partai: PKB

  • Kamis, ini layanan Samsat Keliling di Jadetabek

    Kamis, ini layanan Samsat Keliling di Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih menyediakan 24 titik layanan sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) Keliling di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), Kamis.

    Informasi dari akun Instagram resmi Polda Metro Jaya, @tmcpoldametro menyebutkan, melalui layanan itu warga dapat mengesahkan perpanjangan STNK, bayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLLJ).

    Berikut lokasinya :

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan halaman parkir Itali Mal Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    3. Jakarta Barat di Mall Citraland pukul pukul 08.00-14.00 WIB

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 09.00-15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko pukul 09.00-14.00 WIB

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB

    6. Kota Tangerang di Perumnas 2 Cibodas dan Parkiran busway foodmosphere Jaya pukul 08.00-14.00 WIB

    7. Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB.

    8. Ciledug di Giant Poris Ruko Batu Ceper dan Rukan Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00 – 12.00 WIB

    9. Ciputat di kantor Kelurahan Pondok Betung dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB

    10. Kelapa Dua di Pasar Moderen Intermoda Cisauk dan halaman Gtown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    11. Kota Bekasi di Pizza Hut Jatiasih pukul 08.00-12.00 WIB

    12. Kabupaten Bekasi di Pasar Sentral Lippo Cikarang pukul 08.00-12.00 WIB

    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kelurahan Sukamaju pukul 08.00-12.00 WIB

    14. Cinere di kantor Kelurahan Petir Cinere pukul 08.00-12.00 WIB

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • LSI Denny JA: Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        31 Oktober 2024

    LSI Denny JA: Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat Megapolitan 31 Oktober 2024

    LSI Denny JA: Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemilih lima partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tidak kompak mendukung paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada DKI Jakarta.
    Hal itu tecermin dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024).
    “Pasangan Pramono–Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih
    PKS
    ,
    Golkar
    , PKB,
    NasDem
    , Demokrat, dan PPP,” ujar Direktur LSKP-
    LSI Denny JA
    Sunarto Ciptoharjono.
    PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno. 
    Sebanyak 27,5 persen di antaranya taat pada arahan partai mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
    Sebanyak 7,8 persen lainnya memilih paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Adapun 31,4 persen memilih tidak menjawab.
    Demikian pula yang terjadi pada akar rumput
    KIM Plus
    lainnya, yakni Golkar, PKB,
    Nasdem
    , dan Demokrat.
    Untuk Golkar, partai tempat Ridwan Kamil bernaung, sebanyak 44 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 36 persen yang menyatakan memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 16 persen tidak menjawab. 
    Untuk Nasdem, angkanya juga tidak terlalu berbeda. Sebanyak 45,5 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 22,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 31,8 persen tidak menjawab.
    Untuk PKB, persentase akar rumput yang memilih Pramono-Rano juga lebih tinggi, yakni 50 persen.
    Hanya 41,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 8,3 persen tidak menjawab.
    Lantas, partai politik mana yang akar rumputnya mendominasi memilih Ridwan-Suswono? 
    “Pemilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono didominasi oleh masyarakat yang memilih Gerindra, PAN, PSI, Perindo, Gelora, dan Garuda,” ujar Sunarto.
    Temuan ini pun membuat elektabilitas paslon 1 dan 3 bersaing ketat. LSI Denny JA mendapati, elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono sebesar 37,4 persen.
    Sementara,
    elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno
    sebesar 37,1 persen.
    Adapun elektabilitas Dharma Pongrekun-Kun Wardana masih terpaut jauh di bawah keduanya, yakni 4 persen.
    “Sebanyak 21,5 persen responden belum menentukan pilihan,” ujar Sunarto. 
    Untuk diketahui, survei ini dilakukan 16-22 Oktober 2024 dengan melibatkan 800 responden yang merupakan seluruh warga negara Indonesia di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
    Penarikan datanya sendiri menggunakan cara multistage random sampling. Dari 800 responden,
    margin of error
    -nya adalah 3,5 persen di mana setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih.
    Pengambilan datanya dilakukan secara tatap muka dengan responden, menggunakan instrumen kuesioner.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Tom Lembong: Anies Terkejut, Kejagung Bantah Politisasi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Oktober 2024

