partai: PKB

  • Geger Kasus Perselingkuhan di Kuningan, Anggota DPRD Digerebek Mesum Tanpa Busana di Mobil – Halaman all

    Geger Kasus Perselingkuhan di Kuningan, Anggota DPRD Digerebek Mesum Tanpa Busana di Mobil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang oknum anggota DPRD Kuningan digerebek istri sah saat berduaan dengan wanita lain di dalam mobil, tanpa busana.

    Penggerebekan anggota DPRD Kuningan mesum di mobil ini membuat seantero warga Kuningan heboh dan kepo dengan sosok oknum anggota DPRD tersebut. 

    Sebuah kabar berhembus bahwa anggota DPRD Kuningan yang selingkuh itu dari Fraksi PKB inisial RU. 

    Ketua DPC PKB Kuningan, H Ujang Kosasih yang juga anggota DPRD Kuningan meminta wartawan bersabar sebab masih menunggu konfirmasi dari yang bersangkutan. 

    “Baru tahu infonya hari ini. Tentu kami harus tabayun (klarifikasi) dulu ke yang bersangkutan,” ucap H Ujang Kosasih, didampingi Dewan Syuro KH Didin Misbahudin kepada wartawan di Kantor DPC PKB Kuningan, Senin (13/01/2025).

    Kasus dugaan perselingkuhan ini pun dikabarkan telah dilaporkan ke Polres Kuningan. 

    Namun, H Ujang Kosasih mengaku belum mendapat informasi apapun terkait hal itu.

    “Sekali lagi, kami harus tabayun dulu. Belum bisa memberikan keterangan apapun,”tutupnya.

    Sebagaimana diberitakan, tersebar pengakuan suami sah dari istri yang diselingkuhi Anggota DPRD Kuningan inisial RU dari Fraksi PKB.

    Bahkan, Istri sah RU pernah menggrebek hubungan intim keduanya di dalam mobil.

    “Pernah anggota dewan itu saat berdua dengan istri saya di dalam mobil itu di gerebek sama istri sah anggota dewan,”ujar Edi (46), suami sah istri selingkuhan Anggota DPRD Kuningan itu dalam video yang viral di media sosial.

    Edi kemudian meminta keadilan dari tindakan yang dilakukan oknum Anggota DPRD Kuningan inisial RU tersebut. Terlebih lagi, kondisi istrinya diketahui tengah hamil sekitar 8 bulan.

    Edi menduga, perselingkuhan istrinya dengan oknum Anggota DPRD Kuningan itu sudah berlangsung lama. 

    ”Dugaan bahwa istri saya ada hubungan dengan oknum anggota dewan, terjadi sekitar 2024 lalu di bulan puasa. Waktu itu, istri saya pamit untuk keluar dengan alasan bantu kegiatan dewan,” katanya.

    Kecurigaan semakin kuat ditemukannya chat dengan Anggota DPRD Kuningan itu.

    “Dari kecurigaan lain bahwa istri saya ada hubungan itu ditemukan dari chat.

    Ceritanya, sepulang dari Bandung dengan menggunakan motor, istri saya ketiduran dengan kondisi handphone tergeletak.

    Dalam chatingan itu terdapat kata kangen.

    ‘Aku kangen tau’ kata dewan.

    Jawab istri saya ‘kangen sama dalam perut atau saya’. 

    Masih ada chat-chat seterusnya,”ungkap Edi.

     

    Suami Minta Keadilan

    Edi mengungkapkan rasa sakit hatinya.

    Saat ditemui Tribun di halaman masjid di Kecamatan Kuningan, Minggu (13/1/2025) malam, ia meminta keadilan atas tindakan yang di lakukan oknum anggota DPRD Kuningan itu.

    Terlebih kondisi istrinya sedang hamil 8 bulan.

    E mengatakan, telah memiliki dua anak dari perkawinan dengan istrinya itu.

    “Anak saya perempuan semua. Kini keluarga saya hancur berantakan,” katanya.

    Mengenai janin yang berada di kandungan istrinya, E menduga itu bukan anaknya.

    “Saya menduga ada campur orang lain juga,” katanya.

