Xcloud.id

partai: PKB

  • Judi Online Dinyatakan sebagai Bencana Nasional, Sebanyak 8,8 Juta Orang Jadi Korban

    Judi Online Dinyatakan sebagai Bencana Nasional, Sebanyak 8,8 Juta Orang Jadi Korban

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Judi online kini sudah masuk kategori bencana sosial. Sebab, sebanyak 8,8 juta warga Indonesia telah menjadi korban praktik haram tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    “Saya sampai pada kesimpulan hari ini judi online masuk pada tahap bencana sosial yang telah melibatkan tidak kurang dari 8,8 juta bangsa Indonesia yang menjadi korban dan pelaku terjerat dalam judi online ini,” ujar Cak Imin.

    Rinciannya, sebanyak 80 persen warga terkategori ekonomi bawah dan menengah. Data tersebut diperoleh dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan.

    Ketua Umum PKB ini mengingatkan agar semua pihak harus terlibat pemberantasan judi online. Dia akan mengajak semua kementerian untuk bahu-membahu mengatasi judi online ini.

    “Saya mengajak seluruh pihak ayo kita bahu-membahu mengatasi ini dan Presiden Pak Prabowo mengamanatkan kepada saya dan seluruh anggota kabinet untuk bahu-membahu mengatasi persoalan judi online ini,” pungkasnya. (bs-sam/fajar)

  • Cak Imin Dukung Kemenag Bentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren – Page 3

    Cak Imin Dukung Kemenag Bentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus Imin, mendukung penuh Kementerian Agama (Kemenag) membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Menurut dia, hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi dan kemajuan lembaga pesantren di Indonesia.

    “Saya tentu mendukung penuh kebijakan itu (membentuk Dirjen Pondok Pesantren). Pesantren mulai tahun 2019 yang lalu sudah punya payung hukum sendiri, yaitu UU Pesantren. Jadi sudah seyogyanya dikelola khusus oleh Dirjen,” kata Gus Imin di Jakarta, seperti dikutip dari siaran pers Jumat (15/11/2024).

    Menko Pemberdayaan Masyarakat tersebut menyatakan, UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah bentuk rekognisi Negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka.

    “Karena itu sudah sepatutnya pesantren-pesantren kita ini diayomi dengan lebih serius oleh negara,” ujar Gus Imin.

    Tidak hanya rekognisi, Gus Imin menambahkan, UU tentang Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren. Sebab, begitu besar kontribusi pesantren bagi tumbuh kembang generasi muda yang unggul dan berakhlak.

    “Jadi bukan cuma karena jumlahnya yang banyak, sampai 28 ribu lebih, tapi faktanya Pesantren ini menjadi lembaga pendidikan yang bagus, kontribusinya juga luar biasa mencetak generasi-generasi unggul dan berakhlak,” jelas dia.

     

    Cara Pesantren Manfaatkan Multimedia Saat Pandemi Covid-19

  • Paksa Menggonggong Siswa, Kini Ivan Dapat Balasannya, Gus Umar: Mamam Tuh Penjara

    Paksa Menggonggong Siswa, Kini Ivan Dapat Balasannya, Gus Umar: Mamam Tuh Penjara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, memberikan tanggapan pedas setelah pengusaha Ivan Sugianto ditangkap polisi.

    Ivan sebelumnya viral karena memaksa siswa SMA untuk bersujud dan menggonggong seperti anjing.

    Melalui unggahannya di media sosial (Medsos), Umar menyindir Ivan yang kini harus mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

    “Akhirnya si Ivan pakai baju shopeee (baju tahanan berwarna oranye),” ujar Gus Umar, sapaannya, dalam keterangannya di aplikasi X @UmarSyadatHsb__ (14/11/2024).

    Tidak terima dengan perlakuan tidak terpujinya, Gus Umar juga menambahkan komentar tajam terhadap perilaku Ivan.

    “Mamam tuh penjara. Makanya jangan arogan,” tandasnya.

    Kasus Ivan Sugianto menuai perhatian publik setelah video aksinya terhadap siswa SMA menjadi viral, memicu kecaman dari berbagai kalangan. Kini, Ivan harus menghadapi proses hukum atas tindakannya tersebut.

    Sebelumnya diketahui, Pengusaha Ivan Sugianto, yang viral karena memaksa siswa SMA untuk bersujud dan menggonggong, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

    Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, mengungkapkan bahwa Ivan ditangkap di Bandara Internasional Juanda pada Kamis (14/11) sekitar pukul 16.00 WIB.

    “Saudara satu (Ivan) sudah dinyatakan sebagai tersangka,” kata Dirmanto.

    Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan kepolisian dan satgas pengamanan bandara.

    Setibanya di Mapolrestabes Surabaya, Ivan digelandang ke gedung Unit PPA dan Jatanras oleh sejumlah penyidik.

    Dalam fotonya yang beredar ia tampak mengenakan kemeja putih bergaris, dengan wajah tertutup masker.

  • 7 Survei Litbang Kompas Pilkada Jatim 2024: Elektabilitas Luluk Tertinggal, gara-gara Mesin Partai Mandek? Surabaya

    7 Survei Litbang Kompas Pilkada Jatim 2024: Elektabilitas Luluk Tertinggal, gara-gara Mesin Partai Mandek? Surabaya

    Survei Litbang Kompas Pilkada Jatim 2024: Elektabilitas Luluk Tertinggal, gara-gara Mesin Partai Mandek?
    Editor
    KOMPAS.com –
    Survei Litbang Kompas Pilkada Jawa Timur (Jatim) menunjukkan bahwa pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, unggul dari dua kontestan lainnya.
    Menggunakan pertanyaan pertutup, sebanyak 52,5 persen responden memilih paslon nomor urut 2 itu.
    Adapun paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, dipilih 20,9 persen responden.
    Sedangkan, paslon nomor urut 1,
    Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim
    , dipilih 3,8 persen reponden.
    Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu mengatakan, tertinggal jauhnya elektabilitas Luluk-Lukmanul dengan dua paslon lain cenderung dipengaruhi faktor ketokohan.
    “Mesin partai ekfektif, tapi kalau calon tidak begitu populer, orang enggak merasa kenal dengan orang itu, ya cenderung akan menghindari memilih,” ujarnya kepada
    Kompas.com
    dalam
    Obrolan News Room,
    Jumat (15/11/2024).
    Luluk-Lukmanul diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, dalam pilkada, figur tokoh lebih menonjol dibanding partai-partai pengusungnya.
    “Sosok yang kemudian sangat memengaruhi pemilih. Memengaruhi itu bisa dalam popularitas, rekam jejak,” ucapnya.
    Ia mengibaratkan alasan pemilih mencoblos calon tertentu seperti memilih jodoh.
    “Ini kan teori sederhana, kamu kenal, kamu sayang, kamu milih. Kalau enggak kenal, apalagi bisa meyanyangi, milih pun enggak mungkin,” ungkapnya.
    Karena tak mengenal sosok tersebut, pemilih PKB goyah, sehingga cenderung beralih ke calon yang diusung parpol lain.
    Jika dibandingkan dengan Khofifah-Emil, paslon petahana itu lebih dikenal publik karena memiliki modal sosial sebagai gubernur-wakil gubernur Jatim selama lima tahun.
    “PKB belum (mengambil) keputusan pada saat itu untuk mencalonkan siapa.
    Luluk-Lukman
    hadir di
    last minute
    ,” tuturnya.
    Khofifah-Emil telah berada di garis start, sementara Luluk-Lukmanul belum.
    “Sementara yang baru mulai,
    social capital
    -nya belum kelihatan. Dia harus bertarung dengan pasangan petahana dengan durasi waktu yang relatif sempit,” jelas Yohan.
    Sebagai informasi, survei ini berlangsung pada 2-7 November 2024 melalui wawancara tatap muka. Survei ini melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jatim.
    Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen,
    margin of error
    penelitian +/- 3,46 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
    Survei
    Pilkada Jatim
    2024 ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejaksaan Agung Periksa Istri Edward Tannur untuk Tersangka Zarof Ricar

    Kejaksaan Agung Periksa Istri Edward Tannur untuk Tersangka Zarof Ricar

    Jakarta (beritajatim.com) – Kejaksaan Agung memeriksa Meirizka Widjaja (MW) terkait penyidikan perkara pemufakatan jahat tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi dalam penanganan perkara Terpidana Ronald Tannur tahun 2023 sampai 2024.

    Istri mantan Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edward Tannur itu diperiksa untuk tersangka Zarof Ricar (ZR) yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA).

    “Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 1 (satu) orang saksi,” kata JAM Pidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, Kamis (14/11/2024).