    Kasus Tom Lembong: Anies Terkejut, Kejagung Bantah Politisasi Nasional 31 Oktober 2024

    Kasus Tom Lembong: Anies Terkejut, Kejagung Bantah Politisasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus dugaan korupsi terkait impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias
    Tom Lembong
    mengejutkan eks calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024,
    Anies Baswedan
    .
    Tom Lembong merupakan bagian dari tim sukses Anies Baswedan pada Pilpres 2024 lalu.
    “Kabar ini amat-amat mengejutkan. Walau begitu kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil,” ujar Anies dalam akun X-nya @aniesbaswedan, Rabu (30/10/2024).
    Anies mengaku telah mengenal Tom Lembong selama hampir 30 tahun dan ia memandang Tom sebagai sosok berintegritas tinggi.
    Ia juga menilai Tom sebagai sosok yang memprioritaskan kepentingan publik dan memperjuangkan kelas menengah yang terhimpit.
    “Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu selama karier-panjang di dunia usaha dan karier-singkat di pemerintahan ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional,” kata Anies.
    Anies pun mengaku masih mempercayai Tom Lembong dan ia akan terus mendukung mantan kepala BKPM itu
    “Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini.
    I still have my trust in
    Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus,” tulis Anies.
    Sementara itu, pasangan Anies pada Pilpres 2024,
    Muhaimin Iskandar
    , juga ikut sedih mendengar kabar Tom menjadi tersangka.
    Semoga Pak Tom sabar, mudah-mudahan kuat,” ucap Muhaimin di Kompleks Istana Kepresidenan.
    “Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tidak mau berandai-andai soal asumsi yang menyebut kasus Tom Lembong sebagai bentuk kriminalisasi.
    Bantah politisiasi hukum
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) membantah anggapan yang menyebut kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong adalah bentuk politisasi hukum.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengeklaim, kasus korupsi Tom Lembong yang diusut oleh Kejagung murni bentuk penegakan hukum.
    “Dalam penanganan perkara terkait importasi gula tahun 2015-2016, tidak ada politisasi hukum,” kata Harli di Kejagung, Rabu (30/10/2024).
    “Ini murni penegakan hukum berdasarkan bukti permulaan yang cukup,” ujar dia menambahkan.
    Harli menjelaskan, penyidikan kasus korupsi yang menjerat Tom Lembong telah dimulai sjeah tahun 2023.
    Selama kurun waktu setahun, penyidik Kejagung terus menggali, mengkaji, dan mendalami bukti-bukti yang diperoleh sebelum akhirnya memutuskan Tom sebagai tersangka.
    Harli menyebutkan, Tom Lembong juga sudah tiga kali diperiksa sebagai saksi sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.
    “Sekecil apapun bukti yang terkait terus dianalisis, disandingkan, dan diintegrasikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini telah terdapat bukti permulaan yang cukup,” ujar Harli.
    Untuk diketahui, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena membuka keran impor gula kristal putih ketika stok gula di dalam negeri mencukupi.
    Kejagung menyebutkan, izin impor itu diberikan kepada pihak swasta, yakni PT AP, sedangkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih.
    Kejagung menduga, perbuatan Tom Lembong itu menyebabkan kerugian negara senilai Rp 400 miliar.
    Akan tetapi, Kejagung juga belum bisa memastikan ada atau tidaknya fee yang diterima Tom Lembong sehingga ia membuka keran impor tersebut.
    “Ini terkait dengan keterangan dari berbagai pihak, termasuk delapan perusahaan yang diduga mendapat keuntungan. Apakah ada aliran dana ke siapa saja, akan terus diselidiki,” kata Harli
    Harli menyatakan bahwa penyidik masih memerlukan keterangan tambahan dari delapan perusahaan yang terlibat dalam impor gula ini.
    Thomas Lembong memberikan izin impor gula kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI. CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI juga terseret sebagai tersangka dalam kasus ini.
    Namun dalam kegiatan pengolahannya, PT PPI menjalin kerja sama dengan PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.
    “Pemeriksaan belum berhenti, ini masih terkait dengan keterangan dari perusahaan-perusahaan. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya,” kata Harli.
    “Mengenai kerugian keuangan negara akan terus dihitung untuk memastikan jumlah pastinya. Aliran dana juga akan didalami,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Asyik! Bea Balik Nama Kendaraan Bekas di Jakarta Rp 0, Sudah Berlaku

