Xcloud.id

partai: PKB

  • Begini Lho Cara Strategis Meningkatkan Efisiensi Distribusi Pupuk Bersubsidi

    Begini Lho Cara Strategis Meningkatkan Efisiensi Distribusi Pupuk Bersubsidi

    Jakarta: Distribusi pupuk subsidi masih terus menjadi perhatian banyak pihak, utamanya di tengah target pemerintah Prabowo-Gibran untuk mewujudkan swasembada pangan di 2027.
     
    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pupuk Indonesia (Persero), Komisi VI DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyederhanaan rantai distribusi pupuk bersubsidi.
     
    Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi distribusi pupuk bersubsidi dan mendukung produktivitas sektor pertanian nasional. Selama ini, distribusi pupuk bersubsidi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rantai distribusi yang panjang hingga potensi penyalahgunaan.
    “Pertama, (permasalahan) kepada ketidaktepatan sasaran. Itu sebenarnya permasalahannya bukan dari Pupuk Indonesia lagi, itu di pemerintah dari Kementerian sampai gubernur dan bupati. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan (pemenuhan alokasi pupuk) oleh pupuk (Pupuk Indonesia) itu bisa semua, cuma regulasinya, mulai dari SK yang (ada) perlambatan, kelompok-kelompok di bawah yang harus ditentukan sasarannya agar tepat,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, Rabu, 4 Desember 2024.
     
    Panjangnya proses birokrasi distribusi pupuk subsidi juga berakibat pada lambatnya penyerapan pupuk subsidi. “Kemenko Pangan sudah mengatakan, ini permasalahan yang pertama dari (distribusi) pupuk ini berbelit-belitnya regulasi. Sekarang SK dari Kementan turun ke gubernur, paling keluar 25 persen, 50 persen, nah sampai ter-update periode kemarin itu baru 50 persen. Otomatis kekurangan di bawah dirasakan. Di dapil saya mayoritas 65 persen petani kesulitan (mendapatkan pupuk) kenapa, kita sudah dapat alokasi yang sudah ditarget dan itu pun belum tentu tepat sasaran,” ujar Nasim.
     
    Nasim juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan distribusi pupuk. “Ini yang harus evaluasi dari kedinasan, bagaimana-RDKK yang harus dievaluasi per tahun minimal. Lalu bagaimana KP3 PL-nya bisa mengecek, nah itu yang tahu dari kelompok tani dan untuk memproses kelompok tani saja susah,” tegas dia.
     
     

    Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebesar 6,7 juta ton pupuk bersubsidi

    “Pengawasan itu (melibatkan) semua unsur, Kepolisian, Dandim, dalam satu pengawasan itu perlu diawasi yang terjadi penyelewengan seperti dijual di atas HET, termasuk di distributor, kios, itu oknum. Perlu pengawasan yang maksimal ke depan,” kata dia.
     
    Sementara itu, meskipun di tengah berbagai tantangan birokrasi dan tata kelola distribusi, hingga 30 November 2024, Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebesar 6,7 juta ton pupuk bersubsidi. Angka tersebut setara 88,9 persen dari total kontrak penyaluran yaitu sebesar 7,54 juta ton. Penyaluran tersebut mencakup 3,2 juta pupuk NPK, 3,4 juta pupuk urea, dan 40 ribu pupuk organik.
     
    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi dalam RDP tersebut mengungkapkan, proses penetapan volume (alokasi pupuk bersubdisi) itu berjenjang mulai dari petani ke penyuluh, penyuluh kepada bupati lalu ke gubernur, kemudian kepada Kementan dan begitu disetujui turun lagi dari Kementan ke gubernur, lalu ke bupati, penyuluh dan petani. Sehingga jika berjenjang seperti itu, mungkin begitu (pupuk bersubsidi) sampai ke petani, sudah selesai panen.
     
    “Di zaman pemerintah sebelumnya sudah banyak perbaikan, namun pak Prabowo mengambil langkah yang dramatis lagi, tidak hanya diperbaiki di level Kementan namun langsung menjadi sebuah Perpres. Saya sepakat, kami akan sikapi dengan sangat hati-hati karena Perpres ini harapannya menyederhanakan semua, sehingga petani menjadi mudah menebus pupuk,” tutur dia.
     
    Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI sepakat mendorong percepatan pengesahan Perpres untuk menyederhanakan rantai distribusi pupuk bersubsidi. Selain itu, rapat gabungan dengan Komisi IV juga dinilai pentinguntuk memastikan regulasi dan distribusi yang tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan petani sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Mengurai Kekalahan Tipis Petahana Cak Thoriq di Pilkada Lumajang 2024

    Mengurai Kekalahan Tipis Petahana Cak Thoriq di Pilkada Lumajang 2024

    Lumajang (beritajatim.com) – Pilkada Lumajang 2024 menyisakan catatan penting dalam dunia politik lokal. Tumbangnya petahana Thoriqul Haq (Cak Thoriq) dan Lucita Izza Rafika menjadi sorotan utama, terutama karena mereka kalah dengan selisih 14.204 suara dari pasangan Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma.

