Xcloud.id

partai: PKB

  • Tindak Pelaku Serangan Fajar, Bawaslu Diminta Tidak Tebang Pilih

    Tindak Pelaku Serangan Fajar, Bawaslu Diminta Tidak Tebang Pilih

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha menilai, praktik serangan fajar menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan Pilkada 2024. Karenanya, dia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak tegas pelaku money politic atau politik uang yang bisa merusak pesta demokrasi lima tahunan itu.

    Menurut Mohammad Toha, pengawasan harus dilakukan secara ketat, sehingga ruang gerak pihak yang akan melakukan politik uang semakin sempit. “Jika ditemukan pihak yang melakukan politik uang, Bawaslu harus bertindak tegas terhadap para pelaku yang merupakan perusak demokrasi,” tegasnya.

    Dia juga menekankan, Bawaslu tidak perlu takut dalam melakukan penindakan, karena mereka dilindungi undang-undang (UU) dalam melaksanakan tugasnya. Bawaslu juga tidak boleh tebang pilih dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Semua pihak yang melakukan politik uang harus ditindak tegas. Bawaslu juga harus mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang. Masyarakat juga harus menolak pihak-pihak yang akan melakukan serangan fajar atau memberi uang untuk memilih pasangan calon tertentu.

    “Jangan tebang pilih. Misalnya, karena yang melakukan politik uang adalah calon atau tim pasangan yang kuat dan incumbent, kemudian Bawaslu tidak menindaknya. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Toha menjelaskan, larangan politik sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

    Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

    Dalam Pasal 187A disebutkan, bagi mereka yang melakukan serangan fajar atau politik uang bisa dipidani dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

    “Aturannya sudah sangat jelas, maka Bawaslu RI dan jajarannya harus meningkatkan pengawasan , khususnya terhadap praktik serangan fajar yang selama ini sangat masif dilakukan di setiap pemilihan umum,” katanya. [hen/but]

  • Viral Surat Prabowo Dukung RIDO, Cak Imin: Kalau Ketua Partai Boleh Dong

    Viral Surat Prabowo Dukung RIDO, Cak Imin: Kalau Ketua Partai Boleh Dong

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tak mempermasalahkan beredarnya surat Presiden Prabowo Subianto yang meminta masyarakat memilih Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) untuk Pilkada Jakarta 2024.

    Menurutnya, merupakan hal yang lumrah dan sah apabila Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra menuliskan surat tersebut untuk mendukung pasangan calon (paslon) tertentu di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    “Ya kan sebagai ketua umum partai ya boleh lah,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Cak Imin menegaskan bahwa surat yang dituliskan Prabowo tidak melanggar masa tenang kampanye.

    “[Langgar masa tenang] Enggak enggak,” tandas Cak Imin.

    Sekadar informasi, beredar surat yang bertandatangan dari Presiden Prabowo Subianto yang berisi ajakan mencoblos Paslon Pilkada Jakarta nomor 01 Ridwan Kamil-Suswono di media sosial dan menjadi ramai, karena surat ini beredar di masa tenang.

    Selain itu, surat ini juga menimbulkan pertanyaan karena dikirimkan oleh Prabowo yang merupakan seorang presiden. 

  • Ini Dua Strategi Produsen Mobil saat PPN Naik Jadi 12%

    Ini Dua Strategi Produsen Mobil saat PPN Naik Jadi 12%

    Jakarta –

    Mulai Januari 2025 tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12% dari sebelumnya 11%. Kebijakan tersebut tentunya bakal memberi dampak ke pasar otomotif Indonesia, di mana harga jual mobil bakal naik signifikan. Ini dua strategi produsen mobil saat PPN naik jadi 12%.

    4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Harold Donnel memberikan gambaran bagaimana kebijakan PPN 12% ini memberi dampak ke harga jual mobil. Kata Harold, setiap pabrikan punya hitungannya masing-masing. Ada pabrikan yang langsung memasukkan tarif PPN 12% ke harga jual kendaraan, ada juga pabrikan yang lebih memilih melakukan kebijakan efisiensi untuk mencegah harga mobil naik signifikan.

    “Pastinya setiap brand atau setiap produsen memiliki tata hitungannya masing-masing. Nah to be honest (sejujurnya) kita tak bisa memberitahukan cara hitungannya secara transparan sekali. Tapi sudut pandangnya seperti ini. Bahwa kalau seandainya barang itu sudah diproduksi, maka setiap barang produksi tersebut kan kalau secara hitungan punya COGS (Cost of Goods Sold) atau punya HPP (Harga Pokok Penjualan). Dari harga produksi tersebut, kita kalkulasi dengan gross margin lalu kita kalkulasi dengan net margin, lalu beberapa investasi kayak nilai-nilai administrasi, lalu juga ada beberapa advertising spending, dan distribution segala macam. Sehingga muncullah harga jual, include tax yang ada di situ. Termasuk PPN (12%) tersebut,” buka Harold kepada wartawan di BSD City, Tangerang (25/11/2024).

    “Ada beberapa gaya produsen yang pada saat tax misalnya terjadi fluktuasi, itu ada yang mengkonversinya ke nilai COGS. Artinya dia menerapkan teknik cost leadership. Dia melakukan efisiensi di pabrikasinya, sehingga harga tersebut tidak melambung naik. Ada juga yang menggunakan advertising leadership, berarti menurunkan nilai komposisi marketingnya,” sambung Harold.

    “Tapi ada juga pabrikan yang secara letterlijk (harfiah), jika secara hitungan pajak naik Rp 1 juta, ya sudah, harga produk, harga jualnya dinaikkan Rp 1 juta. Istilahnya kayak gitu. Nah, setiap teknik tersebut punya plus minusnya. Itu patut ditunggu nanti pada saat realisasinya, Suzuki akan mengambil yang mana,” tambah Harold.

    Harold belum mengetahui seberapa besar kenaikan harga mobil baru ketika tahun depan PPN naik menjadi 12% dan ada kebijakan opsen pajak, atau tambahan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun yang pasti, harga mobil akan naik signifikan.

    “Kita sekarang masih dalam tahap finalisasi hitungan. Karena basisnya kan dari NJKB dan segala macam. Tapi yang jelas, kalau dari sudut pandang konsumen (kenaikannya) akan signifikan,” bilang Harold.

    (lua/rgr)

  • Cak Imin Optimistis Cawe-Cawe Jokowi Dongkrak Suara RK-Suswono

    Cak Imin Optimistis Cawe-Cawe Jokowi Dongkrak Suara RK-Suswono

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin optimistis cawe-cawe Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mampu mendongkrak perolehan suara pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024.

    Menurutnya, dukungan Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan sentimen positif terhadap suara pasangan calon (paslon) nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 itu.

    “Iya nanti kita lihat aja. Tapi tentu ada pengaruhnya dan [suara RK-Suswono] ya naik dong,” katanya kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

    Sekadar informasi, Jokowi bertemu dengan calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di Kaizen Heritage 4.0 Kemayoran, Jakpus, pada Senin (18/11) malam.

    “Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak, rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil, karena juga rekam jejak. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak,” tandas Jokowi.

  • Pilgub Jatim 2024, Luluk dan Gus Hans Nyoblos di Jombang

    Pilgub Jatim 2024, Luluk dan Gus Hans Nyoblos di Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Pilgub (Pemilihan Gubernur) Jatim 2024 digelar Rabu, 27 November 2024. Tentu saja, para paslon (pasangan calon) juga akan memberikan hak suaranya di TPS (Tempat Pemungutan Suara) masing-masing.

    Ada dua kandidat yang akan mencoblos di Kabupaten Jombang. Mereka adalah Cagub (Calon Gubernur) nomor 1 Luluk Nur Hamidah dan Cawagub (Calon Wakil Gubernur) nomor 3 KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans.

    Luluk mencoblos di TPS 003 Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. TPS ini berada di SDN Brodot 1. Luluk merupakan Cagub kelahiran desa tersebut. Namun selama ini lebih banyak di Jakarta.

    Ketua TPS 003 Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo St. Nur Fadillah membenarkan bahwa Cagub Luluk akan mencoblos di TPS tersebut. Pasalnya, Luluk sudah masuk dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus).

    “Karena masuk DPK, mencoblosnya mulai pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Bu Luluk mencoblos di TPS 003 Desa Brodot,” kata Nur Fadillah ketika dihubungi melalui ponselnya.

    Untuk diketahui, pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus atau DPK adalah para Pemilih yang memiliki identitas kependudukan dan telah memenuhi syarat, tetapi tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan).

    Sementara itu, Gus Hans menyalurkan hak suaranya di TPS 007 Desa/Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. TPS tersebut berada di dekat Akper (Akademi Perawat) Darul Ulum Rejoso Jombang.

