partai: PKB

  • Wakil Ketua DPR: Baru Kali Ini APBN Langsung Dirasakan Rakyat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        15 Oktober 2025

    Wakil Ketua DPR: Baru Kali Ini APBN Langsung Dirasakan Rakyat Nasional 15 Oktober 2025

    Wakil Ketua DPR: Baru Kali Ini APBN Langsung Dirasakan Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua (Waka) DPR Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, baru kali ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa langsung dirasakan oleh rakyat, padahal Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka baru menjabat satu tahun.
    Adapun pemerintahan Prabowo-Gibran akan memasuki usia 1 tahun pada 20 Oktober 2025 mendatang.
    “Semua yang dilakukan Pak Presiden sesuai dengan visi-misinya ini sudah berjalan. Walaupun misalkan ada target dalam 1 tahun ini ingin mencapai (nilai) 10, baru 9 gitu, kan ini proses ya semua. Dan kita melihat apa yang selama ini, saya sendiri sebagai DPR, pernah di Badan Anggaran, program
    budgeting
    yang betul-betul APBN ini bisa langsung dirasakan oleh rakyat, baru kali ini,” ujar Cucun saat ditemui di kantor DPP PKB, Rabu (15/10/2025) malam.
    Cucun mencontohkan, APBN betul-betul dirasakan rakyat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Dia mengatakan, uang untuk MBG bisa tersalurkan tanpa perlu melalui proses panjang.
    “Misalkan, silakan terjadi perdebatan di tengah publik mengenai MBG. Tetapi ini uang yang betul-betul langsung dirasakan oleh publik, yang tidak melalui jalur terlalu panjang menetes skemanya, harus proses lelang di mana, kemudian sampai di bawah itu sistem keuangan juga, proses pencairannya bisa lama. Satu itu contohnya, ini program
    budgeting
    yang cukup luar biasa,” tuturnya.
    Dia juga mengulas perihal pemberdayaan ekonomi di desa. Koperasi Desa Merah Putih berpotensi meningkatkan permintaan pasar di level domestik sehingga ekonomi masyarakat berputar.
    “Kalau Kopdes Merah Putih ini berjalan bagus,
    domestik demand
    akan berjalan, semua perputaran ekonomi akan terjadi di bawah,” sambung Cucun.

    Lalu, kata Cucun, Prabowo juga benar-benar menerapkan Pasal 33 UUD 1945.
    Dia menekankan, transformasi yang Prabowo lakukan saat ini sudah luar biasa, meski tetap ada pro dan kontra di publik.
    “Saya dari sisi legislatif melihat bagaimana menertibkan semua amanat Pasal 33, seluruh kekayaan negara ini dikuasai oleh negara dan supaya bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB Sebut Santri Biasa Bangun Gedung dan Jalan Sendiri Lewat Ro’an, Apa Itu?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        15 Oktober 2025

    PKB Sebut Santri Biasa Bangun Gedung dan Jalan Sendiri Lewat Ro’an, Apa Itu? Nasional 15 Oktober 2025

    PKB Sebut Santri Biasa Bangun Gedung dan Jalan Sendiri Lewat Ro’an, Apa Itu?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Saifullah Maksum mengatakan para santri di pondok pesantren (ponpes) sebenarnya sudah terbiasa membangun gedung dan jalan, hingga membersihkan toilet.
    Maksum mengatakan, kebiasaan tersebut disebut
    ro’an
    di ponpes, yang merupakan inisiatif murni dari santri. 
    Ro’an
    bermakna kerja bakti.
    “Kalau sampean pernah hidup di pesantren, ada yang namanya
    ro’an
    . Istilah
    ro’an
    , sekarang lagi viral.
    Ro’an
    itu cuma inisiatif murni,
    ro’an
    kerja bakti yang luar biasa spontan, para santri untuk kegiatan apapun. Bangun jalan, bangun gedung, bangun apa itu. Bersih-bersih (toilet) itu
    ro’an
    ,” ujar Maksum saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).
    Maksum menjelaskan,
    ro’an
    dilakukan sebagai bagian dari efisiensi yang diterapkan ponpes.
    Menurutnya, ponpes-ponpes kerap menyiasati keterbatasan anggaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yakni para santri.
    Maksum mengakui kebiasaan
    ro’an
    ini memang ada kelemahannya.
    Contohnya saja seperti bangunan di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang akhirnya roboh karena dibangun santri.
    Maka dari itu, Maksum mendesak negara dan kaum profesional hadir untuk membantu pesantren.
    “Ayo dibantu,
    ro’an
    -nya tenaganya santri, tapi desainnya, konstruksinya, arsitekturalnya, ayo para ahlinya bantu. Jangan terus, wah dikecam terus, oh salah. Iya memang selama ini ada kelemahan itu, ya ayo dibantu, jangan terus dipojokkan, terus ujungnya, ‘apa masih percaya kiai’. Itu yang enggak enak, ya dibantulah, wong ini juga milik kita, milik warga negara kita,” tegasnya.
    Sementara itu, Maksum menekankan
    ro’an
    adalah sesuatu yang baik, tinggal disempurnakan saja.
    Dia mengatakan, semangat
    ro’an
    atau kerja bakti yang sangat baik ini harus diikuti dengan perencanaan yang bagus.
    “Karena ada musibah, dan ternyata ke depan semakin banyak infrastruktur yang harus dibangun pesantren, maka itu harus diatur lebih bagus lagi,” imbuh Maksum.
    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengumumkan rencana pelatihan dan sertifikasi bagi para santri untuk menjadi tenaga kerja konstruksi.
    Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan keselamatan dalam pembangunan pondok pesantren (ponpes) yang selama ini banyak dilakukan secara swadaya.
    “Kami benar-benar tidak ingin semangat budaya gotong royong itu hilang. Kami justru ingin memperkuatnya, dan itu insyaallah PU akan melatih serta mensertifikasi para santri sebagai tenaga kerja konstruksi, itu for
    free
    ,” ujar Dody di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
    Menurut Dody, banyak pondok pesantren tumbuh dari semangat gotong royong dan keikhlasan para santri.
    Namun, di sisi lain, belum semua kegiatan pembangunan di lingkungan ponpes memperhatikan aspek keselamatan dan standar konstruksi yang benar.
    Dengan pelatihan dan sertifikasi ini, pemerintah berharap para santri dapat membangun pesantrennya sendiri dengan keahlian yang diakui.
    “Kami sangat-sangat berharap agar semangat ini berubah menjadi keahlian yang diakui. Mereka para santri bisa membangun pesantrennya sendiri dengan standar yang benar,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengurus dan kader PKB hadir dalam aksi solidaritas di halaman Trans7

    Pengurus dan kader PKB hadir dalam aksi solidaritas di halaman Trans7

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pengurus dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut hadir dalam aksi solidaritas bersama ribuan santri, alumni, serta kader Nahdlatul Ulama (NU) di halaman atau depan kantor Trans7, Jakarta, Rabu.

    Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto yang hadir langsung di lokasi, menegaskan keikutsertaan PKB dalam aksi damai ini merupakan bentuk solidaritas dan tanggung jawab moral terhadap para ulama dan pesantren.

    “Aksi ini merupakan wujud solidaritas PKB terhadap para ulama dan pesantren, tempat di mana PKB berakar dan tumbuh,” ujar Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut dia mengatakan PKB tidak bisa tinggal diam ketika muruah para ulama dilecehkan. Terlebih, kata dia, PKB lahir dari rahim para kiai, sehingga pembelaan terhadap kehormatan mereka adalah bagian dari jati diri partai.

    “PKB lahir dari rahim para kiai, maka ketika muruah ulama dilecehkan, kami tidak bisa tinggal diam. Ini bukan sekadar aksi, melainkan panggilan nurani untuk menjaga kehormatan guru-guru kami,” katanya.

    Ia juga mengatakan membela kiai bukan hanya mengenai loyalitas terhadap guru spiritual, melainkan bentuk penghormatan terhadap akar peradaban dan moral bangsa.

    “Bagi PKB, membela kiai adalah menjaga kehormatan bangsa,” katanya menekankan.

    Sebelumnya, tayangan program “Xpose Uncensored” Trans7 viral karena dinilai tidak mendidik dan melecehkan martabat ulama, yakni terhadap kiai di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Anwar Manshur.

    Direktur Produksi Trans7 Andi Chairil dalam keterangan video mengatakan pihaknya meminta maaf terhadap konten di program “Xpose Uncensored” tersebut.

    “Kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji Anwar Manshur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, santri, dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo,” kata Andi.

    Ia melanjutkan, ”Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti terhadap materi dari pihak luar. Namun, kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut Kami telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Manshur pada Senin (13/10) malam.”

    Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah memberikan sanksi penghentian sementara pada program siaran “Xpose Uncensored”.

