Xcloud.id

partai: PKB

  • Bupati-Wabup Sulit Dimakzulkan, Waka Gerindra Jember Ajak Nonton Konflik Sambil Ngopi

    Bupati-Wabup Sulit Dimakzulkan, Waka Gerindra Jember Ajak Nonton Konflik Sambil Ngopi

    Jember (beritajatim.com) – Desakan pemakzulan terhadap Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto dengan alasan ketidakakuran dalam pemerintahan ditampik Moch. Sholeh, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Saya kira sulit. Tidak bisa bupati dan wakil bupati dimakzulkan gara-gara tidak harmonis. Tidak ada dasar hukumnya,” kata Sholeh, Kamis (23/10/2025).

    Desakan pemakzulan ini berasal dari Aliansi Masyarakat Jember Bersatu (AMJB). Puluhan orang pegiatnya menemui Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Selasa (21/10/2025), untuk menyuarakan hal tersebut.

    AMJB meminta DPRD Jember memfasilitasi rekonsiliasi Bupati Fawait dan Wabup Djoko. Jika ternyata upaya penyelesaian tersebut gagal, mereka menuntut DPRD Jember untuk bersama-sama memakzulkan atau menurunkan bupati dan wakil bupati sesuai regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

    Sholeh menyadari, jika ketidakakuran ini dibiarkan berlarut larut, maka rakyat Jember akan menjadi korban. “Di samping itu kita sangat malu kepada daerah lain dengan kondisi semacam ini,” katanya.

    Namun Sholeh menyarankan kepada masyarakat Jember untuk tidak ikut campur dalam ketidakakuran itu. “Biarkan saja. Biarkan bupatinya begitu, wakil bupatinya begitu, karena ini bagian dari dinamika politik dan masyarakat biar tahu bagaimana kondisi Jember sebenarnya,” katanya.

    “Lebih baik kita tonton, asyik, sambil menikmati kopi pahit. Dinamika ini sangat menarik. Bupatinya begitu, wakil bupatinya juga begitu,” kata Sholeh.

    Menurut Sholeh, disharmoni ini sepenuhnya tanggung jawab partai dan tim pemenangan saat pemilihan kepala daerah. “Partai harus rapat membentuk tim penyelesaian dan melakukan assessment persoalan yang sebenarnya,” katanya.

    Ada tujuh partai parlemen di DPRD Jember yang mengusung pasangan Fawait-Djoko saat pilkada, yakni Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PPP, PAN, dan Golkar.

    Namun Sholeh mengingatkan kepada birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember agar tak ikut larut dalam konflik tersebut. “Birokrasi harus tetap menjalankan tugas sesuai dengan fungsi, dan yang paling penting harus bersikap bijak dan netral,” katanya.

    “Birokrat jangan berlaku pilih kasih, karena baik bupati maupun wakilnya merupakan bagian dari pimpinan birokrasi. Ingat jabatan bupati dan wakilnya hanya lima tahun. Sementara jabatan birokrasi lebih panjang. Jadi berperilakulah secara bijak dan netral,” kata Sholeh. [wir]

  • Anggota DPR RI Dorong Penguatan Ekosistem Pesantren

    Anggota DPR RI Dorong Penguatan Ekosistem Pesantren

    Jakarta (britajatim.com) – Dalam memperingati Hari Santri Nasional 2025, Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anisah Syakur, menekankan pentingnya penguatan ekosistem pesantren di Indonesia. Menurutnya, pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, melainkan juga sebagai pusat peradaban yang mendorong kemandirian ekonomi serta ketahanan sosial masyarakat.

    “Pesantren adalah laboratorium kehidupan. Di sana tumbuh nilai gotong royong, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Santri perlu diberi ruang untuk berinovasi, menjadi wirausahawan, sekaligus pemimpin masa depan yang membawa maslahat bagi bangsa,” ujar Anisah Syakur pada Rabu (22/10/2025).

    Anggota DPR RI yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur 2, yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo, itu menilai pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya berdaya saing tinggi, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

    Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya penguatan kapasitas santri dalam menghadapi era digital, agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang bermanfaat bagi bangsa tanpa melupakan akar nilai keislaman dan kebangsaan yang telah ditanamkan sejak lama.

    “Santri harus cerdas secara spiritual dan intelektual. Tantangan zaman menuntut penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap berpijak pada adab dan moralitas. Itulah jihad santri di era modern,” ungkapnya lebih lanjut.

    Bagi Anisah, Hari Santri bukan sekadar perayaan seremonial semata, melainkan juga menjadi momentum penting untuk menyalakan kembali semangat jihad ilmu dan pengabdian sosial yang telah diwariskan oleh para ulama dan pejuang pesantren.

    Menurutnya, Hari Santri merupakan momen reflektif yang dapat menggugah kesadaran seluruh bangsa Indonesia tentang peran besar santri dalam perjuangan kemerdekaan negeri ini.

    “Hari Santri mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini juga lahir dari perjuangan tulus kaum santri yang berjuang tanpa pamrih. Mereka adalah garda moral yang menjaga keutuhan negeri dengan keikhlasan dan cinta tanah air. Momen hari ini harus momentum menyalakan semangat jihad ilmu dan pengabdian sosial yang diwariskan para ulama dan pejuang pesantren,” tegasnya.

    Anisah Syakur berharap pemerintah dapat terus memperhatikan dan mendukung pesantren sebagai pusat pengembangan karakter bangsa, sehingga generasi santri ke depan dapat terus berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. [hen/suf]

  • Deretan Menteri Jebolan Santri – Page 3

    Deretan Menteri Jebolan Santri – Page 3

    Cak Imin alias Muhaimin Iskandar merupakan seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Menteri kelahiran 24 September 1966 ini juga merupakan salah satu menteri di pemerintahan Presiden Prabowo yang mengenyam bangku pendidikan pesantren.

    Ia menempuh pendidikan di kampung halamannya, Jombang, Jawa Timur. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri Waruduwur, Jombang. Kemudian, ia melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Mambaul Maarif, Jombang. Setelah itu, Cak Imin menempuh pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1, Jombang.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Cak Imin pernah tergabung di beberapa organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII sejak tahun 1994 dan ditunjuk Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari tim asisten pembentukan PKB.

    Mengawali kariernya, Menko PM ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI pada tahun 1999–2004. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Cak Imin diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan pada era Presiden Joko Widodo, Cak Imin kembali menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

     

  • Deretan Menteri Jebolan Santri – Page 3

    Jebolan Pesantren, 5 Menteri Prabowo yang Pernah Jadi Santri – Page 3

    Cak Imin alias Muhaimin Iskandar merupakan seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Menteri kelahiran 24 September 1966 ini juga merupakan salah satu menteri di pemerintahan Presiden Prabowo yang mengenyam bangku pendidikan pesantren.

    Ia menempuh pendidikan di kampung halamannya, Jombang, Jawa Timur. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri Waruduwur, Jombang. Kemudian, ia melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Mambaul Maarif, Jombang. Setelah itu, Cak Imin menempuh pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1, Jombang.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Cak Imin pernah tergabung di beberapa organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII sejak tahun 1994 dan ditunjuk Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari tim asisten pembentukan PKB.

    Mengawali kariernya, Menko PM ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI pada tahun 1999–2004. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Cak Imin diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan pada era Presiden Joko Widodo, Cak Imin kembali menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

     

  • Cak Imin Sebut MBG Program Raksasa dengan Dampak Nyata untuk Rakyat: Kepala Dapur Harus Disiplin – Page 3

    Cak Imin Sebut MBG Program Raksasa dengan Dampak Nyata untuk Rakyat: Kepala Dapur Harus Disiplin – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandarmeninjau salah satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tapanuli Tengah.

    Secara seksama, pria karib disapa Cak Imin itu meninjau mulai dari tempat masak, mencuci foodtray hingga manajemen pengelolaan makanan. 

    “Hari ini saya berkunjung ke SPPG Tapanuli Tengah, dikawal Bupati Masinton dan senag bisa berkomunikasi dengan kepala SOPG dan ahli gizi, sama akuntannya didampingi kepala kordinator wilayah level kabupaten,” kata dia di lokasi, Selasa (21/10/2025).

    Dari hasil tinjauan tersebut, Ketua Umum PKB ini menyatakan SPPG di Tapanuli Tengah layak dicontoh karena standar produksinya tepat waktu. Sehingga makanan disajikan tidak basi.

