Xcloud.id

partai: PKB

  • [POPULER NASIONAL] MKD Bakal Panggil Anggota DPR Sebar Isu Partai Coklat | PKB Bantah Ogah-ogahan Menangkan RK-Suswono

    [POPULER NASIONAL] MKD Bakal Panggil Anggota DPR Sebar Isu Partai Coklat | PKB Bantah Ogah-ogahan Menangkan RK-Suswono

    [POPULER NASIONAL] MKD Bakal Panggil Anggota DPR Sebar Isu Partai Coklat | PKB Bantah Ogah-ogahan Menangkan RK-Suswono
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Isu tentang pengerahan aparat kepolisian atau diistilahkan dengan ”
    partai coklat
    ” pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 terus bergulir di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan bakal memeriksa siapapun anggota legislatif yang melontarkan tudingan itu buat diklarifikasi.
    Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah tidak bekerja keras memenangkan pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Ridwan Kamil-Suswono pada
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam memastikan akan memeriksa siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan dan terbukti untuk dimintai keterangannya.
    “Intinya begini, siapa pun yang masuk laporan ke MKD pasti kita periksa,” kata Nazaruddin kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (30/11/2024).
    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengungkap bahwa ada seorang anggota DPR yang dilaporkan usai melontarkan tudingan terkait pengerahan partai coklat (parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024. Namun, politikus Gerindra itu enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dimaksud.
    Sementara itu, Nazaruddin menegaskan, pihaknya tak memandang latar belakang partai politik anggota Dewan yang dilaporkan.
    Menurutnya, siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan, akan dimintai keterangannya jika memang terbukti terlibat.
    “Siapa pun dia, dari partai apa pun, kasus apa pun, pasti akan kita undang untuk kita minta klarifikasinya. Jadi kita enggak mandang apakah dari partai PDI-P, Gerindra, atau siapa pun,” ujar dia.
     
    Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid membantah tudingan yang menyebut PKB tidak bekerja memenangkan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
    Jazilul mengatakan partainya sudah bekerja keras dan mengeluarkan uang banyak untuk memenangkan RK-Suswono.
    “Kalau yang dijual tidak laku mau apa? Bekerja secara kuat jadi semuanya bekerja, jangan ada tuduhan tidak bekerja, teman- teman ini bekerja bahkan keluar uang,” ujar Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
    Jazilul juga mendapatkan laporan bahwa semua struktur di partai sudah bekerja keras memenangkan RK-Suswono. Namun, ia menilai sosok yang diusung di pilkada juga berperan menentukan kemenangan.
    “Teman-teman juga saya mendapatkan laporan seluruh anggota DPRD (PKB) Provinsi DKI semua bekerja, struktur semua bekerja, tapi saya sampaikan bahwa memang berbeda antara pileg dengan pilkada, pilkada sosok calon itu sangat menentukan juga,” ujar Jazilul.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Women Leadership Forum, PKB Siap Cetak Pemimpin Perempuan Masa Depan – Page 3

    Women Leadership Forum, PKB Siap Cetak Pemimpin Perempuan Masa Depan – Page 3

    Menambahkan hal itu, Dewan Pembina Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin Iskandar menyampaikan ketika menjadi pemimpin maka perempuan harus kuat, produktif, inovatif.

    “Perempuan yang sudah menduduki kursi legislatif maka implementasi perjuangannya harus sesuai dan mengacu pada platform politik PKB. Perempuan harus memberi manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat dan bangsa,” pesan Rustini.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Siti Mukaromah alias Erma menjelaskan perolehan kursi pada Pemilu 2024 ini merupakan perolehan suara perempuan tertinggi dalam sejarah. PKB sendiri juga mengalami kenaikan perolehan suara dan kenaikan perolehan kursi DPR RI dari 58 kursi menjadi 68 kursi DPR RI, 15 diantaranya perempuan.

    “Women Leadership Forum memberikan pembekalan tidak hanya pengetahuan tapi juga skill dalam legislasi, penganggaran, personal branding dan lobbying,” ujar Erma.

    Sebagai informasi, Kegiatan Women Leadership Forum ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Perempuan Bangsa. Selain WLF, Perempuan Bangsa sebelumnya juga menyelenggarakan Peringatan Hari Santri, Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas). Kegiatan lain rangkaian Munas, Diskusi Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya: Menuju Indonesia Emas 2045 dan kegiatan kampanye isu-isu startegis dan aktual dalam Car Free Day.

  • Ma’ruf Amin Sebut Kiai yang Tidak Peduli Politik, Warna Keagamaannya Sudah Hilang – Page 3

    Ma’ruf Amin Sebut Kiai yang Tidak Peduli Politik, Warna Keagamaannya Sudah Hilang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ma’ruf Amin menyebut banyak kalangan kiai yang saat ini sudah tidak lagi melek dengan dunia politik. Bahkan di antara kalangan alim ulama itu hanya ingin mengurus soal agama saja.

    Hal tersebut disampaikan Ma’ruf saat menyampaikan pidato di acara Musyawarah Nasional (Munas) V Sayap Kanan Partai, Perempuan Bangsa di Hotel Sultan,

    “Saya melihat banyak kiai-kiai yang sudah memulai hilang kesadaran politiknya,” ucap dia di Hotel Sultan, Sabtu (30/11/2024) malam.

    Menurut Wakil Presiden ke-13 itu, kiai sudah tidak lagi ingin berpolitik karena dianggap sudah tidak penting.

    “Kesadaran politiknya hilang bahwa politik nggak penting kiai itu yang penting ngaji, yang penting dakwah yang penting itu baca doa yang penting itu jumpa jampe, yang penting itu sembur menyembur, politik tidak penting,” ungkap dia.

    Dia lantas mengingatkan dalam berbagai seperti dirumuskannya Undang-Undang, kebijakan, dan beberapa hal lainnya ditentukan karena politik.

    “Undang-undang (bagian) keputusan politik, kebijakan keputusan politik, aturan-aturan keputusan politik, calon presiden dan wakil presiden keputusan politik. Rakyat itu tidak menentukan cuman memilih yang sudah ditentukan melalui keputusan politik karena itu maka kiai dan kiai sudah tidak lagi memberikan warna politik, warna keagamaannya sudah hilang,” tuturnya.

     

  • Cak Imin Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Masih Tahap Awal

    Cak Imin Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Masih Tahap Awal

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil sebesar kurang lebih Rp 10 ribu untuk satu hari. Menko Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut besaran itu untuk tahap awal direalisasikannya program tersebut.

    “Itu proses simulasi saya kira akan terus berkembang. Memang tahap awal kan (anggarannya) hanya tersedia Rp51-70 triliun, ini tahap awal,” kata Cak Imin kepada wartawan di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Program makan bergizi gratis, kata Cak Imin, akan segera dilakukan. Dia menyebut pemerintah akan terus berupaya menggumpulkan anggaran untuk terus memperbaiki program makan bergizi gratis.

    “Anggaran kita terbatas sehingga bertahap. Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran, supaya tiap tahun bertambah,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Ketua Umum PKB itu memastikam pelaksanaan makan bergizi gratis akan melibatkan sejumlah pihak. Mulai dari organisasi masyarakat hingga lingkungan setempat.

    “Dan kalau sudah begitu biasanya ibu-ibu. Nah ibu-ibu kalau terlibat tolong usahakan standar mutunya terjaga, yaitu mutu gizinya, kualitasnya makanan, kadaluarsanya juga harus dikontrol betul. Sehingga dengan harga yang bagus, kualitas yang tercapai,” imuh Cak Imin.

    Hal itu disampaikan Prabowo setelah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen. Prabowo mengungkapkan detail program makan bergizi juga telah disampaikan kepada pimpinan buruh dan perwakilannya.

    “Di hadapan pimpinan buruh dan perwakilan, saya juga menyampaikan program-program kami makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga. Kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak,” kata Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (29/11).

    Prabowo menginginkan anggaran makan bergizi per anak dan ibu hamil Rp 15 ribu. Namun dia menyampaikan kondisi anggaran hanya memungkinkan Rp 10 ribu.

    “Kita ingin Rp 15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ujarnya.

    “Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti setiap keluarga bisa menerima rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari. Ini kalau satu bulan ini bisa Rp 2,7 juta,” lanjutnya.

    (ond/azh)

  • Ketimbang PPN 12%, DPR Minta Pemerintah Tutup Jalur Impor Ilegal untuk Genjot Penerimaan Pajak

    Ketimbang PPN 12%, DPR Minta Pemerintah Tutup Jalur Impor Ilegal untuk Genjot Penerimaan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran DPR meminta pemerintah fokus menindak aktivitas impor ilegal di daerah perbatasan agar bisa memaksimalkan penerimaan perpajakan, daripada menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

    Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid menilai wilayah perbatasan Indonesia menyimpan potensi besar bagi penerimaan negara. Masalahnya, dia melihat wilayah tersebut minim pengawasan sehingga kerap kali menjadi jalur transaksi ilegal  

    “Kalimantan Barat memiliki perbatasan sepanjang 900 kilometer dengan hanya sembilan pintu resmi. Sementara itu, ada lebih dari 200 jalur ilegal yang digunakan untuk perdagangan barang, termasuk barang ilegal dan penghindaran pajak,” ujar Jazilul usai Kunjungan Kerja ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dikutip dari situs DPR, Sabtu (30/11/2024).

    Elite Partai Kebangkitan Bangsa ini menekankan barang-barang ilegal yang masuk Tanah Air tidak dikenai tarif kepabeanan dan cukai. Oleh karenanya, kebocoran penerimaan negara akibat aktivitas perdagangan ilegal di wilayah perbatasan merupakan masalah besar. 

    Jazilul meyakini jika jalur-jalur perdagangan ilegal di wilayah perbedaan bisa ditutup maka potensi penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai akan meningkat signifikan. 

    Dia pun mendorong pemerintah meningkatkan alokasi sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di daerah perbatasan. Jazilul berharap kehadiran aparat yang cukup disertai dengan dukungan teknologi bisa menutup celah jalur ilegal.

    “Pemerintah harus menambah personel di wilayah perbatasan, melengkapi mereka dengan teknologi pengawasan yang canggih, dan memberikan dukungan penuh kepada otoritas seperti Bea Cukai dan Ditjen Pajak,” terangnya.

    Di sisi lain, dia mendesak agar pemerintah menunda rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 seperti amanat UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Jazilul Fawaid menekankan belakangan terjadi pelemahan daya beli masyarakat terutama di kelompok kelas menengah-bawah. Dia mengingatkan bahwa sektor konsumsi merupakan penyumbang utama pendapatan pajak negara. 

    “Jika daya beli masyarakat melemah akibat kenaikan PPN, maka konsumsi akan turun. Dampaknya, pendapatan pajak juga tidak optimal,” ungkap Jazilul.

    Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Jazilul menyarankan agar kenaikan PPN dilakukan pada saat daya beli masyarakat sudah pulih dan kuat.

    Di sisi lain, keberimbangan antara kebutuhan fiskal pemerintah dan kondisi ekonomi masyarakat juga tidak kalah penting. Baginya, kenaikan PPN menjadi 12% bukan sekadar persoalan fiskal melainkan juga menyangkut keberlanjutan ekonomi.

    Jazilul ingin pemerintah mengambil pendekatan yang lebih matang sehingga stabilitas daya beli masyarakat tetap terjaga. Sejalan dengan itu, sambungnya, pendapatan negara tetap optimal tanpa mengganggu roda ekonomi nasional.

    “Momentum yang tepat [menaikkan tarif PPN] adalah ketika pasar kembali ramai, UMKM berproduksi lancar, dan ekonomi bergerak aktif,” tutupnya.

  • Harga 1 Suara Rp300 Ribu

    Harga 1 Suara Rp300 Ribu

    GELORA.CO – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menyoroti fenomena politik uang dalam Pilkada Serentak 2024. 

    Dalam sambutannya di Musyawarah Nasional V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, ia menyebut praktik ini sebagai ancaman serius bagi demokrasi yang sehat.

    Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengungkapkan ihwal berdasarkan survei yang diterimanya, satu suara pemilih dihargai minimal Rp300 ribu. 

    “Hasil survei (mengungkap), pakai uang itu minimal Rp300 ribu baru bisa diterima. Kalau cuman Rp100 ribu enggak akan diterima oleh rakyat,” ujar Cak Imin, Sabtu (30/11/2024).

    Ia lantas menyinggung kader PKB, yakni Abdul Wahid, yang berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Riau 2024 tanpa mengeluarkan uang. 

    Menurut Cak Imin, Wahid berhasil menang hanya dengan dua modal, yakni otak dan data.

    “Karena tahu itu, Pak Wahid daripada keluar Rp300 ribu per suara lebih baik tidak usah keluar karena memang enggak ada,” katanya.

    Lebih lanjut, Cak Imin berpesan agar kader PKB lain yang gagal memenangkan kontestasi Pilkada 2024 tidak perlu khawatir. Sebab, uang bukanlah segala-galanya bagi kader PKB untuk mencapai tujuan perjuangan politik.

  • Partisipasi Pilkada Rendah, KPU Harus Lakukan Evaluasi

    Partisipasi Pilkada Rendah, KPU Harus Lakukan Evaluasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Survei Charta Politika menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta hanya diikuti 58 persen daftar pemilih tetap. Jadi, ada 42 persen pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput pada pilkada serentak kali ini.

    Sementara Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), tingkat partisipasi pilkada di sejumlah daerah berada di bawah 50 persen. Misalnya, di Tambora, Jakarta Barat, dan Bandung, Jawa Barat, pemilih yang menggunakan hak suaranya kurang dari separuh dari daftar pemilih tetap (DPT).

    Terkait hal tersebut, Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha KPU harus melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan pilkada kali ini. Jika angka partisipasi Pilkada 2024 hanya 50 persen, bahkan di bawah 50 persen, maka angka partisipasi mengalami penurunan dibanding pilkada sebelumnya.

    Dia menyebut, pada Pilkada 2015 angka partisipasi pemilih mencapai 64,02 persen. Pada Pilkada 2017 angkanya naik menjadi 74,20 persen. Kemudian pada Pilkada 2018, tingkat partisipasi pemilih mencapai 73,24 persen. Sedangkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 sebanyak 73,4 persen. “Penurunan partisipasi itu menjadi bahan evaluasi, kenapa partisipasi pemilih bisa menurun? Apa penyebabnya?,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa Pilkada 2024 menelan biaya cukup besar, sekitar Rp 37,4 triliun. Jadi, sangat merugi jika angka partisipasi pemilihnya rendah. Pilkada merupakan pesta demokrasi. Yang berpesta adalah rakyat. Jika rakyat enggan menyalurkan hak pilihnya, maka ada yang salah dengan pesta itu.

    Menurut Toha, tentu ada sejumlah kemungkinan yang menjadi penyebab menurunnya angka partisipasi pemilih. Misalnya, apakah masa kampanye yang pendek menjadi penyebab penurunan partisipasi?

    Dengan masa kampanye yang pendek, maka waktu sosialisasi para pasangan calon (paslon) sangat terbatas, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup. “Tentu ini harus dikaji secara mendalam,” ucapnya.

    Atau sosok calon yang diusung tidak diminati masyarakat. Mungkin karena calon tersebut tidak dikenal masyarakat atau karena kandidat itu dari luar daerah, sehingga pemilih tidak menyukainya. Karena masyarakat tidak senang dengan pasangan calon yang diusung, mereka kemudian memutuskan untuk golput. “Tentu kita akan menunggu evaluasi dan kajian mendalam yang dilakukan KPU,” papar Mohammad Toha. [kun]

  • Banggar DPR Desak Pemerintah Tunda Kenaikan PPN Jadi 12%

    Banggar DPR Desak Pemerintah Tunda Kenaikan PPN Jadi 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran DPR mendesak pemerintah untuk menunda rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

    Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid menekankan belakangan terjadi pelemahan daya beli masyarakat terutama di kelompok kelas menengah-bawah. Dia mengingatkan bahwa sektor konsumsi merupakan penyumbang utama pendapatan pajak negara. 

    “Jika daya beli masyarakat melemah akibat kenaikan PPN, maka konsumsi akan turun. Dampaknya, pendapatan pajak juga tidak optimal,” ungkap Jazilul usai kunjungi Kanwil Dirjen Pajak Kota Pontianak, dikutip dari situs DPR pada Sabtu (30/11/2024).

    Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Jazilul menyarankan agar kenaikan PPN dilakukan pada saat daya beli masyarakat sudah pulih dan kuat.

    Di sisi lain, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan pentingnya keberimbangan antara kebutuhan fiskal pemerintah dan kondisi ekonomi masyarakat. Baginya, kenaikan PPN menjadi 12% bukan sekadar persoalan fiskal melainkan juga menyangkut keberlanjutan ekonomi.

    Jazilul ingin pemerintah mengambil pendekatan yang lebih matang sehingga stabilitas daya beli masyarakat tetap terjaga. Sejalan dengan itu, sambungnya, pendapatan negara tetap optimal tanpa mengganggu roda ekonomi nasional.

    “Momentum yang tepat [menaikkan tarif PPN] adalah ketika pasar kembali ramai, UMKM berproduksi lancar, dan ekonomi bergerak aktif,” tutupnya.

    Pernyataan senada disampaikan oleh Anggota Banggar DPR Rico Sia. Menurutnya, wacana kenaikan tarif PPN pada tahun depan perlu dievaluasi meski sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Rico mendorong penundaan kenaikan tarif PPN agar memastikan momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 tidak terganggu.

    “Kebijakan pajak harus dilihat dari dua sisi; kepentingan negara dan kondisi masyarakat. Jika keduanya tidak seimbang, dampaknya bisa kontraproduktif,” kata Rico usai Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dikutip dari situs DPR pada Sabtu (30/11/2024).

    Politisi Partai Nasdem ini meyakini jika kebijakan tersebut dipaksakan maka akan semakin membebani masyarakat kelas menengah ke bawah. Apalagi, lanjutnya, perekonomian belum pulih total.

    Di sisi lain, Rico mengakui kebijakan peningkatan penerimaan pajak dibutuhkan untuk menekan defisit anggaran. Dia pun mengusulkan kebijakan kenaikan tarif pajak diperuntukkan untuk kalangan pengusaha besar yang memiliki kapasitas besar berkontribusi ke penerimaan negara.

    Rico mengingatkan Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dalam lima tahun mendatang. Dengan demikian, kebijakan perpajakan yang tidak tepat sasaran bisa berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Perlu diingat, ekonomi nasional sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Jika daya beli turun akibat kenaikan PPN, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat. Kita butuh kebijakan pajak yang lebih strategis dan adil,” katanya.

  • Heran dengan Isu MLB NU, Gus Yahya: Tak Ada Hujan, Tak Ada Angin… Regional 30 November 2024

    Heran dengan Isu MLB NU, Gus Yahya: Tak Ada Hujan, Tak Ada Angin… Regional 30 November 2024

    Heran dengan Isu MLB NU, Gus Yahya: Tak Ada Hujan, Tak Ada Angin…
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (
    PBNU
    )
    Yahya Cholil Staquf
    (Gus Yahya) mengaku heran ada kabar akan digelarnya Musyawarah Luar Biasa (MLB) NU.
    “Saya juga heran, tidak ada hujan, tidak ada angin kok mau MLB,” katanya usia menggelar pertemuan dengan Pengurus Wilayah NU Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (30/11/2024) sore.
    Sampai saat ini dia belum tahu upaya MLB akan dilakukan oleh pihak mana, sementara di sisi lain para pengurus wilayah NU sudah berkomitmen untuk menolak segala ancaman yang mengganggu integritas organisasi.
    “MLB ini yang melakukan siapa, mengusung aspirasinya siapa, sementara para pengurus wilayah sudah berkomitmen untuk menjaga integritas organisasi,” terang Gus Yahya.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Presidium Penyelamat Organisasi (PO) sekaligus Sekretaris Steering Committee Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU), Abdussalam Shohib, menyebut bahwa MLB NU tetap akan berlangsung.
    Dia menyebut, Pra-MLB akan dilaksanakan bulan Desember 2024 di Surabaya. Forum Pra-MLB direncanakan dihadiri oleh PWNU se-Indonesia atau yang mewakili.
    Para peserta disebut merasakan ada sesuatu yang salah, mismanajemen yang fatal dan prinsipil, dan pergeseran pelaksanaan norma dan landasan etis dalam mukadimah Qonun Asasi, Khittah NU dan AD-ART, serta aturan teknis organisasi.
    Dia juga menyinggung penurunan spirit, mentalitas, dan moralitas dalam berjama’ah dan berjam’iyyah yang ditampakkan oleh pimpinan dan pejabat PBNU.
    Isu MLB muncul di tengah memanasnya konflik PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diketuai Muhaimin Iskandar.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Tekstil Ilegal dari China, DPR Sentil Bea Cukai: Cuma Tajam ke Masyarakat Sendiri

    Banjir Tekstil Ilegal dari China, DPR Sentil Bea Cukai: Cuma Tajam ke Masyarakat Sendiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengkritisi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan usai adanya dugaan masuknya puluhan ribu kontainer tekstil ilegal dari China.

    Cucun menilai banjir produk impor merupakan penyebab hancurnya industri tekstil Tanah Air, seperti yang terlihat jelas dari kasus pailitnya raksasa PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang beberapa waktu lalu.

    Dia pun mengutip temuan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), yang menyatakan dalam lima tahun terakhir terdapat 72.250 kontainer impor TPT ilegal dari China yang masuk ke Indonesia. Kerugian negara terhitung mencapai sekitar Rp46 triliun.

    Oleh sebab itu, Cucun mempertanyakan pengawasan Bea Cukai. Dia bingung padahal selama ini Bea Cukai tampak keras terhadap barang bawaan warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri.

    “Taringnya tajam ke masyarakat kita sendiri, tapi barang impor banjir masuk kok didiamkan saja?” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Tak hanya Bea Cukai, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyentil kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menurutnya, Kemendag seakan abai atas maraknya barang impor ilegal yang menjadi katalisator maraknya PHK massal belakangan ini di industri tekstil dan garmen.

    Cucun pun mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan, yang mana sudah ada hampir 60 ribu orang yang terkena PHK dari Januari—Oktober 2024. Provinsi yang paling banyak melakukan PHK yaitu di DKI Jakarta mencapai 14.501 orang.

    Dia khawatir akan semakin banyak industri tekstil yang gulung tikar jika tak ada perbaikan pengawasan dan penegakan hukum dari praktik impor tekstil ilegal. Akibatnya, angka pengangguran semakin meningkat yang buat daya beli masyarakat semakin menurun.

    “Ini sangat bahaya dan bisa menghambat target pemerintah yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, pimpinan DPR bidang koordinator kesejahteraan rakyat ini juga mendorong Pemerintah segera merevisi Permendag No. 8/2024 yang dianggap menjadi salah satu faktor pasar dalam negeri dibanjiri produk impor dengan harga murah sehingga menggerus para pelaku usaha nasional.

    Cucun mengingatkan, industri tekstil merupakan sektor padat karya yang menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB).