partai: PKB

  • Besok Presiden Prabowo Setahun Menjabat, Gus Umar: Fokus Urus Dalam Negeri Pak, Wapres Anda Gak Cakap

    Besok Presiden Prabowo Setahun Menjabat, Gus Umar: Fokus Urus Dalam Negeri Pak, Wapres Anda Gak Cakap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Momen satu tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Tepatnya besok, 20 Oktober 2025 momen itu diperingati. Di mana, keduanya tepat di tanggal yang sama tahun lalu resmi dilantik.

    Merespon peringatan satu tahun Presiden Prabowo genap satu tahun menjabat, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan atau gus Umar punya pesan khusus.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan menyampaikan pesannya itu.

    Bertepatan dengan momen yang dianggapnya pas ini, ia mencatatkan ada beberapa kunjungan kerja luar negeri yang dilakukan sang Presiden.

    “Besok 20 oktober genap 1 thn presiden prabowo. Slm 1 thn ada 35 kali prabowo kunker ke luar negeri di 35 negara,” tulisnya dikutip Minggu (19/10/2025).

    Ia punya harapan dan meminta agar Presiden Prabowo fokus lebih dulu membenahi masalah di dalam negeri.

    “Fokus urus dalam negeri pak karena wapres anda gak cakap urus negara ini kalau anda kunker,” tuturnya.

    Khususnya untuk permasalahan ekonomi, menurutnya sangat perlu untuk diperhatikan.

    “Kondisi ekonomi makin susah tolong fokus urus ekonomi jangan sampai terjadi krisis,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar) 

  • Apa Kata Prabowo Jelang 1 Tahun Pemerintahannya?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 Oktober 2025

    Apa Kata Prabowo Jelang 1 Tahun Pemerintahannya? Nasional 19 Oktober 2025

    Apa Kata Prabowo Jelang 1 Tahun Pemerintahannya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka akan segera berusia 1 tahun pada 20 Oktober 2025 besok.
    Sejumlah capaian telah diraih oleh pemerintah Prabowo, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan, hingga pertumbuhan ekonomi.
    Prabowo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai lima persen pada 2025, di saat negara lain hanya tumbuh sekitar satu sampai dua persen.
    “Bahkan sekarang kami tumbuh lima persen per tahun. Maksud saya, banyak negara lain bahkan tidak tumbuh sama sekali,” ujar Prabowo pada 15 Oktober 2025 lalu.
    Menurut Kepala Negara, Indonesia bisa tumbuh karena sokongan sektor mineral, seperti nikel dan bauksit.
    Kekayaan mineral tersebut dikatakan Prabowo mampu membuka ruang investasi sehingga ekonomi Indonesia bisa bertumbuh.
    “Saya pikir ada banyak ruang untuk investasi dan saya pikir Indonesia pasti akan menarik banyak minat untuk (investasi) masuk karena, saya rasa, tidak banyak negara di dunia saat ini yang menikmatinya (kekayaan alam),” kata Prabowo.
    “Banyak negara sedang berjuang dengan energi dan sebagainya. Saya pikir kita diberkati dengan begitu banyak sumber daya, tetapi tentu saja saya tidak puas, kita harus mengelola sumber daya kita dengan lebih baik,” ujarnya lagi.
    Prabowo pun mengaku berani berdiri dengan percaya diri berkaca dari satu tahun masa pemerintahannya bersama Gibran.
    Hal ini dikatakannya dalam prosesi sidang senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Sabtu (18/10/2025).
    “Saya kira seluruh bangsa melihat hari ini hampir satu tahun saya memimpin pemerintahan Republik Indonesia setelah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia tanggal 20 Oktober 2024, berarti kurang 2 hari ya, besok tanggal 20 hari Senin. Hari Senin saya sudah 1 tahun memimpin,” kata Prabowo, Sabtu, dikutip dari YouTube UKRI.
    “Dan saya kira, saudara-saudara saya bisa katakan saya berani berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan percaya diri,” imbuh Prabowo.
    Kepala Negara menyampaikan, rasa percaya diri itu didapatkannya setelah ia merasa telah merealisasikan apa yang dijanjikan kepada rakyat secara bertahap.
    “Karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat,” tuturnya.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintahan Prabowo dan Gibran telah mencetak banyak prestasi selama hampir satu tahun masa pemerintahan.
    “Catatan positif dalam artian prestasi selama satu tahun tentu banyak sekali,” kata Prasetyo di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
    “Tapi juga ada beberapa catatan perbaikan yang memang juga harus menjadi fokus kita untuk kita perbaiki,” ujar dia.
    Prasetyo menjelaskan, ada banyak program yang dikerjakan Prabowo dalam satu tahun terakhir ini. Program ini bisa diwujudkan berkat kerja keras kementerian bersama.
    Misalnya seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, serta memangkas regulasi.
    “Contoh yang paling salah satunya yang paling mendasar keberhasilan kita mencapai swasembada pangan. Kemudian keberhasilan kita menjalankan program Makan Bergizi yang hari ini sudah mencapai 35 juta penerima manfaat,” tuturnya.
    “Dan banyak program-program yang lain, termasuk penyatuan data DTSEN kita, kemudian regulasi-regulasi yang kita pangkas sedemikian rupa untuk kita mempercepat semua proses,” sambung Prasetyo.
    Selanjutnya, Prasetyo juga memamerkan Prabowo yang berhasil melahirkan Danantara.
    Menurutnya, Danantara menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah Prabowo dalam hal investasi dan ekonomi.
    “Kemudian, program cek kesehatan gratis juga luar biasa, mungkin di dunia hampir tidak ada kebijakan dari sebuah negara yang melakukan cek kesehatan gratis untuk semua warga negaranya di hari ulang tahunnya,” ucapnya.
    Wakil Ketua DPR Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, tetap ada kekurangan dan masalah dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Cucun menyebut, yang terpenting adalah niat dari pemerintah itu sendiri untuk memberikan yang terbaik.
    “Ada kekurangan atau misalkan masih ada evaluasi beberapa problem tentang mekanisme, kemudian juga problem-problem di bawah, pasti itu akan muncul, tidak semua bisa berjalan dengan sempurna. Toh yang penting will (niat) daripada pemerintahan ini, ya tadi yang kita appreciate itu bagaimana problem budgeting daripada tata kelola arsitektur APBN ini bisa dirasakan oleh rakyat semuanya,” ujar Cucun di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
    Cucun menjelaskan, dirinya dari legislatif melihat Prabowo telah menetapkan Pasal 33 UUD 1945. Di mana, semua kekayaan negara dikuasai oleh negara, dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat.
    “Sekarang penertiban adanya Satgas PKH itu ya hutan, kemudian juga penertiban para pengusaha tambang, kawasan-kawasan yang menjadi cafe-cafe itu, sehingga nanti di mana letak negara, bukan hanya selama ini cukup dengan royalti,” jelasnya.
    “Kemudian pengusaha juga kadang-kadang
    head office
    -nya di Jakarta, yang terkena beban di bawah, kemudian daerah dikasih beban lagi untuk menyelesaikan problem infrastruktur dan sebagainya. Nah ini penataan-penataan ini pasti tidak bisa secara sekaligus dalam satu tahun ini,” sambung Cucun.
    Maka dari itu, Cucun menyatakan, Prabowo telah mencapai target 90 persen dari 100 persen pada tahun pertamanya menjabat.
    “Kita harus jujur, akui ini sudah luar biasa. Walaupun tadi targetnya pengin 10 baru nyampe di 9, misalkan target 100 persen baru 90 persen, ini bukan tidak berupaya. Yang pasti dalam suatu hal Pak Presiden sudah melakukan ikhtiar bersama para pembantunya,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendengar Suara Rakyat…
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 Oktober 2025

