Xcloud.id

partai: PKB

  • Intip, Daftar Profil Paslon Pilgub Jambi 2024 dan Riwayat Pendidikannya

    Intip, Daftar Profil Paslon Pilgub Jambi 2024 dan Riwayat Pendidikannya

    Liputan6.com, Bandung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi telah menetapkan sejumlah nama yang maju dalam Pilkada 2024. Diketahui dalam gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 terdapat dua pasangan calon (paslon) yang berpartisipasi.

    Pasangan calon Pilgub Jambi tersebut di antaranya adalah Romi-Sudirman dan Al Haris-Abdullah Sani. Adapun pihak KPU Jambi telah menetapkan nomor urut bagi kedua pasangan tersebut pada Senin (23/9/2024) lalu.

    Melalui pemilihan nomor urut tersebut, paslon Romi Hariyanto dan Sudirman mendapatkan nomor urut pertama. Sementara, pasangan calon Al Haris dan Abdullah Sani mendapatkan nomor urut kedua.

    “Dalam pemilihan nomor urut tadi kita semua sudah sama-sama melihatnya dan secara terbuka, dan masing-masing kandidat sudah mengambilnya dan sudah tercantum nomor urutnya,” kata Komisioner KPU Jambi, Fahrul Rozi.

    Selain penentuan nomor urut kedua pasangan calon yaitu Romi-Sudirman memiliki yel-yel jargon “Merakyat”. Sedangkan paslon Al Haris-Abdullah Sani memiliki jargon “Jambi Mantap jilid II”.

    Sementara itu melansir dari situs resmi KPU kedua paslon juga didukung oleh sejumlah partai politik. Pasangan Romi-Sudirman diusung oleh empat partai politik yaitu PSI, Partai Gelora Indonesia, PKN, hingga NasDem.

    Kemudian pasangan Al Haris-Abdullah Sani diusung oleh 13 partai politik yaitu PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PDI Perjuangan, Demokrat, Perindo, Partai Buruh, PBB dan, Partai Umat.

  • Politikus PKB Ini Tak Setuju Rencana Gibran Hapus PPDB Sistem Zonasi

    Politikus PKB Ini Tak Setuju Rencana Gibran Hapus PPDB Sistem Zonasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lalu Hadrian Irfani menolak usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghapus Sistem Zonasi dalam kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    Hadrian menegaskan, PPDB dengan Sistem Zonasi tidak perlu dihapus, tapi cukup dilakukan perbaikan dalam implementasi di lapangan. ”Permasalahan utama Sistem Zonasi PPDB bukan pada kebijakannya, tapi implementasinya,” kata Hadrian, Minggu (24/11/2024).

    Dia menilai, persoalan PPDB Sistem Zonasi di antaranya minimnya kapasitas sekolah, jumlah calon peserta didik melebihi kapasitas sekolah di daerah sehingga muncul ketidakadilan dan calon siswa kesulitan mendapatkan kursi di sekolah negeri yang terdekat. Kedua, sosialisasi minim sehingga calon siswa kurang mendapatkan infomasi secara lengkap.

    ”Ini membuat orangtua siswa bingung. Dampaknya di lapangan, timbul praktik kecurangan. Apalagi, pengawasan kurang,” ujarnya.

    Persoalan lain, penyebaran sekolah negeri tidak merata sehingga siswa yang tinggal jauh dari sekolah memiliki peluang kecil untuk diterima meskipun memiliki nilai baik. ”Saya menilai PPDB dengan Sistem Zonasi secara prinsip kebijakan itu bagus karena menekankan keadilan. Setiap warga negara bisa mengenyam pendidikan di sekolah yang memiliki kualitas serta menghilangkan favoritisme,” tuturnya.

    Hal positif lain dari Sistem PPDB Zonasi untuk mendekatkan akses pendidikan, mengurangi ketimpangan kualitas sekolah, dan mencegah diskriminasi. ”Namun, sistem ini memang menghadapi tantangan seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah dan ketimpangan antarsekolah,” urainya.

    Karena itu, Lalu Hadrian mengusulkan perbaikan PPDB Sistem Zonasi dengan membuat fleksibilitas bagi daerah mulai tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota yang tidak merata jumlah sekolah di setiap jenjangnya. ”Dengan kondisi jumlah sekolah yang tidak merata maka PPDB Sistem Zonasi jangan dibuat ketat. Jika di satu dua atau tiga kecamatan hanya ada satu SMP atau SMA maka jangan buat zonasi per kecamatan atau jarak, tapi diperluas meliputi tiga kecamatan,” katanya.

    Lalu Hadrian mengatakan, sekolah swasta juga dapat menjadi alternatif bagi siswa di luar zonasi. ”Pemerintah perlu menyusun skema kerja sama seperti model public-private partnership dengan memberdayakan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau sekolah swasta) dalam PPDB,” tuturnya.

    Namun, kata Lalu Hadrian, pemerintah harus membantu sekolah swasta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui bantuan tenaga pendidik bermutu, bantuan biaya operasional, bantuan sarana prasarana, dan memaksimalkan daya tampung.

    Menurutnya, kebijakan untuk memperluas kesempatan pendidikan sebenarnya sudah diatur di dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Namun, Permendikbud ini belum mengatur kriteria satuan pendidikan swasta yang layak dilibatkan untuk menambah daya tampung. ”Maka saya mendorong pemerintah bisa mewujudkan kesetaraan dua institusi pendidikan sekolah negeri dan swasta dengan membuat regulasi yang jelas,” katanya.

    Lalu Hadrian mengatakan, pekerjaan rumah (PR) terbesar pemerintah saat ini adalah memiliki data akurat dengan pemetaan sebaran satuan pendidikan di setiap jenjang dengan memperhitungkan jumlah calon peserta didik di daerah tersebut. ”Kemendikdasmen segera membuat data jumlah satuan pendidikan dan sebarannya di suatu daerah dan dibandingkan atau dihitung dengan kebutuhan calon peserta didik di setiap jenjangnya,” ujarnya. [hen/but]

  • KH Ma`ruf Amin bersilaturahmi ke Semarang

    KH Ma`ruf Amin bersilaturahmi ke Semarang

    Silaturahmi dengan para kader PKB Jawa Tengah di Semarang, Sabtu, 23 November 2024. (foto: ist)

    Sambung konektifitas dan penguatan gerakan politik kiai

    KH Ma`ruf Amin bersilaturahmi ke Semarang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 23 November 2024 – 16:43 WIB

    Elshinta.com – Semarang – Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin menghadiri acara silaturahmi dengan para kader PKB Jawa Tengah di Semarang, Sabtu, 23 November 2024. 

