Kalah Pilkada Kota Blitar, Paslon Bambang-Bayu Ajukan Gugatan ke MK
Tim Redaksi
BLITAR, KOMPAS.com
– Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota
Blitar
nomor urut 2 Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro (Bambang-Bayu) mengajukan gugatan sengketa hasil
Pilkada Kota Blitar
2024 ke Mahkamah Konstitusi (
MK
).
Berkas gugatan telah dimasukkan ke MK oleh tim hukum Bambang-Bayu, Joko Trisno Mudianto pada Senin (9/12/2024) dengan dalih telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) oleh paslon nomor urut 2, Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba (Ibin-Elim).
“Pada hari ini, Senin 9 Desember 2024, paslon nomor urut 01 melalui kuasa hukum Joko Trisno Mudianto dan kawan-kawan mengajukan sengketa hasil Pilkada Kota Blitar kemarin,” ujar Joko saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Senin sore.
“Pendaftaran kami lakukan secara
online
, dan sudah dinyatakan lengkap. Selanjutnya kami menunggu pemberitahuan dan undangan sidang dari Mahkamah Konstitusi,” imbuh Joko.
Joko mengakui bahwa perolehan suara paslon Bambang-Bayu yang telah disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar tertinggal lebih dari 2 persen dari perolehan suara paslon Ibin-Elim.
Karenanya, lanjut Joko, paslon Bambang-Bayu mendasarkan gugatan atas dugaan terjadinya kecurangan TSM yang dilakukan oleh paslon Ibin-Elim.
Ditanya apa bentuk kecurangan TSM yang dimaksud, Joko menolak memberikan uraian dengan dalih akan disampaikan di persidangan.
“Permohonan klien kami agar dilaksanakan PSU (pemungutan suara ulang) total di Kota Blitar atau setidak-tidaknya PSU di 45 TPS,” unngkapnya.
Khusus di 45 TPS yang dimaksud, Joko mengklaim pihaknya memiliki bukti yang kuat adanya dugaan praktik politik uang yang dilancarkan kepada pemilih dari 45 TPS tersebut.
“Daftar pemilih dari 45 TPS tersebut terdampak praktik
money politics
berupa uang dan sembako,” ungkapnya.
Joko menolak menyebutkan detail dari 45 TPS yang dia maksudkan.
Sebelumnya, KPU Kota Blitar melalui rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilkada Kota Blitar 2024, Rabu (4/12/2024), menetapkan paslon nomor urut 1 Bambang-Bayu meraih 43.543 suara (45,18 persen), paslon nomor urut 2 Ibin-Elim 49.674 suara (51,55 persen), dan suara tidak sah 3.150 suara (3,27 persen).
Rapat itu digelar setelah dua hari sebelumnya Panwascam Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Sananwetan merekomendasikan PSU di 13 TPS di dua kecamatan tersebut.
Pada Selasa, (3/12/2024), Ketua KPU Kota Blitar Rangga Bisma Aditya mengatakan, pihaknya memutuskan untuk melanjutkan rekapitulasi di tingkat Kota Blitar setelah melakukan kajian dan klarifikasi atas rekomendasi PSU tersebut.
Sebagaimana diketahui, paslon Bambang-Bayu diusung oleh koalisi partai politik yang terdiri dari PDI-P, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerindra yang menguasai 16 kursi atau 64 persen dari total kursi yang ada di DPRD Kota Blitar.
Pada Pemilu 2024 lalu, PDI-P selaku partai politik paling dominan di Kota Blitar dan Kabupaten Blitar telah kehilangan 3 kursi DPRD Kota Blitar dari 11 kursi menjadi 8 kursi.
Di sisi lain, paslon Ibin-Elim diusung oleh koalisi partai politik yang terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan sejumlah partai politik non-parlemen.
Koalisi ini hanya menguasai 9 kursi atau 36 persen dari total 25 kursi di DPRD Kota Blitar.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: PKB
-
/data/photo/2024/12/09/6756b653e027c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kalah Pilkada Kota Blitar, Paslon Bambang-Bayu Ajukan Gugatan ke MK Surabaya 9 Desember 2024
-

Profil Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari Akui Pakai Narkoba, Gagal di Pilkada 2024, Harta Rp 24 M
GELORA.CO – Berikut profil dari Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari yang mengakui pakai narkoba.
Fakta Suhartina Bohari pakai narkoba dibenarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan (Sulsel), Brigjen Budi Sajidin.
Budi dalam kesempatannya sudah mewawancarai Suhartina Bohari.
“Hasil wawancara, dia mengakui (menggunakan narkoba),” katanya, dikutip dari TribunMaros.com, Senin (9/12/2024).
Budi melanjutkan penjelasannya, selain wawancara, dirinya juga melakukan prosedur tes urine kepada Suhartina Bohari.
Bukan satu kali, tes urine bahkan dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan hasil semua positif narkoba.
Tes dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 lalu, karena yang bersangkutan ingin maju.
Budi sempat tidak percaya Suhartina Bohari pakai barang haram tersebut.
“Saya terima laporan kalau hasilnya positif, saya minta cek lagi, masa Wakil Bupati pakai narkotika,” tambahnya.
Budi menambahkan, tidak tinggal diam dengan Suhartina Bohari positif narkoba jenis metamfetamin.
Ia sudah mengirimkan undangan untuk mengikuti program rehabilitasi.
Namun, Suhartina Bohari belum memberikan respons.
“Kita sudah undang rehab, karena tanggung jawab kita adalah mengobati. Tolong sampaikan ke beliau, baik-baik, kita obati ya,” akunya.
Terakhir Budi menegaskan, Suhartina Bohari bisa saja diseret ke jalur hukum apabila ada indikasi tergabung dalam jaringan peredaran narkoba.
“Kalau dia jaringan, kita proses hukum. Kalau dia korban, kita lakukan rehabilitasi. Kalau jaringannya terungkap dan ternyata ada, maka proses hukumnya lanjut,” tutupnya.
Profil Suhartina Bohari
Dikutip dari ppid.maroskab.go.id, Suhartina Bohari lahir pada 13 Juli 1981.
Perempuan berumur 43 tahun itu bernama Suhartina binti H Bohari lebih dikenal dengan nama Suhartina Bohari atau Tina Bohari ini
Ia menghabiskan masa kecil di tanah kelahirannya.
Suhartina Bohari pernah tercatat bersekolah di:
– SD Muhammadiyah Maros, lulus tahun 1993
– SMP Baju Bodoa Maros, lulus tahun 1996
– SMA Ramah Sejahtera Maros, lulus tahun 1999
– S1 Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, lulus tahun 2006
Sedangkan karier politiknya dimulai saat dirinya bergabung dalam Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Maros.
Ia kemudian berpindah ke Partai Amanat Nasional (PAN).
Puncaknya karier politiknya, Suhartina Bohari terpilih menjadi Wakil Bupati Maros di Pilkada 2021.
Ia mendampingi H.A.S. Chaidir Syam.
Berikut perjalan karier Suhartina Bohari selengkapnya:
– Wakil Bendahara DPC PBR Kab. Maros
– Ketua DPC PBR Kab. Maros
– Wakil Ketua DPC PAN Kab. Maros
– Wasekjen DPP PAN
– Sekretaris MPO Pemuda Pancasila Kab. Maros
– Anggota DPRD Kab Maros (2009 – 2019)
– Ketua Yayasan Ponpes Hj. Hania Maros
– Wakil Bupati Maros (2021-2024)
Gagal di Pilkada 2024
Suhartina Bohari sempat mencoba peruntungannya kembali dengan maju di Pilkada 2024.
Ia mendaftarkan diri bersama pasangan sebelumnya Chaidir Syam.
Keduanya mendatangi KPU Maros Rabu (28/8/2024).
Chaidir Syam-Suhartina Bohari kala itu mengklaim didukung 16 parpol.
Diantaranya Golkar,PAN, PDIP, Nasdem, Gelora, Hanura, PPP, PKS, Perindo, Gerindra PBB, PKB, Demokrat, PSI, Partai Buruh dan PKN.
Pasangan petahana ini menargetkan menang 80 persen suara masyarakat.
Namun pasangan ini kandas di tengah jalan.
Chaidir Syam-Suhartina Bohari dinyatakan Takak Syarat (TMS) alias tak lolos hasil pemeriksaan kesehatan.
“Kami telah memberikan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen syarat calon. Hasil pemeriksaan kesehatan untuk calon bupati memenuhi syarat dan wakil bupati tidak memenuhi syarat,” ujar Ketua KPU Maros, Jumaedi, Sabtu (7/9/2024) lalu, dikutip dari Tribun-Timur.com.
Pada akhirnya, Pilkada Maros 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon.
Yakni Chaidir Syam yang memiliki pasangan baru A. Muetazim Mansyur melawan kotak kosong.
KPU Maros menetapkan Chaidir Syam-A Muetazim Mansyur mengalahkan perolehan suara kotak kosong setelah meraih dukungan lebih dari 60 persen pemilih yang datang ke TPS.
Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pilkada ini ditetapkan di Aula KPU Maros, Rabu (4/12/2024).
Paslon Chaidir Syam-A Muetazim Mansyur meraih 121.892 atau 64,01 persen suara, sedangkan kotak kosong hanya meraih 68.527 atau 35,99 persen suara.
Harta kekayaan Suhartina Bohari
Suhartina Bohari memiliki harta kekayaan mencapai Rp.24.262.373.799 yang dilaporkan pada 10 Januari 2023 di LHKPN KPK.
Berikut rincian lengkapnya:
Tanah Dan Bangunan Rp. 23.677.560.000
1. Tanah Seluas 2470 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 370.500.000
2. Tanah Seluas 5400 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 810.000.000
3. Tanah Seluas 3612 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 361.000.000
4. Tanah Seluas 3086 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 1425 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 213.750.000
6. Tanah Seluas 5900 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 885.000.000
7. Tanah Seluas 9871 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 987.100.000
8. Tanah Seluas 8418 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 168.360.000
9. Tanah Dan Bangunan Seluas 545 M2/545 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 3.000.000.000
10. Tanah Seluas 201 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 201.000.000
11. Tanah Seluas 400 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 400.000.000
12. Tanah Dan Bangunan Seluas 318 M2/318 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 318.000.000
13. Tanah Seluas 13888 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 1.388.800.000
14. Tanah Seluas 50091 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 5.009.100.000
15. Tanah Seluas 15596 M2 Di Kab / Kota Gowa, Hasil Sendiri Rp. 1.559.600.000
16. Tanah Seluas 311 M2 Di Kab / Kota Gowa, Hasil Sendiri Rp. 31.100.000
17. Tanah Seluas 38550 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 3.855.000.000
18. Tanah Seluas 179 M2 Di Kab / Kota Kota Makassar , Hasil Sendiri Rp. 107.400.000
19. Tanah Seluas 4293 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 643.950.000
20. Tanah Seluas 2015 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 1.007.500.000
21. Tanah Seluas 71 M2 Di Kab / Kota Bone, Hasil Sendiri Rp. 7.100.000
22. Tanah Seluas 13533 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 1.353.300.000
Alat Transportasi Dan Mesin Rp. 200.000.000
1. Mobil, Toyota Innova Tahun 2017, Hasil Sendiri Rp. 200.000.000
Harta Bergerak Lainnya Rp. 210.000.000
Surat Berharga Rp. —-
Kas Dan Setara Kas Rp. 51.544.731
Harta Lainnya Rp. —-
Utang Rp. —-
Total Harta Kekayaan (Ii-Iii) Rp. 24.139.104.73
-

Meski Dihina, Sunhaji Memohon ke Prabowo Tolak Pengunduran Diri Gus Miftah: Saya Sudah Memaafkan – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang penjual es teh, Sunhaji yang telah dihina Gus Miftah memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden.
Hal tersebut disampaikan Sunhaji melalui rekaman video yang beredar di media sosial.
“Saya Sunhaji. Saya menyayangkan keputusan Gus Miftah untuk mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah,” kata Sunhaji, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Senin (9/12/2024).
Diketahui, Gus Miftah atau Miftah Maulana telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
Keputusan pengunduran diri Gus Miftah diumumkan di di Ponpes Ora Aji miliknya di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, pada Jumat, 6 Desember 2024.
“Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin menyampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam, setelah berdoa bermuhasabah, dan istiqoroh. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan,” ucap Gus Miftah.
“Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggungjawab saya yang mendalam kepada bapak presiden Prabowo Subianto, serta seluruh masyarakat,” sambungnya.
Sebelumnya, video yang merekam momen Gus Miftah menghina pedagang es teh saat dirinya berdakwah dalam tabligh akbar di Magelang, Jawa Tengah, viral di media sosial.
Mulanya, Gus Miftah bertanya kepada penjual es teh tersebut terkait barang dagangannya.
“Es tehmu jik okeh ra? Masih? Ya kono didol *** (Es teh kamu masih banyak atau tidak? Masih, ya sana dijual. Selanjutnya disensor),” ucap Gus Miftah dari atas panggung kepada pedagang es teh tersebut.
“Dol’en ndisik ngko lak rung payu, wis, takdir (kamu jual dulu, nanti kalau belum laku, ya sudah, takdir),” sambungnya.
Hinaan yang disebut Gus Miftah candaan itu turut membuat jemaah yang hadir tertawa.
Sementara, dalam video tersebut, tampak kamera langsung menyorot pria pedagang es teh itu yang hanya diam sembari memanggul dagangan es tehnya.
Usai video tersebut viral, akun Instagram Gus Miftah langsung dibanjiri hujatan dari warganet.
Hargai Keputusan Gus Miftah
Presiden Prabowo Subianto mengaku dirinya telah mendapat laporan apabila Gus Miftah telah mengundurkan diri.
“Saya sendiri belum lihat langsung, tapi saya mendapat laporan apabila beliau mengundurkan diri,” kata Prabowo di Istana Negara Jakarta, Jumat malam, (6/12/2024).
Prabowo menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden. Apalagi Miftah telah mengakui dirinya melakukan kesalahan ucap.
“Saya kira kita hargai sikap ksatria itu,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo keputusan Miftah mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden merupakan tindakan yang bertanggung jawab dan ksatria. Prabowo meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat.
“Saya kenal beliau dia mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah, mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina tapi terlepas itu salah ucap, beliau sadar, beliau salah, salah ucap beliau mengundurkan diri,” katanya.
Menurut Prabowo jarang di Indonesia orang yang melakukan kesalahan lalu memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Oleh karena itu keputusan Miftah tersebut harus dihargai.
“Saya kira itu jelas, saya kira di Indonesia juga jarang orang salah kemudian bertanggung jawab dan mengundurkan diri, jadi kita hargai itu, jadi beliau sendiri salah, sadar bahwa beliau ini salah,” pungkasnya.
PKB Berharap Prabowo Menolak Pengunduran Diri Gus Miftah
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, meminta Presiden Prabowo Subianto tak menyetujui pengunduran diri Miftah Maulana.
Jazilul menilai, Miftah bisa memberikan kontribusi dan dukungan yang sangat besar kepada Prabowo untuk membangun keumatan.
”Kami berharap agar Pak Prabowo tidak menerima pengunduran diri Gus Miftah, sebab sejatinya Gus Miftah ini juga pro wong cilik. Saya sangat yakin Gus Miftah akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk keumatan,” kata Jazilul, dalam keterangannya pada Jumat (6/12/2024).
Dia menegaskan, peristiwa cemoohan terhadap Sunhaji, pedagang es teh sejatinya sudah selesai karena keduanya sudah saling memaafkan.
Lagipula, kata Jazilul, Gus Miftah dengan penuh kerendahan hati bersedia datang dan meminta maaf langsung ke kediaman Sunhaji.
Tidak hanya itu, Gus Miftah juga berencana menggelar pengajian akbar di kediaman Sunhaji.
”Sebagai manusia, kita semua, siapa pun termasuk kiai, tidak luput dari salah. Kalau Gus Miftah dalam ceramahnya ada yang keseleo lidah, itu manusia. Toh beliau sudah bersedia meminta maaf langsung dan sudah dimaafkan. Tetapi saya yakin, jauh lebih banyak nasihat baik yang diberikan beliau selama ini,” ujar Jazilul.
Menurutnya, kini kondisi Sunhaji menjadi sangat terangkat oleh peristiwa yang menjadi viral dan perbincangan publik tersebut.
”Kita ambil hikmahnya saja dan kita jadikan pelajaran bersama. Pasti ada banyak hikmah di balik peristiwa ini. Kita jadi tahu, kiai itu guyonannya saja menjadi berkah, apalagi doa dan nasihat-nasihatnya,” ucapnya.
Jazilul menambahkan, selama ini, Gus Miftah sangat digemari oleh kalangan wong cilik. Terbukti, dalam setiap pengajian yang digelarnya, tidak pernah sepi dan memberikan keberkahan bagi masyarakat.
”Berapa banyak orang yang mendapatkan hikmah dan berkah dalam setiap kali Gus Miftah menggelar pengajian. Ada pedagang kecil yang bisa berjualan, dan banyak lagi, selain nasihat baik yang beliau sampaikan,” ungkapnya.
-

Fraksi PKS-Nasdem Desak Pj Bupati Jombang Tunda Mutasi Jabatan di Masa Transisi
Jombang (beritajatim.com) – Gelombang penolakan terhadap rencana mutasi atau reposisi jabatan yang akan dilakukan oleh Pj (Penjabat) Bupati Jombang di lingkungan Pemkab setempat terus bergulir.
Sebelumnya, penolakan disuarakan oleh fraksi PKB dan Gerindra DPRD Jombang. Kini pernyataan serupa dilontarkan oleh fraksi PKS-Nasdem, Senin (9/12/2024). Fraksi PKS-Nasdem juga mendesak Pj Bupati Jombang membatalkan rencana mutasi di masa transisi tersebut.
Wakil Ketua Fraksi PKS-Nasdem H. Muhamad Said menyatakan bahwa rencana mutasi atau reposisi jabatan yang akan dilakukan oleh Pj Bupati Jombang saat ini sangatlah tidak tepat. Hal ini dikarenakan, hasil Pilkada 2024 sudah diputuskan. Yakni, pasangan Warsubi-Salman sebagai pemenang.
“Seyogyanya di masa transisi ini tidak ada mutasi jabatan, sampai dilantiknya bupati baru pada Februari 2025. Saat ini Pj bupati fokus saja untuk menjaga dan mengkondisikan kabupaten Jombang aman, tenang dan berjalan dengan baik,” ujar Said.
Said juga mengatakan, setidaknya ada dua alas an mutasi tersebut layak dibatalkan. Pertama, menghormati suara 515.880 masyarakat setara dengan 74,88% yang memilih Warsa (Warsubi-Salman). Kedua, Pj Bupati yang negaraawan seharusnya tidak mencederai etika publik.
“Bila Pj Bupati Jombang bersikeras melakukan mutasi sebelum pelantikan Bupati-Wak Bupati, maka kami akan menggunakan hak konstitusional di DPRD Jombang,” pungkas anggota DPRD Jombang dari dapil 1 (Jombang-Peterongan) ini.
Sebelumnya, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo memberikan sinyal pelantikan promosi pejabat di lingkup Pemkab Jombang dilakukan usai Pemilihan kepala daerah serentak berkhir. Kepastian itu, ia terima langsung dari Kemendagri.
“Jadi sesuai arahan pak Mendagri ditahan dulu sampai selesai pengumuman Pilkada,” ujar dia, Jumat (29/11/2024).
Menurutnya, kewenangan Pemkab Jombang sebatas mengusulkan. Selebihnya, untuk persetujuan usulan adalah wewenang Kemendagri. “Kalau kewenangan kami mengusulkan ke Kemendagri, kalau beliau setuju kita jalankan, kalau tidak kita serahkan ke bupati selanjutnya,” tandas Teguh. [suf]





