partai: PKB

  • Masih Ada Pemutihan Kendaraan Jakarta Sampai Desember 2024

    Masih Ada Pemutihan Kendaraan Jakarta Sampai Desember 2024

    Jakarta, CNN Indonesia

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta masih menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga akhir Desember 2024.

    Pemutihan ini berupa penghapusan sanksi administrasi (bunga atau denda) untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sampai tanggal 31 Desember.

    Ketentuan mengenai hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0098 Tahun 2024.

    Berikut ini penghapusan sanksi administrasi untuk jenis PKB dan BBNKB penyerahan pertama:

    1. Memberikan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk jenis PKB dan BBNKB Penyerahan Pertama.

    2. Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud, diberikan terhadap sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak daerah tanpa melalui mekanisme permohonan wajib pajak.

    3. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA, diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak periode 2 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

    Sebagai catatan, khusus untuk penghapusan BBNKB akan berlaku hingga 5 Januari 2025. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Pemutihan pajak kendaraan oleh Bapenda Jakarta sudah dilakukan sebanyak dua kali sepanjang 2024, dengan periode sebelumnya diberlakukan pada bulan Agustus.

    Sementara untuk mendukung kebijakan pemutihan periode Desember ini, layanan Samsat DKI Jakarta tetap beroperasi pada hari Sabtu, hingga 28 Desember 2024 dengan jam operasional pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB.

    (rac/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pemprov Jatim Siasati Opsen Pajak Tak Naikan BBNKB dan PKB, Bagaimana di Jateng?

    Pemprov Jatim Siasati Opsen Pajak Tak Naikan BBNKB dan PKB, Bagaimana di Jateng?

    TRIBUNJATENG.COM – Pemprov Jawa Timur siasati penerapan opsen pajak hingga tak menaikan harga kendaraan bermotor di tahun 2025.

    Lalu bagaimana dengan pemrov Jateng?

    Opsen pajak kendaraan bermotor akan diterapkan di Jawa Tengah mulai 5 Januari 2025.

    Kebijakan ini, yang telah disepakati Pemprov Jateng bersama 35 kabupaten/kota, akan menambah komponen biaya bagi pengguna kendaraan baru.

    Berdasarkan modul PDRD opsen pajak daerah, pengguna kendaraan baru harus membayar tambahan pajak pada komponen PKB dan BBNKB sebesar 66 persen.

    Contohnya, jika PKB kendaraan baru sebesar Rp500 ribu, maka opsen pajak menambah biaya Rp330 ribu, sehingga totalnya menjadi Rp830 ribu. Hal serupa berlaku untuk BBNKB.

    Namun hal berbeda dilakukan Pemprov Jatim.

    Mereka memastikan tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk 2025 terkait pemberlakuan UU HKPD.

    Dalam pertemuan yang diikuti oleh Ketua Organda, Pimpinan ATPM/APM, Dealer, dan Pimpinan Perusahaan Transportasi, Bobby Soemiarsono menyampaikan meski tahun depan akan dilakukan pengenaan opsen PKB dan BBNKB.

    Namun sesuai arahan dari Pj Gubernur Jatim, Pemprov Jatim tidak ingin menambah beban masyarakat, sehingga diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No.100.3.3.1/722/KPTS/013/2024 tentang Pemberian Keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berlaku mulai 5 Januari 2025.

     “Tahun depan memang akan secara resmi dilakukan pengenaan opsen PKB dan BBNKB. Namun Bapak Pj Gubernur Jatim telah memberikan arahan tidak ingin menambah beban masyarakat. Dan sudah diterbitkan surat keputusan gubernur tentang keringanan bagi masyarakat di Jawa Timur. Atas dasar keputusan gubernur ini maka PKB atau BBNKB yang dibayar masyarakat tidak akan naik,” tegas Pj Sekda Provinsi Jatim Bobby Soemiarsono yang juga Kepala Bapenda Jatim dalam Rapat Optimalisasi Pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Rabu (18/12/2024).

    Lebih lanjut Bobby kemudian menjelaskan bahwa kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB di Jatim ini berlaku karena adanya pemberlakuan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    Aturan tersebut menggantikan dasar aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

    “Penerapan dan pemungutan opsen pajak ini tidak menyebabkan pembayaran pajak kendaraan bertambah ataupun naik. Pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat akan tetap sama dibandingkan tahun sebelumnya,” tegas Bobby.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah akan menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025.

     Opsen pajak adalah pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebesar 66 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diterima pemerintah provinsi.

    “Meskipun ada tambahan opsen, beban pajak bagi wajib pajak tidak akan meningkat secara signifikan. Hal ini karena tarif PKB dan BBNKB diturunkan. Misalnya, tarif PKB untuk kepemilikan kendaraan pertama ditetapkan maksimal 1,2 persen sebelumnya 2 % . Dengan demikian, meskipun ada opsen sebesar 66 % , total pajak yang dibayarkan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya,” ujarnya.

    Penerapan opsen pajak ini bertujuan untuk memberikan kepastian penerimaan bagi pemerintah kabupaten/kota dan menghilangkan mekanisme bagi hasil seperti pada aturan sebelumnya.

    Dengan demikian, penerimaan daerah menjadi lebih pasti dan langsung masuk ke kas daerah masing-masing.

    Sementara itu diler kendaraan bermotor di wilayah Jateng berharap pemerintah provinsi melirik kebijakan di kanan kiri yang mensiasati penerapan opsen pajak ini.

    Herybertus Budi, Marketing Division Head Nasmoco berharap pemprov Jateng bisa mengkaji ulang kebijakan opsen pajak.

    “Saya dengar dari Jawa Barat dan Jawa Timur opsennya dibatalkan, hanya Jateng yang belum melakukan revisi atas opsen ini, jadi kami berharap bisa ditinjau ulang,” jelasnya.

    Ia menyebut jika PKB dan BBNKB naik maka harga kendaraan bermotor akan ikut terkerek.

    Naiknya harga kendaraan akan memberikan efek domino dan bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. (*)

  • Uji Coba Makan Bergizi untuk Santri, Cak Imin: Ini Program Raksasa yang Luar Biasa

    Uji Coba Makan Bergizi untuk Santri, Cak Imin: Ini Program Raksasa yang Luar Biasa

    Uji Coba Makan Bergizi untuk Santri, Cak Imin: Ini Program Raksasa yang Luar Biasa
    Tim Redaksi
    JOMBANG, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) adalah inisiatif besar yang membawa banyak manfaat.
    Pernyataan tersebut disampaikan saat uji coba MBG di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif,
    Jombang
    , pada Jumat (20/12/2024).
    Cak Imin
    , sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa program ini ditargetkan untuk 82 juta anak sekolah dengan anggaran mencapai Rp 400 triliun.
    “Total 82 juta siswa dan santri akan menerima MBG dengan uang Rp 400 triliun. Semoga ini bermanfaat untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan sukses. Ini adalah program raksasa yang luar biasa,” kata Cak Imin.
    Menko PM juga meminta seluruh pembantu Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk mendukung kesuksesan program MBG.
    Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya bertujuan memastikan anak-anak mendapatkan makanan sehat, tetapi juga untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat.
    “Semua menteri Pak Prabowo wajib menyukseskan program
    makan bergizi gratis
    . Bukan hanya memberikan gizi yang sehat, tetapi Insya Allah Rp 400 triliun itu menumbuhkan ekonomi di bawah,” ujarnya.
    Cak Imin menambahkan bahwa uji coba makan bergizi dilakukan oleh Kementerian Koordinator PM sebagai persiapan pelaksanaan program utama pemerintahan Presiden Prabowo.
    Ia menyatakan bahwa uji coba ini penting sebelum program pemberian makan bergizi gratis dilaksanakan oleh pemerintah.
    Makan bergizi yang diberikan kepada santri masing-masing senilai Rp 10.000.
    Rencananya, setiap paket terdiri dari nasi, telur, daging, sayur, dan buah jeruk.

    Makan bergizi gratis
    ini penting. Siswa dan santri masih butuh kecerdasan otak dan kesehatan fisik, sehingga harus bergizi,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
    Cak Imin juga mengumumkan bahwa pada 6 Januari 2025, Pesantren Mamba’ul Ma’arif akan menjadi salah satu lokasi yang memulai pemberian makan bergizi gratis satu kali sehari.
    “Insya Allah tanggal 6 Januari (2025) Pesantren Mamba’ul Ma’arif ini termasuk yang dimulai pemberian makan bergizi gratis satu hari satu kali,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Jasa PDIP dalam Karier Politik Jokowi dan Keluarga Sebelum Akhirnya Pecah Kongsi

    7 Jasa PDIP dalam Karier Politik Jokowi dan Keluarga Sebelum Akhirnya Pecah Kongsi

    loading…

    Presiden Jokowi berjalan bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam sebuah acara. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Jasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) dalam karier politik Jokowi dan keluarganya dapat diketahui dalam artikel berikut ini. Dukungan PDIP itu mengantarkan Jokowi jadi Wali Kota Solo hingga Presiden ke-7 RI.

    Hubungan PDIP dan Jokowi serta keluarga menjadi sorotan publik setelah partai yang dibesut Megawati Soekarnoputri itu resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai pada Senin, 16 Desember 2024. Tidak hanya Jokowi, anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wakil Presiden (Wapres) RI dan Bobby Nasution yang menjadi Gubernur Sumatera Utara Terpilih juga terkena sanksi yang sama.

    SK pemecatan Jokowi teregristrasi drngan nomor 1649/ KPTS/ DPP/XII/ 2024. Sementara SK pemecatan Gibran teregristrasi nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024. Sedangkan pemecatan Bobby, teregristrasi nomor 1651/KPTS/XII/2024. Jokowi dipecat PDIP karena dianggap dinilai menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi, sementara Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka lantaran dinilai melanggar kode etik partai.

    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP-PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” ujar Komarudin dalam dalam keterangan melalui video, Senin (16/12/2024).

    Pemecatan Jokowi dan keluarganya cukup menyita perhatian publik. Sebab, PDIP menjadi kendaraan Utama Jokowi dan keluarga Ketika terjun ke dunia politik. Dari mulai Jokowi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo pada 2005 hingga berhasil menjabat Presiden ke-7 RI.

    6 Dukungan PDIP dalam Karier Politik Jokowi dan Keluarga

    1. Mengusung Jokowi Jadi Wali Kota Solo

    Pada Pilkada Kota Solo tahun 2005, Jokowi diusung oleh PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon Wali Kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.

    Saat itu Jokowi dikenal dengan pendekatan blusukan yang turun ke masyarakat dan mendengar keluhan mereka secara langsung.

    2. Kembali Usung Jadi Wali Kota Solo

    PDIP Kembali mengusung Jokowi di Pilkada Solo 2010. Jokowi yang berpasangan dengan kader tulen PDIP, FX Hadi Rudyatmo berhadapan dengan politikus Partai Demokrat Eddy Wirabhumi yang berpasangan dengan Supradi Kertamenawi.

    Sebagai incumbent, Jokowi lebih dikenal dan dekat dengan masyarakat. Tak heran Jokowi kembali terpilih sebagai Wali Kota Surakarta dengan meraih suara 90,09%. Jokowi hanya kalah di satu dari 932 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Kota Solo.

    3. Mengusung Jadi Gubernur DKI Jakarta

    Pada 2012, Jokowi yang namanya tengah naik daun diminta Jusuf Kalla (JK) untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu.

    Hasil pilgub putaran pertama dari KPU memperlihatkan Jokowi memimpin dengan 42,6% suara, unggul dari Fauzi Bowo di posisi kedua dengan 34,05% suara. Pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012–2017.

    4. Mengusung jadi Calon Presiden

    Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis. Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.

    Selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hingga pada 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2014.

  • Segini Pajak Tahunan Honda Brio Satya E CVT, LCGC Termahal di RI

    Segini Pajak Tahunan Honda Brio Satya E CVT, LCGC Termahal di RI

    Jakarta

    Honda Brio Satya E CVT saat ini merupakan mobil LCGC termahal. Dengan harga nyaris Rp 200 juta, berapa pajak tahunan Honda Brio Satya E CVT?

    Ada tiga varian mobil LCGC (Low Cost Green Car) Brio Satya yang ditawarkan Honda. Namun yang termahal adalah Honda Brio Satya E CVT dengan banderol Rp 198,3 juta. Brio Satya E CVT itu tak hanya termahal di keluarga Brio Satya. Jika dibandingkan dengan mobil LCGC lainnya, harga Honda Brio Satya E CVT itu memang yang paling tinggi.

    Pajak Tahunan Honda Brio Satya E CVT

    Dengan harga nyaris Rp 200 juta itu, pajak tahunan Honda Brio Satya rupanya menyentuh Rp 3 jutaan. Berikut ini rincian pajak tahunan Brio Satya E CVT keluaran tahun 2024 yang tercantum dalam Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    PKB Pokok: Rp 3.024.000SWDKLLJ: Rp 143.000Total: Rp 3.167.000

    Perlu digarisbawahi, pajak di atas berlaku untuk wilayah Jakarta dan kendaraan pertama atas nama pribadi. Besar pajak bisa saja berbeda di wilayah lain. Di luar soal pajak, meski jadi yang termahal di kelasnya, Honda Brio Satya E CVT justru jadi model terlaris. Sebagaimana dilihat detikOto dalam data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Honda Brio Satya E CVT distribusinya mencapai 30.468 unit sepanjang Januari-November 2024. Unggul cukup jauh dibandingkan model lainnya.

    Di posisi kedua, ada Toyota Calya G M/T. LCGC berkapasitas tujuh penumpang yang mengusung transmisi manual itu terdistribusi sebanyak 24.599 unit. Calya G M/T saat ini dibanderol seharga Rp 178,4 juta. LCGC terlaris ketiga ada Daihatsu Sigra 1.2 R M/T. Kembaran Calya itu dijual dengan banderol Rp 164 juta.

    Dari sisi spesifikasi, Honda Brio Satya menggendong mesin 1.2L i-VTEC 4 silinder yang bertenaga 90 PS. Mesin itu diklaim yang terbesar di kelasnya, sekaligus hemat bahan bakar. Khusus untuk Honda Brio Satya termahal, mesinnya dipasangkan dengan transmisi CVT Earth Dreams Technology. Selain itu juga ada Tweeter Speaker, ECO Assist, serta fitur keselamatan seperti Dual Front SRS Airbags, struktur rangka G-CON + ACE, dan sistem pengereman ABS + EBD.

    (dry/din)

  • Isu Politik Terkini: Jokowi Dinilai Cocok Gabung Gerindra hingga Zulhas Umumkan Pengurus PAN

    Isu Politik Terkini: Jokowi Dinilai Cocok Gabung Gerindra hingga Zulhas Umumkan Pengurus PAN

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Jumat (13/12/2024). Berita mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai cocok gabung Gerindra menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait optimisme publik terhadap Prabowo-Gibran untuk menjalankan program prioritasnya, Zulkifli hasan yang mengumumkan susunan pengurus PAN, Efendi Simbolon yang mengajak Megawati dan Jokowi berdamai, hingga survei LPI terkait kinerja menteri Kabinet Merah Putih.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Publik Nilai Jokowi Cocok Gabung dengan Partai Gerindra
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) cocok bergabung dengan Partai Gerindra seusai keluar dari PDIP. Kehadiran Jokowi di Gerindra akan saling menguntungkan dan faktor kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pengikat.

    Hal ini disampaikan Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam acara peluncuran hasil survei bertajuk “Evaluasi Kabinet Merah Putih Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025” di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

    Berdasarkan data hasil survei tentang partai Jokowi, kata Ali, sebanyak 37,84% responden menginginkan dia bergabung dengan Partai Gerindra. Lalu disusul dengan Partai Golkar sebanyak 23,48%, PKB sebanyak 8,15%, PAN sebanyak 6,58%, Partai Demokrat 5,53% dan terakhir PKS sebanyak 2,52%. Sisanya responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    2. Mayoritas Publik Optimistis Prabowo-Gibran Bakal Sukses Wujudkan Program Prioritas
    Survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik optimistis pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa memujudkan visi misi dan program prioritas, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, energi dan hilirisasi. Dengan komposisi kabinet saat ini, publik menilai Prabowo-Gibran bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan program-program prioritasnya.

    Sebanyak 63,1% responden menilai cukup yakin dan 16,5% menilai sangat yakin bahwa Prabowo-Gibran mampu meneruskan dan mengembangkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Sementara publik yang tidak yakin Prabowo-Gibran mampu mewujudkan programnya sebanyak 2,2% dan kurang yakin sebanyak 13,5%. Sisanya menjawab tidak tahu dan tidak menjawab.

    3. Zulhas Umumkan Pengurus PAN, Menteri Sakti Wahyu jadi Waketum
    Selain berita publik yang menilai Jokowi cocok masuk Gerindra, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan jajaran pengurus PAN yang menjadi menteri dan utusan presiden di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Zulhas menyebut ada sembilan pengurus PAN yang masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Selain Zulhas yang menjabat menteri koordinator bidang pangan, delapan pengurus PAN yang berada di jajaran kabinet Prabowo-Gibran adalah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Wakil Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani.

    4. Effendi Simbolon Ajak Megawati Berdamai dengan Jokowi
    Mantan politisi PDIP Effendi MS Simbolon menyampaikan pesan Natal agar Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa berdamai dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pesan ini disampaikan Effendi Simbolon saat menggelar Simbolon Mar Natal 2024 di Gedung Smesco, Jakarta pada Kamis (19/12/2024) malam.

    Effendi Simbolon menilai hingga saat ini masih banyak yang mencintai sosok Jokowi. Menurutnya, jasa Jokowi bagi partai maupun bangsa ini begitu besar.

    Dalam kesempatan tersebut Effendi Simbolon juga berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik.

    5. Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih, Budi Gunawan Tempati Posisi Teratas
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan Menko Polkam Budi Gunawan menjadi menteri terbaik Kabinet Merah Putih atau kabinet Prabowo-Gibran.

    Berdasarkan hasil survei LPI tersebut menunjukkan mayoritas responden menilai kinerja Budi Gunawan terbaik di antara 10 menteri kabinet yang terjaring, meskipun selisih dengan menteri yang lain tidak terlalu berbeda jauh.

    Dari berbagai aspek yang diukur LPI, Budi Gunawan unggul dibandingkan menteri yang lainnya, yakni di aspek kinerja, dimensi progam kerja, dan kapasitasnya bekerja sesuai dengan visi-misi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ali mengatakan sebanyak 92,36% responden menilai Budi Gunawan mempunyai kecakapan, well communicated terhadap awak media serta mempunyai kapasitas dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk memimpin institusinya.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Jokowi yang dinilai cocok gabung Gerindra.

  • Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

    Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah mengumumkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, sebagai pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    Pramono-Rano sukses mengamankan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, setelah mengalahkan rival utama mereka, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dan pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Namun, gagalnya petahana Anies Baswedan  maju sebagai calon gubernur Jakarta menjadi menarik perhatian semua pihak.

    Sebab, mantan calon presiden ini diprediksi menjadi salah satu tokoh kunci dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2024.

    Sebagai kota episentrum politik Indonesia, Jakarta telah menjadi panggung pertarungan yang menarik perhatian publik. 

    Nama Anies Baswedan awalnya santer disebut akan maju sebagai calon gubernur Jakarta.

    Bahkan, PKS, NasDem, dan PKB sempat menyatakan dukungan terhadapnya.

    Namun, belakangan PKS, NasDem, dan PKB membatalkan keputusannya, lalu mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengatakan Pilkada Jakarta 2024 berpotensi dua putaran berdasarkan hasil perhitungan cepat atau quick count lembaga survei hari ini.  (Tribunnews/Rahmat Fajar Nugraha)

    Atas hal tersebut, Anies dipastikan gagal maju sebagai calon gubernur. Sebab, syarat pencalonan kepala daerah, yaitu mendapatkan dukungan 20 persen kursi DPRD dan atau 25 persen suara sesuai Undang-undang Pilkada.

    Sejatinya, Anies bisa saja maju melalui jalur independen. Namun, dia beralasan bahwa dirinya sudah menjalin kerja sama cukup panjang dengan partai.

    “Ya, kita sudah bekerja sama dengan partai sejak panjang. Dan bahkan percakapan dengan partai sudah panjang, ya kita terus bekerja bersama dengan partai,” kata Anies di kawasan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024)

    Setelah PKS, NasDem, dan PKB beralih dukungan, partai politik pendukung Ridwan Kamil-Suswono semakin gemuk.

    Mereka mendapatkan dukungan dari 13 partai di antaranya NasDem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Partai Gerindra, PPP, Partai Demokrat, Perindo, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora.

    Pasangan Ridwan Kamil-Suswono mulanya diprediksi akan melawan kotak kosong. Tak sedikit pihak yang mengkritisi.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkeyakinan warga Jakarta akan memilih kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.

    Ahok mengatakan, kotak kosong akan menang apabila melawan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta 2024.

    “Saya yakin ya, kalau KIM itu lawan kotak kosong, saya kira masyarakat Jakarta akan melawan pilih kotak kosong,” kata Ahok di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

    Namun, Ridwan Kamil-Suswono batal melawan kotak kosong setelah mendapatkan penantang dari jalur independen, yakni Dharma-Kun.

    Dharma-Kun berhasil maju melalui jalur independen setelah mendapatkan dukungan dari 677.468 warga melalui salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

    Langkah Dharma-Kun maju di Pilkada Jakarta mendapatkan banyak protes dari masyarakat karena diduga melakukan pencatutan nomor induk kependudukan ratusan warga.

    Kendati demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan bahwa Dharma-Kun tak melanggar pidana Pemilu atas dugaan pencatutan tersebut, sehingga diloloskan.

    Ketika itu, Pilkada Jakarta hampir dipastikan hanya diikuti dua pasangan calon. Namun, angin segar datang untuk PDI Perjuangan (PDIP), satu-satunya partai yang belum menentukan dukungan.

    PDIP pun bisa mengusung pasangan berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 /PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora.

    Dalam putusan MK, ambang pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara di pemilihan legislatif sebelumnya.

    Putusan ini juga sempat membawa angin segar bagi Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Sebab, PDIP berencana mengusungnya berpasangan dengan Rano.

    Bahkan, Anies sempat mendatangi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Senin (26/8/2024).

    Anies memakai batik tenun berwarna merah dan datang melalui pintu samping Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media. 

    Dia datang ke DPP PDIP saat partai berlambang banteng moncong putih itu mengumumkan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2024.

    Bahkan, dalam sebuah foto yang beredar, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sempat berbincang dengan Rano.

    Namun, dari sekian nama yang diumumkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Pilkada Jakarta tak disebut. Anies pun meninggalkan Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media. 

    Keesokan harinya pada Selasa (27/8/2024), Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, mengumumkan partainya akan mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU.

    “Pak Pram besok mendaftar jam 11.00 WIB di KPU sama Rano Karno,” kata Olly ketika itu.

    Alhasil, pada Rabu (28/8/2024), PDIP pun mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU DKJ, sehari menjelang penutupan pendaftaran.

    Anies Dukung Pramono

    Meski hanya didukung PDIP yang kemudian disusul Partai Hanura dan Partai Ummat, Pramono-Rano berhasil memenangkan Pilkada Jakarta.

    Kemenangan Pramono-Rano tak terlepas dari dukungan Anies dan Ahok melalui pendukung mereka, yakni Anak Abah dan Ahokers.

    Anies Baswedan kedatangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. (TRIBUNNEWS)

    Bahkan, Anies dan Ahok secara terpisah beberapa kali ikut blusukan ke warga mengkampanyekan Pramono-Rano.

    Sementara Ridwan Kamil-Suswono terpaksa menerima kekalahan meksipun didukung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Hasil Rekapitulasi KPU

    Pada Minggu (8/12/2024), KPU DKJ secara resmi mengumumkan hasil perolehan suara Pilkada Jakarta 2024.

    Hasil rekapitulasi KPU DKJ menunjukkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

    Disusul Ridwan Kamil-Suswono sebanyak 1.718.160 suara atau 39,40 persen. Sementara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya 459.230 suara atau 10,53 persen.

    Mengacu pada hasil tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran dan dimenangkan Pramono-Rano.

    Sebab, Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta telah mengatur bahwa calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun sempat berencana menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Namun, belakangan mereka memutuskan batal untuk mengajukan gugatan ke penjaga konstitusi tersebut.

    KPU DKJ menyatakan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih paling lambat setelah mendapat Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi.

    Adapun, Pramono-Rano akan dilantik pada 7 Februari 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

    Pada Pasal 22A di peraturan itu tertulis bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan secara serentak pada 7 Februari 2025.

     

  • Penerimaan pajak di Jakarta Barat capai Rp6,99 triliun

    Penerimaan pajak di Jakarta Barat capai Rp6,99 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Barat mencatat realisasi penerimaan pajak di wilayah Jakarta Barat sebesar Rp6,99 triliun per 19 Desember 2024 atau telah mencapai 95 persen dari target Rp7,59 triliun.

    “Dengan capaian tersebut, saat ini hingga akhir tahun kami terus berupaya maksimal agar dapat mencapai target yang ditetapkan Rp7,59 triliun,” kata Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Barat Rusdian Permana di Jakarta, Jumat.

    Rusdian merinci total penerimaan pajak di wilayah Jakarta Barat terdiri atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang terkumpul sebesar Rp1,23 triliun, kemudian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebesar Rp1,51 triliun.

    Berikutnya, pajak dari hiburan terkumpul Rp104,42 miliar, hotel Rp199,92 miliar, parkir Rp47,31 miliar, Pajak Air Tanah (PAT) Rp11,85 miliar, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Rp174,41 juta, PKB Rp2,06 triliun, dan reklame Rp155,96 miliar.

    Selanjutnya, dari restoran terkumpul Rp654,18 miliar, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp957,92 miliar dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp20,80 miliar.

    Dikatakan Rusdian, dari 12 jenis pajak, khusus untuk penerimaan PBB-P2 yang dalam kurun waktu tersebut telah mencapai Rp1,51 triliun.

    Dengan jumlah penerimaan PBB-P2 tersebut, Jakarta Barat menempati urutan pertama dari lima wilayah kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto melihat adanya potensi pendapatan provinsi dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2).

    Oleh karena itu, Uus meminta perangkat wilayah untuk berpartisipasi membantu penarikan pajak dari masyarakat.

    “Saya lihat, 60 persen pajak pendapatan di DKI Jakarta bersumber dari PBB P-2, makanya diminta camat dan lurah untuk partisipasi, sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan serta Kemudahan Pembayaran PBB-P2 kepada masyarakat lewat RT/RW,” kata Uus di Jakarta pada Selasa (11/6) lalu.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2024

  • Survei LPI: Publik Nilai Jokowi Cocok Gabung dengan Partai Gerindra

    Survei LPI: Publik Nilai Jokowi Cocok Gabung dengan Partai Gerindra

    Jakarta, Beritasatu.com – Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) cocok bergabung dengan Partai Gerindra seusai keluar dari PDIP. Kehadiran Jokowi di Gerindra akan saling menguntungkan dan faktor kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pengikat.

    Hal ini disampaikan Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam acara peluncuran hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Kabinet Merah Putih Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025’ di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

    “Mayoritas publik menginginkan Pak Jokowi bergabung dengan Partai Gerindra. Itu karena kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kesinambungan pembangunan, kesamaan ideologi,” ujar Ali.

    Berdasarkan data hasil survei tentang partai Jokowi, kata Ali, sebanyak 37,84% responden menginginkan dia bergabung dengan Partai Gerindra. Lalu disusul dengan Partai Golkar sebanyak 23,48%, PKB sebanyak 8,15%, PAN sebanyak 6,58%, Partai Demokrat 5,53% dan terakhir PKS sebanyak 2,52%. Sisanya responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    Ali mengungkapkan, sebanyak mayoritas publik setuju jika Jokowi bergabung dengan partai politik setelah purnatugas dan dipecat oleh PDIP. Sebanyak 65,32% publik setuju Jokowi bergabung dengan partai politik dan sebanyak 31,28% tidak setuju Jokowi bergabung partai politik. Sementara sisanya tidak menjawab.

    “Mereka yang menyetujui Pak Jokowi bergabung di partai politik agar dukungan terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap terkonsolidasi. Mereka yang memilih jawaban ini cukup besar, yaitu sebesar 37,42%,” ungkap Ali.

    Selain itu, kata Ali, pihak yang setuju dengan Jokowi bergabung partai politik juga beralasan memperkokoh dukungan politik sebanyak 23,27% dan memperkuat arah pembangunan Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan dukungan politik sebanyak 21,45%.

    “Alasan lain karena respoden menilai Pak Jokowi masih memiliki modal sosial politik yang kuat sebanyak 13,27% dan sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab,” pungkas Ali.

    Survei LPI tentang partai Jokowi ini digelar pada 12-19 Desember 2024 terhadap 700 responden dari 20 provinsi besar di Indonesia. Metode survei adalah face to face interview dan online interview dengan margin of error plus minus 3,69% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden dalam survei ini adalah kelas menengah intelektual, yaitu kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (S1, S2, S3) yang secara sadar dan aktif mengamati proses sosial dan politik dan memiliki pandangan mandiri terhadap situasi sosial-politik yang terjadi, setidaknya selama 2024.

  • Cak Imin Harap Makan Bergizi Gratis Lahirkan Para Pengusaha Baru

    Cak Imin Harap Makan Bergizi Gratis Lahirkan Para Pengusaha Baru

    Cak Imin Harap Makan Bergizi Gratis Lahirkan Para Pengusaha Baru
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
    Abdul Muhaimin Iskandar
    mendorong program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) bukan hanya sebagai upaya negara untuk memperbaiki nutrisi, melainkan juga untuk mengaktifkan ekosistem
    ekonomi lokal
    .
    Menurut Muhaimin, langkah ini dapat dilakukan dengan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional dan perguruan tinggi.
    “Kita bersama Badan Gizi Nasional juga bekerja keras menyukseskan Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. Kita berharap program ini menjadi bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju,” kata Cak Imin, di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jawa Timur, Jumat (20/12/2024).
    Pria yang karib disapa Cak Imin ini yakin program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, termasuk
    kemiskinan ekstrem
    .
    Hal ini tidak terlepas dari skema Badan Gizi Nasional yang menyalurkan hingga Rp 8 miliar per satuan pelayanan per desa.
    Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.
    “Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan Makan Bergizi Gratis sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru,” kata Cak Imin.
    Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis bertujuan  mencerdaskan generasi bangsa yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
    “Maksud Pak Prabowo membuat program Makan Bergizi Gratis adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas,” kata Cak Imin.
    Menurut Menko PM, manfaat program Makan Bergizi Gratis bersifat multiaspek.
    Tidak hanya dapat membentuk generasi cerdas, melainkan juga generasi sehat sekaligus menciptakan lingkungan ekonomi yang mandiri.
    “Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Cak Imin.
    “Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.