Xcloud.id

partai: PKB

  • Cak Imin Imbau Pondok Pesantren Tidak Libatkan Santri Dalam Proyek Pembangunan

    Cak Imin Imbau Pondok Pesantren Tidak Libatkan Santri Dalam Proyek Pembangunan

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar angkat suara terkait budaya para santri yang kerap diikutsertakan dalam pembangunan di pondok pesantren tanpa bimbingan bahkan keikutsertaan dari tenaga ahli.

    “Itulah keprihatinan kita. Nanti harus kita rubah semua pola. Kepada pesantren, tidak boleh membangun sendiri harus ada tim teknisi,” ucap Muhaimin usai meninjau Posko SAR Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, dikutip Jumat (3/10/2025).

    Cak Imin, sapaan akrabnya menegaskan bahwa budaya gotong-royong di lingkungan pesantren sah-sah saja untuk tetap dilaksanakan. Namun, berbeda konteksnya bila terkait pembangunan di pondok pesantren yang membutuhkan perhitungan dan sosok yang ahli dalam bidangnya.

    “Soal gotong royong itu boleh, tetapi bahwa harus ada ilmunya. Kita minta kepada semua pesantren yang lagi membangun tidak boleh membangun tanpa ada kalkulasi teknik,” tegasnya.

    Selanjutnya, Cak Imin dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno telah membahas dan berkoordinasi mengenai pembangunan pondok pesantren lain pasca kejadian naas di Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo. 

    Cak Imin menerangkan, dia dan Pratikno sepakat untuk merekomendasikan kepada seluruh pondok pesantren yang masih menjalani masa pembangunan harus mengikuti kaidah-kaidah keilmuan teknik yang sesuai dan harus melibatkan ahli atau pakar di bidang tersebut.

    “Saya tadi juga sudah konunikasi sama Pak Pratik [Menko PMK], ingin mencari jalan keluar. Pertama, pesantren-pesantren yang membangun, hendaknya menggunakan standar ilmu teknik. Tentu harus ada ahlinya. Kepada [pesantren] yang belum ada ahlinya, tolong dihentikan dulu [pembanguannya],” ungkap Cak Imin.

    Ketua Umum PKB ini juga membeberkan rekomendasi kedua bahwa pemerintah pusat sepakat untuk memberikan bantuan tenaga ahli di bidang teknik guna membantu pembangunan di pondok pesantren. 

    Cak Imin menyebut, rekomendasi itu akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di bawah komando Menko Agus Harimurti Yudhoyono. 

    “Kedua, saya dan Pak Pratik sepakat akan mencari bantuan kepada pesantren yang membangun untuk diberi bantuan secara teknik. Nanti kita cari bagaimana caranya [dengan] Kementerian Infrastruktur,” pungkasnya.

  • Menkum Klaim Tak Ada Intervensi Pemerintah soal Keputusan SK PPP Mardiono

    Menkum Klaim Tak Ada Intervensi Pemerintah soal Keputusan SK PPP Mardiono

    BANDUNG  – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengklaim dalam pengesahan SK Mardiono sebagai Ketua Umum PPP olehnya, tidak ada intervensi dari pemerintah.

    “Enggak ada intervensi-intervensi, nggak ada. Jadi jangan harap ya ada intervensi dari pemerintah. Siapa yang mendaftar, kami verifikasi. Kalau sudah sesuai, kami terbitkan,” kata Supratman dilansir ANTARA, Kamis, 2 Oktober.

    Supratman menegaskan tak ada masalah ketika ditanya wartawan soal perbedaan sikapnya dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, soal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Yusril sebelumnya menyatakan netral dalam menyikapi persoalan PPP, sementara Supratman dikabarkan telah mengesahkan Surat Keputusan (SK) Mardiono sebagai Ketua Umum PPP.

    “Apanya yang masalah?,” kata Supratman.

    SK PPP Mardiono, kata Supratman, disampaikan ke pihaknya tanggal 30 September 2025, dan ditandatangani oleh dirinya pada tanggal 1 Oktober 2025.

    Sampai tanggal 30 September 2025, diklaimnya, tidak ada satupun nota keberatan atas pendaftaran Mardiono sebagai Ketua Umum PPP.

    “Sampai kemarin, tanggal 30, itu enggak ada satupun surat yang kami terima soal keberatan pendaftaran Pak Mardiono. Setelah saya tanda tangan SK-nya, baru kemudian ada yang datang. Gimana saya mau rubah SK-nya? Sudah saya tanda tangan,” ujarnya.

    Penandatanganan tersebut, diklaim Supratman, sudah dilakukan pemeriksaan baik anggaran dasar (AD), maupun anggaran rumah tangganya (ART) dan telah dinyatakan sesuai.

    “Sehingga mekanisme yang digunakan AD/ART sesuai dengan hasil Mutamar ke-9 di Makassar,” katanya.

    Ketika ditanyakan mengenai penandatanganan SK Mardiono sebagai Ketua Umum PPP yang hanya memakan waktu sekitar satu hari, Supratman mengatakan sudah terlalu lama.

    “Semuanya, jangankan satu hari. Golkar saya selesaikan dua jam. PKB itu tiga jam saya selesaikan SK-nya. Jadi kalau sehari, kelamaan,” kata dia.

    Terkait dengan SK dari pihak PPP yang memilih Agus Suparmanto sebagai ketua umum yang dikabarkan telah masuk ke Kementerian Hukum, Supratman mengatakan tidak mungkin lagi dirinya melakukan pengesahan karena telah menandatangani SK Mardiono.

    “Tidak mungkin dong, kalau kita sudah tandatangan. Silakan lakukan upaya hukum, kalau itu dirasa keputusan tata usaha negara itu ada masalah, silahkan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah bersikap netral dan tidak memihak kubu mana pun dalam menyikapi dinamika internal yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Yusril pun mempersilakan kedua ketua umum PPP hasil muktamar untuk mendaftarkan susunan pengurusnya ke Kemenkum dengan melampirkan berbagai dokumen pendukung.

    “Pemerintah wajib mengkaji dengan saksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak,” ujarnya.

    Yusril menekankan pemerintah tidak akan dan sama sekali tidak berkeinginan mencampuri dinamika internal partai mana pun.

    Menurutnya, konflik internal partai merupakan urusan yang harus diselesaikan secara internal sesuai AD/ART dan Undang-Undang Partai Politik yang berlaku.

    Karenanya, pemerintah tidak akan mengintervensi. Kalau bisa, kata dia, kedua pihak pun jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal.

    “Sebab hal tersebut bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari pemerintah,” tutur Yusril.

    Adapun, Muktamar ke-10 PPP di Ancol pada akhir September 2025 melahirkan dua ketua umum terpilih, yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.

    Keduanya mengaku terpilih secara aklamasi dan mengeklaim kepemimpinan yang sah sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

    Kedua kubu juga menyatakan akan segera mendaftarkan susunan pengurus baru pascamuktamar setelah lebih dahulu menuangkan keputusan muktamar ke dalam akta notaris.

  • Menaker Apresiasi Sinergi BTN-Serikat Pekerja Percepat Transformasi SDM

    Menaker Apresiasi Sinergi BTN-Serikat Pekerja Percepat Transformasi SDM

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa dunia kerja Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dengan masuknya jutaan angkatan kerja baru setiap tahun di tengah pemulihan industri global yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri, sehingga penguatan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi perlu terus diperluas.

    “Ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan hanya bisa terwujud bila dibangun atas dasar saling percaya dan kolaborasi,” ucap Yassierli dalam keterangannya, Jumat (3/10/2025).

    Hal itu disampaikan pada saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Serikat Pekerja BTN di Jakarta, Kamis (2/10).

    Ia juga menekankan pentingnya dunia kerja yang inklusif. Baginya, penyandang disabilitas harus diberi kesempatan yang sama untuk berkontribusi nyata dan memberi nilai tambah bagi perusahaan.

    Selain kompetensi dan inklusi, dinamika hubungan industrial juga menjadi isu penting. Yassierli menilai persoalan upah minimum, PHK, hingga diskriminasi di tempat kerja hanya bisa diselesaikan melalui hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan transformatif.

    Ia mengingatkan, strategi menghadapi masa depan tidak cukup meniru praktik negara lain. Indonesia harus membangun future practice berbasis kearifan lokal seperti gotong royong dan hubungan industrial Pancasila.

    Dalam kesempatan itu, Yassierli juga mengapresiasi langkah BTN yang berhasil merampungkan PKB bersama serikat pekerja.

    “Serikat pekerja jangan hanya dikenal karena aksi demonstrasi, tapi juga harus menjadi champion produktivitas dan K3. Sinergi semacam ini akan mempercepat pergerakan roda ketenagakerjaan nasional,” ungkapnya.

    “BTN tidak hanya bicara pembiayaan rumah, tetapi juga keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Itu yang menjadi nilai tambah perusahaan di masa depan,” ujar Nixon.

    Adapun Ketua Umum Serikat Pekerja BTN, Rizky Novriady, menyampaikan bahwa perundingan PKB berlangsung harmonis dan penuh kekeluargaan.

    “Transformasi BTN dalam lima tahun terakhir telah meningkatkan kesejahteraan pekerja. Transformasi Human Capital kini juga menyentuh aspek sosial demi terciptanya dunia kerja yang adil dan produktif,” tutur Rizky.

    (ega/ega)

  • PKB Sumut Capai Rp974 Miliar, Pemutihan Pajak Berlaku hingga Desember

    PKB Sumut Capai Rp974 Miliar, Pemutihan Pajak Berlaku hingga Desember

    Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil menghimpun pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 30 September 2025 sebesar Rp974 miliar atau realisasinya mencapai 55,96% dari target Rp1,7 triliun.

    Hal itu terungkap saat temu pers Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut yang diselenggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut, di Aula Dekranasda, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (2/10/2025).

    Kepala Bapenda Sumut Ardan Noor mengatakan Pemprov Sumut menargetkan realisasi PKB ini bisa mencapai over target dengan dilaksanakannya program pemutihan, diskon, dan penghapusan denda.

    “Antusias masyarakat begitu banyak untuk membayar pajak kemarin. Baru sehari program dilaksanakan sangat menggembirakan. Dari Rp3,2 miliar per hari menjadi Rp6,6 miliar sehari. Kenaikannya mencapai 103% setelah dilakukan pemutihan sehari kemarin. Begitupula dengan himpunan BBN-KB yang biasanya Rp2,3 milair per hari, sejak 1 Oktober pemberlakuan program tersebut kenaikannya mencapai 3,5% per hari,” ujar Ardan.

    Program pemutihan, pemberian diskon, dan penghapusan denda ini sebagai solusi meringankan beban masyarakat. Apalagi diketahui kondisi perekonomian yang saat ini tidak pasti yang membuat ekonomi masyarakat prihatin. Namun di sisi lain, Provinsi Sumut butuh pembangunan.

    Program ini merupakan bentuk nyata Kolaborasi Sumut Berkah dalam meningkatkan pelayanan publik, memberikan keringanan kepada masyarakat, serta memperkuat semangat bersama menuju masyarakat Sumut, yang sadar pajak dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

    “Sumut telah memberikan bukti nyata keringanan pajak. Sanksi pajak sudah kita eliminasi dan kurangi. Kita juga ingin memberikan pemahaman kepada wajib pajak. Karena faktor yang sangat mempengaruhi membayar pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kita ingin mencitpakan rasa kepatuhan,” ucap Ardan.

    Pemprov Sumut melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan, di antaranya meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara mengkombinasikan pendekatan edukasi, memberikan layanan digital, insentif, penegakan hukum, serta layanan publik.

    Program yang diberikan berupa potongan Pokok PKB Tahun 2025 hingga 5% untuk kendaraan yang sadar pajak dan membayar sebelum jatuh tempo. Bebas BBNKB Kedua antar perseorangan dalam wilayah Provinsi Sumut, bebas Pajak Progresif, bebas denda atau sanksi administrasi PKB, bebas pokok tunggakan PKB sebelum Tahun 2024, dan bebas denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.

    Selain itu, Pemprov Sumut juga telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan. Masyarakat bisa menggunakan aplikasi SIGNAL atau e-SAMSAT.

  • Cak Imin ke Santri Ponpes Al Khoziny Sidoarjo: Yang Diamputasi Saya Jadikan Anak Angkat! Nasional 2 Oktober 2025

    Cak Imin ke Santri Ponpes Al Khoziny Sidoarjo: Yang Diamputasi Saya Jadikan Anak Angkat! Nasional 2 Oktober 2025

    Cak Imin ke Santri Ponpes Al Khoziny Sidoarjo: Yang Diamputasi Saya Jadikan Anak Angkat!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan akan menjadikan santri Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang tangannya diamputasi sebagai anak angkat.
    Adapun sejumlah santri tersebut bernama Haikal, Syaiful Rozi, Nur Ahmad, dan Maulana, yang diamputasi setelah tertimpa reruntuhan mushala yang ambruk.
    “
    Pokoke sing diamputasi tak dadekno anak angkatku ya
    (Intinya yang diamputasi saya jadikan anak angkat ya),” kata Cak Imin saat menemui korban di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025), sebagaimana dikutip dari keterangannya pada Kompas.com.
    Cak Imin menyatakan, dirinya akan menjamin pendidikan santri-santri tersebut hingga tingkat pendidikan tinggi.
    “
    Tak urus, sampe kuliah ngopo tak bantu kabeh
    (saya urus sampai kuliah, mau apa saya bantu semua),” ujar Cak Imin.
    Suara Cak Imin terdengar berat dan sedih lantaran melihat kondisi yang menimpa keempat santri tersebut.
    Menurut Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu, tindakan ini ia lakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral agar santri-santri itu tetap memiliki masa depan.
    Cak Imin juga meminta keluarga korban insiden di Al Khoziny itu untuk bersabar menghadapi cobaan berat tersebut.
    “Ini bentuk tanggung jawab moral agar mereka tetap punya masa depan yang cerah,” ucap Cak Imin.
    Sebelumnya, bangunan tiga lantai pada asrama putra di pesantren Al Khoziny ambruk pada Senin (29/9/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.
    Peristiwa itu membuat sejumlah santri yang tengah melakukan shalat asar berjemaah terjebak di reruntuhan.
    Sebanyak 140 santri diperkirakan terjebak di bawah reruntuhan.
    Dari jumlah tersebut, sebanyak 91 di antaranya menyelamatkan diri secara mandiri, dan 11 lainnya dievakuasi tim SAR gabungan.
    Berdasarkan laporan terakhir, sebanyak 5 santri dilaporkan meninggal dunia.
    Sementara itu, di antara santri yang selamat, sebagian anggota tubuhnya harus diamputasi karena tertimpa reruntuhan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Sumut diajak dapatkan manfaat Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

    Warga Sumut diajak dapatkan manfaat Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

    ANTARA – Manfaat program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimulai 1 Oktober 2025 untuk warga Sumatera Utara dipaparkan oleh Kepala Bapenda Sumut Ardan Noor, Kamis (2/10). Ia mengatakan manfaat pemutihan PKB yang berlangsung hingga 31 Desember mendatang antara lain berupa pembebasan denda dan administrasi lainnya untuk pajak kendaraan bermotor. (M. Valery Maulidzar S/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga di Bawah 200 Juta, BYD Atto 1 Bisa Jadi Pilihan Pemilik Mobil Pertama?

    Harga di Bawah 200 Juta, BYD Atto 1 Bisa Jadi Pilihan Pemilik Mobil Pertama?

    Jakarta –

    BYD Atto 1 punya harga jual yang sangat kompetitif. Cocok nggak nih buat pembeli mobil pertama?

    BYD bikin kejutan di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 yang digelar belum lama ini. Di pameran otomotif tahunan itu, BYD meluncurkan lini produk terbaru berupa Atto 1. Atto 1 adalah mobil listrik bergaya hatchback sekaligus menambah lengkap portofolio produk pabrikan asal Shenzhen itu di Indonesia.

    Lebih menariknya lagi saat BYD mengumumkan harga resmi Atto 1. Harganya bikin banyak pihak terkejut, soalnya BYD Atto 1 dibanderol mulai Rp 195 juta hingga yang paling mahal Rp 235 juta. Harganya cukup kompetitif di segmen city car. Dengan banderol tak sampai Rp 250 juta itu, BYD membekali Atto 1 dengan ragam fitur unggulan.

    BYD Atto 1 Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Misalnya saat masuk ke dalam kabin, kamu bakal disuguhkan jok dengan material kulit dan bentuknya mengikuti kontur body. Di area dasbor dilengkapi layar sentuh 10 inci 1080p yang mendukung fitur Apple CarPlay dan Android Auto dengan wired dan wireless. Ada juga cruise control yang aktif di kecepatan 40 km/jam, ada soft opening box, hingga electric auto up down power window di kursi pengemudi.

    Konsol tengahnya ada power outlet 12V, USB type C dan A, wireless charging, electric parking brake with auto hold, hingga driving mode (eco, normal, sport). Tak hanya itu, Atto 1 juga sudah memiliki fitur perintah suara alias voice command dalam bahasa Inggris, Indonesia, hingga bahasa Mandarin. Fitur ini bisa untuk menyalakan musik, pengaturan AC, suara, hingga kontrol semburan angin AC.

    Interior BYD Atto 1. Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Fitur keamanan dan keselamatannya juga lengkap. Ada enam airbag, tyre pressure monitoring system, isofix, kamera belakang, tiga radar di belakang, traction control, hill-start assist control, cruise control system, hingga comfort braking function.

    BYD Atto 1 Cocok untuk Pembeli Mobil Pertama?

    Dengan harga kompetitif dan fitur yang berlimpah, BYD Atto 1 pas buat generasi Z dan milenial yang kini menjadi pembeli mobil pertama. Sebab, pembeli mobil pertama sangat memperhatikan value for money sekaligus menginginkan produk ‘future ready’. Itu semua bisa didapat pada BYD Atto 1 yang menghadirkan kombinasi fitur premium serta biaya operasional rendah, sehingga cocok jadi “mobil pertama yang modern & ramah lingkungan.”

    BYD Atto 1. Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

    Pertama, kalau urusan value for money, BYD membekali Atto 1 dengan baterai berkapasitas 30,08 kWh dan 38,88 kWh. Baterai tersebut menjanjikan jarak tempuh masing-masing 300 km dan 380 km. Bila baterai penuhi, buat digunakan sehari-hari dengan jarak tempuh sekitar 40 km, maka dalam sembilan hari tak perlu keluar biaya operasional di luar tol. Pun kalau ngecas di SPKLU dengan tarif Rp 2.630 per kWH, dengan konsumsi rata-rata 8,5 km/kWH, dan asumsi jarak tempuh harian 40 km, maka biaya per hari hanya Rp 12.376. Dikalikan sebulan, biaya yang kamu keluarkan hanya Rp 371.280. Per tahun, duit buat ngecas hanya sebesar Rp 4.455.529.
    Jika mau biayanya lebih murah, kamu bisa ngecas di rumah dengan tarif Rp 1.447 per kWH. Dengan asumsi jarak harian 40 km, maka biaya yang akan dikeluarkan per hari sebesar Rp 6.809, per bulan Rp 204.282, dan per tahun Rp 2.451.388.

    Sebagai perbandingan, untuk mobil bermesin konvensional yang menggunakan BBM jenis Pertalite, biaya operasional BYD Atto 1 jauh lebih murah. Katakanlah mobil tersebut punya konsumsi BBM rata-rata 20 km/liter dan jarak tempuh hariannya 40 km, maka keluar duit untuk BBM harian sebesar Rp 20.000. Dalam sebulan, biaya untuk isi BBM sebesar Rp 600.000. Kalau biaya bulanan itu dikalikan 12 untuk menghitung pengeluaran setahun, maka biayanya Rp 7,2 juta.

    Belum lagi pajak tahunannya juga rendah. Seperti diketahui bersama, mobil listrik mendapat insentif sehingga hanya perlu membayar SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), sedangkan PKB-nya nol persen. Dengan demikian, pemilik Atto 1 tiap tahun hanya membayar Rp 143 ribu. Sedangkan pemilik mobil bermesin konvensional umumnya pajak tahunannya Rp 3 juta per tahun.

    Bagaimana dengan biaya perawatan? Pembeli mobil pertama biasanya nggak mau ribet urusan perawatan berkala. Biaya perawatan juga jadi pertimbangan tersendiri. Adapun biaya servis berkala BYD Atto 1 itu sekitar Rp 1 juta per tahun atau 20.000 km. Setidaknya, kamu bisa menyisihkan Rp 100 ribu per bulan untuk biaya perawatan berkala BYD Atto 1. Sementara untuk mobil konvensional, biaya perawatannya sekitar Rp 2 juta per tahun.

    Jika ditotal keseluruhan, pemilik mobil konvensional setiap tahun bakal keluar duit sebesar Rp 12,2 juta untuk biaya operasional, pajak, dan biaya perawatan berkala. BYD Atto 1 biaya kepemilikannya jauh lebih hemat. Kalau ditotal dengan asumsi ngecas di SPKLU, pajak tahunan, dan biaya perawatan per tahun, estimasi biayanya sebesar Rp 5,6 jutaan. Kalau kamu ngecasnya di rumah, biaya bahkan lebih hemat lagi yakni Rp 3,6 jutaan, 70 persen lebih murah dari mobil bermesin konvensional.
    Deretan fitur dan kemudahan yang ditawarkan itu membuat BYD Atto 1 patut dilirik bagi para pembeli mobil pertama.

    Pengamat otomotif sekaligus akademisi dari Institut Teknologi Bandung Yannes Pasaribu juga mengungkap bahwa BYD Atto sangat potensial memikat para pembeli mobil pertama. Terlebih kini para pembeli mobil pertama itu kebanyakan berasal dari kalangan generasi Z.

    “Atto 1 menawarkan desain yang lebih futuristik, teknologi EV (Blade Battery, jarak tempuh 300-380 km, fast charging 30 menit) dengan fitur premium seperti layar putar 10,1 inci, 6 airbag, dan Apple CarPlay, sementara LCGC seperti Honda Brio (Rp 182-198 juta) masih mengandalkan fitur dasar dan mesin konvensional dengan efisiensi terbatas. Keunggulan fitur ini bisa menarik konsumen muda yang awalnya ingin membeli LCGC karena dana terbatas khusunya bagi mereka yang mencari value for money,” ujar Yannes belum lama ini.

    (dry/din)

  • Anggota DPR Minta Pemerintah Kawal Pembangunan Pesantren: Nyawa Santri Jangan Dipertaruhkan Nasional 2 Oktober 2025

    Anggota DPR Minta Pemerintah Kawal Pembangunan Pesantren: Nyawa Santri Jangan Dipertaruhkan Nasional 2 Oktober 2025

    Anggota DPR Minta Pemerintah Kawal Pembangunan Pesantren: Nyawa Santri Jangan Dipertaruhkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq meminta pemerintah hadir dan mengawal setiap pembangunan Pondok Pesantren Al Khoziny agar tidak dibangun ala kadarnya.
    Dorongan itu disampaikan buntut tragedi ambruknya bangunan musala Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa.
    “Tidak boleh ada kompromi terhadap standar konstruksi dan pengawasan teknis. Nyawa para santri dan pekerja tidak bisa dipertaruhkan,” ujar Maman kepada wartawan, Kamis (2/10/2025).
    Menurut Maman, pemerintah harus hadir dalam setiap pembangunan gedung-gedung di pesantren, baik sebagai fasilitator, pengawas, maupun pemberi bantuan teknis.
    Dia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk ikut mengawal pembangunan di pesantren, mulai dari tahap perencanaan hingga memastikan konstruksi sesuai standar.
    “Karena saya sering menemukan, karena santrinya bertambah, ponpes melakukan pembangunan mandiri yang akhirnya ala kadarnya. Seperti tiang pancang yang tidak sesuai untuk bangunan bertingkat, konstruksi tangga yang tidak sesuai standar, dan sebagainya,” ungkap Maman.
    “Maka saya pikir pembangunan di ponpes menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab pengasuh maupun manajemen ponpes, pemerintah, dan tentunya juga masyarakat,” sambungnya.
    Politikus PKB itu menekankan, tragedi di Sidoarjo harus menjadi momentum untuk memperkuat standar keselamatan di semua lembaga pendidikan, baik umum maupun berbasis agama seperti pesantren.
    “Kita tidak bisa membiarkan pesantren berjalan sendiri. Sudah menjadi kewajiban negara untuk hadir, khususnya pemerintah,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, bangunan musala tiga lantai di Ponpes Al Khoziny ambruk saat digunakan untuk beribadah, Senin (29/9/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.
    Berdasarkan analisis tim SAR gabungan, penyebab ambruknya bangunan tersebut adalah kegagalan konstruksi akibat ketidakmampuan menahan beban.
    Dari 108 korban yang tercatat, lima orang dinyatakan meninggal dunia, 18 berhasil dievakuasi, dan 103 orang selamat.
    Sementara itu, 59 orang masih dalam proses pencarian.
    Sejumlah korban juga masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di Sidoarjo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sejarah Konflik Aceh dan Sumut, Dari Rebutan Pulau Sampai Pajak Daerah. Berakhir Bobby Minta Maaf

    Sejarah Konflik Aceh dan Sumut, Dari Rebutan Pulau Sampai Pajak Daerah. Berakhir Bobby Minta Maaf

    JAKARTA – Hubungan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) diwarnai ketegangan berulang, yang seolah menjadi bom waktu regional. Konflik perbatasan paling sensitif adalah sengketa empat pulau di Aceh Singkil—yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.

    Tiga bulan setelah penyelesaian pulau, pada Sabtu, 27 September, viral video yang memperlihatkan rombongan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menghentikan sebuah truk berpelat BL (nomor polisi Aceh) di Kabupaten Langkat, dekat perbatasan. Tujuannya adalah agar pajak kendaraan bermotor (PKB) sumber PAD Sumut, dapat masuk ke kas daerah Sumut, bukan ke Aceh. setelah viral dan mendapat banyak kritik, Pemprov Sumut meminta maaf. ​

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memilih bersikap tenang. Alih-alih bersitegang soal pelat kendaraan, Pemerintah Provinsi Aceh mengambil langkah strategis untuk meningkatkan PAD dengan cara lain. Pada Selasa, 30 September 2025, Gubernur Mualem dan Forkopimda Aceh menggelar rapat terkait penertiban tambang ilegal. Simak informasi selengkapnya di VOI.id. 

  • Ini 14 lokasi Samsat Keliling di Jadetabek pada Rabu

    Ini 14 lokasi Samsat Keliling di Jadetabek pada Rabu

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 lokasi di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) pada Rabu untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

    Dikutip dari akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, berikut 14 lokasi tersebut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    3. Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 09.00-15.00 WIB dan Gedung Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB;

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;

    6. Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere pukul 08.00-14.00 WIB;

    7. Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Mal ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB;

    8. Ciledug di Pasar Modern Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri Cipondoh pukul 09.00-14.00 WIB;

    9. Ciputat di Halaman Parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB;

    10. Kelapa Dua di Halaman GTown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    11. Kota Bekasi di Kantor Kecamatan Bekasi Utara pukul 08.00-12.00 WIB;

    12. Kabupaten Bekasi di Ruko Robson Lippo Cikarang pukul 08.00-12.00 WIB;

    13. Depok di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kecamatan Tajur Halang pukul 09.00-12.00 WIB;

    14. Cinere di kantor Kelurahan Pondok Petir pukul 08.00-12.00 WIB.

    Beberapa dokumen yang harus dibawa, yaitu KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus dilakukan di kantor Samsat terdekat.

    Selama berada di gerai, penting untuk tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.