Xcloud.id

partai: PKB

  • Layanan samsat keliling hadir di 14 lokasi di Jadetabek pada Kamis

    Layanan samsat keliling hadir di 14 lokasi di Jadetabek pada Kamis

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) keliling di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Kamis.

    Di samsat keliling masyarakat dapat mendapatkan sejumlah manfaat seperti layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ).

    Samsat keliling biasanya tersebar di beberapa daerah agar masyarakat mudah untuk menjangkau dan tak perlu untuk mendatangi kantor pusat.

    Berikut wilayah layanan samsat keliling di Jadetabek sesuai info akun X (dulu Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro di Jakarta, Kamis.

    1. Samsat keliling Jakarta Pusat di halaman parkir samsat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB.

    2. Samsat keliling Jakarta Utara di halaman parkir samsat dan parkir Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB.

    3. Samsat keliling Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB.

    4. Samsat keliling Jakarta Selatan di halaman parkir samsat dan gedung Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-15.00 WIB.

    5. Samsat keliling Jakarta Timur di halaman parkir samsat dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB.

    6. Samsat keliling Kota Tangerang di Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmosphere pukul 09.00-13.00 WIB.

    7. Samsat keliling Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB.

    8. Samsat keliling Ciledug di Pol Perum Poris Tangerang dan Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00–12.00 WIB.

    9. Samsat keliling Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-11.00 WIB.

    10. Samsat keliling Kelapa Dua di halaman GTwon Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB.

    11. Samsat keliling Kota Bekasi di Pizza Hut Jatiasih pukul 08.00-12.00 WIB.

    12. Samsat keliling Kabupaten Bekasi di Pasar Central Lippo Cikarang pukul 08.00-14.00 WIB.

    13. Samsat keliling Depok di halaman parkir Samsat Depok dan Kantor Kelurahan Tugu 08.00-14.00 WIB.

    14. Samsat keliling Cinere di halaman kantor samsat pukul 08.00-14.00 WIB.

    Masyarakat diminta membawa beberapa persyaratan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan anda, seperti KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi, pemohon juga tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Gerai samsat keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti plat nomor kendaraan pemohon harus datang langsung ke kantor samsat terdekat.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Usul KAI Sediakan Gerbong Bebas Merokok di Kereta

    DPR Usul KAI Sediakan Gerbong Bebas Merokok di Kereta

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyediakan gerbong khusus untuk merokok (smoking area) di kereta api.

    Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi PT KAI pada Rabu (20/8/2025).

    Menurutnya, KAI perlu mempertimbangkan kembali penyediaan satu gerbong khusus untuk merokok dalam rangkaian kereta jarak jauh, dengan tujuan mengakomodasi penumpang perokok dan menjadikannya area yang sekaligus bisa berfungsi seperti kafe.

    “Paling tidak, ini ada masukan, Pak, gerbong yang selama ini, dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ngopi, dan untuk smoking area,” ujar Nasim pada Rabu (20/8).

    Menurutnya, hal itu berpotensi akan menimbulkan manfaat bagi masyarakat sekaligus keuntungan untuk PT KAI.

    “Karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, paling tidak ada lah satu gerbong, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan untuk kereta api,” jelasnya.

    Lebih lanjut dia pun membandingkan dengan bus yang biasanya terdapat smoking area di bagian belakang, untuk mengakomodasi para perokok selama di perjalanan.

    “Karena 8 jam perjalanan jauh, Pak. Di bus saja, hampir 8 jam, 10 jam, itu ada smoking area. Masa kereta sepanjang itu, satu gerbong, Pak, saya yakin bisa itu ya,” ujar Nasim.

    Sebagai informasi, saat ini KAI memberlakukan aturan tegas terkait larangan merokok bagi para penumpang. Sebab, semua perjalanan kereta api adalah perjalanan bebas asap rokok tembakau, rokok elektrik maupun uap vape e-liquid.

    “Tidak diperkenankan merokok ataupun vaping di seluruh rangkaian Kereta Api. Kedapatan merokok ataupun vaping di dalam rangkaian Kereta Api, maka penumpang diturunkan di stasiun pertama kereta api berhenti,” demikian bunyi peringatan di laman resmi KAI.

  • Pemerintah Bidik Setoran Pajak Selangit, DPR Desak Perbaikan Coretax

    Pemerintah Bidik Setoran Pajak Selangit, DPR Desak Perbaikan Coretax

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ratna Juwita Sari mendesak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera memperbaiki sistem Coretax dan Compliance Risk Management (CRM) demi mewujudkan target rasio penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 12,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp 2.692,1 triliun.

    “Jika perbaikan tidak dilakukan segera, maka target penerimaan pajak tersebut akan sulit dicapai. Pemerintah tidak boleh mengulangi berbagai hambatan teknis yang terjadi pada implementasi Coretax pada 2024 ini,” kata Ratna saat menyampaikan pandangan Fraksi PKB terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Ia juga mendorong agar sistem perpajakan nasional diselaraskan dengan perkembangan global, termasuk sistem perpajakan digital terkini. Menurutnya, percepatan transformasi digital dan integrasi CRM ke dalam Coretax akan memperkuat pengawasan risiko kepatuhan wajib pajak melalui penyempurnaan regulasi dan infrastruktur perpajakan. Di sisi lain, Ratna menyoroti kebijakan insentif fiskal yang terdapat dalam RAPBN 2026.

    “Sesuai prinsip, F-PKB menyambut baik RAPBN 2026. Namun pemberian insentif fiskal untuk akselerasi investasi dan hilirisasi industri harus dipastikan tepat sasaran, terukur, dan terarah,” ujarnya.

    Lebih jauh, Politisi Dapil Jawa Timur IX itu mengingatkan bahwa defisit RAPBN 2026 diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun atau setara 2,48% terhadap PDB. Sebab itu, ia meminta kebijakan fiskal dilaksanakan secara hati-hati guna menjaga stabilitas makroekonomi.

    “Pemilihan sumber pembiayaan anggaran baik dari komponen pembiayaan utang maupun non-utang wajib memperhatikan keseimbangan antara cost dan risk yang tepat, sehingga tetap berada dalam level risk appetite dan tidak menimbulkan cost of fund tinggi,” ujar Ratna.

    Adapun, pemerintah menegaskan tidak akan mengenakan pajak baru pada 2026 sekaligus fokus pada reformasi internal untuk mengejar target penerimaan pajak. Target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun, sedangkan total penerimaan negara diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun.

    Sementara itu, DJP menargetkan untuk memperbaiki Coretax pada akhir tahun ini. DJP memiliki pekerjaan rumah untuk membereskan error di 18 bisnis proses dan migrasi data dari sistem sebelumnya ke dalam Coretax.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi X DPR Pastikan Bimtek Kemendikdasmen Merata ke Semua Lembaga Pendidikan

    Komisi X DPR Pastikan Bimtek Kemendikdasmen Merata ke Semua Lembaga Pendidikan

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, merespons polemik terkait Surat Undangan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tentang Pembelajaran Mendalam, Koding/KA, dan Penguatan Karakter Region Jawa Tengah 2 yang viral. Menurut Lalu, Kemendikdasmen telah menyiapkan skema penyelenggaraan bimtek secara bergilir dan merata.

    “Arah kita adalah memperkuat program Kemendikdasmen secara menyeluruh. Saya mendapat informasi langsung bahwa Mendikdasmen, Prof. Abdul Mu’ti, juga telah menyiapkan ruang bagi lembaga NU. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan, karena prinsipnya semua mitra akan mendapatkan kesempatan yang sama,” kata Lalu kepada wartawan, Selasa (20/8/2025).

    Lalu mengatakan Kemendikdasmen telah menyiapkan skema penyelenggaraan bimtek secara bergilir dan merata tidak hanya untuk Muhammadiyah, tetapi juga untuk lembaga pendidikan lain. Termasuk, katanya, yang berada di bawah naungan NU, ormas lain, maupun sekolah negeri.

    Legislator PKB ini menambahkan jangan sampai ada kesan keberpihakan sepihak terkait surat bimtek yang virak itu. Dia menyebut yang perlu dilakukan saat ini adalah saling menguatkan dan mendorong agar program Kemendikdasmen berjalan optimal.

    “Jangan sampai muncul kesan penolakan atau keberpihakan sepihak. Justru yang perlu kita lakukan adalah saling menguatkan dan mendorong agar program Kemendikdasmen berjalan optimal, baik untuk NU, Muhammadiyah, maupun lembaga pendidikan lainnya,” ujarnya.

    “Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa tujuan kita sama: mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kolaborasi yang sehat, kita bisa menghadirkan pendidikan yang lebih bermutu dan inklusif untuk semua,” ujarnya.

    (whn/dhn)

  • Kiai Thoifur wafat, Cak Imin: Indonesia kehilangan ulama besar

    Kiai Thoifur wafat, Cak Imin: Indonesia kehilangan ulama besar

    “Saya, atas nama pribadi dan keluarga besar PKB, menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Kiai Haji Muhammad Thoifur Mawardi. Bangsa Indonesia kehilangan salah satu ulama besar yang menjadi cahaya dan panutan umat,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan Indonesia kehilangan salah satu ulama besar setelah ulama karismatik sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Purworejo Kiai Muhammad Thoifur Mawardi meninggal dunia.

    “Saya, atas nama pribadi dan keluarga besar PKB, menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Kiai Haji Muhammad Thoifur Mawardi. Bangsa Indonesia kehilangan salah satu ulama besar yang menjadi cahaya dan panutan umat,” ujar Cak Imin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, Cak Imin mengenang almarhum tidak sebatas sosok guru spiritual saja, tetapi juga sebagai pembimbing politik yang arif dan bijaksana.

    Menurut dia, almarhum adalah sosok ulama yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

    “Beliau bukan hanya membimbing kami dalam hal keagamaan, melainkan juga memberikan arahan dan panduan dalam perjuangan politik. Nasihat dan keteladanan beliau menjadi suluh dalam setiap langkah,” kenangnya.

    Oleh sebab itu, dia berharap almarhum dapat ditempatkan di tempat terbaik-Nya.

    “Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah beliau, mengampuni segala khilafnya, dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Untuk keluarga besar Pondok Pesantren Darut Tauhid dan seluruh murid beliau, semoga diberi kesabaran dan keteguhan dalam melanjutkan perjuangan Kiai Thoifur,” katanya.

    Sebelumnya, Kiai Thoifur Mawardi dikabarkan wafat pada Selasa (19/8) sore.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 8 Fraksi DPR soal RAPBN 2026, Soroti MBG-Alokasi Transfer ke Daerah

    8 Fraksi DPR soal RAPBN 2026, Soroti MBG-Alokasi Transfer ke Daerah

    Jakarta –

    Fraksi-fraksi di DPR RI menyampaikan pandangannya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Sebanyak 8 fraksi di DPR RI setuju pembahasan RAPBN ini dibawa ke tingkat selanjutnya.

    Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Rio Dondokambey meminta pemerintah menjelaskan secara detail perubahan struktur ekonomi dan ekosistem birokrasi.

    “Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi akan dilaksanakan dan tahapannya, sehingga akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial ekosistem birokrasi dan kemandirian rakyat,” kata Rio dalam paripurna, Selasa (19/8/2025).

    Ia menyoroti alokasi transfer ke daerah yang menurun. Menurutnya, perlu ada skema yang efektif, terutama dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Alokasi transfer ke daerah menurun. Maka dari itu, pemerintah perlu memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga,” ujar Rio.

    “Penurunan alokasi Dana Desa di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih Desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha,” imbuhnya.

    Fraksi Golkar mendukung RAPBN 2026 dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Golkar mengaku setuju dengan program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.

    “Dari sisi indikator makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada level 5,4% dari produk domestik bruto. Fraksi partai Golkar menilai target tersebut tergolong optimis untuk dicapai, meskipun pemerintah telah berhasil meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% pada triwulan ke-2 2025,” ujar fraksi Golkar.

    Gerindra juga menyetujui RAPBN 2026 dibahas ke tingkat selanjutnya. Gerindra mengatakan anggaran besar bagi kementerian dan lembaga semata-mata digunakan untuk kepentingan rakyat.

    “Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh atas RAPBN 2026 dengan fokus utama 8 program pemerintah Presiden Prabowo. Pertama, ketahanan pangan dengan mengalokasikan anggaran Rp 164,4 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata politikus Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya.

    Danang juga mengungkit anggaran senilai Rp 402,4 triliun untuk ketahanan energi hingga anggaran makan bergizi gratis (MBG) untuk 2026 senilai Rp 335 trilun.

    “Makan bergizi gratis dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat mengalokasikan anggaran Rp 335 triliun,” kata Danang.

    “Fraksi Gerindra DPR RI menegaskan bahwa anggaran yang besar di kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2026 sepenuhnya adalah untuk rakyat,” tambahnya.

    Fraksi NasDem yang diwakili oleh Ratih Megasari mendukung hilirisasi industri hingga pertanian dari RAPBN 2026. Ratih mengatakan pihaknya juga menyetujui adanya penyederhanaan izin usaha.

    “Besarnya alokasi pada program MBG, yaitu sebesar Rp 335 triliun untuk 82,9 juta siswa dan 30.000 satuan pemenuhan pelayanan gizi menandai pendekatan pro siswa. Kami mendukung program MBG sebagai upaya peningkatan gizi dan kualitas belajar siswa namun menekankan perlunya pengawasan ketat dan transparansi dalam prosesnya pada program tersebut,” ungkapnya.

    Hal senada juga diungkap oleh Fraksi PKB yang diwakili oleh Ratna Juwita Sari. PKB menyayangkan efisiensi anggaran oleh pemerintah tetapi tak bisa menaikkan proporsi belanja modal.

    “Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan diangkat 4,4 sampai dengan 4,96%, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai bahwa target penurunan jumlah pengangguran seharusnya dapat ditetapkan di angka yang lebih optimis, bonus demografi bisa kita perjuangkan untuk menjadi model jika pemerintah serius memperluas lapangan kerja formal,” ujar Ratna.

    “Belanja modal yang mengalami penurunan kami dari fraksi PKB menyayangkan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dpat menaikan proporsi belanja modal yang dapat digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik,” tambahnya.

    Fraksi PKS mendukung program Makan Bergizi Gratis. PKS berharap lewat program itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) RI ke depannya dapat ditingkatkan.

    “Mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis, dengan program tersebut fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memastikan tercapainya target menciptakan generasi unggul dan meningkatkan kualitas SDM masa depan Indonesia juga harus mampu memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal,” ujar Fraksi PKS diwakili oleh Amin Ak.

    Sementara itu Fraksi PAN menyoroti soal alokasi transfer ke daerah yang perlu diantisipasi. Ia berharap belanja negara tetap produktif dan merata.

    “Penurunan alokasi transfer ke daerah perlu diantisipasi dengan mekanisme kompensasi yang adil dan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah agar belanja negara tetap produktif merata dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkap Rizki Sadiq.

    Partai Demokrat juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang mengambil hampir setengah porsi anggaran pendidikan. Ia mengatakan kualitas pendidikan di RI jangan sampai menurun setelah kebijakan itu.

    “Program Makan Bergizi Gratis yang mengambil porsi hampir setengah dari alokasi pendidikan memang penting untuk kualitas sumber daya manusia, namun tidak boleh mengurangi mutu pendidikan secara keseluruhan,” ujar perwakilan Demokrat, Andi Muzakkir Aqil.

    Halaman 2 dari 4

    (dwr/maa)

  • Berlaku di Sini! Bayar Pajak Setahun, Tunggakan-Denda Bertahun-tahun Dihapus

    Berlaku di Sini! Bayar Pajak Setahun, Tunggakan-Denda Bertahun-tahun Dihapus

    Jakarta –

    Beberapa provinsi di Indonesia menerapkan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Cuma bayar pajak setahun, tunggakan beserta dengan keterlambatan pajak kendaraan bertahun-tahun lalu dihapuskan.

    Kebijakan ini tentu meringankan pemilik kendaraan yang belum melunasi pajak kendaraannya. Menunggak pajak bertahun-tahun jadi lebih ringan karena hanya membayar pajak tahun berjalan (pajak tahun 2025).

    Pemutihan yang menghapus tunggakan dan denda pajak bertahun-tahun itu berlaku di sejumlah provinsi. Berikut detailnya.

    Sumatera Barat

    Dikutip dari situs resmi Pemprov Sumbar, program pemutihan pajak kendaraan berlaku mulai 25 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025. Dalam program ini, pemilik kendaraan di Sumatera Barat dibebaskan dari tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor tahun sebelumnya (kecuali masa pajak tahun berjalan. Sanksi administratif atau denda karena keterlambatan membayar pajak pun diberikan pengurangan sebesar 100 persen.

    Lampung

    Pemerintah Provinsi Lampung juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan. Program pemutihan di Lampung berlangsung sampai 31 Oktober 2025. Salah satu program pemutihan di Lampung adalah bebas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor.

    Banten

    Pemutihan pajak kendaraan di Banten diperpanjang. Warga Banten bisa menikmati pemutihan ini sampai 31 Oktober 2025. Di Banten, pemutihan yang berlaku antara lain bebas pokok dan sanksi PKB bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya. Syaratnya cukup membayar pajak kendaraan tahun 2025.

    Jawa Barat

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat juga diperpanjang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar pemutihan pajak kendaraan hingga akhir bulan September 2025. Programnya sama, denda dan tunggakan pajak bertahun-tahun dihapuskan. Cukup bayar pajak kendaraan tahun berjalan saja.

    Jawa Timur

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan ini berlaku mula 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025.

    Dikutip dari akun Instagram Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, yang berhak mendapat bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya adalah roda dua wajib pajak kurang mampu yang masuk data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan yang ekstrem (P3KE) dengan PKB pokok maksimal Rp 500.000; roda dua ojek online, serta roda 3 dengan PKB pokok maksimal Rp 500.000.

    Kalimantan Selatan

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB. Pemilik kendaraan hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    Papua Selatan

    Papua Selatan juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada periode 25 Juni sampai 25 Agustus 2025. Program yang ditawarkan antara lain bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda pajak kendaraan, bebas denda bea balik nama, dan bebas bea balik nama kendaraan bekas. Syaratnya cukup bayar pajak tahun berjalan saja.

    (rgr/din)

  • Simak Cara biar Saat Beli Kendaraan Baru Nggak Kena Pajak Progresif

    Simak Cara biar Saat Beli Kendaraan Baru Nggak Kena Pajak Progresif

    Jakarta –

    Memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor di Jakarta akan dikenakan pajak progresif. Kendaraan kedua dan seterusnya dikenakan pajak lebih mahal. Agar tak membebani dan terkena pajak progresif, begini caranya.

    Bagi kamu yang baru saja menjual kendaraannya dan berniat membeli kendaraan baru, agar kendaraan baru tidak dikenakan pajak progresif maka caranya adalah dengan melakukan lapor jual. Jadi, kendaraan lama yang sudah terjual sebaiknya segera dilapor jual agar kendaraan baru yang akan dibeli tidak kena pajak progresif.

    Dikutip dari situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lapor Jual Kendaraan Bermotor merupakan suatu hal yang harus dilakukan pemilik setelah melakukan penjualan kepada pihak ketiga maupun secara langsung. Sebab, dengan tindakan tersebut pemilik kendaraan terhindar dari pajak progresif ketika menambah kendaraan baru. Lapor jual juga dapat menghindari hal-hal yang tak diinginkan lainnya, seperti tilang elektronik yang salah alamat dan sebagainya.

    Kini, lapor jual kendaraan tidak hanya bisa dilakukan di kantor Samsat. Pemprov DKI Jakarta memberlakukan lapor jual kendaraan secara online melalui aplikasi Pajak Online Jakarta pada situs https://pajakonline.jakarta.go.idwebsite Pajak Daerah DKI Jakarta.

    Lapor jual kendaraan tersebut bisa diakses secara online melalui browser di smartphone maupun komputer. Berikut tata cara Lapor Jual Kendaraan Bermotor/ memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan agar kendaraan baru yang akan dibeli tidak terkena pajak progresif.

    Cara Lapor Jual Kendaraan Online

    Seperti disebut di atas, lapor jual kendaraan bisa dilakukan secara online. Caranya mudah, tinggal membuka situs pajak online Jakarta. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka situs https://pajakonline.jakarta.go.id/dan login ke akunPilih Menu PKB: Seluruh nomor polisi (nopol) yang terdaftar atas NIK akan muncul pada Tab Objek Pajak. Pilih Tab Pelayanan – Jenis Pelayanan Permohonan Lapor JualKlik Ajukan Lapor Jual untuk nopol yang dikehendakiIsi formulir Lapor Jual OnlineUpload Dokumen yang dimintaCentang pada kolom persetujuan syarat dan ketentuan dan klik Simpan untuk mengirimkan permohonanSetelah berhasil simpan, klik gambar pesawat kertas dan masukan kode OTP yang dikirimkan ke email terdaftar / kotak masuk pesan layanan pajak online.Klik Kirim.

    Permohonan yang berhasil terkirim akan diproses oleh petugas UPPPKB yang berwenang. Jika verifikasi sudah selesai dan permohonan disetujui, maka nopol tersebut tidak akan terhubung dengan NIK dan akan menghilang dari Daftar di Tab Objek Pajak.

    (rgr/din)

  • Papa Tiang Listrik Bebas Bersyarat, Umar Hasibuan: Hukum di Negara Ini Rusak Kabeh

    Papa Tiang Listrik Bebas Bersyarat, Umar Hasibuan: Hukum di Negara Ini Rusak Kabeh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Status bebas bersyarat didapatkan mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, usai Mahkamah Agung (MA) menerima Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan pejabat dengan julukan ‘Papah Tiang Listrik’ ini.

    Putusan itu tidak serta-merta diterima publik, banyak yang menganggap bebas bersyarat yang diberikan kepada politikus Golkar itu sarat kepentingan.

    Kader PKB, Umar Hasibuan, misalnya. Ia melihat bahwa kondisi hukum di Indonesia hanya sebatas narasi tanpa pembuktian.

    “Hancurnya hukum di negara ini sudah begtu nyata. Rusak kabeh,” kata Umar di X @UmarHasibuan__ (17/8/2025).

    Anak buah Cak Imin ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia telah menjadi permainan bagi para elit.

    Sebelumnya, mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, akhirnya keluar dari Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan status bebas bersyarat.

    Pria 69 tahun yang sebelumnya geger dengan istilah ‘Papah Tiang Listrik’ ini diketahui menjalani hukuman terkait perkara korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

    Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali, membenarkan kabar tersebut.

    Dikatakan Kusnali, kebebasan bersyarat Setya diberikan setelah Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana.

    “Dia (Setya Novanto) bebas bersyarat karena dia peninjauan kembalinya dikabulkan dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun,” ujar Kusnali di Bandung, Minggu (17/8/2025).

    Kusnali menambahkan, Setya resmi bebas sejak Sabtu (16/8/2025).

    Ia menegaskan pembebasan tersebut sesuai regulasi, karena Setya telah menjalani dua pertiga dari total masa hukuman yang telah dipangkas menjadi 12,5 tahun.

  • Saldo JHT BPJS Kesehatan Bisa Cair Tanpa Resign, Ini Link dan Caranya

    Saldo JHT BPJS Kesehatan Bisa Cair Tanpa Resign, Ini Link dan Caranya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan pada umumnya dapat dilakukan ketika karyawan sudah mengundurkan diri dari suatu perusahaan.

    Mengingat, dana tersebut memang disiapkan untuk menghadapi hari tua, atau ketika berstatus tidak bekerja. Kendati demikian, jika ada keperluan darurat, JHT sebenarnya bisa dicairkan tanpa resign.

    Namun, perlu dicatat bahwa pencairan JHT untuk pekerja aktif tidak bisa dilakukan 100%, melainkan hanya 10% atau 30%. Untuk pencairan 30% bisa digunakan untuk pembelian rumah secara tunai atau kredit.

    Perlu dicatat, pencairan JHT sebagian (10% atau 30%) memiliki beberapa syarat. Salah satunya, masa kepesertaan minimal 10 tahun. Selengkapnya, simak penjelasan berikut ini, dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan:

    Syarat Dokumen Klaim BPJS Ketenagakerjaan 10%

    – Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
    – Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
    – NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)

    Sebagai catatan, pengambilan JHT sebagian berpotensi menyebabkan terjadinya pajak progresif pada pengambilan JHT berikutnya apabila jarak pengambilan lebih dari 2 tahun.

    Syarat Dokumen Klaim BPJS Ketenagakerjaan 30%

    Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara cash:

    – Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
    – Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
    – Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau AJB (Akta Jual Beli)
    – NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT-nya lebih 50 juta)

    Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara kredit:

    – Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
    – Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
    – NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT nya lebih 50 juta)
    – Dokumen perbankan berdasarkan peruntukan sebagaimana berikut:

    1. Pembayaran uang muka pinjaman Rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah atau Surat Penawaran Pemberian Kredit fotokopi Standing Instruction dan nomor rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit

    2. Pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman Rumah: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman Peserta, fotokopi Standing Instruction dan nomor dan rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit

    3. Pelunasan sisa pinjaman Rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah, formulir pelunasan pinjaman Rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman Peserta, fotokopi Standing Instruction dan rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit

    Dalam hal pembelian Rumah atas nama pasangan (suami/istri) peserta, maka peserta melampirkan dokumen pendukung berupa:

    KTP pasangan atau KK; dan Surat pernyataan yang menyatakan bahwa rumah atau apartemen yang dibeli atas nama pasangan sah peserta.