    Asyik! Bea Balik Nama Kendaraan Bekas di Jakarta Rp 0, Sudah Berlaku

    Jakarta

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mulai menerapkan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB II). Artinya, bea balik nama kendaraan bekas akan digratiskan. Ini sudah berlaku di Jakarta.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024 tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar 0% (nol Persen) untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya.

    Pada pasal 2 ayat (1) Pergub Nomor 41 Tahun 2024 disebutkan Gubernur memberikan insentif pajak daerah berupa pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB. Pengenaan sebesar 0% (nol persen) tersebut diberikan secara jabatan tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem informasi pajak daerah.

    Insentif Pajak Daerah berupa pembebasan BBNKB untuk kendaraan bekas ini diberikan sejauk mulai berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024. Peraturan ini sudah berlaku sejak 23 Oktober 2024.

    Insentif ini berlaku sampai dengan ketentuan BBNKB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan pada tanggal 5 Januari 2025. Berdasarkan pada Perda No. 1 Tahun 2024, bea balik nama (BBN) kendaraan bekas akan dihapus tahun depan. Tertulis pada Pasal 10 ayat (1), objek BBNKB hanya kendaraan penyerahan pertama. Sedangkan penyerahan kendaraan bekas bukan termasuk objek BBN.

    Lebih lanjut, pada pasal 4 Pergub Nomor 41 Tahun 2024, Gubernur juga menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap objek BBNKB, untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya yang menerima insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar 0% (nol persen). Artinya, keterlambatan balik nama akan dibebaskan dari sanksi administrasi.

    Penghapusan sanksi administrasi diberikan secara jabatan tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem informasi pajak daerah.

    “Terhadap BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tidak dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah,” bunyi pasal 5 Pergub No. 41 Tahun 2024.

    [Gambas:Instagram]

    Namun, insentif ini hanya berupa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan seterusnya atau kendaraan bekas dan pembebasan sanksi administrasi balik nama. Jika kendaraan bekas yang akan dibalik nama telah menunggak pajak maka harus tetap dibayarkan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) dan dendanya.

    “Program pembebasan dan penghapusan sanksi administrasi BBNKB yaitu diberikan pembebasan pokok dan sanksi administrasi BBNKB. Untuk sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor tetap dibayarkan,” tulis akun Instagram Bapenda DKI Jakarta di kolom komentar.

    (rgr/din)

  • Dua pasangan calon peserta Pilkada Jateng jalani debat perdana

    Dua pasangan calon peserta Pilkada Jateng jalani debat perdana

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dua pasangan calon peserta Pilkada Jateng jalani debat perdana
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 20:45 WIB

    Elshinta.com – Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur peserta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 menjalani debat perdana yang mengusung tema tentang tata kelola pemerintahan.

    Pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi hadir dalam debat yang digelar di Semarang, Rabu malam, dengan atasan masing-masing berwarna hijau dan merah. Sementara pasangan nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen hadir dengan atasan berwarna biru.

    Tema lengkap yang diusung pada debat pertama Pilkada Jateng adalah “Tata Kelola Pemerintahan: Kepemimpinan dan Reformasi Birokrasi Menuju Jawa Tengah dengan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel”

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mengatakan debat publik merupakan salah satu tahapan kampanye yang difasilitasi oleh KPU.