    Dalam acara silaturahmi itu, Wakil Presiden Indonesia ke-13 ini mengingatkan tentang asal usul pendirian PKB sebagai kendaraan para kiai untuk mendukung pergerakan para kiai di perpolitikan Indonesia. Karena pada dasarnya kehadiran kiai memiliki tujuan untuk memberi arah dalam langkah strategis pembangunan bangsa dan negara. 

    “Memberi warna setiap keputusan politik dengan shibghatallah,”  kata KH. Ma’ruf Amin dalam sambutannya. 

    KH.  Ma’ruf Amin juga mengingatkan pada para kader PKB untuk tidak saling berselisih dalam keputusan. Perselisihan merupakan salah satu penyebab kerusakan dan kesesatan bila tidak dicegah. 

    “Kita harus membangun kembali konektivitas antara kiai agar menjadi satu kesatuan dan menghindari perselisihan,” KH. Ma’ruf Amin menegaskan.

    Kiai Ma’ruf melanjutkan, bahwasanya gerakan politik kiai saat ini sudah lemah. Salah satu penyebabnya tidak ada konektivitas antara kiai. Ditambah lagi, para kiai saat ini memimpin sendiri-sendiri, di masing-masing daerahnya. 

    Penyebab lain lemahnya pengaruh kiai saat ini adalah hilangnya kesadaran politik kiai. Padahal setiap keputusan penting tercipta melalui keputusan politik. 

    Kiai saat ini juga terlihat tidak tangguh seperti kiai zaman dulu. Tangguh di sini sangat dibutuhkan untuk menghadapi segala rintangan di depan. “Sebab, kalau kiai tidak tangguh membuatnya mudah dipatahkan saat menghadapi keadaan genting,” KH. Ma’ruf mengungkapkan.

    Jadi, perlu penguatan lagi gerakan politik kiai saat ini. Tujuannya untuk mengembalikan peran kiai di Indonesia dalam menentukan arah bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur *

    Sumber : Elshinta.Com

  • Hari Tenang Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Ziarahi Makam Gus Dur

    Hari Tenang Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Ziarahi Makam Gus Dur

    Surabaya (beritajatim.com) – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak mengisi hari tenang dengan ziarah ke Makam pendiri NU Hadlaratusy Syaikh KH. Hasyim Asy’ari dan juga ke makam Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid di kawasan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Sabtu (24/11/2024).

    Diantar langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Khofifah dan Emil ziarah dan berkirim doa secara langsung di pusara ulama yang akrab disapa Gus Dur tersebut.

    Khofifah dan Emil tampak khusyuk memanjatkan doa. Terutama Khofifah yang memang memiliki kedekatan dengan Gus Dur. Bagi Khofifah, Gus Dur adalah guru dan juga ulama yang memberikan banyak pelajaran hidup. Tidak hanya itu, Khofifah juga termasuk orang kepercayaan Gus Dur.

    Dimana saat menjabat sebagai Presiden, Khofifah dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Kepala BKKBN. Khofifah juga dipercayai Gus Dur untuk bersama-sama merintis pendirian Partai Kebangkitan Bangsa.

    “Gus Dur adalah guru saya. Betapa bahwa semasa hidupnya beliau mengajarkan pada kita semua tentang pentingnya membangun persatuan, persaudaraan dan membangun harmoni,” kata Khofifah.

    “Itu adalah satu warisan yang ditinggalkan Gus Dur untuk bangsa kita semua. Bahwa kita semua harus bersatu dalam pesaudaraan. Meski beda agama, beda suku, beda bahasa,” imbuhnya.

    Khofifah juga menceritakan bahwa dirinya adalah orang yang diberi wasiat oleh Gus Dur. Tepatnya dua tahun dan dua bulan sebelum wafat, beliau pesan pada Khofifah, agar nanti kalau beliau wafat dibantu nisannya ditulisi “The Humanist Died Here”.

    Pesan itu bahkan disampaikan Gus Dur tiga kali padanya. Ia bahkan mengkroscek ke beberapa kawan dekat Gus Dur apakah juga diberi wasiat serupa. Namun ternyata tidak.

    “Saya baru berani menyampaikan setelah haul Gus Dur yang ke lima di Tebuireng . Maka kalau panjenengan ziarah maka ditulisi Here Rest a Humanist. Di sini beristirahat bapak kemanusiaan. Jadi saya ingin sampaikan bahwa Gus Dur lebih senang disebut sebagai bapak kemanusiaan, bukan bapak pluralisme. Karena pluralisme merupakan sub dari humanisme,” tegas Khofifah.

    Di sisi lain, Gus Kikin yang juga Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim. Dalam kesempatan ini, pihaknya kembali menyampaikan tentang semangat yang selalu dibawa Gus Dur yaitu tentang menjaga persatuan dan persaudaraan antarumat manusia.

    “Sejak zaman duhulu di Tebuireng kita selalu membangun ukhuwah persaudaraan dan kekeluargaan. Itu karena Bangsa ini didirikan dengan dasar persatuan. Dan Bu Khofifah juga Mas Emil alhamdulillah memiliki semangat yang sama untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa khususnya di Jatim,” pungkasnya. (tok/but)

  • Daftar Lengkap Calon Gubernur dan Wakilnya di 37 Provinsi, Nomor Urut dan Partai Pengusungnya

    Daftar Lengkap Calon Gubernur dan Wakilnya di 37 Provinsi, Nomor Urut dan Partai Pengusungnya

    Bisnis.com, JAKARTA – 38 Provinsi di Indonesia akan menggelar pilkada serentak pada 27 November mendatang untuk memilih gubernur dan wakilnya yang baru.

    Masing-masing daerah memilih pasangan calon yang jumlahnya beragam. Ada yang dua paslon atau 3 paslon.

    Berikut daftar lengkap nama calon gubernur dan wakilnya di 28 provinsi dalam pilkada 2024

    Aceh

    1. Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi (nomor urut 1) dengan partai pengusung PAN, Golkar, Nasdem, PAS Aceh, dan PDA

    2. Muzakir Manaf dan Fadlulah (nomor urut 2) partai pengusung PDIP, Demokrat, PKB, PKS, PNA, Aceh, PPP, Gerindra

    Sumatra Utara

    1. Bobby Afif Nasution dan Surya (nomor urut 1) partai pengusung PAN, Perindo, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, Golkar, PPP dan Gerindra

    2. Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala (nomor urut 2) diusung oleh Partai Hanura, PDIP, Ummat, Partai Gelora dan Partai Buruh.

    Sumatra Barat

    1. Mahyeldi dan Vasko Ruseimy (nomor urut 1) diusung oleh partai Perindo, Demokrat, PKS, PBB dan Gerindra

    2. Epyardi Asda dan Ekos Albar (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, PAN, Gelora, Nasdem, Golkar, dan Partai Buruh

    Riau

    1. Abdul  Wahid dan Hariyanto (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Nasdem dan PKB

    2. M Nasir dan Muhammad Wardan (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Gelora, Demokrat, PPP dan Gerindra

    3. Syamsuar dan Mawardi Muhammad Soleh (nomor urut 3) diusung oleh partai PKS dan Golkar

    Jambi

    1.  Romi Hariyanto dan Letjen. TNI (Purn.) Dr. Sudirman (nomor urut 1) diusung oleh partai PSI, Gelora, PKN, Nasdem

    2. Al Aris dan Abdulla Sani (nomor urut 2) diusung oleh partai Hanura, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PDIP, PPP, Demokrat, Nasdem, Partai Buruh, PBB dan partai Ummat.

    Sumatra Selatan

    1. Herman Deru dan Cik Ujang (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, Demokrat, Perindo dan PKS

    2. Santana Putra dan Riezky Aprilia (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP

    3. Mawardi Yahya dan Anita Noeringhati (nomor urut 3) diusung oleh partai Hanura, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PKN, partai Garuda dan Partai Gelora.

    Bengkulu

    1. Helmi Hasan dan Mian (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, PAN, Gelora, Demokrat Nasdem, PKB, Gerindra

    2. Rohidin Mersyah dan Meriani (nomor urut 2) diusung oleh partai Hanura, PKS, Golkar dan PPP 

    Lampung

    1. Arinal Zunaidi dan Sutono (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP

    2. Mirhani Djausal dan Jihan Nurlaela (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, Buruh, Golkar dan Gerindra

    Kepulauan Bangka Belitung

    1. Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Demokrat, Garuda, Nasdem, PKB, PBB dan Gerindra

    2. Hidayat Arsani dan Hellyana (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, PKS, Golkar dan PPP

    Kepulauan Riau

    1. Ansar Ahmad dan Nyangnyang Haris (nomor urut 1) diusung oleh partai Ummat, PAN, Perindo, Gelora, Demokrat, PKS, PKB, Golkar, PPP, dan Gerindra

    2. Muhammad Rudi dan Aunur Rofiq (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, PSI dan Nasdem

    DKI Jakarta 

    1. Ridwan Kamil dan Suswono (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PKB, PKS, PAN, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Perindo, PKN, Garuda, PBB, PSI, dan Gelora

    2. Dharma Pongrekun dan Kun Wardana (nomor urut 2) paslon perseorangan

    3. Pramono Anung dan Rano Karno (nomor urut 3) diusung oleh partai PDIP dan Hanura

    Jawa Barat

    1. Acep Adang Ruhiyat dan Gitalis Dwinatarina (nomor urut 1) diusung oleh partai PKB

    2. Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP

    3. Ahmad Syaiku dan Ilham Akbar Habibie (nomor urut 3) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PPPP

    Jawa Tengah

    1. Andika Perkasa dan Hedrar Prihadi (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP

    2. Ahmad Lutfi dan Taj Yasin (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, Golkar, PPP dan Gerindra

    Jawa Timur

    1. Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim (nomor urut 1) diusung oleh partai PKB

    2. Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak (nomor urut 2) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PAN, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Perindo, PKN, Partai Buruh, Garuda, PBB, PSi dan Gelora.

    3. Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar (nomor urut 3) diusung oleh partai PDIP dan Hanura

    Banten

    1. Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Ummat, Gelora, PKN, Partai Buruh, Golkar, dan PBB

    2. Andra Soni dan Achmad Dimyati (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PSI, Demokrat, Garuda, Nasdem, PKS, PKB, PPP, dan Gerindra

    Bali

    1. Made Muliawan dan Putu Agus (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, PSI, PKN, Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, dan Gerindra

    2. Wayan Koster dan I Nyoman Giri (nomor urut 2) diusung oleh partai Ummat, PDIP, Perindo, Hanura, Gelora, PKB, partai Buruh dan PBB.

    NTB

    1. Siti Rohmi dan Musyafirin (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Ummat, Perindo, dan PKB

    2. Zulkieflymansyah dan Suhaili Fadil (nomor urut 2) diusung oleh partai Demokrat, Nasdem, PKS

    3. Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN, Hanura, PSI, Gelora, Garuda, Golkar, PPP, PBB dan Gerindra

    NTT

    1. Yohanis Fransiskus Lema dan Jane Natalia (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Hanura, Buruh, PBB

    2. Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Gelora, Demokrat, PKN, dan Gerindra, Golkar, PPP

