partai: PKB

Pemprov dan Pemkab/Kota se-Jatim Kerja Sama Sinergi Pungutan Pajak Daerah

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jatim melakukan kerja sama sinergi pungutan pajak daerah dan opsen pajak daerah.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan antara Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Bobby Soemiarsono dengan seluruh Sekretaris Daerah atau perwakilan dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur di Hotel Bumi Surabaya, Senin (2/12/2024). Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono.

Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Adhy mengatakan, perjanjian kerja sama ini merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk bersinergi dalam penerimaan pajak serta pengoptimalisasian dalam peruntukannya yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dengan adanya perjanjian yang sinergi ini, kata Adhy, masing-masing pihak memiliki peran yang jelas dalam pemungutan pajak, distribusi pendapatan, dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien.

“Tujuannya adalah menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dengan mengutamakan sinergi optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendorong kemandirian fiskal di daerah,” katanya.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Adhy menyebut, hal tersebut mengatur pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang akan dimulai pada tahun 2025 ke depan.

Maka dari itu, lanjut Adhy, agar pembagian opsen lebih bermanfaat bagi pembangunan daerah, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 10 persen dari penerimaan Opsen PKB untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum secara keseluruhan.

“Penerimaan opsen diharapkan diprioritaskan untuk belanja yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kami sendiri di provinsi telah menyesuaikan alokasi belanja daerah terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.

Selain itu, Adhy menjelaskan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jawa Timur tahun 2025 yang disahkan sebesar Rp29,9 triliun, anggaran sektor pendidikan ditetapkan melebihi batas Mandatory Spending, yakni sebesar 32 persen dari yang ditetapkan sebelumnya sebesar 20 persen.

“Begitu pun juga dengan anggaran bidang kesehatan yang kita naikkan menjadi 19,4 persen dari 10 persen yang telah ditetapkan, ini menjadi konsen dan prioritas kami dalam menunjang pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan di Jawa Timur, ini juga harus dipedomani teman-teman di Kabupaten/Kota,” urainya.

Di sisi lain, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa dari sektor PKB dan BBNKB, data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat adanya kenaikan penjualan kendaraan roda dua di Jawa Timur sebanyak 3,35 persen atau 18.352 unit. Rinciannya dari 547.747 unit menjadi 565.826 unit.

Data AISI ini, kata Adhy, berbanding terbalik dengan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang menyatakan penjualan mobil di pasar dalam negeri terjadi penurunan. Di mana total akumulasi penjualan mobil di Jatim periode Januari-September 2024 menurun sebanyak 6.488 unit atau 9,1 persen, dari 71.199 unit menjadi 64.711 unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Hal itu dikhawatirkan akan menyebabkan keterbatasan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga, sehingga berpotensi menimbulkan multiplier effect yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi, tahun 2025 diberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada tahun depan.

“Untuk meminalisir dampak tersebut, maka pemerintah daerah perlu mengambil strategi, salah satunya melalui penyelarasan kebijakan fiskal daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat mengubah posisi distribusi pendapatan dengan kebijakan yang efektif dalam menggerakkan roda perekonomian di daerah,” ungkapnya.

“Untuk itu, sinergi dan kolaborasi antara Pemprov dan Pemda sangat penting untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” imbuh Adhy.

Guna memaksimalkan layanan tersebut, kata Adhy, maka monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta hasil kerja sama secara berkala penting dilakukan, untuk kemudian dibahas melalui koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.

Sehingga, optimalisasi penggalian potensi pajak daerah dapat dicapai, demi mendorong kinerja fiskal masing-masing daerah di Jawa Timur,” tukasnya.

Sementara itu, Pj Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama ini menerangkan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan pembiayaan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota. Penandatanganan PKS ini sebagai bentuk komitmen pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku per 1 Januari 2025.

“Jadi, kabupaten/kota ini kan menerima opsen dalam peraturan Kemendagri, di mana di dalam Permendagri-nya kita harus melakukan cross sharing pembiayaan bersama terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor,” katanya

“Jadi, di PKS itu diperjanjikan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan bersama dengan provinsi dan kabupaten kota di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya. (tok/ian)

02/12/2024 21:35
Cak Imin Yakin Makanan Bergizi Rp10.000/Porsi Penuhi Batas Ketentuan Gizi

Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Menko PMRI) Muhaimin Iskandar menyatakan meyakini makanan bergizi gratis Rp10.000 per porsi telah memenuhi batas minimal ketentuan gizi. Dia pun menyebut, penetapan anggaran makanan bergizi gratis telah melalui simulasi matang.

Menurut Cak Imin, sapaan Muhaimin, meskipun hanya Rp10.000/porsi, makanan gizi gratis akan tetap menjaga mutu dan kualitasnya. Pemerintah akan menetapkan standar khusus seperti nilai gizi, kebersihan, hingga batas kadaluwarsa.

“Makanan juga harus bergizi serta kualitas makanan juga harus terjamin,” kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini di Gedung DPR RI, Senin (2/12/2024).

Dia pun mengaku telah melakukan pertemuan dengan Presiden, Kepala Badan Gizi dan pihak lainnya untuk pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Diharapkannya kedepan akan melibatkan sekolah setempat hingga lingkungan setempat.

“Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun sampai pelaksanaan pada Januari dimulai, itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah,” ujar Cak Imin.

Dia program makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per porsi ini akan terus berkembang. Menurutnya, anggaran sebesar Rp10.000 per porsi ini merupakan langkah awal dalam penetapan pelaksanaan program makan bergizi gratis. “Ini tahap awal dan proses simulasi,” tegasnya.

Dia mengakui jika ada keterbatasan anggaran negara jika nilai makanan gizi gratis lebih dari Rp10.000/porsi. Dengan nilai Rp10.000/porsi negara harus mengalokasikan anggaran dari APBN sebesar Rp50-Rp70 triliun/tahun. Kendati demikian pemerintah akan terus menaikkan anggaran makanan gizi gratis ini secara bertahap. “Anggaran kita kan terbatas sehingga harus bertahap,” katanya. [kun]

02/12/2024 20:03
Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor hingga 23 Desember

JABAR EKSPRES – Setelah sukses dengan Program Pemutihan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bapenda mengadakan Program Akhir Tahun 2024 dari 1 hingga 23 Desember 2024.

Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk memanfaatkan program tersebut.

Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Banjar, Benny Suranata, mengajak masyarakat untuk segera memanfaatkan kesempatan ini.

“Masyarakat wajib pajak yang memiliki tunggakan PKB diharapkan untuk segera memanfaatkan program promo akhir tahun ini. Dengan memanfaatkan program ini, mereka dapat menghapus denda pajak kendaraan bermotor yang menunggak sejak tahun ketiga dan seterusnya,” ujarnya pada Senin, 2 Desember 2024.

Program ini sebelumnya telah dimulai sejak 1 Oktober 2024 dan direncanakan berakhir pada 30 November 2024. Kemudian program pemutihan kembali diadakan mulai 1 hingga 23 Desember 2024. “Masyarakat kini memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka,” katanya.

Benny menambahkan, program ini merupakan kesempatan emas bagi masyarakat yang memiliki tunggakan.

“Dengan memanfaatkan program ini, masyarakat tidak hanya dapat menghapus denda yang tertunggak, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pembayaran pajak kendaraan yang dilakukan akan dibagi hasilnya dengan Pemerintah Kota Banjar dan digunakan untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Banjar,” jelasnya.

P3DW Kota Banjar berharap masyarakat dapat segera melakukan pembayaran pajak kendaraan mereka sebelum batas waktu yang ditentukan.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Benny Suranata juga mengingatkan bahwa program pemutihan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah. “Kami ingin masyarakat tahu bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali lagi untuk kepentingan mereka, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” tambahnya.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Masyarakat diimbau untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan segera melunasi tunggakan pajak kendaraan mereka.

“Dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, serta mendukung pembangunan daerah demi kesejahteraan bersama,” tutupnya. (CEP)

02/12/2024 18:15
Menko Pangan Zulhas Tak Ikut Bahas Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Porsi

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku tidak ikut membahas besaran anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi. Menurut Zulhas, besaran anggaran tersebut dibahas Kemenenterian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Keuangan, an Badan Gizi Nasional.

“Itu Badan Gizi, anggarannya total Rp 71 triliun tetapi apa isinya, tentu itu dibahas dengan menteri keuangan, Badan Gizi, menko bidang pemberdayaan masyarakat, itu dibahas di situ,” ujar Zulhas seusai rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Terkait hal itu, kata Zulhas, alasan dan detail anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi, bisa dikonfirmasi langsung ke tiga lembaga tersebut.

“Ya itu nanti bisa ditanyakan dengan ibu menteri keuangan, rincinya sama Badan Gizi karena waktu membahas Rp 10.000 itu kan bukan koordinasi saya,” tutur dia.

Hanya saja, kata Zulhas, pelaksanaannya nanti akan dibawa ke dirinya. “Dalam pelaksanaannya nanti dibawa ke saya,” pungkas Zulhas.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merespons soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per hari. Menurut Cak Imin, anggaran tersebut masih dalam tahap simulasi.

“Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Program makan bergizi gratis masih uji coba, simulasi sampai akhir tahun (2024) sampai pelaksanaan pada Januari (2025) dimulai,” ujar Cak Imin di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Cak Imin mengaku pemerintah tidak akan gegabah dalam menjalankan program tersebut. Pemerintah, kata dia, tetap akan memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makan bergizi gratis.

“Itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk,” tandas ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Cak Imin mengatakan pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Apalgi, terkait bantuan pangan dari masyarakat.

“Pada akhirnya juga akan melibatkan sekolahan. Sekolahan tentu melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu terlibat biasanya lebih detil ya, lebih terjaga,” pungkas Cak Imin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap rincian anggaran program makan bergizi gratis. Setiap anak dan ibu hamil akan mendapat bantuan sebesar Rp 10.000 per hari.

Pemerintah, kata dia, ingin memberikan anggaran makan bergizi gratis yang nilainya Rp 15.000 per hari. Hanya saja, anggaran yang ada tidak memungkinkan.

“Kalau kita rinci program makan bergizi gratis ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 rupiah per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

02/12/2024 16:53
Kejanggalan Perolehan Suara Pilgub Jatim 2024: Tim Risma-Gus Hans Ungkap Fakta Anomali

Surabaya (beritajatim.com) – Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini dan Gus Hans, membeberkan sejumlah anomali yang terjadi dalam perolehan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024.

Hal ini diungkapkan pada Senin (2/12/2024) oleh Ketua Tim Pemenangan, Kiai Haji Imam Buchori Cholil atau yang akrab disapa Ra Imam.

Ra Imam menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam proses pemungutan suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS), khususnya terkait dengan perolehan suara pasangan calon (paslon) nomor urut 02 yang dinilai tidak masuk akal.

“Kami menemukan sejumlah anomali di lapangan, seperti perolehan suara 100 persen untuk paslon 02 di beberapa wilayah serta tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 100 persen dari daftar pemilih tetap (DPT),” ungkap Ra Imam.

Temuan Kejanggalan di 2.801 TPS

Menurut Ra Imam, timnya mencatat ada 2.801 TPS di mana tingkat partisipasi pemilih mencapai lebih dari 90 persen hingga 100 persen. Kejanggalan ini tersebar di berbagai daerah, seperti Madiun, Situbondo, Kota Kediri, dan sembilan desa di Kabupaten Sampang, Pulau Madura.

“Di Kabupaten Sampang, khususnya di sembilan desa, jumlah kehadiran pemilih mencapai 100 persen. Hal ini cukup aneh mengingat sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut adalah perantau. Selain itu, desa-desa ini berada di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau,” papar Ra Imam.

Lebih mencurigakan lagi, dari seluruh suara yang masuk di TPS tersebut, tidak ada satu pun suara untuk paslon 03 (Risma-Gus Hans) maupun paslon 01 (Luluk Nuh Hamidah-Lukmanul Khakim). “Bagaimana mungkin suara kami nol, padahal kami memiliki saksi dan kader partai di setiap TPS tersebut,” imbuhnya.

Selisih Jumlah Pemilih Pilgub dan Pilbup/Pilwalkot

Ra Imam juga menyoroti perbedaan jumlah pemilih antara Pilgub dengan Pilbup atau Pilwalkot di beberapa TPS. Ia menyebut bahwa jumlah pemilih Pilgub lebih banyak hingga selisih sekitar 20 ribu suara.

“Ada ketidaksesuaian data antara pemilih Pilgub dan pemilih Pilbup atau Pilwalkot. Misalnya, di TPS tertentu, jumlah pemilih yang memilih gubernur lebih banyak dibandingkan pemilih bupati atau wali kota. Selisih ini mencapai 20 ribu suara,” tegasnya.

Indikasi Pelanggaran dan Tindak Lanjut

Ra Imam menduga bahwa temuan ini mengindikasikan adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pilgub. Ia meminta pihak terkait untuk segera melakukan investigasi mendalam. “Jika suara paslon 03 maupun paslon 01 nol, artinya ada yang tidak beres. Kami mendorong Bawaslu dan KPU untuk mengusut tuntas kejanggalan ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pilgub Jawa Timur 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon: Luluk Nuh Hamidah-Lukmanul Khakim (01) yang diusung oleh PKB, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak (02) dari KIM Plus, dan Tri Rismaharini-Gus Hans (03) yang didukung oleh PDIP. (ted)

02/12/2024 16:16
LSI Denny JA Bongkar Penyebab Dedi Mulyadi Menang Telak di Jabar

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga survei LSI Denny JA mengungkap sejumlah faktor yang membuat pasangan calon Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan meraih kemenangan telak di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat atau Pilkada Jabar 2024.

Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA Toto Izul Fatah mengatakan sesuai dengan hitung cepat (quick count) LSI Denny JA, pasangan Dedi-Erwan unggul dengan raihan suara sebanyak 61,85%.

Hasil hitung cepat tersebut disampaikan setelah data masuk 100% dan dengan tingkat partisipasi pemilih (VTO) sebesar 63,2%.

“Dengan margin of error plus minus 1%, hasil hitung cepat selama ini tak pernah berbeda jauh dengan hasil real count KPU, yang pada saatnya nanti akan diumumkan secara resmi,” ujarnya dilansir Antara, Senin (2/12/2024).

Dari hitung cepat yang dilakukan LSI Denny JA, tiga pasangan yang tertinggal jauh dibawah Dedi-Erwan adalah Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie yang diusung PKS dan Nasdem dengan 18,78%.

Kemudian, pasangan Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina yang diusung PKB mencapai 10,40%, dan paling bawah ialah pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja yang diusung PDIP meraih 8,98%.

Toto menyebutkan ada empat faktor utama yang membuat tiga pasangan calon tersebut tertinggal jauh dari raihan Dedi-Erwan. Pertama, sosok Dedi Mulyadi yang sudah memiliki tingkat pengenalan dan kesukaan yang cukup tinggi, yakni sudah dikenal oleh sekitar 92,1% dan disukai oleh sekitar 88,6%.

“Itu adalah angka ideal seorang kandidat yang punya potensi kuat untuk menang,” katanya.

Toto membandingkan dengan tiga pasangan calon lainnya, yang rata-rata masih terkendala problem pengenalan. Bahkan, ketiga paslon tersebut belum memenuhi standar pengenalan minimal 70%, termasuk Ahmad Syaikhu. Sementara, dua pasangan lainnya, rata-rata baru dikenal oleh sekitar 50%.

Kedua, kata Toto, adanya ekspresi kesukaan mayoritas publik kepada Dedi Mulyadi yang tergambar dari pemilih militan (strong supporter) yang cukup tinggi, yaitu 55,4%.

“Itu angka strong supporter yang jarang terjadi. Sedangkan dengan tiga pasangan lain yang pemilih militannya di bawah 10%,” ucapnya.

Faktor ketiga, karena dukungan kuat mayoritas publik kepada pasangan yang diusung Gerindra, Golkar, Demokrat dan PAN itu cukup merata di aneka segmen demografis, mulai dari suku, agama, gender, tingkat penghasilan, pendidikan, profesi, pilihan Ormas dan Parpol. Termasuk, unggul juga di seluruh Dapil dan kabupaten.

Terakhir, dia menilai Dedi Mulyadi punya kemampuan melakukan kapitalisasi seluruh kegiatan dan pesan kampanyenya dengan massif. Tentunya, lewat aneka platform sosial media, berita online, dan TV dengan news value yang kuat. Hal itu dilakukannya dari jauh hari sebelum masuk masa kampanye.

“Dari rangkaian kegiatan dengan kemasan yang news value dan berefek emosional publik itu, sangat wajar kalau Kang Dedi sudah punya modal pengenalan dan kesukaan yang paling tinggi sebagai salah satu hukum besi untuk menang,” imbuhnya.

Ditanya peran sejumlah parpol yang tergabung dalam KIM Plus dalam mendongkrak popularitas dan elektabilitas Dedi Mulyadi, Toto hanya menyampaikan hal itu tak pernah berbanding lurus antara kemenangan dan dukungan banyak partai politik.

“Dalam konteks Pilgub Jawa Barat, kemenangan Dedi Mulyadi lebih karena faktor personal figur yang memang sudah kokoh, sejak bupati Purwakarta dua periode dan caleg DPR RI dengan perolehan suara terbanyak di Jabar, bukan karena dukungan banyak parpol,” kata dia.

Toto mencontohkan kasus di sejumlah daerah, banyak kandidat yang kalah di Pilkada meskipun didukung banyak partai. Sebaliknya, calon yang didukung hanya satu dan dua partai saja bisa menang.

Calon Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan pidato kemenangan usai keunggulan telak di hasil quick count sejumlah lembaga survei dalam Pilgub Jabar 2024.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya menyampaikan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang sudah menyalurkan hak pilihnya pada Rabu (27/11/2024) ini. Menurutnya Pilkada Serentak di Jabar berlangsung aman, lancar dan tertib dan penuh suasana yang gembira.

“Ini adalah pencapaian keberadaan demokrasi yang ada di Provinsi Jawa Barat,” katanya dalam keterangan yang disampaikan kepada media.

Menurutnya meskipun perhitungan suara belum selesai, namun berdasarkan aspek ilmiah yang sudah biasa dipakai dalam perhelatan demokrasi di Indonesia, hasil quick count yang sudah di atas 70% stabil tidak mengalami perubahan.

“Biasanya hasil real count tidak pernah jauh berbeda. Selisihnya real count di kisaran margin error 2 atau 3 persen atau maksimal 4 persen. Itu pun kalau jaraknya dekat, tetapi secara kebetulan kita bisa melihat bersama saat ini pasangan nomor urut 4 Kang Dedi Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan sudah meraih angka 61% lebih,” katanya.

Menurutnya dengan data masuk 78%, hal tersebut sudah bisa dijadikan fakta bahwa pihaknya akan memenangkan Pilgub Jabar.

“Kami sudah menganggap pasangan nomor urut 4 sudah menjadi pemenang, semoga ini bisa menjadi kabar baik bagi seluruh masyarakat Jawa Barat,” katanya.

02/12/2024 15:40
Cak Imin: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Porsi Masih Simulasi

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merespons soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per hari dari sebelumnya Rp 15.000. Menurut Cak Imin, anggaran tersebut masih dalam tahap simulasi.

“Ya tentu semua masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun (2024) sampai pelaksanaan pada Januari (2025) dimulai,” ujar Cak Imin di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Cak Imin mengaku, pemerintah tidak akan gegabah dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Pemerintah, kata dia, tetap akan memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makanan tersebut.

“Itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk,” tandas ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan program makan bergizi gratis, terutama terkait bantuan pangan dari masyarakat.

“Pada akhirnya melibatkan sekolah, orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu, karena kalau ibu-ibu terlibat, biasanya lebih detail dan terjaga,” pungkas Cak Imin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap perincian anggaran program makan bergizi gratis. Setiap anak dan ibu hamil akan mendapat bantuan sebesar Rp 10.000 per hari. Pemerintah ingin memberikan anggaran makan bergizi yang nilainya Rp 15.000 per hari. Hanya saja, anggaran yang ada tidak memungkinkan.

“Kalau kita perinci, program makan bergizi gratis ini nanti rata-rata minimum atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000, tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menuturkan bila dalam satu keluarga memiliki tiga anak, maka minimal mendapatkan makan bergizi gratis senilai Rp 30.000 per hari atau sebesar Rp 2,7 juta per bulan.

02/12/2024 14:44
Real Count Pilkada 2024 Kota Batu: Nurochman-Heli Suyanto Unggul

Malang (beritajatim.com) – Nurochman-Heli Suyanto unggul dalam Real Count Pilkada Kota Batu 2024, berdasarkan data resmi KPU. Hasil resmi Real Count Pilkada Kota Batu 2024 kini dapat diakses melalui laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di [pilkada2024.kpu.go.id](https://pilkada2024.kpu.go.id).

Hingga Senin (2/12/2024), penghitungan suara telah selesai 100 persen dari total 302 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Batu.

Berdasarkan data terbaru, berikut adalah perolehan suara para pasangan calon:

Nurochman-Heli Suyanto: 30.541 suara (50,16%)

Firhando Gumelar-H. Rudi: 16.428 suara (29,53%)

Kris Dayanti-Kresna Dewanata: 10.868 suara (18,17%)

Pasangan nomor urut 1, Nurochman-Heli Suyanto, yang diusung oleh PKB, Partai Gerindra, dan PSI, memimpin dengan selisih signifikan. Sementara itu, pasangan Kris Dayanti-Kresna Dewanata berada di posisi terbawah, baik dalam hitung cepat (quick count) maupun real count resmi.