    Yakni di area PPDU (Pondok Pesantren Darul Ulum) Jombang. “Benar. Saya mencoblos di TPS 007 Desa/Kecamatan Peterongan,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Selasa (26/11/2024).

    Gus Hans menegaskan bahwa dirinya juga sudah mendapatkan undangan untuk mencoblos. Jika tidak ada aral melintang, Cawagub dari Cagub Tri Rismaharini itu akan mencoblos pada pukul 10.00 WIB.

    Pilkada serentak 2024 digelar Rabu, 27 November. Saat ini, distribusi logistik masih berlangsung dari PPS ke masing-masing TPS. Di Jombang, terdapat 1.942 TPS yang tersebar di 21 kecamatan.

    Dari jumlah itu, terdapat Sembilan TPS loksus (lokasi khusus) yang sebagian berada di pondok pesantren. Sementara jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 ini sebanyak 1.012 800 pemilih.

    Untuk Pilgub Jatim diikuti tiga paslon (pasangan calon). Nomor urut 01 adalah Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim. Nomor urut 02 Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Sedangkan nomor urut 03 Tri Rismaharini-Gus Hans.

    Sementara Pilbup Jombang diikuti dua pasangan calon. Yaitu, nomor urut 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora. [suf]

  • Cak Imin dan Gus Ipul Menghadap Prabowo di Istana, Bahas Bansos?

    Cak Imin dan Gus Ipul Menghadap Prabowo di Istana, Bahas Bansos?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadap ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk memberikan laporan terkait dengan bantuan sosial (bansos), Selasa (26/11/2024).

    Menurut pantauan Bisnis, Cak Imin tiba di kompleks Istana pada pukul 13.40 WIB dan mengatakan akan membahas soal pekerjaan dengan Presiden Prabowo.

    “Lapor aja, soal kerjaan. Soal sasaran bantuan sosial yang tepat,” katanya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, saat disinggung soal pembentukan satuan tugas (satgas) baru untuk pemberantasan judi online, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini mengatakan bahwa memang upaya itu dilakukan karena judol merupakan bencana sosial.

    Kendati demikian, dia memastikan bahwa bahasan itu belum akan dibicarakan bersama dengan Kepala Negara pada hari ini.

    “Jadi judi online itu menanbah jumlah kemiskinan. Baru. Itu artinya bencana sosial. Harus diperhatikan secara serius. Tapi, ya nanti, itu nggak bahas itu kalau ini,” imbuh Cak Imin.

    Di sisi lain, sebelum kedatangan Cak Imin, selang satu jam sebelumnya juga tiba Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul terpantau memasuki salah satu pintu Istana Kepresidenan. Namun, dirinya belum memberikan keterangan bagi wartawan.

  • Puluhan TPS di Jombang Berada di Area ‘Blank Spot’

    Puluhan TPS di Jombang Berada di Area ‘Blank Spot’

    Jombang (beritajatim.com) – Karena tak terjangkau jaringan internet atau blamk spot, sebanyak 22 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jombang digeser ke tempat lain.

    Ketua KPU Jombang, Ahmad Udi Masjkur menjelaskan, pergeseran ini dilakukan beberapa hari menjelang Pilkada 2024. Sebelum tahap distribusi logistik, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing desa melakukan pengecekan terakhir dan menemukan indikasi kerawanan itu.

    “Selanjutnya, petugas sepakat memindahkan lokasi TPS ke titik yang lebih tinggi sebagai alternatifnya,” kata Ahmad Udi Masjkur, Selasa (26/11/2024).

    Udi mengatakan, untuk blank spot internet itu pihaknya melakukan pergeseran TPS. Karena kebutuhan internet sangat penting dalam proses tersebut. Sehingga lokasi TPS digeser ke tempat lebih tinggi. “Ada sekitar 22 titik yang blank spot,” kata Udi.

    Udi mengungkapkan bahwa puluhan TPS yang tidak terjangkau jaringan internet ini berada di wilayah pinggiran. Diantaranya, Kecamatan Plandaan, Ngusikan, Kabuh, Wonosalam dan beberapa titik di Kecamatan Mojoagung.

    Untuk diketahui, Pilkada 2024 akan digelar besok Rabu, 27 November 2024. Saat ini, distribusi logistik masih berlangsung dari PPS ke masing-masing TPS.

    Di Jombang, terdapat 1.942 TPS yang tersebar di 21 kecamatan, dimana sembilan diantaranya merupakan TPS loksus (lokasi khusus) yang sebagian berada di pondok pesantren. Sementara jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 ini sebanyak 1.012 800 pemilih.

    “Sesuai dari laporan teman-teman PPK di seluruh Jombang menyampaikan distribusi di masing-masing desa PPS ke TPS sedianya tanggal 26 (November), sebagai langkah mitigasi kita sebelumnya sudah melalukan pemetaan awal, terkait TPS-TPS rawan,” pungkasnya.

    Untuk Pilgub Jatim diikuti tiga paslon (pasangan calon). Nomor urut 01 adalah Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim. Nomor urut 02 Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Sedangkan nomor urut 03 Tri Rismaharini-Gus Hans.

    Sementara Pilbup Jombang yang digelar 27 November 2024 diikuti dua pasangan calon. Yaitu, nomor urut 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora. [suf]

  • Penjualan Lesu, Karyawan Tuntut UMR Naik

    Penjualan Lesu, Karyawan Tuntut UMR Naik

    Jakarta –

    Industri roda empat di Indonesia akan menghadapi tantangan berat tahun depan. Sebab, ketika penjualan mobil lesu akibat daya beli menurun, pekerja di sektor terkait tetap menuntut kenaikan upah minimum regional (UMR).

    Kukuh Kumara selaku Sekretariat Umum (Sekum) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengatakan, penjualan mobil di dalam negeri mengalami penurunan sejak setahun terakhir. Kondisinya bisa makin parah tahun depan karena PPN 12 persen dan opsen pajak.

    Namun, di tengah situasi tersebut, perusahaan makin dibuat pusing dengan tuntutan upah yang diserukan para pekerja di sektor terkait.

    “Sebagian besar (pekerja) di industri otomotif di Jawa Barat, ada tuntutan terkait kenaikan UMR. Itu berat bagi industri kita, cukup berat,” ujar Kukuh Kumara dalam forum diskusi yang digelar baru-baru ini di Gondangdia, Jakarta Pusat.

    Pekerja di pabrik mobil. Foto: Ruly Kurniawan

    Ketika penjualan mobil lesu, jangankan kenaikan upah, menjaga agar tak ada PHK besar-besaran saja sudah untung. Sebab, ketika produksi menurun, ada banyak pegawai yang tenaganya mulai tak dibutuhkan.

    “Yang kita khawatirkan kan penurunan produksi, itu ujung-ujungnya juga tenaga kerja yang kena. Kita kan nggak mau arahnya ke sana. Kita nggak mau nasib kita seperti Thailand, padahal ada 1,5 juta orang (yang kerja) di sektor ini,” ungkapnya.

    Kukuh menjelaskan, pengesahan PPN 12 persen dan opsen pajak membuat ‘perjuangan’ industri mobil akan lebih berat tahun depan. Bahkan, jika keduanya berjalan beriringan, bukan tak mungkin ada penurunan penjualan ekstrem ke level 500 ribu unit seperti era pandemi.

    “Kalau itu diberlakukan, pasti turunnya akan tajam. Pada tahun ini saja, kita sudah revisi target dari 1 juta unit ke 850 ribu unit. Kalau ada opsen pajak dan PPN 12 persen, bisa jadi kita akan sama dengan saat pandemi, yaitu sekitar 500 ribu unit. Dampaknya tentu ada penurunan produksi,” tuturnya.

    Penjualan mobil drop. Foto: Pradita Utama

    Opsen pajak kabarnya akan berlaku mulai 5 Januari 2025. Hal tersebut sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    Berkat kebijakan itu, pemerintah provinsi dapat memungut opsen dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Sementara pemerintah kab/kota memungut opsen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    Meski tujuan utamanya untuk menyelaraskan pembagian hasil, ketidakpastian terkait implementasi di tingkat daerah bisa menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri otomotif.

    “Ketika terjadi kenaikan di suatu daerah, kan ada peluang beli di daerah lain. Kami sudah simulasikan, 1 persen dari opsen itu kira-kira berdampak penurunan penjualan 10 persen,” tuturnya.

    “Kalau kenaikannya lima persen, turunnya sampai 23 persen. Dalam kenyataannya kan naiknya lebih dari 5 persen. Ini di luar PPN tadi yang naik 1 persen ya,” kata dia menambahkan.

    Sementara kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Penerapan PPN naik menjadi 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    (sfn/rgr)

  • Temui Pemimpin Dunia, Langkah Prabowo Disebut Seperti Gus Dur

    Temui Pemimpin Dunia, Langkah Prabowo Disebut Seperti Gus Dur

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut, langkah Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dengan para pemimpin dunia di awal jabatan kepresidenannya sama seperti yang dilakukan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid.