    3. Simon Petrus dan Adrianus Garu (nomor urut 3) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PKB

    Kalimantan Barat

    1. Sutarmidji dan Didi Haryono (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, dan Gerindra.

    2. Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, Hanura dan PPP

    3. Muda Mahendrawan dan Jakius Sinyor (nomor urut 3) diusung oleh partai Ummat, Gelora, PKN, PKB, Buruh, PKB

    Kalimantan Tengah

    1. Willy Midel dan Habib Ismail (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PKB, PBB

    2. Nadalsyah Koyem dan Supian Hadi (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, Hanura, Demokrat dan PPP

    3. Agustian Sabran dan Edy Pratowo (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN, PSI, PKS, PKN, dan Gerindra.

    Kalimantan Selatan

    1. Muhidin dan Hasnuryadi (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Demokrat, dan PKS

    2. Raudatul Janah dan Akhmad Rozanie (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, Nasdem, PKB, Golkar dan Gerindra

    Kalimantan Timur

    1. Isran Noor dan Hadi Mulyadi (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Ummat, Perindo, Hanura, Gelora dan Demokrat

    2. Rudi Mas’ud dan Seno Aji (nomor urut 2) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PKN, Partai Buruh, Garuda, PBB, dan PSI

    Kalimantan Utara

    1. Sulaiman dan Adri Patton (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, dan PAN

    2. Zainal Paliwang dan Ingkong Ala (nomor urut 2) diusung oleh partai Nasdem, PKS, Hanura, Golkar, Gerindra, PKN, Perindo, Partai Buruh, PBB, PSI, dan Gelora

    3. Yensen dan Suratno (nomor urut 3) diusung oleh partai Demokrat, PKB, dan PPP

    Sulawesi Utara

    1. Yulius Selvanus dan Johannes Victor (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Nasdem, PKS, PKB, Golkar dan Gerindra

    2. Elly Engelbert dan Hanny Joost (nomor urut 2) diusung oleh partai PKN, Demokrat, Buruh, PBB

    3. Stefen Octavianus dan Alfret Denny (nomor urut 3) diusung oleh partai PDIP

    Sulawesi Tengah

    1. Ahmad Ali dan Abdul Karim (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Nasdem, PKB, Golkar, PPP, dan Gerindra

    2. Anwar dan Renny Lamadjido (nomor urut 2) diusung oleh partai Demokrat, PKS, dan PBB

    3. Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto (nomor urut 3) diusung oleh partai Ummat, PDIP, Hanura, dan partai Buruh

    Sulawesi Selatan

    1. Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, PKB, dan PPP

    2. Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Perindo, Hanura, PSI, Gelora, Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, dan Gerindra.

    Sulawesi Tenggara

    1. Ruksamin dan Syafei Kahar (nomor urut 1) diusung oleh partai Gelora dan PBB

    2. Andi Sumangerukka dan Hugua (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PPP, Hanura, dan Gerindra

    3. Lukman Abunawas dan Laode Ida (nomor urut 3) diusung oleh partai PDIP, Perindo, Demokrat, PKB dan Partai Buruh

    Gorontalo

    1. Tony Uloli dan Marten Taha (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PKS dan PKB

    2. Nelson Pomalingo dan Muhammad Kris (nomor urut 2) diusung oleh partai Hanura, Perindo, PSI, dan PPP

    3. Hamzah Isa dan Abdurrahman Abubakar (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN dan PDIP

    Sulawesi Barat

    1. Andi Ibrahim Masdar dan Asnuddin (nomor urut 1) diusung oleh partai Perindo, PKB, PPP

    2. Muhammad Ali Baal dan Arwan M Aras (nomor urut 2) diusung oleh partai Golkar dan Gerindra

    3. Suhardi Duka dan Salim Mengga (nomor urut 3) diusung oleh partai Ummat, PSI, Gelora, Demokrat, Nasdem, PKS dan Partai Buruh

    Maluku

    1. Jeffry Rahawarin dan Mukti Keliobas (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PDIP dan Hanura

    2. Murad Ismael dan Michael Wattimena (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Demokrat, PKS, PKB dan Golkar

    3. Hendrik Lewerisa dan Abdullah Vanath (nomor urut 3) diusung oleh partai Perindo, PPP, dan Gerindra

    Maluku Utara

    1. Husain Alting dan Asrul Rasyid (nomor urut 1) diusung oleh partai Ummat, PDIP dan PKN

    2. Aliong Mus dan Sharir Tahir (nomor urut 2) diusung oleh partai Perindo, Garuda, Golkar, PBB dan Gerindra

    3. M Kasuba, dan Basri Salama (nomor urut 3) diusung oleh partai Hanura dan PKS

    Papua

    1. Benhur Tomi Mano dan Yermias Bisai (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP

    2. Mathius Fakhiri dan Aryoko Alberto (nomor urut 2) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PKB, PAN, Hanura, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Perindo, Buruh, Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora

    Papua 

    Papua Barat

    1. Dominggus Mandacan dan Muhammad Lakotoni (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PKS, Hanura, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PDIP, Demokrat, Perindo, Buruh, Garuda, PBB, PSI, Gelora, dan Ummat.

    Papua Selatan

    1. Darius Geliwom dan Yusak Yaluwo (nomor urut 1) diusung oleh partai Perindo, Gerindra, Demokrat, dan Golkar

    2. Nikolaus Kondomo dan H Baidin Kurita (nomor urut 2) diusung oleh partai PKB, Buruh dan PBB

    3. Romanus Mbaraka dan Albertus Muyak (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN dan Nasdem

    Papua Tengah

    1. Wempi Wetimpo dan Agustinus Anggabaik (nomor urut 1) diusung oleh partai Gelora, PKS dan Gerindra

    2. Natalis Tabuni dan Titus Natkime (nomor urut 2) diusung oleh partai Ummat, PSI, Nasdem, dan Buruh

    3. Meki Nawipa dan Deinas Geley (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN, PDIP, PKN, PPP dan PBB 

    Papua Pegunungan

    1. John Tabo dan Ones Pahabol (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Gelora, Demokrat, PKB, Buruh, dan Golkar

    2. Befa Yigibalom dan Natan Pahabol (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, PKN, Garuda, Nasdem, PKS, PBB dan Gerindra.

    Papua Barat Daya

    1. Abdul Faris dan Petrus Kasihiw (nomor urut 1) diusung oleh partai PSI, Demokrat, Nasdem, dan PKS

    2. Gabriel Asem dan Lukman Wugaje (nomor urut 2) diusung oleh partai Perindo, Hanura, Gelora

    3. Elisa Kambus dan Ahmad Nausraus (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN, PKB dan Gerindra.

  • Profil dan Harta Hasbiallah Ilyas, Anggota DPR yang Usul KPK Telepon Pejabat Terindikasi Korupsi ketimbang OTT Nasional 24 November 2024

    Profil dan Harta Hasbiallah Ilyas, Anggota DPR yang Usul KPK Telepon Pejabat Terindikasi Korupsi ketimbang OTT Nasional 24 November 2024

    Profil dan Harta Hasbiallah Ilyas, Anggota DPR yang Usul KPK Telepon Pejabat Terindikasi Korupsi ketimbang OTT
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi III DPR
    RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
    Hasbiallah Ilyas
    tengah jadi perbincangan karena pandangannya tentang operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ).
    Saat
    fit and propers test
    atau uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Hasbi menyatakan bahwa dirinya sependapat dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa
    OTT KPK
    kampungan.
    Bahkan, Hasbi meminta tanggapan kepada calon Dewas KPK saat itu, Wisnu Baroto agar OTT KPK ditiadakan saja.
    “Saya minta tanggapan bapak bagaimana OTT ini kalau bisa tidak ada di negeri ini,” kata Hasbi saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III
    DPR
    RI pada 20 November 2024.
    Sebelumnya, Hasbi menyebut bahwa OTT KPK adalah bentuk kerugian keuangan negara dan pemborosan anggaran. Sebab, korupsi sudah terjadi dan negara kembali harus dirugikan untuk membiayai upaya tangkap tangan oleh KPK.
    “Saya pernah tanya salah satu mantan pimpinan KPK, untuk mengejar OTT satu tahun berapa banyak uang kita yang harus habis. Ini kan permasalahan di kita seperti ini, KPK ini lebih banyak pemborosannya kenapa? OTT satu tahun, sudah satu tahun setelah itu uang negara hilang dulu baru ditangkap,” ujarnya.
    Untuk menghindari kerugian negara tersebut, dia lantas menyarankan agar KPK menghubungi orang yang terindikasi korupsi tersebut. Sehingga, perbuatan korupsinya belum terjadi dan negara tidak dirugikan.
    “Kenapa kita tidak bisa kalau nanti bapak terpilih, bapak harus mengambil sikap ekstrem. Kalau sudah tahu misalnya salah satu pejabat negara, gubernur atau bupati melakukan korupsi atau indikasi melakukan korupsi itu paling tidak kita sampaikan, kita telepon, ‘Hai bapak jangan melakukan korupsi. Melakukan korupsi anda saya tangkap’. Kan selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan,” katanya.
    Memiliki pandangan yang cukup ekstrem terkait upaya pemberantasan korupsi, siapa sebenarnya sosok Hasbiallah Ilyas?
    Sebelum menjadi wakil rakyat di Senayan, pria kelahiran Jakarta, 8 Maret 1974 ini ternyata duduk sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024.
    Bahkan, Hasbiallah Ilyas dipercaya menduduki posisi Ketua Fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta pada periode tersebut.
    Dikutip dari laman resmi DPRD Jakarta, Hasbi sebenarnya sudah menjadi anggota DPRD DKI membawa bendera PKB pada periode 2009-2014.
    Dia kemudian kembali maju pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019 dari daerah pemilihan (dapil) IV dan terpilih menjabat pada periode 2019-2024.
    Hasbi pun duduk di Komisi B yang mengurusi bidang perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, perusahaan daerah.
    Pria yang akrab disapa Bang Haji Hasbi ini adalah lulusan sarjana S1 dari Damaskus University. Dia pernah menjabat sebagai ketua Pelajar Indonesia ketika berada di Damaskus.
    Setelah lulus kuliah, Hasbi mulai menapaki karier politiknya bersama PKB. Dia aktif bersama partai besutan Muhaimin Iskandar tersebut di wilayah Jakarta Timur.
    Hasbi juga memegang gelar Pascasarjana Institut Ilmu Qur’an Jakarta pada 2011.
    Selain di bidang politik, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jakarta ini aktif mengajar Ilmu Agama di Pesantren Al-Kenanniyah, Pulo Nangka Barat 2 yang merupakan milik orangtuanya.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 31 Maret 2024 untuk laporan periodik tahun 2023, Hasbiallah Ilyas memiliki harta kekayaan total mencapai Rp 17.200.210.808.
    Dikutip dari laman
    elhkpn.kpk.go.id
    , harta tersebut terdiri dari delapan bidang tanah dan bangunan di Bekasi, dan satu bidang di Jakarta Timur. Semua tanah dan bangunan itu tercatat dari hasil warisan yang nilainya mencapai Rp 16.823.460.000.
    Kemudian, dua unit mobil yang tercatat dari hasil sendiri, yakni Honda CRV tahun 2019 senilai Rp 310.000.000; dan Hyundai Creta tahun 2022 senilai Rp 322.000.000.
    Selanjutnya, Hasbi juga tercatat memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 7.010.808.
    Namun, Hasbi memiliki utang sebesar Rp 262.260.000. Sehingga, jika subtotal hartanya dikurangi utang maka totalnya mencapai Rp 17.200.210.808.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masa Tenang Pilkada Jakarta, Alat Peraga Kampanye di Ruas Jalan Jakarta Utara Ditertibkan

    Masa Tenang Pilkada Jakarta, Alat Peraga Kampanye di Ruas Jalan Jakarta Utara Ditertibkan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, PADEMANGAN – Memasuki masa tenang kampanye Pilkada Jakarta 2024, petugas menertibkan alat peraga kampanye (APK) dari sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara.

    Penertiban ini dilakukan petugas gabungan dari Pemerintah Kota Jakarta Utara, TNI-Polri, hingga organisasi masyarakat yang juga dipantau oleh petugas KPU dan Bawaslu Jakarta Utara.

    Penertiban dilakukan di enam kecamatan di Jakarta Utara, mulai Sabtu (23/11/2024) hingga Minggu (24/11/2024) dinihari.

    Di Kecamatan Pademangan, penertiban APK dilakukan di sejumlah ruas jalan raya, termasuk jalan protokol.

    Beberapa titik yang disasar petugas antara lain ruas Jalan Gunung Sahari, Jalan Budi Mulia, hingga Jalan R. E. Martadinata.

    Di tiga lokasi itu, terdapat banyak APK pasangan calon Pilkada Jakarta yang meliputi spanduk, poster, hingga umbul-umbul.

    Camat Pademangan Didit Mulyadi mengatakan, penertiban APK ini menindaklanjuti arahan dari KPU dan Bawaslu terkait masa tenang Pilkada Jakarta 2024.

    “Memasuki masa tenang, kami menertibkan alat peraga kampanye dari sejumlah titik di Kecamatan Pademangan, karena masa tenang ini mulai tanggal 24 sampai 26 November 2024, sebelum nantinya hari pencoblosan pada 27 November 2024,” ucap Didit.

    Didit menjelaskan, penertiban APK ini tak hanya menyasar ruas jalan raya.

    Ia juga sudah memerintahkan para lurah di Kecamatan Pademangan untuk menertibkan alias mencopot APK dari jalan-jalan permukiman hingga gang-gang rumah warga.

    “Para lurah juga sudah diarahkan untuk melakukan penertiban, berkoordinasi juga dengan para pengurus RW di Pademangan,” kata Didit.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Jelang Pencoblosan, Relawan Bakar dan Injak Baliho Calon, Ini Hasil Survei Pilkada Parepare

    Jelang Pencoblosan, Relawan Bakar dan Injak Baliho Calon, Ini Hasil Survei Pilkada Parepare

    FAJAR.CO.ID, PAREPARE — Relawan Paslon nomor urut 2, Muhammad Zaini dan Prof Bakhtiar Tijjang (MZ- Berbakti) tampak kecewa terhadap Paslon yang mereka dukung.

    Lewat video viral yang beredar di sosmed, Relawan yang bernama Padatindo ini menurunkan baliho MZ-Berbakti di posko pemenangannya.

    Bahkan mereka melampiaskan kekecewaannya dengan membakar dan menginjak-injak baliho Paslon yang didukung Gerindra dan PKB tersebut.

    “Kami militan Songkok Cella kecewa, terlalu banyak cerita, katanya Gerindra mau menang di Parepare,”ujar pria dalam video.

    Mereka menyebut Paslon MZ-Berbakti sebagai pembohong. Namun tidak dijelaskan para relawan ini kecewa karena apa.

    “Bakar, (Relawan) Padatindo kecewa, bakar, pembohong,”tambahnya.

    Sementara saat ini tahapan kampanye sudah memasuki masa tenang hingga tiga hari ke depan.

    Sementara itu survei yang dilakukan Indeks Politika Indonesia (IPI) di Pilwalkot Parepare menempatkan Erat Bersamal unggul tipis dengan 32,9 persen dari TSM – MO 31,7 persen atau hanya terpaut 1,2 persen.

    Sementara dua paslon lainnya, Muhammad Zaini – Bakhtiar Tijjang 20,1 persen dan Andi Nurhaldin Nurdin Halid – Taqyuddin Djabbar 8,5 persen.

    Direktur Eksekutif PT IPI Suwadi Idris Amir menyampaikan ada tren kenaikan elektabilitas Erat Bersalam dan tren penurunan dari TSM MO.

    “Ini mesti diwaspadai sebab selisih tipis. Dan pengalaman kami melihat bila tren naik di akhir seperti ini biasanya akan terus naik, dan tren menurun akan terus turun sampai pencoblosan,” kata Suwadi Idris Amir.

    Survei yang dilaksanakan pada 20 – 23 November 2024 ini melibatkan 440 responden. dengan Margin of Error sekitar +4 persen.

  • 10 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Selama November 2024, Ada Jakarta

    10 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Selama November 2024, Ada Jakarta

    TRIBUNJAKARTA.COM – Catat! daftar provinsi yang gelar pemutihan pajak kendaraan selama bulan November 2024.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memberlakukan program penghapusan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 18 Oktober 2024 hingga Januari 2025.

    Hal itu diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar 0 persen Untuk BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya.

    Tak hanya Jakarta, sejumlah provinsi lainnya juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) sepanjang November 2024.

    Program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah penghapusan denda administrasi bagi pemilik kendaraan yang terlambat membayar PKB sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

    Dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, Wajib Pajak dapat membayarkan pajak kendaraan tanpa perlu membayar denda keterlambatan.

    Lantas, provinsi mana saja yang juga menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor selama November 2024?

    Ilustrasi STNK (Kompas.com/Aditya Maulana)

    Daftar Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak

    Dihimpun dari berbagai sumber, berikut provinsi yang membuka program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan pada November 2024:

    1. Jakarta

    Pemprov Jakata mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar 0 persen untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kedua dan Seterusnya mulai 18 Oktober 2024 sampai dengan Januari 2025.

    BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya merujuk pada penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang sebelumnya sudah pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selain itu, kendaraan tersebut juga telah memenuhi kewajiban pembayaran BBNKB atas penyerahan pertama, baik di dalam maupun di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.

    Dikutip dari keterangan Bapenda Jakarta, Pemprov Jakarta juga menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Penghapusan denda dilakukan terhadap objek BBNKB untuk kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya yang menerima insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar 0 persen. 

    Pemberian insentif ini diharapkan dapat kembali meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan proses balik nama kendaraan bermotor.

    2. Jawa Barat

    Pemprov Jawa Barat juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober hingga 30 November 2024.

    Dikutip dari akun Instagram @bapenda.jabar, Senin (30/10/2024), ada lima macam keringanan yang digelar pemerintah daerah, yaitu: 

    Diskon PKB
    Bebas denda PKB
    Bebas BBNKB II
    Bebas tunggakan pokok tahun ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya
    Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun yang lewat.

    Tak hanya 5 program di atas, Pemprov Jawa Barat juga memberikan diskon 10 persen bagi Wajib Pajak yang membayar PKB di Samsat Digital Terminal Leuwipanjang sampai 23 Desember 2024.

    3. Jawa Tengah

    Provinsi berikutnya yang mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sepanjang November 2024 adalah Jawa Tengah.

    Program tersebut dilaksanakan oleh Bapenda Jawa Tengah sejak 20 Mei hingga Desember 2024.

    Ada 3 program keringanan yang masih diadakan hingga November 2024. Berikut perinciannya:

    a. Pembebasan BBNKB II

    Diadakan hingga 19 Desember 2024
    Khusus kendaraan bermotor dari dalam maupun dari luar Provinsi Jawa Tengah.

    b. Diskon pajak tahun berjalan

    Digelar hingga 19 Desember 2024
    Pengurangan pajak tahun berjalan 2,5 persen untuk kendaraan roda empat dan 5 persen untuk kendaraan roda dua.

    c. Pembebasan biaya pajak progresif

    Digelar hingga 19 Desember 2024
    Pembebasan biaya pajak progresif, yakni tarif pajak kendaraan untuk kepemilikan kedua dan seterusnya.

    4. Jawa Timur

    Pemprov Jawa Timur turut menggelar program keringanan pajak kendaraan bermotor daerah mulai dari 1 Oktober sampai 30 November 2024.

    Dilansir dari akun Instagram @bapendajatim, Jumat (12/7/2024), pengadaan keringanan pajak ini dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Provinsi Jawa Timur. 

    Berikut program pembebasan pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa Timur:

    Bebas bea balik nama untuk kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB II)
    Bebas sanksi administratif atas keterlambatan PKB dan BBNKB
    Bebas PKB progresif
    Bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ).

    5. Aceh

    Provinsi berikutnya yang menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga setahun penuh pada 2024 adalah Aceh.

    Program keringanan ini berlaku sejak 18 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pajak Progresif dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.

    Ada dua keringanan yang dapat dimanfaatkan warga Aceh, yakni:

    Untuk mendapatkan manfaat program ini, pemilik kendaraan harus menyiapkan dokumen persyaratan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli sesuai nama yang tercantum pada STNK.

    6. Lampung

    Pemprov Lampung juga kembali mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 2 September 2024 hingga 16 Desember 2024.

    Merujuk akun Instagram resmi @bapenda_lampung, Minggu (1/9/2024), ada 4 program keringanan pajak kendaraan bermotor yang diberikan, yaitu: 

    a. Bebas pajak progresif

    Gratis pajak progresif bagi yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama

    b. Gratis pengembalian nama kendaraan

    Gratis bea balik nama dari dalam provinsi Lampung dan luar provinsi

    c. Bebas denda

    Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan
    Keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar 50-70 persen.

    d. Pajak yang dibayarkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan

    Keringanan tunggakan pajak tahun ke-3, ke-4, dan ke,5 sebesar 50-70 persen berdasarkan cc kendaraan.

    7. Bengkulu

    Dilansir dari laman resminya, Pemprov Bengku turut mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 4 Juni sampai dengan 30 November 2024.

    Program ini digelar di seluruh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Bengkulu, program pemutihan pajak mencakup tiga keringanan, yakni pembebasan tunggakan PKB, denda PKB, serta BBNKB II.

    Dengan adanya program keringanan ini, diharapkan mampu meningkatkan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk kembali mengaktifkan pajak kendaraan bermotor.

    8. Kalimantan Barat

    Provinsi Kalimantan Barat mengadakan keringanan pajak kendaraan bermotor sejak 19 Juni 2024 hingga 4 Januari 2025.

    Kebijakan itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak di Bidang Kendaraan Bermotor. 

    Berikut 4 program pemutihan yang diadakan dengan jadwal pelaksanaan masing-masing, yaitu:

    Pemberian keringanan PKB, sampai 20 Desember 2024
    Pembebasan sanksi administrasi PKB, sampai 20 Desember 2024
    Pembebasan progresif atas PKB Pembebasan BBNKB II dan seterusnya, sampai 4 Januari 2025
    Pembebasan sanksi administrasi BBNKB II, sampai 4 Januari 2025.

    9. Sumatera Barat

    Pemprov Sumatera Barat ikut menggelar program pemutihan pajak kendaraan selama periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024.

    Dikutip dari akun Instagram resmi @bapenda.sumbar, Senin (30/9/2024), berikut keuntungan yang diberikan kepada wajib pajak: 

    a. Diskon pokok PKB

    20-25 persen khusus kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo
    20-20 persen untuk kendaraan yang sudah jatuh tempo.

    b. Pembebasan BBNKB II

    Pembebasan BBNKB II untuk kendaraan dari dalam dan luar Sumatera Barat, termasuk kendaraan hasil lelang milik pemerintah dan hasil hibah yang belum didaftarkan.

    c. Pembebasan denda PKB

    d. Pembebasan denda BBNKB II

    Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB kesatu dan kedua.

    e. Pembebasan pajak progresif

    f. Pembebasan denda SWDKLLJ dari PT Jasa Raharja

    Pembebasan denda SWDKLLJ tahun berlalu, tidak termasuk denda tahun berjalan.

    10. Sumatera Selatan

    Program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga digelar oleh Pemprov Sumatera Selatan mulai 19 Agustus 2024 hingga 14 Desember 2024.

    Dilansir dari akun Instagram @bapenda_sumsel, Sabtu (21/9/2024), ada beberapa program keringanan yang diberikan oleh pemerintah, antara lain: 

    a. Keringanan PKB

    Tunggakan PKB dua tahun atau lebih cukup membayar satu tahun tunggakan pajak ditambah satu pajak satu tahun berjalan.

    b. Diskon BBNKB II

    Diskon BBNKB II sebesar 50 persen.

    c. Bebas SWDKLLJ, denda dan bunga PKB

    Bebas semua denda dan bunga PKB, pajak progresif, serta denda SWDKLLJ.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 3 Cerita Saat Mahfud Batal Jadi Cawapres Jokowi, JK: Sudah Pakai Jabat Tangan dan Pelukan Nasional

    3 Cerita Saat Mahfud Batal Jadi Cawapres Jokowi, JK: Sudah Pakai Jabat Tangan dan Pelukan Nasional

    Cerita Saat Mahfud Batal Jadi Cawapres Jokowi, JK: Sudah Pakai Jabat Tangan dan Pelukan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI
    Jusuf Kalla
    atau karib disapa
    JK
    menceritakan saat
    Mahfud MD
    batal terpilih menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (
    Jokowi
    ) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 silam.
    Menurut JK, Jokowi yang saat itu masih menjadi Presiden RI mendatanginya di kantor Wakil Presiden (Wapres) untuk berdikusi mengenai siapa sosok cawapres yang pas mendampinginya maju kembali pada
    Pilpres 2019
    .
    Setelah berbincang selama hampir dua jam, JK menyebut nama
    Mahfud
    MD sebagai calon yang cocok dengan kriteria yang dicari Jokowi untuk mendampinginya maju kedua kalinya pada pilpres.
    “(Jokowi bertanya) Jadi siapa ini. Saya bilang begini, jangan kita bicara orang, kita bicara kriteria dulu, bapak mau apa? (Dijawab Jokowi) Pertama tentu sebaiknya yang pintar. Saya kan perlu dukungan dari orang yang pnitar. Kedua sebaiknya orang NU (Nahdlatul Ulama). (Saya tanya) Apa lagi, (dijawab) baik pengalamannya dan tidak ada celah,” kata JK dalam Podcast bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (24/11/2024).
    “Saya bilang, kalau begitu Pak Mahfud yang memenuhi syarat, pintar, dia orang NU.

    Kemudian, kariernya baik dan tidak ada celah,” ujarnya melanjutkan.
    JK mengungkapkan, saat itu dirinya dan Jokowi berjabat tangan sebagai tanda bahwa keputusan sudah diambil yakni Mahfud MD yang akan menjadi cawapres.
    Bahkan, JK mengatakan, dirinya dan Jokowi juga berpelukan setelah keputusan tersebut diambil.
    “Itu sejarahnya kenapa tidak jadi padahal saya yakin diputusan-12putusan terakhir itu di kantor saya, pakai jabat tangan, pakai pelukan,” kata JK.

    Namun, betapa terkejutnya Jusuf Kalla saat mendapat kabar bahwa bukan Mahfud MD yang akan diumumkan menjadi cawapres mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.
    JK menceritakan, dirinya diajak untuk ikut serta saat Jokowi mengumumkan cawapres. Tetapi, dia menolak dan lebih memilih menyaksikannya melalui televisi.
    Kemudian, dia menghubungi salah seorang politikus yang dilihatnya di televisi untuk menanyakan perihal pengumuman tersebut yakni Abdul Kadir Karding.
    Saat itulah JK terkejut karena Karding menyebut bahwa cawapres yang akan mendampingi Jokowi adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin.
    “Saya telelon, ‘Karding bagaimana kau sudah tahu siapa calon wapres’. (Dijawab) ‘Menurut bapak siapa?’ (Saya jawab) ‘ya Pak Mahfud’. (Kata Karding) Berubah Pak. ‘Hah kenapa berubah? Tadi kita jabat tangan dengan Pak Jokowi’,” ujar JK menirukan pembicaraannya dengan Karding saat itu.
    “Jadi, dua jam itu bicara, setuju, dan Pak Mahfud saya kira sudah dikasih singnal juga kan. Rupanya ada beberapa partai atau beberapa orang, saya tidak tahu setelah itu, saya pikir sudah selesai toh Pak Mahfud jadi wapres, ya sudah. Eh ternyata Pak Kiai (Ma’ruf Amin),” katanya melanjutkan.
    Setelah benar Ma’ruf Amin yang diumumkan sebagai cawapres, JK pun sempat berpandangan bahwa wapres dari Jokowi jika terpilih pada Pilpres 2019, bakal tidak lincah.
    “Tetap NU, pintar juga, pintar dari sisi lain, bukan pemerintahan tapi sisi agama. Tetapi saya yakin nanti tidak lincah ini wapres ini membantu. Kita kan wapres tuh membantu mendampingi, kalau perlu juga menjaga jangan kena masalah,” ujarnya.
    Usai menceritakan peristiwa itu, JK lantas menghibur hati Mahfud MD dengan mengatakan bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu masih muda sehingga masih memiliki banyak kesempatan maju sebagai cawapres kembali.
    “Saya bilang ke Pak Mahfud, tenang lah Pak Prabowo keempat kalinya baru masuk (jadi Presiden). (Mahfud) baru dua kali dan masih muda. Ya begitu sejarahnya,” kata JK.
    Menanggapi cerita JK, Mahfud MD lantas menceritakan versinya. Menurut dia, Jokowi langsung memanggilnya untuk menghadap dan dijelaskan mengenai situasinya.
    Tak hanya itu, Mahfud mengatakan, Jokowi tetap menginginkannya membantu di pemerintahan.
    “Sesudah itu saya dipanggil Pak Jokowi. (Jokowi mengatakan) ‘bahwa Pak Mahfud tadi saya sudah memutuskan Pak Mahfud tapi menjelang keputusan itu partai-partai banyak yang tidak setuju. Saya kan tidak punya partai ya untuk memveto itu tapi nanti Pak Mahfud tetaplah bersama saya waktu itu’, malam itu juga. Ya sudah saya anggap sudah selesai, ini politik,” kata Mahfud.
    Dia juga mengatakan, JK adalah orang pertama yang menghubunginya saat nama Ma’ruf Amin yang ternyata diumumkan menjadi cawapres.
    Sebagaimana diberitakan
    Kompas.com
    , Jokowi mengumumkan Ma’ruf Amin sebagai cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2019, dalam konferensi pers pada Kamis, 9 Agustus 2018.
    Pengumuman itu dilakukan usai Jokowi bertemu ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pendukungnya di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta, Kamis.
    “Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma’ruf Amin,” ujar Jokowi.
    Menurut Jokowi, keputusan ini telah ditandatangani oleh sembilan ketua umum dari partai politik pendukungnya.
    Adapun tokoh partai politik yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
    Selain itu, ada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono.
    Sedangkan sembilan sekjen yang hadir, yakni Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Paulus, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding.
    Kemudian, Sekjen Partai Hanura Herry Lontung, Sekjen PPP Asrul Sani, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.