    Kekalahan Tipis Cak Thoriq

    Seperti diketahui pasangan calon nomor urut 2, Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma memperoleh 320.942 suara.

    Pasangan Indah – Yudha mengalahkan pasangan nomor urut 1, Thoriqul Haq dan Lucitta Izza Rafika, yang memperoleh 306.738 suara.

    Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma diusung Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

    Sementara Thoriqul Haq dan Lucita Izza Rafika diusung Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Solidaritas Indonesia.

    “Alhamdulillah, rekapitulasi suara telah ditetapkan. Proses berjalan dengan lancar dan situasi tetap kondusif,” kata Ketua KPU Lumajang Henariza Febriadmaja, Kamis (5/12/2024)

    Kekalahan ini memunculkan sejumlah analisis mendalam tentang faktor penyebabnya dan implikasinya bagi pemimpin di masa depan.

    Termasuk menguatnya kembali trah  Sjahrazad Masdar bupati Lumajang 2 periode (2005-2015). Seperti diketahui Indah Amperawati Masdar merupakan adik dari Sjahrazad Masdar.

    Faktor Kekalahan Cak Thoriq: Dari Korupsi hingga Dinamika Politik Lokal

    1. Dugaan Korupsi dan Krisis Kepercayaan Publik
    Isu dugaan korupsi terkait pengelolaan dana erupsi Gunung Semeru menjadi salah satu titik krusial yang meruntuhkan citra Cak Thoriq.

    Pengaduan masyarakat yang tergabung dalam LSM GMPK Lumajang, disusul pemeriksaan oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim, memperkuat persepsi negatif di kalangan pemilih.

    Menurut pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Andhyka Muttaqin, tuduhan korupsi atau maladministrasi memiliki dampak besar terhadap citra petahana.

    “Kebijakan yang tidak pro-rakyat atau terjerat isu korupsi akan sangat merusak kepercayaan masyarakat, terutama jika manfaat kinerja mereka tidak dirasakan langsung oleh publik,” jelasnya.

    2. Ekspektasi Tinggi terhadap Petahana
    Masyarakat memiliki ekspektasi besar terhadap pemimpin incumbent. Namun, ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada rakyat sering kali menjadi faktor krusial.

    “Ketika janji kampanye tidak sesuai dengan realisasinya, pemilih cenderung beralih ke kandidat baru yang menawarkan harapan,” tambah Andhyka.

    3. Konflik Internal Partai Pendukung
    Perpecahan di antara partai pengusung juga memperlemah posisi Cak Thoriq. Pasangan Indah-Yudha, yang didukung koalisi besar dari 11 partai, berhasil memanfaatkan celah ini untuk menarik simpati pemilih.

    4. Pengaruh Media Sosial
    Strategi penggunaan media sosial yang efektif oleh pasangan penantang turut menggoyahkan dominasi Cak Thoriq, terutama di kalangan pemilih muda. Kampanye berbasis digital tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga membangun narasi negatif yang berpengaruh besar.

    “Media sosial menjadi alat yang sangat ampuh untuk membangun persepsi publik. Kandidat yang cerdas memanfaatkannya dapat dengan mudah mengungguli petahana,” ujar Andhyka.

    Kekalahan Cak Thoriq memberikan pelajaran penting bagi para petahana di masa mendatang. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian adalah:

    Responsif terhadap Kebutuhan Rakyat: Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Transparansi dan Integritas: Menghindari isu korupsi atau penyalahgunaan wewenang adalah kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan publik.

    Koordinasi Partai Pendukung: Soliditas di antara partai pengusung sangat menentukan kekuatan kampanye dan mobilisasi suara.

    Strategi Komunikasi Digital: Pemanfaatan media sosial dengan narasi positif dan pendekatan kreatif menjadi kebutuhan di era politik modern.

    Pilkada Lumajang 2024 mengingatkan kita bahwa politik adalah arena dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kinerja nyata hingga strategi komunikasi.

    Kekalahan Cak Thoriq bukan hanya soal angka, tetapi juga cerminan dari ekspektasi masyarakat yang semakin kritis terhadap pemimpin mereka.

    Bagi petahana lainnya, ini menjadi momentum untuk introspeksi dan memperbaiki strategi, baik dalam bekerja maupun berkampanye, demi menjaga kepercayaan rakyat. (ted)

  • PKB Akui Sosok Miftah Bertentangan dengan Karakter Prabowo

    PKB Akui Sosok Miftah Bertentangan dengan Karakter Prabowo

  • Polemik Gus Miftah Bikin Prabowo Turun Tangan, Bakal Ditendang dari Kabinet? – Page 3

    Polemik Gus Miftah Bikin Prabowo Turun Tangan, Bakal Ditendang dari Kabinet? – Page 3

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Djiwandono turut angkat bicara terkait aspirasi sejumlah masyarakat yang mendesak Gus Miftah mundur dari Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran buntut pernyataannya mengolok-olok penjual es di acara pengajian publik.

    Menurut Budi, tindakan Gus Miftah yang merupakan tokoh sekaligus pejabat publik itu perlu dievaluasi Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita menyayangkan kalau ada apa namanya mungkin statement-statment yang tidak baik, tentu itu patut menjadi evaluasi apalagi namanya pemimpin,” kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024). 

    Keponakan Presiden Prabowo ini menegaskan, pihaknya akan menerima masukan hingga kritik masyarakat dengan tangan terbuka.

    “Kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat,” kata Budi.

    Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid juga menyoroti perilaku Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang menuai kecaman publik. Menurut dia, candaan Gus Miftah saat pengajian publik di Magelang, Jawa Tengah yang viral itu kebablasan.

    “Ya mungkin lepas kontrol saja ya, karena Gus Miftah ini kan dikenal kiai yang urakan ya, kiai yang ke tempat-tempat yang apa yang disampaikan memang kurang pantas. Tentu yang masyarakat Indonesia publik bisa menilai lah,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024). 

    Jazilul mengingatkan profesi apapun pasti memiliki hati mulia dan harus dihormati. Dia pun mendorong Gus Miftah meminta maaf tanpa membawa kuasa hukum atau sejenisnya.

    “Kenapa pakai kuasa hukum segala ini kasus apa sih? Ini kan soal kemanusiaan saja yang kadang lepas dari kontrol kita, atau kontrol tokoh ketika melihat orang yang di bawah, orang yang kurang beruntung, hanya penjual es gitu, tapi kan tetap dia warga Indonesia, dia tetap saudara kita yang harus dihormati” kata dia.

    Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPR  itu, Miftah sudah kebablasan dan becanda tidak pada tempatnya. 

    “Ya guyonan di tempat yang salah lah menurut saya. Kebablasan, kebablasan, berkerucut lah. Makanya saya lebih baik Gus Miftah datang sajalah, bertemu dengan keluarganya,” kata dia. 

     

  • Hasil Rekap KPU, Ibin-Elim Menangi Pilwali Blitar dengan Perolehan Suara Segini

    Hasil Rekap KPU, Ibin-Elim Menangi Pilwali Blitar dengan Perolehan Suara Segini

    Blitar (beritajatim.com) – Rekapitulasi tingkat kota telah selesai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar pada Rabu (4/12/2024). Hasilnya pasangan Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba dinyatakan unggul atas rivalnya Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro.

    Dalam rekapitulasi tingkat kota diketahui Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba (Ibin-Elim) memperoleh 49.674 suara. Sementara Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro mendapatkan 43.543 suara.

    Dengan hasil tersebut maka Pasangan Ibin-Elim dipastikan keluar sebagai sebagai pemenang di Pemilihan Wali Kota Blitar tahun 2024 ini. Pasangan Ibin-Elim pun akan segera ditetapkan sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Blitar terpilih oleh KPU.

    “Hasil Pilwali kota Blitar, perolehan suara paslon nomor satu Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro memperoleh 43.543 suara dan paslon nomor dua Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba itu mendapat 49.674 suara. Paslon nomor dua ditetapkan memperoleh suara lebih banyak dari paslon nomor urut satu,” ungkap Rangga Bisma Aditya, Ketua KPU Blitar.

    Hasil ini tentu cukup mengejutkan, pasalnya pasangan Ibin-Elim hanya didukung oleh 3 partai politik saja yakni PKB, PAN serta Demokrat. Tentu jika dikalkulasi kekuatan partai pendukung Ibin-Elim masih kalah mentereng jika dibandingkan dengan Bambang-Bayu yang diusung oleh PDIP, Golkar, Gerindra serta PPP dan PKS.

    Namun meski hanya didukung oleh 3 partai politik, nyatanya Ibin-Elim mampu memenangkan hati rakyat Kota Blitar. Pasangan muda ini mampu menorehkan sejarah sekaligus memecahkan rekor dominasi dari PDIP yang telah berkuasa selama 24 tahun di Bumi Bung Karno, Blitar.

    Kini pasangan Ibin-Elim tinggal menunggu waktu saja untuk ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kota Blitar sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Blitar periode 2025-2029.

    “Selanjutnya penetapan pasangan calon jika tidak bukti registrasi perkara konstitusi bisa kami tetapkan pasangan calon Ibin-Elim menjadi pasangan terpilih nanti di saat rapat penetapan hasil Pilkada 2024. Itu menunggu bukti registrasi itu dari KPU RI. Sebelum pelantikan pada Februari 2025,” bebernya.

    Sebelumnya Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin mengakui bahwa untuk menaklukkan kandang banteng tidaklah mudah. Dirinya sadar betul bahwa sejak tahun 2000, Kota Blitar merupakan basis massa PDIP.

    Sehingga dirinya harus kerja keras untuk mengambil hati rakyat. Ia pun mencoba untuk terus dekat dengan masyarakat Blitar dan menawarkan visi-misi yang lebih baik serta berpandangan ke depan yang lebih maju.

    “Tapi kami yang juga pengagum Bung Karno dan bergerak bersama masyarakat, karena menjadi pemimpin tidak cuma mengandalkan kekuasaan dan keuangan. Tapi pemimpin itu yang dekat dengan masyarakat, mengerti keinginan masyarakat dan selalu bersama dengan masyarakat,” bebernya.

    Meski menang di kandang banteng, Ibin-Elim mengaku tetap menghormati Bung Karno dan akan menjadikannya panutan dalam memimpin Kota Blitar 5 tahun ke depan. Baginya sosok Bung Karno adalah suri tauladan yang harus dicontoh semua pemimpin daerah termasuk dirinya.

    “Kami adalah pemimpin dari rakyat untuk rakyat, demi kesejahteraan rakyat Kota Blitar,” imbuhnya. (owi/ian)

  • Petahana Khofifah-Emil Unggul Tipis atas Risma-Gus Hans di Kota Blitar Surabaya 4 Desember 2024

    Petahana Khofifah-Emil Unggul Tipis atas Risma-Gus Hans di Kota Blitar Surabaya 4 Desember 2024

    Petahana Khofifah-Emil Unggul Tipis atas Risma-Gus Hans di Kota Blitar
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pasangan calon kepala daerah petahana,
    Khofifah Indar Parawansa
    –
    Emil Elestianto Dardak
    (Khofifah-Emil), meraih suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Timur di Kota Blitar.
    Kemenangan ini didapatkan setelah mengungguli pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) dengan selisih suara yang sangat tipis.
    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya, mengungkapkan bahwa hasil pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah ditetapkan.
    “Untuk Pilgub, suara terbanyak diperoleh paslon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dengan 45.130 suara,” ujar Rangga kepada wartawan, Rabu (4/12/2024).
    Rangga menambahkan, pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, mendapatkan 42.550 suara, sedangkan pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, meraih 4.974 suara.
    Total suara sah dalam pemungutan suara
    Pilkada Jawa Timur
    di Kota Blitar mencapai 92.654 suara. Suara tidak sah sebanyak 4.302.
    Dari total suara sah tersebut, Khofifah-Emil memperoleh 48,71 persen, sementara Risma-Gus Hans mendapatkan 45,92 persen dan Luluk-Lukman meraih 5,37 persen.
    Dengan demikian, Khofifah-Emil unggul tipis atas Risma-Gus Hans dengan selisih 2.580 suara atau 2,79 persen.
    Kota dan Kabupaten Blitar dikenal sebagai salah satu basis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jawa Timur, meskipun partai tersebut mengalami penurunan suara yang signifikan pada Pemilu 2024.
    Paslon nomor urut 1, Luluk-Lukman, diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
    Sementara itu Khofifah-Emil didukung koalisi 15 partai politik yakni PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Perindo, PPP, dan PKS, serta PBB, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Prima.
    Di sisi lain, pasangan Risma-Gus Hans didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dana Hibah Tiga Ormas, Anggota Dewan Ini Laporkan ke BK DPRD Sidoarjo

    Dana Hibah Tiga Ormas, Anggota Dewan Ini Laporkan ke BK DPRD Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Tim Badan Kehormatan (BK) DPRD Sidoarjo menerima laporan dugaan penyimpangan prosedural penghapusan dana hibah bagi tiga Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Sidoarjo.

    Laporan itu, berisi dugaan penyimpangan penghapusan dana hibah yang sebelumnya dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) diperuntukkan tiga Ormas keagamaan. Yakni PC Muslimat, PC Fatayat Kabupaten Sidoarjo dan PD Aisyiyah.

    Berdasarkan data ketiga ormas itu, masing-masing menerima dana hibah sebesar Rp 6 miliar untuk PC Muslimat NU, Rp 4 miliar untuk PD Aisyiyah serta Rp 4 miliar untuk PC Fatayat NU Sidoarjo. Anggaran bakal dicairkan pada APBD Tahun 2025 mendatang.

    “Kami melaporkan penghapusan dana hibah untuk sejumlah ormas itu, karena kami menduga penghapusannya salah prosedural. Apalagi dihapus lima menit menjelang Rapat Paripurna di DPRD Sidoarjo pada Sabtu (30/11/2024),” ujar pelapor Usman usai menyerahkan dokumen dugaan kesalahan prosedur dan mekanisme dalam proses persetujuan RAPBD Tahun 2025 ke BK DPRD Sidoarjo, Rabu (4/12/2024).

    Laporan perkara pertama di BK DPRD Sidoarjo itu, disampaikan anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sidoarjo, Usman. Sedangkan saat menyampaikan laporan itu, diterima langsung Ketua BK DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus.

    “Informasinya dana hibah yang dihapus dimasukkan dalam program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo Tahun anggaran 2025. Hal ini, tentu kami menduga juga menyalahi prosedur karena belum ada rapat Banggar pergeseran maupun penghapusan anggaran itu,” ungkap mantan Ketua DPRD Sidoarjo periode 2019 – 2024 tersebut.

    Bagi Usman, dugaan kesalahan prosedur dan mekanisme rapat pimpinan dengan fraksi itu karena untuk membahas penghapusan hibah. Hal itu tidak sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Tatib DPRD. “Karena fraksi bukan alat kelengkapan dewan. Kita punya Banggar, kenapa mengajak fraksi dalam penghapusan anggaran itu,” paparnya.

    Ketua BK DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus mengaku telah menerima berkas laporan Usman. Namun belum mempelajari secara detail isi laporan yang dimasukkan pelapor dalam amplop coklat itu.

    “Berkas laporan anggota ini nanti baru akan dibuka bersama 4 anggota BK lain, untuk dikaji bersama-sama. Kami upayakan dalam waktu 2 sampai 3 hari ke depan akan menggelar rapat bersama anggota BK lainnya untuk menyikapi laporan ini,” tegas Ketua DPD PAN Sidoarjo yang juga anggota Banggar DPRD Sidoarjo ini.

    Emir menandaskan dalam laporan itu poin utamanya adalah soal dugaan penghapusan dana hibah bagi tiga Ormas yakni PC Muslimat, PC Fatayat dan PD Aisyiyah Sidoarjo.
    “Dalam laporan ini, ada tiga Ormas yang dihapus beberapa menit sebelum rapat Paripurna persetujuan APBD 2025 kemarin,” urainya.

    Selain itu, lanjut Emir soal poin mekanisme dalam proses persetujuan APBD, yang diduga tidak melibatkan Banggar DPRD Sidoarjo dalam penghapusan hibah Ormas diduga menyalahi prosedur. Bahkan, dirinya sebagai anggota Banggar DPRD tidak tahu menahu soal penghapusan dana hibah itu.

    “Padahal alokasi dana hibah itu sudah dicantumkan dalam KUA-PPAS dan plafon anggaran Tahun 2025. Dugaan kami, karena diduga Banggar belum bersepakat dengan penghapusan hibah itu, pimpinan lalu menarik seluruh fraksi untuk dimintai persetujuan,” ungkapnya.

    Sementara anggota Banggar dari Fraksi PAN DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, membenarkan dana hibah itu sudah masuk KUA-PPAS. Bangun merinci dana hibah itu untuk PC Muslimat Rp 6 miliar, PD Aisyiah Rp 4 miliar dan PC Fatayat sebesar Rp 4 miliar.

    “Saat itu, Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo tidak mau memasukkan dana hibah itu ke dalam APBD. Kecuali kalau dana itu untuk biaya kegiatan. Sebenarnya, kami (DPRD Sidoarjo) tidak pernah menolak pemberian hibah, justru Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo yang menolak setelah dapat masukan dari pihak lain,” ungkapnya.

    Bangun menegaskan jika penghapusan itu anggarannya bakal digunakan untuk kegiatan OPD Pemkab Sidoarjo. “Kalau konstruksinya seperti itu akan menyulitkan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Bahkan penggeseran dana hibah itu nanti bisa merepotkan OPD yang menerima pergeseran anggaran itu,” terang Bangun. (isa/kun)

  • Profil Rober-Adhe Paslon Unggul Atas Ilyas-Tri Haryadi di Quick Count Pilbup Karanganyar 2024

    Profil Rober-Adhe Paslon Unggul Atas Ilyas-Tri Haryadi di Quick Count Pilbup Karanganyar 2024

    Profil Rober-Adhe Paslon Unggul Atas Ilyas-Tri Haryadi di Quick Count Pilbup Karanganyar 2024

    TRIBUNJATENG.COM – Pasangan Rober-Adhe berhasil unggul atas Ilyas-Tri Haryadi dalam pemilihan Bupati Karanganyar 2024.

    Pasangan Rober Christanto – Adhe Eliana unggul versi quick count di Pilkada Karanganyar 2024.

    Namun, penghitungan tersebut belum resmi karena masih menunggu hasil rekapitulasi dari KPU Karanganyar.

    Rober-Adhe merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2.

    Profil Rober Christanto

    Rober Christanto lahir di Karanganyar pada 18 Oktober 1973.

    Ia merupakan anak dari pasangan H. Sumarno dan Hj. Wahyu Basuki.

    Ia telah menikah dengan Nurita Kusuma Wardani.

    Namun, Nurita meninggal dunia pada 3 September 2018.

    Mereka dikaruniai lima orang anak yang bernama Nabila Sukma Hamidah, almarhum Muhammad Naufal Majid Herawan, Dynar Ramdan Wijaya, Jelita Azzahra Putri, dan Abiyu Afkar Idian.

    Kemudian Rober Christanto menikah dengan dr. Farida Nurhayati, M.K.M. pada 28 November 2020.

    Rober Christanto pun memiliki anak sambung bernama Deponggo Dida Prasetya, yang merupakan buah hati dari pernikahan Farida Nurhayati sebelumnya.

    Namun, Deponggo Dida Prasetya telah meninggal dunia usai terlibat kecelakaan yang terjadi di Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, pada Minggu (7/2/2021).

    Pendidikan
    Rober Christanto mengenyam pendidikannya di kota kelahiran.

    Ia memulai jenjang pendidikannya di SD Negeri Cangakan, Karanganyar.

    Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Karanganyar pada 1987.

     

     

    Usai lulus, pria berusia 51 tahun itu menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar pada 1990.

    Pada jenjang S1 dan S2, ia tempuh di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

     

    Rober Christanto dikenal sebagai pengusaha.

    Ia memiliki swalayan bernama Putra Rahayu yang berada di Karanganyar.

    Rober Christanto juga pernah menjadi Manager Marketing Toserba Rahayu.

    Pada 2010, ia terjun ke dunia politik.

    Rober Christanto menjadi peserta konstestasi Pemilu 2014.

    Ia terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Fraksi PDI-P daerah pemilihan 1 Karanganyar dengan perolehan 11.080 suara.

    Selain itu, ia Rober Christanto juga ditunjuk sebagai Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Karanganyar periode 2014-2018.

    Pada Pilkada 2018, Rober Christanto maju dalam Pilkada Karanganyar 2018 dengan berpasangan bersama Juliyatmono.

    Mereka diusung oleh sejumlah partai seperti PDI-P, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, PPP, PAN, dan PKB.

    Juliyatmono-Rober berhasil terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, melawan pasangan Rohadi-Ida.

    Rober Christanto juga sempat menjadi Bupati Karanganyar selama 26 hari usai Juliyatmono mengundurkan diri dari Bupati Karanganyar karena maju dalam Pileg 2024.

    Pada Pilkada 2024, suami Farida Nurhayati itu mendapat rekomendasi PDI-P untuk maju sebagai bakal calon Bupati Karanganyar. 

    PDI-P memutuskan memasangkannya dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Karanganyar, H. Adhe Eliana.

    Rober Christanto juga diketahui aktif dalam berorganisasi, berikut daftarnya:

    Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
    Koordinator Soloraya Pandu Juang
    Ketua Special Olympic Indonesia Kabupaten Karanganyar
    Wakil Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Tengah
    Ketua P4GN Kabupaten Karanganyar
    Bendahara Taruna Merah Putih
    Ketua LSBO PWM Jawa Tengah
    Wakil Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kebudayaan DPC PDI Perjuangan Kab. Karanganyar
    Sekretaris korwil Jawa Tengah Forum Wakil Kepala Daerah
    Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPC PDI Perjuangan Kab. Karanganyar

     

    Profil Adhe Eliana

    Adhe Eliana lahir di Karanganyar pada tanggal 30 Agustus 1987.

    Ia merupakan anak dari pasangan Sutopo HS, Kepala Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, dan Giyarni.

    Adhe tumbuh besar di lingkungan pedesaan di Desa Gumeng, tempat ia menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Gumeng, lalu melanjutkan ke SMPN 1 Ngargoyoso, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMAN 2 Karanganyar pada tahun 2005.

    Setelah lulus SMA, Adhe memilih melanjutkan studinya di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

    Ia berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan fokus pada Ekonomi Pembangunan pada tahun 2009.

    Selama menjadi mahasiswa, Adhe aktif berorganisasi dan pernah memimpin Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) UMS pada tahun 2007.

    Dalam kehidupan pribadinya, Adhe menikah dengan Wulan Fitrianasari, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar.

    Pasangan ini telah dikaruniai empat anak: Fabian Adelio, Al Zain Adelio, Ghendis Adella Maheswari, dan Jannayu Adella Maheswari.

    Karier politik Adhe dimulai pada tahun 2009, atas dorongan dari ayahnya yang meyakini potensi Adhe sebagai pemimpin muda.

    Awalnya, Adhe tidak memiliki keinginan untuk memasuki dunia politik, namun dukungan keluarga akhirnya membuatnya memutuskan untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten Karanganyar.

    Pada usia 21 tahun, Adhe berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Karanganyar periode 2009–2014, menjadi satu-satunya calon dari Partai Gerindra yang meraih kursi di DPRD Karanganyar saat itu.

    Ia bergabung dengan Fraksi Gerakan Nurani Bangsa, koalisi antara Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PKPB.

    Keberhasilannya berlanjut pada Pileg 2014, di mana Adhe kembali terpilih untuk periode kedua, yaitu 2014–2019.

    Pada masa ini, Partai Gerindra berhasil meningkatkan jumlah kursi di DPRD Karanganyar menjadi empat, memungkinkan pembentukan fraksi mandiri.

    Dalam fraksi tersebut, Adhe diberi kepercayaan sebagai Wakil Ketua DPRD Karanganyar, dengan Sumanto dari PDIP menjabat sebagai ketua.

    Pada Pileg 2019, Adhe kembali mempertahankan kursinya di DPRD Karanganyar untuk periode ketiga.

    Meski pada periode ini Partai Gerindra tidak mendapatkan posisi pimpinan DPRD, Adhe tetap dipercaya sebagai Ketua Fraksi Gerindra, mengokohkan perannya sebagai salah satu figur penting dalam politik Karanganyar.

    (*)

     

     

  • Profil Ischak-Kholid Paslon Unggul Quick Count Atas Bima-Mujab dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2024

    Profil Ischak-Kholid Paslon Unggul Quick Count Atas Bima-Mujab dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2024

    Profil Ischak-Kholid Paslon Unggul Quick Count Atas Bima-Mujab dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2024

    TRIBUNJATENG.COM- Pilkada Kabupaten Tegal 2024 diikuti dua pasangan calon yakni nomor urut 01, Bima Eka Sakti dan Muhammad Syaeful Mujab, serta nomor urut 02, Ischak Maulana Rohman dan Ahmad Kholid. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ischak-Kholid memperoleh suara 67.87 persen dari 99.57 persen data suara yang sudah diunggah KPU.

    Sedangkan paslon 01 Bima Eka Sakti dan Muhammad Syaeful Mujab perolehan suara sementara sebesar 32 persen. 

    Hasil ini tentunya akan membantu menaikkan elektabilitas Ischak Maulana dan Ahmad Kholid dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2024.

    Pasangan ini diusung 6 parpol, yaitu: PKB, Gerindra, Golkar, PKS, PPP, dan PAN. 

    Mereka juga mendapat dukungan NasDem, Hanura, Demokrat, Gelora, Ummat, dan PSI.

    Profil Ischak-Kholid

    Ischak Maulana Rohman adalah Wakil Bendahara DPC PKB Kabupaten Tegal periode 2021-2025. 

    Sedangkan tandemnya, Ahmad Kholid, sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Tegal.

    Berikut ini profil singkat Ischak Maulana Rohman dan Ahmad Kholid yang maju Pilkada Kabupaten Tegal 2024.

    Ischak Maulana Rohman

    Ischak Maulana Rohman lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 29 Desember 1993. 

    Sosok yang akrab dipanggil Mas Kaji Ischak ini memiliki latar belakang pendidikan lulusan D-3 Akademi Pelayaran Niaga Indonesia, Semarang pada 2015 dan S-1 hukum di Universitas Pancasakti Tegal.

    Ischak juga aktif dalam organisasi seperti, lembaga ekonomi PC RMI NU kabupaten Tegal pada 2016-2021, ketua yayasan Banas Mandiri Group pada 2017-2024, sekretaris perekat alumni STMN ADB pada 2021-2024, wakil bendahara PC GP Ansor Kabupaten Tegal pada 2019-2024, pembina Ansor Tani Muda pada 2020. 

    Ia juga tercatat sebagai ketua yayasan Ar-Rasyid Ibnu Farhan pada 2020-2024, wakil bendahara DPC PKB Kabupaten Tegal pada 2021-2025, ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Tegal pada 2022-2027, dan ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tegal pada 2024-2029.

    Ahmad Kholid

    Ahmad Kholid lahir pada 12 April 1970 di Tegal, Jawa Tengah. 

    Ia memiliki latar belakang pendidikan terakhir yaitu Sekolah Menengah Atas di SMA Bhakti Praja 01 Adiwerna pada 1988. 

    Ahmad Kholid berprofesi sebagai wiraswasta dan aktif dalam organisasi politik. Pada 2008-2024 ia menjabat wakil ketua DPC Gerindra Kabupaten Tegal. 

    Selain itu, ia juga tercatat pernah menjadi ketua Pelajar Islam Indonesia pada 1985-1988, dan anggota Hiswana Migas pada 2022-2024. 

  • UMK 2025 Kabupaten Mojokerto 4,9 Juta?, Begini Tanggapan Komisi IV dan Buruh NIP Ngoro

    UMK 2025 Kabupaten Mojokerto 4,9 Juta?, Begini Tanggapan Komisi IV dan Buruh NIP Ngoro

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mohammad Romadoni

    TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO – DPRD Kabupaten Mojokerto menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5 persen.

    Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Agus Fauzan mengungkapkan, rencana kenaikan UMP 2025 itu menjadi angin segar bagi buruh khususnya pekerja industri di Kabupaten Mojokerto.

    “Terkait kebijakan Presiden Prabowo dengan kenaikan UMP 2025 di daerah. Saya menganggap ini adalah suatu surprise, solusi untuk kesejahteraan masyarakat bagi buruh di daerah,” kata Agus Fauzan, Rabu (4/12/2024).

    Ia mengatakan kebijakan pemerintah pusat saat ini sangat berpihak kepada wong cilik merupakan solusi untuk kesejahteraan para buruh, termasuk pekerja di Kabupaten Mojokerto.

    “Kabar gembira bagi teman-teman buruh Kabupaten Mojokerto, ketika Bapak Prabowo punya solusi untuk menaikkan UMP 2025. Minimal bisa menambah kesejahteraan teman-teman buruh. Tentunya, saya selaku ketua komisi 4 dan mewakili anggota fraksi PKB ikut bersyukur dan bangga atas keputusan bapak presiden,” ungkap pria yang akrab disapa Fauzan tersebut.

    Upah minimun kota kabupaten (UMK) Kabupaten Mojokerto pastinya mengalami kenaikan, menyusul kebijakan pemerintah terkait menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2025 di angka 6,5 persen.

    UMK Kabupaten Mojokerto naik setiap tahunnya, pada tahun 2022 Rp 4.354.787, tahun 2023 Rp 4.504.787 dan tahun 2024 Rp 4.624.787.

    Sebagai legislatif, komisi 4 salah satunya membidangi sektor tenaga kerja akan terus mendorong dewan pengupahan beserta Pemda agar segera menelurkan keputusan terkait UMK Kabupaten Mojokerto 2025.

    “Kalau berkaitan dengan proyeksi kenaikan upah 2025, Disnaker tetap mengajukan hasil rapat dan kita menunggu dari keputusan bupati dan penetapan gubernur Jatim,” ucap Fauzan.

    Menurut dia, Pemda memiliki wewenang untuk melakukan pembahasan bersama dewan pengupahan Kabupaten Mojokerto, untuk mengusulkan UMK 2025 sesuai mekanisme formulasi perhitungan yang ada.

    “Dewan pengupahan dengan Disnaker Kabupaten Mojokerto, yang nantinya akan diusulkan ke provinsi sehingga keputusan UMK Kabupaten Mojokerto 2025 tetap mengacu kepada keputusan Gubernur Jawa Timur. Mungkin ini masih menunggu tahapan mekanisme perhitungan UMK tersebut,” pungkasnya.

    Tanggapan Buruh Mojokerto

    Rencana kenaikan UMK 2025 disambut buruh industri di Kabupaten Mojokerto.

    Mereka mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan kenaikan UMP 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Seorang buruh pabrik di Ngoro Industrial Park (NIP) Mojokerto, Ana Soemarno, mengaku kenaikan UMK 2025 diperlukan mengingat biaya untuk kebutuhan hidup naik setiap tahun.

    “Biaya kebutuhan sekarang di Mojokerto semakin mahal, jadi sudah sepatutnya UMK tahun depan naik. Meski tidak seberapa, kenaikan UMK bisa menambah penghasilan meningkatkan kesejahteraan,” cetusnya.

    Dirinya berharap pemerintah komitmen dengan kebijakan menaikkan UMK tersebut. Sehingga, pendapatan buruh di Kabupaten Mojokerto dapat digunakan untuk hidup layak.

    “Kami berharap semoga UMK 2025 bisa benar-benar naik, dan kenaikannya maksimal sesuai kebutuhan,” tandasnya.