    “KPI menilai telah terjadi pelanggaran atas pasal 6 Peraturan Perilaku Penyiaran (P3) KPI 2012, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 huruf (a) Standar Program Siaran (SPS) KPI 2012,” kata Ketua KPI Pusat Ubaidillah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/10).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waka Komisi X DPR Dukung Rencana Prabowo Bentuk Akademi Atlet Nasional

    Waka Komisi X DPR Dukung Rencana Prabowo Bentuk Akademi Atlet Nasional

    Jakarta

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk membentuk akademi atau pusat penggemblengan atlet nasional.

    Akademi ini berfokus pada pembinaan talenta olahraga unggulan menuju ajang internasional, terutama Olimpiade. Menurut Lalu, gagasan Prabowo tersebut merupakan langkah visioner dan strategis untuk memperkuat ekosistem olahraga nasional dari hulu ke hilir.

    “Kami tentu menyambut baik inisiatif Presiden untuk membangun pusat penggemblengan atlet nasional. Ini bukan hanya soal prestasi, tapi juga soal sistem pembinaan yang berkelanjutan dan berbasis sains olahraga modern,” ujar Lalu, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).

    Lalu menilai kehadiran akademi tersebut akan menjadi tonggak penting dalam membangun sistem pelatihan terpadu lintas cabang olahraga, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, federasi, pelatih, dan dunia pendidikan.

    “Indonesia perlu memiliki lembaga permanen yang fokus mencetak atlet berkelas dunia. Dengan pengelolaan profesional dan dukungan riset ilmu keolahragaan, kita bisa menyiapkan generasi atlet yang siap bersaing di Olimpiade dan kejuaraan internasional lainnya,” kata Lalu.

    “Desain kelembagaan dan kurikulumnya harus jelas, mulai dari seleksi atlet muda, sistem pelatihan berbasis sains, hingga integrasi dengan pendidikan formal, agar para atlet tetap memiliki masa depan setelah karier olahraganya,” jelas politisi PKB tersebut.

    “Komisi X tentu akan mengawal dan mendukung hal ini. Kami ingin memastikan bahwa pembinaan atlet tidak bersifat jangka pendek atau proyek semata, tetapi menjadi investasi jangka panjang bagi kejayaan olahraga Indonesia,” ujar Lalu.

    Lebih lanjut, Lalu berharap akademi tersebut dapat menjadi pusat inovasi dan kolaborasi dalam bidang sport science, teknologi pelatihan, serta manajemen olahraga profesional.

    “Dengan komitmen kuat Presiden dan sinergi lintas sektor, Indonesia berpeluang besar membangun sistem olahraga yang modern dan berprestasi dunia. Ini momentum kebangkitan olahraga nasional,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • Radiasi Nuklir di Cikande Sangat Tinggi, Anggota DPR: Jangan Sepelekan!
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 Oktober 2025

    Radiasi Nuklir di Cikande Sangat Tinggi, Anggota DPR: Jangan Sepelekan! Nasional 14 Oktober 2025

    Radiasi Nuklir di Cikande Sangat Tinggi, Anggota DPR: Jangan Sepelekan!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengingatkan semua pihak tidak menyepelekan paparan radiasi nuklir di Kawasan Industri Modern Cikande, Tangerang, yang 875.000 kali lipat lebih tinggi dari batas aman.
    Daniel mengatakan, tingkat radiasi cesium-137 itu sangat berbahaya dan bisa menimbulkan dampak buruk jangka pendek dan jangka panjang.
    “Radiasi yang mencapai 875.000 kali ini tentu sangat-sangat berbahaya, dan apabila tidak dilakukan lokalisasi, akan meningkat dan berdampak secara luas,” kata Daniel, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/10/2025).
    Menurut Daniel, peristiwa radiasi zat berbahaya di Cikande itu harus diantisipasi.
    Ia memandang, ahli nuklir Indonesia harus berkomunikasi dengan pakar nuklir internasional guna mencari langkah yang tepat untuk mengatasi paparan radioaktif tersebut.
    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah.
    “Tidak boleh disepelekan, karena dampaknya bisa cepat dan jangka panjang. Segera lakukan tindakan,” tutur dia.
    Menurut Daniel, sejauh ini Kementerian Lingkungan Hidup dan badan pengawas terkait telah menetapkan kawasan Cikande sebagai Kejadian Khusus Pencemaran Radiasi.
    Pemerintah juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 1.600 orang yang diduga terpapar radioaktif.
    Namun, pihaknya memandang tindakan itu belum cukup.
    Pemerintah harus menetapkan kebijakan yang ketat sehingga peristiwa serupa tidak terulang, di antaranya dengan memperketat operasi industri yang memiliki risiko tinggi.
    “Harus dibuat
    roadmap
    , industri berat dan berbahaya harus jauh dari pemukiman, harus memiliki radius ya,” ujar Daniel.
    Ia memahami, industri dengan risiko bahaya yang tinggi tentu berpeluang mengalami kerusakan hingga kebocoran.
    Oleh karena itu, diperlukan skema dari pemerintah untuk meminimalisir risiko sejak awal melalui penetapan
    roadmap
    .
    “Komisi IV dalam rapat nanti akan melakukan rakor secara menyeluruh dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk mencari solusi permanen atas kejadian khusus dan luar biasa ini,” kata dia.
    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, meninjau langsung Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten.
    Menurut dia, beberapa titik di kawasan industri itu memiliki tingkat radiasi nuklir hingga 875.000 kali lipat dari batas aman.
    Kondisi itu jauh lebih tinggi dari radiasi yang dinilai aman untuk masyarakat, yakni 0,11 microsievert per jam.
    “Telah terdeteksi beberapa titik lokasi yang memiliki pancaran sumber radiasi dari radionuklida, salah satunya bahkan mencapai angka 33.000 microsievert per hour atau 875.000 kali dari background alam,” kata Hanif kepada wartawan di Cikande, Senin (13/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dinilai Lecehkan Kiai Lirboyo, PKB Siap Kerahkan Santri Demo Kantor TV Swasta

    Dinilai Lecehkan Kiai Lirboyo, PKB Siap Kerahkan Santri Demo Kantor TV Swasta

    JAKARTA – Bendahara Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bambang Susanto mengecam keras pimpinan program Xpose di salah satu televisi swasta akibat siaran yang dinilai melecehkan ulama.

    Salah satu ulama yang dipandang PKB dilecehkan dalam tayangan tersebut yakni KH Anwar Manshur, kiai sepuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Bambang menilai pihak penayangan televisi seharusnya berhati-hati sebelum menayangkan konten ke publik.

    “Kami di PKB sangat menyayangkan tayangan itu. Seharusnya pihak Trans7 melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum menayangkan konten apa pun ke publik. Jangan ujug-ujug menayangkan sesuatu yang justru menyinggung perasaan umat dan merendahkan kehormatan para kiai,” kata Bambang di Jakarta, Selasa, 14 Oktober.

    Ia menilai kesalahan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut marwah dan kehormatan ulama. Sebagai partai berakar dari pesantren, PKB siap mengerahkan santri untuk mendemo kantor televisi tersebut.

    “PKB siap mengonsolidasikan para santri dan masyarakat pesantren untuk melakukan aksi ke Trans7 jika pihak manajemen tidak segera meminta maaf secara terbuka dan mencabut semua tayangan yang menyinggung KH. Anwar Manshur,” ujarnya.

    Bambang juga mendesak evaluasi total terhadap tim redaksi dan produksi program Xpose. Ia mengusulkan agar televisi tersebut melibatkan jurnalis dengan latar belakang santri, agar memahami nilai, etika, dan adab dalam tradisi pesantren.

    “Santri dididik untuk menjaga adab kepada gurunya, menghormati ilmunya, dan berhati-hati dalam berkata. Kalau nilai-nilai seperti ini dipahami oleh para pekerja media, saya yakin tidak akan muncul tayangan yang menyinggung kiai,” jelasnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) dan Dewan Pers untuk segera memanggil manajemen televisi swasta itu guna dimintai penjelasan dan pertanggungjawaban.

    “Komdigi dan Dewan Pers harus bersikap tegas. Jangan sampai pelanggaran seperti ini dianggap remeh. Ini menyangkut martabat tokoh agama dan kepercayaan publik terhadap media,: tegas Syamsu Rizal dalam keterangan berbeda.

    Syamsu Rizal juga mengungkapkan bahwa Komisi I DPR RI yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, media, serta penyiaran, juga akan memanggil Komdigi dan Dewan Pers untuk membahas persoalan ini secara mendalam.

     

    “Komisi I akan memanggil Komdigi dan Dewan Pers dalam rapat kerja untuk meminta klarifikasi dan langkah yang akan diambil. Tayangan Trans7 jelas melanggar aturan, dan kami tidak ingin hal serupa terulang,” katanya.

  • Fraksi PKB DPR Sesalkan Tayangan Xpose Trans7 Soal Kyai dan Ponpes Lirboyo

    Fraksi PKB DPR Sesalkan Tayangan Xpose Trans7 Soal Kyai dan Ponpes Lirboyo

    Jakarta (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyesalkan tayangan program “Xpose” Trans7 yang dinilai menampilkan narasi tidak proporsional tentang kiai dan pondok pesantren. Tayangan tersebut dianggap melecehkan martabat ulama, khususnya terhadap Kiai sepuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, KH. Anwar Manshur.

    Sekretaris Fraksi PKB DPR RI, Anggia Ermarini, menyebut program itu menyesatkan dan jauh dari nilai pendidikan publik. “Itu bentuk pemberitaan yang sangat tidak proporsional dan menyesatkan. Kiai dan pesantren adalah benteng moral bangsa, bukan objek sensasi media,” tegasnya di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    Anggota DPR asal Daerah Pemilihan Kediri, Kota/Kabupaten Blitar, dan Tulungagung itu mengingatkan seluruh pihak, termasuk media, untuk menjaga sikap dan etika dalam memberitakan pondok pesantren serta para ulama.

    “Bagaimanapun pondok pesantren memiliki peran besar bagi bangsa ini yang harus dihormati dan disyukuri. Tanpa pondok pesantren, dunia pendidikan kita tidak akan berkembang seperti sekarang,” ujarnya.

    Anggia juga mendesak manajemen Trans7 untuk segera meminta maaf secara terbuka dan menarik tayangan yang dinilai bernuansa pelecehan tersebut.

    “Kharisma kiai tidak bisa dipermainkan. Jangan asal memberikan narasi tanpa memperhatikan isi dan dampaknya terhadap masyarakat,” tegasnya. [hen/beq]

  • Mobil Listrik Harga Fantastis tapi Pajaknya di Bawah Rp 150 Ribu, Berlaku sampai Kapan?

    Mobil Listrik Harga Fantastis tapi Pajaknya di Bawah Rp 150 Ribu, Berlaku sampai Kapan?

    Jakarta

    Pajak tahunan mobil listrik murah meriah, bahkan tak sampai Rp 150 ribu. Padahal harga mobilnya bisa miliaran. Sampai kapan kebijakan tersebut berlaku?

    Pajak kendaraan dibayarkan setiap tahun. Nggak heran besar pajak tahunan menjadi salah satu pertimbangan tersendiri sebelum membeli mobil. Tapi buat kamu yang beli mobil listrik, mungkin pajak tahunan bukan lagi jadi kekhawatiran. Soalnya, pajak tahunan mobil listrik murah meriah. Tiap tahun pajaknya nggak sampai Rp 150 ribu.

    Berdasarkan penelusuran detikOto untuk beberapa model mobil listrik yang dijual di dalam negeri, besar pajaknya Rp 143 ribu. Pemilik mobil listrik bahkan tak perlu keluar duit hingga jutaan untuk membayar pajaknya tiap tahun. Padahal, harga mobil listrik itu cukup mahal. Salah satu contohnya bisa dilihat pada pajak tahunan Denza D9 yang dibanderol Rp 950 juta. Dengan banderol nyaris Rp 1 miliar itu, pemilik Denza D9 hanya perlu bayar Rp 143 ribu.

    Sebagai perbandingan dengan MPV sekelas namun berbahan bakar konvensional yakni Toyota Alphard, pajaknya puluhan juta tiap tahun. Bahkan untuk mobil MPV seperti Avanza-Xpander Cs pajak mobil listrik masih jauh lebih murah. Avanza-Xpander dkk itu per tahun pajaknya di kisaran Rp 4-5 jutaan. Murahnya pajak mobil listrik beralasan. Sebab, mobil tanpa asap itu mendapat pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Jadi motor dan mobil listrik yang berbasis baterai atau Battery Electric Vehicles (BEV) tidak dikenakan pajak lagi.

    Hal itu juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2024 pasal 10.

    “Pengenaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) KBL Berbasis Baterai untuk orang, barang, angkutan umum orang, dan angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB,” demikian penjelasannya.

    Namun tak dalam aturan itu tak dijelaskan soal masa berlaku kebijakan pajak mobil listrik. Bila tak ada perubahan aturan lagi, artinya pajak mobil listrik murah itu bisa berlaku selamanya. Namun bila nanti ada perubahan, maka bukan tak mungkin pajaknya juga ikut terkerek.

    (dry/lth)

  • Anggota Komisi Olahraga DPR Nilai Wajar Publik Minta Patrick Kluivert “Out”
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 Oktober 2025

    Anggota Komisi Olahraga DPR Nilai Wajar Publik Minta Patrick Kluivert “Out” Nasional 13 Oktober 2025

    Anggota Komisi Olahraga DPR Nilai Wajar Publik Minta Patrick Kluivert “Out”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai desakan publik agar Patrick Kluivert mundur dari kursi pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia wajar.
    Menurut Lalu, desakan publik itu muncul setelah mereka kecewa dengan strategi yang digunakan Patrick saat Timnas kalah melawan Arab Saudi dan Irak.
    “Saya kira, wajar masyarakat meminta dan mendesak pelatih untuk berhenti,” kata Lalu saat dihubungi, Senin (13/10/2025).
    Menurut anggota Komisi X atau komisi bidang olahraga hingga pendidikan tersebut, kekalahan beruntun Indonesia dari Arab Saudi dan Irak yang berakhir dengan kegagalan skuad Garuda ke Piala Dunia harus menjadi pembelajaran berharga.
    Meski demikian, pada akhirnya keputusan untuk mendepak atau mempertahankan Patrick ada di tangan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
    “PSSI harus melakukan evaluasi menyeluruh termasuk tim kepelatihan,” tegas Lalu.
    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, kegagalan Timnas melenggang ke Piala Dunia harus menjadi bahan perbaikan sepak bola nasional ke depan.
    Meski menelan kekalahan, pihaknya mengapresiasi tim pelatih dan para pemain yang telah berjuang.
    “Tapi inilah sepak bola, semua kemungkinan bisa terjadi walaupun kita sudah merasa sangat siap,” tutur Lalu.
    Lebih lanjut, Lalu meminta PSSI menyiapkan kembali skuad Garuda untuk berlaga agar lolos ke Piala Dunia pada 2030.
    Pihaknya menyilakan PSSI berbenah dan menyiapkan bibit pemain muda yang terbaik untuk mengisi jajaran Timnas senior.
    “Sesuai dengan
    road map
    yang sudah dibuat oleh PSSI bahwa Timnas masuk Piala Dunia 2030,” kata dia.
    Sebelumnya, harapan Timnas Indonesia masuk Piala Dunia 2026 kandas setelah ditekuk Irak pada laga kedua Grup B.
    Dalam laga di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada Minggu (12/10/2025) dini hari, pertandingan berakhir dengan skor 1-0.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Samsat Keliling di Jadetabek ada di sini

    Samsat Keliling di Jadetabek ada di sini

    Jakarta (ANTARA) – Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling hari ini ada di 13 lokasi di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek).

    Pelayanan Samsat Keliling ini bisa diakses masyarakat untuk pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLLJ).

    Samsat Keliling di Jadetabek tersebar di beberapa wilayah agar masyarakat mudah menjangkau pelayanan tanpa mendatangi kantor pusat.

    Untuk mengakses pelayanan di Samsat Keliling masyarakat diwajibkan membawa beberapa persyaratan pembayaran pajak kendaraan, seperti KTP asli pemilik kendaraan, BPKB dan STNK, masing-masing disertai fotokopi.

    Pemohon juga tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Gerai Samsat Keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan pemohon harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

    Berikut wilayah layanan Samsat Keliling di Jadetabek seperti informasi akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro:

    1. Samsat Keliling Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB

    2. Samsat Keliling Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    3. Samsat Keliling Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB

    4. Samsat Keliling Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-15.00 WIB dan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pukul 09.00-14.00 WIB

    5. Samsat Keliling Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur dari jam 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB

    6. Samsat Keliling Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosehere 08.00-14.00 WIB

    7. Samsat Keliling Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-15.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB

    8. Samsat Keliling Ciledug bertempat di Kantor Kecamatan Pinang dan Ruko Green Village dari jam 09.00-12.00 WIB

    9. Samsat Keliling Ciputat halaman parkir samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB

    10. Samsat Keliling Kelapa Dua, di Halaman Gtown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    11. Samsat Keliling Kabupaten Bekasi, Pasar Bersih Jababeka Cikarang, dari pukul 09.00-14.00 WIB

    12. Samsat Keliling Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kecamatan Bojong Gede 09.00-12.00 WIB

    13. Samsat Keliling Cinere di Kantor Kelurahan Pondok Petir 08.00-12.00 WIB.

    Sementara untuk Samsat Keliling Kota Bekasi pada Senin ditiadakan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.