    Dia menduga, perselingkuhan istrinya dengan anggota dewan itu telah berlangsung sejak Ramadan 2024.

    “Waktu itu istri saya pamit untuk keluar dengan alasan bantu kegiatan dewan,” katanya.

    E menjelaskan, istrinya itu merupakan satu angkatan dengan anggota dewan saat sekolah.

    “Jadi kedekatan istri saya dengan anggota dewan itu, karena mereka satu sekolah (MTs) dan mengaku bahwa anggota dewan itu suka sama istri saya,” katanya.

    Berikut Daftar Nama Anggota DPRD Kuningan 2024-2029 dari Fraksi PKB:

    H Hariri dari Dapil 1
    Rudi Idham Malik dari Dapil 1
    Hj Neneng Hermawati dari Dapil 2
    H Ujang Kosasih dari Dapil 3
    H Uci Suryana dari Dapil 3
    Hj Inayah Hadiatnika dari Dapil 3
    H Moch Gozali dari Dapil 4
    Susanto dari Dapil 5

     

     

  • Tak Hanya di Tangerang, Pagar Laut Juga Ada di Bekasi, Sama-Sama dari Bambu, Ada sejak 6 Bulan Lalu – Halaman all

    Tak Hanya di Tangerang, Pagar Laut Juga Ada di Bekasi, Sama-Sama dari Bambu, Ada sejak 6 Bulan Lalu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Setelah ramai soal pagar laut misterius di Tangerang, Banten, kini ditemukan lagi pagar laut misterius di perairan pesisir Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di wilayah Tarumajaya.

    Hal ini diketahui setelah tersebarnya video berdurasi 45 detik yang memperlihatkan ribuan batang bambu yang tersusun rapi di dua sudut wilayah Tarumajaya.

    Terlihat juga di tengah susunan bambu itu ada gundukan tanah di atasnya.

    Susunan bambu itu pun membentuk garis panjang menyerupai tanggul dengan hamparan perairan di tengahnya yang mirip sungai.

    Nelayan setempat, Tayum, membenarkan keberadaan pagar laut di Bekasi tersebut.

    Menurut Tayum pagar laut ini sudah ada sejak enam bulan lalu di Bekasi.

    “Iya, sudah enam bulan belakangan ini (keberadaan bambu misterius tersebut),” kata Tayum dilansir Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

    Tayum menuturkan tanah yang ada di atas susunan bambu itu berasal dari tanah laut.

    Hal ini diketahuinya karena ada pengerukan tanah dengan menggunakan tiga alat berat ekskavator yang beroperasi sepanjang siang dan malam.

    Kemudian tanah laut yang dikeruk itu pun diuruk ke sela-sela susunan bambu dan membentuk struktur menyerupai tanggul di laut.

    Tayum mengungkapkan kini pagar laut itu sudah terbentang sepanjang delapan kilometer.

    “Setelah sekian lama, akhirnya mereka merambah sampai delapan kilometer menguruknya,” ungkap Tayum.

    Ketika ditanya soal fungsi pagar laut itu, Tayum mengaku tak bisa menjelaskannya.

    Keberadaan pagar laut ini juga masih menjadi pertanyaan baginya dan warga setempat.

    Dijaga Pria Berbadan Tegap

    Seorang warga bernama Abdul Haris menyebut bahwa keberadaan pagar laut misterius juga ditemukan di Pantai Pondok Dua Babelan dan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat.

    “Di Pantai Pondok Dua juga ada,” ujar Abdul, Selasa(14/1/2025).

    Sementara itu, akun media sosial X bernama @Jumianto_RK juga mengunggah video saat beberapa nelayan di Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat menginterogasi seorang pria berbadan tegap menggunakan topi hitam.

    Dari video tersebut terlihat pria berbadan tegap itu berada tepat di depan ekskavator ponton. Pria itu dicecar pertanyaan oleh beberapa orang nelayan.

    “Waah rusak ini semuanya,” kata salah seorang nelayan dalam video tersebut.

    “Ini yang nyuruh siapa, yang nyuruh,” kata nelayan lainnya.

    “David, David,” ujar pria berbadan tegap tersebut.

    “David siapa? itu kan pasti ada pelaksananya,” kata nelayan lagi.