    Saat itu Gus Dur mengadakan banyak muhibah ke luar negeri untuk memastikan dukungan global terhadap proses reformasi yang dilakukan Indonesia.

    ”Langkah Presiden Prabowo untuk menguatkan dukungan global terhadap Indonesia sama yang dilakukan Gus Dur. Saat itu dukungan global mampu menyelamatkan Indonesia dari ancaman disintegrasi dan menguatkan gerakan demokratisasi di tanah air. Saat ini kita butuh dukungan global untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan bisa mencapai 8 persen per tahun,” kata Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, Senin (25/11/2024).

    Diketahui, Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri sejak 8 November 2024. Prabowo secara maraton mengunjungi Cina, Amerika Serikat (AS), Peru untuk KTT APEC, Brasil untuk KTT G20, dan Inggris. Prabowo menutup kunjungan ke luar negeri dengan bertemu Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammad bin Zayed di Abu Dhabi.

    Jazil juga menilai, respons pemimpin dunia kepada Prabowo Subianto sangat positif. Hal itu terbukti dengan sambutan hangat Presiden China Xi Jinping, Presiden AS Joe Biden hingga Raja Inggris Charles III kepada mantan Pangkostrad TNI tersebut.

    “Presiden Prabowo juga mampu mencairkan suasana setiap pertemuan dengan koleganya seperti saat berkunjung ke Downing Street di mana beliau bisa dengan santai bercerita tentang kucing peliharaannya dengan Wakil PM Inggris Angela Reiner,” katanya.

    Wakil Ketua Badan Anggaran DPR ini mengatakan Indonesia saat ini sangat membutuhkan banyak investasi dari luar negeri. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir sejumlah indikator ekonomi Indonesia menunjukkan indikasi negatif.

    “Kita saat ini mengalami deflasi, tren PHK naik, hingga peningkatan jumlah penduduk miskin. Masuknya investasi dari luar negeri akan menjadi darah segar bagi pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.

  • Intip, Profil Paslon Pilgub Papua Barat Daya dan Riwayat Pendidikannya

    Intip, Profil Paslon Pilgub Papua Barat Daya dan Riwayat Pendidikannya

    Liputan6.com, Bandung – Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada 2024 di Papua Barat Daya diikuti oleh cukup banyak pasangan calon. Diketahui dalam Pilgub Papua Barat Daya 2024 ada sekitar lima paslon yang berpartisipasi.

    Melansir dari Antara Ketua KPU Papua Barat Daya, Andrias Kambu menuturkan kelima paslon tersebut telah mendapatkan nomor urut masing-masing dalam acara pengundian dan penetapan nomor urut pada Senin (23/9/2024).

    “Sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan, KPU Papua Barat Daya telah melaksanakan pengundian dan penetapan nomor urut kepada masing-masing calon,” ucapnya.

    Adapun hasil dari pengundian tersebut ditentukan bahwa pasangan Abdul Faris Umlati-Petrus Kasihiw mendapatkan nomor urut pertama. Sementara itu, paslon Gabriel Assem-Lukman Wugaje mendapatkan nomor urut kedua.

    Kemudian paslon Elisa Kambu-Ahmad Nausrau mendapatkan nomor urut ketiga dan paslon Joppye Onesimus Wayangkau-Ibrahim Wugaje mendapatkan nomor urut keempat. Terakhir paslon Bernard Sagrim-Sirajudin Bauw mendapatkan nomor urut kelima.

    Melansir dari situs resmi KPU kelima paslon tersebut juga mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik. Misalnya paslon nomor urut satu Abdul-Petrus diusung oleh empat partai yaitu PSI, Demokrat, NasDem, dan PKS.

    Paslon nomor urut dua Gabriel-Lukman diusung oleh tiga partai yaitu Perindo, Hanura, dan Partai Gelora Indonesia. Kemudian paslon nomor urut tiga Elisa-Ahmad diusung oleh tiga partai yakni PAN, PKB, dan Gerindra.

    Selanjutnya paslon nomor urut keempat Joppye-Ibrahim diusung oleh tiga partai yaitu PDI Perjuangan, Partai Buruh, dan PP. Sementara itu, paslon nomor urut kelima Bernard-Sirajudin diusung oleh satu partai yaitu Golkar.