Xcloud.id

partai: PKB

  • PKB Dukung Prabowo Minta Koruptor Kembalikan Uang Korupsi

    PKB Dukung Prabowo Minta Koruptor Kembalikan Uang Korupsi

    Kerugian negara bisa teratasi

    Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah dukung Presiden Prabowo Subianto yang minta koruptor kembalikan uang rakyat. (dok. Humas PKB)

    Intinya Sih…

    PKB mendukung Presiden Prabowo Subianto yang meminta koruptor tobat dan mengembalikan uang rakyat yang dikorupsi.
    KPK dan Kejagung telah mengembalikan total Rp 637,99 miliar uang negara dari kasus korupsi periode Januari hingga Oktober 2024.
    Presiden Prabowo memberi kesempatan kepada koruptor untuk bertobat dan mengembalikan uang yang dikorupsinya, namun tetap akan menegakkan hukum jika ada pejabat yang melawan.

    1. KPK dan Kejagung harus seriusAnggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah dukung Presiden Prabowo Subianto yang minta koruptor kembalikan uang rakyat. (dok. Humas PKB)

    Lanjutkan membaca artikel di bawah

    Editor’s picks

    2. Prabowo beri kesempatan koruptor tobatPidato Presiden Prabowo saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia di Gedung Al-Azhar Conference Center, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada Rabu (18/12/2024) (Youtube.com/Sekretariat Presiden)3. Koruptor bisa kembalikan uangnya diam-diamPidato Presiden Prabowo saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia di Gedung Al-Azhar Conference Center, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada Rabu (18/12/2024) (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

    Berita Terkini Lainnya

  • PKB Dukung Pilgub Melalui DPRD: Anggaran Bisa Efisien

    PKB Dukung Pilgub Melalui DPRD: Anggaran Bisa Efisien

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ais Shafiyah Asfar, mendukung wacana Pemilihan Gubernur (Pilgub) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai alternatif untuk menghemat anggaran negara.

    “Kami rasa anggaran Pilgub akan lebih efisien jika dialihkan untuk pembangunan daerah atau mendanai program yang lebih bermanfaat,” kata Ais saat ditemui di DPRD Surabaya, Kamis (19/12/2024).

    Ais menyebut kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sangat besar, mencapai Rp 71,3 triliun. Jumlah ini naik 57,3 persen dibandingkan anggaran pesta demokrasi serentak 2019 lalu yang sebesar Rp45,3 triliun.

    “Iya memang penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 itu anggarannya memerlukan puluhan T (triliun), secara jumlah hampir tiga kali lipat dibanding anggaran di Pemilu 2019,” jelas Ais.

    Seiring dengan itu, Ais sepakat dengan usulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa anggaran negara akan jauh lebih efisien jika sistem Pilkada disederhanakan. Menurut dia, anggaran negara untuk Pilgub dapat dialihkan untuk program-program sosial yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti memberikan makan kepada anak-anak miskin.

    Hal ini, menurutnya, akan memberikan manfaat lebih besar daripada pengeluaran besar untuk Pilkada yang tidak terlalu efisien.

    “Betul sekali apa yang dikatakan pak Prabowo, bahwa anggaran negara akan jauh lebih hemat jika Pilkada disederhanakan sistemnya, sehingga dari hasil penghematan anggaran tersebut difokuskan untuk memberikan makan anak-anak yang miskin atau program lain yang bermanfaat untuk masyarakat,” ungkap anggota Komisi D DPRD Surabaya ini.

    Meski mendukung ide penyederhanaan Pilkada, Ais juga mengingatkan bahwa wacana ini perlu kajian mendalam. Ia menilai bahwa keputusan untuk menyederhanakan atau mempertahankan sistem Pilkada langsung harus mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya.

    Menurutnya, kebijakan yang diambil haruslah yang memberikan manfaat paling besar dan dampak negatif paling sedikit bagi masyarakat. “Karena tentu keputusan yang diambil nantinya akan memberikan dampak positif dan negatif, jadi pilihan mana yang paling sedikit mudharatnya dan mana yang lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat, sebaiknya itu yang diambil oleh pemangku kebijakan,” papar Ais.

    Selain itu, Ais menjelaskan, sejak lama PKB sudah mengusulkan Pilgub dilakukan melalui penunjukan oleh DPRD. Menurutnya, posisi gubernur lebih tepat diisi oleh perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah, bukan sebagai kepala eksekutif yang memiliki otonomi penuh seperti bupati atau wali kota.

    Dengan demikian, ia menilai penghematan anggaran Pilgub bisa lebih dimanfaatkan untuk pembangunan daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

    “Tetapi, sejak dulu PKB sudah menginisiasi wacana pemilihan gubernur melalui penunjukan oleh DPRD. Tentu karena kami melihat bahwa Gubernur tugasnya lebih pada perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah (kab/kota). Bukan sebagai kepala eksekutif yang memiliki otonomi penuh terhadap sebuah kab/kota seperti bupati/walikota,” kata Ais. [asg/beq]

  • Terminal Lebak Bulus gandeng PKB Jagakarsa untuk uji laik kendaraan

    Terminal Lebak Bulus gandeng PKB Jagakarsa untuk uji laik kendaraan

    Penumpang naik ke bus di Terminal Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (27/12/2023). ANTARA/Bayu Pratama Syahputra.

    Terminal Lebak Bulus gandeng PKB Jagakarsa untuk uji laik kendaraan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 19 Desember 2024 – 10:58 WIB

    Elshinta.com – Terminal Lebak Bulus menggandeng Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Jagakarsa untuk melakukan uji laik jalan kendaraan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025.

    “Untuk pengecekan kendaraan, kami menggandeng UP PKB Jagakarsa,” kata Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Terminal Lebak Bulus Mochamad Iman Sapril saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Iman mengatakan pengecekan ini dilakukan rutin pada setiap armada yang berangkat dari terminal bantuan tersebut.

    Kemudian, sopir bus juga diperiksa tekanan darah untuk riwayat kesehatannya melalui petugas Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan yang membangun posko di lokasi.

    Ia juga menggandeng Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk tes urine para pengemudi untuk bisa dinyatakan sehat. Hingga kini, tercatat para sopir bebas narkoba.

    “Jika ditemukan sopir positif narkoba, maka sopir dilarang membawa kendaraan dan ditangani oleh BNNK langsung,” ujarnya.

    Berdasarkan data, sebanyak 2.808 penumpang berangkat dari terminal di Jakarta Selatan tersebut pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

    Jumlah itu meningkat dibandingkan kondisi normal rata-rata 70 penumpang per hari.

    Penumpang yang berangkat dari Terminal Lebak Bulus didominasi tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Sedangkan untuk kelaikan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), terdata sebanyak 38 kendaraan yang telah dilakukan pengecekan selama libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Dari jumlah itu, sebanyak 28 bus dinyatakan laik jalan dan 10 lainnya tidak laik jalan ringan.

    Kategori tidak laik jalan ringan merupakan bus-bus yang tidak lengkap fasilitas penunjang seperti tidak ada kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

    Sumber : Antara

  • Menakar Nasib Mak Rini di PKB, Usai Kalah di Pilbup Blitar

    Menakar Nasib Mak Rini di PKB, Usai Kalah di Pilbup Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Rini Syarifah dipastikan kalah di Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar 2024. Meski berstatus sebagai calon petahana, nyatanya Mak Rini sapaan akrab Rini Syarifah harus menerima kenyataan bahwa dirinya kalah dari Rijanto-Beky.

    Dari hasil hitung rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar diketahui bahwa pasangan Rijanto-Beky resmi memperoleh 504.655 suara. Unggul jauh dari petahana yakni Rini-Ghoni yang hanya mendapatkan 137.706 suara.

    Tentu dengan hasil tersebut Mak Rini harus lengser dari kursi Bupati Blitar. Kondisi itu tentu cukup menyakitkan, bukan hanya untuk Mak Rini semata namun juga bagi partai pengusung yakni PKB, Golkar, Gerindra hingga Demokrat.

    Khusus PKB, hasil Pilbup Blitar ini jadi pukulan telak. Pasalnya Mak Rini juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar.

    Usai kekalahan ini pun, tak sedikit yang bertanya apakah Rini Syarifah bakal digantikan dari posisinya sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar. Terkait hal itu, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Blitar pun angkat bicara.