    Mendengar Suara Rakyat… Nasional 18 Oktober 2025

    Mendengar Suara Rakyat…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suara masyarakat menjadi hal yang tidak luput dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Mulai dari mahasiswa, pakar, akademisi, hingga berbagai kelompok masyarakat kerap menyuarakan aspirasi, tuntutan, dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan, program, maupun sikap pemerintah di berbagai tingkatan.
    Lantas, bagaimana sikap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendengar suara-suara rakyat itu dalam satu tahun pertamanya?
    Dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai program maupun kebijakan pemerintah kerap disorot rakyat.
    Mulai dari penolakan terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang terjadi pada pertengahan hingga akhir Desember 2024.
    Penolakan disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), elemen buruh, hingga para akademisi yang menilai bahwa PPN 12 persen akan semakin semakin melemahkan daya beli masyarakat.
    Kebijakan tersebut juga dinilai berpotensi menyebabkan inflasi yang justru menambah kompleksitas masalah.
    Akhirnya pada 31 Desember 2024 malam, Prabowo mengumumkan bahwa kenaikan PPN 12 persen tersebut hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.
    Prabowo juga memastikan bahwa kebijakan perpajakan tetap berpihak pada rakyat kecil dengan tetap mengenakan tarif PPN nol persen untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
    “Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” ujar Prabowo, Selasa (31/12/2024) malam.
    Setelah itu, berbagai kelompok masyarakat kembali menyuarakan pendapat dan tuntutannya yang bertajuk “Indonesia Gelap” pada Februari 2025.
    Aksi “Indonesia Gelap” digawangi oleh BEM Seluruh Indonesia (SI) yang menyorot sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Salah satu yang dikritisi oleh aksi “Indonesia Gelap” adalah kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan efisiensi anggaran.
    Namun faktanya, efisiensi justru tidak sejalan dengan realitas yang diterapkan pemerintah, bahkan mengabaikan kepentingan rakyat.
    Realitanya, Prabowo justru melantik banyak wakil menteri (wamen), staf khusus (stafsus), hingga menggelar retret untuk menteri dan kepala daerah yang pasti menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
    Di samping itu, aksi Indonesia Gelap juga menyorot program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalokasikan anggaran yang sangat besar.
    Namun dengan anggaran yang jumbo tersebut, kasus keracunan menu MBG masih terjadi dan menimpa banyak siswa di berbagai daerah.
    Intan Afrida Rafni Aksi mahasiswa dan masyarakat dalam demonstrasi Indonesia Gelap saat menyuarakan tuntutannya untuk pemerintah di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
    Aksi Indonesia Gelap juga mengeluarkan 13 tuntutan lain, yakni:
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun akhirnya keluar dan menemui massa yang berkumpul di dekat Istana Negara.
    Prasetyo kemudian mengajak para perwakilan massa untuk berdialog dengan pemerintah terkait tuntutan-tuntutan mereka.
    “Saya ingin menawarkan saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdialog, berdiskusi, yang konstruktif, beri masukan ke poin-poin yang saudara tuntut. Mana yang kurang tepat mari kita perbaiki bersama-sama,” ujar Prasetyo saat menemui mahasiswa, Kamis (20/2/2025).
    Puncak dari kegelisahan rakyat terhadap pemerintahan pun pecah pada akhir Agustus 2025. Pemicunya adalah berbagai tunjangan jumbo para legislator dan sikap anggota DPR yang tidak mencerminkan diri sebagai wakil rakyat.
    Hal tersebut semakin diperparah dengan pernyataan sejumlah anggota
    Gelombang demonstrasi terjadi pada 25 sampai 31 Agustus 2025 yang di berbagai daerah, dengan titik utama digelar di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta.
    Poster dan spanduk berisi kritik tajam terhadap DPR dibentangkan di sepanjang pagar Kompleks Parlemen.
    Massa menilai wakil rakyat lebih banyak memperjuangkan kepentingan pribadi dibandingkan kesejahteraan masyarakat yang mereka wakili.
    Namun pada Kamis (28/8/2025) malam, eskalasi demo meningkat dan massa terpencar ke berbagai wilayah di sekitar Gedung DPR/MPR.
    Salah satu titik panas antara massa dengan aparat kepolisian terjadi di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
    Saat aparat kepolisian berusaha membubarkan massa di sana, tragedi yang menewaskan pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan terjadi.
    Affan Kurniawan dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brigade Mobile (Brimob) Polri dan menyebabkan pemuda berusia 21 tahun itu meninggal dunia.
    ANTARA FOTO/FAUZAN Para pengemudi ojek online (ojol) beriringan mengantarkan ambulans berisi jenazah rekan mereka, Affan Kurniawan menuju pemakaman di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Affan Kurniawan yang meninggal akibat terlindas mobil rantis Brimob saat ricuh Aksi 28 Agustus 2025 itu dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan.
    Setelah peristiwa tersebut, eskalasi demo semakin meningkat dan panas, bahkan berujung kericuhan dan pengrusakan fasilitas umum di berbagai daerah.
    Bahkan massa menjarah kediaman sejumlah pejabat negara, seperti anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, hingga mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
    Prabowo sebagai presiden pun mengeluarkan pernyataan usai tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan. Ia menegaskan pemerintah akan memberi perhatian khusus kepada keluarga Affan.
    Rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya disampaikan Prabowo atas peristiwa itu. Ia mengaku sangat prihatin, sedih, dan sangat kecewa dengan insiden tersebut.
    Prabowo juga memerintahkan agar insiden semalam diusut secara tuntas dan transparan. Polisi yang melindas harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.
    “Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab, seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku. Akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” tandas Prabowo dalam pernyataan resmi melalui sebuah video, Jumat (29/8/2025).
    Galih Pradipta Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri) dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Prabowo menegaskan negara menjamin dan menghormati hak setiap warga dalam mengemukakan pendapat serta meminta aparat TNI dan Polri untuk bersikap tegas dalam menindak massa anarkis yang merusak fasilitas umum, tindakan penjarahan, hingga upaya makar. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/sgd/bar