    “Manfaatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasan, visi misi, serta program untuk menarik 28,4 juta pemilih di Jawa Tengah,” katanya.

    Kepada masyarakat, ia mempersilakan untuk menyimak debat pasangan calon agar mendapat referensi sehingga diberi kemantapan dalam menentukan pilihan.

    Sementara di ruang debat, jumlah pendukung dibatasi maksimal 75 orang untuk masing-masing pasangan calon. Selain itu, para pendukung pasangan calon dilarang membawa atribut, selain yang melekat di badan.

    Pertanyaan yang disampaikan dalam debat kali ini disusun oleh enam panelis yang berasal sejumlah perguruan tinggi, yakni Undip Semarang, Unnes, Unsoed Purwokerto, serta UIN Semarang dan Kudus.

    Pilkada Jateng 2024 diikuti dua pasangan calon, yakni Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang diusung PDI Perjuangan dengan total suara sah hasil Pemilu 2024 sebanyak 5,2 juta suara dan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen yang diusung gabungan Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PPP, Partai NasDem, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan PSI, dengan total suara sah 13,7 juta suara.

    Sumber : Antara

  • Ditinggal PKB, Gerindra Isi Koalisi Kebersamaan

    Ditinggal PKB, Gerindra Isi Koalisi Kebersamaan

    Karanganyar, Gatra.com- Trio parpol menengah Kabupaten Karanganyar, Jateng kini lengkap dengan bergabungnya Partai Gerindra di Koalisi Kebersamaan. Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hengkang dari koalisi ini.

    Tiga parpol di Koalisi Kebersamaan bertujuan memenangkan Pilbup Karanganyar melalui koalisi partai pemilik kursi pas-pasan di DPRD Karanganyar. Tiga parpol pembentuk New Koalisi Kebersamaan yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

    Sebanyak 12 kursi gabungan ketiganya mampu mengusung calon bupati wakil bupati. Ketua DPC Partai Gerindra Adhe Eliana membenarkan bahwa partainya bergabung ke Koalisi Kebersamaan.

    Adhe mengatakan gabungnya Partai Gerindra ke Koalisi Kebersamaan karena melihat perkembangan dinamika politik Karanganyar mendekati Pilkada yang akan digelar 27 November nanti.

    “Kami melihat perkembangan politik setiap detiknya. Kami melihat kesamaan visi, pendapat dan rasional dalam menentukan langkah politik,” kata Adhe, Sabtu (13/7).

    Adhe mengatakan Gerindra, PAN dan PKS akan menjadi satu dalam wadah Koalisi Kebersamaan untuk memenangkan pertarungan Pilkada Karanganyar nanti.

    Sekretaris DPD PKS Karanganyar, Darwanto mengatakan bergabungnya Partai Gerindra dalam Koalisi Kebersamaan akan menguatkan posisi koalisi poros tengah di Pilkada nanti. Dia mengatakan Koalisi Kebersamaan dibentuk dengan latarbelakang mewakili aspirasi partai menengah.

    Dimana partai menengah memiliki perasaan dan keinginan sama menuju Karanganyar adil, makmur dan sejahtera, sehingga diperlukan percepatan melalui koalisi tersebut.

    “Kami punya kesamaan visi dan kesepahaman sehingga menyatukan partai menengah dalam satu koalisi. Jadi tidak ada iming-iming materi, tapi lebih ingin menampilkan politik yang saling menghargai dan menghormati. Bukan pada siapa partai suara besar dan kecil. Tapi kita sama sejajar,” kata dia.

    Saat ini, Darwanto mengatakan Koalisi Kebersamaan masih berharap PKB kembali ke koalisi tersebut. Apalagi awal terbentuk Koalisi Kebersamaan, PKB ada disana. PKS, PAN dan Gerindra tetap akan menunggu PKB. Karena itu komunikasi politik antar pimpinan partai di Koalisi Kebersamaan masih terus dilakukan dan dihadiri PKB.

