dari Fraksi Partai Demokrat dan sekretaris Pansus Muntamah dari Fraksi PKB.

    Saat pembentukan pansus semua sudah quorum yakni dari 50 anggota DPRD Pati yang hadir dan bertanda tangan ada 42 anggota. Pansus ini mulai mengelar sidang hari ini Kamis (14/8).

    Ketua Pansus, Teguh Bandang mengatakan pasca terbentuknya pansus pemakzulan bupati dalam setiap sidangnya akan dilakukan secara terbuka.

    “Masyarakat Pati bisa datang untuk menyaksikan langsung jalannya setiap persidangan,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Jumat (15/8). 

    Dijelaskan dalam hasil sidang paripurna kemarin, pansus menyepakati untuk ada pendamping dari unsur ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara. Pansus akan mengidentifikasi masalah hukum. Dimana, hasil investigasi Pansus nantinya akan disahkan dalam Paripurna DPRD Pati yang dilanjutkan tahapan berikutnya yakni hak menyatakan pendapat.

    “Hasil paripurna hak menyatakan pendapat kemudian disampaikan ke Mahkamah Agung (MA) dengan masa jawab paling lama 30 hari, Jika MA menyatakan terbukti, usul DPRD (Pemakzulan Bupati Pati) akan diteruskan kepada Presiden melalui Mendagri. Jika MA menyatakan tidak terbukti, maka usulan pemakzulan Bupati Pati oleh DPRD dinyatakan batal,” imbuhnya.

    Sementara itu, pasca demonstrasi tanggal 13 Agustus kemarin, situasi aktivitas perekonomian warga kota Pati sudah berjalan normal. Tampak di kawasan Alun-alun Simpang Lima Pati juga terlihat warga yang bersantai di taman. Demikian juga PKL terlihat mengatakan dagangan di trotoar alun-alun. 

    Salah satu warga Kecamatan Kota Pati Anisa mengaku kondisi warga Pati sudah normal bahkan pasca demonstrasi warga sudah beraktivitas normal. Kawasan alun-alun Simpang Lima Pati juga sudah seperti biasa banyak warga yang bersantai ditaman.

    “Kami beraktivitas normal pertokoan dan perbankan sudah buka semua,” ucapnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemprov Sumbar mutakhirkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah

    Pemprov Sumbar mutakhirkan digitalisasi pengelolaan pajak daerah

    Padang (ANTARA) – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pemerintah daerah itu memutakhirkan sistem digitalisasi pengelolaan pajak menjadi lebih modern, terintegrasi, dan efisien untuk mempermudah wajib pajak, mengurangi beban administratif, serta menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Ketergantungan pada dana transfer pusat masih tinggi, sementara ruang fiskal daerah terbatas. Kami tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara manual yang lambat dan rawan ketidakteraturan,” kata Gubernur Mahyeldi di Padang, Jumat.

    Ia menegaskan keberhasilan dalam digitalisasi tersebut membutuhkan dukungan kabupaten/kota, instansi vertikal, perbankan dan masyarakat.

    Saat ini PAD Sumbar masih didominasi pajak daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemprov terus memberikan stimulus, termasuk program pemutihan PKB, yang sudah menghapus tunggakan lebih dari 106 ribu kendaraan dan menambah pendapatan Rp46,28 miliar sejak 25 Juni 2025.

    Kepala Bapenda Sumbar Syefdinon menyebut tantangan utama pengelolaan pajak bukan hanya potensi yang belum tergali, tapi juga sistem yang masih konvensional.

    Menurut dia, “High Level Meeting” menjadi forum yang efektif untuk menyatukan langkah lintas sektor, membahas integrasi data, penguatan infrastruktur digital, dan harmonisasi regulasi.

    Ketua DPD Provinsi Sumbar Muhidi menambahkan bahwa pajak adalah bentuk gotong royong modern untuk membangun daerah.

    Sementara Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol M Reza Chairul Akbar Sidiq, menegaskan PKB sebagai sumber PAD strategis yang akan semakin optimal dengan dukungan sistem digital.

    Pada kesempatan itu digelar Gebyar Pajak dan High Level Meeting yang dihadiri perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Danrem 032/ Wirabraja Bukit Barisan, Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumbar.

    Selain itu juga hadir Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar, Direktur Utama Bank Nagari, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumbar, Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumbar, Kepala Kantor Wilayah PT. Jasa Raharja Sumbar, Kepala OPD Provinsi Sumbar, Direktur Utama Jamkrida Sumbar.

    Sebanyak empat wajib pajak beruntung mendapat hadiah paket umrah, disertai 50 hadiah menarik lainnya, dalam Gebyar Pajak dan High Level Meeting yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar.

    Acara ini diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada instansi dan perangkat daerah yang berprestasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

    Pewarta: Syarif Abdullah
    Editor: Hanni Sofia
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin Puji RAPBN Prabowo: Model Terobosan Baru Nasional 15 Agustus 2025

    Cak Imin Puji RAPBN Prabowo: Model Terobosan Baru Nasional 15 Agustus 2025

    Cak Imin Puji RAPBN Prabowo: Model Terobosan Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) Presiden Prabowo Subianto memuat terobosan baru.
    Cak Imin mengatakan, dengan terobosan baru itu, susunan RAPBN 2026 tidak lagi berkerangka bisnis sebagaimana biasanya.
    “Ya, Pak Presiden ini telah meletakkan cara kerja baru dengan pola dan model terobosan yang baru,” kata Cak Imin, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
    Menurut Muhaimin, kerangka RAPBN Prabowo menganggarkan program yang bersifat kerakyatan, seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan makan bergizi gratis (MBG).
    Menurut dia, konsep penganggaran itu dimulai dari perputaran ekonomi masyarakat bawah.
    “Itulah terobosan-terobosan strategis yang mazhab ekonomi hanya satu, mazhab ekonomi konstitusi,” ujar Cak Imin.
    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memandang, rumusan RAPBN itu membawa keyakinan dan diharapkan bisa mendatangkan dukungan dari semua pihak.
    Dia menyebut, pembangunan perlu dilakukan bukan hanya dari negara, melainkan dari akar rumput dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
    “Gotong royong, bahu-membahu, mutlak menjadi bagian dari kesuksesan langkah-langkah terobosan,” ujar Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

    Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak hadiri sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8/2025).

    Ketidakhadiran Megawati tersebut kemudian diwakilkan oleh anaknya yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI Puan Maharani.

    “Yang saya hormati para ketua umum partai politik yang sayangi dan saya cintai. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Profesor Doktor Honoris Klausa Hj. Megawati Soekarnoputri atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya,” kata Puan saat menyapa para ketua umum partai politik, dikutip dari Antaranews.

    Diketahui, sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI resmi dimulai sekitar pukul 09:00 WIB, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Jumat (15/8).

    Adapun para tokoh bangsa sebelumnya mulai berdatangan ke gedung pada pukul 07:40 WIB hingga 08:35 WIB.

    Sejumlah tokoh yang hadir yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Partai Golongan Karya Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh.

    Lalu ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.