Xcloud.id

partai: PKB

  • 3 Tuntutan Demo Mahasiswa di DPRD Pamekasan

    3 Tuntutan Demo Mahasiswa di DPRD Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Tiga poin tuntutan disampaikan mahasiswa lintas organisasi dalam demonstrasi Aliansi Mahasiswa Pamekasan, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Selasa (2/9/2025).

    Massa gabungan dari organisasi mahasiswa di Pamekasan, meliputi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta elemen mahasiswa dari Universitas Madura (UNIRA) yang tergabung dalam Kabinet Angkara.

    Aksi tersebut dimulai dengan formasi long march dari area monumen Arek Lancor, menuju Kantor DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, guna menyampaikan aspirasi kepada legislatif di gedung wakil rakyat.

    Aspirasi tersebut dituangkan dalam 3 poin tuntutan, meliputi poin dukungan pengesahan Rencana Undang-Undang (RUU) perampasan aset, menolak kenaikan tunjangan bagi DPR RI, serta proses hukum bagi driver ojol (Almarhum Affan Kurniawan) berlaku adil dan transparan.

    Dalam kesempatan tersebut, massa secara bergantian melakukan orasi di depan gedung dewan untuk menyampaikan aspirasi yang dinilai sangat berpihak kepada kepentingan masyarakat umum, sekaligus meminta respon cepat dari para wakil rakyat.

    Ratusan massa langsung ditemui sejumlah legislator, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur bersama jajaran pimpinan, termasuk sejumlah anggota wakil rakyat di wilayah setempat.

    “Aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa sekalian yang berisi tiga poin tuntutan, ketiganya kami sepakat dan akan kami sampaikan secara langsung kepada DPR RI dan pemerintah pusat,” kata Ali Masykur.

    Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, juga mendukung secara langsung aspirasi yang disampaikan massa aksi. “Aspirasi yang disampaikan adik-adik sekalian, juga kami rasakan sebagai wakil rakyat, dan kami akan menyampaikan aspirasi ini secara langsung,” ungkapnya.

    Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam yang menegaskan komitmen untuk selalu bersama bersama mahasiswa dan masyarakat, terlepas dari adanya fenomena yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    “Kami bersama rakyat, dan kami bersama mahasiswa. Insya’ Allah niat dan visi misi kita semua sama mendukung kesejahteraan rakyat,” tegas politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan.

    Pasca menerima aspirasi dalam bentuk tuntutan dari massa aksi yang dilakukan dengan cara duduk bersama di depan gedung DPRD Pamekasan, akhirnya massa membubarkan diri sekalipun dengan tertib. [pin/ian]

  • DPRD Pamekasan Dukung Aspirasi Aliansi Mahasiswa

    DPRD Pamekasan Dukung Aspirasi Aliansi Mahasiswa

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pimpinan DPRD Pamekasan, secara langsung menemui ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi yang berunjuk rasa di Gedung Wakil Rakyat, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Selasa (2/9/2025).

    Pimpinan tersebut di antaranya Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur bersama jajaran wakil ketua, Ismail, Khairul Umam, serta sejumlah anggota legislatif. Di antaranya Nadi Mulyadi, Tabri, Mustafa Afif, Mohammad Saedy Romli, Moh Faridi, serta beberapa anggota legislatif lainnya.

    Dalam kesempatan tersebut, mereka juga menerima aspirasi dan tuntutan dari massa, meliputi dukungan aspirasi pengesahan RUU Perampasan Aset, tidak menaikkan tunjangan DPR RI, proses hukum bagi driver ojol berlaku adil dan transparan.

    “Aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa sekalian yang berisi tiga poin tuntutan, ketiganya kami sepakat dan akan kami sampaikan secara langsung kepada DPR RI dan pemerintah pusat,” kata Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur.

    Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, juga mendukung secara langsung aspirasi yang disampaikan massa aksi. “Aspirasi yang disampaikan adik-adik sekalian, juga kami rasakan sebagai wakil rakyat, dan kami akan menyampaikan aspirasi ini secara langsung,” ungkapnya.

    Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam yang menegaskan komitmen untuk selalu bersama bersama mahasiswa dan masyarakat, terlepas dari adanya fenomena yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    “Kami bersama rakyat, dan kami bersama mahasiswa. Insya’ Allah niat dan visi misi kita semua sama mendukung kesejahteraan rakyat,” tegas politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan. [pin/ted]

  • Paling Murah Rp 29 Jutaan

    Paling Murah Rp 29 Jutaan

    Jakarta –

    Honda Stylo 160 dijual mulai Rp 29 jutaan. Dengan harga segitu, pajak tahunnya ternyata Rp 300 ribuan. Berikut rincian harga dan pajak Honda Stylo 160.

    Lagi cari skutik bergaya retro? Honda Stylo 160 bisa jadi salah satu opsinya. Honda menyajikan Stylo 160 dengan gaya retro yang dipadukan dengan mesin 160 cc. Soal harga, Honda Stylo 160 per September 2025 bisa dibawa pulang mulai Rp 29 jutaan.

    Honda Stylo 160 disajikan dalam dua opsi yaitu CBS dan ABS. Kalau mau menginginkan varian CBS, harganya sedikit lebih mahal yakni Rp 32 jutaan. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini harga Honda Stylo 160 dikutip dari laman resmi Astra Honda Motor.

    Harga Honda Stylo 160Honda Stylo CBS: Rp 29,17 jutaHonda Stylo ABS: Rp 32,161 jutaPajak Tahunan Honda Stylo 160

    Itu tadi harga terbaru Honda Stylo 160. Menyoal pajak, per tahun pemilik Honda Stylo 160 harus membayar Rp 300 ribuan. Ditelusuri detikOto dalam laman Bapenda Jawa Barat, pajak tahunan Stylo itu sebesar Rp 329 ribu. Rincian pajaknya sebagai berikut:

    PKB Pokok: Rp 177.100Opsen PKB Pokok: Rp 116.900SWDKLLJ: Rp 35.000Total: Rp 329.000

    Pajak itu berlaku di wilayah Jawa Barat untuk motor kepemilikan pertama dan merujuk pada versi CBS. Besar pajak bisa jadi berbeda untuk varian dan wilayah lainnya.

    Honda Stylo 160. Foto: Rifkianto Nugroho

    Honda Stylo dibekali mesin 160 cc, 4 katup, berpendingin cairan, eSP+ yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,3 kW/8.500 rpm dan torsi maksimum sebesar 13,8 Nm/7.000 rpm. Model ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar 5 liter dan ruang penyimpanan di bawah jok sebesar 16,5 liter.

    Pada sistem pengereman, skutik bagi penggemar fashion ini hadir dengan fitur Combi Brake System (CBS) dan Anti-lock Braking System (ABS) satu channel yang dilengkapi disc brake pada bagian depan dan belakang berukuran 220 mm – 220mm di tipe ABS dan memberikan keamanan ekstra. Velg berukuran 12 diselimuti ban berukuran 110/90 pada bagian depan dan 130/80 pada bagian belakang.

    (dry/rgr)

  • KPK Pantau Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Bondowoso, DPRD Diminta Transparan

    KPK Pantau Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Bondowoso, DPRD Diminta Transparan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terus memantau jalannya sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bondowoso. Pemantauan ini menjadi tindak lanjut hasil audiensi dan koordinasi pimpinan DPRD Bondowoso dengan KPK, Senin (2/9/2025).

    Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, mengatakan KPK meminta DPRD melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota terkait pencegahan praktik korupsi. Salah satu fokus pembahasan adalah pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang dikelola oleh eksekutif, yang dinilai sebagai salah satu titik rawan korupsi.

    “Memang pokir itu tanggung jawab individu-individu (anggota DPRD). Kan usulan setiap anggota. Tapi kemudian bagaimana (DPRD) diminta memberikan pemahaman dan penjelasan sesuai dengan regulasi secara detail,” jelas Ahmad Dhafir kepada BeritaJatim.com.

    Legislator PKB lima periode itu menegaskan pentingnya transparansi dan keseriusan Pemkab Bondowoso dalam mengelola anggaran daerah. “Kami telah menjawab tuntutan dari KPK bahwa kami harus melakukan sosialisasi, transparansi anggaran dan bagaimana pencegahan korupsi,” ujarnya.

    Ahmad Dhafir menambahkan bahwa pemantauan KPK tidak berhenti pada tahap penjelasan, melainkan berlanjut pada proses implementasi. “Kami terus dimonitor. Surat KPK itu jelas akan terus memonitor perjalanan pengawasan terhadap pencegahan korupsi di Bondowoso,” akunya.

