Xcloud.id

partai: PKB

  • Tampilan STNK Bakal Berubah Tahun Depan karena Opsen

    Tampilan STNK Bakal Berubah Tahun Depan karena Opsen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dokumen Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB/BBNKB dan SWDKLLJ yang biasanya melekat bareng Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan berubah tampilan di tahun depan karena penambahan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    Berdasarkan penjelasan di Modul PDRD Opsen Pajak Daerah, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, terdapat penambahan dua kolom pajak di tabel jumlah pajak yang harus dibayar, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

    Jadi tabel pajak harus dibayar di SKKP yang ada di belakang STNK itu bakal berubah menjadi sebagai berikut:

    BBNKBOpsen BBNKBPKBOpsen PKBSWDKLLJJBiaya Administrasi STNKBiaya Administrasi TNKB

    Secara total ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar. Penambahan ini juga menandai beban baru bagi para pemilik kendaraan baru.

    Dalam modul juga merinci mekanisme penyeyoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Tertulis bahwa kedua tambahan pajak itu dibayar bersamaan dengan penyetoran PKB dan/atau BBNKB oleh bank ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

    Kemudian pada saat pemilik kendaraan membayar pajak beserta opsen, bank akan melakukan split payment ke masing-masing rekening daerah.

    Misalnya, penyetoran PKB dan/atau BBNKB ke RKUD Provinsi; Penyetoran Biaya Administrasi STNK dan/atau TNKB sebagai PNBP ke RKUN (Rekening Kas Umum Negara).

    Perubahan STNK karena Opsen Kendaraan. (tangkapan layar Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah)

    Kemudian penyetoran SWDKLLJ ke Rekening Jasa Raharja; penyetoran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB ke RKUD Kabupaten/Kota tempat kendaraan terdaftar (regident).

    Tampilan STNK ini akan berubah per 5 Januari 2025, seiring pemberlakuan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Penerapan Opsen dilandasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Petugas Temukan Bus AKAP Tak Laik Jalan Saat Ramp Check di Terminal Kampung Rambutan

    Petugas Temukan Bus AKAP Tak Laik Jalan Saat Ramp Check di Terminal Kampung Rambutan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS – Petugas mendapati bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang tidak laik jalan saat ramp check atau pemeriksaan laik jalan di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur.

    Kepala Terminal Kampung Rambutan, Yulza Ramadhoni mengatakan armada tidak laik jalan tersebut diketahui dari hasil pemeriksaan petugas UP Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Pulogadung.

    “Sementara dari hasil pengecekan memang masih ditemukan kendaraan yang belum memenuhi persyaratan ataupun harus dilakukan perbaikan,” kata Yulza, Rabu (11/12/2024).

    Namun dia belum dapat memastikan jumlah bus AKAP yang dinyatakan tidak laik jalan, karena masih menunggu data dari petugas penguji melakukan pemeriksaan ramp check.

    Hanya menyebut bahwa armada dinyatakan tidak laik jalan karena dari pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan kondisi, atau alat penunjang keselamatan tidak mumpuni.

    “Contoh ada kekurangan terkait dengan alat pemecah kaca, lanjut ada yang lampunya pecah, itu disampaikan catatan agar (perusahan otobus terkait) melakukan perbaikan,” ujarnya.

    Kepala Terminal Kampung Rambutan, Yulza Ramadhoni saat memberi keterangan terkait ramp check, Jakarta Timur, Rabu (11/12/2024). (TribunJakarta.com/Bima Putra)

    Yulza menuturkan pemeriksaan dilakukan meliputi masa berlaku KIR, kondisi ban, rem kendaraan, fungsi klakson, lampu, sabuk pengaman, pintu darurat, spion, tangga untuk penumpang.

    Kemudian fungsi wiper, hingga ada atau tidaknya alat penunjang keselamatan saat terjadi insiden di antaranya pemecah kaca, dan alat pemadam api ringan (Apar) dalam armada bus AKAP.

    “Kita berikan catatan supaya ketika sudah masuk ke musim angkutan Natal dan tahun baru mereka sudah melakukan perbaikan atas kekurangan. Sudah diberikan catatan tertulis,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Marsda TNI. Purn. Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P. – Halaman all

    Marsda TNI. Purn. Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Marsekal Madya TNI. Purn. Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P. merupakan sosok yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

    Pria yang akrab disapa Donny itu akan membatu tugas dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga 2029 mendatang.

    Donny Ermawan sendiri memiliki background atau latar belakang militer.

    Ia pun juga pernah menduduki sejumlah posisi penting.

    Berikut profil Marsda TNI. Purn. Donny Ermawan Taufanto.

    Kehidupan Pribadi

    Dilansir dari situs Wikipedia, Marsda TNI. Purn. Donny Ermawan Taufanto lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 12 Desember 1965.

    Ia telah memiliki istri yang bernama Siti Rahayu dan telah dikaruniai dua buah hati.

    Pendidikan

    Marsda TNI. Purn. Donny Ermawan tercatat pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 4 Bandung pada 1984, 

    Donny melanjutkan karier militernya dengan masuk Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 1988.

    Kemudian pendidikan militernya berlanjut di beberapa sekolah militer seperti:

    – Sekbang (1989)

    – Dik Instruktur Penerbang

    – Sekkau (1997)

    – Seskoau (2003) (Command and Staff College – Australia)

    – Sesko TNI (2013) (Lulusan Terbaik Bid. Karya Tulis)

    – Lemhannas (2017).

    Karier

    Plt Sekjen Kementerian Pertahanan RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto dalam acara Ceramah dan Pembekalan PKB Kejuangan TA 2024 Sesko TNI, Sespimti Polri, Sesko Angkatan, dan Sespimmen Polri di Gedung Auditorium Yos Sudarso Seskoal Jakarta pada Rabu (8/5/2024). (Tribunnews.com/ Gita Irawan)

    Marsda TNI. Purn. Donny memulai kariernya di Skadron Udara 15, yang juga pernah ia pimpin sebagai komandan. 

    Pengalaman dan prestasinya terus meningkat hingga ia ditunjuk sebagai Komandan Pangkalan Udara Iswahyudi, salah satu pangkalan strategis bagi TNI AU.

    Selain itu beberapa posisi penting yang pernah diemban oleh Marsda TNI. Purn. Donny yakni sebagai berikut:

    – Kaskoopsau II (2015 – 2017)

    – Wakabais TNI (2017)

    – Staf Khusus Kasau (2017 – 2018)

    – Danseskoau (2018 – 2019)

    – Pangkoopsau II (2019 – 2020).

    Berkat kinerjanya yang baik, Marsda TNI. Purn. Donny kemudian ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan pada 2020 hingga 2024.  

    Setelah itu, ia pun ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Wakil Menteri Pertahanan Periode 2024-2029.

    Harta Kekayaan

    Mengutip dari situs e-LHKPN KPK, Marsda TNI. Purn. Donny Ermawan Taufanto diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp. 15.972.888.532.

    Laporan harta kekayaan terbaru Marsda TNI. Purn. Donny diterbitkan pada 31 Desember 2023.

    Adapun rincian kekayaan Marsda TNI. Purn. Donny yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp  12.403.600.000                                   

    1. Tanah Seluas 2240 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp 80.000.000

    2. Tanah Seluas 1852 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI  Rp 50.000.000

    3. Tanah Seluas 658 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp 25.000.000

    4. Tanah Seluas 202 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 600.000.00 

    5. Tanah Seluas 833 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp 30.000.000

    6. Tanah Seluas 1369 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp 35.000.000

    7. Tanah Seluas 1885 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp 35.000.000

    8. Tanah Seluas 2720 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp 50.000.000

    9. Tanah Seluas 2720 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp 45.000.000   

    10. Tanah Seluas 7191 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp 450.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 85.000.000                          

    1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp 85.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 550.000.000                                 

    D. SURAT BERHARGA Rp 2.035.768.000                         

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 1.568.849.511                               

    F. HARTA LAINNYA Rp 0.

    Marsda TNI. Purn. Donny Ermawan Taufanto tercatat memiliki hutang sebesar Rp 670.328.979, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 15.972.888.532. 

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Marwan Jafar Minta 1.162 WNI Segera Dievakuasi jika Konflik di Suriah Semakin Memanas – Halaman all

    Marwan Jafar Minta 1.162 WNI Segera Dievakuasi jika Konflik di Suriah Semakin Memanas – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Situasi keamanan di Suriah semakin memburuk pasca tumbangnya pemerintahan Bashar Assad. 

    Bahkan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus menetapkan siaga 1 untuk seluruh wilayah Suriah bagi para WNI.

    Diketahui, kekuasaan Bashar Assad tumbang usai kelompok oposisi bersenjata mulai memasuki Damaskus dari sisi selatan  pada Sabtu (7/12/2024). 

    Kota tersebut dikuasai kelompok anti rezim Assad, Minggu (8/12/2024).

    Anggota Komisi I Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar meminta para WNI di Suriah agar segera dievakuasi jika nantinya kondisi konflik semakin memanas dan mengancam jiwa.

    “Proses evakuasi WNI ke tempat yang aman perlu dilakukan dengan cepat, jika kondisi keamanan semakin kacau,” kata Marwan kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

    Tercatat, ada sebanyak 1.162 WNI yang berada di Suriah.

    Menurutnya, KBRI harus bisa memastikan bahwa semua warga Indonesia di Suriah dalam kondisi yang aman.

    Ia menjelaskan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KBRI harus terus berkoordinasi untuk terus mengetahui kondisi para WNI. 

    Pihak KBRI harus menghubungi semua WNI dan memastikan mereka dalam kondisi aman.

    “Dalam keadaan darurat perang seperti ini, komunikasi dan koordinasi sangat penting. Jangan ada satu WNI pun yang luput dari perhatian,” tegasnya.

    Selain tempat tinggal yang aman, kata dia, pasokan makanan mereka juga harus dipastikan cukup. 

    Sebab, mencari bahan makanan dalam kondisi konflik akan sangat berbahaya.

    Ia menjelaskan Kemenlu melalui KBRI harus terus memantau pergerakan WNI di Suriah. 

    Mereka pun diminta tetap di dalam rumah untuk sementara waktu.

    “Pergerakan semua WNI harus dipantau. Lebih baik tetap di dalam rumah, karena kondisi sedang tidak aman,” pungkasnya.

  • DPR Minta Pemerintah Daerah Terlibat Aktif Berantas Judi Online

    DPR Minta Pemerintah Daerah Terlibat Aktif Berantas Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR Indrajaya meminta pemerintah daerah terlibat aktif dalam memberantas praktik judi online yang berdampak buruk bagi masyarakat. Menurut Indrajaya, perjudian khususnya judi online sudah menjadi kejahatan yang luar biasa.

    “Judi online sudah menjadi kejahatan luar biasa yang sangat membahayakan masyarakat. Maka, semua pihak harus ikut terlibat tidak hanya pemerintah pusat dan aparat kepolisian tetapi pemerintah daerah juga harus terlibat aktif dalam dalam memberantas judi online,” ujar Indrajaya kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

    Pemerintah daerah, kata Indrajaya, harus aktif melakukan gerakan untuk memberantas dan mencegah judi online di daerah masing-masing. Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI di wilayah masing-masing untuk mengatasi maraknya judi online yang menjangkiti semua lapisan masyarakat.

    “Pemerintah daerah tidak boleh hanya diam, harus ikut aktif terlibat mengatasi kejahatan yang meresahkan masyarakat ini,” tandas dia.

    Legislator asal Dapil Papua Selatan I tersebut meminta pemerintah daerah untuk melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas), komunitas anak muda, dan para influencer untuk gencar melakukan kampanye antijudi online. Menurut data PPATK menyebut 25% pelakunya berusia di bawah 30 tahun (remaja sampai anak-anak). Maka, anak-anak muda harus dilibatkan.

    “Sekarang banyak anak-anak muda yang keracunan judi online. Maka, anak-anak muda yang sebaya juga harus diajak untuk melakukan kampanye perang terhadap judi online,” jelas Indrajaya.

    Yang terpenting, lanjut Indrajaya, pemerintah daerah tidak boleh berpangku tangan. Para penjabat (pj) kepala daerah harus membuat berbagai program penanganan dan pencegahan judi online.

    “Kepala daerah terpilih yang nantinya dilantik juga harus aktif kampanyekan bahaya judi online. Ini merupakan tanggung jawab bersama demi masa depan generasi mendatang,” pungkas Indrajaya.

    Lima provinsi yang praktik judi online sangat masif, pertama di Jawa Barat, yang jumlah pemainnya mencapai 535.644 orang, dan total transaksi Rp 3,8 triliun. Kemudian di DKI Jakarta, dengan jumlah 238.568 pemain dan transaksi Rp 2,3 triliun.

    Selanjutnya, Jawa Tengah, yang jumlah pemainnya mencapai 201.963 orang, dan transaksi Rp 1,3 triliun. Banten, dengan jumlah 150.302 pemain, dan transaksi Rp 1,02 triliun. Kemudian Jawa Timur yang memiliki 135.227 pemain, dan transaksi mencapai Rp 1,05 triliun. 
     

  • Samsat Keliling ada di 13 wilayah Jadetabek

    Samsat Keliling ada di 13 wilayah Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling yang berkolaborasi dengan Dinas Pendapatan Daerah di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) di 13 wilayah pada Rabu.

    Berdasarkan informasi dari akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, layanan Samsat Keliling tersedia di 13 wilayah, yakni:

    1. Samling Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakpus dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB

    2. Samling Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakut dan halaman parkir Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    3. Samling Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB

    4. Samling Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jaksel pukul 09.00-15.00 WIB dan gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-15.00 WIB

    5. Samling Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jaktim dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB

    6. Samling Kota Tangerang di parkiran Busway Food Mosphere dan ex City Mall Nambo Jaya pukul 08.00-14.00 WIB

    7. Samling Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB

    8. Samling Ciledug di Ruko Azores Perum Banjar Cipondoh dan Fresh Market Green Lake City Ketapang Cipondoh Ciledug pukul 09.00-12.00 WIB

    9. Samling Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung Ciputat dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB

    10. Samling Kelapa Dua di Pasar Intermoda Cisauk dan halaman G Town House Square pukul 08.00-14.00 WIB

    11. Samling Kota Bekasi di Kantor Kelurahan Teluk Pucung pukul 08.00-13.30 WIB

    12. Samling Kabupaten Bekasi tidak ada pelayanan

    13. Samling Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan kantor Kecamatan Tajurhalang pukul 08.00-12.00 WIB

    14. Samling Cinere di halaman Pasir Putih Sawangan pukul 08.00-11.00 WIB.

    Ada beberapa hal yang harus diperhatikan wajib pajak sebelum menyambangi gerai Samsat Keliling (Samling) untuk membayar pajak kendaraan. Antara lain memastikan kendaraan yang akan dibayar pajaknya tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Kemudian, pastikan untuk membawa beberapa dokumen yang diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan, seperti KTP, BPKB dan STNK asli masing-masing disertai lampiran fotokopi.

    Gerai Samling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan. Sedangkan untuk perpanjangan STNK dan ganti plat nomor kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tahun Depan Ada Kolom Baru di STNK, Ketambahan 2 Pajak Ini

    Tahun Depan Ada Kolom Baru di STNK, Ketambahan 2 Pajak Ini

    Jakarta –

    Per 5 Januari 2025, pemerintah akan menerapkan skema pajak baru untuk kendaraan bermotor. Langsung ada dua tambahan pajak baru yang berlaku untuk kendaraan bermotor.

    Dua pajak tambahan itu adalah opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Hal itu berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    Untuk diketahui, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak kendaraan bermotor adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

    Dikutip dari Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah, pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB.

    “Untuk mengakomodir Opsen PKB dan Opsen BBNKB, pada SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB dan SWDKLLJ) yang ada saat ini dapat ditambahkan baris untuk memuat jumlah opsen pajaknya,” tulis Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah.

    Artinya, lembaran SKKP yang biasanya terdapat di balik surat tanda nomor kendaraan (STNK) akan ketambahan dua kolom baru untuk memuat besaran opsen PKB dan opsen BBNKB. Jadi, selain kolom BBN KB, PKB, SWDKLLJ, Biaya Adm. STNK, dan Biaya Adm, TNKB, ada dua kolom tambahan yaitu Opsen BBN KB dan Opsen PKB. Tampilannya bakal seperti di gambar di bawah ini:

    Kolom Tambahan Opsen Pajak di STNK Foto: Dok. Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah

    Penyetoran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan penyetoran PKB dan/atau BBNKB oleh bank ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Nantinya, ketika pemilik kendaraan membayar pajak beserta opsen, bank akan melakukan split payment ke masing-masing rekening daerah dengan rincian:

    Penyetoran PKB dan/atau BBNKB ke RKUD Provinsi.Penyetoran Biaya Administrasi STNK dan/atau TNKB sebagai PNBP ke RKUN (Rekening Kas Umum Negara).Penyetoran SWDKLLJ ke Rekening Jasa Raharja.Penyetoran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB ke RKUD Kabupaten/Kota tempat kendaraan terdaftar (regident).

    Tarif opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang. Misalnya, sebuah kendaraan bermotor dikenakan PKB (pajak tahunan) sebesar Rp 1 juta, maka akan ada tambahan opsen sebesar Rp 660.000 (66 persen dari PKB Rp 1 juta). Jadi nantinya, pengeluaran untuk pajak kendaraan tersebut termasuk opsen menjadi Rp 1,6 juta.

    Namun, untuk mengakomodir tarif Opsen, tarif maksimal dari pajak induknya diturunkan terlebih dahulu. Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, tarif PKB ditetapkan maksimal 1,2 persen untuk kepemilikan pertama. Untuk kendaraan kedua dan seterusnya (pajak progresif) ditetapkan paling tinggi 6 persen. Sedangkan tarif BBNKB maksimal ditetapkan sebesar 12 persen.

    [Lanjut halaman berikut: Opsen Tak Berlaku di Jakarta]

    Saksikan juga Sudut Pandang: Melihat Lebih Dekat Proyek Strategis Nasional di Utara Jakarta

  • Jangan Undang Dai Tanpa Kapasitas Agama

    Jangan Undang Dai Tanpa Kapasitas Agama

    loading…

    Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menjadi narasumber pada program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (10/12/2024) malam. Foto: iNews

    JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq meminta kepada semua pihak agar tidak sembarangan mengundang dai atau pendakwah tanpa pengetahuan agama yang cukup. Ini mengaca dari hinaan Gus Miftah terhadap penjual es teh Sunhaji.

    “Jangan mengundang ustaz atau mengundang dai tanpa kapasitas nilai-nilai agama,” kata Maman dalam acara Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (10/12/2024) malam.

    Menurut dia, masyarakat dapat mengetahui mana pendakwah yang paham agama dan tidak jika usulan sertifikasi pendakwah sudah terealisasikan.

    Politikus PKB itu menilai akan menjadi sangat berbahaya jika ada pendakwah yang muncul ke publik, namun tidak paham tujuan beragama dan memiliki pengikut dalam jumlah besar.

    “Sangat berbahaya (pendakwah tidak mengerti agama tapi punya pengikut), kalau kita mengacu pada hadits Rasul, suatu waktu ada masanya di mana sebuah masyarakat akan hancur bila sangat sedikit keilmuannya, sangat sedikit ulamanya, sedikit yang paham agama,” katanya.

    “Yang muncul adalah penceramah yang tidak argumentatif, tidak menonjolkan agama yang substansional, tapi hanya simbolik, hanya ngakak-ngakak hanya tertawa, hanya membiarkan kemiskinan di mana-mana, pembodohan di mana-mana, dan sebagainya,” sambungnya.

    Bahkan, tujuan Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika pemerintah masih membiarkan banyaknya pendakwah tanpa sertifikat tersebar luas di masyarkat.

    “Jadi jangan berharap Indonesia emas 2045 terjadi bila kita tidak memulai peningkatan kualitas para dai,” ucap Maman.

    (jon)

  • PKB Jagakarsa Gelar Workshop Keselamatan Transportasi Jalan – Halaman all

    PKB Jagakarsa Gelar Workshop Keselamatan Transportasi Jalan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perhubungan bersama dengan DPP PKBI, Dishub Jakarta, dan KNKT RI menyelenggarakan Workshop Keselamatan Transportasi Jalan selama dua hari di Jakarta, pada 10-11 Desember 2024. 

    Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman penguji kendaraan bermotor agar dapat mensosialisasikan ke masyarakat serta para pelaku industri transportasi mengenai pentingnya keselamatan berkendara, khususnya dalam penggunaan kendaraan bermotor, listrik dan bus.

    Materi workshop secara khusus menyoroti tiga  jenis kendaraan yang semakin populer di Indonesia, yaitu kendaraan bermotor, kendaraan listrik dan bus dengan materi yang disampaikan sejumlah ahli di bidang transportasi.

    Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo saat membuka acara ini mengatakan workshop diharapkan berkontribusi mencegah kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi akhir-akhir ini.

    Selain itu juga untuk mewujudkan keselamatan Jalan para pengendara saat melakukan aktifitas berkendara dg aman di jalan.  “Keselamatan lalu lintas menjadi prioritas. Merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, di workshop ini peserta diajak untuk memahami secara mendalam mengenai aspek-aspek keselamatan yang terkait dengan jenis kendaraan tersebut.

    Peserta diberikan pemahaman mengenai komponen-komponen utama kendaraan bermotor, listrik dan cara memeriksa kondisi teknisnya. 

    Mereka juga diajarkan mengenai tata cara pengoperasian yang aman dan pemeliharaan yang tepat untuk kendaraan jenis ini.

    Workshop ini juga membahas teknis pemeriksaan bus, khususnya pada sistem wiring dan sistem rem. Kedua sistem ini sangat krusial untuk menjamin keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. 

    Para peserta diajarkan cara melakukan pemeriksaan secara mandiri dan berkala untuk mencegah terjadinya kegagalan fungsi yang dapat berakibat fatal.

    Diharapkan workshop ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keselamatan transportasi jalan di Indonesia.

    Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai keselamatan berkendara, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dapat terus menurun.

    Acara dihadiri oleh seluruh kepala UP PKB Daerah Khusus Jakarta, Kepala UP PKB Ujung Menteng Massdes Arouffy, Kepala UP PKB Pulogadung Edy Sufa’at, Kepala UP PKB UP PKB Cilincing Bpk Erwansyah dan lainnya. 

     

     

  • Jangan Lewatkan Malam Ini di Rakyat Bersuara MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH Pukul 19.00 WIB, Bersama Aiman Witjaksono dan Narasumber Kredibel, Live di iNews

    Jangan Lewatkan Malam Ini di Rakyat Bersuara MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH Pukul 19.00 WIB, Bersama Aiman Witjaksono dan Narasumber Kredibel, Live di iNews

    loading…

    Jangan Lewatkan Malam Ini di Rakyat Bersuara MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH Pukul 19.00 WIB, Bersama Aiman Witjaksono dan Narasumber Kredibel, Live di iNews

    JAKARTA – Sertifikasi pendakwah menjadi sorotan seusai video yang menampilkan Miftah Maulana Habiburrahman ( Gus Miftah ), Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Miftah tampak mengolok-olok penjual es teh dengan pernyataan yang dinilai tidak pantas oleh banyak pihak. Kejadian ini memicu diskusi panas terkait pentingnya kompetensi dan etika dalam berdakwah.

    Bersama Aiman Witjaksono dalam episode terbaru Rakyat Bersuara malam ini akan kembali menghadirkan tema hangat “MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH”. Hadir pula, Maman Imanulhaq-Politisi PKB, Sujiwo Tejo-Budayawan, Islah Bahrawi-Aktivis NU, dan para narasumber kredibel lainnya yang akan membahas lebih dalam persoalan sertifikat pendakwah.

    Menanggapi polemik ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji usulan sertifikasi pendakwah sebagai langkah preventif untuk memastikan kualitas para penceramah agama di Indonesia. Dan, jika usulan sertifikasi pendakwah diterapkan, diharapkan para pendakwah mampu menyampaikan pesan agama yang menyejukkan, inspiratif, dan relevan dengan tantangan zaman.

    Wacana sertifikasi pendakwah tidak hanya menjadi isu penting bagi kalangan agama, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat mengharapkan para pendakwah mampu menyampaikan pesan agama yang menyejukan, inspiratif dan relevan dengan tantangan zaman. Namun, apakah langkah ini akan membawa perubahan positif atau justru memunculkan tantangan baru?

    Saksikan selengkapnya dalam Rakyat Bersuara Malam Ini “MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH” bersama para narasumber, Maman Imanulhaq-Politisi PKB , Sujiwo Tejo-Budayawan, Islah Bahrawi-Aktivis NU, Ade Armando-Pakar Komunikasi , Novel Bamukmin-Dai Mujahid 212 , M. Zaitun Rasmin-Waketum Wahdah Islamiyah, dan Anwar Abbas-Waketum MUI, malam ini Pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews.

    (zik)