    Setelah itu, Prabowo mengumpulkan delapan ketua umum partai politik yang berada di DPR Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    Turut hadir Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh; hingga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
    Selain itu, turut hadir di Istana adalah Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan B Najamudin.
    Kemudian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid.
    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa DPR akan mencabut sejumlah kebijakannya, termasuk tunjangan jumbo bagi legislator serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
    Prabowo menyebutkan, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh.
    “Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujar Prabowo.
    Gelombang demonstrasi yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025 juga melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan DPR.
    Tuntutan rakyat ini disusun dan lahir dari sekelompok influencer seperti Andovi Da Lopez, Salsa Erwin, hingga Jerome Polin yang merangkum berbagai aspirasi rakyat
    Daftar 17+8 Tuntutan Rakyat ini lahir dari gabungan berbagai kanal aspirasi publik, seperti desakan 211 organisasi masyarakat sipil, siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, dan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia
    17+8 Tuntutan Rakyat ini pun ramai di berbagai media sosial dan diunggah ulang oleh ribuan warganet hingga influencer ternama.
    Tuntutan pertama berisi 17 poin yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, dan kementerian di sektor ekonomi.
    Sebanyak 17 tuntutan rakyat itu memiliki tenggang waktu hingga 5 September 2025 untuk direalisasikan oleh pihak eksekutif, legislatif, hingga aparat keamanan itu.
    Selain 17 poin tersebut, terdapat delapan tuntutan lain dengan tenggang waktu untuk direalisasikan hingga 31 Agustus 2025, yakni:
    Sejumlah poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat dikabulkan oleh pihak terkait. Seperti DPR yang akhirnya memutuskan untuk menghapus tunjangan perumahan untuk anggota dewan.
    DPR juga memerintahkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memproses para legislator yang mendapatkan sorotan, seperti Ahmad Sahroni, Adies Kadir, dan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio.
    Kini pada 20 Oktober 2025, Prabowo-Gibran akan memasuki satu tahun pertamanya memimpin Indonesia.
    Pada satu tahun pertama Prabowo-Gibran, berbagai elemen masyarakat tetap menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah, termasuk memberikan catatan kepada Kepala Negara.
    Salah satu catatan datang dari elemen buruh, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang memberikan sorotan terhadap sektor ketenagakerjaan.
    Sektor ketenagakerjaan sendiri juga termaktub dalam 17+8 Tuntutan Rakyat, yakni poin terkait upah layak dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
    Elemen buruh juga merupakan kelompok yang terus menyuarakan aspirasi dan tuntutannya kepada pemerintah dalam banyak kesempatan.
    Adapun Presiden KSPI, Said Iqbal menilai bahwa sepanjang satu tahun pemerintahan ini, tidak ada terobosan kebijakan yang nyata dalam menjawab persoalan pekerja.
    “Masalah klasik seperti upah murah, praktik outsourcing tanpa batas, pekerja kontrak berkepanjangan, perlindungan bagi pekerja perempuan, dan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) non-ahli masih dibiarkan,” ujar Said kepada Kompas.com.
    Bahkan hingga pertengahan 2025, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mendekati seratus ribu orang dari berbagai sektor industri, mulai dari tekstil, garmen, elektronik, hingga pertambangan.
    Prabowo diminta melakukan evaluasi agar pemerintahannya mengambil langkah nyata untuk atasi gelombang PHK hingga perkuat pengawasan ketenagakerjaan.
    “Kami berharap Presiden tidak tutup mata. Pemerintah harus berani melakukan perombakan, agar arah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar bisa mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” kata Said Iqbal.
    Catatan lain juga disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia.
    Mereka memberikan catatan terhadap sejumlah bidang, salah satunya terkait pemerataan pendidikan nasional, jaminan mutu kesehatan, dan soal janji 19 juta lapangan pekerjaan.
    Terkait pendidikan, Koordinator Nasional BEM PTMA Indonesia, Yogi Syahputra Alaydrus menilai bahwa tidak kunjung menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia.
    “Adanya standar pendidikan yang rendah, mahalnya biaya pendidikan, dan kurangnya akses pendidikan menjadi suatu pola yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kita,” ujar Yogi kepada Kompas.com.
    Kemudian terkait muju jaminan kesehatan yang dinilai tidak sinkron antara kebijakan dengan realitas yang ada. Terakhir soal janji 19 juta lapangan pekerjaan yang tak kunjung terealisasi.
    “Data menurut BPS menyatakan ada 7,28 juta orang kehilangan pekerjaan merupakan kebijakan distorsi yang harus kita tagih di pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Yogi.
    BEM PTMA Indonesia juga menyoroti kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya. Dari RUU Perampasan Aset hingga RUU Masyarakat Adat yang dilihat urgen justru tak kunjung dibahas oleh DPR.
    Sebaliknya, lembaga yang dipimpin oleh Puan Maharani itu begitu sigap membahas RUU Minerba, KUHAP, hingga RUU Kepariwisataan.
    “Kami dari BEM PTMA Indonesia mendesak Presiden Prabowo untuk menyurati biar segera DPR RI memproses dan mengesahkan RUU yang dibutuhkan masyarakat sebagai jalan ideal dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945,” ujar Yogi.
    Adapun pada satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, catatan-catatan yang ada akan menjadi bahan untuk perbaikan.
    “Tentu ketika ada catatan-catatan yang kita masih harus perbaiki, ya itu akan menjadi prioritas kita untuk terus disempurnakan,” ujar Prasetyo, Jumat (18/10/2025).
    Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintah adalah pihak yang mendengarkan kritik.
    “Masyarakat harus tahu bahwa dalam pemerintahan itu juga ada kritik-otokritik yang tujuannya untuk mengoptimalkan program pembangunan. Termasuk di dalam proses itu, kalau ada masukan, saran, data, atau kritikan,” ujar Qodari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sabtu, Samsat Keliling buka di delapan lokasi Detabek

    Sabtu, Samsat Keliling buka di delapan lokasi Detabek

    Jakarta (ANTARA) – Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) Keliling di 8 wilayah Depok, Tangerang, dan Bekasi (Detabek), pada Sabtu.

    Dalam Samsat Keliling masyarakat dapat mendapatkan sejumlah manfaat seperti, layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLLJ).

    Samsat keliling biasanya tersebar di beberapa daerah agar masyarakat mudah untuk menjangkau dan tak perlu untuk mendatangi kantor pusat.

    Berikut wilayah layanan Samsat Keliling di Jadetabek sesuai info akun X (dulu Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro:

    1. Kota Tangerang di Alun-Alun Cibodas dan Apartemen Ayodya Tangerang pukul 08.00-12.00 WIB

    2. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-11.30 WIB dan ITC BSD pukul 13.00-15.00 WIB

    3. Ciledug di halaman kantor Samsat dan Rukan Fresh Market Green Lake City pukul 09.00–12.00 WIB

    4. Ciputat di halaman kantor Samsat dan kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12. 00 WIB

    5. Kelapa Dua di halaman GTwon House pukul 08.00-12.00 WIB

    6. Kota Bekasi di kantor Kecamatan Bekasi Barat pukul 09.00-11.00 WIB

    7. Depok di halaman parkir Samsat Depok 08.00-12.00 WIB

    8. Cinere di kantor Kelurahan Bedahan pukul 08.00-11.30 WIB

    Masyarakat diminta membawa beberapa persyaratan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan anda, seperti KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi, pemohon juga tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Gerai Samsat Keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti plat nomor kendaraan pemohon harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPRD dan Ratusan Kader Ansor Banser Turun Jalan

    Ketua DPRD dan Ratusan Kader Ansor Banser Turun Jalan

    Gresik (beritajatim.com) – Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir bersama ratusan kader Ansor dan Banser turun ke jalan dalam aksi solidaritas bertajuk “Jaga Kyai, Jaga Negeri” yang digelar di Alun-Alun Kota Gresik, Jumat (17/10/2025).

    Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap salah satu stasiun televisi nasional yang dianggap melecehkan lembaga pesantren dan para ulama. Ratusan kader Nahdlatul Ulama (NU) kompak menyerukan pembelaan terhadap marwah pesantren sebagai benteng moral bangsa.

    Dalam orasinya, Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir menegaskan bahwa Gresik memiliki sejarah panjang sebagai kota santri, sehingga setiap bentuk penghinaan terhadap pesantren dan kyai merupakan luka bagi masyarakat Gresik.

    “Kami sadar bahwa Gresik adalah kota santri sejak dulu. Tidak ada warga Gresik yang tidak sakit hati atas adanya tayangan yang mendiskreditkan pesantren, ulama, dan kyai,” ujarnya.

    Meski demikian, Syahrul mengingatkan agar kemarahan dan kekecewaan tidak berujung pada tindakan melanggar hukum. “Kita harus berkepala dingin dalam merespons ini. Mari kita lawan dengan cara yang cerdik dan bermartabat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

    Politisi muda PKB itu juga menyerukan agar masyarakat NU dan para santri tetap fokus memperkuat peran pesantren dalam pembangunan nasional.

    “Atas nama DPRD Gresik, kami mengecam keras fitnah dan framing yang menyudutkan pesantren serta ulama. Mari kita lawan dengan narasi positif, memperkuat pesantren sebagai pilar pendidikan dan moral bangsa,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Gresik, Muhammad Ludfi Hambali, menyampaikan bahwa apel siaga ini merupakan ekspresi kekecewaan para santri terhadap tindakan pelecehan terhadap pesantren dan ulama.

    “Kami menyerukan agar izin siaran stasiun televisi yang dinilai melecehkan tersebut dicabut, serta meminta pemiliknya menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada publik, khususnya kepada para kyai dan pesantren,” pungkasnya. (dny/kun)

  • Kado dari Kemendag Atas Kerja Keras Toyota Indonesia

    Kado dari Kemendag Atas Kerja Keras Toyota Indonesia

    Jakarta

    Sesaat setelah merayakan 3 Juta unit ekspor kendaraan Toyota ke lebih dari 100 negara di berbagai belahan dunia. Pencapaian Toyota tersebut mendapat nilai positif dari Kementerian Perdagangan, Toyota Indonesia pun dianugerahkan penghargaan Primaniyarta Lifetime Achievement Award.

    Dalam siaran resmi yang diterima DetikOto dijelaskan, pencapaian ini tidak dapat diraih melalui proses singkat, namun membutuhkan kerja keras dan dedikasi panjang. Perjalanan membangun industri otomotif nasional dimulai Toyota Indonesia dari aktivitas import pada tahun 1970-an.

    Kemudian Toyota melakukan produksi dalam skala besar mulai dari mesin, komponen, dan kendaraan utuh, meningkatkan komponen lokal lebih dari 80% hingga menjadi basis produksi juga ekspor global kendaraan Internal Combustion Engine (ICE), serta beberapa model kendaraan elektrifikasi seperti Kijang Innova Hybrid Electrified Vehicles (HEV) dan Yaris Cross HEV.

    “Kami mengucapkan terimakasih atas Penghargaan Primaniyarta Lifetime Achievement Award yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Terimakasih kepada masyarakat Indonesia, konsumen dan pelanggan, jaringan penjualan, serta para pemangku kepentingan yang telah mendukung perkembangan industri otomotif dalam negeri sehingga dapat menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan kontributor positif bagi neraca perdagangan melalui kegiatan ekspor,” ujar Presiden Direktur PT TMMIN, Nandi Julyanto.

    PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang memiliki sejarah panjang dalam Pembangunan industri otomotif nasional, telah mendorong kinerja ekspor Indonesia sejak tahun 1987 dengan pengapalan perdana Kijang Generasi ketiga ke Brunei Darussalam hingga mengekspor kendaraan elektrifikasi berteknologi tinggi. Tepat pada Rabu, 15 Oktober 2025, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (RI) menyelenggarakan pegelaran ke-40 Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, mengusung tema “Discover’s Indonesia Excellence: Trade Beyond Boundaries.”

    Konsisten Tingkatkan Kinerja Ekspor, TMMIN Raih Penghargaan Primaniyarta untuk yang ke-12—Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam (kiri) bersama jajaran direksi TMMIN Yandri Pardomuan (tengah), dan Arif Mustofa (kanan) usai penyerahan penghargaan Primaniyarta Lifetime Achievement Award dari Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan kepada TMMIN, di booth Toyota pada pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di ICE BSD City Tangerang Banten, Rabu (15/10). Foto: dok. TMMIN

    Pada saat pembukaan TEI, Kementerian Perdagangan RI menganugerahkan Penghargaan Primaniyarta Lifetime Achievement Award kepada PT TMMIN atas kontribusi sebagai pelaku industri yang telah menunjukkan kontribusi berkelanjutan dalam mendorong ekspor nasional.

    PT TMMIN telah berpartisipasi di ajang TEI sejak tahun 2008 hingga saat ini, dan secara konsisten berupaya untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja ekspor. Tahun 2025, menandai kali ke-12 bagi PT TMMIN menerima penghargaan Primaniyarta.

    Parameter penilaian penghargaan Primaniyarta Kategori Lifetime Achievement Award diberikan kepada eksportir yang terus menerus membuktikan usahanya secara berkesinambungan berkontribusi terhadap ekspor Indonesia. Evaluasi Primaniyarta dilaksanakan dengan melihat semangat partisipasi dan peningkatan nilai ekspor.

    Sebagai Catalan, industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang menjadi tumpuan bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini menyumbang 18,98% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan berkontribusi sebesar 0,9% terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,03% pada tahun 2024.

    Industri otomotif juga berperan penting dalam penerimaan pajak, tidak hanya melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan secara nasional, tetapi juga melalui Pajak Daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang menurut Kementerian Dalam Negeri menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh terhadap fiskal daerah.

    Toyota made in Indonesia untuk Dunia

    Pada penyelenggaraan TEI 2025 ini, PT TMMIN menampilkan kendaraan Toyota yang dikonversi baik dari sisi utilitas maupun penampilannya, dengan melibatkan rantai pasok lokal dalam pengembangannya. Diantaranya, Kijang Innova Zenix Hybrid Tear Down dengan detail informasi mengenai kandungan lokal dan komposisi rantai pasok lokal tier 1 – 3 termasuk Industri Kecil & Menengah (IKM). Kemudian ada Toyota Rangga yang dikonversi menjadi kendaraan logistik Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian partisipasi aktif dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    PT TMMIN juga memperlihatkan produk-produk komponen, aksesoris Original Equipment Manufactur/OEM yang berkualitas. Dengan adanya berbagai inovasi model kendaraan baru baik ICE maupun elektrifikasi, ekspor komponen, mesin, maupun dies/jigs jika dari sisi utilitas, teknologi ramah lingkungan, serta daya saing yang tinggi, tentunya akan menambah potensi nilai ekspor dari produk otomotif karya anak bangsa. Keberadaan kendaraan ini menunjukkan kemampuan dan inovasi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, dalam merespon kebutuhan pasar domestik juga global yang semakin beragam.

    TMMIN Raih Primaniyarta Lifetime Achievement Award dari Pemerintah Indonesia — Menteri Perdagangan Budi Santoso (kiri) menyerahkan penghargaan Primaniyarta Lifetime Achievement Award dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan yang diterima oleh Vice President Director TMMIN Bob Azam (kanan) dalam acara pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di ICE BSD City Tangerang, Rabu (15/10). Foto: dok. TMMIN

    “Industri otomotif Indonesia telah tumbuh dan berkembang menjadi industri yang matang, melalui perjalanan panjang sejak era 1970-an dalam 7 tahap. Dimulai sebagai importir kendaraan, bertransformasi hingga akhirnya mampu memproduksi mesin, komponen, hingga kendaraan utuh dalam skala besar. Seiring berjalannya waktu, tingkat kandungan lokal terus meningkat, bahkan telah mencapai lebih dari 80%,” ujar Wakil Presiden Direktur PT TMMIN, Bob Azam.

    “Saat ini, Indonesia tidak hanya menjadi basis produksi kendaraan berbasis mesin ICE, namun juga kendaraan elektrifikasi untuk pasar domestik maupun ekspor. Transformasi ini menunjukkan bahwa proses produksi otomotif nasional telah mencapai level lebih tinggi – sebagai industri yang mampu menjalankan seluruh tahapan produksi, hingga menjadi produk akhir berdaya saing di pasar global,” Bob menambahkan.

    Berdasarkan data GAIKINDO, sepanjang Januari hingga September 2025 ekspor kendaraan utuh Toyota hasil produksi anak bangsa sebanyak 218.162 unit, atau sekitar 57% terhadap total ekspor industri otomotif nasional, yang mencapai 384.382 unit. Adapun model kendaraan primadona ekspor PT TMMIN diantaranya Kijang Innova (ICE dan HEV), Veloz, Fortuner, dan Yaris Cross (ICE dan HEV). Sementara itu, dua line up kendaraan elektrifikasi Toyota yaitu Kijang Innova Zenix HEV dan Yaris Cross HEV berkontribusi 7% terhadap total kinerja ekspor Toyota di kawasan Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika.

    (lth/din)

  • Kluivert "Out", Reaksi Istana, dan PSSI yang Diminta "Move On"
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 Oktober 2025

    Kluivert "Out", Reaksi Istana, dan PSSI yang Diminta "Move On" Nasional 17 Oktober 2025

    Kluivert “Out”, Reaksi Istana, dan PSSI yang Diminta “Move On”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, akhirnya terpental dari tim kepelatihan Timnas Indonesia setelah gagal membawa Skuad Garuda ke Piala Dunia 2026.
    Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Kluivert melalui mekanisme
    mutual termination
    .
    Dalam pernyataan resmi pada Kamis (15/10/2025), PSSI menjelaskan bahwa pemutusan kontrak dilakukan lebih cepat dari durasi kerja sama yang seharusnya berlangsung dua tahun.
    “Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerja sama berdurasi dua tahun,” tulis pernyataan resmi PSSI.
    PSSI menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari arah baru dalam pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional ke depan.
    PSSI menyampaikan apresiasi kepada Kluivert dan staf pelatih atas dedikasi selama bertugas bersama Skuad Garuda.
    “Setelah melalui diskusi yang terbuka dan penuh rasa saling menghormati, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama ini,” tulis PSSI.
    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Coach Patrick Kluivert dan timnya atas komitmen dan profesionalisme yang telah mereka tunjukkan. Semangat dan kehadiran mereka di Indonesia akan selalu dikenang dengan rasa hormat, dan kami mendoakan yang terbaik untuk langkah mereka selanjutnya,” lanjut pernyataan tersebut.
    Adapun Kluivert langsung pulang ke Belanda ketika Timnas kalah melawan Arab Saudi dan Irak pada ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026.
    Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyambut baik keputusan PSSI yang mengakhiri kerja sama dengan Patrick Kluivert dan jajaran tim kepelatihannya.
    “Setuju dengan langkah PSSI. Ini menjawab keresahan di masyarakat. Ayo move on, segera PSSI laksanakan peta jalan sepak bola nasional yang sudah dibuat,” ujar Lalu Hadrian saat dihubungi, Kamis.
    Menurut Lalu, keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat sekaligus menjawab keresahan publik atas performa tim nasional dalam beberapa laga terakhir.
    Dia menegaskan, Komisi X akan terus mengawal pelaksanaan peta jalan sepak bola nasional yang disusun PSSI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
    “Persiapkan timnas kita dengan baik. Tentunya kami di Komisi X terus akan kawal pelaksanaan peta jalan sepak bola nasional,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
    Terkait langkah ke depan, Lalu Hadrian menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI untuk menentukan pelatih baru yang dianggap paling tepat memimpin Skuad Garuda.
    “Semua keputusan ada di tangan PSSI. Silakan cari yang terbaik. Harapan kami, semoga PSSI bisa mendapatkan pelatih yang betul-betul mampu menjadikan timnas kita kekuatan yang luar biasa dan mampu menerjemahkan blueprint serta target-target yang sudah ditetapkan,” tutur Lalu.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memerintahkan PSSI untuk segera mencari pelatih Timnas Indonesia yang baru.
    Prasetyo menyebut, mereka semua tidak boleh patah arang imbas gagal melaju ke Piala Dunia 2026. “Tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert. Dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya,” ujar Prasetyo dalam keterangan videonya, Kamis.
    “Bagaimanapun kita tidak boleh patah arang,” imbuh dia.
    Prasetyo mengatakan, rakyat Indonesia harus terus yakin terhadap Timnas Indonesia.
    Dia memastikan pemerintah akan terus berusaha untuk memperbaiki kualitas Timnas Indonesia.
    “Sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk Timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud,” imbuh Prasetyo.
    Patrick Kluivert hanya memimpin Indonesia di delapan pertandingan sejak mulai menjabat pada Januari 2025 lalu menggenatikan Shin Tae Yong.
    Dari delapan pertandingan, ia hanya mampu mempersembahkan tiga kemenangan.
    Dua kemenangan diraih saat Indonesia menaklukkan Bahrain dan China dengan skor masing-masing 1-0 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
    Sementara satu kemenangan lainnya diperoleh dari laga persahabatan melawan China Taipei pada September 2025 yang berkesudahan dengan skor 6-0 untuk Indonesia.
    Selain itu, Kluivert juga sempat membawa Timnas Indonesia menahan imbang Lebanon 0-0 pada laga persahabatan, September lalu.
    Selama masa kepemimpinan Kluivert, Timnas Indonesia justru lebih sering menelan kekalahan, dua di antaranya adalah kekalahan telak 1-5 dari Australia dan 0-6 dari Jepang dalam laga tandang pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
    Anak asuh Kluivert juga menelan dua kekalahan pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak.
    Kekalahan dari dua tim Timur Tengah itu membuat langkah skuad Garuda terhenti untuk meraih mimpi lolos ke Piala Dunia pertama kalinya sejak Indonesia merdeka dan berujung pada dihentikannya kerja sama antara PSSI dan Kluivert.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR RI Dukung Langkah Presiden Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Tapi Ingatkan Syarat Ketat

    Anggota DPR RI Dukung Langkah Presiden Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Tapi Ingatkan Syarat Ketat

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa ekspatriat atau warga negara asing (WNA) kini dapat memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mengungkapkan bahwa regulasi yang sebelumnya mewajibkan pimpinan BUMN harus warga negara Indonesia (WNI) telah diubah agar pengelolaan BUMN selaras dengan standar bisnis internasional.

    “Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat,” ujar Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim memberikan dukungan dengan sejumlah catatan penting. Ia menegaskan bahwa penunjukan pimpinan asing di BUMN harus didasarkan pada keahlian dan profesionalisme, bukan sekadar pencitraan.

    “Selama penunjukan itu didasarkan pada keahlian, prestasi, dan kemampuan profesional, dengan catatan ketidaktersediaan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dari dalam negeri, tentu tidak masalah. Tapi kalau hanya sekadar sensasi, saya kira jangan dipaksakan,” ujar Rivqy, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur 4 yang meliputi Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang.

    Rivqy menekankan bahwa dukungan terhadap kebijakan tersebut tidak berarti tanpa pengawasan. Pemerintah, katanya, harus memastikan mekanisme kontrol, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.

    “Kita ingin BUMN kuat, mandiri, dan membawa maslahat bagi kemajuan bangsa. Jadi bukan semata globalisasi, tapi juga keberlanjutan manfaat ekonomi untuk rakyat Indonesia,” kata keponakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu.

    Ia menambahkan, BUMN merupakan lumbung ekonomi nasional yang harus dikelola secara profesional, berorientasi profit, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    “BUMN adalah tulang punggung ekonomi kita. Maka pengelolaannya harus berbasis profesionalisme. Jika dengan melibatkan tenaga profesional asing bisa mempercepat penguatan kinerja dan transfer pengetahuan, ya silakan saja,” tegasnya. [hen/ian]

  • Dari Importir Jadi Basis Produksi Global

    Dari Importir Jadi Basis Produksi Global

    Jakarta

    Industri otomotif Indonesia berkembang begitu pesat setelah lebih dari 50 tahun berkiprah. Dulu, kendaraan yang ada di Indonesia harus diimpor dari luar negeri. Sekarang, Indonesia menjadi basis produksi otomotif untuk dunia.

    PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) baru saja merayakan 3 juta unit ekspor kendaraan Toyota ke lebih dari 100 negara di berbagai belahan dunia. Pencapaian ini tidak dapat diraih melalui proses singkat, namun membutuhkan kerja keras dan dedikasi panjang.

    Perjalanan membangun industri otomotif nasional dimulai dari aktivitas impor di tahun 1970-an. Kini, industri otomotif Tanah Air sudah mampu memproduksi kendaraan yang berstandar global.

    “Industri otomotif Indonesia telah tumbuh dan berkembang menjadi industri yang matang, melalui perjalanan panjang sejak era 1970-an dalam 7 tahap. Dimulai sebagai importir kendaraan, bertransformasi hingga akhirnya mampu memproduksi mesin, komponen, hingga kendaraan utuh dalam skala besar,” kata Bob Azam Wakil Presiden Direktur PT TMMIN.

    Seiring berjalannya waktu, lanjut Bob, tingkat kandungan lokal terus meningkat. Bahkan sekarang tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mobil buatan Indonesia telah mencapai lebih dari 80 persen.

    “Saat ini, Indonesia tidak hanya menjadi basis produksi kendaraan berbasis mesin ICE, namun juga kendaraan elektrifikasi untuk pasar domestik maupun ekspor. Transformasi ini menunjukkan bahwa proses produksi otomotif nasional telah mencapai level lebih tinggi, sebagai industri yang mampu menjalankan seluruh tahapan produksi, hingga menjadi produk akhir berdaya saing di pasar global,” ujar Bob.

    Industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang menjadi tumpuan bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini menyumbang 18,98% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan berkontribusi sebesar 0,9% terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,03% pada tahun 2024.

    Industri otomotif juga berperan penting dalam penerimaan pajak. Tidak hanya melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan secara nasional, tetapi juga melalui Pajak Daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Menurut Kementerian Dalam Negeri, penerimaan pajak dari kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh terhadap fiskal daerah.

    “Terimakasih kepada masyarakat Indonesia, konsumen dan pelanggan, jaringan penjualan, serta para pemangku kepentingan yang telah mendukung perkembangan industri otomotif dalam negeri sehingga dapat menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan kontributor positif bagi neraca perdagangan melalui kegiatan ekspor,” ujar Nandi Julyanto Presiden Direktur PT TMMIN.

    Berdasarkan data GAIKINDO, sepanjang Januari hingga September 2025 ekspor kendaraan utuh Toyota hasil produksi anak bangsa sebanyak 218.162 unit. Ekspor mobil Toyota menguasai sekitar 57% terhadap total ekspor industri otomotif nasional, yang mencapai 384.382 unit.

    Adapun model kendaraan primadona ekspor PT TMMIN diantarany Kijang Innova (ICE dan HEV), Veloz, Fortuner, dan Yaris Cross (ICE dan HEV). Sementara itu, dua line up kendaraan elektrifikasi Toyota yaitu Kijang Innova Zenix HEV dan Yaris Cross HEV berkontribusi 7% terhadap total kinerja ekspor Toyota di kawasan Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika.

    Berikut daftar mobil Toyota buatan Indonesia yang mendunia:

    Ekspor Toyota Januari-September 2025Tipe SUV (Fortuner, Rush, Raize): 79.558 unitTipe MPV (Kijang Innova, Kijang Innova Zenix, Avanza, Town/Lite Ace, Veloz): 75.523 unitTipe Sedan, Hatchback, LCGC (Agya, Yaris Cross): 47.333 unitTipe Kijang Innova Zenix Hybrid: 9.269 unitTipe Yaris Cross Hybrid: 6.479 unit.

    (rgr/lth)

  • Ini Arahan Istana Usai Patrick Kluivert Tak Latih Timnas Indonesia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 Oktober 2025

    Ini Arahan Istana Usai Patrick Kluivert Tak Latih Timnas Indonesia Nasional 16 Oktober 2025

    Ini Arahan Istana Usai Patrick Kluivert Tak Latih Timnas Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) angkat bicara usai Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mengakhiri kerja sama dengan Patrick Kluivert.
    Kini, Patrick Kluivert resmi tak lagi menangani tim nasional (Timnas) usai gagal mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
    Prasetyo pun meminta PSSI yang dipimpin Erick Thohir untuk segera mencari pelatih Timnas Indonesia yang baru.
    Menurutnya, kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko tidak boleh membuat patah semangat Timnas.
    “Tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert. Dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya,” ujar Prasetyo, dalam keterangan videonya, Kamis (16/10/2025).
    Di samping itu, ia meminta masyarakat Indonesia tetap yakin kepada Timnas. Pemerintah sendiri disebutnya akan terus memperbaiki sepak bola nasional.
    Pada saatnya, pemerintah dapat mewujudkan mimpi 287 juta rakyat Indonesia yang ingin melihat Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia.
    “Sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk Timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud,” ujar Prasetyo.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyerahkan keputusan soal pelatih baru Timnas Indonesia kepada PSSI.
    Hal itu disampaikannya usai PSSI memecat Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala Timnas Indonesia, setelah gagal mengantarkan negara ini lolos Piala Dunia 2026.
    “Harapan kami, semoga PSSI bisa mendapatkan pelatih yang betul-betul mampu menjadikan timnas kita kekuatan yang luar biasa dan mampu menerjemahkan blueprint serta target-target yang sudah ditetapkan,” ujar Lalu saat dihubungi, Kamis (16/10/2025).
    Ia sendiri setuju dengan langkah PSSI yang memecat Patrick Kluivert dari posisi pelatih Timnas Indonesia.
    Setelah gagal membawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, publik terus menyuarakan agar eks pemain Barcelona itu hengkang.
    “Setuju dengan langkah PSSI. Ini menjawab keresahan di masyarakat. Ayo move on, segera PSSI laksanakan peta jalan sepak bola nasional yang sudah dibuat,” ujar Lalu.
    Kini, PSSI serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) perlu menyiapkan langkah persiapan untuk masa depan Timnas Indonesia.
    “Persiapkan timnas kita dengan baik. Tentunya kami di Komisi X terus akan kawal pelaksanaan peta jalan sepak bola nasional,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
    Diketahui, PSSI resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, yang sebelumnya memimpin tim kepelatihan Timnas Indonesia.
    Keputusan ini diambil melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama antara kedua pihak.
    PSSI menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari arah baru dalam pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional ke depan.
    Dengan demikian, Patrick Kluivert dan timnya tidak lagi menangani Timnas Indonesia senior, U-23, maupun U-20.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.