    Terkait dengan cabup dan cawabup yang akan diusung Koalisi Kebersamaan, dia mengatakan semuanya masih menunggu rekomendasi DPP.

    265

  • Azhar Arsyad: hanya 01 yang Bisa Membawa Sulsel Bersaing di Tingkat Nasional hingga Global

    Azhar Arsyad: hanya 01 yang Bisa Membawa Sulsel Bersaing di Tingkat Nasional hingga Global

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pasca debat perdana yang diselenggarakan KPU Sulsel, calon Wakil Gubernur Sulsel nomor urut 01, Azhar Arsyad kembali tancap gas untuk menemui warga.

    Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel ini akan kembali melakukan kampanye terbatasnya di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) pada Rabu (30/10/2024).

    Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal menyampaikan agenda cawagub selanjutnya di Pangkep yakni pertemuan terbatas dengan tim anggota legislatif (aleg) PKB.

    “Rabu kita kampanye di Pangkep dengan titik kampanye pertemuan terbatas dengan tim aleg. Kemudian kunjungan tokoh masyarakat beberapa titik,” ucap Muhammad Haekal.

    Penerimaan masyarakat kepada pasangan DIA (Danny – Azhar), sambung Muh Haekal sangat positif karena masyarakat menginginkan perubahan lebih baik untuk Sulsel.

    Menyinggung debat perdana, visi dan misi pasangan bertagline Save Sulsel itu memberikan gambaran yang akan terealisasi jika terpilih 27 November mendatang.

    “Visi dan misi DIA lebih baik, pemerataan pembangunan kota dan desa yang digagas adalah komitmen adanya perubahan untuk kesejahteraan lebih baik ke depan,” ucap Muh Haekal ditemui di Kantor DPW PKB Sulsel, Jl. Prof. Basalamah, Makassar.

    Sementara itu, Azhar Arsyad pasca debat menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, yang telah memberi dukungan penuh menuju perubahan.

    “Debat pertama kita butuh pemimpin baru yang menawarkan perubahan dan perbaikan nasib,” ucap eks Sekjen PB DDI.

    Pemimpin yang punya gagasan jelas dan prospektif membawa Sulsel memiliki daya saing nasional bahkan global.

  • Etik-Sapto Terima Rekomendasi dari DPP Partai Gerindra

    Etik-Sapto Terima Rekomendasi dari DPP Partai Gerindra

    Sukoharjo, Gatra.com – Pasangan bakal calon bupati (cabup)-calon wakil bupati (cawabup), Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo, telah mengantongi surat tugas atau rekomendasi dari DPP Partai Gerindra. Penyerahan rekomendasi Partai Gerindra dilakukan di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa malam (16/7/2024).

    Rekomendasi itu diserahkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, kepada pasangan Etik-Sapto. Turut mendampingi Ketua DPC Partai Gerindra Sukoharjo, Titik Suprapti.

    Setelah menerima rekomendasi, Etik-Sapto menyempatkan diri untuk berfoto bersama jajaran struktural DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Partai Gerindra menjadi parpol kali pertama yang menerbitkan dan menyerahkan rekomendasi kepada pasangan Etik-Sapto.

    Sementara itu, enam parpol lain yang mengusung kedua paslon masih menunggu rekomendasi dari pengurus partai di tingkat pusat.

    “Insyaallah sesuai yang disepakati oleh teman-teman pengusung dan pendukung Etik-Sapto,” ucap bakal cawabup sekaligus Sekretaris DPC Partai Gerindra Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo.

    Sapto menyebut rekomendasi Partai Gerindra menjadi modal utama sebagai syarat untuk mendaftar sebagai bakal cabup-cawabup pada akhir Agustus mendatang sembari menunggu rekomendasi dari enam parpol lainnya.

    Tujuh parpol yang memiliki kursi di parlemen berkomitmen bersama untuk membangun Sukoharjo yang lebih makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Ketujuh parpol yang mengusung dan mendukung pasangan Etik-Sapto, yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PKB, dan Partai NasDem.