    Kriteria Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan

    Secara umum, berikut beberapa kriteria untuk bisa mencairkan saldo JHT, dikutip dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan:

    a. Usia Pensiun 56 Tahun

    b. Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan

    c. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

    d. Berhenti usaha Bukan Penerima Upah (BPU)

    e. Mengundurkan diri

    f. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

    g. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

    h. Cacat total tetap

    i. Meninggal dunia

    j. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10%

    k. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30%

    Syarat Dokumen 

    Untuk mencairkan saldo, Anda perlu menyiapkan berbagai dokumen. Simak daftarnya berikut ini:

    1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK

    2. E-KTP

    3. Buku Tabungan

    4. Kartu Keluarga

    5. Surat Keterangan Berhenti Bekerja, Surat Pengalaman Kerja, Surat Perjanjian Kerja, atau Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau Surat Keterangan Pensiun

    6. NPWP (jika ada).

    Pencairan Saldo JHT Situs Online

    Pencairan dapat dilakukan secara langsung maupun online. Untuk opsi terakhir, Anda bisa melakukannya dengan mengakses portal Lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.

    Sebagai catatan, peserta yang mengajukan metode ini adalah yang mencapai usia pensiun, mengundurkan diri dan terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Ini langkah-langkah untuk mengajukan Lapakasik Online:

    1. Klik portal layanan https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/

    2. Isi data diri, berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.

    3. Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF maksimal ukuran file adalah 6MB.

    4.Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan.

    5. Selanjutnya, anda akan mendapat mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email.

    6. Anda akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara video call.

    7. Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah dilampirkan di formulir.

    Selain itu, pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan juga bisa dilakukan dengan banyak cara. Bukan hanya secara offline, tetapi juga bisa melalui online atau lewat aplikasi JMO. Aplikasi JMO sendiri bisa diunduh di App Store maupun Play Store. Platform itu memiliki banyak fitur dari cek saldo hingga pencairan.

    BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 12,5 juta pekerja informal atau bukan penerima upah (BPU) bisa terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) di 2026. Adapun saat ini jumlah pekerja BPU atau informal yang sudah terlindungi Jamsostek telah mencapai 6,5 juta.

    Pencairan Saldo JHT Lewat Aplikasi JMO

    Berikut langkah-langkah untuk mengklaim saldo lewat aplikasi JMO:

    – Buka aplikasi JMO

    – Daftar akun dengan menggunakan e-mail dan password

    – Setelah menu utama terbuka, pilih ‘Jaminan Hari Tua’

    – Tekan tombol ‘Klaim JHT’

    – Pastikan telah memenuhi syarat untuk mencairkan saldo. Anda akan melihat syarat yang berlaku dan pastikan telah ketentuannya telah tercentang

    – Berikutnya di layar akan terlihat jumlah saldo JHT

    – Klik tombol ‘Selanjutnya’

    – Pilih dari ‘Sebab klaim,’ kemudian tekan ‘Selanjutnya’

    – Pastikan data yang muncul telah selesai. Klik ‘Sudah’

    – Klik ‘Ambil Foto’ untuk mengambil foto selfie Anda

    – Berikutnya dengan data NPWP dan nomor rekening aktif. Klik ‘Selanjutnya’

    Anda akan masuk ke laman konfirmasi. Cek kembali data yang muncul dan klik ‘Konfirmasi’. Lalu pengajuan pencairan saldo akan diproses. Setelah proses tersebut selesai, Anda juga bisa melihat proses klaim tersebut. Caranya dengan membuka menu ‘Tracking Klaim’.

    Sebagai informasi, proses klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan akan berlangsung selama satu hingga tiga hari. Demikian cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan beserta syaratnya tanpa harus resign terlebih dahulu. Semoga informasi ini membantu!

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]