    “Main bongkar-bongkar saja, nih, hancur sudah semua, nih,” ujar nelayan lainnya lagi.

    Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi dari pihak berwajib dalam hal ini kepolisian mengenai keberadaan pagar laut misterius di Bekasi.

    Komisi IV DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Pemasangan Pagar Laut di Tangerang

    Pagar laut misterius yang berada di pesisir Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (10/1/2025). Pagar tersebut adalah bagian dari pagar laut sepanjang 30,16 Kilometer di perairan Tangerang. (Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami)

    Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer di laut Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten. 

    Menurutnya, pemasangan pagar tersebut mengganggu aktivitas nelayan dan melanggar aturan pemanfaatan ruang laut.

    “Aneh memang ini bisa sampai terjadi. Ini harus menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Daniel, saat dihubungi Tribunnews.com pada Senin (13/1/2025).

    Daniel menegaskan, langkah tegas diperlukan untuk membongkar pihak yang bertanggung jawab di balik pemasangan pagar tersebut. 

    “Apalagi dari Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) sudah menyatakan melanggar aturan maka segera dibereskan pagar yang mengganggu aktivitas nelayan,” ujarnya.

    Dia mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang menguasai ruang laut tanpa mengantongi izin yang jelas.

    “Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba menguasai ruang laut tanpa adanya izin yang jelas,” ucap Daniel.

    Komisi IV DPR RI, kata Daniel, akan segera memanggil KKP untuk meminta penjelasan terkait masalah ini. 

    Dia menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam menertibkan praktik-praktik yang berpotensi melanggar hukum.

    “Komisi IV mendorong agar pemerintah tegas menertibkan hal-hal semacam ini, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa berkuasa di atas hukum yang berlaku,” tegas Daniel.

    Daniel juga mengusulkan adanya kerja sama antara nelayan, aparat penegak hukum, dinas kelautan dan perikanan setempat, serta KKP. 

    “Kalau ada backing oknum tertentu harus ditindak tegas juga,” ungkapnya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku)(Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)

    Baca berita lainnya terkait Pagar Laut 30 Km di Tangerang.

  • 14 Lokasi Samsat Keliling Hari Ini di Jadetabek

    14 Lokasi Samsat Keliling Hari Ini di Jadetabek

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan Samsat keliling hari ini untuk memudahkan warga dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Selasa (14/1/2025).

    Informasi ini diumumkan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, yang menginformasikan 14 lokasi Samsat keliling hari ini di wilayah Jadetabek sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB.

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB.

    3. Jakarta Barat di Mal Ciputra pukul 08.00-14.00 WIB.

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-15.00 WIB dan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pukul 09.00-15.00 WIB.

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB.

    6. Kota Tangerang Samsat keliling hari ini juga ada di parkiran busway Foodmosphere pukul 08.00-14.00 WIB.

    7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB.

    8. Ciledug di Giant Poris Batu Ceper Kota Tangerang dan Rukan Fresh Market Grand Lake City Cipondoh 09.00-12.00 WIB.

    9. Ciputat di kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00 – 11.00 WIB dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB.

    10. Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan halaman GTOWN Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB.

    11. Kota Bekasi KFC Zamrud 08.00-12.00 WIB.

    12. Kabupaten Bekasi Pasar bersih Jababeka pintu 11 Cikarang pukul 09.00-12.00 WIB.

    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan RS Bhayangkara Brimob pukul 08.00-12.00 WIB.

    14. Halaman parkir Samsat pukul 08.00-12.00 WIB.

    Warga yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat keliling diminta untuk membawa dokumen-dokumen penting, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya. 

    Perlu dicatat bahwa layanan Samsat keliling hari ini hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) atau penggantian pelat nomor kendaraan, pemilik kendaraan tetap harus mengunjungi kantor Samsat terdekat.

  • Jadwal Pelayanan Samsat Keliling di Cilacap Selasa 14 Januari 2025, Hadir di 5 Titik

    Jadwal Pelayanan Samsat Keliling di Cilacap Selasa 14 Januari 2025, Hadir di 5 Titik

    TRIBUNJATENG.COM, CILACAP – Berikut jadwal dan pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) keliling pada Selasa (14/1/2025) di Kabupaten Cilacap.

    Diadakannya Samsat keliling ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan. 

    Selain itu, diadakannya Samsat keliling juga bertujuan untuk menjangkau seluruh masyarakat (wajib pajak kendaraan) di Kabupaten Cilacap.

    Di Samsat keliling, masyarakat dapat mengurus Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan juga Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLL).

    Layanan Samsat keliling hari ini beroperasi mulai pukul 08.30 WIB hingga 11.00 WIB.

    Berikut ini jadwal Samsat keliling di Cilacap:

    Samsat Keliling 1 : Kantor Kecamatan Kesugihan

    Samsat Keliling 2 : Pasar Pahing Maos

    Siaga 1 : Kantor Kecamatan Sampang

    Siaga 2 : Kantor Kecamatan Sidareja

    Siaga 3 : Balai Desa Panulisan, Dayeuhluhur

    Namun bagi masyarakat Cilacap Kota dan masyarakat Kecamatan Majenang, anda bisa langsung mendatangi Samsat Induk dan Samsat Pembantu Majenang yang buka mulai pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB.

    Selain Samsat Keliling, wajib pajak juga dapat memanfaatkan Samsat Malam yang beroperasi pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB hingga 21.00 WIB.

    Samsat malam juga hadir di Samsat Pembantu Majenang mulai pukul 18.00-20.00 WIB.

    Sebagai informasi bahwa pajak kendaraan sudah dapat dibayarkan 60 hari sebelum jatuh tempo. (pnk)

  • Pilkada Jombang Sudah Berlalu, Bagaimana Hubungan Warsubi dengan Mundjidah?

    Pilkada Jombang Sudah Berlalu, Bagaimana Hubungan Warsubi dengan Mundjidah?

    Jombang (beritajatim.com) – Pasangan H Warsubi dan KH Salmanudin Yazid (WarSa) telah resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih untuk periode 2025-2030. Penetapan ini menandai berakhirnya kontestasi Pilkada Jombang 2024 yang digelar pada 27 November lalu.

    Pasangan yang diusung oleh koalisi partai besar ini unggul telak dengan perolehan 515.880 suara atau 74,88 persen, mengalahkan pasangan Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah) yang memperoleh 173.098 suara atau 25,12 persen.

    “Setelah Pilkada Jombang, saya sudah bertemu dengan beliau (Mundjidah). Kita saling mendukung untuk pembangunan Jombang,” ungkap Warsubi saat diwawancarai usai penetapan dirinya sebagai Bupati terpilih, Kamis (9/1/2025).

    Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk mengesampingkan perbedaan selama masa kampanye demi kemajuan Jombang. Warsubi menambahkan, pertemuan dengan Mundjidah Wahab lebih bersifat silaturahmi dan saling memberikan dukungan moral.

    “Kami mohon doa restu, dukungan, dan juga mohon maaf selama proses demokrasi kemarin jika ada kesalahan dan kekurangan. Intinya kami saling mendukung,” jelasnya. Pernyataan ini menunjukkan kedewasaan politik yang patut dicontoh.

    Meski telah ditetapkan sebagai pasangan terpilih, Warsubi dan Gus Salman masih harus menunggu jadwal pelantikan resmi. Hingga kini, jadwal tersebut masih belum pasti. Awalnya direncanakan berlangsung pada pertengahan Februari 2025, tetapi kemungkinan besar akan mundur hingga akhir Maret 2025.

    Proses ini melibatkan rapat paripurna DPRD Jombang yang telah dilaksanakan pada Senin (13/1/2025) sebagai bagian dari syarat pengajuan pelantikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.

    Sementara itu, pasangan MuRah menjalani aktivitas baru pasca Pilkada. Mundjidah Wahab kembali ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Tambakberas untuk mengasuh santri-santrinya. Di ranah politik, ia tetap aktif sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur.

    Adapun Sumrambah kini lebih fokus pada tugasnya sebagai Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, sebuah organisasi yang berperan penting dalam memberdayakan petani dan nelayan.

    Secara politik, Pilkada Jombang 2024 mencatat persaingan dua koalisi besar. Pasangan MuRah didukung oleh PDIP, PPP, Partai Demokrat, serta Hanura dengan total 20 kursi di DPRD.

    Sementara itu, WarSa diusung oleh Gerindra, PKB, Partai Golkar, PKS, dan Partai Nasdem dengan total 30 kursi, serta tambahan dukungan dari partai non-parlemen seperti PAN, PSI, dan Partai Gelora. Hasilnya, WarSa meraih suara dominan yang mencerminkan dukungan kuat dari masyarakat Jombang.

    Pilkada Jombang tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga mencerminkan kematangan demokrasi di daerah tersebut. Dengan selesainya proses pemilihan, harapan masyarakat kini tertuju pada kepemimpinan Warsubi dan Gus Salman untuk membawa Jombang menuju pembangunan yang lebih baik. [suf]

  • Dua Menko hadiri Muktamar VI PBB di Bali

    Dua Menko hadiri Muktamar VI PBB di Bali

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dua Menko hadiri Muktamar VI PBB di Bali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 13 Januari 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali.

    “Muktamar VI juga lengkap dihadiri 38 dewan pimpinan wilayah (DPW) dan 514 dewan pimpinan cabang (DPC) PBB seluruh Indonesia,” kata Ketua Bidang Pemerintahan Daerah dan Desa PBB Abdul Rohim di Denpasar, Bali, Senin (13/1) malam.

    Menko Polkam Budi Gunawan hadir di area muktamar di sebuah hotel di Denpasar pukul 19.15 Wita mengenakan kemeja batik berwarna cokelat berlengan panjang dan disusul Menko Yuzril Ihza Mahendra pukul 19.45 Wita yang tiba mengenakan kemeja putih dan jas hitam.

    Selain dua pejabat negara itu, sejumlah tokoh politik juga hadir diantaranya Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, serta Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

    Perwakilan partai politik lain yang juga hadir, diantaranya Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali sekaligus Gubernur Bali Terpilih I Wayan Koster. Selain itu, ada juga Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, serta sejumlah perwakilan partai politik lainnya.

    Rencananya, berdasarkan susunan agenda dari panitia, Penjabat Ketua Umum PBB Fahri Bachmid dijadwalkan memberikan pidato politik.

    Agenda utama Muktamar VI itu yakni pemilihan ketua umum baru periode 2025-2030, menggantikan Yuzril Ihza Mahendra.

    Sejumlah nama calon mencuat jelang pelaksanaan muktamar tersebut, diantaranya Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

    Selain pemilihan ketua umum baru perubahan AD/ART partai, dan program-program partai selama lima tahun ke depan

    Sumber : Antara

  • Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Terpilih Masih Simpang Siur

    Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Terpilih Masih Simpang Siur

    Jombang (beritajatim.com) – Pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih periode 2025-2030, Warsubi-Salmanudin Yazid (WarSa), masih belum memiliki kepastian jadwal.

    Meskipun pasangan yang memenangkan Pilkada Jombang 2024 ini telah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, proses pelantikan masih dalam tahap pengusulan.

    Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menjelaskan bahwa rapat paripurna pengumuman penetapan Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih telah dilaksanakan pada Senin (13/1/2025). “Sidang paripurna ini adalah bagian dari syarat untuk mengajukan pelantikan ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur,” ungkap Hadi Atmaji.

    Usulan pelantikan tersebut, lanjut Hadi, difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Jombang. “Tentu lewat Pj Gubernur,” tambahnya. Meski demikian, hingga kini belum ada kejelasan terkait jadwal pelantikan yang semula direncanakan pada 20 Februari 2025. Informasi terbaru menyebutkan kemungkinan pelantikan dilakukan pada 23 Maret 2025.

    “Terbaru, 23 Maret 2025. Kayaknya menunggu sampai sengketa Pilkada semuanya selesai,” beber Hadi Atmaji, yang juga Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang.

    Sebelumnya, KPU Kabupaten Jombang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan Warsubi dan Salmanudin Yazid sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Kamis (9/1/2025).