Rekapitulasi Dokumen C Hasil TPS per Wilayah

Wilayah Total TPS

Batu 137 dari 137

Bumiaji 92 dari 92

Junrejo 73 dari 73

Panduan Cek Real Count di Situs Resmi KPU

Masyarakat dapat memantau hasil Real Count Pilkada Kota Batu dan daerah lainnya melalui situs resmi KPU RI. Berikut langkah-langkahnya:

1.Akses situs resmi KPU RI di [pilkada2024.kpu.go.id](https://pilkada2024.kpu.go.id).

2. Pilih menu hasil hitung cepat, baik untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) maupun Pemilihan Bupati (Pilbup).

3. Pilih provinsi atau kabupaten/kota yang ingin dilihat hasilnya.

4. Telusuri rekapitulasi suara mulai dari tingkat provinsi hingga TPS.

Selain Pilbup Kota Batu, laman ini juga menyediakan hasil Pilkada serentak 2024 di 37 provinsi lainnya, termasuk pemilihan gubernur dan bupati di berbagai daerah. Untuk informasi terbaru, pantau terus situs resmi KPU RI dan media terpercaya lainnya. Dengan data resmi ini, masyarakat dapat memastikan transparansi dan akurasi hasil Pilkada serentak 2024. [aff/but

02/12/2024 14:33
Nihayatul Wafiroh pimpin Perempuan Bangsa PKB

“Munas berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Penunjukan kader untuk memimpin Perempuan Bangsa selain sebagai regenerasi kepemimpinan juga merupakan bentuk kaderisasi PKB untuk politisi perempuan PKB,”

Jakarta (ANTARA) – Hasil Musyawarah Nasional (Munas) V Perempuan Bangsa memilih Nihayatul Wafiroh sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Perempuan Bangsa Periode 2024-2029, sekaligus menggantikan Siti Mukaromah yang sudah habis masa jabatan.

Mantan Ketum Perempuan Bangsa Siti Mukaromah mengatakan, organisasi otonom di bawah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu telah melaksanakan proses kaderisasi dengan lancar melalui munas, sehingga regenerasi berjalan dengan lancar.

“Munas berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Penunjukan kader untuk memimpin Perempuan Bangsa selain sebagai regenerasi kepemimpinan juga merupakan bentuk kaderisasi PKB untuk politisi perempuan PKB,” kata Siti yang memimpin organisasi itu sejak 2019-2024, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia membeberkan, munas yang dilakukan sejak 29 November sampai 1 Desember lalu itu dihadiri Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perempuan Bangsa seluruh Indonesia.

Selain memilih pemimpin yang baru, munas tersebut juga menjadi wadah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan sebelumnya.

Setelah LPJ disampaikan, lanjut Siti, pandangan umum semua peserta munas menerima dan menyampaikan apresiasi atas kinerja pengurus selama lima tahun terakhir.

Peserta menilai, kehadiran organisasi itu telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya para perempuan untuk aktif berpolitik serta melek terhadap kondisi sosial yang terjadi di sekitar.

Pada pembukaan munas, Sabtu (30/11), Ketua Dewan Syuro PKB KH Ma’ruf Amin mengapresiasi kinerja Siti Mukaromah dan pengurus DPP Perempuan Bangsa Periode 2019-2024.

“Apresiasi luar biasa kepada Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Siti Mukaromah,” ujar Wakil Presiden Ke-13 Indonesia tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Ia juga juga memberikan tantangan kepada Badan Otonom PKB lainnya untuk menggerakkan organisasi dan melakukan program yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut dia, badan otonom itu adalah bagian dari kekuatan yang harus terus dioptimalkan, bukan hanya dari sisi politik saja, namun juga sisi keberpihakan dan perjuangan pada persoalan-persoalan kemanusiaan.

Persoalan yang dimaksud, yakni terkait perempuan dan anak dalam segala aspek, aspek sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, kemasyarakatan dan aspek-aspek lainnya.

Hal itu penting, agar ke depan Perempuan Bangsa bisa semakin berdaya dan berjaya untuk bangsa, sehingga mencapai masa emas kesuksesan pada 2045.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

02/12/2024 11:52
9 PKB: Faktanya Ridwan Kamil-Suswono Tidak Menarik… Megapolitan

PKB: Faktanya Ridwan Kamil-Suswono Tidak Menarik…
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1,
Ridwan Kamil
–
Suswono
, memperoleh hasil yang tak diharapkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Berdasarkan hasil hitung cepat atau
quick count
sejumlah lembaga survei, Ridwan Kamil-Suswono menempati posisi kedua pada
Pilkada Jakarta 2024
, di bawah paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.
Hasil yang didapat oleh Ridwan Kamil-Suswono pun menjadi tanda tanya besar lantaran pasangan ini diusung oleh koalisi gemuk yang terdiri dari belasan partai politik.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (
PKB
) Jazilul Fawaid secara terang-terangan mengungkapkan beberapa penyebab yang membuat Ridwan Kamil-Suswono selaku paslon yang diusung oleh partainya tak mampu unggul pada Pilkada Jakarta 2024.
Jazilul mengungkapkan, paslon yang diusung oleh PKB di Jakarta tidak berhasil menarik perhatian publik lebih luas. Ia menilai pencalonan gubernur Jakarta tidak melalui proses yang ideal di tingkat akar rumput.
Akibatnya, warga Jakarta merasa pilihan calon gubernur dan wakil gubernur yang tersedia tidak menarik.
“Faktanya, pasangan RK-Suswono tidak menarik. Ini adem-ayem,” ujar Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Menurut Jazilul, rendahnya daya tarik Ridwan Kamil-Suswono juga disebabkan absennya sosok yang mampu menjadi figur nasional.
Ia mencatat, biasanya Pilkada Jakarta menghadirkan tokoh yang bisa menjadi pemimpin skala nasional, tetapi kondisi tahun ini berbeda.
“Untuk DKI saja, warganya tidak antusias,” ucap Jazilul.
Jazilul membantah tudingan bahwa partainya tidak maksimal untuk memenangkan Ridwan Kamil-Suswono.
Menurutnya, PKB telah bekerja keras. Bahkan, seluruh struktur, termasuk anggota DPRD DKI Jakarta dari PKB sudah mengerahkan upaya maksimal.
“Teman-teman bekerja, bahkan mengeluarkan uang. Kalau yang dijual tidak laku, apa mau dikata?” ungkap Jazilul.
Jazilul mengungkapkan, terfapat perbedaan antara pemilu legislatif (pileg) dan pilkada.
Ia menekankan, faktor figur kandidat sangat menentukan dalam pilkada, sesuatu yang menurutnya menjadi tantangan besar dalam memenangkan Ridwan Kamil-Suswono.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, diketahui bahwa partisipasi pemilih di Pilkada 2024 hanya mencapai 53,05 persen, terendah sepanjang sejarah Pilkada Jakarta.
Dengan lebih dari 8 juta orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sekitar 3,8 juta orang memilih untuk tidak menggunakan hak suara.
Jazilul menilai angka golput tinggi ini disebabkan oleh latar belakang masyarakat Jakarta yang terpelajar, cenderung kritis, dan sulit merasa puas dengan kandidat yang ada.
Ketua tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria, menegaskan seluruh partai pengusung tetap solid. Ia membantah adanya partai yang tidak bekerja.
“Setiap hari, mesin partai bergerak. Semua kompak, hadir, bekerja dari pagi sampai pagi lagi,” kata Riza di Kantor DPD Golkar, Jakarta.
Sebagai informasi, Pramono Anung-Rano Karno meraih 49,46 persen dalam hitung cepat (
quick count
) Litbang
Kompas
dengan perolehan data masuk mencapai 100 persen, Rabu (27/11/2024).
Data akhir
quick count
Litbang Kompas itu dirilis pada pukul 18.18 WIB.
Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 40,06 persen suara. Kemudian, Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapatkan 10,48 persen suara.
Perolehan suara tersebut diperoleh dari penghitungan yang masuk dari total 400 TPS sampel di Jakarta.
Quick count
Litbang Kompas dalam Pilkada Jakarta 2024 menggunakan metode sistematik
random sampling
dan memiliki
sampling error
sebesar persen ± 1 persen.
Quick count
ini dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
Hasil
quick count i
ni bukanlah hasil resmi. Hasil resmi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (28/11/ 2024) hingga Senin (16/12/2024).
(Penulis: Aryo Putranto Saptohutomo)
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2024 06:14