    Menurutnya, saksi yang diperiksa berinisial MW selaku Ibu Terpidana Ronald Tannur untuk pemeriksaan terhadap Tersangka ZR dkk. “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujarnya.

    Sebelumya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Meirizka Widjaja (MW), ibu dari Terpidana Ronald Tannur sebagai tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi (suap dan/atau gratifikasi) dalam penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya.

    Penetapan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-63/F.2/Fd.2/11/2024 tanggal 4 November 2024.

    Dia diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 6 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

    Meirizka pun langsung ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

    Sementara, selain terseret dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tannur, Zarof Ricar turut diduga menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara lainnya.

    Saat melakukan penggeledahan di rumah Zarof yang berlokasi di Senayan, Jakarta Selatan, penyidik Kejaksaan melakukan penyitaan barang bukti berupa uang yang dikonversi ke rupiah mencapai Rp 920 miliar dan logam mulia yakni emas batangan seberat 51 Kg.

    Penyidik menemukan uang dalam mata uang asing sebanyak SGD 74.494.427; dalam bentuk USD 1.897.362; EUR 71.200; dan HKD 483.320. Sedang mata uang rupiah sebanyak Rp5.725.075.000.

    Kemudian ditemukan logam mulia yaitu jenis emas Fine Gold 999.9 kepingan 100 gram sebanyak 449 buah dan logam mulia emas Antam kepingan 100 gram sebanyak 20 buah sehingga total logam mulia jenis emas antam seberat 46,9 kg.

    Satu buah dompet warna pink ditemukan 12 (dua belas) keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 100 gram; satu keping emas logam mulia PT Antam dengan berat 50 gram; serta satu buah dompet pink garis yang berisikan 7 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 100 gram dan 3 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 50 gram.

    Kemudian 1 (satu) dompet warna hitam berisikan 1 keping emas logam mulia PT Antam dengan berat 1 kg kode JR599; 1 (satu) buah plastik warna abu-abu berisikan 10 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 100 gram; 3 (tiga) lembar certificate diamond NPNEN ISO/IEC17025; 3 (tiga) lembar kwitansi toko emas mulia. [hen/suf]

  • Tak Kena Pajak Progresif, Banyak Kendaraan Pribadi Pakai Nama Perusahaan

    Tak Kena Pajak Progresif, Banyak Kendaraan Pribadi Pakai Nama Perusahaan

    Jakarta –

    Pajak progresif untuk kendaraan atas nama perusahaan di Jakarta dibebaskan. Dengan begitu, diprediksi makin banyak orang beli mobil pakai atas nama perusahaan.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memberlakukan skema pajak progresif terbaru. Namun khusus untuk pajak progresif kendaraan atas nama badan atau perusahaan justru dibebaskan. Berdasarkan pasal 7 ayat (3) Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024, tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2 persen dan tidak dikenakan pajak progresif.

    “Kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh Badan dikenakan tarif tunggal yakni sebesar 2% (dua persen) dan tidak dikenakan tarif pajak progresif, hal ini dimaksudkan sebagai dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pelaku usaha,” demikian dikutip dari lampiran penjelasan Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024.

    Pembebasan pajak progresif untuk kendaraan atas nama perusahaan ini diprediksi akan membuat pembeli kendaraan memanfaatkan hal itu. Kendaraan atas nama perusahaan pun makin banyak. Terlebih pajak progresif kendaraan atas nama orang pribadi masih dikenakan tergantung jumlah kendaraan yang dimiliki.

    “Ya iya akhirnya pada pakai atas nama perusahaan, bikin PT kan cuma Rp 4 juta, pas dikasih tilang nama PT,” tutur Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus saat dihubungi detikOto.

    Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya juga banyak pemilik kendaraan mendaftarkan kendaraannya atas nama perusahaan. Tujuannya tak lain adalah menghindari pajak progresif atas nama pribadi.

    Yusri pada kesempatan sebelumnya pernah mengungkap 95 persen mobil mewah di Indonesia menggunakan nama perusahaan supaya pajaknya kecil. Sebagai perbandingan, mengacu pada aturan baru sesuai Pasal 7 Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024, tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) khusus kendaraan kedua sampai kelima naik dari aturan sebelumnya. Sementara itu, untuk kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya ditetapkan hanya sebesar 6 persen.

    Berikut rincian tarif PKB kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi dalam aturan terbaru yang akan diterapkan pada 5 Januari 2025:

    a. 2% (dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama;

    b. 3% (tiga persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua;

    c. 4% (empat persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga;

    d. 5% (lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat; dan

    e. 6% (enam persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya.

    (dry/rgr)

  • Kemenhub tekankan uji KIR kendaraan guna mitigasi kecelakaan

    Kemenhub tekankan uji KIR kendaraan guna mitigasi kecelakaan

    bertujuan untuk memastikan kendaraan layak jalan sehingga dapat meminimalkan risiko kecelakaan akibat masalah teknisJakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menekankan pentingnya dilakukan pengujian kendaraan bermotor (PKB) atau KIR kendaraan secara berkala demi mencegah atau memitigasi terjadinya kecelakaan lalu lintas selama perjalanan.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin mengatakan regulasi dan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor di Indonesia telah diatur melalui beberapa peraturan, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

    “Uji berkala, sering disebut KIR, bertujuan untuk memastikan kendaraan layak jalan sehingga dapat meminimalkan risiko kecelakaan akibat masalah teknis,” kata Risyapudin dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa kendaraan angkutan umum dan barang, termasuk truk, diwajibkan menjalani uji berkala setiap enam bulan sekali. Hal ini bertujuan agar kondisi teknis kendaraan selalu dalam keadaan prima, termasuk pemeriksaan pada rem, lampu, sistem kemudi dan muatan.

    Ia menyebutkan prosedur dan standar uji berkala mencakup beberapa aspek utama, seperti kondisi sasis, sistem pengereman, suspensi, ban, emisi gas buang, lampu penerangan dan klakson.

    “Standar ini bertujuan untuk memastikan keselamatan pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

    Ia menerangkan pelaksanaan uji berkala dilakukan oleh Dinas Perhubungan di tingkat kota atau kabupaten melalui Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB). Proses ini melibatkan pemeriksaan teknis dan administrasi, dan kendaraan yang lulus uji akan mendapat stiker lulus uji sebagai tanda layak jalan.

    Baca juga: Kemenhub ungkap langkah tindak lanjut sikapi kecelakaan Tol Cipularang

    Baca juga: Kemenhub dalami penyebab kecelakaan truk di ruas Tol Purbaleunyi

    Risyapudin menegaskan kendaraan yang tidak melakukan uji berkala atau tidak lulus uji berkala dapat dikenakan sanksi berupa denda dan penahanan operasional kendaraan. Sanksi itu tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Meski begitu, dia mengaku terdapat tantangan dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor pertama, adanya dugaan pemalsuan atau manipulasi KIR.

    “Ada kasus di mana pemilik kendaraan melakukan pemalsuan dokumen KIR atau manipulasi hasil uji agar kendaraan yang seharusnya tidak layak tetap bisa beroperasi,” jelasnya.

    Kedua, keterbatasan fasilitas uji. Pasalnya di beberapa daerah, fasilitas dan alat uji dinilai masih terbatas atau tidak memenuhi standar yang diperlukan. Hal ini mengakibatkan uji berkala kurang optimal dalam menjamin kelayakan jalan.

    Ketiga, adalah tidak semua pemilik kendaraan melakukan uji berkala sesuai jadwal. Beberapa bahkan menghindari uji berkala untuk mengurangi biaya operasional, terutama pada kendaraan-kendaraan tua yang rawan mengalami kerusakan.

    Namun, Risyapudin menegaskan bahwa pihaknya tetap terus berupaya meningkatkan uji berkala melalui sistem digitalisasi dan pengawasan ketat hingga sosialisasi.

    Dari sisi digitalisasi, Pemerintah saat ini mendorong digitalisasi dalam sistem pengujian, seperti e-KIR atau pengujian berbasis elektronik, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi manipulasi data.

    Sedangkan, dari sisi peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan uji berkala juga dirangkaikan dengan sosialisasi kepada pemilik kendaraan tentang pentingnya KIR untuk keselamatan.

    “Dengan penerapan yang baik, uji berkala dapat menjadi langkah preventif yang efektif untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor teknis kendaraan,” kata Risyapudin.

    Baca juga: Legislator minta Kemenhub berbenah atasi tingginya kecelakaan di tolBaca juga: Kemenhub siapkan alternatif angkutan laut dari erupsi Gunung Lewotobi

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mensos Gus Ipul Pastikan Setop Bansos Jelang Pilkada 2024

    Mensos Gus Ipul Pastikan Setop Bansos Jelang Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul akan menghentikan penyaluran bantuan sosial alias bansos hingga hari pencoblosan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada 2024.

    Gus Ipul mengatakan pihaknya akan mengikuti Kemendagri terkait kebijakan tersebut. Hal ini dia sampaikan seusai rapat dengan komisi VIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11/2024).

    “Kita ikuti Mendagri lah ya. Kita kan ikuti Mendagri, ya, kan. Memang tadi ada aspirasi juga, kita nggak, kita pencairan sebagaimana mestinya lah. Memang ini waktunya salur tapi kalau memang ada surat itu ya kita akan ikuti apa yang menjadi arahan dari Kemendagri,” ujarnya kepada wartawan.

    Akan tetapi, Gus Ipul mengaku belum tahu pasti terkait jadwal pencairan bansos pada jangka waktu hingga 27 November mendatang. Namun, dia menegaskan akan mengikuti kebijakan Kemendagri dan akan mengonfirmasi langsung dengan Mendagri Tito Karnavian.

    “Saya juga belum tahu, tapi saya baru dengar sekarang. Saya akan ikuti kalau itu memang menjadi keputusan Menteri Dalam Negeri ya kita akan ikuti. Nanti saya akan coba mengkonfirmasi ke Pak Tito,” tuturnya.

    Politikus PKB ini turut mengemukakan jika memang nantinya surat edaran terkait kebijakan itu sudah terbit dari Kemendagri, tak hanya bansos dari pemerintah daerah yang berhenti, tetapi juga dari kementerian/lembaga. Gus Ipul menerangkan karena surat edaran ini berlaku untuk semua.

    Adapun, dia berpendapat mengenai kebijakan pemberhentian bansos menjelang Pilkada ini lebih baik disambut baik saja, karena kemungkinan untuk menghindari kontroversi.

    “Ya mungkin ini untuk menghindaei kontroversi, bisa jadi. Semua tenang. Ini disambut baik saja lah sekarang gitu ya, kita sambut baik aja,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyetujui usulan Komisi II DPR RI terkait pemberhentian bantuan sosial (bansos) hingga hari H pencoblosan Pilkada Serentak atau 27 November 2024. 

    Hal ini dia sampaikan dalam rapat bersama dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11/2024). 

    Tito mengemukakan bahwa setelah pihaknya menyetujui usulan itu, saat ini hanya tinggal mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut. 

    “Dan surat edaran Pak yang kemarin diminta, kami setuju. Kemarin Pak Bima Arya menyampaikan [Wamendagri] bahwa teman-teman komisi II minta agar distribusi bansos untuk ditunda sampai dengan Pilkada. Kami setuju pak, setuju sekali,” ujarnya dalam rapat.

  • Hari Ini, Polda Metro Jaya Buka Layanan Samsat Keliling di 14 Lokasi Se-Jadetabek

    Hari Ini, Polda Metro Jaya Buka Layanan Samsat Keliling di 14 Lokasi Se-Jadetabek

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan Samsat Keliling untuk memudahkan warga dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Rabu (13/11/2024).

    Informasi ini diumumkan melalui akun X (dahulu Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, yang menginformasikan 14 lokasi Samsat Keliling di wilayah Jadetabek sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng, pukul 08.00-14.00 WIB.

    2. Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Halaman Parkir Itali Mal Artha Gading, pukul 08.00-14.00 WIB.

    3. Jakarta Barat: Mal Ciputra, pukul 08.00-14.00 WIB.

    4. Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat Jakarta Selatan, pukul 09.00-15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran, pukul 09.00-15.00 WIB.

    5. Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat Jakarta Timur, pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati, pukul 08.00-14.00 WIB.

    6. Kota Tangerang: Ex City Mal Nambo Jaya dan Parkiran Busway Foodmosphere, pukul 08.00-14.00 WIB.

    7. Ciledug: Ruko Azores Perum Banjar Cipondoh dan Rukan Fresh Market Green Lake City Ketapang Cipondoh, pukul 09.00-12.00 WIB.

    8. Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong, pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD, pukul 16.00-19.00 WIB.

    9. Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung dan Pasar Gintung Ciputat Timur, pukul 09.00-12.00 WIB.

    10. Kelapa Dua: Pasar Modern Intermoda Cisauk dan Hal G Town Square Gading, pukul 08.00-14.00 WIB.

    11. Kota Bekasi: Kantor Kelurahan Teluk Pucung, pukul 08.00-13.30 WIB.

    12. Kabupaten Bekasi: Ruko Robson Lippo Cikarang, pukul 09.00-12.00 WIB.

    13. Depok: Halaman parkir Samsat Depok, pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kecamatan Tajurhalang, pukul 08.00-12.00 WIB.

    14. Cinere: Halaman Pasir Putih Sawangan, pukul 08.00-11.00 WIB.

    Warga yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat Keliling diminta untuk membawa dokumen-dokumen penting, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya. 

    Perlu dicatat bahwa layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) atau penggantian pelat nomor kendaraan, pemilik kendaraan tetap harus mengunjungi kantor Samsat terdekat.

  • PKB dan kiai Jateng ajak lawan hoaks yang serang Luthfi

    PKB dan kiai Jateng ajak lawan hoaks yang serang Luthfi

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pilgub Jawa Tengah 2024

    PKB dan kiai Jateng ajak lawan hoaks yang serang Luthfi – Yasin
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 November 2024 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan para kiai melakukan perlawanan atas hoaks yang menyerang Cagub Ahmad Luthfi dan Cawagub Taj Yasin Maimoen. Jamaah dan para kader partai diminta tak membuka media sosial (Medsos) hingga coblosan Pilgub usai.

    Ketua DPW PKB Jateng, KH Yusuf Chudlori mengatakan, saat ini tinggal 16 hari menuju hari H pemungutan suara pada 27 November 2024. Biasanya, jika mendekati waktu pemungutan suara maka akan banyak kabar hoaks bermunculan.

    “Mendekati hari H pasti banyak angin isu hoaks. Banyak kabar hoaks serang Pak Luthfi. Tidak perlu digagas. Rak sah kakean dolanan medsos hari-hari ini,” katanya di acara Roadshow Ketua DPW PKB Jateng Gus Yusuf “Nderek Kyai Sesarengan Milih Luthfi – Yasin” di Gedung Korpri Slawi Kabupaten Tegal, Senin 11 November 2024.

    Ia menganalisa ada dua alasan mengapa Pak Luthfi diserang kabar hoaks. Pertama, orang-orang dibelakang layar yang menghembuskan hoaks tidak memiliki bahan kampanye lagi, sehingga bingung mau melakukan apa.

    Kedua, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan popularitas maupun elektabilitas Cagub nomor urut 2 tersebut. Maka jalan yang diambil adalah menjatuhkan dengan isu-isu ngawur yang tidak ada kebenarannya.

    “Mereka yang melempar isu hoaks, tanda mereka tidak mampu. Tidak punya bahan kampanye,” ujar Gus Yusuf.

    Daripada membuka medsos, lanjut Pengasuh Ponpes API Tegalrejo Magelang ini, kader dan kiai diminta aktif turun ke masyarakat. Ia berpesan agar pendukung paslon 02 tidak jumawa. Mereka harus menjaga suara keluarga, tetangga RT dan RW, jamaah, santri untuk nyoblos Luthfi-Yasin.

    Ketua DPC PKB Kabupaten Tegal, Abdul Aziz juga berpesan hal yang sama pada pengurus struktural dan kader partai. Tidak perlu mempedulikan medsos namun harus turun ke lapangan.

    “Kuatkan basis-basis suara. Kita akan keliling di 18 kecamatan,” kata Aziz.

    Sementara itu, Cagub Ahmad Luthfi mengatakan, dia dan Cawagub Taj Yasin Maimoen telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto maupun mantan presiden Joko Widodo. Ia berkomitmen bahwa kebijakan maupun program yang dijalankan linier dengan pemerintah pusat.

    Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa pihaknya akan menjalankan program memajukan pesantren. Ia tidak rela jika guru-guru madrasah diniyah hanya mendapatkan insentif Rp 100 ribu sebulan. Maka, dirinya bersama Cawagub Taj Yasin Maimoen bakal fokus membangun pendidikan dan pesantren.

    Acara itu sendiri dihadiri ribuan kader PKB, kiai, muslimat yang siap memenangkan Luthfi-Yasin di Pilgub Jateng 2024.

    Sumber : Elshinta.Com