Xcloud.id

partai: PKB

  • PKB Berharap Bupati Jember Segera Terbitkan Peraturan Fasilitasi Pesantren

    PKB Berharap Bupati Jember Segera Terbitkan Peraturan Fasilitasi Pesantren

    Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa berharap bupati segera menerbitkan peraturan kepala daerah yang menerjemahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Kami sejak awal mengemban amanat dari pondok-pondok pesantren di Kabupaten Jember untuk terus mengawal pemberlakuan Perda.Kabupaten Jember tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren,” kata Mufid, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jember.

    PKB berharap Pemerintah Kabupaten Jember beriktikad baik untuk segera menerbitkan peraturan bupati terkait perda tersebut. “Ini agar manfaatnya segera dapat dirasakan masyarakat Jember,” kata Mufid.

    Dalam perda itu disepakati hanya ada dua jenis kategori pesantren yang ada di Jember yakni salaf dan khalaf. Sebelum direvisi gubernur, ada tiga kategori yakni salaf, khalaf, dan kombinasi. “Beberapa ciri-ciri yang terdapat pada pesantren kombinasi ditambahkan atau masuk pada ciri-ciri pesantren khalaf,” kata Mufid.

    Bentuk bantuan fasilitasi yang diatur dalam perda itu adalah bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi, dan atau [elatihan keterampilan. Hanya pesantren yang telah memiliki NSPP (Nomor Statistik Pondok Pesantren) yang mendapatkan bentuk fasilitasi yang dimaksudkan.

    Mufid berharap pondok pesantren tidak hanya disapa saat menjelang pemilihan kepala daerah. “Sebagai ekosistem pendidikan tertua di republik ini, pondok pesantren perlu dijaga eksistensinya dan didukung kemajuannya,” katanya. PKB berharap dana hibah sebesar Rp 203,630 miliar dalam APBD 2025 juga mengakomodasi pesantren sebagaumana amanat perda.

    Pemkab Jember sendiri selama 2024 telah membelanjakan hibah untuk rehabilitasi masjid, musala, dan pondok pesatren. Sementara pada 2025, rencana hibah diproritaskan untuk fasilitasi rehabilitasi masjid. Hibah pondok pesantren direncanakan dialokasikan dalam Perubahan APBD 2025. [wir]

  • Bagikan Sembako di Jaktim, Gibran Dicibir Pedas, Disebut ‘Konyol’ dan Malah Lakukan Tugas Ketua RT

    Bagikan Sembako di Jaktim, Gibran Dicibir Pedas, Disebut ‘Konyol’ dan Malah Lakukan Tugas Ketua RT

    GELORA.CO  – Pengamat politik Rocky Gerung menyindir aksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka blusukan sembari membagikan bingkisan bantuan untuk korban banjir di Jatinegara, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis, (28/11/2024).

    Rocky menilai pemberian bantuan itu bukanlah tugas Gibran sebagai seorang wapres. Bahkan, dia menganggap tindakan Gibran itu konyol.

    Kata mantan dosen Universitas Indonesia itu, Gibran tak perlu datang ke lokasi pengungsian guna memberikan bantuan sembako. Pasalnya, membagikan sembako adalah tugas aparat setempat.

    Rocky menyebut Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia seharusnya menangani urusan makro.

    “Tugas Gibran bukan di situ, tugas Gibran memantau pembangunan, memantau desain pelaksanaan, desain dari plan kabinet kan itu tugas wakil presiden, bukan membagi-bagikan itu. Itu kan tugas ketua RT,” kata Rocky dalam videonya yang ditayangkan di YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat (29/11/2024). 

    Menurut Rocky, aksi Gibran itu merupakan bentuk cawe-cawe dan pencitraan politik.

    “Bagian-bagian ini kita lihat cawe-cawe. Mulai lagi oleh sang anak mengikuti tradisi atau kelakuan bapaknya,” katanya.

    Gibran turut disorot karena adanya tas sembako bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran”.

    “Jadi tanda tanya politik bila beredar goodie bag yang dibagi-bagikan ke pengungsi dan mereka yang kena bencana banjir. Terutama yang ada tulisan sumbangan atau bantuan dari Wapres Gibran. Kan itu konyol,” kata Rocky.

    “Itu sumbangan dari pajak rakyat melalui negara untuk mereka yang kena musibah. Itu bukan sumbangan dari wapres yang namanya Gibran.”

