Xcloud.id

partai: PKB

  • Sekarang Rp 0, Apa Maksud Bea Balik Nama Kendaraan Penyerahan Kedua dst?

    Sekarang Rp 0, Apa Maksud Bea Balik Nama Kendaraan Penyerahan Kedua dst?

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mulai menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB II). Apa maksud bea balik nama kendaraan penyerahan kedua dan seterusnya?

    Menurut Pasal 2 dari Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024, Gubernur memberikan insentif pajak daerah berupa pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB. Pengenaan sebesar 0% (nol persen) diberikan secara jabatan tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem informasi pajak daerah.

    Dikutip dari situs Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, penyerahan kedua dan seterusnya merujuk pada penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang sebelumnya sudah pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kendaraan tersebut telah memenuhi kewajiban pembayaran BBNKB atas penyerahan pertama, baik di dalam maupun di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.

    Maksudnya, BBNKB II ini merujuk kepada kendaraan bekas yang akan diganti identitas kepemilikannya. Misalnya, seseorang yang beli kendaraan bekas dan ingin mengganti identitas kepemilikan kendaraannya, maka dikenakan BBNKB II. Sedangkan BBNKB pertama biasanya sudah termasuk dalam komponen harga kendaraan baru. BBNKB pertama biasanya dibayarkan langsung dari dealer, dari status harga off the road menjadi on the road.

    Insentif Pajak Daerah berupa pengenaan 0% untuk BBNKB kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya di Jakarta, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024, berlaku mulai 23 Oktober 2024. Lalu, insentif ini akan berlangsung hingga berlakunya ketentuan BBNKB yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang akan mulai diberlakukan pada 5 Januari 2025. Setelah 5 Januari 2025, sesuai Perda No. 1 Tahun 2024, balik nama kendaraan bekas tidak akan dikenakan BBNKB lagi.

    Selain pemberian insentif pajak 0%, dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024, Gubernur menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap objek BBNKB, untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya yang menerima insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar 0% (nol persen).

    Penghapusan sanksi administrasi ini diberikan secara jabatan tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem informasi pajak daerah.

    Meski begitu, untuk mengurus balik nama kendaraan, tetap ada biaya lain yang dibutuhkan. Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya seperti SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), serta biaya administrasi STNK dan administrasi pelat nomor tetap dibayarkan.

    “Kalau dari Bapenda-nya tetap membayar PKB apabila masih ada PKB yang terutang. Jasa Raharja ada biaya SWDKLLJ. Kepolisian ada Adm. STNK dan Adm. TNKB,” jelas Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Herlina Ayu kepada detikOto, Kamis (31/10/2024).

    Jika kendaraan bekas yang akan dibalik nama memiliki tunggakan pajak, pemilik yang baru tetap harus membayar pajak beserta dendanya. Begitu juga biaya lain seperti SWDKLLJ, STNK, pelat nomor atau BPKB, tetap dibayarkan.

    (rgr/dry)

  • Cak Imin Minta Anggaran Bansos Ditambah jadi Rp100 Triliun pada 2025

    Cak Imin Minta Anggaran Bansos Ditambah jadi Rp100 Triliun pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap anggaran bantuan sosial (bansos) dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025. 

    Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran Kementerian/Lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

    “Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun,” katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Ketum PKB itu menilai apabila pemerintah dapat menggelontorkan bansos yang tinggi dan tepat sasaran. Maka, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dengan signifikan.

    Meski begitu, dia menekankan bahwa sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk bansos pada 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran. 

    Di sisi lain dia mengaku bahwa saat ini anggaran pemerintah untuk pemberian bansos pada tahun mendatang berada dikisaran Rp70 triliun. Sejalan dengan harapan kenaikan anggaran bansos, Cak Imin juga meminta Kepala Daerah melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Sinkronisasi data, kata Cak Imin, diharapkan agar pemerintah memiliki data tunggal terpadu agar mengetahui jumlah secara pasti pihak yang berhak menerima bansos.

