Xcloud.id

partai: PKB

  • Anggota Komisi XI DPR Kritik Keras Apple karena Raup Keuntungan Besar, tetapi Minim Kontribusi

    Anggota Komisi XI DPR Kritik Keras Apple karena Raup Keuntungan Besar, tetapi Minim Kontribusi

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR mengkritik keras Apple atas ketidakseimbangan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Meski meraih pendapatan lebih dari Rp 30 triliun di Indonesia, perusahaan teknologi asal AS ini belum memenuhi total komitmen investasinya. 

    Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hanif Dhakiri mengungkapkan, berdasarkan audit, Apple harus memenuhi kurang lebih Rp 300 miliar lagi dari total komitmen investasi sebesar Rp 1,7 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut jauh dari proporsional untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional.

    “Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal keadilan. Dengan pendapatan sebesar itu, Apple seharusnya memberikan kontribusi nyata yang sebanding untuk mendukung pembangunan ekosistem teknologi dan digital di Indonesia,” ujar Hanif kepada wartawan, Minggu (17/11/2024).

    Hanif mengatakan, kontribusi Apple yang minim menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara tempat mereka meraup keuntungan besar. Oleh sebab itu, Hanif mendorong pemerintah untuk memanggil Apple secara resmi untuk memberikan penjelasan mengenai ketimpangan ini.

    “Mengkaji ulang insentif dan kebijakan investasi asing, agar perusahaan yang mendulang keuntungan besar di Indonesia diwajibkan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan,” tandas dia.

    Hanif juga mendorong menyusun regulasi yang mendorong redistribusi ekonomi, seperti peningkatan local content requirement (TKDN) untuk produk yang dipasarkan di Indonesia. Hanif mengatakan, Komisi XI DPR berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, bukan sekadar keuntungan bagi perusahaan global.

    “Jika Apple tidak segera merealisasikan komitmennya, bahkan memperbesar kontribusinya, maka pemerintah harus mempertimbangkan langkah tegas, termasuk evaluasi regulasi perdagangan dan investasi untuk perusahaan asing,” pungkas Hanif.

  • Pimpinan Komisi XI Kecam Ketidakseimbangan Kontribusi Apple terhadap Perekonomian Indonesia

    Pimpinan Komisi XI Kecam Ketidakseimbangan Kontribusi Apple terhadap Perekonomian Indonesia

    Jakarta: Wakil Ketua Komisi XI DPR Muhammad Hanif Dhakiri mengecam ketidakseimbangan kontribusi Apple terhadap perekonomian Indonesia. Meski meraih pendapatan lebih dari Rp30 triliun di Indonesia, perusahaan teknologi asal AS ini belum memenuhi total komitmen investasinya. 
     
    Berdasarkan audit, Apple harus memenuhi kurang lebih sebesar Rp300 miliar lagi dari total komitmen investasinya yakni sebesar Rp1,7 triliun. Angka itu kata Hanif, jauh dari proporsional untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional.
     
    “Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan. Dengan pendapatan sebesar itu, Apple seharusnya memberikan kontribusi nyata yang sebanding untuk mendukung pembangunan ekosistem teknologi dan digital di Indonesia,” tegas anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Sabtu, 16 November 2024.
    Hanif menilai kontribusi Apple yang minim menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara tempat mereka meraup keuntungan besar. Pemerintah diminta lebih tegas dengan memanggil Apple secara resmi untuk memberikan penjelasan mengenai ketimpangan ini.
     
     

    Kemudian, dia mendorong pemerintah mengkaji ulang insentif dan kebijakan investasi asing, agar perusahaan yang mendulang keuntungan besar di Indonesia diwajibkan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan. Lalu, menyusun regulasi yang mendorong redistribusi ekonomi, seperti peningkatan local content requirement (TKDN) untuk produk yang dipasarkan di Indonesia.
     
    “Jika Apple tidak segera merealisasikan komitmennya, bahkan memperbesar kontribusinya, pemerintah harus mempertimbangkan langkah tegas, termasuk evaluasi regulasi perdagangan dan investasi untuk perusahaan asing,” ujar eks Menteri Tenaga Kerja 2014-2019 itu.

    Dia menegaskan Komisi XI DPR berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, bukan sekadar keuntungan bagi perusahaan global.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MBM)

  • PDIP Ungkap Anies Masuk Bursa Cagub DKI Sejak Awal: Putusan MK Ubah Peta

    PDIP Ungkap Anies Masuk Bursa Cagub DKI Sejak Awal: Putusan MK Ubah Peta

    Jakarta –

    Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, mengatakan jika eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak awal masuk sebagai kandidat yang akan diusung oleh partainya untuk Pilkada. Ia menyebut pertimbangan terhadap Anies sudah ada sejak Juni 2024, sebelum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditugaskan sebagai pengurus partai di 5 Juli tahun ini.

    Hal tersebut disampaikan Basarah menyikapi kabar Ahok yang menyebut PDIP tak pernah memasukkan nama Anies sebagai kandidat. Basarah justru mengungkap adanya komunikasi dengan PKB untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta.

    “Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDI Perjuangan untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDI Perjuangan dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,” kata Ahmad Basarah dalam keterangannya, Minggu (17/11/2024).

    Basarah lantas menjelaskan kronologi mulanya Anies dibidik partai untuk menjadi gubernur DKI Jakarta dan PDIP sebagai pendampingnya. Saat itu PDIP dan PKB bersikap realistis lantaran sama-sama tak bisa mengusung kandidat sendiri di Pilkada Jakarta.

    Perolehan kursi kedua partai itu di DPRD DKI Jakarta tidak mencapai 20 persen. PDI Perjuangan hanya mendapat 15 kursi, sedangkan PKB hanya memperoleh 10 kursi.

    ”Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDI Perjuangan belum bisa mengajukan calon sendiri sebab putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,” tutur Ahmad Basarah.

    ”Putusan MK itu memang mengubah peta politik Pilkada secara nasional, dan PDI Perjuangan pun akhirnya dapat mengusung sendiri pasangan calonnya di Pilkada Jakarta,” kata Ahmad Basarah.

    Basarah mengatakan sejumlah pimpinan DPP PDI Perjuangan pernah menyampaikan bahwa Anies Baswedan dilirik untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Di antara lain, katanya, disampaikan oleh Puan Maharani, Hasto Kristyanto hingga Eriko Sotarduga.

    “Pertemuan pasca Putusan MK nomor 60 antara Anies Baswedan dengan saya dan Pak Said Abdullah bahkan telah membicarakan kerja sama ideologis bagaimana mencari titik temu antara pandangan kelompok Islam dengan kaum Nasionalis Soekarnois yang acapkali sering dibenturkan akibat dampak politik desoekarnoisasi di era Orde Baru dulu,” ujar Basarah.

    “Mas Anies bersepakat untuk menjadi jembatan silaturahmi dengan kelompok Islam khususnya para pendukungnya agar tercipta persaudaraan kebangsaan yang kokoh antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois khususnya dengan PDI Perjuangan,” sambungnya.

    Basarah mengatakan meski PDI Perjuangan pada akhirnya tak mengusung, namun Anies menyebut gagasan dan rencana baik untuk menjembatani silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasonalis Soekarnois akan terus dijalankan. Menurutnya hal itu positif supaya kepentingan bangsa tak diadu domba oleh siapapun.

    “Dalam pertemuan saya bersama dan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto, Mas Anies Baswedan menegaskan bahwa pilkada bukan sekadar urusan seremonial lima tahunan, tapi tugas menyatukan bangsa Indonesia adalah tugas sejarah yang harus kita kerjakan bersama-sama,” ujar Ahmad Basarah.

    PDIP mengapresiasi pernyataan Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, terkait ‘Markas Komando Jakarta Menyala untuk Perubahan’ di kawasan Cilandak, yang ditujukan untuk mendukung Paslon nomor urut 3 di Pilkada Jakarta. Basarah menyampaikan terima kasih atas dukungan itu.

    ”Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Mas Anies Baswedan dan timnya itu. Kami merasa satu nasib dan satu penanggungan yang berusaha dihancurkan oleh ambisi Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Gerakan rakyat bersatu tak boleh dikalahkan oleh siapapun yang ingin menghancurkan peradaban demokrasi bangsa Indonesia yang susah payah diperjuangkan hingga melahirkan orde reformasi saat ini,” imbuhnya.

    (dwr/isa)

  • Bea Balik Nama Kendaraan Bekas Dihapus, Jadi Cuma Bayar Segini

    Bea Balik Nama Kendaraan Bekas Dihapus, Jadi Cuma Bayar Segini

    Jakarta –

    Bea balik nama kendaraan bekas di Jakarta dihapus. Dengan begitu, hanya segini besar biaya yang akan dikeluarkan untuk mengganti identitas kepemilikan kendaraan.

    Pembeli kendaraan bekas di Jakarta tak perlu lagi mengeluarkan uang untuk BBN (Bea Balik Nama) ketika ingin mengganti identitas kepemilikan kendaraan yang baru dibelinya. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024 tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar 0% (nol Persen) untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, pada pasal 2 ayat disebutkan Gubernur memberikan insentif pajak daerah berupa pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

    Pengenaan sebesar 0% (nol persen) tersebut diberikan secara jabatan tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem informasi pajak daerah. Meski bea balik nama dihapus, kamu akan tetap mengeluarkan biaya lain seperti PKB, SWDKLLJ, hingga biaya administrasi. Nah berikut ini hitung-hitungan biaya BBN setelah dihapuskan.

    “Kalau dari Bapenda-nya tetap membayar PKB apabila masih ada PKB yang terutang. Jasa Raharga ada biaya SWDKLLJ. Kepolisian ada Adm. STNK dan Adm. TNKB,” jelas Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Herlina Ayu kepada detikOto belum lama ini.

    Simulasi Bea Balik Nama Mobil dengan NJKB Rp 100 Juta

    Dengan demikian, berikut ini simulasi bea balik nama mobil bekas di Jakarta untuk mobil dengan NJKB Rp 100 juta

    BBN-KB: 100 juta x 1% : Rp 1.000.000Biaya PKB: 100 juta x 2%: Rp Rp 2.000.000Biaya SWDKLLJ: Rp 143.000Biaya administrasi STNK: Rp 50.000Biaya penerbitan STNK: Rp 200.000Biaya penerbitan TNKB: Rp 100.000Biaya penerbitan BPKB: Rp 375.000Biaya pendaftaran: Rp 100.000Total: Rp 3.968.000

    Untuk mobil Rp 100 juta, bea balik namanya akan dikenakan biaya sekitar Rp 3.968.000 juta. Namun dengan penghapusan BBN, maka kisaran biaya yang akan dikeluarkan sekitar Rp 2.968.000 juta.

    Perlu dicatat juga, jika kendaraan bekas yang akan dibalik nama memiliki tunggakan pajak, pemilik yang baru tetap harus membayar pajak beserta dendanya.

    (dry/riar)

  • Bahlil instruksikan kader Golkar untuk menangkan Ridwan Kamil

    Bahlil instruksikan kader Golkar untuk menangkan Ridwan Kamil

    Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam sambutannya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (16/11/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

    Bahlil instruksikan kader Golkar untuk menangkan Ridwan Kamil
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 16 November 2024 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menginstruksikan seluruh kadernya untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024.

    “Khusus untuk DKI Jakarta, teman-teman, seluruh kader, saya instruksikan, kepung DKI Jakarta untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil, setuju?” kata Bahlil dalam sambutannya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu.

    Ketum Partai Golkar ini yakin pasangan Ridwan Kamil-Suswono akan mendapatkan hasil yang terbaik karena kedua sosok tersebut merupakan kader terbaik.

    “Insyaallah, kami akan mendapatkan hasil yang terbaik, apalagi Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono itu adalah kader-kader hebat,” ujarnya.

    Bahlil juga mengaku sudah mempersiapkan berbagai strategi untuk menang pada pilkada. Meski begitu, dia tak ingin mengumbar hal tersebut. Selain itu, dia juga menepis isu terkait dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang tidak memberikan dukungan penuh pada pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    “Tidaklah, siapa yang setengah-setengah. Kami ‘kan tidak boleh mengeluarkan strateginya semua. Kalau strategi yang dikeluarkan oleh publik, itu bukan strategi ya namanya pengumuman,” jelas Bahlil.

    Ia menegaskan bahwa KIM Plus yang beranggotakan Gerindra, Partai Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, Prima, PKS, PKB, PPP, Perindo, dan NasDem tetap solid mendukung pasangan calon nomor urut 1 itu.

    “Kami solid kok, KIM solid, solid, solid banget,” pungkasnya.

    Sumber : Antara

  • Pilkada Batang 2024 : Kartu Batang Usaha, Ini Cara Fallas-Ridwan Sejahterakan Para Nelayan di Batang

    Pilkada Batang 2024 : Kartu Batang Usaha, Ini Cara Fallas-Ridwan Sejahterakan Para Nelayan di Batang

    TRIBUNJATENG.COM, BATANG – Pasangan calon bupati dan wakil bupati, Fauzi Fallas dan Ahmad Ridwan, menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Batang jika terpilih dalam Pilkada 2024. Komitmen ini disampaikan saat kunjungan mereka ke sejumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah pesisir.

    Ahmad Ridwan, calon wakil bupati sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Batang, menyampaikan bahwa masyarakat nelayan kerap menghadapi tantangan terkait minimnya fasilitas penangkapan ikan dan kesejahteraan ekonomi. 

    “Bupati dan wakil bupati harus menjadi bagian dari solusi. Kami berjanji akan menambah fasilitas penangkapan agar hasil tangkapan meningkat dan taraf hidup nelayan bisa lebih baik,” ujar Ridwan saat kunjungan di TPI Roban Timur, Kecamatan Subah.

    Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, pasangan Fallas-Ridwan menawarkan program unggulan bernama Kartu Batang Usaha (KBU). Program ini dirancang untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha nelayan serta UMKM di Kabupaten Batang. 

    Demikian diungkapkan Calon Bupati Batang sekaligus Ketua DPC PKB Batang, Fauzi Fallas. “KBU bukan sekadar kartu, tapi solusi terpadu bagi nelayan dan pelaku UMKM,” jelas Fallas.

    KBU menyediakan empat pilar utama untuk mendukung usaha nelayan dan pelaku usaha kecil: akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta akses pasar. “Kami ingin memastikan bahwa nelayan dan UMKM di Batang memiliki kesempatan untuk berkembang dan bertahan di tengah kompetisi,” tambahnya.

    Dalam detail program KBU, pemilik kartu akan mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah melalui kemitraan dengan bank daerah, serta pelatihan manajemen usaha yang difokuskan pada pemasaran digital dan inovasi produk. Tak hanya itu, mereka juga akan menerima bimbingan dari mentor bisnis yang berpengalaman.

    Sementara itu, Yoyok Riyo Sudibyo, mantan Bupati Batang periode 2012–2017, memberikan dukungan terhadap program ini. Menurutnya, KBU memiliki potensi menjadi motor penggerak ekonomi yang efektif di Batang. 

    “Program ini menjawab tantangan utama perekonomian di Batang, khususnya bagi UMKM dan sektor perikanan yang sangat vital bagi masyarakat pesisir,” kata Yoyok.

    “KBU dengan komponen utamanya yang meliputi akses modal, pelatihan, dan pendampingan, bisa menjadi jalan bagi UMKM dan nelayan untuk naik kelas,” tambah Yoyok. 

    Program ini dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan penghasilan para nelayan, yang selama ini sering terhambat oleh terbatasnya akses terhadap modal dan pasar yang lebih luas.

    Dengan realisasi KBU, pasangan Fallas-Ridwan berharap ekonomi pesisir Batang akan lebih bergairah dan berkelanjutan. Fauzi Fallas, yang juga berlatar belakang pengusaha sukses, diyakini bahwa modal pengalamannya di dunia bisnis akan membantu mewujudkan program-program tersebut secara efektif. 

    “Sebagai putra Batang, saya paham bahwa nelayan membutuhkan lebih dari sekadar janji. Program KBU adalah bentuk kepedulian kami untuk perubahan yang nyata,” tegasnya.

    Implementasi KBU diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, memperbaiki kesejahteraan ekonomi pesisir, serta mendorong kemandirian ekonomi lokal Batang. Dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan, menjadi kunci sukses pelaksanaan program ini​.

  • Ahmad Silahuddin, Anak Cabup Jombang Mundjidah Dipanggil KPK

    Ahmad Silahuddin, Anak Cabup Jombang Mundjidah Dipanggil KPK

    Jombang (beritajatim.com) – Ahmad Silahudin alias AS, anggota DPRD Jatim 2019-2024 dipanggil oleh KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) pada Selasa, 12 November 2024. Dia dipanggil guna dimintai keterangan sebagai saksi dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur 2021-2022.

    AS tidak sendiri. Politikus PPP ini dipanggil bersama belasan eks anggota DPRD Jatim lain. Di antaranya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024 Agus Wicaksono, Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2019-2024 Alyadi, dan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 Abdul Halim.

    Kemudian anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 sd 2024, Agung Mulyono, Ahmad Hilmy, Aufa Zhafiri, Blegur Prijanggono, Fauzan Fuadi, Hasan Irsyad, Heri Romadhon, Muhamad Reno Zulkarnaen, Muhammad Fawait, Priasmoro, Sri Untari, Suyatni, dan Wara Sundari Renny Pramana.

    “Hari in penyidik memanggil untuk diperiksa AW (Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur Periode 2019 sd 2024), AH (Ketua Komisi C DPRD Prov Jatim periode 2019-2024 dari Fraksi Gerindra), AM (Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019 sd 2024), serta A (Ketua Komisi B DPRD Prov Jatim periode 2019-2024 dari Partai PKB),” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi, Selasa (12/11/2024).

    Selain itu, BP (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024, Ketua Fraksi Golkar), SU (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024), FF (Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019 sd 2024, Ketua Fraksi PKB), AS (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024), serta HI (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024).

    Kemudian, HR (Ketua Fraksi PAN DPRD Prov Jatim periode 2019-2024), MRZ (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2019 -2024 / Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur) WSR (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024), dan MF (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan 2019-2024).

    Selanjutnya, SP (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024), AH (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024), dan AZ (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024).

    Tessa tidak menjelaskan perihal materi pemeriksaan terhadap para saksi. “Pemeriksaan dilakukan BPKP Perwakilan Prov. Jatim Jl. Raya Bandara Juanda No. 38 Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur,” katanya.

    Sebelumnya, pada Senin (11/11/2024), KPK juga memeriksa anggota DPRD Jawa Timur periode 2019—2024. Mereka adalah Achmad Amir Alsichin, Adam Rusydi, Aditya Halidra Faridzky, Agatha Retnosari, Agung Supriyanto, dan Ahmad Athoillah.

    Dari penelusuran, Ahmad Silahuddin alias AS merupakan warga dari Kabupaten Jombang. AS adalah anak dari Bupati Jombang periode 2018-2023 Mundjidah Wahab. Mundjidah maju lagi sebagai Cabup dalam Pilkada 2024. Wartawan sudah berupaya menghubungi AS melalui nomor ponselnya guna konfirmasi. Hanya saja, tak dijawab. [suf]

  • Ahok Ungkap Sempat Ditunjuk Megawati untuk Maju Pilkada Jakarta 2024 Megapolitan 16 November 2024

    Ahok Ungkap Sempat Ditunjuk Megawati untuk Maju Pilkada Jakarta 2024 Megapolitan 16 November 2024

    Ahok Ungkap Sempat Ditunjuk Megawati untuk Maju Pilkada Jakarta 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Gubernur DKI Jakarta
    Basuki Tjahaja Purnama
    alias
    Ahok
    mengungkapkan bahwa Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    sempat menunjuknya untuk maju dalam
    Pilkada Jakarta
    2024.
    “Ibu Mega itu ngomong pada saya pertama memang Ibu mau calonin saya. Dia udah ngomong dengan beberapa DPP dan DPP kasih tahu saya,” kata Ahok dalam program
    Gaspol! Kompas.com
    , Jumat (15/11/2024).
    Ahok menuturkan, ketika itu PDI-P sempat mempertimbangkan untuk berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
    Akan tetapi, rencana itu batal setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengambil langkah politik berbeda, yakni merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
    Ahok mengungkapkan, Megawati pun sempat memutuskan agar PDI-P tidak terlibat dalam Pilkada Jakarta dan tidak mengusung kandidat mana pun.
    “Waktu itu saya dengar mau gabung dengan PKB tapi tiba-tiba Cak Imin lebih memilih ke sana (koalisi lain), lalu Ibu putuskan kalau begitu kita enggak usah ikut. Ya sudah,” kata Ahok.
    “Sekarang gua tanya apakah ini seperti Pilpres ada undang-undang yang mengatur harus ikut? Enggak. Kalau enggak, ya sudah jangan ikut. Nah ini putusannya,” ujar ketua DPP PDI-P itu.
    Namun, keputusan itu pun berubah setelah adanya putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ketentuan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah.
    Putusan tersebut membuka pintu bagi PDI-P untuk mengusung calonnya sendiri karena perolehan kursi di DPRD Jakarta melampaui ambang batas tersebut.
    PDI-P akhirnya mengusung
    Pramono Anung
    dan Rano Karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sabtu, Samsat Keliling masih ada di sembilan lokasi

    Sabtu, Samsat Keliling masih ada di sembilan lokasi

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) Keliling bagi warga di sembilan wilayah Depok, Tangerang dan Bekasi, pada Sabtu.

    Akun resmi Polda Metro Jaya di X merinci sebagai berikut :

    1. Kota Tangerang di apartemen Ayodhya Tangerang dan Perumnas 2 Cibodas dan pukul 08.00-11.00 WIB;

    2. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-11.30 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 13.00-15.00 WIB;

    3. Ciledug di halaman parkir Samsat dan rukan Fresh Market Green Lake City Ketapang Cipondoh pukul 09.00-11.30 WIB.

    4. Ciputat di kantor Kelurahan Pondok Betung pukul dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-11.30 WIB;

    5. Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan Hall GTOWN House Square Gading pukul 08.00-11.30 WIB;

    6. Kota Bekasi di kantor Kecamatan Bekasi Barat pukul 09.00 – 11.00 WIB;

    7. Kabupaten Bekasi di halaman parkir Samsat pukul 08.00-11.00 WIB;

    8. Depok di halaman parkir Samsat Depok dan dealer Honda Simpang Depok pukul 08.00 – 11.30 WIB;

    9. Cinere di halaman parkir Samsat Cinere pukul 08.00-11.30 WIB.

    Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini perlu memperhatikan sejumlah hal sebelum mendatangi gerai untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), antara lain memastikan kendaraan yang akan dibayar pajaknya tidak memiliki tunggakan lebih dari satu tahun.

    Kemudian, juga perlu memastikan untuk membawa beberapa dokumen yang diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli masing-masing disertai fotokopi.

    Gerai ini hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Sedangkan untuk perpanjangan STNK dan ganti pelat nomor kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat.

    Selain itu, sebagai pilihan, masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk membantu menyelesaikan urusan bayar PKB.

    Aplikasi SIGNAL dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring di 33 provinsi melalui telepon seluler di genggaman dan berkas STNK juga akan dikirim ke alamat.

    Namun, aplikasi ini tak bisa digunakan untuk pemilik kendaraan yang menunggak pajak lebih dari satu tahun. Bagi penunggak pajak lebih dari setahun, tetap harus kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Antisipasi Kebakaran, Begini Langkah Preventif yang Diperlukan

    Antisipasi Kebakaran, Begini Langkah Preventif yang Diperlukan

    Jakarta: Kebakaran merupakan suatu potensi permasalahan yang bisa terjadi pada perumahan, gedung, maupun sebuah kawasan. Seiring dengan pesatnya pembangunan, maka semakin tinggi pula risiko kebakaran yang mungkin terjadi. Tidak sedikit kerugian yang disebabkan oleh bencana kebakaran baik kerugian materi ataupun korban jiwa.

    Untuk itu, diperlukan langkah-langkah preventif untuk meminimalkan potensi risiko terjadinya kebakaran, baik dari penyediaan alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi yang jelas. Bahkan langkah preventif dari penggunaan material pada sebuah bangunan yang sering disebut sebagai passive fire protection.

    “Kami berkomitmen untuk terus menerapkan sistem proteksi kebakaran bangunan gedung, serta memastikan penerapannya secara konsisten di seluruh Indonesia,” kata Direktur Bina Permukiman dan Perumahan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Dian Irawati dalam seminar dilansir, Jumat, 15 November 2024.

    Ia juga mengungkapkan, pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi tenaga ahli di bidang keselamatan kebakaran. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah upaya memelihara dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli secara berkesinambungan.

    “Dibutuhkan kolaborasi serta komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta asosiasi terkait dalam penanganan kebakaran,” tambah Dian Irawati.
     

    Sementara itu, Direktur Propan Raya Yuwono Imanto menjelaskan mengenai active fire protection, passive fire protection, building fire safety management, life safety and means of egress, dan fireman and fire engine access. Propan Raya menggandeng Tremco untuk menjadi sebuah sistem fire protective coating yang dapat menjadi solusi dan proteksi pada baja.

    “Khusus untuk Passive fire protection terdapat bahan pelapis cat tahan api digunakan untuk meningkatkan kemampuan permukaan untuk menahan api, penghalang api untuk membentuk ruangan tertutup, dan partisi penghalang asap untuk membagi-bagi ruangan guna membatasi gerakan asap,” kata dia.

    Seminar Perlindungan Bangunan Gedung Terhadap Bahaya Kebakaran merupakan kerja sama antara Propan Raya dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PU. Acara seminar dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta offline dan online meliputi arsitek, akademisi, pihak pemerintah maupun asosiasi.

    “Propan Raya sadar betul mengenai pentingnya langkah preventif dalam bencana kebakaran, oleh karena itu dengan inovasi yang terus berkembang, lahirlah sebuah sistem yang apik hasil kolaborasi Propan Raya dan Tremco untuk melahirkan sebuah fire protective coating,” ujar Yuwono.

    Jakarta: Kebakaran merupakan suatu potensi permasalahan yang bisa terjadi pada perumahan, gedung, maupun sebuah kawasan. Seiring dengan pesatnya pembangunan, maka semakin tinggi pula risiko kebakaran yang mungkin terjadi. Tidak sedikit kerugian yang disebabkan oleh bencana kebakaran baik kerugian materi ataupun korban jiwa.
     
    Untuk itu, diperlukan langkah-langkah preventif untuk meminimalkan potensi risiko terjadinya kebakaran, baik dari penyediaan alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi yang jelas. Bahkan langkah preventif dari penggunaan material pada sebuah bangunan yang sering disebut sebagai passive fire protection.
     
    “Kami berkomitmen untuk terus menerapkan sistem proteksi kebakaran bangunan gedung, serta memastikan penerapannya secara konsisten di seluruh Indonesia,” kata Direktur Bina Permukiman dan Perumahan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Dian Irawati dalam seminar dilansir, Jumat, 15 November 2024.
    Ia juga mengungkapkan, pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi tenaga ahli di bidang keselamatan kebakaran. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah upaya memelihara dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli secara berkesinambungan.
     
    “Dibutuhkan kolaborasi serta komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta asosiasi terkait dalam penanganan kebakaran,” tambah Dian Irawati.
     

     
    Sementara itu, Direktur Propan Raya Yuwono Imanto menjelaskan mengenai active fire protection, passive fire protection, building fire safety management, life safety and means of egress, dan fireman and fire engine access. Propan Raya menggandeng Tremco untuk menjadi sebuah sistem fire protective coating yang dapat menjadi solusi dan proteksi pada baja.
     
    “Khusus untuk Passive fire protection terdapat bahan pelapis cat tahan api digunakan untuk meningkatkan kemampuan permukaan untuk menahan api, penghalang api untuk membentuk ruangan tertutup, dan partisi penghalang asap untuk membagi-bagi ruangan guna membatasi gerakan asap,” kata dia.
     
    Seminar Perlindungan Bangunan Gedung Terhadap Bahaya Kebakaran merupakan kerja sama antara Propan Raya dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PU. Acara seminar dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta offline dan online meliputi arsitek, akademisi, pihak pemerintah maupun asosiasi.
     
    “Propan Raya sadar betul mengenai pentingnya langkah preventif dalam bencana kebakaran, oleh karena itu dengan inovasi yang terus berkembang, lahirlah sebuah sistem yang apik hasil kolaborasi Propan Raya dan Tremco untuk melahirkan sebuah fire protective coating,” ujar Yuwono.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)