    Rentan dipolitisasi

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, juga menyoroti tas bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran”.

    Jamiluddin menyebut tulisan tersebut sangat tak layak ditampilkan jika anggaran sembako itu bersumber dari APBN.

    “Kalau sembako itu didanai dari APBN, maka idealnya disebut Bantuan Pemerintah atau Bantuan Negara. Dengan begitu, bantuan itu tidak di persepsi orang sebagai bantuan pribadi,” kata Jamiluddin, Minggu, (1/12/2024), dikutip dari Tribun Jakarta.

    Dia mengatakan jika sembako itu diberikan sebagai bantuan pemerintah atau bantuan negara, pembagian itu lebih baik itu dilakukan oleh Kementerian Sosial.

    Dengan demikian, wapres akan menempatkan Kementerian Sosial sesuai fungsi dan tugasnya secara proporsional.

    “Sebab hal itu memang bagian tugas dari kementerian tersebut,” ujar Jamiluddin.

    Menurut dia, hal itu akan menjauhkan penafsiran di tengah masyarakat, bantuan itu terkait politik.

    “Orang juga tidak menafsirkan pemberian bantuan itu sebagai persiapan Pilpres 2029,” kata dia.

    Jamiluddin mengimbau Gibran tak lagi membagikan sembako yang dananya berasal dari APBN.

    Dia menilai tak elok jika tugas Gibran sebagai wapres hanya membagikan sembako dan kegiatan seremonial.

    “Hal itu tentu dapat mendegradasi derajat seorang wapres. Wapres harus dikembalikan sesuai fungsi dan tugasnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.”

    Cak Imin mengaku tak tahu

    Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, buka suara mengenai tas sembako bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran”.

    “Saya tidak tahu ya, saya belum tahu,” kata Cak Imin di Hotel Sultan, Senayan Jakarta Pusat, Sabtu (31/11/2024) malam, dikutip dari Tribun Depok.

    Kemudian, Cak Imin yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan bantuan seperti dalam bentuk goodie bag seperi itu harus juga dilihat dari sumber anggaran. 

    “Biasanya kan bantuan itu sesuai anggaran, bantuan dari kementerian, bantuan dari wapres, bantuan dari presiden. Itu mungkin karena faktor sumber anggaran,” kata Cak Imin

  • Ma’ruf Amin: Banyak Kiai Sudah Mulai Hilang Kesadaran Politiknya…

    Ma’ruf Amin: Banyak Kiai Sudah Mulai Hilang Kesadaran Politiknya…

    Maruf Amin: Banyak Kiai Sudah Mulai Hilang Kesadaran Politiknya…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (
    PKB
    )
    Ma’ruf Amin
    mengatakan banyak
    kiai
    yang saat ini menganggap politik tidak penting.
    Menurut Ma’ruf Amin, kiai-kiai tersebut mulai hilang kesadaran politiknya.
    “Saya melihat banyak kiai-kiai yang sudah memulai hilang kesadaran politiknya. Mulai kesadaran politiknya hilang, bahwa politik nggak penting,” kata Ma’ruf Amin dalam acara Musyawarah Nasional V Perempuan Bangsa di Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2024) malam.
    Menurut Wakil Presiden ke-13 itu, pemikiran tersebut adalah hal yang salah. Pasalnya, setiap kebijakan yang keluar di negeri ini ditetapkan oleh keputusan politik.

    Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari produk undang-undang, kebijakan, maupun aturan-aturan turunan lainnya. Presiden dan wakil presiden pun terpilih berdasarkan peraturan perundangan.
    “(Mereka beranggapan)
    Kiai
    itu yang penting ngaji, yang penting dakwah, yang penting itu baca doa, yang penting itu jumpa-jampe, yang penting itu sembur menyembur, politik tidak penting. Padahal semua hal itu ditetapkan oleh keputusan politik,” ucap Ma’ruf.
    Lebih lanjut Ma’ruf menyatakan, masyarakat tugasnya memilih dari yang sudah ditentukan melalui keputusan politik.
    Oleh karena itu, kiai perlu turut berperan dalam politik untuk menciptakan keputusan yang baik dan memihak rakyat.
    “Karena itu, maka kiai dan kiai (yang) sudah tidak lagi memberikan warna politik, warna keagamaannya sudah hilang. Itulah sebabnya PKB dulu didirikan untuk memberikan warna supaya perpolitikan Indonesia di dalamnya ada jiwa keagamaan,” tandas Ma’ruf.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Jadi Rp10.000, Cak Imin: Ini Tahap Awal – Page 3

    Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Jadi Rp10.000, Cak Imin: Ini Tahap Awal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi soal anggaran untuk makan bergizi gratis menjadi Rp10.000. Menurutnya keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan bagian dari simulasi.

    “Itu proses simulasi, saya kira akan terus berkembang. Memang tahap awal kan hanya tersedia Rp51-70 triliun, ini tahap awal,” kata Cak Imin di Hotal Sultan, Sabtu malam 30 November 2024.

    Menurut dia,  pemangkasan anggaran makan bergizi gratis hanya akan terjadi di awal-awal saja. Tapi pada akhirnya nanti pemerintah akan berupaya akan menambahkan anggarannya tiap tahun.

    Cak Imin membantah keputusan Prabowo yang menetapkan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 bagian dari trial and error.

    “Bukan trial ya memang harus begitu anggaran kita terbatas sehingga bertahap,” ucap ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

    “Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran supaya tiap tahun ini bertambah,” tambah Cak Imin sambil menutupnya.

    Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. Dia menyampaikan makan bergizi gratis per anak dan ibu hamil Rp10.000 untuk 1 hari.

    “Kalau kita rinci, program (makan) bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu 10.000 per hari,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

    Prabowo menuturkan bahwa pemerintah ingin anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp15.000 per anak dan ibu hamil untuk 1 hari. Namun, kata dia, anggaran negara tak memadai.

    “Kita ingin Rp15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000,” ujarnya.

  • Polri di Tengah Tudingan “Parcok” dan Usulan Kembali Ke TNI/Kemendagri

    Polri di Tengah Tudingan “Parcok” dan Usulan Kembali Ke TNI/Kemendagri

    Polri di Tengah Tudingan “Parcok” dan Usulan Kembali Ke TNI/Kemendagri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepolisian Republik Indonesia (
    Polri
    ) lagi-lagi menjadi sorotan publik. Institusi pecahan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini belakangan dituding sebagai ”
    Parcok
    ” atau
    Partai Coklat
    .
    Istilah ini disebut pertama kali oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyinggung soal pergerakan “
    partai coklat
    ” perlu diantisipasi.
    Hasto menyampaikan ini ketika menegaskan seluruh jajaran PDI-P memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024).
    “Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan partai coklat ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (27/11/2024).
    Istilah itu kemudian menyudutkan Polri karena disebut-sebut melakukan pengerahan aparat pada pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada.
    Namun, DPR melihat isu
    parcok
    dalam
    Pilkada 2024
    adalah kabar bohong atau hoaks. Ini seperti disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
    Adapun Komisi III merupakan mitra kerja Polri di DPR.
    “Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu, kami kategorikan sebagai hoaks,” kata Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
    Terkait partai coklat ini, Habiburokhman menyebut ada juga anggota DPR RI yang dilaporkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI usai melontarkan tudingan itu.
    Namun, ia enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dilaporkan ke MKD DPR itu.
    “Saya dengar orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kalau dilaporkan ke MKD tentu prosedurnya akan dipanggil, dimintai keterangan diminta untuk membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu ada konsekuensinya,” ucapnya.
    Selain dituding “Parcok”, Polri juga diusulkan kembali ke TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) imbas disebut-sebut mengerahkan aparat dalam Pilkada 2024.
    Usulan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus.
    Hal ini menyusul hasil Pilkada Serentak 2024 di sejumlah wilayah, di mana PDI-P merasa kekalahan mereka di wilayah-wilayah tersebut disebabkan oleh pengerahan aparat kepolisian atau “parcok”.
    “Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ujar Deddy dalam jumpa pers, Kamis (28/11/2024).
    Ia berharap, DPR RI nantinya bisa bersama-sama menyetujui agar tugas polisi juga direduksi sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondusivitas perumahan, serta reserse untuk keperluan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga pengadilan.
    “Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” kata Deddy.
    Polri hanya bungkam ketika mendapat tudingan “Parcok” maupun usulan dikembalikan ke TNI/Kemendagri.
    Ketika ditanya mengenai dorongan PDI-P untuk mengembalikan Polri ke TNI atau Kemendagri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta wartawan bertanya kepada yang mengusulkan.