    “Jangan sampai orang yang bukan miskin tapi masuk data miskin. Kami minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS, dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tersesat,” pungkas Cak Imin.

  • Pemekaran daerah disebut kunci pembangunan Banten Selatan

    Pemekaran daerah disebut kunci pembangunan Banten Selatan

    Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan (tengah) menyampaikan sambutan didampingi cagub-cawagub nomor urut 1 Airin Rachmi Diany (kedua kanan) dan Ade Sumardi (kanan) serta cagub-cawagub nomor urut 2 Andra Soni (kedua kiri) dan Achmad Dimyati Natakusumah (kiri) saat debat kedua calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Banten di Jakarta, Kamis (7/11/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

    Pemekaran daerah disebut kunci pembangunan Banten Selatan
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 08 November 2024 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Calon wakil gubernur nomor urut 02 Dimyati Natakusumah mengatakan pemekaran daerah merupakan kunci pembangunan untuk Banten selatan yakni Kabupaten Pandeglang dan Lebak.

    “Maka kuncinya ada harus ada pemekaran daerah, yang namanya daerah otonomi baru ini mudah-mudahan tahun depan kami akan memperjuangkan daerah otonomi baru di Kabupaten Pandeglang yang Insyaallah Kabupaten Cibaliung, dan juga Cilangkahan di Kabupaten Lebak,” kata Dimyati menjawab pertanyaan lawan dalam debat kedua Pilkada Banten diikuti daring di Serang, Kamis malam.

    Dimyati juga mengatakan daerah Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang memiliki fiskal sangat rendah, sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dalam membantu mewujudkan prioritas tersebut. Selain itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni-Dimyati akan memperkuat desa dengan pembangunan infrastruktur baik di Banten Utara maupun untuk prioritas di Banten Selatan.

    Tema debat kedua dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten kali ini adalah “Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Penyelesaian Persoalan Daerah di Provinsi Banten.”

    Sebelumnya, KPU Provinsi Banten menetapkan dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pilkada 2024, yakni pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang diusung PDIP, Partai Golkar dan lima partai nonparlemen, yaitu PBB, Partai Gelora, Partai Umat, PKN dan Partai Buruh.

    Kemudian, pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang diusung Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PSI, PAN, PPP, PKS, Partai Demokrat, Partai Garuda dan Partai Prima.

    Sumber : Antara

  • Cak Imin Berharap Anggaran Bansos Bertambah Rp100 Triliun pada 2025

    Cak Imin Berharap Anggaran Bansos Bertambah Rp100 Triliun pada 2025

    GELORA.CO – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap tak ada lagi kebocoran anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, anggaran bantuan sosial (bansos) bisa bertambah hingga Rp100 triliun pada tahun 2025.

    “Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita,” kata Cak Imin di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    “Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial. Moga-moga bisa sampai 100 triliun rupiah. Aamiin,” sambungnya.

    Menurut Cak Imin, bila kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup, maka otomatis jumlah anggaran bansos bisa meningkat. Serta, program-program pemberdayaan bisa dilakukan dengan jumlah yang besar.

    Sejalan dengan itu, kemiskinan ekstrem juga bisa dikurangi dan jumlah orang yang menjadi pelaku ekonomi produktif semakin banyak.

    “Karena itu insyaallah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi,” kata Cak Imin.

    Namun, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini belum mengusulkan agar anggaran bansos bisa mencapai Rp100 triliun. Setidaknya, ia berharap ada tambahan dana bansos pada tahun 2025.

    “Sampai hari ini belum, itu baru harapan saya. Saya berharap akan ada tambahan bantuan sosial yang besar di 2025 supaya masyarakat memiliki keberdayaan,” kata mantan rival Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

    Prabowo Akan Berantas Kemiskinan Ekstrem

    Presiden Terpilih Prabowo Subianto berjanji akan meneruskan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos), aneka kredit usaha, dan program pembiayaan Mekaar demi menekan angka kemiskinan ekstrem sampai 0 persen.

    Menurut Prabowo, pemberantasan kemiskinan bakal menjadi prioritas pemerintahannya bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka

    “Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju nol persen perlu dilakukan sesegera mungkin dalam dua tahun pemerintahan. Sementara itu, untuk kemiskinan relatif ditargetkan pada 5 persen di akhir 2029,” ucap Prabowo Subianto.

    Tekad Prabowo menihilkan angka kemiskinan ekstrem itu termuat di halaman 179 buku Gagasan Strategis Prabowo Subianto: Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045-Indonesia Menjadi Negara Maju dan Makmur.

    Buku berisikan Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 terdiri dari 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.

    Menurut Prabowo, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucurkan aneka bansos dan kredit usaha berhasil menekan angka kemiskinan.

    “Pertama kali dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, di era Presiden Joko Widodo kita berhasil mencapai angka kemiskinan satu digit atau di bawah 10 persen populasi Indonesia,” tulis Prabowo.

    Beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang bakal diteruskan Prabowo antara lain Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, program Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

  • Cak Imin Berdoa Dana Bansos Tembus Rp 100 Triliun pada 2025 Nasional 7 November 2024

    Cak Imin Berdoa Dana Bansos Tembus Rp 100 Triliun pada 2025 Nasional 7 November 2024

    Cak Imin Berdoa Dana Bansos Tembus Rp 100 Triliun pada 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
    Muhaimin Iskandar
    berharap supaya dana
    bantuan sosial
    (Bansos) bisa mencapai Rp 100 triliun pada tahun 2025.
    Mulanya, pria yang karib disapa Cak Imin itu menekankan arahan dari Presiden
    Prabowo Subianto
    supaya anggaran negara dapat digunakan secara efektif dan efisien.
    “Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita,” kata Muhaimin dalam dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Bogor, Kamis (7/11/2024).
    Lantas, Cak Imin pun berdoa agar arahan Presiden Prabowo dapat terealisasi dengan baik. Setidak-tidaknya, ia berdoa supaya dana Bansos bertambah sampai Rp 100 triliun pada tahun depan.
    “Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai 100 triliun rupiah. Aamiin,” kata Cak Imin.
    Muhaimin pun menyampaikan bahwa
    quality of life
    atau kualitas hidup bangsa Indonesia yang harus menjadi prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 
    Di sisi lain, Cak Imin turut menyinggung persoalan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang hingga saat ini masih belum bisa menyentuh angka nol persen.
    “Hari ini kita tidak bisa mencapai kemungkinan kemiskinan ekstrem nol persen, belum. Padahal 2029 kita upayakan itu terjadi,” kata ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
    Oleh sebab itu, Muhaimin mengaku mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo untuk memakmurkan masyarakat.
    Ia pun memiliki tiga kunci untuk mewujudkan arahan presiden. Pertama, harus ada pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Kedua, membuat sistem perlindungan sosial yang kuat. Terakhir, melakukan pembangunan manusia. 
    “Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan khususnya kepada saya untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, kedua, produktif merubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri,” kata Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Rp 180 Jutaan, Segini Pajak Tahunan Honda Brio Satya Tipe E M/T 2024

    Harga Rp 180 Jutaan, Segini Pajak Tahunan Honda Brio Satya Tipe E M/T 2024

    Jakarta –

    Honda Brio Satya E M/T dijual seharga Rp 182,8 juta. Dengan harga segitu, segini besar pajak tahunan Honda Brio Satya E M/T.

    Honda Brio Satya ditawarkan dalam beberapa varian. Untuk opsi transmisi manual, tersedia pada varian S M/T dan E M/T. Sementara varian tertinggi ada pada Brio Satya E CVT. Brio Satya CVT itu juga menjadi mobil termahal di segmen LCGC (Low Cost Green Car).

    Harganya juga berbeda-beda tergantung dengan varian yang dipilih. Khusus untuk varian E M/T dibanderol Rp 182,8 juta. Dengan harga segitu, mungkin kamu penasaran berapa sih besar pajak tahunan Brio Satya E M/T?

    Pajak Tahunan Honda Brio Satya E M/T

    Dalam setahun, pemilik Honda Brio Satya E M/T ini harus mengeluarkan dana sekitar Rp 2,3 jutaan untuk membayar pajak tahunannya. Berikut ini rincian pajak tahunan Honda Brio Satya E M/T keluaran tahun 2024:

    PKB Pokok: Rp 2.240.400SWDKLLJ Pokok: Rp 143.000Total: Rp 2.383.400

    Perlu digarisbawahi pajak itu berlaku untuk Honda Brio Satya E M/T yang terdaftar di wilayah Jawa Barat kepemilikan pertama. Bisa jadi besar pajak tahunan berbeda tergantung wilayah kendaraan terdaftar.

    Bicara soal Brio Satya E M/T, varian ini berada di tengah-tengah antara S M/T dan E CVT. Bila mengacu pad data penjualan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), varian ini juga menjadi yang terfavorit kedua setelah Brio Satya E CVT.

    Spesifikasi Honda Brio Satya E M/T

    Soal spesifikasi, Honda Brio Satya E M/T mengusung mesin 1.2L i-VTEC yang bisa menyemburkan tenaga 90 PS pada 6.000 rpm dan torsi 110 Nm pada 4.800 rpm. Rasio kompresi mesinnya 10,1:1. Mesinnya dipasangkan dengan transmisi manual 5 percepatan.

    Dari sisi fitur, di bagian interior terdapat display audio berupa layar sentuh berukuran 7 inch yang sudah terintegrasi ke USB Port, AM/FM Radio, bluetooth, telepon, serta screen mirroring. Pengaturan AC juga sudah bisa dilakukan secara digital. Selain itu, bagasi belakang juga bisa dibuka secara elektrik. Kabinnya mengusung perpaduan warna hitam dan abu-abu.

    Beralih ke fitur, Honda menyematkan immobilizer, auto door lock by speed serta sistem alarm. Untuk fitur keselamatan, Honda Brio Satya E M/T ini juga sudah memiliki dual SRS airbag, side impact beam, hingga parking sensor.

    (dry/rgr)

  • Pimpinan Komisi X DPR Tegaskan Komitmen soal Semua Guru Honorer Bakal Diangkat Jadi ASN dan P3K

    Pimpinan Komisi X DPR Tegaskan Komitmen soal Semua Guru Honorer Bakal Diangkat Jadi ASN dan P3K

    GELORA.CO  – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani, menyoroti tentang isu mengenai kesejahteraan guru honorer yang menurut Kemendibud pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 704.503 orang. 

    “Anda bisa membayangkan guru honorer yang sudah mengabdi 10-11 tahun tiap bulan gajinya hanya 350 ribu, sementara targetnya menciptakan generasi emas, ini sangat tragis dan tidak boleh terjadi” kata Lalu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024)

    Lalu meminta kepada pemerintah untuk serius memikirkan nasib para guru honorer yang sampai hari ini kesejahteraanya masih belum membaik.

    “Saya sebagai orang yang dibesarkan dari keluarga seorang guru, saya merasakan betul hal itu, beban dan tanggung jawab guru sangatlah berat,” kata dia.

    Lebih lanjut, Lalu juga meminta pemerintah untuk menyelesaikan penataan guru honorer agar semuanya menjadi ASN atau P3K.

    “Mohon kiranya pengangkatan ASN dan P3K khusus bagi guru guru kita ini dipikirkan dengan serius,” kata Lalu.

    Politisi PKB tersebut menyatakan bersedia untuk membantu berkomunikasi dengan kementerian atau kembaga lain untuk menyelesaikan persoalan guru honorer ini.