    “Kalau urusan diganti itu adalah kewenangan DPP,” ungkap M. Rifa’i, Sekretaris PKB Kabupaten Blitar, Kamis (19/12/2024).

    Rifa’i menjelaskan bahwa saat ini seluruh kader PKB Kabupaten Blitar masih solid dan menghendaki kepemimpinan Mak Rini. Meskipun kalah di Pilbup Blitar 2024 lalu, para kader masih setia mendukung Mak Rini menjabat sebagai Ketua DPC.

    “Kalau DPC PKB masih tetap solid. Iya tetap menghendaki Mak Rini sebagai ketua, kan pengurusan DPC PKB ini sampai tahun 2026 ya sudah tetap. Jadi ketua mandataris adalah Mak Rini,” tegasnya.

    Mak Rini sendiri menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar sejak tahun 2021 lalu. Kepemimpinan Mak Rini di PKB Kabupaten Blitar baru akan habis pada tahun 2026 mendatang.

    Menurut Rifa’i, meski kalah di Pilbup Blitar namun tidak ada permasalahan di internal PKB. Sehingga semua kader masih cukup solid untuk mendukung Rini Syarifah melanjutkan kepemimpinannya di PKB hingga usai masa jabatan.

    “Kita tidak ada masalah, itukan persoalan kader kita yang ada di legislatif, sama aja dengan kader kita ada yang gagal di Pileg kan ya tidak mungkin harus kita evaluasi dan tidak percaya. Berarti semua evaluasi itu kewenangan dari DPP,” tandasnya.

    Patut dinanti bagaimana nasib Mak Rini di PKB. Usai politikus perempuan tersebut tumbang oleh rivalnya Rijanto-Beky. Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Muhammad Iqbal Baihaqi menilai posisi Mak Rini masih cukup aman di internal PKB, meski dirinya harus kalah di Pilbup lalu.

    “Saya rasa masih cukup aman, lain cerita jika Mak Rini digoyang dari akar atau gres rood PKB sendiri,” ungkap Iqbal.

    Menurut Iqbal, posisi Mak Rini bisa saja berubah menjadi tidak aman ketika ada desakan dari internal PKB dan kader. Namun jika tidak ada, maka posisi Mak Rini bakal tetap aman hingga akhir masa jabatan sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar.

    “Kalau soal kalah itu tidak akan berdampak untuk jabatan ketua DPC nya,” tegasnya.(owi/ted)

  • Ingin Perpanjangan STNK Tanpa KTP, Bagaimana Caranya?

    Ingin Perpanjangan STNK Tanpa KTP, Bagaimana Caranya?

    Jakarta –

    Setiap pemilik kendaraan wajib melakukan perpanjangan STNK tahunan dan lima tahun. Selain membawa STNK asli dan fotocopy, syarat lain yang wajib dipenuhi adalah melampirkan KTP.

    Namun, beberapa orang bertanya-tanya apakah bisa perpanjang STNK tanpa melampirkan KTP? Biasanya, kendala ini dialami oleh orang yang membeli kendaraan bekas, sebab pemilik kendaraan sebelumnya enggan atau lupa memberikan fotocopy KTP kepada pemilik baru.

    Lantas, bagaimana cara perpanjangan STNK tapi tidak melampirkan KTP? Simak penjelasannya dalam artikel ini.

    Apakah Bisa Perpanjang STNK Tanpa KTP?

    Sayangnya, perpanjangan STNK tidak bisa dilakukan tanpa melampirkan KTP yang namanya tertera di STNK. Maka dari itu, satu-satunya cara adalah dengan melakukan balik nama kendaraan.

    Dengan balik nama, maka kamu tak perlu pusing harus meminta fotocopy KTP pemilik kendaraan sebelumnya. Sebab, balik nama kendaraan turut mengubah nama pemilik di STNK dan BPKB yang semula milik orang lain kini berubah jadi nama detikers. Hal ini juga turut mempermudah pembayaran pajak tahunan dan lima tahunan selanjutnya.

    Syarat Balik Nama Kendaraan

    Jika detikers baru membeli kendaraan bekas, sebaiknya segera lakukan balik nama kendaraan sebelum jatuh tempo untuk perpanjangan STNK. Mengutip catatan detikOto, berikut syarat-syarat balik nama kendaraan:

    BPKB asli dan fotokopiSTNK asli dan fotokopiKTP asli dan fotokopi pemilik kendaraan baruKwitansi pembelian kendaraan dan fotokopi.Cara Balik Nama Kendaraan

    Balik nama kendaraan meliputi dua langkah, yakni pengurusan STNK dan BPKB. Perlu diketahui, proses pengurusan STNK dan BPKB tidak di satu tempat, jadi STNK baru diurus di kantor Samsat sedangkan BPKB di Polda.

    Agar tidak bingung, simak langkah-langkah balik nama kendaraan di bawah ini:

    Cara Balik Nama STNK di Kantor Samsat

    Kunjungi Samsat tempat STNK diterbitkan untuk pencabutan berkasKendaraan akan melalui proses cek fisikSerahkan hasil cek fisik dan dokumen persyaratan kepada petugas di loketPetugas akan melakukan legalisir dokumen persyaratanBerkas dikembalikan, lalu datangi loket fiskalIsi formulir yang disediakan dengan lengkapLalu, lakukan pembayaran cabut berkas dan melunasi pajak yang belum terbayar di kasirPemohon akan mendapat dua rangkap kwitansi. Satu untuk petugas, satu lagi dibawa saat mengambil berkasSerahkan semua dokumen persyaratan yang telah dilegalisir ke bagian mutasiIsi formulir yang telah disediakanSerahkan bukti pembayaran kepada petugasDatang kembali ke Samsat pada hari yang ditentukanSerahkan bukti pembayaranSelanjutnya datang ke Samsat tujuan pendaftaran STNK baruDatangi loket cek fisik untuk melegalisir semua berkas yang didapat dari kantor sebelumnyaSerahkan berkas yang sudah dilegalisir ke bagian mutasiDatang kembali ke Samsat pada hari yang ditentukanLakukan pembayaran biaya penerbitan STNK baruSTNK baru atas nama sendiri sudah bisa didapatkan.

    Cara Balik Nama BPKB di Polda

    Datang ke Polda setempat untuk balik nama BPKB kendaraanSerahkan semua berkas persyaratan ke loket bagian DitlantasIsi formulir untuk menerbitkan BPKB baru. Petugas ka melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas persyaratanPetugas akan memberi tanda pembayaranLakukan pembayaran di bankSerahkan berkas persyaratan dan anda lunas pembayaran dari bank. Petugas akan memberikan tanda terima untuk mengambil BPKB sesuai dengan tanggal yang ditentukanDatang kembali ke Polda untuk mengambil BPKB baru dengan membawa tanda terima dan berkas persyaratanSetelah dipanggil, petugas akan mencocokan semua data dan memberikan BPKB baru.Biaya Balik Nama Kendaraan

    Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk balik nama kendaraan di BPKB dan STNK. Sebagai catatan, besaran biaya balik nama kendaraan akan berbeda-beda tergantung dari jenis, merek, dan tipenya.

    Namun, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif PNBP Polri, secara umum ada enam jenis pungutan saat balik nama kendaraan, yaitu:

    Biaya pendaftaran balik nama mobil/motor.Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sekitar 1% dari harga beli.Biaya penerbitan STNK baru.Biaya Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Baru (TNKB).Biaya untuk mengurus surat atau dokumen mutasi.Biaya pembuatan BPKB baru.

    Lalu, ada juga biaya-biaya lainnya seperti Pajak Kendaraan Bermotor (tergantung modelnya), biaya PKB antara 2-6 persen, SWDKLLJ, biaya administrasi STNK, hingga biaya cek fisik.

    Berikut simulasi biaya balik nama kendaraan untuk mobil bekas di Jakarta dengan harga bekasnya Rp 200 juta.

    BBN-KB: 200 juta x 1% : Rp 2.000.000Biaya PKB: 200 juta x 2%: Rp Rp 4.000.000Biaya SWDKLLJ: Rp 143.000Biaya administrasi STNK: Rp 50.000Biaya penerbitan STNK: Rp 200.000Biaya penerbitan TNKB: Rp 100.000Biaya penerbitan BPKB: Rp 375.000Biaya pendaftaran: Rp 100.000Total: Rp 6.968.000

    Sebagai informasi, biaya balik nama kendaraan kedua dan seterusnya akan dinolkan sejak 23 Oktober 2024. Meski begitu, saat mengurus balik nama kendaraan bekas hanya pajak BBNKB saja yang dihapus, sisanya tetap dibayarkan.

    (ilf/fds)

  • Produk Impor Ilegal Senilai 5 Miliar Disita, Komisi VII Desak Pemerintah Tindak Tegas Importir Nakal – Halaman all

    Produk Impor Ilegal Senilai 5 Miliar Disita, Komisi VII Desak Pemerintah Tindak Tegas Importir Nakal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Polri berhasil mengamankan berbagai produk ilegal senilai total Rp 5 miliar.

    Beberapa barang yang diamankan antara lain adalah 1.320 unit sprayer gendong semi otomatis merek Imisa dan Farm Jet senilai Rp 396 juta. 

    Kemudian, 1.701 pasang sepatu pengaman merek Caterpillar, Navigo, dan Septigo senilai Rp2,8 miliar, 44.133 mainan anak merek Hochihoku dan Zavanese dengan nilai Rp1,5 miliar, serta 196 unit speaker aktif merek W-King, Urbano, dan Hafsun senilai Rp 311 juta.

     

    Menanggapi keberhasilan tersebut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Chusnunia Chalim, mendukung segala langkah Kemenperin untuk menertibkan jalur keluar masuk perdagangan impor nasional.

    Chusnunia mendorong agar pemerintah selalu menindak tegas importir barang yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia.

    “Tindak tegas importir nakal yang tidak sesuai standar, jangan biarkan mereka lolos. Ini juga bentuk pemerintah mendukung pelaku UMKM dan IKM kita,” kata Chusnunia, kepada wartawan Kamis (19/12/2024).

    Adapun dirinya juga meminta seluruh pemangku kebijakan agar terus melakukan kegiatan kontroling yang berkelanjutan. 

    “Saya mendukung langkah Kemenperin untuk penertiban tersebut dan mengapresiasi aparat kepolisian, kita berharap kegiatan kontroling seperti itu bisa continue dan betul-betul ditegakkan,” tandasnya.

  • Kamis, Samsat Keliling buka di Jadetabek 

    Kamis, Samsat Keliling buka di Jadetabek 

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya dan Dinas Pendapatan Daerah masih membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk mempermudah warga dalam menyelesaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), Kamis.

    Berdasarkan informasi dari akun ‘X’ (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, layanan Samsat Keliling tersedia di 14 wilayah, yakni:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakpus dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakut dan halaman parkir Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    3. Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jaksel pukul 09.00-15.00 WIB dan gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB;

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jaktim dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;

    6. Kota Tangerang di Perumnas 2 Cibodas dan parkiran Busway Food Moshere pukul 08.00-14.00 WIB;

    7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB;

    8. Ciledug di Giant Poris Batu Ceper dan Fresh Market Green Lake City Ketapang Cipondoh Ciledug pukul 09.00-12.00 WIB;

    9. Ciputat di kantor Kelurahan Pondok Betung Ciputat dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-11.00 WIB;

    10. Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan halaman G Town Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    11. Kota Bekasi di Pizza Hut Jatiasih pukul 08.00-12.00 WIB;

    12. Kabupaten Bekasi di Pasar Sentral Lippo Cikarang pukul 09.00-12.00 WIB;

    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kelurahan Sukamaju pukul 08.00-12.00 WIB;

    14. Cinere di kantor Kelurahan Pondok Petir Cinere pukul 08.00-12.00 WIB.

    Ada beberapa hal yang harus diperhatikan wajib pajak sebelum menyambangi gerai untuk membayar pajak kendaraan, antara lain memastikan kendaraan yang akan dibayar pajaknya tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Kemudian, pastikan untuk membawa beberapa dokumen yang diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli masing-masing disertai lampiran fotokopi.

    Gerai Samsat Keliling ini hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Sedangkan untuk perpanjangan STNK dan ganti pelat nomor kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • PAD Mencapai Rp21,5 Triliun, Provinsi Kaltim Sabet Tiga Penghargaan di Ajang APBD Award 2024 – Halaman all

    PAD Mencapai Rp21,5 Triliun, Provinsi Kaltim Sabet Tiga Penghargaan di Ajang APBD Award 2024 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meraih tiga penghargaan sekaligus di ajang APBD Award 2024 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (18/12/3024). 

    Tiga kategori itu yakni Peningkatan PAD Tertinggi, Realisasi Pendapatan Tertinggi dan Realisasi Belanja Tertinggi.

    Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyampaikan berterima kepada semua pihak yang turut membantu Pemerintah Provinsi Kaltim hingga meraih prestasi pada ajang ini.

    “Alhamdulillah. Kami meraih tiga award di tiga kategori dari empat kategori yang dilombakan. Pertama, adalah penghargaan realisasi anggaran belanja terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian penghargaan kedua adalah pendapatan daerah yang melampaui target. Selanjutnya penghargaan ketiga yaitu proporsi terhadap PAD dan terhadap belanja daerah,” kata Akmal Malik usai acara, sebagaimana keterangan pers, dikutip Rabu (18/12/2024).

    Seluruh penghargaan tersebut, kata Akmal Malik, diraih berkat performa kinerja Pemprov Kaltim yang terbilang baik. Sebab, dari target APBD sebesar Rp21,22 triliun, Pemprov Kaltim berhasil melampaui target. PAD Kaltim saat ini mencapai Rp21,5 triliun sehingga menjadi pencapaian di atas rata-rata.

    “Terpenting kami pemerintah provinsi Kalimantan Timur sangat memahami kebijakan Bapak Presiden Prabowo tentang pentingnya menghadirkan instrumen pajak daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, pendapatan yang kami peroleh tidak boleh mendistorsi tingkat kesejahteraan masyarakat,” kata Akmal Malik.

    Menurut Akmal, Kaltim tidak boleh menaikkan pajak dan retribusi yang bisa membebani masyarakat.

    “Kami di Kalimantan Timur adalah provinsi terendah pajak bahan bakarnya. Jadi ketika semua daerah di Indonesia cenderung menaikkan pajak bahan bakar, kami justru menurunkannya. Begitu juga Pajak Kendaraaan Bermotor (PKB) kami turunkan,” kata Akmal.

    Akmal Malik menceritakan, dirinya sempat ditelepon langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menanyakan kenapa Kaltim menurunkan pajak BBM dan PKB.

    “Pak Mendagri bertanya kenapa kok ketika ada daerah lain menaikkan pajak, kenapa Kaltim malah menurunkan pajak. Saya katakan saat ini kondisi masyarakat kita sedang tidak baik-baik saja perekonomian. Jadi kami tidak mau membuat masyarakat menjadi semakin berat bebannya dengan sejumlah pajak yang besar,” kata Akmal.

    Oleh karena itu, Akmal Malik meminta Kepala Dinas Bapenda Ismiati membuat terobosan formula pajak agar jangan sampai ada beban yang besar ke masyarakat.  Sehingga jadinya Pemprov Kaltim mengurangi tarif dasar pajak.

    Di satu sisi Pemprov Kaltim menurunkan pajak, namun di sisi lain Pemprov Kaltim berkreativitas dengan membuat pajak jenis baru. Contohnya yakni pajak kendaraan-kendaraan selama ini tidak bayar, kemudian diberi insentif agar mereka mau membayar. Selain itu juga menambah jenis pajak baru seperti pajak alat berat.

    “Ini salah satu langkah kami untuk mencoba menutupi kekurangan pendapatan dari pajak bahan bakar dan pajak biaya balik nama kendaraan (BBN). Tapi secara umum walaupun kami menurunkan jumlah pajak daerah tapi alhamdulillah pendapatan PAD justru naik. Nah ini kan sebuah anomali yang tidak dikira oleh negara,” kata Akmal.

    Akmal menambahkan, untuk menambah PAD tidak harus menaikkan pajak. Justru dengan mengurangi pajak bisa membuat masyarakat nyaman sehingga jumlah penerimaan pajak akan lebih banyak.

    “Alhamdulillah hasil kerja keras dan kreatif kami diapresiasi Mendagri yang memuji langkah berani mengambil kebijakan yang tidak biasa. Juga Alhamdulillah kami bersyukur Kaltim diganjar dengan 3 penghargaan di ajang APBD Award 2024,” pungkas Akmal Malik.

  • Wakil Ketua Komisi X: Fasilitas dan Minim Guru Olahraga Jadi Kendala Gerakan Indonesia Bugar – Page 3

    Wakil Ketua Komisi X: Fasilitas dan Minim Guru Olahraga Jadi Kendala Gerakan Indonesia Bugar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah jam pelajaran olahraga di sekolah sebagai bagian dari Program Gerakan Indonesia Bugar dinilai perlu untuk mendapatkan dukungan berbagai pihak.

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran siswa, membentuk bibit-bibit atlet sejak dini, dan meningkatkan budaya olahraga di sekolah dengan menambahkan minimal satu jam olahraga per hari. Mencakup penambahan jam gerak, ekstrakurikuler olahraga, dan pengembalian gerakan dasar senam.

    ”Dengan dukungan penuh terhadap Program Gerakan Indonesia Bugar, kita berharap lahir generasi muda Indonesia yang sehat, aktif, dan berprestasi di bidang olahraga serta akademis,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Rabu (18/12/2024).

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan pentingnya integrasi pendidikan jasmani, kesehatan, dan pendidikan olahraga untuk mencapai tujuan utama pendidikan yang mencetak generasi muda yang unggul dan kompetitif.

    ”Media sosial dan gadget yang begitu diganderungi anak muda dapat mengurangi aktivitas fisik di kalangan generasi muda. Ini perlu ada upaya bersama untuk mendorong gaya hidup aktif untuk peserta didik,” tuturnya.

    Dikatakan Lalu Hadrian, ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini. Di antaranya kurangnya jumlah guru olahraga, fasilitas olahraga yang memadai di satuan pendidikan dan minimnya anggaran untuk program layanan olahraga termasuk olahraga pendidikan.

    ”Saat ini hanya sekitar 12 persen dari lebih 439 ribu sekolah di Indonesia yang memiliki fasilitas olahraga yang cukup baik. Dampaknya peserta didik kurang mendapatkan aktivitas fisik/olahraga,” ujarnya.

    Mengacu pada data Kemenpora RI tahun 2021, jumlah rata-rata peserta didik dengan kategori sangat aktif berolahraga hanya 2,1%. Sementara derajat kebugaran jasmani yang baik dan baik sekali hanya mencapai jumlah 11,88% (SD), 9,50% (SMP) dan 10,56% (SMA).

    ”Pendanaan dukungan olahraga yang bersumber dari APBN rata-rata hanya 0,065 persen dari APBN maupun APBD rata-rata 0,16% berdasarkan sampel beberapa provinsi. Secara persentase ini masih sangat minim dibandingkan kebutuhan ideal untuk menyentuh 53,14 juta peserta didik dan melakukan pembinaan untuk mencetak atlet berprestasi dari usia dini,” urainya.

     

  • Memori Cak Imin Dipecat dari Jabatan Ketua Umum PKB

    Memori Cak Imin Dipecat dari Jabatan Ketua Umum PKB

    JAKARTA – Defenisi politik tak mengenal istilah kawan dan lawan memang benar adanya. Konflik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), misalnya. Keduanya mesra jadi orang kuat dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Belakangan keduanya mulai menemukan ketidakcocokan satu sama lain. Gus Dur mulai merasa Cak Imin ancaman. Ia menuduh Cak Imin terlalu dekat dengan kekuasaan dan lupa perjuangan PKB. Gus Dur dan PKB pun sepakat memecat Cak Imin. Kemudian, jadi kontroversi.

    Pengaruh Gus Dur mengatur arah politik PKB tak perlu diragukan. Ia bertindak bak seorang visioner. Ia seraya dianugerahi kemampuan melihat mana sosok yang layak sebagai kader potensial PKB. Narasi itu dibuktikan dengan andil Gus Dur melebarkan sayap Cak Imin di dalam Partai berlambang bola dunia.

    Cak Imin yang notabene kemenakan Gus Dur bak dibesarkan dan dipersiapkan jadi politikus andal. Keistimewaan itu membuat Cak Imin mampu bercokol sebagai wakil rakyat di Senayan dari PKB. Gus Dur juga jadi penentu kematangan berpolitik Cak Imin.

    Hasilnya Gus Dur mendukung Cak Imin dalam pemilihan Ketua Umum PKB dalam Muktamar II PKB di Semarang pada 2005. Dukungan itu membawa arti penting. Cak Imin seperti yang sudah diduga banyak orang terpilih sebagai Ketua Umum PKB era 2005-2010.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menghadiri Tahlil dan Manaqib Haul ke-7 Ab€Ždurrahman Wahid atau Gus Dur di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (27/12). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww/16)

    Ia mampu menyingkirkan nama besar seperti Mahfud MD hingga Saifullah Yusuf. Gus Dur mendukung segala tindakan Cak Imin. Tindak-tanduk Cak Imin membesarkan partai kerap mendapatkan restunya. Belakangan Gus Dur mulai merasa eksistensi Cak Imin ancaman bagi PKB.

    Cak Imin dianggap mulai dekat dengan kekuasaan. Kondisi itu dianggap dapat menggoyang PKB. Dulunya kader PKB lain seperti Matori Abdul Djalil hingga Alwi Shihab pernah diyakini sebagai ancaman. Cak Imin kala itu dianggap dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Cak Imin dianggap hanya menjalankan ambisi pribadinya. Kondisi itu dianggap Gus Dur sebagai sebuah masalah besar.  

    “Ya, enggak juga. Saya tergantung apa kata dewan pengurus pusat, dewan pengurus wilayah, dan dewan pengurus cabang saja. Ah, (Cak Imin) loyal kepada dirinya sendiri, kok. Kan, ngomong doang. Saya enggak percaya karena dia selalu dua kata.”

    “Lho, sikapnya mendua begitu, saya bagi manusia PKB itu menjadi dua golongan. Yang satu, hanya ingat ambisinya sendiri. Yang kedua, kepentingan umum, termasuk ambisi pribadi. Selama ini, Muhaimin masuk yang pertama. Ini semua warisan dari zaman Matori Abdul Djalil, Alwi Shihab, dan Saifullah Yusuf. Jadi saya terima, katakanlah, barang busuk. Perbaikannya berat,” terang Gus Dur sebagaimana dikutip Majalah Tempo dalam laporannya berjudul Sejarah yang Berulang (2008).

    Cak Imin Dipecat

    Puncak kegeraman Gus Dur kepada Cak Imin memuncak pada 5 April 2008. PKB dan Gus Dur pun memecatnya dari jabatan Ketua Umum PKB. Pemecatan itu dilakukan karena seluruh pengurus partai menghendaki Cak Imin dicopot.

    Namun, Gus Dur tak serta merta menutup pintu. Ia tetap membuka pintu rumahnya jika Cak Imin butuh diskusi lebih lanjut. Ia mempersilakan Cak Imin untuk mempertanyakan alasan partai memecatnya. Itupun jika Cak Imin mau.

    Gus Dur merasa dirinya benar. Pemecatan itu sah. Sebab, di PKB posisi dewan Syuro lebih tinggi daripada Tanfidz (ketua umum). Alih-alih menyerah, Cak Imin justru melakukan upaya lainnya. Cak Imin merasa pemecatannya cacat aturan.

    Cak Imin mengungkap bahwa orang –Ali Maskur hingga Yenny Wahid– yang meneken surat keputusan (SK) pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum PKB tak punya hak. Cak Imin akhirnya membawa pemencatannya yang cacat aturan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada April 2008.

    Ia menginginkan surat pemecatannya dibatalkan demi hukum. Hasilnya Cak Imin menang telak. Kondisi itu membuat berang PKB kubu Gus Dur. Konflik pun membesar. Puncaknya, Muktamar Luar Biasa digelorakan masing-masing kubu. Cak Imin pun keluar sebagai pemenang yang mendepak semua lawannya, termasuk Gus Dur.

    “Surat itu cacat, tidak sah. Anggap saja SK itu tidak ada. Saya berharap semua pihak tidak menganggap SK yang cacat dan tidak sah itu. Ini aneh, bagaimana mereka yang saya angkat kok meng-SK saya. Yang mengangkat Ali Maskur, Yenny, dan Pak Muhyiddin itu kan saya. Ya nggak berhak dong mereka melakukan itu,” terang Cak Imin sebagaimana dikutip laman Detik.com, 8 April 2008.