Xcloud.id

partai: PKB

  • Tepis Stigma Anti Kritik, Forum PKB Blitar Mendengar Digelar

    Tepis Stigma Anti Kritik, Forum PKB Blitar Mendengar Digelar

    Blitar (beritajatim.com) – Menjawab dinamika politik yang kian cair dan menuntut transparansi, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Blitar mengambil langkah strategis yang tidak biasa.

    Menepis stigma bahwa partai politik kerap berjarak dan anti-kritik, PKB Blitar justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi publik untuk mengkritik kinerja kader dan anggota DPRD Kabupaten Blitar yang berasal dari partainya.

    Acara tersebut digelar dengan tajuk PKB Mendengar. Forum yang digelar bekerja sama dengan komunitas MATA Blitar ini bukan sekadar seremonial. Dihadiri oleh 100 representasi elemen masyarakat, mulai dari petani, pelaku UMKM, penyandang disabilitas, hingga akademisi.

    Acara ini didesain sebagai pengadilan rakyat yang konstruktif untuk mengevaluasi kinerja partai, termasuk para wakil rakyatnya di DPRD. Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar, Rini Syarifah, menegaskan bahwa forum ini adalah manifestasi dari komitmen partai untuk tidak menjadi “menara gading”.

    Perempuan yang akrab disapa Mak Rini tersebut menekankan bahwa anggota DPRD dari PKB maupun struktur partai harus memiliki telinga yang tebal terhadap kritik namun hati yang lapang untuk menerima saran.

    “PKB harus kembali pada ruhnya: menjadi rumah besar aspirasi rakyat. Itu sebabnya hari ini kami duduk bersama masyarakat untuk mendengar, bukan hanya bicara. PKB siap dikritik, diberi saran, dan diberi tugas oleh rakyat Kabupaten Blitar,” tegas Mak Rini di hadapan peserta forum.

    Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa PKB Blitar sedang melakukan mekanisme reset politik. Tujuannya jelas yakni memastikan partai tetap relevan, akuntabel, dan tidak resisten terhadap suara-suara sumbang yang justru membangun.

    Merespons Krisis Kepercayaan Publik
    Langkah berani PKB Blitar ini juga mendapat sorotan dari Direktur MATA Blitar, Bahrul Ulum. Menurutnya, forum ini lahir dari kegelisahan kolektif atas merosotnya indeks kepercayaan publik terhadap institusi partai politik.

    Bahrul menilai, keberanian PKB untuk duduk satu meja dan mencatat masukan pedas dari akar rumput adalah antitesis dari arogansi kekuasaan. Inklusivitas yakni forum ini tidak hanya mendengar elit, tetapi langsung menyentuh masalah riil petani dan kaum marjinal. Serta masukan yang masuk tidak akan menguap, melainkan dicatat sebagai basis data untuk menyusun agenda kerja partai dan fraksi di DPRD.

    “Jadi masukan dari petani, pelaku UMKM, disabilitas, hingga akademisi dicatat untuk ditindaklanjuti menjadi agenda kerja partai,” ujar Bahrul.

    Budaya Politik Baru
    Melalui “PKB Mendengar”, DPC PKB Kabupaten Blitar tengah berupaya membangun budaya politik baru. Sebuah budaya di mana kritik tidak dianggap sebagai serangan, melainkan sebagai bahan bakar untuk pembenahan. Dengan orientasi pelayanan yang lebih nyata, PKB Blitar menantang dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa mereka adalah partai yang benar-benar dimiliki oleh rakyat, bukan sekadar kendaraan politik lima tahunan. (owi/ted)

  • DPRD Ponorogo Dorong 2 Regulasi: Ketahanan Pangan dan Pendidikan Disabilitas

    DPRD Ponorogo Dorong 2 Regulasi: Ketahanan Pangan dan Pendidikan Disabilitas

    Ponorogo (beritajatim.com) – Dua rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD Ponorogo masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) 2026. Kedua regulasi itu, disebut sebagai langkah strategis untuk menjawab kebutuhan daerah. Terutama pada sektor pangan dan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

    Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa kualitas regulasi menjadi fokus utama para legislator. Pun Dia berharap, setiap 12 bulan, 2 komisi mampu lahirkan aturan baru, demi kesejahteraan masyarakat Bumi Reog.

    “Kami tidak mengejar kuantitas raperda inisiatif, tapi kualitas sejauh mana aturan ini bisa berdampak positif bagi masyarakat,” ungkap Dwi Agus Prayitno, Senin (8/12/2025).

    Menurutnya, agenda inisiatif ini merupakan hasil kajian DPRD sekaligus penyerapan aspirasi dari masyarakat yang dihimpun tiap komisi. Raperda pertama berkaitan dengan pelayanan bidang pangan, pertanian, dan perikanan. Komisi B ditunjuk sebagai pengampu pembahasan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang menyambung prioritas pemerintah pusat dalam penguatan ketahanan pangan. Kang Wie, sapaan akrab Dwi Agus Prayitno menilai momentum ketahanan pangan perlu ditangkap daerah melalui kebijakan konkret.

    “Saat ini pemerintah pusat sedang konsen tentang ketahanan pangan, dan tentu kami di daerah mendorongnya dengan aturan yang sesuai,” kata politisi dari PKB tersebut.

    Sementara raperda inisiatif kedua diampu Komisi D, yaitu tentang penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Regulasi ini diarahkan untuk memastikan akses pendidikan inklusif memiliki dasar hukum yang kuat, terutama pada lembaga pendidikan dasar di Ponorogo.

    Dwi menambahkan bahwa dua raperda tersebut disiapkan bergantian setiap tahun agar setiap komisi memiliki ruang untuk menghasilkan aturan baru yang berdampak. Dia menegaskan kedua raperda itu bukan regulasi pelengkap, melainkan bagian dari upaya DPRD mendorong pemerataan layanan publik.

    Di luar dua raperda inisiatif itu, DPRD Ponorogo juga tetap menyusun empat propemperda wajib. Yakni Perda APBD 2027, laporan pertanggungjawaban bupati 2025, perubahan APBD 2026, serta revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

    “Dua lainnya perda inisiatif hasil kajian DPRD yang diserap dari aspirasi masyarakat, dan dibahas setiap komisi,” jelasnya, merangkum keseluruhan propemperda 2026. (end/but)

  • Cucun PKB: Bersama Prabowo, Kita Gaspol Bangun Pemberdayaan Rakyat

    Cucun PKB: Bersama Prabowo, Kita Gaspol Bangun Pemberdayaan Rakyat

    “Bukan hanya itu, kehadiran negara, mulai Desember ini dibebaskan tunggakan non-PBI,” tegasnya.

    Selain isu bantuan sosial, ia menceritakan diskusinya dengan Gubernur Sulsel mengenai kualitas lulusan SMK.

    “Kemarin juga bersama Pak Gubernur, beliau menyampaikan usulan, SMK yang menjadi kontributor pengangguran, beliau menyampaikan bagaimana kalau kita siapkan anak SMK go global,” Cucun menuturkan.

    Ia meyakini peningkatan keterampilan teknis anak-anak SMK akan membawa manfaat besar di masa depan.

    “Insyaallah anak-anak kita yang sekolah di SMK, mulai ditekankan betul-betul memiliki skill,” terangnya.

    Di akhir sambutannya, Cucun menyampaikan kekagumannya terhadap karakter masyarakat Sulsel yang dinilai memiliki keteguhan dan daya juang tinggi.

    “Masyarakat Sulsel memiliki karakter teguh. Karena itu Sulsel menjadi tempat tumbuh kembang Partai yang betul-betul dekat dengan rakyat,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan, Azhar Arsyad, tampil blak-blakan menunjukkan kedekatan politiknya dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

    Hal itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Sulsel periode 2026-2031 di Hotel Aryaduta, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Senin (8/12/2025).

    Dalam sambutannya, Azhar mengibaratkan perjalanan PKB di Sulsel sebagai kapal phinisi yang berlayar di tengah ombak besar menuju dermaga tujuan.

    “Saya bilang bahwa PKB ini ibarat pelaut yang melaut ini adalah Phinisi yang berlayar di tengah samudera menuju dermaganya,” ujar Azhar.

    “Tentu ada badai gelombang yang dihadapi. Ada yang menyerah, itulah dinamikanya,” tambahnya.

  • Muswil PKB Sulsel, Azhar Arsyad Pamer Kemesraan Politik dengan Gubernur Andi Sudirman

    Muswil PKB Sulsel, Azhar Arsyad Pamer Kemesraan Politik dengan Gubernur Andi Sudirman

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan, Azhar Arsyad, tampil blak-blakan menunjukkan kedekatan politiknya dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

    Hal itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Sulsel periode 2026-2031 di Hotel Aryaduta, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Senin (8/12/2025).

    Dalam sambutannya, Azhar mengibaratkan perjalanan PKB di Sulsel sebagai kapal phinisi yang berlayar di tengah ombak besar menuju dermaga tujuan.

    “Saya bilang bahwa PKB ini ibarat pelaut yang melaut ini adalah Phinisi yang berlayar di tengah samudera menuju dermaganya,” ujar Azhar.

    “Tentu ada badai gelombang yang dihadapi. Ada yang menyerah, itulah dinamikanya,” tambahnya.

    Ia menegaskan dinamika perjalanan politik partainya telah mengalami pasang surut, namun kini membuahkan hasil signifikan.

    “Alhamdulillah sekarang sudah 79 kursi, dengan 2 DPR RI, DPRD Sulsel itu delapan, kabupaten kota dari 52 menjadi 69. Alhamdulillah juga untuk pertama kali menempatkan pimpinan di eksekutif, meskipun masih wakil,” sebutnya.

    Azhar bilang, keberhasilan PKB melewati masa-masa berat berkat kerja keras seluruh jajaran.

    “Kita sudah menunjukkan badai sudah kita lewati dengan kerja-kerja cerdas. Tidak ada pelaut ulung yang lahir dari ombak yang tenang,” tegasnya.

    Ia pun menyatakan keyakinannya terhadap komitmen Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dalam menjaga hubungan baik dengan PKB.

    “Saya tahu betul Pak Gubernur ini komitmen dengan PKB,” lanjut Azhar.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman membalas pujian Azhar dengan menyanjung soliditas dan kontribusi PKB terhadap pemerintahannya.

  • Senin, Samsat Keliling tersedia di 13 wilayah Jadetabek

    Senin, Samsat Keliling tersedia di 13 wilayah Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling berada di 22 lokasi dari 13 wilayah di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), Senin.

    Pelayanan Samsat Keliling ini bisa diakses masyarakat untuk pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLLJ).

    Berikut wilayah dan lokasi layanan Samsat Keliling di Jadetabek seperti informasi akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro yang dikutip:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-15.00 WIB dan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pukul 09.00-14.00 WIB;

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur dari jam 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;

    6. Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas dan parkiran Busway Foodmosehere 09.00-14.00 WIB;

    7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-15.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB;

    8. Ciledug bertempat di Kantor Kecamatan Pinang dan Ruko Green Village dari jam 09.00 – 12.00 WIB;

    9. Ciputat halaman parkir samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB;

    10. Kelapa Dua di Hal. Gtown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    11. Kabupaten Bekasi di Pasar Bersih Jababeka Cikarang pukul 09.00-14.00 WIB;

    12. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kecamatan Bojong Gede pukul 09.00-12.00 WIB;

    13. Cinere di Kantor Kelurahan Pondok Petir pukul 08.00-12.00 WIB.

    Sementara untuk Samsat Keliling Kota Bekasi pada Senin ditiadakan.

    Untuk mengakses pelayanan di Samsat Keliling masyarakat diwajibkan membawa beberapa persyaratan pembayaran pajak kendaraan, seperti KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi, pemohon juga tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Gerai Samsat Keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan pemohon harus datang langsung ke kantor samsat terdekat.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perpanjang STNK Tanpa KTP Pemilik Lama

    Perpanjang STNK Tanpa KTP Pemilik Lama

    Jakarta –

    Balik nama mobil bekas bikin kamu untung. Khususnya saat mau perpanjang STNK tak perlu lagi meminjam KTP pemilik lama.

    Tidak semua pembeli mobil bekas langsung melakukan balik nama. Biaya menjadi salah satu alasannya. Ya, bagi yang belum tahu, saat balik nama mobil bekas kamu memang akan dibebankan sejumlah biaya. Tapi kini biaya yang dikeluarkan jadi sedikit lebih ringan. Sebab, bea balik nama mobil bekas sudah dihapus. Kebijakan penghapusan bea balik nama kendaraan bekas jadi Rp 0 ini berlaku di semua provinsi di Indonesia. Hal itu adalah amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    Ini jadi keuntungan tersendiri buat kamu yang baru beli mobil bekas. Duit yang kamu keluarkan buat balik nama jadi lebih sedikit. Sebagai gambaran, di Jakarta bea balik nama yang dibebankan untuk mobil bekas adalah 1 persen dari NJKB. Kalau NJKB mobil bekas kamu Rp 100 juta, maka 1 persennya adalah Rp 1 juta. Artinya biaya yang kamu hemat sebesar Rp 1 juta dari keseluruhan biaya yang kamu keluarkan saat balik nama mobil bekas.

    Meski begitu, ada biaya lain yang dikeluarkan saat balik nama yaitu PKB dan Opsen PKB. PKB dan opsen tergantung dengan kendaraannya. Kamu bisa melihat/memperkirakan besaran PKB di lembar STNK. Jika ada keterlambatan pembayaran pajak sebelumnya, maka akan ada denda PKB.

    Kedua, adalah SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Untuk mobil, biasanya dikenakan tarif Rp 143.000. Ketiga ada biaya penerbitan STNK, Rp 200.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih. Keempat, ada biaya penerbitan pelat nomor alias TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Rp 100.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih.

    Kelima ada biaya penerbitan BPKB dengan tarif Rp 375.000 untuk mobil. Terakhir ada biaya mutasi bila mobil terdaftar di wilayah berbeda. Biaya penerbitan surat mutasi ke luar daerah Rp 250.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih.

    Bukan cuma biaya yang lebih hemat, kalau sudah balik nama juga kamu bisa perpanjang STNK tanpa KTP pemilik lama. Tak perlu lagi kamu repot-repot meminjam KTP pemilik sebelumnya karena kendaraan sudah atas nama sendiri. Dengan demikian, untuk pembayaran pajak STNK tahunan juga bisa dilakukan secara online tanpa perlu datang ke Samsat lagi.

    Mobil yang sudah dibalik nama juga memudahkan pencarian jika STNK atau BPKB hilang. Asuransi klaim kecelakaan juga mudah karena identitas kendaraan dan pemiliknya sama. Lebih lagi, balik nama juga bisa menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain.

    (dry/rgr)

  • Pajak Mitsubishi Xpander 2025, Bayar Segini tiap Tahun

    Pajak Mitsubishi Xpander 2025, Bayar Segini tiap Tahun

    Jakarta –

    Pajak Mitsubishi Xpander tahun 2025 ternyata mulai Rp 4 jutaan. Berikut ini rincian pajak Xpander 2025.

    Mitsubishi Xpander ditawarkan dengan harga mulai Rp 270 jutaan hingga yang termahal Rp 330 jutaan. Banderol Xpander itu berada di rentang harga rata-rata orang Indonesia membeli mobil. Kalau harga sudah tahu, bagaimana dengan pajaknya? Soalnya pajak tahunan kendaraan harus dibayarkan setiap tahun. Buat kamu yang kepincut Xpander dan mau membelinya, ada baiknya memang mengetahui besar pajak tahunan. Dengan begitu kamu bisa mengira-ngira besar uang yang disisihkan agar tak menunggak pajak.

    Untuk diketahui, pajak tahunan Xpander untuk kepemilikan pertama di DKI Jakarta itu mulai Rp 4 jutaan. Besar pajaknya akan berbeda tergantung dari variannya. Sebab, varian tinggi biasanya punya Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) juga lebih mahal. Nah NJKB lebih mahal itu berpengaruh terhadap besaran pajak tahunan. Lengkapnya, berikut pajak tahunan Mitsubishi Xpander.

    Pajak Mitsubishi Xpander 2025

    Pajak Xpander GLS M/T

    NJKB: Rp 199 juta
    DP PKB: Rp 208,95 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    : Rp 208,95 juta x 2%
    : Rp 4,179 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    : Rp 4,179 juta + Rp 143 ribu
    : Rp 4,322 juta

    Pajak Xpander GLS CVT

    NJKB: Rp 207 juta
    DP PKB: Rp 217,35 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    : Rp 208,95 juta x 2%
    : Rp 4,347 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    : Rp 4,347 juta + Rp 143 ribu
    : Rp 4,49 juta

    Pajak Xpander Exceed M/T

    NJKB: Rp 202 juta
    DP PKB: Rp 212,1 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    : Rp 212,1 juta x 2%
    : Rp 4,242 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    : Rp 4,242 juta + Rp 143 ribu
    : Rp 4,385 juta

    Pajak Xpander Exceed CVT

    NJKB: Rp 213 juta
    DP PKB: Rp 223,65 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    : Rp 223,65 juta x 2%
    : Rp 4,473 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    : Rp 4,473 juta + Rp 143 ribu
    : Rp 4,616 juta

    Pajak Xpander Ultimate M/T

    NJKB: Rp 237 juta
    DP PKB: Rp 248,85 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    : Rp 248,85 juta x 2%
    : Rp 4,977 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    : Rp 4,977 juta + Rp 143 ribu
    : Rp 5,12 juta

    Pajak Xpander Ultimate CVT

    NJKB: Rp 243 juta
    DP PKB: Rp 255,15 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    : Rp 255,15 juta x 2%
    : Rp 5,103 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    : Rp 5,103 juta + Rp 143 ribu
    : Rp 5,246 juta

    Itu tadi hitung-hitungan pajak Mitsubishi Xpander 2025 untuk di wilayah Jakarta dan terdaftar sebagai kendaraan pertama. Adapun NJKB dan DP PKB yang jadi dasar perhitungan, didapat dari Permendagri nomor 7 tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2025. Pajak ini bisa jadi berbeda bila Xpander terdaftar di wilayah lain ataupun bukan kepemilikan pertama.

    Spesifikasi Mitsubishi Xpander

    Sebagai informasi tambahan, Xpander versi terbaru ini punya tampilan yang makin dinamis namun tak meninggalkan kesan elegan. Misalnya pada sisi eksterior, hal itu dapat terlihat dari tampilan grille depan, black headlight extension frame, solver aero black skirt, desain bumper lebih segar, fog lam, dan desain velg anyar.

    Tak cuma tampilan eksterior yang didandani, interiornya pun demikian. Mulai dari interior berkelir hitam, material fabric seat, desain setir baru, instrumen klaster berukuran 8 inch, head unit berukuran 10 inch, serta kehadiran multi around monitor. Di balik kapnya, Mitsubishi masih mempertahankan mesin 1.5 L MIVEC DOHC yang dirancang untuk memberikan keseimbangan antara tenaga, efisiensi bahan bakar, dan responsivitas saat berkendara. Mesinnya bisa menyemburkan tenaga 105 PS pada 6.000 rpm dan torsi 141 Nm pada 4.000 rpm.

    (dry/din)

  • Prabowo dan Gibran Hadiri HUT Golkar di Istora Senayan

    Prabowo dan Gibran Hadiri HUT Golkar di Istora Senayan

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri acara HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, GBK, Jakarta. Menteri ESDM sekaligus Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyambut kedatangan Prabowo dan Gibran.

    Pantauan detikcom, Jumat (5/12/2025), terlihat Prabowo dan Gibran memasuki area acara. Sejumlah pejabat mendampingi, antara lain Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamuddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Perindustrian sekaligus petinggi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Selain itu, hadir pula Menteri Luar Negeri sekaligus Sekjen Gerindra Sugiono dan Sekjen PKB Hasanuddin.

    Lalu, terlihat Prabowo dan Gibran menyalami para petinggi Golkar dan partai lain di lokasi. Terdengar para kader riuh menyambut kedatangan Prabowo di Istora.

    Selanjutnya acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Golkar.

    Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia serta santunan anak yatim sebagai bagian dari rasa syukur atas perjalanan kiprah 61 tahun Partai Golkar mengabdi untuk bangsa dan negara.

    (fca/azh)

  • Menko Cak Imin Kunjungi Gayo Lues, Janji Maksimalkan Proses Pemulihan Pasca Bencana

    Menko Cak Imin Kunjungi Gayo Lues, Janji Maksimalkan Proses Pemulihan Pasca Bencana

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin didampingi Bupati Gayo Lues Suhaidi meninjau Desa Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh pada Kamis (4/12). Desa ini masih terisolir akibat bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara.

    Cak Imin juga mendistribusikan bantuan logistik sekaligus berdialog dengan masyarakat. Cak Imin memastikan setiap korban terdampak mendapatkan bantuan.

    Menurutnya, pemulihan akses ke Gayo Lues menjadi salah satu hal yang diprioritaskan Pemerintah agar distribusi bantuan kepada masyarakat berjalan efektif dan efisien.

    “Kita terus lakukan koordinasi dengan BNPB, anggota DPR RI, ada Komisi VIII, BNPB akan terus mengonsolidasikan dan mendorong bantuan agar terus masuk ke sini,” ucap Cak Imin seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (5/12/2025).

    Ketua Umum PKB ini berjanji, pemerintah akan terus mencurahkan perhatian pada percepatan penanganan infrastruktur pasca bencana. Terutama jalan yang putus, jalan nasional yang menghubungkan Gayo Lues dengan Medan.

    Sebagai informasi, sejak Rabu (3/12/2025) hingga Kamis (4/12/2025) Kemenko PM telah mendistribusikan bantuan ke Gayo Lues dengan menggunakan pesawat udara.

    Bantuan yang telah didistribusikan yakni sembako 1,38 ton, mi instan 100 kardus, obat-obatan 20 kg, biskuit 415 kg, selimut 100 lembar hingga satu unit starlink.

  • Komisi IV DPR Usman Husin Minta Menhut Raja Juli Mundur: Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan

    Komisi IV DPR Usman Husin Minta Menhut Raja Juli Mundur: Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Suasana rapat kerja Komisi IV DPR RI memanas saat Anggota Komisi IV, Usman Husin, menyoroti keras kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

    Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12/2025), Usman secara terbuka meminta Raja Juli mundur dari jabatan jika tak mampu mengatasi masalah kerusakan hutan yang kian mengkhawatirkan.

    Usman menilai Raja Juli tidak memahami persoalan kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya.

    “Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” tegasnya dalam rapat.

    Legislator PKB itu bahkan terang-terangan meminta Raja Juli mundur.

    “Kalau Pak Menteri punya hati nurani apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi,” ujar Usman.

    “Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” sambungnya.

    Usman kemudian menyinggung terbitnya izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan. Menurutnya, izin baru itu bertolak belakang dengan pernyataan Raja Juli yang mengaku tidak mengeluarkan izin penebangan.

    “Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak,” jelas Usman.