    Sebelumnya, KPK RI menyoroti tata kelola Pemkab Bondowoso dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (26/8/2025). Kepala Satuan Tugas Wilayah III KPK, Wahyudi, menyebut lembaga antirasuah menemukan empat titik rawan korupsi yang perlu segera dibenahi.

    “Bondowoso memiliki APBD cukup besar, Rp2,162 triliun pada 2025,” kata Wahyudi dikutip dari laman resmi KPK RI. Ia menekankan perlunya tata kelola anggaran yang akuntabel dan berintegritas agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Apalagi pernah terjadi operasi tangkap tangan di Bondowoso pada 2023. Itu harus jadi alarm bersama,” tegasnya. [awi/beq]

  • Kaesang Sebut Ada yang Ingin Adu Domba Prabowo dan Jokowi

    Kaesang Sebut Ada yang Ingin Adu Domba Prabowo dan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, mengatakan jika ada yang mencoba mengadu domba antara Presiden Prabowo dan Jokowi.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI) Raja Juli Antoni yang datang ke istana mewakili Kaesang.

    “Mas Kaesang membuat rilis bahwa di tengah hiruk pikuk dan masalah yang kita hadapi ini, ada medsos yang cukup dibanjiri oleh banyak pihak yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI,” kata Raja Juli saat memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Raja Juli yang juga menjabat Menteri Kehutanan itu mengatakan bahwa kedatangannya untuk mewakili Kaesang yang saat ini masih dirawat di rumah sakit.

    Ia pun mengungkapkan telah berkomunikasi intensif dengan tim Presiden Prabowo untuk meluruskan terkait video yang beredar di media sosial.

    Video tersebut, kata Raja Juli, berisi narasi yang berbeda dan seakan mengindikasikan Jokowi dan Gibran menggalang pertemuan hingga aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR yang berakhir ricuh setelah tewasnya pengemudi ojek online (ojol) di tengah aksi tersebut.

    Kaesang, melalui Raja Juli, pun menegaskan bahwa video tersebut merupakan kabar bohong (hoaks). PSI menyatakan setia dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti yang dideklarasikan pada Kongres PSI di Solo pada Juli lalu.

    “Jadi Mas Kaesang sudah sampaikan bahwa itu adalah hoaks. PSI seperti kongres di Solo yang lalu, Partai Gajah, setia dengan Pak Prabowo Subianto.

    Kedatangan Raja Juli ke Istana pada Senin ini untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo yang mengumpulkan para ketua umum partai politik.

    “Mendukung beliau melaksanakan terus program-program kerakyatan, program-program anti korupsi,” kata Raja Juli.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengumpulkan pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (31/8), yakni Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

  • Prabowo kembali undang ormas keagamaan dan partai politik ke Istana

    Prabowo kembali undang ormas keagamaan dan partai politik ke Istana

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan sejumlah pimpinan partai politik ke Istana Kepresidenan RI untuk berdialog dan berdiskusi mengenai isu-isu kebangsaan, terutama yang menyangkut aksi massa pada pekan lalu.

    Beberapa dari tamu undangan itu mulai berdatangan di Istana Kepresidenan RI sejak pukul 14.00 WIB, diantaranya perwakilan dari tokoh agama Buddha, Bhante Kamsai Sumano Mahathera, perwakilan dari Gereja Bethel Injil Nusantara Pendeta Johnny Lokollo, Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Addin Jauharudin.

    Kemudian, pimpinan ormas dan partai politik lainnya yang juga diundang ke Istana hari ini, antara lain Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Ketua Umum DPP Partai Gelora Anis Matta, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan ada juga Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri

    Beberapa dari mereka mengaku mendapat undangan sejak Minggu (31/8) malam, tetapi ada juga yang baru dihubungi Senin pagi dan siang ini untuk pertemuan di Istana Kepresidenan RI. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada sore hari, mengingat pada pukul 15.30 WIB, Presiden menjenguk sejumlah korban di RS Polri, Jakarta Timur.