    “Mohon doanya, rekomendasi Partai Gerindra satu langkah maju untuk mewujudkan kolaborasi elemen di Sukoharjo. Maju bareng membangun Sukoharjo lima tahun mendatang,” ungkapnya.

    Struktural ketujuh partai menyepakati kerja sama politik dalam mengarungi kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo. Prosesi penandatanganan kerja sama politik dilakukan ketua dan sekretaris struktural masing-masing parpol di kantor DPC PDIP Sukoharjo di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari pada pekan lalu.

    40

  • Anies & Cak Imin Tanggapi Penetapan Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi

    Anies & Cak Imin Tanggapi Penetapan Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sedih mendengar penetapan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. 

    Thomas atau Tom Lembong memiliki hubungan dekat dengan Cak Imin. Dia adalah bagian dari Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) saat Pilpres 2024 lalu. 

    “Ya saya turut bersedih sebenarnya. Semoga Pak Tom sabar, mudah-mudahan kuat,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Cak Imin hanya singkat merespons soal penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia pun tidak mengomentari lebih lanjut apabila ada dugaan kriminalisasi dalam perkara hukum yang menjerat Tom Lembong.

    “Saya enggak tahu [soal dugaan kriminalisasi],” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. 

    Sebelumnya, mantan calon presiden yang didampingi Cak Imin pada Pilpres 2024 lalu, Anies Baswedan juga ikut buka suara. Untuk diketahui, Anies dan pria yang akrab disapa Tom Lembong itu merupakan kerabat dekat. 

    Tidak hanya itu, ketika keduanya meninggalkan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Tom diangkat Anies sebagai Komisaris Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. 

    Dalam pernyataannya yang dibagikan melalui platform X, Anies menyebut telah bersahabat dengan Tom selama hampir 20 tahun. Dia menyebut mantan Mendag Kabinet Kerja Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu sebagai pribadi yang berintegritas tinggi. 

    “Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan ia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu selama karier-panjang di dunia usaha dan karier-singkat di pemerintahan ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional,” dikutip dari akun X @aniesbaswedan hari ini, Rabu (30/10/2024).

    Anies mengaku kabar tersebut amat mengejutkan. Namun, dia menyatakan bahwa proses hukum tetap harus dihormati. 

    “Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom,” tutur pria yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi itu. 

    Untuk diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar. 

    Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih. 

    Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan. 

    “Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah,” jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

  • Prabowo Panggil Cak Imin, Airlangga, Bos PLN-Pertamina Bahas Subsidi di Istana

    Prabowo Panggil Cak Imin, Airlangga, Bos PLN-Pertamina Bahas Subsidi di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, ratas tersebut berkaitan dengan kebijakan subsidi. Beberapa menteri terlihat datang sebelum jadwal ratas yang mulai pukul 14.00 WIB. 

    Salah satu menteri yang tiba duluan, Menteri Desa Yandri Susanto menyebut menteri-menteri dengan Presiden akan membahas soal kebijakan subsidi. 

    “Karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsidi bantuan langsung tunai (BLT) melalui Dana Desa. Jadi ini mungkin dikoordinasikan isinya apa, nanti saya mau ikut dulu,” paparnya di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

    Yandri mengaku pihaknya masih melakukan pemetaan per desa untuk kebijakan BLT Dana Desa ke depannya. 

    Tidak hanya itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga akan melaporkan rencana kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran kepada Presiden Prabowo. 

    Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebut ada dua hal yang akan dilaporkannya, yakni soal penyatuan data tunggal serta penyampaian subsidi langsung ke sasaran. 

    “[Penyatuan data] agar yang disebut miskin itu jelas siapa yang paling berhak mendapatkan subsidi,” kata Ketua Umum PKB itu. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah menteri yang terlihat hadir di antaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. 

    Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani. 

    Lalu, turut hadir juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.