    “Tanya yang nanya,” ujar Listyo, di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (29/11/2024), saat acara wisuda Prabhatar Akademi TNI dan Akademi Kepolisian (Akpol).
    Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang hadir dalam acara tersebut juga memilih untuk tidak memberikan komentar dan mengikuti langkah Listyo.
    Tudingan soal “Parcok” dan usulan untuk kembali ke TNI/Kemendagri dinilai sebagai langkah Polri untuk melakukan introspeksi diri.
    Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta institusi Polri mengoreksi diri terkait munculnya istilah “Partai Coklat” (Parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada pemilihan umum (pemilu), baik pilpres, pileg, maupun pilkada.
    “Kalau hari ini kemudian tidak dipercaya atau publik banyak dugaan berpolitik, ada sebutan parcok-lah, parpol-lah, itu menurut saya itu koreksi, harus didengar ini oleh institusi kepolisian,” kata Jazilul usai acara Musyawarah Nasional (Munas) V Perempuan Bangsa yang digelar di Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam.
    Menurut dia, ada kemungkinan istilah Partai Coklat tidak terbukti. Meski begitu, Polri diminta mengoreksi diri lantaran isu ini kerap muncul.
    Jazilul mengakui tak menemukan bukti konkret juga soal tudingan keterlibatan Polri dalam pemilu. Namun, Jazilul mengaku pernah mendengar isu terkait hal ini.
    “Bahkan saya pernah dengar langsung ada seorang kepala desa begitu untuk memenangkan tertentu itu dipanggil, ditakut-takuti dengan kasus. Katanya begitu yang disampaikan ke saya,” kata dia.
    Anggota Komisi III DPR RI ini menilai Polri perlu melakukan koreksi di internal agar ke depannya isu tersebut tidak menjadi kegaduhan publik.
    Dia berpandangan, jangan sampai Polri yang seharusnya menjaga keamanan ketertiban, justru membuat ketidaktertiban publik.
    “Hari ini mungkin bisa ditangani, suatu saat enggak bisa ditangani akan terjadi masalah,” kata Jazilul.
    “Lebih baik menurut saya koreksi saja secara internal perbaiki, lakukan evaluasi supaya tidak lagi berpolitik, ini domainnya partai-partai dan juga partai-partai jangan ditarik-tarik institusi itu menjadi institusinya partai,” imbuh dia.
    PKB dalam posisi menghormati profesionalitas kepolisian.
    Menurutnya, PKB juga mengapresiasi jajaran kepolisian yang telah memastikan pilkada tahun ini berjalan lancar.
    “Meskipun ada dugaan penggunaan aparat dan semacam dugaan-dugaan seperti itu, tetapi pada umumnya sukseslah kerja yang dilakukan kepolisian,” tuturnya.
     Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso juga sepakat, Polri sebaiknya introspeksi.
    “Tunduk di bawah TNI atau kementerian tentu harus menjadi introspeksi pimpinan Polri,” ujarnya.
    Meski demikian, Sugeng menegaskan bahwa IPW tidak setuju dengan usulan Polri dikembalikan ke TNI/Kemendagri.
    Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah kemunduran.
    Sugeng menekankan perlunya introspeksi mendalam dari para pimpinan Polri.
    “Kepercayaan publik yang diukur melalui survei perlu dipertanyakan. Apakah surveinya benar atau abal-abal? Semua insan Polri harus kembali kepada jati diri,” jelasnya.
    Selain itu, tambah dia, jika Polri kembali berada di bawah TNI, potensi pelanggaran hak asasi manusia bisa meningkat.
    “Kembali lagi menjadi aparatur pendekatannya kekerasan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Cak Imin Pastikan Anggaran Makan Bergizi Gratis Meningkat Secara Bertahap

    Menko Cak Imin Pastikan Anggaran Makan Bergizi Gratis Meningkat Secara Bertahap

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memastikan anggaran program makan bergizi gratis yang diusung Presiden Prabowo Subianto akan ditingkatkan secara bertahap. Saat ini, anggaran per porsi program tersebut ditetapkan Rp 10.000.

    Menurut Muhaimin, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas dan cakupan program ini. Meski tahap awal hanya mampu menganggarkan Rp 10.000 per porsi, anggaran tersebut diharapkan dapat bertambah seiring waktu.

    “Itu proses simulasi. Saya kira anggaran ini akan terus berkembang. Memang tahap awal hanya tersedia Rp 51 triliun hingga Rp 70 triliun,” ujar Muhaimin saat menghadiri pembukaan Munas V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Cak Imin menambahkan pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis lebih besar setiap tahun agar program unggulan Prabowo-Gibran ini dapat berjalan optimal.

    “Kami akan terus berusaha mengumpulkan anggaran agar tiap tahun bertambah,” jelasnya.

    Ia juga menegaskan angka Rp 10.000 per porsi bukan bagian dari uji coba. Hal itu menjadi langkah awal yang disesuaikan dengan keterbatasan anggaran untuk program makan bergizi gratis.

    “Bukan trial, memang harus begitu. Anggaran kita terbatas sehingga dilakukan bertahap,” tuturnya.

    Muhaimin juga mengingatkan semua pihak yang terlibat untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap nilai gizi, kebersihan, dan masa kadaluarsa makanan yang disediakan untuk program makan bergizi gratis.

    “Ibu-ibu yang terlibat, tolong jaga standar mutu. Pastikan gizinya, kualitasnya, hingga masa kadaluarsanya terkontrol. Dengan harga yang baik, kualitas harus tetap tercapai,” tegas ketua umum PKB itu terkait anggaran makan bergizi gratis. 

  • Muhaimin: Presiden Prabowo Subianto Setuju Evaluasi Pemilu 2024 untuk Perbaiki Sistem Demokrasi

    Muhaimin: Presiden Prabowo Subianto Setuju Evaluasi Pemilu 2024 untuk Perbaiki Sistem Demokrasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyetujui perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini didasari oleh banyaknya laporan praktik politik uang (money politics) serta tingginya biaya penyelenggaraan pemilu.

    “Ya, memang salah satu ujian demokrasi kita di pilkada maupun pileg adalah money politics. Kita berharap sistem pemilihan ini harus dievaluasi agar tidak berbiaya tinggi,” ujar Muhaimin dalam acara pembukaan Munas V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Menurut Muhaimin, evaluasi Pemilu 2024 secara mendalam sangat diperlukan untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Ia menyebut bahwa diskusi terkait hal ini telah dilakukan dengan Presiden Prabowo, termasuk mengenai penyempurnaan undang-undang terkait pemilu dan partai politik.

    “Saya sempat berdiskusi dengan Pak Presiden mengenai pembelajaran dari pilkada kali ini. Perbaikan perlu dituangkan dalam penyempurnaan sistem serta Undang-Undang Pemilu dan Politik agar tetap menjunjung kompetisi yang sehat,” jelasnya.

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, Presiden Prabowo mendukung upaya evaluasi Pemilu 2024 dengan pendekatan legislatif.

    “Respons beliau adalah, ‘Ayo kita sempurnakan melalui undang-undang’,” pungkasnya.

  • Cak Imin Klaim Ada yang Ingin Adu Domba PKB, tapi Gagal – Page 3

    Cak Imin Klaim Ada yang Ingin Adu Domba PKB, tapi Gagal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba partainya. Namun pada akhirnya upaya tersebut gagal karena sosok yang ada di belakang partainya.

    Hal itu disampaikan Cak Imin saat membuka acara Munas V Sayap Kanan PKB, Perempuan Bangsa.

    “Terima kasih kepada seluruh Perempuan Bangsa di seluruh Indonesia telah membantu merapatkan barisan mengokohkan kekuatan, dicoba diadu domba tidak pernah berhasil, dicoba digoyang Alhamdulillah tetap kuat dan kokoh,” kata Cak Imin di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2024) malam hari.

    Dia kemudian memamerkan prestasi PKB pada Pemilu 2024 karena keberadaan kaum perempuan.

    “Banyak kader-kader perempuan bangsa yang terpilih berapa tadi untuk DPR RI, 16 DPR RI. Tepuk tangan untuk perempuan bangsa, untuk DPRD 297,” bebernya.

    Sementara itu, Pembina DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh mengajak kepada kaum perempuan agar tidak khawatir untuk berkiprah di dunia politik.

    “Sebenarnya terkadang urusan politik ini sebagai banyak orang mengatakan bahwa jangan di politik, politik itu adalah daerah yang kotor sehingga perempuan tidak bisa di situ,” imbuh Ninik sapaan kerapnya

    “Padahal, kalau di politik, kalau saya ingin mengkaitkan dengan agama, sekali kita melakukan hal baik di politik itu jangka panjang yang akan kita lakukan. Jadi sebetulnya politik ini baik dan sesuai ajaran agama,” sambungnya.

     

  • Gus Yahya: Musyawarah Luar Biasa NU Itu Mimpi di Siang Bolong

    Gus Yahya: Musyawarah Luar Biasa NU Itu Mimpi di Siang Bolong

    Gus Yahya mempertanyakan, mereka yang akan menggelar MLB itu alasannya apa, tuntutannya kepada siapa, dan itu semua tidak bisa.

    “Kalau mau bikin organisasi baru, ya, silakan saja. Tapi kalau MLB NU, bagaimana caranya, karena itu harus permintaan sebagian besar PWNU dan PCNU. Tadi sudah jelas PWNU enggak mau MLB,” ucapnya.

    Diketahui, isu MLB NU mencuat ketika sejumlah ulama dan kiai muda NU berkumpul di kediaman Almagfurlah Syaikhona Cholil Bangkalan, Madura, Jawa Timur, pada Minggu, 18 Agustus 2024 lalu.

    Pelopornya diantaranya KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, Wakil Ketua PWNU Jatim era kepemimpinan KH Marzuki Mustamar.

    Di forum itu, Gus Salam berposisi sebagai Ketua Presidium Penyelamat Organisasi dan Musyawarah Luar Biasa NU.

    Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan di antaranya tentang rencana menggelar MLB NU. Isu berbarengan ketika PBNU berupaya mengembalikan PKB ke kendali NU.

    Sempat hilang, isu MLB NU terdengar kembali baru-baru ini. Gus Salam menyampaikan bahwa pra-MLB NU rencananya akan digelar pada Desember 2024.

    “Pra MLB sendiri Insya Allah akan dilaksanakan bulan Desember di Surabaya; titik juang para pahlawan,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang itu, Jumat (1/11/2024).

  • [POPULER NASIONAL] MKD Bakal Panggil Anggota DPR Sebar Isu Partai Coklat | PKB Bantah Ogah-ogahan Menangkan RK-Suswono

    [POPULER NASIONAL] MKD Bakal Panggil Anggota DPR Sebar Isu Partai Coklat | PKB Bantah Ogah-ogahan Menangkan RK-Suswono

    [POPULER NASIONAL] MKD Bakal Panggil Anggota DPR Sebar Isu Partai Coklat | PKB Bantah Ogah-ogahan Menangkan RK-Suswono
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Isu tentang pengerahan aparat kepolisian atau diistilahkan dengan ”
    partai coklat
    ” pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 terus bergulir di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan bakal memeriksa siapapun anggota legislatif yang melontarkan tudingan itu buat diklarifikasi.
    Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah tidak bekerja keras memenangkan pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Ridwan Kamil-Suswono pada
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam memastikan akan memeriksa siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan dan terbukti untuk dimintai keterangannya.
    “Intinya begini, siapa pun yang masuk laporan ke MKD pasti kita periksa,” kata Nazaruddin kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (30/11/2024).
    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengungkap bahwa ada seorang anggota DPR yang dilaporkan usai melontarkan tudingan terkait pengerahan partai coklat (parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024. Namun, politikus Gerindra itu enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dimaksud.
    Sementara itu, Nazaruddin menegaskan, pihaknya tak memandang latar belakang partai politik anggota Dewan yang dilaporkan.
    Menurutnya, siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan, akan dimintai keterangannya jika memang terbukti terlibat.
    “Siapa pun dia, dari partai apa pun, kasus apa pun, pasti akan kita undang untuk kita minta klarifikasinya. Jadi kita enggak mandang apakah dari partai PDI-P, Gerindra, atau siapa pun,” ujar dia.
     
    Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid membantah tudingan yang menyebut PKB tidak bekerja memenangkan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
    Jazilul mengatakan partainya sudah bekerja keras dan mengeluarkan uang banyak untuk memenangkan RK-Suswono.
    “Kalau yang dijual tidak laku mau apa? Bekerja secara kuat jadi semuanya bekerja, jangan ada tuduhan tidak bekerja, teman- teman ini bekerja bahkan keluar uang,” ujar Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
    Jazilul juga mendapatkan laporan bahwa semua struktur di partai sudah bekerja keras memenangkan RK-Suswono. Namun, ia menilai sosok yang diusung di pilkada juga berperan menentukan kemenangan.
    “Teman-teman juga saya mendapatkan laporan seluruh anggota DPRD (PKB) Provinsi DKI semua bekerja, struktur semua bekerja, tapi saya sampaikan bahwa memang berbeda antara pileg dengan pilkada, pilkada sosok calon itu sangat menentukan juga,” ujar Jazilul.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.