Xcloud.id

partai: PKB

  • Pilkada Jakarta Masuki Masa Tenang 3 Hari, Simak Larangan Kampanye dan Sanksinya

    Pilkada Jakarta Masuki Masa Tenang 3 Hari, Simak Larangan Kampanye dan Sanksinya

    TRIBUNJAKARTA.COM – Per hari ini, Minggu (24/11/2024), perhelatan Pilkada Serentak 2024, termasuk di Jakarta, memasuki masa tenang, sampai 3 hari mendatang (26/11/2024).

    Masa tenang menandai berakhirnya proses kampanye dan mempersiapkan diri untuk pemungutan suara pada 27 November 2024.

    Sejumlah larangan pun jelas tertulis pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 13 tahun 2024.

    Tiga pasal tertulis pelarangan kampanye dari mulai media daring, media massa maupun dalam bentuk apapun:

    Pasal 31 ayat (1): Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang. 

    Pasal 46 ayat (2): Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

    Pasal 63: Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara. 

    Bahkan para paslon sampai tim suskesnya dilarang mengaktifkan media sosial resmi yang sudah didaftarkan ke KPU, tertuang pada pasal 45:

    Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

    Media massa pun diberi batasan untuk tidak menyiarkan materi terkait paslon yang dapat mempengaruhi pemilih.

    Pasal 47 ayat (4): Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang.

    Sanksi

    Untuk sanksi pelanggar aturan pada masa tenang dapat dilihat pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

    Pasal 492: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.

    Pasal 523 ayat (2): Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000.

    Pasal 509: Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.

    Untuk larangan soal pengumuman hasil survei yang sanksinya disebutkan di atas, tertuang pada pasal 449 ayat (2):

    Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang. 

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Jalur Hukum Tak Berhasil, Penyelesaian Asuransi Wanaartha Life Menggantung

    Jalur Hukum Tak Berhasil, Penyelesaian Asuransi Wanaartha Life Menggantung

    Surabaya (beritajatim.com) – Aliansi Korban PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) terus memperjuangkan hak mereka yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Sudah lima tahun kasus ini berjalan, namun belum ada penyelesaian terhadap para korban yang mengalami kerugian hingga Rp15 triliun tersebut.

    Polisi sendiri telah menetapkan pemilik PT. Asuransi Adisarana Wanaartha, Evelina Pietruschka, Manfred Pietruschka, serta Rezanantha Fadil Pietruschka, sebagai tersangka, tapi mereka masih belum ditangkap.

    Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Prof. PDr. Muhammad Mufti Mubarok mengungkapkan bahwa kasus Wanaartha masuk kategori ekstra ordinary.

    “Sedang kita tangani secara serius. Karena kasus ini agak beratlah. Yang penting ini akan kita bawa ke DPR. Sehingga kasus ini bisa seperti kasus-kasus lain, diselesaikan secara kelembagaan, eksekutif, legislatif, suanya terlibat,” tutur Mufti, Sabtu (23/11/2024).

    Diharapkan, kasus tersebut bisa terselesaikan pada 2025. Mufti menyampaikan, penyelesaIan tidak hanya dengan kekuatan hukum, namun juga kekuatan politik. Menurutnya, pengembalian uang nasabah yang hanya 1,5 persen, sangat tidak layak.

    Pandangan lain diutarakan oleh Prof. Dr. Firman Wijaya, Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi. Rancangan undang-undang perampasan aset harus diprioritaskan.

    “Bisa dikawinkan undang-undang pencucian uang dan perampasan aset. Proses peradilan kemarin, membuat korban Wanaartha kecewa dengan putusan hakim. Setelah proses yang panjang (9 bulan) itu, masak hakim menyatakan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard),” tutur Prof Firman.

    Prof Firman menegaskan bahwa keputusan tidak diterimanya gugatan nasabah terhadap PT. Asuransi Adisarana Wanaartha karena mengandung cacat formil, bisa menyebabkan demoralisasi proses penegakan hukum.

    “Jangan persoalan Wanaartha itu dilakukan pendangkalan proses. Hanya melihat dokumen, kemudian seolah-olah tidak ada apa-apa. Putusan NO itu merusak nalar,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Perkumpulan Pemegang Polis Wanaartha, Johanes Buntoro Fistanio, menyampaikan bahwa dengan adanya pemerintahan dan legislatif yang baru, diharapkan bisa lebih peduli dengan ribuan korban asuransi tersebut.

    “Kasus ini sudah cukup lama. Hampir 5 tahun. Korbannya ada yang sampai sakit, bahkan sudah ada yang meninggal. Kami berharap kasus ini cepat selesai,” ungkapnya.

    Johanes yang baru saja ditunjuk menjadi salah satu pengurus DPW Badan Persaudaraan Antar Iman (BERANI) Jatim, mengungkapkan bahwa dengan bergabungnya ia di organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bisa memudahkannya berkomunikasi dengan legislatif maupun eksekutif.

    “PKB ini cukup mumpuni untuk kemasyarakatan dan keadilan. Memberikan kepada masyarakat ini yang terbaik, dengan melindungi harkat dan martabat masyarakat,” ujarnya.

    Perlu diketahui, Interpol telah memberikan red notice terhadap tiga tersangka pemilik saham Wanaartha. Ketiganya kini dikabarkan tinggal di Amerika. Namun, hingga saat ini belum ada action dari aparat terkait. [uci/suf]

  • Harga Mobil Bakal Terimbas Kenaikan PPN 12%, Mobil Rp 200 Jutaan Naik Segini

    Harga Mobil Bakal Terimbas Kenaikan PPN 12%, Mobil Rp 200 Jutaan Naik Segini

    Tangerang –

    Harga mobil baru bakal terdampak terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Mobil seharga Rp 200 juta misalnya, akan mengalami kenaikan sekitar Rp 2 juta.

    Rencana pemerintah untuk memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan opsen pajak bakal mempengaruhi harga jual mobil baru. Untuk diketahui, pemerintah bakal menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan itu disebut sudah ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satu sektor yang terdampak adalah penjualan mobil.

    Harga mobil diprediksi mengalami peningkatan dengan adanya kebijakan tersebut. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi menggambarkan, kenaikan PPN itu bisa membuat mobil Rp 200 jutaan naik harga sekitar Rp 2 jutaan.

    “Kalau Anda lihat PPN 12 persen itu naik, jadi per satu persen itu untuk mobil (seharga) sekitar Rp 200 juta, dampaknya sekitar Rp 2 juta. Kemudian yang Rp 400 juta dampaknya Rp 4 juta,” kata Nangoi ditemui di ICE BSD, Tangerang.

    Tak cuma itu, Nangoi juga menyorot soal perubahan aturan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Perubahan aturan pajak itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

    Dengan terbitnya aturan tersebut, sekarang pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menambahkan pungutan tambahan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atau yang disebut sebagai opsen. Aturan tersebut diundangkan pada 5 Januari 2022 dan berlaku tiga tahun setelahnya, yang artinya bakal diterapkan pada 5 Januari 2025 tahun depan.

    “Itu memang sangat berdampak. Tapi yang lebih berat buat kami, melihat kenaikan daripada (Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2022 mengenai BBNKB, karena itu kenaikannya sangat tinggi. Saat ini berlaku kira-kira sekitar 12 sampai 12,5 persen, kalau berlaku sampai misalnya 19,5 persen atau 20 persen, dia naik 6 persen saja, untuk mobil Rp 200 juta, dampaknya sekitar Rp 12 juta. Untuk mobil Rp 400 juta dampaknya kira-kira sekitar Rp 24 juta, ditambah PPN, ditambah segala macam, dampaknya agak berat,” tambahnya lagi.

    Menanggapi hal itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pihaknya sudah menyiapkan sejumlah stimulus untuk menggedor daya beli. Apalagi tahun depan banyak kenaikan pungutan pajak.

    “Oleh sebab itu, insentif di dalam menjawab atau membuat konsumen tidak berat, itu harus ada insentif-insentif, semacam kayak PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) DTP (Ditanggung Pemerintah) atau sebagainya.”

    “Saya tadi sampaikan dalam UU No 1 tahun 2022, BBNKB itu juga salah satu memberatkan sektor otomotif, nanti kita bahas besarannya seperti apa, dari PPN 12 persen, dari bea balik namanya berapa persen, nanti kita rumuskan dalam suatu stimulus yang lebih komprehensif,” tambah dia.

    (riar/rgr)

  • Beda dengan Gibran, Waka Komisi X Sebut PPDB Sistem Zonasi Tak Perlu Dihapus, Cukup Diperbaiki – Page 3

    Beda dengan Gibran, Waka Komisi X Sebut PPDB Sistem Zonasi Tak Perlu Dihapus, Cukup Diperbaiki – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta penghapusan Sistem Zonasi dalam kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menuai pro dan kontra.

    Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, PPDB dengan Sistem Zonasi tidak perlu dihapus, tapi cukup dilakukan perbaikan dalam implementasi di lapangan. ”Permasalahan utama Sistem Zonasi PPDB bukan pada kebijakannya, tapi implementasinya,” ujar Lalu Hadrian, Minggu (24/11/2024).

    Politikus PKB ini mengatakan, persoalan PPDB Sistem Zonasi di antaranya minimnya kapasitas sekolah, jumlah calon peserta didik melebihi kapasitas sekolah di daerah sehingga muncul ketidakadilan dan calon siswa kesulitan mendapatkan kursi di sekolah negeri yang terdekat. Kedua, sosialisasi minim sehingga calon siswa kurang mendapatkan infomasi secara lengkap.

    ”Ini membuat orangtua siswa bingung. Dampaknya di lapangan, timbul praktik kecurangan. Apalagi, pengawasan kurang,” katanya.

    Persoalan lain, penyebaran sekolah negeri tidak merata sehingga siswa yang tinggal jauh dari sekolah memiliki peluang kecil untuk diterima meskipun memiliki nilai baik. ”Saya menilai PPDB dengan Sistem Zonasi secara prinsip kebijakan itu bagus karena menekankan keadilan. Setiap warga negara bisa mengenyam pendidikan di sekolah yang memiliki kualitas serta menghilangkan favoritisme,” tuturnya.

    Hal positif lain dari Sistem PPDB Zonasi untuk mendekatkan akses pendidikan, mengurangi ketimpangan kualitas sekolah, dan mencegah diskriminasi. ”Namun, sistem ini memang menghadapi tantangan seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah dan ketimpangan antarsekolah,” urainya.

    Karena itu, Lalu Hadrian mengusulkan perbaikan PPDB Sistem Zonasi dengan membuat fleksibilitas bagi daerah mulai tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota yang tidak merata jumlah sekolah di setiap jenjangnya.

    ”Dengan kondisi jumlah sekolah yang tidak merata maka PPDB Sistem Zonasi jangan dibuat ketat. Jika di satu dua atau tiga kecamatan hanya ada satu SMP atau SMA maka jangan buat zonasi per kecamatan atau jarak, tapi diperluas meliputi tiga kecamatan,” katanya.

     

  • Kampanye Akbar Ischak-Kholid di Kabupaten Tegal, Ajak Masyarakat Coblos “Sing Nganggo Peci Lawas”

    Kampanye Akbar Ischak-Kholid di Kabupaten Tegal, Ajak Masyarakat Coblos “Sing Nganggo Peci Lawas”

    TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tegal nomor urut 2 H Ischak Maulana Rohman-Ahmad Kholid menggelar kampanye akbar di Lapangan Dukuhsalam, Kecamatan Slawi, Sabtu (23/11/2024). 

    Kampanye akbar Ischak-Kholid dimeriahkan penampilan dari Yeni Inka dan El Shida. 

    Bahkan di tengah-tengah acara, sosok Master Limbad hadir dan memberikan atraksi yang cukup ekstrem, karena memakan paku dan cabai setan dalam jumlah cukup banyak. 

    Selain itu, turut hadir kader PKB pusat yang juga Ketua DPP Garda Bangsa, Tommy Kurniawan yang langsung disambut teriakan histeris ibu-ibu. 

    Turut hadir Kader PKB Kabupaten Tegal, kader partai pengusung paslon Ishak-Kholid, Ketua DPC masing-masing partai, kiai, alim ulama, dan lain-lain. 

    Pendukung Ischak-Kholid memenuhi tidak hanya di area Lapangan Dukuhsalam, tetapi juga sepanjang jalan menuju lokasi kampanye akbar paslon nomor urut 2 yang diusung 12 partai politik ini. 

    Dalam sambutannya, Calon Bupati Tegal nomor urut 2 H Ischak Maulana Rohman dengan lantang menyebut bahwa kemenangan Ischak-Kholid sudah ada di depan mata.

    Tersisa empat hari lagi, Ischak meminta pada 27 November 2024 semuanya mengawal untuk memastikan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mencoblos paslon Ischak-Kholid. 

    “Tegal Luwih Apik tentu bukan sekadar tagline atau slogan, tapi komitmen kami paslon Ischak-Kholid untuk membuat Kabupaten Tegal Luwih Apik.”

    “Sedangkan Apik yang dimaksud, yaitu Apik dalane alus, dalane padang (terang), pendidikannya bagus, dan kesehatan bagus.”

    “Insya Allah dalam lima tahun ke depan kami bisa mewujudkan berobat gratis, maka syaratnya pilih paslon nomor urut 2,” ujar Ischak. 

    Ischak mengatakan, dirinya bersama Kholid butuh bantuan dari semua pendukung untuk bersama-sama meraih kemenangan pada 27 November 2024. 

    Jangan sampai ada suara yang terbuang sia-sia, jangan ada satu suara pun yang dikurangi, karena paslon Ischak-Kholid ingin menang mutlak. 

    Ischak optimis target suara bisa mencapai 95 persen bahkan 99,9 persen bisa tercapai, jika semua pendukung kompak menyukseskan dan memilih paslon nomor urut 2 Ischak-Kholid. 

    “Ingat semuanya, pada 27 November 2024 pilih paslon yang pakai peci lawas (lama).”

    “Jangan lupa, nomornya nomor 2,” pesan Ischak. 

    Sementara itu, Calon Wakil Bupati Tegal nomor urut 2 Ahmad Kholid meminta kepada pendukung yang menghadiri kampanye akbar untuk memastikan seluruh keluarga tidak memilih paslon lain selain nomor urut 2.

    Baik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah maupun Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024. 

    Kholid tegas meminta agar semuanya memastikan dalam satu rumah memilih Ischak-Kholid. 

    “Mudah-mudahan pada 27 November 2024, Allah SWT akan meridhoi Ischak-Kholid yang akan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tegal.”

    “Insya Allah di bawah kepemimpinan Ischak-Kholid, Kabupaten Tegal akan jauh Luwih Apik,” kata Kholid. 

    Terpisah, Ketua DPC PKB Kabupaten Tegal Abdul Aziz berterima kasih atas dukungan dari seluruh warga dan tak terkecuali 12 partai politik di Kabupaten Tegal.

    Adapun sesuai hasil survei internal dan laporan tim pemenangan, paslon Ischak-Kholid optimis menang di angka 80 persen. 

    Maka pada kesempatan itu, Abdul Aziz meminta para pendukung untuk terus mengawasi sampai di tingkat TPS. 

    Dukungan yang sangat luar biasa ini, bukan hanya dalam rangka memenangkan paslon Ischak-Kholid, tapi juga berbarengan untuk paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin. 
     
    “Insya Allah kami optimis pasangan Ischak-Kholid meraih 80 persen suara.”

    “Semuanya akan berusaha memenangkan paslon Bupati dan Wakil Bupati Tegal nomor urut 2 H Ischak Maulana Rohman-Ahmad Kholid, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin,” imbuh Abdul Aziz. (*)

  • Bersihkan Alat Peraga Kampanye, Relawan Sahabat Sanusi Optimis SALAF Menang

    Bersihkan Alat Peraga Kampanye, Relawan Sahabat Sanusi Optimis SALAF Menang

    Malang (beritajatim.com) – Bersih bersih alat peraga kampanye mulai dilakukan Relawan Sahabat Sanusi, Sabtu (23/11/2024) sore. Relawan terdepan pendukung Paslon Sanusi – Lathifah (SALAF) nomer urut 1 itu secara swadaya membersihkan seluruh APK di wilayah Desa Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dan sekitarnya.

    Ketua Relawan Sahabat Sanusi, H.Abdurahman menjelaskan, memasuki masa tenang kampanye Pilkada Kabupaten Malang, pihaknya bersama seluruh relawan Sahabat Sanusi secara swadaya melakukan pembersihan.

    Hal itu dilakukan sebagai bentuk ketaatan akan aturan dalam proses tahapan Pilkada Kabupaten Malang. “Pendukung SALAF tetap satu barisan. Semoga Paslon SALAF menang dalam Pilkada Kabupaten Malang. Kami optimis perolehan suara pak Sanusi dan Nyai Lathifah bisa diatas 60 persen,” tegas Abah Dur, panggilan akrab H.Abdurahman, Sabtu (23/11/2024) petang.

    Abah Dur mengaku, upaya bersih bersih APK di wilayahnya sebagai bagian dari konsekwensi pesta demokrasi yang sehat. “Ya beberapa APK kita bongkar sendiri. Kita bersihkan karena sudah memasuki masa tenang kampanye. Kami juga berpesan agar masyarakat memberikan hak suara mereka sesuai hati nurani. Tidak tergiur iming iming dan memilih calon Bupati Malang yang sudah teruji. Seperti pak Sanusi ini sudah teruji kepemimpinan selama beliau jadi Bupati,” tuturnya.

    Abah Dur mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Malang itu menambahkan, pihaknya juga menyerukan seluruh relawan Sahabat Sanusi untuk mensukseskan Pilkada Kabupaten Malang. “Kami berpesan agar seluruh relawan Sahabat Sanusi menjaga ketertiban dan persatuan selama proses Pilkada. Semua saudara kita, mari kita kawal jalannya pesta demokrasi ini dengan arif dan bijaksana,” Abah Dur mengakhiri. (yog/kun)

  • Anggota DPR dari PKB Sebut OTT KPK Cara Kampungan dan Boros Uang Negara

    Anggota DPR dari PKB Sebut OTT KPK Cara Kampungan dan Boros Uang Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas, mendukung pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai cara “kampungan.” Hasbiallah berpendapat bahwa OTT KPK hanya memboroskan uang negara.

    Pernyataan tersebut disampaikan Hasbiallah saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Wisnu Baroto, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/11/2024).

    “Saya setuju dengan Pak Luhut kalau OTT itu hanya kampungan, sebab OTT itu hanya merugikan uang negara,” ujar Hasbiallah.

    Hasbiallah menjelaskan bahwa pelaksanaan OTT membutuhkan waktu yang lama dan mengakibatkan pemborosan anggaran negara. Ia mengaku pernah berdiskusi dengan salah satu pimpinan KPK mengenai hal tersebut.

    “Saya pernah tanya salah satu pimpinan KPK, untuk mengejar OTT itu satu tahun, berapa banyak uang kita yang harus habis. Ini kan permasalahan di kita seperti ini,” katanya.

    Menurutnya, KPK seharusnya mengambil langkah lain yang lebih efektif. Hasbiallah bahkan mengusulkan pendekatan ekstrem, seperti menghubungi pejabat yang menjadi target OTT untuk memperingatkan agar tidak melakukan korupsi.

    “Kita telepon, ‘hai bapak jangan melakukan korupsi, melakukan korupsi anda saya tangkap’. Kan selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan,” ucap Hasbiallah.

    Ia menegaskan, sistem OTT yang berjalan saat ini dianggap terlalu mahal dan merugikan negara. Oleh karena itu, ia meminta agar OTT dihentikan.

  • Profil 3 Calon Wali Kota Tangerang dan Wakilnya, Ada Bekas Anak Buah Jokowi

    Profil 3 Calon Wali Kota Tangerang dan Wakilnya, Ada Bekas Anak Buah Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – KPU Kota Tangerang telah menetapkan tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2024.

    Ketiga pasangan ini, akan berebut suara dalam pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

    Berikut daftar nama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang yakni Dr. Ahmad Amarullah, M.Pd. & Ir. Mohamad Bonnie Mufidjar yang diusung partai PKB dan PKS.

    Kemudian, ⁠Drs. H. Sachrudin & H. Maryono, A.P., M.Si, yang diusung PDIP, Golkar, PPP dan Demokrat.

    Terakhir pasangan ketiga ⁠Faldo Maldini, S.Si. & Mohammad Fadhlin Akbar, SH yang diusung Gerindra, PSI, PAN, Nasdem dan Perindo.

    Pasangan Faldo Maldini – Mohammad Fadhlin Akbar ditetapkan dengan nomor urut 1. Kemudian, pasangan calon dengan nomor urut 2, ialah Ahmad Amarullah – Mohamad Bonnie Mufidjar dan pasangan Sachrudin – Maryono mendapatan nomor urut 3.

    Sebelum memilih pada 27 November mendatang, ini profil ke-3 calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang

    1. Dr. Ahmad Amarullah, M.Pd (calon wali kota)

    Calon wali kota Tangerang ini adalah seorang rektor Universitas muhamadiyah Tangerang. 

    Dia merupakan lulusan sekolah teknik yang gagal masuk Institut Pertanian Bogor (IPB), karena ijazah Amarullah adalah lulusan sekolah teknik, sedangkan syarat utama pendaftaran IPB adalah lulusan IPA.

    Amararullah kemudian memutuskan menjadi guru agama di sebuah pesantren. Tanpa disadari, jumlah siswa yang diajarnya bertambah seiring berjalannya waktu.

    Kemudian, dia pernah mengajar di sekolah negeri di Bayah, Banten dan melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana.

    Amarullah akhirnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan dipindahkan menjadi guru di SMP Negeri 8 Kota Tangerang.

    Karir Amarullah semakin cemerlang saat menjadi PNS saat Kota Tangerang berada di bawah kepemimpinan Wahidin Halim. Amarullah diberi jabatan sebagai Kepala Bagian dan Kepala Bagian di Pemkot Tangerang.

    Karir Amarullah semakin cemerlang ketika dipercaya menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang/

    2. Ir. Mohamad Bonnie Mufidjar, M.Si

    Calon wakil wali kota Amarullah ini lahir di Tangerang, pada 29 Oktober 1968.

    Bonnie menyelesaikan sekolah dasarnya di SD Negeri Tangerang 1 pada tahun 1981. Karena ia berasal dari keluarga yang cukup kuat dalam hal agama, di luar waktu sekolahnya di SD ia juga sekolah di MI At Taqwa. 

    Selepas lulus dari sekolah dasar, Bonnie melanjutkan ke SMP Negeri 1 Tangerang. Kemudian dia melanjutkan sekolahnya di SMA 33 Jakarta dan kuliah di Trisakti Jakarta.

    Bonnie Mufidjar kemudian melanjutkan masternya di Universitas Indonesia jurusan Administrasi Kebijakan Publik pada tahun 2005 dan lulus tahun 2007.

    Sebelum duduk menjadi anggota DPRD dari PKS, Bonnie pernah menduduki posisi cukup strategis dalam sejumlah perusahaan pernah disandangnya.

    Antara lain engineer di PT Bangun Trampil Perkasa, kemudian QC Supervisor di PT Astra Kumkong Shoe, bahkan sempat menjadi dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta pada tahun 1995-1996.

    Tidak lama setelah memutuskan berhenti jadi dosen, Bonnie lalu menjadi Koordinator HRD PT Arva Pramaniaga dan juga sebagai HRD Manajer PT Sofyan Hotels Tbk pada 1998-2000.

    Kemudian pada tahun 2000-2001 Bonnie duduk sebagai Marketing Supervisor PT Bina Tama Ardhi Karya dan terakhir sebelum menjadi anggota dewan, ia menjabat sebagai Asisten Manajer Marketing PT Bangun Segara, perusahaan yang bergerak di bidang properti.

    Selama hampir tiga tahun sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, laki-laki yang juga pernah menjabat Ketua DPD PKS Kota Tangerang ini terbilang sukses terutama dalam tingkat pengambilan kebijakan. 

    3. Drs. H. Sachrudin

    Drs. H. Sachrudin (lahir 6 November 1961) adalah seorang pegawai negeri sipil Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Wali kota Tangerang 2 periode yakni 2013—2018 dan 2018—2023.

    Sebagai pegawai negeri sipil, dia pernah dua kali memimpin sebagai camat di dua wilayah berbeda, yaitu Camat Cipondoh dan Camat Pinang.

    Riwayat Hidup

    Sebelum berkecimpung di lingkungan Pemkot Tangerang, Sachrudin sempat bertugas di lingkungan RS dr JB Sitanala, Tangerang. Selang beberapa tahun tepatnya pada tahun 1996, takdir membawanya masuk ke lingkungan Pemkot Tangerang dengan posisi staf di Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

    Kerja keras dan keinginan untuk maju yang ditunjukkan dengan diambilnya kesempatan menimba ilmu di Fisip UNIS Tangerang jurusan Administrasi Negara yang kemudian mengembangkan potensi kepemimpinannya.

    Karier Politik
    Dari pengalaman dan ilmu yang dimilikinya itulah jabatan kepemimpinan wilayah mulai dipercayakan padanya. Dimulai sebagai lurah di Kelurahan Cipondoh Indah (2000-2003) karier kepemimpinannya terus menanjak hingga menjabat Sekretaris Kecamatan Cipondoh.

    Setelah menjabat Sekretaris Kecamatan Cipondoh yang dijalani sejak tahun 2003-2005 pada akhirnya jabatan Camat Cipondoh direngkuhnya menggantikan H. Harry Mulya Zein yang dipromosikan pada jabatan posisi yang lebih tinggi.

    Saat itu Sachrudin pun berhasil mengembangkan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Cipondoh di tengah program pembangunan infrastruktur pendidikan yang besar-besaran di kecamatan oleh Pemkot Tangerang. Setelah itu, dia pun dimutasi menjadi Camat Pinang. Dasar kepemimpinan yang dimilikinya itupun akhirnya membawa wilayah baru sebagai pemekaran Kecamatan Cipondoh itu menjadi kawasan yang berkembang di Kota Tangerang.

    Kemampuannya memimpin dan berkomunikasi serta dekat dengan masyarakat terus ditunjukkan. Terakhir, sejak menjadi Camat Pinang pada tahun 2009 lalu berbagai prestasi yang diraih Pemkot Tangerang, sebagiannya berasal dari wilayah tersebut.

    Pendidikan
    SD Negeri 1 Cipondoh, Tangerang (1975)
    SMP Negeri 1 Tangerang (1979)
    SMA Pribadi, Tangerang (1982)
    S1 Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Tangerang (1992)
    Pekerjaan
    Staf PNS RS Sitanala, Tangerang (1993)
    Staf Dinas Kesehatan Kota Tangerang (1996)
    Lurah Cipondoh Indah (2000—2003)
    Sekretaris Kecamatan Cipondoh (2003—2005)
    Camat Kecamatan Cipondoh (2005—2009)
    Camat Kecamatan Pinang (2009—2013)
    Wakil Wali Kota Tangerang (2013—2018)
    Wakil Wali Kota Tangerang (2018—2023)
    Organisasi
    Ketua Karang Taruna Cipondoh (1983—1989)
    Ketua RW Kelurahan Poris Plawad Utara (1990—2000)
    Ketua PK KNPI Cipondoh (1993—2003)
    Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Kota Tangerang (2007—2013)
    Ketua Asosiasi Camat Se-Kota Tangerang (2008—2013)
    Wakil Manajer Persikota Tangerang (2010—sekarang)
    Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang[1] (2016—2020)
    Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang (2020—sekarang)
    Ketua Askot PSSI Kota Tangerang (2023—sekarang)

    4. Maryono Hasan

    Maryono Hasan calon wakil wali kota Tangerang pasangan dari Sachruddin adalah Kepala BPBD Tangerang hingga periode 2024.

    Maryono mengawali kariernya di pemerintahan sebagai kepala seksi perencanaan di Kantor Kecamatan Cipondoh, kemudian pernah menjadi Lurah Panunggangan Utara.

    Dia juga pernah menjadi Sekretaris Camat Cipondoh, Camat Benda, Camat Periuk dan Camat Pinang. Dia juga sempat menjadi Plt Camat Cibodas.

    Pada tahun 2019 Maryono menjadi  Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang kemudian dipindahkan kembali sebagai Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kota Tangerang.

    Saat ini karir Maryono menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang.

     

  • Hasil Survei Pilgub Jatim 2024 Terbaru 5 Lembaga, Masa Kampanye Berakhir, 1 Paslon Diprediksi Menang

    Hasil Survei Pilgub Jatim 2024 Terbaru 5 Lembaga, Masa Kampanye Berakhir, 1 Paslon Diprediksi Menang

    TRIBUNJATIM.COM – Besok Minggu, 24 November 2024 akan memasuki masa tenang Pilkada 2024. 

    Masa pemungutan suara atau coblosan dijadwalkan digelar serantak pada Rabu, 27 November 2024, termasuk di Jawa Timur. 

    Hari pencoblosan semakin dekat, elektabilitas ketiga pasangan calon (paslon) Pilgub Jatim 2024 semakin jadi sorotan. 

    Bahkan, hasil survei terbaru mulai memprediksi siapa pemenenang dalam perebutan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Timur. 

    Jelang masa tenang, berikut tersaji rangkuman hasil survei Pilgub Jatim 2024 terbaru dari 5 lembaga.

    Untuk diketahui, Pilgub Jatim 2024 diikuti oleh tiga paslon. 

    Paslon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim. 

    Nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. 

    Nomor urut 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans.

    Berikut rangkuman hasil survei Pilgub Jatim 2024 dari beberapa lembaga:

    1.Poltracking

    Menurut survei Pilgub Jatim 2024 terbaru dari Poltracking mencatat tren elektoral Khofifah dan Emil terus naik selama dua bulan belakangan. 

    Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda AR membeberkan hasil survei Poltracking sepekan jelang coblosan yakni elektabilitas Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di angka 68,4 persen.

    Kemudian Tri Rismaharini (Risma)-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) 24,2 persen , dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim (LUMAN) 3,8 persen . Ada 3,6 % responden belum menentukan pilihan.

    “Khofifah-Emil unggul atas Risma-Gus Hans dan Luluk-Lukman,” kata Hanta saat paparan hasil survei melalui zoom, Kamis (21/11/2024).

    Hanta menyebut tren elektoral Khofifah-Emil selama 2 bulan terakhir terus melesat. Sementara dua paslon lain cenderung stagnan.

    Lebih lanjut Hanta kemudian menganalisa terkait interval angka ketiga paslon dengan perhitungan margin of error.

    “Jadi margin of error di angka 2,2 persen. Maka range angka Khofifah-Emil bisa naik dari 68,4 persen menjadi 70,6 persen atau bisa menjadi 66,2 persen. Artinya paslon Khofifah-Emil menurut data Poltracking angkanya di kisaran interval 66,2 persen hingga 70,6 persen,” bebernya.

    “Sementara paslon Risma-Gus Hans dengan interval margin of error 2,2 persen, maka kami prediksi angka Risma-Gus Hans di kisaran 22 persen sampai dengan 26,4 persen. Lalu paslon LUMAN di kisaran angka 1,6 persen hingga 6 persen,” tambahnya.

    Hanta mengatakan dengan sisa masa kampanye yang kurang 3 hari dan coblosan kurang 6 hari, Poltracking menyebut Khofifah-Emil akan memenangkan Pilgub Jatim 2024.

    “Berdasar data survei Poltracking terbaru ini, memprediksi pemenang Pilkada Gubernur Jawa Timur 2024 mendatang akan dimenangkan oleh paslon 2, Khofifah-Emil dengan perolehan kisaran 66,2 persen hingga 70,6 persen,” ungkapnya.

    Meski begitu, Hanta mengatakan angka tersebut bisa dicapai Khofifah-Emil jika tidak ada operasi politik besar dari salah satu paslon, termasuk soal partisipasi pemilih.

    “Kalau partisipasi semakin tinggi, maka angka ini tidak akan jauh. Kemudian tidak ada dinamika politik termasuk operasi politik dan isu-isu atau sentimen positif/negatif di masing-masing paslon yang sangat signifikan,” jelasnya.

    “Faktor masa kampanye semakin berkurang, debat sudah selesai, dan undecided voters semakin kecil. Maka Poltracking memprediksi Khofifah-Emil akan memenangkan kontestasi di Jatim,” tambahnya.

    Survei Poltracking digelar pada 13-19 November 2024. Survei ini melibatkan 2.000 responden di seluruh Jatim. Metode survei menggunakan multistage random sampling. 

    Survei Poltracking ini memiliki margin of error di angka -+2,2?ngan tingkat kepercayaan 95 % . Survei dilakukan dengan tatap muka.

    2.Litbang Kompas

    Survei ini berlangsung pada 2-7 November 2024 melalui wawancara tatap muka. Survei ini melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jatim.

    Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian +/- 3,46 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. 

    Menggunakan pertanyaan pertutup, sebanyak 52,5 persen responden memilih paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

    Adapun paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, dipilih 20,9 persen responden.

    Sedangkan, paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, dipilih 3,8 persen reponden.

    Elektabilitas Luluk Nur Hamidah, Khofifah Indar Parawansa, dan Tri Rismaharini jelang coblosan Pilgub Jatim 2024 bersaing ketat. (KOLASE Istimewa/TribunJatim.com)

    Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu soroti peluang Luluk kejar elektabilitas Khofifah dan Risma dari sisi faktor ketokohan.

    “Mesin partai ekfektif, tapi kalau calon tidak begitu populer, orang enggak merasa kenal dengan orang itu, ya cenderung akan menghindari memilih,” ujarnya kepada Kompas.com dalam Obrolan News Room, Jumat (15/11/2024).

    Luluk-Lukmanul diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, dalam pilkada, figur tokoh lebih menonjol dibanding partai-partai pengusungnya.

    “Sosok yang kemudian sangat memengaruhi pemilih. Memengaruhi itu bisa dalam popularitas, rekam jejak,” ucapnya.

    Ia mengibaratkan alasan pemilih mencoblos calon tertentu seperti memilih jodoh.

    “Ini kan teori sederhana, kamu kenal, kamu sayang, kamu milih. Kalau enggak kenal, apalagi bisa meyanyangi, milih pun enggak mungkin,” ungkapnya.

    Karena tak mengenal sosok tersebut, pemilih PKB goyah, sehingga cenderung beralih ke calon yang diusung parpol lain.

    Jika dibandingkan dengan Khofifah-Emil, paslon petahana itu lebih dikenal publik karena memiliki modal sosial sebagai gubernur-wakil gubernur Jatim selama lima tahun.

    “PKB belum (mengambil) keputusan pada saat itu untuk mencalonkan siapa. Luluk-Lukman hadir di last minute,” tuturnya.

    Khofifah-Emil telah berada di garis start, sementara Luluk-Lukmanul belum.

    “Sementara yang baru mulai, social capital-nya belum kelihatan. Dia harus bertarung dengan pasangan petahana dengan durasi waktu yang relatif sempit,” jelas Yohan.

    3.Polbrain

    Dalam survei Polbrain, elektabilitas Khofifah-Emil mencapai 49,3 persen, ditempel oleh Risma-Gus Hans dengen tingkat keterpilihan 35,2 persen. Adapun duet Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim ada di angka 5,3 persen. Sebanyak 10,2 persen responden menyatakan belum menentukan pilihan (Undecided Voters).

    Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Riset Politik “Polbrain”, Airlangga Pribadi Kusman, menyebut Pilkada Jatim masih akan berlangsung dinamis sampai hari pencoblosan pada 27 November 2024.

    Preferensi masyarakat telah mengerucut pada dua dari tiga kandidat, yaitu Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

    “Kami melihat situasi Pilkada Jatim masih dinamis, bahkan sampai hari H nanti. Meski demikian, harus diakui fokus publik sudah mengerucut pada dua pasangan calon (paslon), yaitu Khofifah-Emil dan Risma-Gus Hans.

    Keduanya akan saling berebut pemilih yang belum menentukan serta pemilih masing-masing kubu yang masih bisa berubah,” ujar Airlangga kepada media, Jumat (15/11/2024).

    Bila dijumlah, Khofifah-Emil dan Risma-Gus Hans sudah meraup lebih dari 85 persen suara.

    “Di sisa waktu yang ada saat ini, baik Khofifah-Emil maupun Risma-Gus Hans harus memacu diri pada lap terakhir untuk bisa mengunci kemenangan,” jelas Airlangga.

    Dia menganalisis, terdapat tiga faktor yang bisa menentukan hasil Pilkada Jatim. 

    Pertama, suara publik yang belum menentukan pilihan, yang berkisar 10 persen. Kandidat yang bisa meraih suara ini akan cukup mampu meningkatkan elektabilitasnya.

    Kedua, lanjut Airlangga, pemilih yang sudah menentukan pilihan tetapi masih menyatakan bisa mengubah pilihan. Berdasarkan survei, ada 44,3 persen pemilih yang menyatakan bahwa pilihannya saat ini masih mungkin berubah ketika Pilkada berlangsung 27 November 2024.

    “Ceruk pasar inilah yang akan menjadi penentu utama, medan pertempuran paling penting, bagi  Risma-Gus Hans dan Khofifah-Emil. Artinya situasi bisa berubah signifikan bila swing voters ini bisa digaet,” jelasnya.

    Faktor ketiga, papar Airlangga, adalah sejauh mana duet Luluk-Lukman manpu mengoptimalkan basis suara mereka, yaitu kalangan Nahdliyin. 

    Airlangga menyebut pasar utama Luluk dan Khofifah beririsan kuat. Semakin Luluk bisa mengoptimalkan jaringan suara Nahdliyin dan PKB, tentu berpotensi akan menggerus suara Khofifah. 

    “Artinya masih ada cukup waktu, baik Risma-Gus Hans maupun Khofifah-Emil untuk menentukan hasil akhir, apakah Risma-Gus Hans mampu menyalip di lap terakhir, atau Khofifah-Emil memperkokoh posisinya,” tuturnya.

    Sebagai informasi, survei Polbrain dilakukan pada 18-23 Oktober 2024 terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    4.LSI Denny JA

    Dalam survei LSI Denny JA, paslon Khofifah-Emil juga masih mengungguli paslon lainnya yakni Risma-Gus Hans dan Luluk-Lukmanul.

    Ini hasilnya:

    Khofifah-Emil: 67,0 persen

    Risma-Gis Hans: 19,1 persen

    Luluk-Lukmanul: 2,1 persen

    Suara yang tidak sah: 0,6 persen

    Belum memutuskan/merahasiakan pilihannya: 11,2 persen

    Survei LSI Denny JA dilakukan pada tanggal 27 Oktober-3 November 2024 dengan menggunakan metodologi multistage random sampling melalui wawancara tatap muka kepada 1.000 responden.

    Survei ini dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen, menurut peneliti LSI Denny JA, Fadhli Fakri Fauzan dalam keterangannya, Selasa (12/11/2024).

    5. Katadata Insight Center (KIC)

    Katadata Insight Center (KIC) menemukan pada hasil surveinya periode 18-19 Oktober Khofifah-Emil memperolehan kenaikan angka elektabilitas mengungguli para pesaingnya.

    Survei ini melibatkan 613 responden yang telah memilliki hak suara di Jawa Timur.

    Pengumpulan datan dilakukan pada 18-19 Oktober 2024 dengan metode survei online.

    Margin of error kurang lebih 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei memperlihatkan elektabilitas Khofifah-Emil terus konsisten unggul dengan 55.5 persen, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans 33.4 persen.

    Sedangkan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim hanya mendapat 6 persen.

    Angka elektabilitas tersebut tumbuh dari hasil survei sebelumnya.

    Pada periode 4-9 September 2024 menunjukkan angka elektabilitas Khofifah-Emil tetap jadi yang tertinggi.

    Khofifah-Emil puncaki elektabilitas dengan 52.7 persen, Risma-Gus Hans 14.5 persen dan Luluk-Lukman hanya mendapat 3.1 persen.

    ‘Khofifah-Emil sulit sekali dikejar, kecuali ada akselerasi positif di pasangan Risma Gus Hans atau Luluk-Lukman,” ucap Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya M. Syaeful Bahar di Surabaya, Senin (28/10/2024).

    Berita tentang Pilgub Jatim 2024 lainnya

  • NasDem dan PKB Absen di Kampanye Akbar Pamungkas Ridwan Kamil-Suswono

    NasDem dan PKB Absen di Kampanye Akbar Pamungkas Ridwan Kamil-Suswono

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, SAWAH BESAR – Perwakilan Partai NasDem dan PKB tak terlihat dalam kampanye akbar pamungkas pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang diselenggarakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (23/11/2024).

    Pantauan TribunJakarta.com di lokasi, acara kampanye akbar bertajuk ‘Satu1n Jakarta’ ini sudah dimulai sejak pukul 13.00 WIB.

    Hanya saja, Ridwan Kamil dan Suswono tampak baru tiba di lokasi sekira pukul 16.00 WIB.

    Keduanya pun tampak duduk berjejer di panggung didampingi perwakilan dari partai-partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Mereka yang hadir dalam kampanye akbar Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) ini seperti politikus senior Golkar Agung Laksono, Sekretaris Partai Golkar Muhammad Sarmuji, dan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar.

    Kemudian dari PKS terlihat Wakil Ketua Majelis Syura Hidayat Nur Wahid hingga Ketua DPW PKS DKI Jakarta sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin.

    Terlihat pula Sekjen Partai Gelora Mahfudz Siddiq, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, dan eks politikus PDIP yang sekarang merapat ke Gerindra Maruarar Sirait.

    Selain Ara, tampak juga perwakilan Gerindra yang hadir seperti Immanuel Ebenezer, Silfester Matutina, hingga Ricky Tamba.

    Satu per satu perwakilan partai pendukung pun diberi kesempatan untuk berorasi di depan relawan dan simpatisan yang hadir di Lapangan Banteng.

    Namun, tak ada perwakilan NasDem dan PKB yang menyampaikan orasi.

    Bahkan, bendera kedua partai tersebut nyaris tak terlihat di sekitar lokasi acara.

    Hal ini berbeda dibandingkan bendera parpol lain, seperti Golkar, Gerindra, Gelora, dan PSI yang banyak ditemui.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya