partai: PKB

Pembangunan Pondok Al Khoziny Dimulai, Dana dari APBN Sebesar Rp 125 Miliar

Sidoarjo (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar melakukan peletakan batu pertama pembangunan Lembaga Pesantren (LP) Al Khoziny di Jalan Antartika No 2 Buduran Sidoarjo, Kamis (11/12/2025).

Pelaksanaan ground breaking rekonstruksi Lembaga Pesantren Al-Khoziny akan dilakukan selama 210 hari dengan perkiraaan biaya APBN sebesar Rp125,3 miliar untuk pembangunan seluas 3.700 meter persegi.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan musibah yang menimpa LP Al Khoziny beberapa bulan lalu, harus dijadikan momentum bersama. Khususnya dalam perbaikan pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, untuk mewujudkan sistem pendidikan pesantren yang utuh dan menyeluruh. “Diantaranya menyiapkan sarana dan prasarananya,” ucapnya.

Cak Imin sapaan akrap Menko PM itu menjelaskan, dirinya mendapatkan perintah atau instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, untuk dunia pesantren ke depan, khususnya dalam mewujudkan infrastruktur yang lebih baik.

Pemerintah saat ini telah membentuk tim satuan tugas (satgas) pesantren. Yang anggotanya diisi oleh pejabat lintas kementerian. Tujuannya untuk melakukan audit mengenai struktur bangunan pesantren. ”Kami harapkan Pemda juga untuk mengaudit pesantren-pesantren di wilayahnya,” tukasnya.

Ia mengimbau, jika Pemda menemukan ada bangunan lembaga pendidikan yang berisiko dan membahayakan anak didik, harus segera melapor ke pemerintah pusat. Ini tak hanya berlaku untuk pesantren saja, tapi juga lembaga pendidikan secara umum.

“Saat ini sudah ada 80 pesantren yang menjalani audit. Dan langkah audit ini akan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh ke depan,” tambahnya.

Selain terkait bangunan, Cak Imin juga menyoroti soal pengembangan kurikulum di pesantren. Ia mendorong agar pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan para pengasuh ponpes. Untuk bersama sama menciptakan sistem pendidikan berdaya.

”Selain mendapatkan akademik dan ilmu-ilmu agama, pesantren juga harus ditambah skill capacity building-nya. Agar ketika lulus, para santri atau siswa bisa siap dalam berdaya di lingkungan dan masyarakat,” harap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP PKB itu. (isa/but)

11/12/2025 20:45
Cak Imin Singgung Pemimpin yang Berkonflik Adalah Pemimpin Masa Lalu

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyinggung bahwa para pemimpin yang masih sibuk berkonflik adalah sosok yang menurutnya masih terjebak dalam masa lalu.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin saat memberikan arahan di hadapan ribuan santri beserta pengasuh pesantren dan jajaran kementerian hingga pemerintah daerah pada acara Groundbreaking rekonstruksi bangunan pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, sosok-sosok pemimpin yang kerap kali ‘gegeran’ atau berkonflik tersebut sudah waktunya direplikasi posisinya oleh generasi muda, yakni santri-santri yang disebutnya memiliki masa depan cerah.

“Kalau ada pemimpin yang geger-gegeran [berkonflik] itu pemimpin masa lalu. Nggih nopo nggih? [Iya apa iya?] Nggih. Ono [ada] pemimpin kok geger-gegeran ae itu berarti masa lalu. Harus diganti oleh santri-santri yang memiliki masa depan seperti di Al-Khoziny,” ungkap Muhaimin disambut riuh tepuk tangan ribuan santri yang hadir.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga menegaskan bahwa ia berani untuk menyampaikan pernyataan tersebut karena pernah terlibat juga dalam konflik di masa sebelumnya.

“Saya wani [berani] ngomong ngene [begini] soal e yo wis tau gegeran [karena sudah pernah berkonflik] juga. Wis kapok gegeran [Sudah kapok berkonflik]. Kiai Abdus Salam iki pengalaman e sak tumpuk [banyak] juga,” ucap Muhaimin.

Tak hanya itu, Cak Imin juga menyebut bahwa berbagai konflik yang telah terjadi di masa silam tersebut tidak dijadikan sebagai pembelajaran untuk menatap masa depan yang lebih baik. Namun, dirinya enggan untuk mengungkap siapa sosok-sosok yang dimaksudnya itu.

“Wis [sudah] pengalaman, gak belajar-belajar malah diulangi neh [lagi]. Aku nggak cerita sopo maksude [siapa yang dimaksud], wes eruh durung [sudah tahu belum]?,” ungkapnya disertai gelakan tawa hadirin.

Lebih lanjut, Cak Imin pun mendorong para santri untuk belajar pada laboratorium kehidupan, yang menurutnya menjadi titik nadi sistem pendidikan Indonesia. Hal tersebut ditegaskannya sebagai alim alamah sekaligus memimpin perbaikan dan perubahan bagi bangsa dan negara menuju makmur dan sejahtera.

“Kalian santri-santri nanti bukan hanya harus alim ilmu agama, tapi harus meningkatkan kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat. Kadhal fakru ayyakuna ukhron. Inilah yang menjadi motivasi sehingga umat Islam tidak boleh tertinggal dibanding dengan umat-umat lainnya sehingga menjadi solusi kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.

11/12/2025 19:44
Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Menko PM Cak Imin Desak Evaluasi Menyeluruh

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar merespons insiden mobil pengangkut makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menabrak siswa dan guru di lingkungan SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara hari ini.

Cak Imin sapaan akrabnya mengucapkan rasa berbelasungkawa dan menaruh rasa dukacita terhadap kejadian naas yang terjadi di lapangan sekolah tersebut pada sekitar pukul 07.00 WIB.

“Innalillahi wa innailaihi Raji’uun. Musibah kok tiada henti ya, tentu kita sangat bersedihlah,” ucap Cak Imin kepada Bisnis usai melakukan Groundbreaking rekonstruksi bangunan pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025).

Ketua Umum PKB ini pun mendorong kepada segenap pihak yang berkaitan untuk sesegera mungkin melakukan evaluasi menyeluruh atas kejadian yang sementara ini mengakibatkan jatuhnya 19 korban luka.

“Ya, [evaluasi] semuanya, semua. Keselamatan pengendara harus betul-betul dijaga, dan jangan sampai nyetir dalam keadaan ngantuk atau tidak fit,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan oleh kepolisian, seraya menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan ini.

“Kami juga akan bekerja sama penuh dengan kepolisian dalam proses penyelidikan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menambahkan bahwa seluruh biaya perawatan korban akan ditanggung oleh BGN sebagai bentuk tanggung jawab.

Menurutnya, insiden tersebut tidak menghambat operasional maupun pelayanan program MBG di lapangan, sehingga distribusi dan layanan kepada penerima manfaat tetap berjalan.

“Secara internal BGN melakukan evaluasi internal untuk mencegah terulangnya peristiwa. Peristiwa tersebut tidak menghambat operasional dan pelayanan MBG,” ujarnya.

Adapun, BGN mencatat sedikitnya 19 orang menjadi korban kecelakaan tersebut, yang mana salah seorang di antaranya merupakan guru. Para korban langsung mendapatkan perawatan di RSUD terdekat.

Aparat Polda Metro Jaya juga disebut telah menangkap sopir kendaraan pengangkut makanan program MBG SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyatakan Kapolres Jakarta Utara sudah berada di TKP untuk mengecek peristiwa tersebut. Korban tengah didata dan diberikan tindak lanjut medis.

“Untuk sopir sudah diamankan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (11/12/2025).

11/12/2025 13:55
Profil Wakil Wali Kota Bandung, Tersangka Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Walikota Bandung, Erwin ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di Pemerintahan Kota Bandung 2025.

Melansir laman resmi jabar.go.id, Erwin Lahir di Bandung, 18 Mei 1972. Pria dengan sapaan Kang Erwin memiliki riwayat pendidikan di SD Cikadut dan SD Cikutra V, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Santa Maria dan SMA Yodhatama.

Dia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi di Universitas Pasundan dan menyabet gelar Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Nusantara (Uninus), serta tengah menjalani pendidikan Doktor di universitas tersebut.

Menjabat periode 2025-2030, dia meniti karir sebagai pengusaha. Erwin mulai menjajaki di dunia politik dengan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadikan PKB sebagai kendaraan politik untuk melenggang sebagai Anggota DPRD Kota Bandung. Di DPRD dia bertugas di Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat.

Namanya semakin santer di masyarakat ketika dirinya menang dalam gelaran Pilkada 2024 dengan mendampingi Muhammad Farhan sebagai Wali Kota Bandung.

Dia tercatat pernah mengikuti sejumlah organisasi yakni Pembina Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia; Ketua Pagar Nusa Kota Bandung; Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Jawa Barat; Ketua DPC PKB Kota Bandung (tiga periode); Ketua Forum RW Kelurahan Babakansari dan Kecamatan Kiaracondong.

Sekadar informasi, dalam catatan Bisnis, Kejaksaan Negeri Bandung telah menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2025.

Selain Erwin, anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga (RA) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

“Telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu satu saudara E selaku wakil Kota Bandung,” ujar Irfan kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

11/12/2025 13:17
Kunker ke Semarang, Komisi VI DPR Soroti Serapan Gula Rakyat oleh Pabrik

Kunker ke Semarang, Komisi VI DPR Soroti Serapan Gula Rakyat oleh Pabrik
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyoroti persoalan serapan gula rakyat oleh pabrik saat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) reses ke Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (10/12/2025).
Ketua
Komisi VI DPR RI
Anggia Ermarini menegaskan bahwa Komisi VI berpihak pada petani tebu rakyat dalam menyikapi rendahnya serapan tebu rakyat dan kebocoran gula rafinasi yang kerap berulang.
“Serapan tebu rakyat harus maksimal. Informasi dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN memang sudah ada pergerakan yang lebih baik, meskipun belum maksimal. Dan kebocoran gula rafinasi itu sangat merugikan,” ujarnya, dilansir dari laman
dpr.go.id
, Kamis (11/12/2025).
Politisi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan bahwa kasus-kasus terkait
serapan gula
harus diselesaikan hingga ke akarnya. Pasalnya, masalah ini sering kali dianggap sudah sembuh, tetapi selalu kambuh lagi.
“Kami perlu adakan rapat lanjutan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN, untuk mencari solusi menyeluruh agar
tata niaga gula
lebih tertib,” tegas Anggia.
Lebih lanjut, Komisi VI juga membahas pengembangan lahan tebu di Jateng yang dinilai masih belum optimal.
Anggia menyebut, sejumlah opsi tengah dipertimbangkan, mulai dari pemanfaatan kebun rakyat, perluasan lahan oleh PTPN, hingga ekstensifikasi ke luar Jawa. Ia juga mendorong penerapan metode
bongkar ratoon
untuk meningkatkan rendemen tebu.
“Bongkar ratoon itu menarik, tetapi banyak petani menganggapnya memakan waktu. Padahal tanpa itu, rendemennya sangat rendah, sayang sekali,” ucap Anggia.
Dalam kesempatan tersebut, Anggia mengungkapkan bahwa wacana pendanaan Rp 20 triliun untuk penguatan sektor pangan, khususnya program Makan Bergizi Gratis (
MBG
), masih dalam proses kajian oleh PT Danantara Asset Management (Persero).
Ia menegaskan bahwa pendanaan tersebut bertujuan memperkuat sumber protein nasional sekaligus mendorong kesejahteraan peternak.
“Dana Rp 20 triliun itu masih dalam proses kajian untuk menentukan skemanya. Tetapi tujuannya jelas, memperkuat MBG sebagai sumber protein yang paling visibel, sekaligus mengangkat peternak rakyat,” kata Anggia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/12/2025 09:57
Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta Masih Ada, Cuma Ini yang Dibayar

Jakarta –

Pemutihan pajak kendaraan Jakarta masih ada hingga akhir bulan ini. Berkat pemutihan, kamu tak perlu membayar denda berupa bunga karena telat bayar pajak sebelumnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pemutihan untuk pajak kendaraan. Penting untuk diketahui, pemutihan pajak kali ini yang dihapuskan hanya denda keterlambatan pajak kendaraan. Sementara itu pokok pajak kendaraan tetap harus dibayarkan.

Tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administratif (bunga keterlambatan) secara jabatan untuk dua jenis pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pemutihan denda pajak kendaraan itu bisa didapat secara otomatis tanpa perlu pengajuan permohonan. Artinya, pembebasan sanksi dilakukan secara otomatis (by system) melalui sistem Pajak Online milik Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan mekanisme ini, kamu tidak perlu datang ke kantor Samsat atau mengirim surat permohonan pembebasan. Begitu kamu akan melakukan pembayaran pokok pajak, maka sanksi bunga keterlambatan akan otomatis dihapus oleh sistem.

Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta sampai Kapan?

Fasilitas pembebasan sanksi administratif ini diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku (tanggal 10 November) hingga 31 Desember 2025.

Dengan demikian, setiap Wajib Pajak yang menyelesaikan pembayaran pokok pajaknya dalam jangka waktu tersebut akan otomatis memperoleh pembebasan bunga keterlambatan, tanpa perlu melakukan langkah tambahan apa pun. Jadi, mulai tanggal tersebut, sistem pajak online Bapenda akan langsung menyesuaikan dan menghapus sanksi administratif bagi Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan.

Kebijakan pembebasan sanksi administratif secara jabatan ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat. Selain memberikan keringanan bagi Wajib Pajak yang ingin melunasi kewajibannya, kebijakan ini juga bertujuan untuk:

Mendorong kepatuhan pajak di kalangan masyarakat;Mempermudah proses administrasi pembayaran pajak kendaraan;Mengoptimalkan penerimaan daerah dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menuntaskan kewajiban tanpa beban tambahan bunga;Serta menciptakan sistem pelayanan pajak daerah yang lebih efisien dan transparan.

Nah buat kamu yang kemarin nunggak dan kena denda, momen ini sebaiknya dimanfaatkan. Sebab pajak yang kamu bayarkan jadi sedikit lebih ringan tanpa dikenai denda.

(dry/rgr)

11/12/2025 08:06
Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK, Partai Pengusung Saat Pilkada Buka Suara

Liputan6.com, Jakarta – Penangkapan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (10/12/2025), mendapat sorotan dari dua partai besar di Lampung, yakni PDI Perjuangan dan Golkar.

Fungsionaris DPD PDI Perjuangan Lampung, Watoni Noerdin, menyatakan keprihatinan atas OTT yang menjerat Ardito. Ia menegaskan bahwa sejak awal PDIP mengusung Ardito ketika belum berstatus kader Golkar.

“Waktu pengusungan, Ardito itu masih di PKB, namun PKB tidak mengusung dia. Akhirnya PDIP berdiri sendiri mengusungnya,” kata Watoni kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Meski di tengah jalan Ardito menyatakan diri sebagai kader Golkar, PDIP disebut tetap memegang tanggung jawab sebagai partai pengusung.

Watoni pun menegaskan bahwa partainya tidak langsung menerima seseorang sebagai kader hanya karena telah terpilih sebagai kepala daerah.

“Kami hanya memastikan bahwa visi dan misi yang dibawa sesuai agenda partai. Setelah dia memilih menjadi kader Golkar, ya berarti dia berada di bawah naungan Golkar,” jelasnya.

Watoni turut mengingatkan Wakil Bupati Lampung Tengah, Komang Koheri, yang merupakan kader PDIP, agar menjalankan pemerintahan sesuai garis partai.

“Soal OTT ini, ya kami prihatin. Bagaimanapun, dia pernah kami anggap sebagai salah satu yang terbaik di Lampung Tengah,” tuturnya.

11/12/2025 00:37
Profil Ardito Wijaya Bupati Lampung Tengah yang Kena OTT KPK

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya. Pada awal pekan ini, kabar penangkapan Bupati Lampung Tengah menguat, hanya saja belum ada konfirmasi dari KPK.

“Benar, bupati Lampung Tengah diamankan,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (10/12/2025) malam.

Ardito Wijaya merupakan politisi muda yang memiliki latar belakang sebagai dokter dan pengalaman di bidang kesehatan sebelum terjun ke politik. Meski ia kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ternyata saat maju menjadi calon bupati Lampung Tengah pada 2024, Ardito justru diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan).

Perjalanan Karier Dokter

Ia adalah putra asli Lampung Tengah, Ardito lahir pada 23 Januari 1980. Pendidikan dasar Ardito ditempuh di Sekolah Dasar Bandar Jaya lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Terbanggi Besar dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Terbanggi Besar dan lulus pada 1998.

Selanjutnya Ardito melanjutkan studinya ke Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Jakarta hingga 10 tahun sebelum akhirnya bisa meraih gelar dokter muda pada 2008. Begitu lulus jadi dokter, pada 2010, ia mulai bertugas di Puskesmas Seputih Surabaya, Lampung Tengah. Selama periode 2010–2011, ia aktif memberikan pelayanan kesehatan sebagai dokter umum sekaligus menghadapi langsung berbagai tantangan pelayanan medis di wilayah pedesaan.

Setelah menyelesaikan masa tugasnya di Puskesmas Seputih Surabaya, pada 2011 Ardito memutuskan untuk melanjutkan pengabdiannya sebagai dokter muda di Puskesmas Rumbia, Lampung Tengah. Hingga 2012, ia kembali terjun langsung melayani masyarakat dan menangani berbagai kasus kesehatan.

Kariernya di bidang kesehatan semakin melejit ketika ia dipercaya menjabat sebagai kepala bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit menular (Kabid P2PL) Dinas Kesehatan Lampung Tengah pada 2014 hingga 2016. Sebagai Kabid P2PL, Ardito bertanggung jawab menjalankan berbagai program kesehatan masyarakat, terutama pengendalian penyakit menular yang menjadi fokus utama daerah.

Harta Kekayaan

Berdasarkan data yang tercantum dalam laman e-LHKPN KPK, harta kekayaan Ardito Wijaya yang dilaporkan per 31 Desember 2023, saat masih menjabat sebagai wakil bupati Lampung Tengah, tercatat mencapai Rp 12,3 miliar dalam bentuk berupa aset tanah, bangunan, dan kendaraan.

Kasus Pelanggaran Protokol Covid-19

Ardito pernah terseret perkara pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Pada 30 Juli 2021, ia divonis menjalani sanksi kerja sosial oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Perkara tersebut tercatat dengan nomor register 8/Pid.C/2021/PN Gns.

Dalam putusannya, hakim menyatakan Ardito terbukti melanggar Pasal 99 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Sanksi administratif yang dijatuhkan berupa kerja sosial membersihkan fasilitas umum di Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah lengkap dengan mengenakan atribut bertuliskan “Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19”.

10/12/2025 20:46
Imbas Wacana Koalisi Permanen Golkar, Parpol Mulai Nyalakan Lampu Sen

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai gagasan koalisi permanen yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berhasil memantik respons dari PDIP dan PKS.

Menurut Arifki, reaksi cepat dua partai itu menunjukkan bahwa ide tersebut bukan sekadar wacana seremonial, melainkan sinyal politik yang mereka anggap penting untuk dicermati.

Arifki mengamati bahwa posisi PDIP sejauh ini masih ambigu. Partai berlambang banteng itu tidak masuk kabinet, tetapi tetap menunjukkan dukungan politik dari luar. Sementara itu, PKS memiliki hubungan yang lebih dinamis dengan Prabowo Subianto.

“PKS sebenarnya pernah berkoalisi dengan Prabowo, sebelum relasi itu retak ketika PKS mendukung Anies pada Pilpres 2024. Bisa mengusulkan satu menteri profesional ke Presiden terpilih sudah menjadi keuntungan tersendiri bagi PKS,” ujar Arifki lewat pesan teks, Rabu (10/12/2025).

Lebih lanjut, dia juga menyoroti pernyataan Bahlil yang sempat menyinggung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait komentarnya soal banjir di Sumatra.

Menurut Arifki, hal itu menandakan dinamika internal di antara kekuatan politik pendukung pemerintah tidak berjalan mulus. Sebagai mantan cawapres Anies, Cak Imin dinilai masih memiliki ruang elektoral yang kuat untuk menjangkau publik oposisi.

“Jika wacana koalisi permanen benar-benar digulirkan, partai-partai pasti mulai menyalakan lampu sen politiknya. Parpol yang semestinya berperan sebagai oposisi selama ini justru cukup nyaman dengan gaya Prabowo yang merangkul semua pihak dan membuka ruang bagi berbagai segmen kekuasaan. Keputusan untuk bergabung atau tidak ke pemerintahan sangat bergantung pada tawaran dan pilihan strategis masing-masing partai,” jelasnya.

Arifki menilai gaya politik Prabowo yang akomodatif memang memperluas lingkar dukungan, tetapi sekaligus dapat melemahkan posisi tawar partai-partai pengusung awal.

Alhasil, dia melihat bahwa dengan masuknya lebih banyak partai ke orbit kekuasaan Prabowo membuat pengaruh partai awal harus dibagi bersama aktor politik lainnya. Efeknya, lanskap politik menuju 2029 diprediksi akan semakin dinamis.

Dia mengatakan bahwa wacana koalisi permanen kini menjadi titik baru yang berpotensi menggeser arah konfigurasi politik nasional, seiring partai-partai mulai menghitung ulang posisi dan peluang mereka di bawah gaya kepemimpinan Prabowo yang cenderung merangkul sebanyak mungkin kekuatan.

“Kalau melihat arah politik jangka panjang, kemungkinan-kemungkinan bagi Prabowo menuju 2029 sangat terbuka. Bisa tetap bersama Gibran, bisa dengan AHY, atau bergeser ke tokoh lain seperti Puan. Bersama Dedi Mulyadi bukan hal baru, karena Prabowo–Sandi dulu sesama kader Gerindra. Jika pilihan itu tidak bertemu, bukan tidak mungkin figur seperti Seskab Teddy atau Menteri Keuangan Purbaya juga dipertimbangkan,” tandas Arifki.

10/12/2025 16:14
Patungan Beli Hutan Niat Baik, Harusnya Pemerintah Evaluasi

Jakarta –

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menanggapi kemunculan gerakan patungan beli hutan di media sosial (medsos). Alex menilai ide tersebut bisa memicu pemerintah untuk evaluasi kebijakan.

“Setiap peristiwa akan memicu munculnya ide dalam rangka menemukan solusi, ide-ide tersebut jadi landasan merumuskan kebijakan dan aksi, tetapi juga ada yang hanya sampai di pemikiran saja,” kata Alex kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Alex mengatakan gerakan patungan membeli hutan merupakan inisiasi yang baik. Ketua DPD PDIP Sumbar itu berharap gerakan tersebut bisa menjadi pemicu bagi pemerintah untuk evaluasi.

“Ide untuk gotong royong beli hutan berangkat dari niat baik, gerakan ini harusnya memicu pemerintah untuk evaluasi & perbaiki kebijakan melindungi hutan sebagai sumber kehidupan,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR sekaligus Ketua DPP PKB Daniel Johan sebelumnya turut menyambut gerakan patungan beli hutan yang muncul. Daniel Johan mengatakan gerakan tersebut sebagai sindiran keras dalam pengelolaan hutan di Tanah Air.

“Ini sindiran tajam untuk pemerintah, meskipun secara ide menarik dan bentuk kepedulian bersama atas rusaknya hutan dan lingkungan. Ide patungan membeli hutan agar bisa mengatasi masalah deforestasi mencerminkan rasa kekecewaan yang dalam,” kata Daniel Johan kepada wartawan.

Diketahui, salah satu organisasi non pemerintah, Pandawara Group, menyuarakan gerakan ini usai bencana di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, lantaran faktor deforestasi. Sejumlah penyanyi seperti Denny Caknan dan Vidi Aldiono menyambut baik gerakan patungan membeli hutan.

(dwr/rfs)

10/12/2025 16:11