    “Banyak basi karena masaknya lebih awal sehingga terlampau lama masakannya. Kalau SPPG ini, jam 1 malam masak, sehingga disajikan jam 10 masih segar. Itulah contoh pola manajemen masak ke 3.519 penerima manfaat anak-anak siswa, ibu hamil, balita, ibu menyusui,” ungkap Cak Imin.

    Dia menambahkan, berjalannya proyek MBG juga menandai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terlepas dari ada yang harus evaluasi, dia menilai berjalannya MBG kepada puluhan juta penerima adalah sebuah pencapaian luar biasa.

    “Ya tentu ini kalau MBG adalah program raksasa. Di mana anggarannya sangat besar, penerimaan manfaatnya sangat besar. Hari ini sudah sampai puluhan juta dan itu merupakan prestasi,” ujar Ketua Umum PKB ini. 

     

  • Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis elektabilitas partai politik (parpol) di Jawa Timur. Hasilnya, elektabilitas Gerindra menyalip PKB.

    “Terakhir kami melakukan survei pada awal tahun 2024 lalu, Gerindra berada di posisi ketiga, dan linier dengan hasil Pileg di Jatim. Dan tepat setahun Prabowo memimpin, elektabilitas Gerindra di Jatim nomor satu menyalip PKB,” kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Resto Agis Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Dalam survei ARCI, elektabilitas Gerindra di Jatim berada pada angka 16,5%. Kemudian PKB di angka 15,6%, PDIP 14,1%, Golkar 13,8%, Demokrat 12,5%, PKS 6,3%, NasDem 5,3%, PAN 4,1%, PSI 3,2%, PPP 1,4%. Kemudian ada 2,5% responden yang memilih di luar partai-partai tersebut. Sebanyak 4,7% responden tidak menjawab.

    Baihaki membeberkan sejumlah faktor naiknya elektabilitas Gerindra sehingga menjadi raja di Jatim. Salah satunya kepuasan warga di Jatim terhadap kinerja Prabowo di angka 82,2% yang membawa dampak positif ke Gerindra.

    “Coattail effect dari Prabowo terhadap Gerindra masih menjadi faktor utama. Hal ini linier atas kinerja Prabowo ke elektabilitas Gerindra, mirip di era Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Partai Demokrat pada 2009 ataupun saat Joko Widodo memberi coattail effect ke PDI Perjuangan pada 2019,” jelasnya.

    Lebih lanjut Baihaki menyebut kinerja legislator Gerindra di Jatim memuaskan. 80% responden menyebut tahu kiprah dan kinerja legislator Gerindra di Jatim baik itu level DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

    “Sebagai partai komando, DPD Gerindra Jatim juga sangat solid dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo di Bumi Majapahit. Ditambah dengan kolaborasi para legislator asal Jatim yang juga sangat masif turun ke masyarakat,” bebernya.

    Lebih lanjut Baihaki juga menyebut Golkar dan Demokrat menjadi partai yang mengalami lonjakan. Salah satunya berkat program partai yang menyentuh ke masyarakat.

    “Golkar masih cukup eksis dengan berbagai kegiatan dan programnya ke masyarakat. Selain itu popularitas Bahlil sebagai Ketum dan Menteri ESDM turut mendongkrak elektabilitas partai,” jelasnya.

    Baihaki kemudian menyebut Partai Demokrat mengalami lonjakan cukup signifikan. Hal ini linier dengan kepuasan publik terhadap kinerja Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Kepuasan publik terhadap AHY juga memberi dampak positif kepada Demokrat di Jatim. Di mana pada Pileg 2024 lalu Demokrat menuai hasil kurang maksimal di Jatim,” jelasnya.

    Selain itu, Baihaki menyebut kinerja Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur Jatim memberi coattail effect ke Demokrat. Popularitas Emil di Jatim mencapai 98% dan berdampak pada partai.

    “Kesukaan warga kepada Emil mencapai 84 persen dan memberi dampak ke Demokrat. Selain itu, Demokrat saat ini cukup aktif membuat kegiatan yang melibatkan dan memberi dampak ke banyak masyarakat. Banyak kegiatan Demokrat masif menggerakan struktur di Jatim,” tambahnya.

    Baihaki kemudian menyoroti anjloknya elektabilitas NasDem. Salah satunya akibat kader partai yang minim turun ke masyarakat.

    “NasDem menjadi partai yang anjlok elektabilitasnya, selain kader yang kurang turun ke masyarakat, NasDem juga kehilangan kekuatan akibat gonjang-ganjing perpindahan kader partai ke PSI,” jelasnya.

    “Sama halnya dengan PPP yang baru saja menyelesaikan konflik, namun elektabilitasnya semakin melorot karena dilanda berbagai isu negatif,” tandasnya.

    Survei ARCI dilakukan di 38 kabupaten/kota se Jatim pada 7-17 Oktober 2025. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200 dengan margin of error sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan di angka 95%. (tok/but)

  • Aliansi Masyarakat Jember Bersatu Tuntut DPRD Makzulkan Bupati dan Wabup

    Aliansi Masyarakat Jember Bersatu Tuntut DPRD Makzulkan Bupati dan Wabup

    Jember (beritajatim.com) – Aliansi Masyarakat Jember Bersatu menuntut DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, memakzulkan Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto karena tidak akur hingga saat ini.

    Ada lima butir tuntutan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Jember Bersatu (AMJB) saat bertemu dengan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Rusdan, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Intan Purnamasari, dan Candra Ary Fianto dari Fraksi PDI Perjuangan di gedung parlemen, Selasa (21/10/2025).

    Pertama, DPRD Jember sebagai lembaga yang memiliki hak istimewa khususnya di struktur pemerintahan Kabupaten Jember, segera membuat rumusan langkah-langkah konkret sesuai dengan hak yang dimilikinya terkait penyelesaian disharmoni antara bupati dan wakil bupati.

    Kedua, rumusan tersebut diserahkan secara resmi oleh DPRD Jember kepada pihak AMJB yang mengatasnamakan masyarakat Jember untuk mendukung langkah-langkah tersebut, dalam tempo selambat-lambatnya dua minggu setelah kesepakatan bersama AMJB dengan DPRD Jember ditandatangani.

    Ketiga, DPRD Jember dalam menjalankan langkah-langkah konkret tersebut, mengkomunikasikan AMJB secara aktif.

    Keempat, DPRD Jember mengevaluasi langkah-langkah yang telah dirumuskan dengan melibatkan AMJB dan selanjutnya disampaikan kepada masyarakat Jember seluas-luasnya.

    Kelima, jika ternyata upaya penyelesaian disharmoni antara bupati dan wakil bupati Jember menemui kegagalan atau tidak menjadikan hubungan yang harmonis, maka AMJB dengan mengatasnamakan masyarakat menuntut DPRD Jember untuk bersama-sama memakzulkan atau menurunkan bupati dan wakil bupati sesuai regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

    Lima butir pernyataan itu ditandatangani Halim, Rusdan, dan Intan. Sementara itu Candra Ary Fianto dari PDI Perjuangan menolak bertandatangan. “Bukan kewenangan DPRD ikut campur urusan eksekutif,” katanya.

    Zulkifli, Ketua Umum Merah Putih Indonesia Raya Jember, mengatakan, seharusnya partai-partai bertanggung jawab karena kepemimpinan Fawait-Djoko adalah produk politik. “Seharusnya partai-partai memanggil mereka. Tidak pantas bupati dan wakil bupati bertengkar seperti itu. Di mana partai-partai itu?” katanya.

    Fawait dan Djoko diusung tujuh partai parlemen DPRD Jember, yakni Gerindra, PKB, PKS, PAN, PPP, Golkar, dan Nasdem. Menurut Zulkifli, seharusnya partai-partai itu mencalonkan bupati dan wakil bupati sebanyak mungkin dan bukannya bersatu mendukung hanya satu calon bupati dan wakil bupati. “Rakyat ini enggak punya pilihan lain,” katanya.

    Zulkifli mengancam melakukan unjuk rasa besar-besaran jika bupati dan wakil bupati tidak bisa berdamai. “Rakyat bergerak menurunkan mereka,” katanya.

    Baginda Bagus, perwakilan pengunjuk rasa lainnya, mengatakan, konflik Bupati Fawait dan Wabup Djoko memalukan masyarakat Jember. “DPRD bersama masyarakat Jember harus ada tindakan tegas, tindakan nyata. Ini tidak bisa dibiarkan, karena kalau konflik disharmoni ini dibiarkan, jangan harap pemerintah Jember ini bisa melaksanakan roda pemerintahan secara baik,” katanya.

    Baginda Bagus mengaku pendukung Fawait dan Djoko saat pilkada. “Saya berada di garda terdepan pas saat kemenangan kemarin. Saya cinta beliau, tapi saya lebih cinta Jember,” katanya.

    Dwiagus Budianto, perwakilan pengunjuk rasa dari elemen buruh, meminta konflik bupati dan wakil bupati tidak ditutupi. “Seolah-olah enggak ada masalah. Faktanya semua rakyat tahu. Bahkan di gunung-gunung sana, tahu semua dan mempermalukan kita sebagai warga Jember,” katanya.

    Menurut Dwiagus, konflik bupati dan wakil bupati membuat birokrasi serba salah. “Saya masuk ke ruang salah satu Kepala Dinas, saya lihat cuma ada gambar satu orang (pemimpin). Lah ini kan sudah enggak sehat pemerintahan kita. Pejabatnya bingung, opo maneh rakyatnya,” katanya.

    “Ingat rakyat yang memberikan amanah kepada mereka. Kalau mereka tidak bisa menjalankan amanah rakyat, lebih baik mundur. Pilihannya adalah akur atau mundur,” seru Dwiagus. [wir]

  • Disnaker Sidoarjo Buka 108 Lowongan Kerja untuk Penyandang Disabilitas di Job Fair Inklusif 2025

    Disnaker Sidoarjo Buka 108 Lowongan Kerja untuk Penyandang Disabilitas di Job Fair Inklusif 2025

    Sidoarjo (beritajatim.com) -Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menggelar Job Fair Inklusif 2025, ajang bursa kerja yang terbuka bagi penyandang disabilitas.

    Kegiatan ini menjadi yang pertama kalinya digelar di Kota Delta, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang setara bagi seluruh warganya.

    Job fair inklusif tersebut dibuka di GOR Sidoarjo dan berlangsung selama dua hari, mulai 21 hingga 22 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Kepala Disnaker Sidoarjo Ainun Amalia, serta sejumlah perwakilan komunitas disabilitas di Sidoarjo.

    Kepala Disnaker Sidoarjo, Ainun Amalia, mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 10 perusahaan yang membuka 108 lowongan kerja dari berbagai sektor industri. Pada hari pertama, tercatat sekitar 150 pencari kerja penyandang disabilitas dengan berbagai latar belakang kemampuan.

    “Job fair inklusif ini kami selenggarakan agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan. Mereka juga memiliki potensi dan talenta spesial yang patut diapresiasi,” ujar Ainun, Selasa (21/10/2025).

    Ainun menegaskan, Pemkab Sidoarjo berkomitmen untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap siapa pun, termasuk kepada masyarakat dengan kebutuhan khusus.

    “Kami ingin semua perusahaan merespons positif dan memaksimalkan rekrutmen tenaga kerja disabilitas. Mereka juga warga Sidoarjo yang punya hak sama untuk bekerja dan berkontribusi,” tegasnya.

    Berdasarkan data Disnaker Sidoarjo, saat ini terdapat 326 penyandang disabilitas yang telah bekerja di 38 perusahaan di wilayah setempat. Pemerintah terus mendorong perusahaan agar memenuhi kuota tenaga kerja disabilitas sesuai amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni minimal 2 persen bagi instansi pemerintah dan 1 persen bagi perusahaan swasta.

    “BPR Delta Artha juga sudah ikut dalam job fair inklusif kali ini. Ke depan kami akan terus mendorong agar semakin banyak perusahaan yang membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas,” tambah Ainun.

    Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih memberikan apresiasi atas langkah progresif Disnaker dalam menggelar kegiatan tersebut. Menurutnya, job fair inklusif merupakan bentuk nyata keberpihakan Pemkab terhadap kelompok disabilitas.

    “Langkah strategis seperti ini harus terus ditingkatkan. Terlebih, Pemkab Sidoarjo sudah memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penghormatan dan Perlindungan Disabilitas,” jelas politisi PKB yang akrab disapa Cak Nasih itu.

    Cak Nasih juga mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah berpartisipasi membuka lowongan kerja bagi penyandang disabilitas. Dia berharap kedepan semakin banyak lagi menerima pencari kerja disabilitas.

    “Semoga langkah ini bisa ditiru perusahaan lainnya. Sebab, menerima pekerja disabilitas bukan hanya soal keterampilan, tapi juga membawa keberkahan,” ungkapnya.

    Salah satu peserta job fair, Ananda (24), seorang tuna wicara asal Sidoarjo, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Alumni Al Chusnaini itu melamar di DNY Skincare untuk posisi bagian packing.

    “Sebelumnya saya pernah bekerja di PT Yuvi di Pilang,” ujar Nanda melalui pendamping Disnaker yang mendampinginya selama proses pendaftaran. (isa/ted)

  • 9 Perundungan Timothy Anugerah, Ini Deretan Sanksi untuk Pelaku Kekerasan di Kampus Nasional

    9 Perundungan Timothy Anugerah, Ini Deretan Sanksi untuk Pelaku Kekerasan di Kampus Nasional

    Perundungan Timothy Anugerah, Ini Deretan Sanksi untuk Pelaku Kekerasan di Kampus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Timothy Anugerah Saputra mahasiswa FISIP Universitas Udayana (Unud) angkatan 2022 ditemukan meninggal dunia pada Rabu (15/10/2025).
    Ia diduga melompat dari lantai 4 kampus. Sejumlah saksi sempat membawa korban ke RSUP Prof Ngoerah untuk mendapatkan perawatan medis.
    Setelah kasus kematian tersebut, enam mahasiswa ketahuan melakukan percakapan tidak empati kepada Timothy.
    Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menegaskan, pelaku kekerasan maupun perundungan di kampus dapat dijatuhi sejumlah sanksi berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.
    “Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi harus segera diimplementasikan oleh universitas. Terkait sanksi juga sudah diatur dalam Permen ini,” kata Ari, sapaan Lalu Hadrian Irfani, kepada Kompas.com, Minggu (19/10/2025).
    Berikut deretan sanksi kepada pelaku kekerasan di kampus yang diatur dalam Pasal 75 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024:
    Pasal 75 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur:
    (1) Pengenaan sanksi bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
    (2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
    a. teguran tertulis; atau

    b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
    (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
    a. penundaan mengikuti perkuliahan;

    b. pencabutan beasiswa; atau

    c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.
    Lalu Hadrian pun mendesak dilakukannya investigasi atas kematian Timothy dan perundungan terhadapnya usai dinyatakan meninggal dunia.
    Unud juga harus memastikan adanya tindak lanjut yang transparan dan berkeadilan terhadap seluruh pihak yang terlibat.
    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, kampus adalah tempat belajar, bukan tempat untuk menekan, mempermalukan, atau menyingkirkan seseorang.
    “Komisi X DPR mendukung langkah Kemendikti Saintek untuk turun langsung meninjau kasus ini, serta mendorong penegakan aturan bagi pelaku dan perlindungan maksimal bagi korban,” jelas Ari.
    Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto menegaskan, kampus harus menjadi tempat yang aman dari tindakan kekerasan dan perundungan.
    “Selain itu, juga kami menegaskan bahwa kampus itu adalah ruang yang aman, harus aman dari tindakan kekerasan maupun pembullyan,” tegas Brian di depan kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jakarta, Minggu (19/10/2025) malam.
    Brian sendiri sudah memberikan perintah kepada Rektor Unud untuk berkomunikasi dengan keluarga Timothy Anugerah Saputra.
    “Kami meminta juga pihak kampus untuk terus-menerus berkomunikasi, menjalin hubungan dengan pihak keluarga, apa yang dibutuhkan untuk bisa membuat kondisi lebih baik dari keluarga korban,” ujar Brian.
    Unud, kata Brian, sudah membentuk tim investigasi terhadap kematian dan perundungan yang dialami Timothy Anugerah.
    Pendampingan untuk keluarga maupun pihak-pihak lain yang akan terhubung dengan kasus ini juga sudah dilakukan oleh pihak kampus.
    Brian sendiri sangat prihatin dan menaruh duka yang mendalam pada keluarga besar Timothy Anugrah maupun keluarga besar Unud.
    “Tentunya kepada seluruh kampus, mari kita lakukan pembinaan-pembinaan, ya, membangun atmosfer yang baik. Tentu juga kami mengimbau teman-teman mahasiswa mari bersama-sama membangun kondisi ini,” ujar Brian.
    KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Mendikti Saintek Brian Yuliarto angkat bicara soal tewasnya mahasiswa Unud Timothy Anugerah Putra di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025) malam.
    Enam mahasiswa Universitas Udayana pelaku perundungan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pengurus di organisasi.
    Pemberhentian ini buntut dari percakapan tidak empati yang mereka lakukan usai kematian mahasiswa FISIP Unud, Timothy Anugerah Saputra, pada Rabu (15/10/2025).
    Berdasarkan surat pemberhentian yang dikeluarkan Himapol FISIP Unud, berikut nama-nama pengurus Himapol yang dipecat akibat melakukan bullying:
    Mahasiswa lainnya yang melakukan perundungan adalah Leonardo Jonathan Handika Putra, Wakil Ketua BEM Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana.
    Dia juga telah diberhentikan sebagai pengurus, dan surat pemberhentian ditandatangani oleh Ketua BEM FKP Unud, Ravarizi Rakhman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB Apresiasi Kinerja Setahun Prabowo, Ungkit Capaian Bidang Pangan

    PKB Apresiasi Kinerja Setahun Prabowo, Ungkit Capaian Bidang Pangan

    Jakarta –

    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sejumlah catatan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sudah genap satu tahun. PKB menyoroti soal kinerja pemerintah yang mengutamakan soal pangan.

    “Pertama, tentu kita apresiasi kinerja Presiden hampir 1 tahun ini, terlihat dari capaian-capain seperti cadangan beras pemerintah mencapai target bahkan dikatakan tertinggi sepanjang masa, program pertanian menjadi prioritas pemerintah dan di 2026 dianggarkan lebih dari Rp 40 T, ini adalah langkah awal yang baik. Keren, presiden jadikan pangan sebagai andalan dan prioritas utama,” kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Senin (20/10/2025).

    Lalu catatan kedua, Daniel juga meminta agar anggaran pertanian minimal mempunyai anggaran khusus pertanian setidaknya 5 persen dari APBN. Yakni karena kebutuhannya pangan di Indonesia mencapai 280 juta jiwa lebih.

    “Bayangkan kalau sumber pangan kita terhambat akan terjadi gejolak yang sangat besar dan berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan politik. Pangan adalah senjata sekaligus benteng pertahanan suatu negara,” katanya.

    Ketiga, dia juga menyoroti soal harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Salah satunya beras, yang kerap diklaim produksi terus meningkat dan cadangan pangan tertinggi, tetapi faktanya harga beras terus naik.

    “Dan perlu antisipasi juga jangan sampai minyak goreng langka dan meroket harganya seperti waktu lalu karena salah kebijakan. Pemerintah telah melakukan operasi pasar, itu langkah baik tetapi sampai kapan kita intervensi pasar, yang perlu dicarikan akar masalah adalah faktor apa yang menyebabkan kenaikan harga di tengah daya beli masyarakat yang rendah, karena faktor PKH, lapangan kerja yang belum tersedia,” tambahnya.

    Keempat, yakni pemerintah harus memperbaiki dan soal memajukan pertanian demi sistem tata kelola pangan dari hulu hingga hilir. Daniel menyebut hulunya harus dibenahi sistem pertanian kita mulai dari tanah, SDM pertanian, infrastruktur pertanian.

    Terakhir, PKB juga meminta pemerintah harus menjalankan UU perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Terutama daerah yang memiliki lahan subur harus dijaga agar tidak dilakukan alih fungsi untuk kepentingan di luar pertanian.

    “PKB sangat mendukung langkah pemerintah untuk mengutamakan pembangunan pertanian, karena basis kekuatan kita adalah pertanian juga perikanan dan kelautan sebagai basis pangan tinggi protein,” katanya.

    (azh/gbr)