Xcloud.id

partai: PKB

  • Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Pajak dan Bea Balik Nama hingga Akhir Tahun

    Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Pajak dan Bea Balik Nama hingga Akhir Tahun

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kebijakan menarik bagi para pemilik kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban pajaknya. Melalui kebijakan ini, sanksi administrasi berupa bunga atau denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk penyerahan pertama akan dihapuskan. Kebijakan ini berlaku mulai 2 Desember hingga 31 Desember 2024.

    Langkah ini diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0098 Tahun 2024. Tujuan utamanya adalah mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mempercepat pencapaian target penerimaan pajak daerah.

    Mengutip laman Bapenda Jakarta, terdapat beberapa poin penting terkait penghapusan sanksi administrasi ini, yaitu:

    Memberikan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama.

    Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud, diberikan terhadap sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak daerah tanpa melalui mekanisme permohonan wajib pajak.

    [Gambas:Instagram]

    Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua, diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak periode 2 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

    Sebagai informasi, layanan Samsat DKI Jakarta tetap beroperasi pada hari Sabtu hingga akhir tahun. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini di seluruh kantor Samsat Induk DKI Jakarta dengan jam operasional pukul 08.00-12.00 WIB, mulai dari 26 Oktober hingga 28 Desember 2024.

    Pemprov DKI Jakarta mengajak seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayahnya untuk segera memanfaatkan kebijakan ini. Dengan melunasi PKB dan BBNKB tepat waktu, Anda tidak hanya terbebas dari denda, tetapi juga turut mendukung pembangunan Jakarta yang lebih baik. Jangan sampai terlewatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan Anda sebelum akhir tahun!

    (lth/rgr)

  • DPRD Ancam Gunakan Hak Angket untuk Pj Bupati Jombang

    DPRD Ancam Gunakan Hak Angket untuk Pj Bupati Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Jombang Kartiyono akan menggalang hak angket jika Pj (Penjabat) Bupati Jombang Teguh Narutomo melakukan reposisi atau mutasi jabatan.

    Tanggapan serius komisi A tersebut menyusul adanya informasi mengenai PJ Bupati yang akan segera melakukan reposisi beberapa pejabat strategis di lingkungan Pemkab Jombang.

    “Kami sangat menyayangkan jika hal ini benar-benar dijalankan oleh Pj bupati. Padahal, selama beberapa minggu ke depan, bupati terpilih akan segera dilantik dan harus melaksanakan kewajiban konstitusinya. Yang salah satunya adalah menyusun RPJMD yg di dalam nya di tuangkan Visi Misi Bupati terpilih 2025-2030,” ujar politikus PKB ini.

    Kartiyono menilai, rencana Pj Bupati Jombang tersebut janggal. Sebab, jika tindakan itu dilakukan, dilihat dari perspektif Peraturan Perundangan serta norma dan etika pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan transisi, harusnya Pj bupati sangat memahami hal tersebut tidak etis dilakukan.

    Terlebih seorang Pj bupati dalam mereposisi dan mutasi pejabat telah diberikan rambu-rambu yang jelas. “Sesuai dengan PP 49 th 2008 serta dipertegas lagi dengan Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 820/6040/SJ tentang Mutasi Pegawai oleh Pejabat Kepala Daerah. Ini sudah jelas rambu-rambunya. Lalu kenapa mau diotak-atik lagi,” tambahnya.

    Kartiyono Kembali menegaskan pihaknya tidak akan segan menggalang hak angket DPRD. Sebab saat ini tidak ada alasan yang sangat mendesak untuk melakukan mutasi besar-besaran di lingkup Pemkab.

    “Saya justru curiga. Ada indikasi kesengajaan untuk membajak bupati terpilih agar kesulitan dalam mewujudkan visi dan misinya. Ini tidak baik, hal ini akan menimbulkan kemarahan publik,” tegasnya.

    Hal tersebut, kata dia, bisa diukur jika melihat rekapitulasi penghitungan suara hasilnya menunjukkan pasangan calon (paslon) Warsubi-Salmanudin Yazid (WarSa) meraih kemenangan signifikan dengan total 515.880 suara.

    Sementara, Paslon Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah) hanya mendapatkan 173.098 suara. “Ini, adalah bukti jika keinginan perubahan dari rakyat Jombang sangatlah kuat,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo memberikan sinyal pelantikan promosi pejabat di lingkup Pemkab Jombang dilakukan usai Pemilihan kepala daerah serentak berkhir. Kepastian itu, ia terima langsung dari Kemendagri.

    “Jadi sesuai arahan pak Mendagri ditahan dulu sampai selesai pengumuman Pilkada,” ujar dia, Jumat (29/11/2024).

    Menurutnya, kewenangan Pemkab Jombang sebatas mengusulkan. Selebihnya, untuk persetujuan usulan adalah wewenang Kemendagri. “Kalau kewenangan kami mengusulkan ke Kemendagri, kalau beliau setuju kita jalankan, kalau tidak kita serahkan ke bupati selanjutnya,” tandasnya. [suf]

  • Sunhaji Penjual Es Teh Tersinggung Dihina Miftah Maulana, Tetap Dagang Meski Tertekan: Cari Sangu

    Sunhaji Penjual Es Teh Tersinggung Dihina Miftah Maulana, Tetap Dagang Meski Tertekan: Cari Sangu

    TRIBUNJATIM.COM – Media sosial tengah dihebohkan dengan aksi Miftah Maulana Habiburrahman mengolok penjual es teh di pengajian di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2024).

    Aksi Miftah tersebut menuai protes dari publik.

    Sosok penjual es teh yang diolok juga menjadi sorotan.

    Diketahui sosok penjual es teh tersebut bernama Sunhaji.

    Adapun kejadian tersebut berlangsung di drh. Soepardi.

    Saat kejadian, ribuan orang hadir untuk menyaksikan sholawat.

    Sunhaji, pria berusia 37 tahun itu menerima hinaan kasar dari Miftah Maulana.

    Diakui Sunhaji, dirinya merasa tersinggung dengan olokan tersebut saat menjajakan es teh di pengajian tersebut.

    “Saya tersinggung. Wong saya lagi masuk ada suara kayak gitu,” ungkap Sunhaji saat ditemui di rumahnya di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, pada Rabu (4/12/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Ia menyatakan kekecewaannya terhadap Miftah, seorang tokoh yang memiliki Pondok Pesantren Ora Aji di Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Momen tersebut semakin menyakitkan bagi Sunhaji karena sejumlah tokoh yang hadir dan dikenal sebagai ulama turut menertawakan dirinya.

    Acara selawat malam itu dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Habib Zaidan, Muhammad Yusuf Chudlori (Ketua DPW PKB Jateng), dan Usman Ali, pengasuh Asrama Perguruan Islam (API) Al Huda.

    Meski merasa tertekan, Sunhaji memilih untuk tetap melanjutkan aktivitas berjualannya.

    “Saya tetap berjualan. Saya mencari sangu buat pulang,” ujarnya.

    Sunhaji, penjual es teh yang diolok-olok Gus Miftah, saat memberikan keterangan, Rabu (4/12/2024). (KOMPAS.com/Egadia Birru)

  • PKB sebut ucapan Miftah kontradiktif dengan karakter Presiden Prabowo

    PKB sebut ucapan Miftah kontradiktif dengan karakter Presiden Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menilai ucapan Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana kepada seorang pedagang es teh ketika mengisi ceramah di Magelang, Jawa Tengah, kontradiktif dengan karakter Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya sosok Presiden Prabowo Subianto selalu mengedepankan dan menghargai orang miskin dan tidak ingin ada orang lemah yang tertindas. Lebih jauh lagi, Presiden juga ingin menghapuskan kemiskinan di tanah air.

    “Sementara ada orang dekatnya yang berbeda arah, tentu itu kontradiktif dan pasti akan jadi sorotan,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan adanya hal tersebut harus menjadi pelajaran bagi Miftah itu sendiri maupun kepada masyarakat luas.

    Meskipun kini menyandang status sebagai pejabat negara, menurut dia, Miftah juga masih dikenal sebagai tokoh agama. Sehingga, dia menilai bahwa Miftah pun melontarkan candaan yang tak sesuai dengan tempatnya.

    Dia pun tak memungkiri bahwa ada pihak-pihak yang mendesak agar Miftah dicopot dari jabatannya. Karena hal itu, kata dia, merupakan pendapat yang berasal dari perasaan geram.

    “Ya setiap orang boleh kan menyampaikan pendapatnya, apalagi orang sedang geram. Ya kita nggak bisa melarang,” katanya.

    Sebelumnya, viral di media sosial soal ucapan Miftah Maulana saat mengisi suatu pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Ucapan tersebut dinilai sebagian besar masyarakat telah melecehkan seorang warga penjual es teh.

    Bahkan, di media sosial X dan Instagram, masyarakat mengecam ucapan Miftah karena dinilai tidak mencerminkan seorang penceramah/dai yang semestinya memberikan kesejukan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gagal di Pilkada Jatim, Luluk Hamidah: Saya Sudah Berikan Visi yang Baik, No Money Politik

    Gagal di Pilkada Jatim, Luluk Hamidah: Saya Sudah Berikan Visi yang Baik, No Money Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah, mengucapkan terima kasih dan memberikan refleksi atas hasil Pilkada Jawa Timur (Jatim) yang menurut perhitungan sementara menunjukkan dirinya gagal memenangkan kontestasi tersebut.

    Luluk menekankan bahwa meskipun tidak meraih kemenangan, ia telah memberikan warisan penting dalam demokrasi.

    “Alhamdulilah Pilgub Jatim sudah terlaksana, plus minus. Minimal saya sudah memberikan legacy dalam Pilgub ini, No money politik, memberikan visi yang baik tentang pembangunan Jatim,” ujar Luluk (4/12/2024).

    Luluk juga menyatakan konsistensinya dalam mempromosikan pendidikan politik yang benar dan membela masyarakat marginal.

    Termasuk perempuan, anak yatim, disabilitas, petani, nelayan, hingga isu-isu lingkungan hidup dan keadilan ekologis

    “Saya telah memberikan pintu masuk proses demokrasi, juga opsi-opsi pembangunan yang terbaik dan berkeadilan,” tukasnya.

    Namun saya hargai pilihan dan keputusan rakyat Jatim. Kerja-kerja politik belum selesai. Perjalanan masih panjang.

    Luluk menerima hasil Pilgub Jatim dengan lapang dada, seraya mengucapkan terima kasih kepada 1,7 juta masyarakat yang telah memberikan dukungan kepadanya.

    “Terima kasih kepada 1,7 juta (menurut perhitungan sementara) yang memilih,” ucapnya.

    Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Gus Halim Iskandar, dan jajaran partai yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan.

    “Terimakasih kepercayaan Ketum DPP PKB Gus Muhaimin dan seluruh jajaran partai hingga ranting, termasuk Gus Halim Iskandar and all team,” sebutnya.

  • Tim Petahana Mak Rini Buka-Bukaan Tumbang di Pilbup Blitar

    Tim Petahana Mak Rini Buka-Bukaan Tumbang di Pilbup Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar telah usai digelar. Meski hasil rekapitulasi belum keluar, namun dari sejumlah hitung cepat menunjukkan Cabup Blitar petahana, Rini Syarifah, kalah dari Rijanto.

    Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA adalah salah satu lembaga survei yang telah merilis hasil hitung cepat Pilbup Blitar 2024. Hasil hitung cepat LSI Denny JA menunjukkan pasangan nomor urut 01, Rijanto-Beky unggul mutlak dari pesaingnya, Rini-Ghoni yang berstatus sebagai petahana.

    Diketahui Rijanto-Beky mendapatkan suara sebanyak 78,68 persen suara. Sementara petahana Rini-Ghoni hanya memperoleh suara sebanyak 21,38 persen. Survei LSI Denny JA ini memiliki margin eror sebesar 8 persen.

    Hasil hitung cepat lain yang dimiliki oleh internal PDIP juga menunjukkan hal serupa. Pada hitung cepat PDIP, Rijanto-Beky memperoleh suara sebesar 78,56 persen.

    Rijanto-Beky pun unggul jauh dari sang rival yakni Rini Syarifah-Abdul Ghoni yang hanya mendapatkan 21,54 persen. Dengan kondisi tersebut kemungkinan besar sang petahana yakni Rini Syarifah yang kini berpasangan dengan Abdul Ghoni bakal tumbang di Pilkada 2024 ini.

    Ketua Tim Pemenangan Rini-Ghoni, M. Rifa’i pun buka-bukan penyebab petahana tumbang di tangan rivalnya. Menurut Rifa’i penurunan dukungan untuk petahana Rini-Ghoni terjadi sehari sebelum pencoblosan.

    Sehari pencoblosan banyak suara yang sebelumnya mendukung petahana berbalik arah. Hasilnya suara Rini-Ghoni hancur di hari pencoblosan.

    “Sebenarnya respon masyarakat selama ini bagus, kita juga tidak mau menyalahkan orang lain artinya masyarakat yang berpindah haluan gitu aja,” ungkap Rifa’i yang juga menjabat sebagai Sekretaris PKB Kabupaten Blitar tersebut, Rabu (4/12/2024).

    Sebenarnya petahana dan tim telah berupaya maksimal, namun semua upaya itu sia sia sehari jelang pencoblosan. Bahkan dari beberapa survei internal, suara petahana masih cukup bagus. Rifa’i pun nampak tidak memprediksi petahana Mak Rini bakal tumbang dengan selisih yang cukup jauh.

    “Upaya sudah maksimal waktu surveinya juga bagus tapi di H-1 jelang Pencoblosan itu sudah berbalik arah semuanya,” imbuhnya.

    Atas kekalahan ini, Tim Rini-Ghoni pun tidak mau menyalahkan pihak lain. Pihaknya pun menerima kekalahan ini sebagai bentuk bahwa masyarakat Kabupaten Blitar sudah tidak berkehendak lagi dengan kepemimpinan Mak Rini.

    “Ya itu saja kalau saya memaknai masyarakat sudah tergiur untuk berbelok arah,” imbuhnya.

    Rifa’i pun menepis isu keretakan hubungan antara Mak Rini dengan Abdul Ghoni di detik-detik terakhir pencoblosan. Menurut Rifa’i selama proses hingga hari pencoblosan Rini-Ghoni dan tim tetap solid.

    “Kita tetap solid, kok,” tegasnya.

    Pihaknya pun mengakui bahwa jelang hari pencoblosan, mesin politik petahana kurang maksimal baik itu secara kinerja maupun permodalan. Hal itulah yang disinyalir menjadi penyebab berbaliknya arah dukungan masyarakat jelang hari pencoblosan.

    “Ada modal tapi tidak maksimal,” tandasnya.

    Mak Rini pun kini harus bersiap menghadapi kenyataan dirinya bakal tumbang di pertemuan keduanya melawan Rijanto. Sebelumnya pada Pilkada 2020 lalu, Mak Rini berhasil menumbangkan Rijanto yang kala itu berstatus petahana. [owi/beq]

  • 1 Curhat Dihina Miftah di Pengajian Magelang, Penjual Es Teh: Saya Tersinggung Ada Suara Begitu Yogyakarta

    1 Curhat Dihina Miftah di Pengajian Magelang, Penjual Es Teh: Saya Tersinggung Ada Suara Begitu Yogyakarta

    Curhat Dihina Miftah di Pengajian Magelang, Penjual Es Teh: Saya Tersinggung Ada Suara Begitu
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –

    Sunhaji
    , seorang
    penjual es teh
    , merasa tersinggung setelah diolok-olok oleh Miftah Maulana Habiburrahman saat acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (20/11/2024) malam.
    Kejadian tersebut berlangsung di lapangan drh. Soepardi, di mana ribuan orang hadir untuk menyaksikan selawat.
    Saat berjualan es teh keliling, Sunhaji yang berusia 37 tahun “ditegur” oleh Miftah dan menerima hinaan kasar.
    Video olok-olok tersebut telah menyebar luas di berbagai platform media sosial dan ramai diperbincangkan.
    “Saya tersinggung. Wong saya lagi masuk ada suara kayak gitu,” ungkap Sunhaji saat ditemui di rumahnya di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, pada Rabu (4/12/2024).
    Ia menyatakan kekecewaannya terhadap Miftah, seorang tokoh yang memiliki Pondok Pesantren Ora Aji di Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Momen tersebut semakin menyakitkan bagi Sunhaji karena sejumlah tokoh yang hadir dan dikenal sebagai ulama turut menertawakan dirinya.
    Acara selawat malam itu dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Habib Zaidan, Muhammad Yusuf Chudlori (Ketua DPW PKB Jateng), dan Usman Ali, pengasuh Asrama Perguruan Islam (API) Al Huda.
    Meski merasa tertekan, Sunhaji memilih untuk tetap melanjutkan aktivitas berjualannya.
    “Saya tetap berjualan. Saya mencari sangu buat pulang,” ujarnya.
    Pria yang memiliki dua anak ini mencatat mendapatkan uang sebesar Rp 35.000 dari tujuh gelas yang terjual.
    “Uang itu buat beli bensin Rp 15.000 dan Rp 20.000 saya bawa pulang untuk sangu anak-anak,” jelasnya, sambil mengungkapkan bahwa salah satu anaknya masih berstatus pelajar SMP dan yang lainnya di SD.
    Sunhaji telah berjualan es teh selama lebih kurang setahun setelah beralih dari pekerjaannya sebagai tukang kayu akibat cedera pada tangan kirinya.
    “Jadinya, untuk angkat yang berat-berat tidak kuat. Makanya, saya jualan seperti ini,” imbuhnya.
    Ia berharap dapat terus berjuang di acara-acara besar yang menarik banyak pengunjung, seperti pengajian akbar, untuk mencari nafkah bagi keluarganya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosiolog UMM Beber Faktor Penentu Kemenangan WarSa di Pilkada Jombang

    Sosiolog UMM Beber Faktor Penentu Kemenangan WarSa di Pilkada Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Sosiolog UMM (Universitas Muhammadiyah Malang), Profesor Wahyudi Winarjo menyebut bahwa kemunculan pasangan H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau WarSa sudah banyak diharapkan oleh mayoritas masyarakat Jombang.

    Oleh sebab itu, dalam Pilkada yang digelar 27 November 2024, pasangan nomor urut 2 ini menang telak hingga 75 persen. Bahkan sanggup menyapu bersih kemenangan di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang.

    Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilbup Jombang 2024 yang digelar KPU setempat di Ball Room Hotel Yusro, Selasa (3/12/2024) malam, pasangan WarSa unggul telak dengan memperoleh 515.880 suara.

    Sedangkan Mundjidah Wahab-Sumrambah atau MuRah hanya meraup 173.098 suara. Selanjutnya, suara sah 688.978 dan tidak sah 33.063 suara. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Jombang sebesar 1.012.800 orang.

    Dosen Sosiologi Politik, FISIP UMM ini mengatakan, sistem demokrasi di Jombang sudah terbukti efektif dalam memberikan ruang bagi rakyat untuk menyerahkan amanah kepada calon yang dikehendakinya.

    “Ketokohan Warsubi sebagai kepala desa 3 periode yang berhasil membangun desanya semaju itu mungkin juga menjadi salah satu hal pendukung yang mendorong masyarakat ingin sosok bupati yang seperti dirinya. Sosok yang peduli pada peningkatan ekonomi masyarakat sampai hal-hal terkecil,” jelasnya.

    Fenomena ini, lanjutnya, adalah salah satu faktor yang menyebabkan Warsa menang dengan tebal. “Rakyat berharap pengalaman mereka berdua dapat diimplementasikan dalam tingkat kabupaten nanti,” ungkapnya.

    Bisa dilihat, kata dia, beberapa petahana dari berbagai daerah di Indonesia juga berguguran. Hal ini dapat menjadi indikasi politik bahwa sejauh atau selama petahana dalam menjalankan pemerintahannya tidak mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan rakyat, maka akan kesulitan untuk mempertahankan kekuasaannya.

    “Jika petahana tidak atau belum mampu menjawab kebutuhan rakyatnya, maka dengan sendirinya yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi kekuasaan, baik itu secara laten maupun manifes,” tambahnya.

    Prof Wahyudi menambahkan, bagi mayoritas rakyat Jombang, Warsa diyakini akan dapat memberikan jawaban atas masalah-masalah yang ada yang selama ini. Masalah-masalah yang muncul ketika Petahana memimpin dan tidak bisa diselesaikan secara optimal.

    Atas fenomena di atas, lanjut dia, Warsubi-Salman sebagai sosok yang diberi amanah oleh rakyat untuk menjadi pejabat daerah, harus berkomitmen menjalankan visi misi dan program yang dicanangkan.

    “Jika WarSa mampu untuk mengemban amanah. Menjalankan program sesuai dengan visi misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat Jombang di masa kampanye, maka rakyat pasti akan terus memberikan dukungan penuh,” katanya.

    Namun sebaliknya, jika tidak amanah, melalui sistem demokrasi, rakyat bisa mengalihkan dukungannya kepada figur lain yang diyakininya dapat mengemban amanah lebih baik lagi.

    Pilkada Jombang digelar 27 November 2024. Ada dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Yaitu, nomor urur 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan petahana ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora. [suf]

  • Rekapitulasi KPU, Warsubi-Salman Pemenang Pilkada Jombang 2024

    Rekapitulasi KPU, Warsubi-Salman Pemenang Pilkada Jombang 2024

    Jombang (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Jombang tuntas melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilbup Jombang 2024 di Ball Room Hotel Yusro, Selasa (3/12/2024) malam.

    Hasilnya, pasangan H Warsubi-KH Salmanuidn Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau WarSa unggul telak dengan memperoleh 515.880 suara. Sedangkan Mundjidah Wahab-Sumrambah atau MuRah hanya meraup 173.098 suara.

    Selanjutnya, suara sah 688.978 dan tidak sah 33.063 suara. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Jombang sebesar 1.012.800 orang. Hasil penghitungan tersebut dibacakan oleh Ketua KPU Jombang Ahmad Udi Masjkur.

    Pasangan calon (paslon) nomor 02 tersebut menyapu bersih kemenangan di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Hasil penghitungan ini tertuang dalam surat keputusan KPU Jombang nomor 1467 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Jombang tahun 2024.

    Rapat pleno terbuka ini berjalan cukup Panjang. Dimulai Selasa (3/12/2024) pagi dan berakhir pada tengah malam. Itu karena tidak semua penghitungan berjalan lancar. Teknisnya, masing-masing PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) membacakan hasilnya.

    Hasil yang pertama kali dibacakan adalah Pilgub (Pemilihan Gubernur) Jatim. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan hasil Pilbup (Pemilihan Bupati) Jombang 2024.

    Dari 21 kecamatan, terdapat dua PPK yang harus membuka kotak dan menghitung ulang. Yakni, PPK Ngoro dan Jombang. Walhasil, rapat pleno tersebut akhirnya bisa dituntaskan. “Mundjidah Wahab-Sumrambah memperoleh 173.098 suara. Sedangkan Warsubi-Salman mendapatkan 515.880 suara,” kata udi.

    Pilkada Jombang digelar 27 November 2024. Ada dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Yaitu, nomor urur 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora. [suf]

  • Calon Petahana Tumbang di Pilkada Jombang, Pengamat Ungkap Penyebabnya

    Calon Petahana Tumbang di Pilkada Jombang, Pengamat Ungkap Penyebabnya

    Jombang (beritajatim.com) – Calon petahana Mundjidah Wahab-Sumrambah tumbang dalam Pilkada Jombang yang digelar 27 November 2024. Sang penantang, H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau Warsa, menang telak dengan selisih cukup tinggi.

    Tentu saja, kalahnya calon petahana ini cukup mengejutkan. Betapa tidak, Mundjidah-Sumrambah adalah Bupati-Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023. Mereka kembali berpasangan mengikuti kontestasi Pilkada 2024.

    Sesuai hasil quick count atau hitung cepat Lingkar Survei Indonesia (LSI), Warsubi-Salman meraih suara 74,49 persen dan Mundjidah-Sumrambah 25,51 persen suara. Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan real count dari Tim Warsubi-Salman.

    Hingga Kamis (28/11/2024) pukul 00.00, telah masuk suara dari 1942 TPS se Kabupaten Jombang (100%). Perolehan suara untuk Warsubi-Salman adalah sebanyak 550.500 (75,07%). Sementara Mundjidah-Sumrambah memperoleh suara 182.848 (24,93%).

    Hal senada juga nampak dalam rapat pleno terbuka pengitungan suara Pilkada serentak 2024 yang dilakukan oleh KPU Jombang, Selasa (3/12/2024) malam. Pasangan Mundjidah-Sumrambah tertinggal jauh. Sang penantang Warsubi-Salman menyapu bersih kemenangan di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang.

    Warsubi-Salman mendulang 515.880 suara. Sedangkan Mundjidah-Sumrambah hanya meraup 173.098 suara. Selanjutnya, suara sah 688.978 dan tidak sah 33.063 suara. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Jombang sebesar 1.012.800 orang.

    Jubir (Juru Bicara) pasangan WarSa, Muhammad Subaidi Muchtar berpandangan, kemenangan Warsubi-Salman adalah karena kepercayaan yang tinggi masyarakat terhadap program-program WarSa yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat.

    “Abah Warsubi dan Gus Salman merasa terharu atas tingginya kepercayaan masyarakat Jombang kepada Warsa. Kepercayaan yang tinggi tersebut artinya, program yang di tawarkan Warsa memang betul-betul yang menjadi kebutuhan dan harapan masyakat,” ungkapnya.

    Tingkat Kepuasan Menurun

    Pernyataan Subaidi ini selaras dengan hasil survei yang dilakukan LSI Denny JA pada pertengahan November 2024. Lembaga ini mengungkap fakta mengejutkan bahwa 70,9% masyarakat Jombang ingin ganti bupati.

    Hasil survei ini meneguhkan temuan Pusdeham Unair dimana 77,7% masyarakat Jombang menginginkan hadirnya pemimpin baru yang jujur dan amanah. Saat didalami alasan kenapa masyarakat Jombang ingin ganti bupati, kedua lembaga kredibel ini sama-sama menemukan fakta di lapangan bahwa tidak ada legacy yang bisa berdampak pàda perbaikan ekonomi masyarakat.

    Justru kepemimpinan lama hanya memproduksi kemiskinan dan pengangguran. Survei tersebut juga mengungkap bahwa tingkat kepuasan kinerja Mundjidah-Sumrambah rendah. Padahal keduanya memimpin Jombang selama lima tahun, yakni 2018 sampai 2023.

    Peneliti LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Denny JA Fadhli Fakhri Fauzan dalam siaran persnya merinci, secara personal kesukaan terhadap Warsubi di angka 95,4% dan Salmanudin di angka 95,2%. Sementara Mundjidah di angka 86,8% dan Sumrambah di angka 89,1%.

    “Kondisi ini juga turut didasari oleh tingkat kepuasaan terhadap kinerja dan tingkat keberhasilan Mundjidah Wahab-Sumrambah sebagai kepala daerah sebelumnya yang semakin menurun,” jelasnya.

    Angka kepuasan dan keberhasilan yang rendah ini, lanjutnya, menjadi penyebab tingkat menginginkan kembali pasangan petahana menjadi rendah. Yakni, hanya di angka 31,8% dibanding yang tidak menginginkan di angka 55,9%.

    Pengamat politik Jombang Mukari menyampaikan pernyataan yang tidak jauh berbeda. Menurutnya, hasil Pilkada Jombang sangat mengejutkan, yakni tumbangnya calon petahana Mundjidah-Sumrambah. Padahal kedua sosok tersebut memilik basis massa yang solid, juga ketokohannya cukup kuat.

    Namun demikian, menurut Mukari, untuk mengoreksi petahana cukup mudah. Kelemahannya bisa dipelajari banyak orang. Karena mereka sudah menjabat selama lima tahun.

    Mukari melanjutkan bahwa masyarakat memilik tiga hal yang perlu dijelaskan. Pertama, persoalan masyarakat yang bisa diatasi, kemudian kebutuhan yang bisa dipenuhi, serta harapan masyarakat kedepan.

    “Nah, ketika petahana tidak bisa memenuhi tiga unsur kebutuhan masyarakat tersebut, maka mereka akan memilih calon yang lain. Mereka meninggalkan petahana dan memilih pendatang baru,” kata dosen Fisipol Undar (Universitas Darul Ulum) Jombang ini, Selasa (3/12/2024).

    Mukari menambahkan bahwa konteks Pilkda hari ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, sangat tergantung dengan kondisi politik nasional. Yakni, semacam pertarungan antara partai penguasa dengan kubu yang menempatkan diri sebagai oposisi.

    Pilkada Jombang digelar 27 November 2024. Ada dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Yaitu, nomor urur 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora. [suf]