partai: PKB

  • 6
                    
                        Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri
                        Nasional

    6 Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri Nasional

    Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR, termasuk tunjangan jumbo bagi anggota Dewan serta memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
    Hal ini disampaikan Prabowo seusai bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
    Prabowo menyebutkan, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh.
    Menurut dia, hal ini merupakan bentuk sikap dari aspirasi murni masyarakat.
    “Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo.
    Pertemuan pada siang ini diikuti oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
    Selain itu, ada pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid.
    Seperti diketahui, DPR menjadi sorotan karena adanya tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota.
    Selain itu, anggota DPR juga disorot karena melakukan kunjungan ke luar negeri.
    Besarnya tunjangan anggota DPR ini memicu unjuk rasa di sejumlah tempat yang kemudian berubah menjadi kericuhan dalam beberapa waktu terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muhaimin sebut demo DPR momentum evaluasi gaji dan tunjangan dewan

    Muhaimin sebut demo DPR momentum evaluasi gaji dan tunjangan dewan

    desakan demonstran justru menjadi pintu masuk untuk melakukan reformasi kelembagaan, seluruh pemangku kepentingan, baik di legislatif maupun eksekutif, perlu menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan bagi kepercayaan publik terhadap institusi negara

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut tuntutan demonstran yang menyasar anggota DPR RI adalah momentum untuk mengevaluasi menyeluruh kinerja sekaligus fasilitas negara yang diterima para wakil rakyat.

    Muhaimin, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, mengatakan kritik publik yang belakangan mencuat adalah cerminan dari ketidakpuasan atas cara lembaga legislatif merespons aspirasi masyarakat.

    “Tentu saja, ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi, sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, saya kira baik legislatif maupun eksekutif untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu,” katanya saat akan menghadiri sidang kabinet.

    Menurutnya, tuntutan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari solidaritas dan koreksi bersama, tidak hanya untuk lembaga DPR, tetapi juga lembaga eksekutif.

    Ia menegaskan, salah satu aspek yang perlu ditinjau ulang adalah tunjangan yang diterima anggota DPR, seperti rumah dan berbagai insentif lain disebutnya kerap menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga wajar bila menjadi sorotan publik.

    Muhaimin juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk soal gaji dan tunjangan wakil rakyat.

    Ia menolak anggapan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, melainkan harus dibuka secara jelas kepada masyarakat.

    “Tidak ada yang bisa ditutupi kan, semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” ujarnya.

    Menurut Muhaimin, desakan demonstran justru menjadi pintu masuk untuk melakukan reformasi kelembagaan.

    Ia menilai seluruh pemangku kepentingan, baik di legislatif maupun eksekutif, perlu menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan bagi kepercayaan publik terhadap institusi negara.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana Nasional 31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan ketua umum partai politik ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).
     
    Prabowo memanggil sejumlah pejabat di tengah situasi demonstrasi yang merebak di sejumlah daerah Tanah Air, yang berakhir dengan kerusuhan. 
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
    “Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaimin, di Istana, hari ini.
    Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
    Muhaimin menyebut evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
    “Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujarnya.
    Ketua Umum Partai Kebangkitqn Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
    “Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
    Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.
     
     

    Ketua MPR Ahmad Muzani tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) sekitar pukul 12.11 WIB.
    Muzani hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto. “Saya diminta datang ke Istana,” ujarnya singkat.
    Saat dicegat awak media, Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja pihak yang dipanggil Presiden pada hari ini.
    Ketika ditanya mengenai isu beberapa menteri yang diisukan mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Muzani enggan menjawab tegas.
    “Belum, belum, belum,” kata dia.
    Sejumlah pertanyaan lain mengenai evaluasi Kapolri hingga kemungkinan pencopotan jenderal bintang empat itu juga tidak dijawab Muzani. Ia memilih diam dan langsung menuju ke dalam Istana.
     
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir di Istana mewakili Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.
    AHY berhalangan hadir lantaran tengah berada di luar negeri.
    “Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi perjalanan kembali dari Tiongkok tugas negara, sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden,” kata Ibas.
    Ibas mengaku belum mengetahui secara pasti topik pembahasan dalam pertemuan tersebut. Ia hanya mendapat mandat langsung dari AHY pada pagi hari.
    “Tentu, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Presiden hari ini, dan kita ingin menunggu apa yang akan diarahkan nanti,” ucap dia.
    Mengenai sikap Demokrat atas demonstrasi yang belakangan berujung kericuhan dan menelan korban jiwa, Ibas menyampaikan belasungkawa.
     
    Ia juga menegaskan partainya terbuka terhadap kritik publik, termasuk tuntutan penghentian tunjangan DPR.
    “Saya berduka dan berbelasungkawa pada almarhum Affan Kurniawan yang menjadi korban demonstrasi. Tentu kami ingin mengoreksi secara dalam sebagai introspeksi,” kata Ibas.
    Menurutnya, Fraksi Demokrat mendukung evaluasi terhadap tunjangan DPR agar lebih berpihak pada rakyat.
    “Tentu kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Kami tidak menutup telinga, kami tetap berbenah,” ujarnya.
    Adapun soal kemungkinan pembahasan evaluasi Kapolri bersama Presiden, Ibas menegaskan belum mengetahui isi agenda.
    Gus Ipul mengaku belum tahu soal topik yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Presiden. 
    “Belum tahu, ini ada diundang sidang kabinet saja jam 14.30 WIB. Nanti kita tunggulah, nanti setelah selesai sidang kabinet,” ujar dia.
    Soal pertemuan Prabowo dengan pimpinan 16 ormas, Gus Ipul mengungkapkan bahwa para pemimpin ormas itu menyampaikan pandangan kepada Presiden.
    “Dan Bapak Presiden juga menyampaikan hal-hal yang menyangkut situasi dan kondisi bangsa kita,” ujar dia.
    Presiden juga memanggil Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto. 
    Wiranto belum bisa menjelaskan seputar undangan Presiden itu.
    “Saya sudah telat. Jam setengah 2, ini jam berapa? Nanti setelah ketemu Presiden tentu nanti akan ada penjelasannya. Sekarang belum,” ujar dia.
    “Saya mau menghadap Presiden, ada pembicaraan khusus. Hasilnya apa, nanti saya sampaikan ke anda juga. Saya kasih waktu karena terlambat,” sambung dia. 
    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono turut hadir di Istana.
    Ia enggan menjawab seputar kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Hambalang, termasuk soal penjarahan yang terjadi di rumah Sri Mulyani. 
    Budi Santoso turut dipanggil Presiden ke Istana.
    Ia mengaku tidak tahu soal agenda atau topik yang akan dibahas. 
    “Belum tahu, belum tahu,” kata dia.
    Di tengah kerusuhan yang terjadi saat ini, ia memastikan tidak terjadi panic buying. Stok pangan pun disebut aman.
    “Aman, aman,” ujar dia.
    Selain itu, sejumlah pejabat lain yang terlihat hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Mantan aktivis yang juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri Perhubungan Indonesia Dudy Purwagandhi, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Sekjen Demokrat Herman Khaeron, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, dan lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo kumpulkan ketum partai dan kabinet di Istana Jakarta

    Prabowo kumpulkan ketum partai dan kabinet di Istana Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik dan anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu siang.

    Mereka terlihat memasuki kompleks istana melalui Pintu Pilar sejak pukul 11.00 WIB untuk menuju ke lingkungan Kantor Presiden.

    Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjadi salah satu tokoh yang pertama hadir, tercatat tiba sekitar pukul 11.12 WIB.

    Disusul kemudian oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, serta perwakilan dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

    Ibas hadir di lokasi untuk mewakili kapasitas sang kakak Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketum Demokrat yang berhalangan hadir karena penugasan negara ke China.

    Selain itu, juga hadir Penasihat Khusus Presiden Indonesia Bidang Politik dan Keamanan Wiranto.

    Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin kepada awak media mengatakan bahwa kedatangannya ke Istana untuk menghadiri dua agenda, yakni pertemuan dengan Presiden Prabowo dan rapat kabinet.

    “Hari ini saya bersama siapa saya nggak tahu, pokoknya akan ada pertemuan dengan presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat kabinet,” ujar Muhaimin.

    Menanggapi isu hangat terkait dinamika di DPR, termasuk sorotan publik mengenai tunjangan anggota dewan, Muhaimin menilai situasi ini bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh di berbagai lembaga negara.

    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” ujarnya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin Hadiri Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Evaluasi Tunjangan DPR
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Cak Imin Hadiri Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Evaluasi Tunjangan DPR Nasional 31 Agustus 2025

    Cak Imin Hadiri Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Evaluasi Tunjangan DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    Pria yang karib disapa Cak Imin itu menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
    “Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaiminm, Minggu.
    Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
    Muhaimin menyebut, evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
    “Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujar dia.
    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
    “Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
    Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.
    “Ya enggak tahu saya,” ucap dia, singkat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin Ungkap Prabowo Juga Akan Gelar Sidang Kabinet Siang Ini

    Cak Imin Ungkap Prabowo Juga Akan Gelar Sidang Kabinet Siang Ini

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan ketua umum dan petinggi partai politik hingga pimpinan lembaga negara di Istana hari ini. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku akan ada rapat kabinet yang digelar Prabowo.

    “Nanti akan ada rapat kabinet,” kata Cak Imin di Istana, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

    Cak Imin mengatakan pertemuan hari ini telah dijadwalkan sejak lama oleh Prabowo. Namun, ia mengaku belum mengetahui topik yang akan dibahas hari ini.

    “Hari ini saya bersama siapa saya nggak tahu. Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden,” jelas Cak Imin.

    Sejauh ini deretan pimpinan partai politik dan lembaga negara mulai merapat ke Istana. Salah satunya ialah Ketua MPR Ahmad Muzani.

    “Saya belum tahu yang di dalam ada siapa saja,” katanya.

    (ygs/imk)

  • Prabowo Kumpulkan Ketua Partai Politik di Istana

    Prabowo Kumpulkan Ketua Partai Politik di Istana

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memanggil para pemimpin partai politik (parpol) di Indonesia untuk hadir ke Istana Negara siang ini. Pemanggilan ini dilakukan  seiring dengan aksi demonstrasi yang masih berlangsung di berbagai kota di Indonesia yang bermula dari tuntutan pembatalan tunjangan rumah DPR.

    Sejumlah pimpinan Parpol diketahui telah hadir di Istana. Ahmad Muzani diketahui tiba di kompleks Istana Kepresidenan pada pukul 12.11 WIB.

    Saat ditanya wartawan, Muzani mengaku tidak mengetahui siapa saja yang dipanggil, namun menegaskan dirinya datang untuk memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal yang sama dikemukukan oleh Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskadar. Sosok yang akrab dipanggil Cak Imin mengaku tidak tahu siapa saja yang dipanggil namun menyebut ada pertemuan dengan Presiden dan dilanjutkan dengan Rapat Kabinet.

    Muhaimin juga sepakat terkait pentingnya ada evaluasi di DPR setelah adanya demonstrasi yang berkepanjangan.

    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi, sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga saya kira, baik legislatif maupun eksekutif untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” ungkap Muhaimin.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk belum menghadiri undangan pemerintah China. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melalui video keterangan resmi terkait agenda luar negeri Presiden pada September 2025.

    Menurut Mensesneg, salah satu pertimbangan utama adalah adanya beberapa undangan bersamaan, termasuk sidang tahunan PBB di New York. Presiden Prabowo ingin menimbang prioritas kehadiran agar dapat mengikuti agenda internasional yang lebih strategis.

    Selain itu, dinamika dalam negeri menjadi pertimbangan penting. Presiden menilai perlu memantau dan memimpin langsung proses penyelesaian berbagai situasi di tanah air sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri.

    Keputusan ini menegaskan fokus pemerintah pada stabilitas dan penyelesaian isu domestik, sekaligus menjaga hubungan baik dengan mitra internasional.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo menjadi salah satu dari 26 kepala negara dan pemerintahan yang diundang Presiden China Xi Jinping untuk menghadiri parade militer di Beijing pada 3 September 2025.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Umar Hasibuan Sorot Tiga Anggota DPR yang Disebutnya Biang Kemarahan Rakyat

    Umar Hasibuan Sorot Tiga Anggota DPR yang Disebutnya Biang Kemarahan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu politikus PKB, Umar Hasibuan memberikan sorotan ke tiga anggota DPR.

    Ketiga anggota DPR yang dimaksud ada Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio.

    Ketiganya disebut Umar Hasibuan sebagai biang dibalik kemarahan rakyat di seluruh Indonesia.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar menyebut rakyat sudah terlalu lama diam melihat tingkah ketiganya. 

    “Selama ini rakyat diam dgn kelakuan angkuh para politikus dan selebriti kita,” tulisnya dikutip Minggu (31/8/2025).

    “Uya kuya, eko patrio, nafa urbach dan sahroni,” ujarnya.

    Bahkan, ia menyebut ketiga anggota DPR ini begitu angkuh dengan jabatan yang mereka duduki.

    “Dgn jabatan yg mrk miliki dgn angkuhnya nantangi rakyat,” sebutnya.

    Umar pun sekarang mempertanyakan keberadaan ketiga yang hilang ditengah chaosnya negara saat ini.

    Ia memberikan sindiran dengan para anggota dewan itu sebagai biang rusuh yang saat ini malah kabur.

    “Skrg kalian  kabur saat rakyat marah? Sialan kalian bikin indonesia rusuh,” terangnya.

    (Erfyansyah/Fajar)

  • PKB Lamongan Ajak Warga Jaga Persatuan, Gelar Doa Bersama untuk Bangsa

    PKB Lamongan Ajak Warga Jaga Persatuan, Gelar Doa Bersama untuk Bangsa

    Lamongan (beritajatim.com) – Merespon situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik di berbagai penjuru Indonesia yang belakangan semakin genting, DPC PKB Lamongan menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia.

    Do’a Bersama untuk keselamatan bangsa ini diikuti oleh seluruh kader PKB Lamongan di berbagai tingkatan, dan dilaksanakan selama 3 hari, mulai 30 Agustus sampai 1 September 2025, di Kantor DPC PKB Lamongan dan beberapa Pondok Pesantren di Lamongan.

    Rangkaian doa bersama diawali dengan shalat isyak berjama’ah di lanjut shalat ghoib yang di tujukan kepada almarhum Affan Kurniawan. Kemudian dilanjutkan dengan do’a bersama yang dipimpin langsung oleh ketua Dewan Syuro DPC PKB Lamongan, Kiai Mustain Anam, untuk keselamatan bangsa Indonesia dan terwujudnya negara yang Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur, amandan sejahtera.

    Wakil Ketua DPC PKB Lamongan, M. Freddy Wahyudi, menyatakan PKB turut berbela sungkawa atas meninggalnya saudara Afan Kurniawan, driver ojek online (ojol) yang menjadi korban dalam insiden di jakarta beberapa hari lalu.

    “Seluruh kader PKB Lamongan mendoakan agar almarhum diberikan khusnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan,” kata Fredy, Sabtu (30/8/2025).

    Lebih lanjut Fredy menyampaikan, PKB mengajak seluruh elemen anak bangsa untuk lebih bijak dalam merespon informasi-informasi yang tidak bertanggungjawab yang beredar dimedia sosial.

    Kemudian ikut menjaga indonesia dari berbagai pihak yang ingin memecah belah anak bangsa dan NKRI. Ikut mendo’akan Indonesia agar diberi keselamatan dan menjadi negara yang lebih kuat, serta mampu mensejahterakan masyarakat.

    “Kami juga mengajak untuk mendoakan para pemimpin Indonesia, agar diberi kekuatan dan kesabaran, serta mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang pro masyakat dan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan maju,” tuturnya. (fak/kun)

  • Ketua DPRD Gresik Pinjamkan Mobdin Baru Untuk Masyarakat

    Ketua DPRD Gresik Pinjamkan Mobdin Baru Untuk Masyarakat

    Gresik (beritajatim.com) – Di tengah situasi chaos masyarakat yang semakin memanas. Cara yang dilakukan Ketua DPRD Gresik, M.Syahrul Munir patut ditiru. Di masa jabatannya 2024-2029, wakil rakyat tersebut, mendapat jatah mobil dinas (Mobdin) baru jenis Hyundai Santa seharga Rp800 juta. Namun, mobil dengan kapasitas mesin 2.500 cc itu tidak dipakai. Sebaliknya, malah dipinjamkan kepada masyarakat bila ingin memanfaatkannya.

    “Monggo silahkan kalau ada masyarakat yang ingin memakai keperluan darurat, atau nikahan. Selama ini saya sering memakai mobil pribadi. Sopir dan bensin nanti saya tanggung,” ujar M.Syahrul Munir, Sabtu (30/8/2025).

    Politisi muda PKB ini menuturkan, peminjaman mobdin sangat mudah dan tak ribet. Warga cukup menghubungi di nomor 085173257345 melalui chat atau telepon. “Cukup menghubungi nomor tersebut bagi masyarakat yang mau pinjam atau memanfaatkan mobdin saya,” tuturnya.

    Sebelumnya, empat pimpinan DPRD Gresik mendapat mobdin baru dengan harga yang berbeda-beda. Hal ini dibenarkan Kabag Umum Pemkab Gresik Khoirul Anwar.

    Dirinya menjelaskan bahwa pengadaan mobdin menggunakan alokasi APBD dan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri nomor 7 Tahun 2006 mengenai Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

    Khoirul merinci, satu unit SUV premium berwarna hitam seharga Rp800 juta dengan kapasitas mesin 2.500 cc dipakai Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir. Sementara tiga unit lain berwarna putih yang masing-masing seharga Rp700 juta dengan kapasitas mesin 2.200 cc, diperuntukkan bagi wakil ketua DPRD.

    “Ketentuan mobil dinas mengacu pada besaran CC. Untuk jenisnya, pimpinan DPRD bisa memilih. Kebetulan Santa Fe masih sesuai dengan ketentuan,” urainya.

    Sebagai informasi, sebelum ada pengadaan mobdin baru jenis Hyundai Santa Fe. Ketua DPRD Gresik menggunakan Toyota Fortuner SUV. Sedangkan wakil ketua DPRD memakai sedan Honda Civic RS. Saat ini, mobdin tersebut sudah diserahkan ke bagian aset Pemkab Gresik sebagai mobil inventaris. [dny/kun]