    “Kalau sekiranya kendalanya ada di anggaran dalam penggajian, kami di DPR ini kan memiliki tugas budgeting sampaikan saja nanti akan kita bahas di banggar DPR, sehingga pengangkatan guru dan ASN ini informasinya akan ditiadakan,” pungkasnya

  • Ini yang Bikin Kamu Nggak Bisa Bayar Pajak Kendaraan Lewat Online

    Ini yang Bikin Kamu Nggak Bisa Bayar Pajak Kendaraan Lewat Online

    Jakarta –

    Pembayaran pajak tahunan kendaraan bisa dilakukan online. Tapi harus diperhatikan ada beberapa kondisi kamu tak bisa bayar pajak lewat online.

    Pembayaran pajak tahunan kendaraan kini kian mudah. Tanpa perlu repot pergi ke Samsat, pembayaran bisa dilakukan melalui online lewat aplikasi Samsat Digital Nasional.

    Tapi tidak semua bayar pajak tahunan bisa dilakukan tanpa harus pergi ke Samsat. Ada empat kondisi yang membuat kamu tak bisa membayar pajak kendaraan online di aplikasi Signal.

    [Gambas:Instagram]

    Mengutip akun Instagram Samsat Digital, setidaknya empat hal yang membuat kamu tak bisa bayar pajak kendaraan di aplikasi. Rinciannya sebagai berikut:

    1. Kendaraan bukan atas nama sendiri/keluarga satu KK
    2. Belum balik nama kendaraan
    3. Bayar pajak 5 tahunan atau ganti pelat
    4. Data tidak sesuai dengan yang terdaftar di ERI (Electronic Registration and Identification).

    Cara Bayar Pajak STNK Online

    Kamu bisa bayar pajak STNK secara online. Untuk bayar pajak STNK online, berikut ini langkah-langkahnya.

    1. Registrasi Pengguna

    Unduh aplikasi Samsat Online Nasional di Play Store atau App StorePilih registrasi PenggunaMasukkan data-data pribadi seperti NIK, Nama sesuai e-KTP, alamat emali, nomor handphone, kata sandiMemasukkan foto e-KTPVerifikasi biometric wajah dengan swafoto (selfie)Masukkan OTP yang dikirim lewat SMS ke handphone kamuSetelah registrasi berhasil, verifikasi ulang dengan cara mengklik link yang dikirim ke email terdaftar

    2. Tambah Data Kendaraan

    Kamu bisa memasukkan data-data kendaraan lengkap dengan nomor rangka dan lainnya baik kendaraan milik sendiri atau kendaraan milik orang lain.

    3. Pengesahan STNK

    Bila data-data kendaraan sudah diisi, maka selanjutnya dilakukan pengesahan dengan cara berikut.Pilih NRKB yang akan dilakukan pengesahan klik lanjutInformasi SKK pembayaran PKB dan SWDKLLJ akan muncul dengan jumlah yang harus dibayarkanSlide tombol kirim dokumen TBPKPMasukan alamat pengiriman (sesuai dengan kolom yang ada)Rekap biaya akan muncul pada layar telepon kamu, klik lanjutKemudian muncul notifikasi pilih cara pembayaran, klik pada tombol pilih cara pembayaranKode bayar, jumlah yang dibayarkan dan cara pembayaran akan munculKlik Lanjut maka cara pembayaran akan tampil sesuai dengan bank yang dipilihSelesai

    (dry/rgr)

  • Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta Megapolitan 7 November 2024

    Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta Megapolitan 7 November 2024

    Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon wakil gubernur Jakarta
    Kun Wardana
    akan menggratiskan tarif bus Transjakarta jika terpilih pada Pilkada 2024 bersama cagub Dharma Pongrekun.
    “Ada gubernur sebelumnya yang menyampaikan Transjakarta bisa gratis. Kita hitung-hitung, memang
    feasible
    untuk gratis,” ucap Kun Wardana dalam program GASPOL!
    Kompas.com,
    dikutip pada Kamis (7/11/2024).
    Menurut Dharma, transportasi merupakan hal penting bagi warga Jakarta untuk mobilitas.
    Dengan menggratiskan ongkos untuk bepergian, bisa menekan pengeluaran mereka sehari-hari.
    “Mengurangi pengeluaran tadi dengan cara pendidikan gratis, transportasi gratis, dengan hal-hal lainnya sehingga (ekonomi) mereka akan tetap terjaga,” ujar dia.
    Selain itu, Kun akan menambahkan armada Transjakarta dan JakLingko di wilayah pinggiran agar bisa menjangkau masyarakat di pinggiran Jakarta.
    “Khusus untuk Transjakarta, JakLingko, dan lainnya, ini jangkauan perlu ditambah untuk daerah-daerah pinggiran, seperti kawasan industri di beberapa tempat,” ujar dia.
    Diketahui sebelumnya,
    Pilkada Jakarta
    diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.
    Kemudian pasangan calon nomor urut 02, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, yang maju lewat jalur independen.
    Sedangkan pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno, yang didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Elektabilitas Bobby Ungguli Edy di Survei Litbang Kompas, PDI-P: Karena Menantu Jokowi Medan 6 November 2024

    Elektabilitas Bobby Ungguli Edy di Survei Litbang Kompas, PDI-P: Karena Menantu Jokowi Medan 6 November 2024

    Elektabilitas Bobby Ungguli Edy di Survei Litbang Kompas, PDI-P: Karena Menantu Jokowi
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com-
     Calon gubernur-wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya unggul dari cagub-cawagub Sumut nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas.
    Wakil Ketua DPD PDI-Perjuangan Sumut, Aswan Jaya, mengatakan, ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan elektabilitas Bobby lebih tinggi.
    Salah satunya soal ketokohan Presiden ke-7 Joko Widodo.
     
    Aswan mengatakan, Bobby sebelumnya bukan orang yang dikenal sebagai tokoh di Sumut. Namun, Bobby lebih dikenal sebagai menantu Jokowi.
    “Karena memang Bobby sejak awal tidak dikenal sebagai tokoh di Sumut. Apakah dari sisi politik, intelektual, ekonom, atau lain sebagainya. Cuma dikenal sebagai menantu Presiden Jokowi,” ungkap Aswan saat dihubungi via telepon, Rabu (6/11/2024).
    Aswan menilai, karena kini Jokowi tak lagi menjabat, maka Bobby ke depan hanya akan mengandalkan ide dan ketokohannya sendiri.
    “Makanya kami dalam hal ini, posisinya sangat optimis kalau Edy Rahmayadi 20 hari ke depan semakin kuat posisinya. Kita akan lakukan konsolidasi kampanye ke berbagai sektor masyarakat,” kata Aswan.
    “Kita masih optimis bisa mengejar ketertinggalan itu,” kata Aswan menambahkan.
    Faktor lainnya yang membuat elektabilitas Bobby tinggi karena partai koalisi gemuk yang mengusungnya.
    “Ada faktor partai koalisi gemuk. Saat ini kan Edy-Hasan hanya diusung PDI-P, Hanura, serta beberapa partai kecil. Tentu ini yang kemungkinan membuat ketertinggalan sementara,” ucap Aswan.
    Namun, Aswan melihat masih ada peluang mendapatkan pemilih yang belum menentukan pilihan.
    “Masih ada yang belum menentukan pilihan. Sepanjang belum melewati 51 persen, maka peluangnya masih 50:50 untuk keduanya,” kata Aswan.
    Adapun Bobby-Surya diusung sejumlah besar partai, yaitu Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, PPP, dan PSI.
    Sementara Edy-Hasan diusung dan didukung oleh PDI-P, Hanura, Partai Gelora, Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Buruh.
    Sebelumnya diberitakan, dari survei Litbang Kompas yang digelar 22-28 Oktober 2024, Bobby-Surya memperoleh elektabilitas 44,9 persen dan Edy-Hasan 28 persen.
    Sementara pemilih yang tidak tahu atau belum menentukan pilihan (undecided voters) mencapai 27,1 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.