    Di Istana Kepresidenan, sebelum acara pertemuan berlangsung, Gus Yahya, sapaan populer Ketum PBNU, menjelaskan dirinya diundang bersama sejumlah ormas, yang bukan hanya ormas Islam. “2 hari lalu kan 16 ormas Islam menghadap (Presiden) di Hambalang. Hari ini kemudian diundang semua ormas baik muslim maupun non-muslim, (pertemuan untuk) berkoordinasi menyampaikan, ya menyempurnakan penyampaian aspirasi masyarakat seperti yang kami lakukan kemarin, dan bagaimana juga berkoordinasi, bahu-membahu mengatasi keadaan, memulihkan keadaan,” kata Gus Yahya.

    Sementara itu, Muhaimin mengaku dirinya belum mengetahui agenda pertemuan hari ini di Istana Kepresidenan. “Hari ini, kita diundang belum tahu dengan siapa saja, tetapi tiada lain untuk terus melakukan upaya-upaya Pak Prabowo dan seluruh pemerintahan ini harus sukses. Kalau toh ada upaya-upaya, gangguan-gangguan hendaknya itu menjadi cobaan yang terus dihadapi dengan cepat, diatasi dengan baik, dan buat PKB tidak ada jalan lain, Pak Prabowo harus sukses memimpin Indonesia, karena visinya sangat mendasar, yaitu ekonomi, konstitusi tegas dalam menjalankan seluruh amanah konstitusi, solusi-solusi konstitusional tentang ekonomi, tentang politik, tentang berbagai hal,” kata Muhaimin.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas, Bahlil, AHY, Cak Imin, hingga Anis Matta Merapat ke Istana Nasional 1 September 2025

    Zulhas, Bahlil, AHY, Cak Imin, hingga Anis Matta Merapat ke Istana Nasional 1 September 2025

    Zulhas, Bahlil, AHY, Cak Imin, hingga Anis Matta Merapat ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum partai politik (parpol) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
    Pantauan Kompas.com, sejumlah ketum parpol yang hadir dalam rangka diundang oleh Kepala Negara.
    Beberapa ketum yang hadir hingga pukul 15.30 WIB, terpantau datang, yaitu Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Kemudian, ada Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Al Muzzammil, hingga Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Muhammad Anis Matta.
    Bahlil secara singkat mengatakan, kedatangannya untuk rapat bersama Presiden RI.
    Sementara itu, AHY mengatakan, Presiden RI mengundang para ketum parpol dalam rangka dialog.
    “Ada dialog. Para ketua umum partai saya rasa diundang juga,” ujar AHY, Senin.
    Selain ketum parpol, sejumlah tokoh agama hingga mantan purnawirawan TNI juga dipanggil ke Istana.
    “Pak Presiden akan berdialog dengan pimpinan ormas dari berbagai agama dan kalangan. Saya rasa ini bagus sekali sebagai upaya lebih lanjut untuk sama-sama kita membahas situasi bangsa akhir-akhir ini,” ungkap dia.
    Terpisah, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga hadir di lokasi.
    Namun, ia enggan mengungkap agenda bersama Prabowo.
    “Enggak tahu, ini baru dipanggil tadi,” ujar Menag.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran dan Driver Ojol Duduk Bersama di Istana Wapres

    Gibran dan Driver Ojol Duduk Bersama di Istana Wapres

    Jakarta –

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menerima dan berdialog dengan perwakilan pengemudi ojek online (ojol) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada hari Minggu (31/8) siang.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Antara, Wapres Gibran melakukan pertemuan dengan setidaknya delapan pengemudi ojol dari berbagai perusahaan transportasi daring di Indonesia, yakni GoJek, Grab, Maxim dan Indrive.

    Melalui sejumlah video yang diterima di Jakarta, Minggu, Wapres Gibran yang mengenakan kemeja batik bernuansa cokelat kuning berdialog dengan para pengemudi ojol di sebuah meja bundar.

    Para pengemudi ojol yang mengenakan seragam perusahaan mereka masing-masing pun tampak menikmati kudapan dan minuman di hadapan Wapres sambil berbincang satu per satu. Gibran pun tampak menganggukkan kepalanya seraya mencermati pembicaraan yang disampaikan oleh para pengemudi ojol yang umumnya berusia setengah baya itu.

    Mantan Wali Kota Solo itu juga terlihat membaca secarik kertas yang disampaikan oleh salah satu pengemudi ojol.

    Pertemuan itu berlangsung setidaknya lebih dari satu jam. Pertemuan ini diharapkan dapat membantu Presiden Prabowo Subianto dalam mendinginkan situasi terkini dengan mendengarkan aspirasi masyarakat.

    Pada hari yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto beserta delapan ketua umum partai politik menyampaikan sikap dan pernyataan bersama atas perkembangan situasi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah.

    Dalam pidatonya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, Kepala Negara menyampaikan sejumlah pandangan bersama mulai dari penjatuhan sanksi tegas kepada legislator yang terlibat hingga seruan terhadap upaya bersama menjaga keamanan bangsa.

    “Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Polri telah melakukan proses pemeriksaan. Ini sudah saya minta dilakukan dengan cepat dengan transparan dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” katanya.

    Dalam pernyataan resminya, Kepala didampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta sejumlah pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Tonton juga video “Poin-poin Pernyataan Prabowo: Cabut Tunjangan DPR-Gejala Makar” di sini:

    (fyk/fyk)

  • Cak Imin Minta Kasus Kematian Affan Kurniawan Diproses Hukum dengan Transparan Nasional 1 September 2025

    Cak Imin Minta Kasus Kematian Affan Kurniawan Diproses Hukum dengan Transparan Nasional 1 September 2025

    Cak Imin Minta Kasus Kematian Affan Kurniawan Diproses Hukum dengan Transparan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mendorong agar kasus kematian Affan Kurniawan dapat diproses secara hukum dengan transparan.
    “Saya mendukung agar kasus ini diproses hukum secara transparan dan seadil-adilnya,” kata Cak Imin mengutip laman Instagram resmi, Senin (1/9/2025).
    Affan merupakan seorang pengemudi ojol yang tewas dilindas kendaraan rantis Brimob di Jalan Penjernihan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2025).
    Peristiwa terlindasnya Affan oleh mobil Brimob disaksikan langsung oleh banyak peserta aksi dan turut terekam dalam sebuah video.
    Rekaman tersebut kemudian menyebar luas di media sosial hingga memicu kemarahan para pengemudi ojek online dan warga.
    Massa pun berbondong-bondong mendatangi Mako Brimob Kwitang untuk menuntut keadilan bagi ojol yang dilindas rantis Brimob.
    Sejauh ini, tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat peristiwa itu sudah ditahan.
    “Untuk keluarga Affan, untuk Indonesia lebih baik,” lanjut Cak Imin.
    Di sisi lain, Cak Imin juga mendorong agar masyarakat tidak terpecah belah dan menjunjung tinggi persatuan demi Indonesia yang lebih baik.
    “Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun jangan sampai menjadi alasan bangsa mudah terpecah. Masyarakat harus memperkuat persatuan, bergandengan tangan, dan menjaga semangat gotong royong demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” tegas Muhaimin.
    Usai kasus tersebut viral, polisi memproses tujuh anggotanya yang diduga melindas pengemudi ojek online tersebut.
    Tujuh anggota tersebut ditahan di Penempatan Khusus (Patsus) dan diproses oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
    “Kami pastikan bahwa tujuh orang terduga sudah diamankan di Div Propam Mabes Polri,” kata Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Irjen Polisi Abdul Karim, di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPRD Tuban Ini Tolak Tunjangan DPR, Alasan Prihatin Kondisi Ekonomi Rakyat

    Anggota DPRD Tuban Ini Tolak Tunjangan DPR, Alasan Prihatin Kondisi Ekonomi Rakyat

    Tuban (beritajatim.com) – Anggota DPRD Tuban dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fahmi Fikroni, menyatakan menolak adanya tunjangan DPR. Sikap ini ia sampaikan menanggapi polemik tunjangan perumahan DPR RI yang sempat viral dan menuai sorotan publik.

    Fahmi, yang juga anggota Komisi II Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Ketenagakerjaan, menegaskan penolakannya didasarkan pada keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

    “Alasannya ya rakyat sekarang sedang tidak baik-baik saja, masih serba kesulitan,” ujar Fahmi, Minggu (31/8/2025).

    Ia menilai, pejabat seharusnya peka dengan situasi yang dihadapi rakyat, bukan justru memikirkan tambahan fasilitas di tengah tekanan ekonomi.

    “Jangan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan bagaimana kondisi yang ada di bawah,” tegasnya.

    Fahmi menambahkan, sikap penolakan terhadap tunjangan DPR juga ia sampaikan secara terbuka melalui akun media sosial pribadinya.

    “Intinya, saya menolak tunjangan DPR,” pungkasnya. [dya/but]