    Ketua KPU Kabupaten Jombang, Ahmad Udi Masjkur, mengungkapkan bahwa pasangan nomor urut 2 ini memperoleh kemenangan signifikan dengan perolehan suara sebesar 74,88 persen. [suf]

  • Bea Balik Nama Kendaraan Bekas Gratis, Kapan Data STNK Mati 2 Tahun Dihapus?

    Bea Balik Nama Kendaraan Bekas Gratis, Kapan Data STNK Mati 2 Tahun Dihapus?

    Jakarta

    Balik nama kendaraan bekas tak lagi dikenakan biaya. Lalu kapan data STNK yang mati dan tak diperpanjang dua tahun berturut-turut dihapus?

    Bea balik nama kendaraan bekas dihapuskan. Meski begitu, saat melakukan balik nama, kamu masih akan dikenakan biaya PKB terutang, SWDKLLJ, serta biaya administrasi STNK dan TNKB. Dengan bea balik nama kendaraan bekas dihapus, maka tak perlu lagi menunggu pemutihan. Data kepemilikan kendaraan pun diharapkan lebih akurat.

    Selama ini, bea balik nama kendaraan bekas dinilai menjadi beban tersendiri. Biaya yang tinggi membuat pembeli kendaraan bekas enggan melakukan balik nama. Yusri Yunus saat masih menjabat sebagai Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri menyebut banyak yang justru menunggu pemutihan. Padahal pemutihan tidak pasti, tergantung dari kebijakan daerah belum tentu ada setiap bulan. Alhasil pajak kendaraan jadi tak dibayarkan karena mengandalkan pemutihan yang tidak pasti.

    Tanpa disadari, pajak kendaraan yang tak dibayar dua tahun berturut-turut setelah STNK-nya mati, maka data kendaraan akan dihapus. Data kendaraan yang dihapus itu sudah tak bisa lagi didaftarkan.

    “Nah orang tunggu pemutihan, pemutihan, pemutihan karena dia mahal BBN2 udah dia nggak balik nama. Lima tahun ditambah dua tahun dia nggak sadar itu bisa dihapus pasal 74,” ungkap Yusri belum lama ini.

    Sebagai informasi dalam Undang-undang no.22 tahun 2009 pasal 74 ayat 2 dijelaskan data kendaraan bisa dihapus bila pajaknya tak dibayarkan dua tahun berturut-turut setelah STNK mati (total 7 tahun). Tapi penerapan itu kata Yusri idealnya dilakukan saat pajak progresif juga dinolkan, tak cukup hanya membebaskan bea balik nama kendaraan bekas.

    “Kalau saya paling memungkinkan itu kalau BBN2 dan progresif nol. Jadi orang pada mau balik nama dong, orang juga pada mau bayar pajak dong,” tutur Yusri.

    Saat ini pajak progresif kendaraan masih berlaku. Tarifnya ditetapkan berdasarkan perda. Di Jakarta misalnya tarif pajak progresif kini ditetapkan untuk lima tingkatan. Berikut rincian tarif PKB kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi di Jakarta:

    2% (dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama;3% (tiga persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua;4% (empat persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga;5% (lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat; dan6% (enam persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya.

    Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

    (dry/din)

  • Prihatin Siswa SD Dihukum karena Menunggak SPP, Anggota Komisi X DPR: Tidak Boleh Terjadi Lagi   – Halaman all

    Prihatin Siswa SD Dihukum karena Menunggak SPP, Anggota Komisi X DPR: Tidak Boleh Terjadi Lagi   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi X Fraksi PKB DPR RI Habib Syarief Muhammad Alaydus, merespons kasus siswa sekolah dasar (SD) di Kota Medan, Sumatera Utara yang dihukum belajar di lantai karena belum membayar tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama tiga bulan. 

    Habib Syarief mengatakan, dirinya sangat prihatin dan sedih dengan terjadinya kasus tersebut. 

    Menurutnya terdapat bias paradigmatik dalam memandang sebuah peraturan. Seolah-olah sanksi harus segera diterapkan ketika terjadi sebuah pelanggaran. 

    “Saya sedih dan prihatin. Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Kasus seperti itu tidak boleh terjadi lagi,” kata Habib Syarief kepada wartawan, Senin (13/1/2025). 

    Habib Syarief mengatakan, tujuan hukum tidak hanya soal kepastian hukum, namun ada kemanfaatan dan keadilan. 

    Maka sebaiknya sekolah dapat mempertimbangkan respons yang diberikan dengan berdasarkan kemanfaatan, terutama bagi siswa didik. 

    “Tidaklah layak bila siswa SD diperlakukan seperti itu hanya gara-gara belum membayar tunggakan SPP,” ujarnya.

    Memang, kata dia, siswa SD itu tidak mendapatkan kekerasan fisik, tapi mental anak itu terluka dengan hukuman belajar di lantai. Siswa itu pasti malu mendapatkan hukum di depan siswa lainnya.

    Menurutnya, siswa tersebut sama saja dipermalukan di depan teman-temannya. Jelas hal itu sangat menyakitkan bagi jiwa anak yang mendapat hukuman tersebut.

    Padahal, lanjut legislator asal Dapil Jawa Barat I itu, pembayaran SPP merupakan urusan dan tanggung jawab orang dewasa, bukan urusan anak-anak. Jadi, SPP menjadi urusan orang tua siswa dan sekolah.

    “Tugas anak itu belajar, bukan memikirkan SPP. Sekolah harus memperlakukan semua siswa dengan perlakuan yang sama,” ucapnya.

    Jika ada siswa yang belum membayar SPP, kata Habib Syarief, sekolah seharusnya berbicara baik-baik dengan orang tua siswa. 

    Kalau orang tua siswa betul-betul tidak bisa membayar, karena tidak mempunyai uang, maka hal itu bisa dilaporkan ke dinas pendidikan.

    Apalagi, siswa tersebut adalah penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP). Hanya saja pada akhir 2024, dana PIP belum cair. Jadi, seharusnya pihak sekolah bisa menunggu pencairan PIP dari pemerintah.

    “Masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua dan dinas pendidikan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia berharap tidak ada lagi sekolah yang menghukum siswanya karena belum membayar SPP. 

    Sekolah harus lebih bijak mengatasi persoalan pendidikan, sehingga tidak mengorbankan anak.

    “Semua anak berhak mendapatkan pendidik yang layak. Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan, siswa kelas IV SD swasta di Kota Medan, inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena belum membayar tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama 3 bulan.

    Kekinian, uang SPP siswa tersebut dilunasi oleh Partai Gerindra Sumut. Siswa tersebut berikan beasiswa hingga tamat SMA usai videonya viral.

     

  • Cek 14 Lokasi Samsat Keliling yang Buka Hari Ini di Jadetabek

    Cek 14 Lokasi Samsat Keliling yang Buka Hari Ini di Jadetabek

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan Samsat keliling hari ini untuk memudahkan warga dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Senin (13/1/2025).

    Informasi ini diumumkan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, yang menginformasikan 14 lokasi Samsat keliling di wilayah Jadetabek sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB.

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB.

    3. Jakarta Barat di Mal Ciputra pukul 08.00-14.00 WIB.

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00 – 15.00 WIB dan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pukul 09.00-15.00 WIB.

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB.

    6. Kota Tangerang Samsat keliling hari ini juga ada di parkiran busway Foodmosphere pukul 08.00-14.00 WIB.

    7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB.

    8. Ciledug di kantor Kecamatan Pinang dan Rukan Market Green Lake City Cipondoh 09.00-12.00 WIB.

    9. Ciputat di kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-11.00 WIB dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB.

    10. Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan halaman GTOWN Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB.

    11. Kota Bekasi halaman parkir Samsat 08.00-12.00 WIB.

    12. Kabupaten Bekasi Pasar bersih Jababeka pukul 09.00-12.00 WIB.

    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan lapangan bola Cipayung pukul 08.00-12.00 WIB.

    14. Halaman parkir Samsat pukul 08.00-12.00 WIB.

    Warga yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat keliling diminta untuk membawa dokumen-dokumen penting, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya. 

    Perlu dicatat bahwa layanan Samsat keliling hari ini hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) atau penggantian pelat nomor kendaraan, pemilik kendaraan tetap harus mengunjungi kantor Samsat terdekat.