Xcloud.id

partai: PKB

  • Desa Ketapanrame Mojokerto Bikin Menko PM Cak Imin Kagum

    Desa Ketapanrame Mojokerto Bikin Menko PM Cak Imin Kagum

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pariwisata. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Kamis (16/1/2025).

    Cak Imin (sapaan akrab, red) diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Muhammad Al Barra, di Wisata Sumber Gempong, salah satu destinasi unggulan desa tersebut. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan kekagumannya terhadap pencapaian Desa Ketapanrame yang berhasil mengimplementasikan program Desa BRILian.

    “Program yang diinisiasi oleh BRI ini telah membawa perubahan signifikan terhadap ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Desa Ketapanrame adalah bukti nyata bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dapat menciptakan keajaiban. Keberhasilan ini harus dijadikan contoh untuk desa-desa lain di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

    Cak Imin berharap keberhasilan Desa Ketapanrame dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Menurutnya, program Desa BRILian tersebut harus direplikasikan ke seluruh Indonesia agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

    Sementara itu, Wabup Mojokerto, Muhammad Al Barra, mengatakan keberhasilan Desa Ketapanrame tidak lepas dari peran berbagai sektor, termasuk dukungan signifikan dari BRI. “BRI memiliki kontribusi besar dalam kemajuan pembangunan pariwisata Ketapanrame. Selain pembangunan sarana dan prasarana, BRI juga membantu pembentukan lembaga keuangan desa yang mengelola uang kas desa,” katanya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) menyebut, program Desa BRILian tersebut telah mendorong inovasi berkelanjutan untuk desa dan BUMDes. Terbukti, pada tahun 2021, Desa Ketapanrame menerima dana CSR sebesar Rp1 miliar dari BRI untuk mengembangkan potensi wisata dan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2023, Desa Ketapanrame kembali mendapatkan bantuan sebesar Rp500 juta.

    “Bantuan tahun 2023 yang direalisasikan pada tahun 2024. Laba bersih seluruh usaha desa pada tahun 2023 mencapai Rp3 miliar, dengan kontribusi terbesar dari sektor pariwisata, yang memberikan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp800 juta. Ini tentu merupakan prestasi yang luar biasa,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Desa Ketapanrame memiliki tiga destinasi wisata utama, yakni Air Terjun Dlundung, Taman Ghanjaran, dan Wisata Sumber Gempong. Ketiga destinasi ini telah masuk nominasi 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Kemenparekraf 2023, mengalahkan ribuan desa lain di Indonesia.

    Bukan itu saja, Desa Ketapanrame juga dinobatkan sebagai terbaik 1 Desa Wisata Nusantara 2023 kategori Desa Maju/Mandiri oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT). [tin/suf]

  • Tolak Usulan Dana Zakat untuk MBG, Komisi II DPR: Jelas Tak Tepat Sasaran

    Tolak Usulan Dana Zakat untuk MBG, Komisi II DPR: Jelas Tak Tepat Sasaran

    loading…

    Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mengkritik keras usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mengkritik keras usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Usulan tersebut disampaikan Ketua DPD Sultan B Najamudin.

    Toha menilai usulan itu salah kaprah dan melenceng dari program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, DPR telah setuju menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan.

    “Ada juga rencana penambahan Rp140 triliun pada Juli atau Agustus 2024, kenapa tiba-tiba Ketua DPD mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat. Ini seperti mimpi di siang bolong,” ujar Toha, Kamis (16/1/2025).

    MBG adalah program Presiden Prabowo yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Sementara sumber anggaran program pemerintah itu dari APBN. Dia menilai program itu telah punya skema yang matang.

    “Kita juga mesti percaya pemerintah akan bertanggung jawab untuk memenuhi anggaran yang diperlukan. Usulan penggunaan dana zakat untuk MBG jelas tidak tepat sasaran,” kata Toha.

    Di sisi lain, zakat hanya untuk 8 kelompok (asnaf) dalam ajaran Islam yakni fakir, miskin, amil (petugas zakat), terlilit utang, baru masuk islam (mualaf), budak (hamba sahaya), pendakwah, dan musafir yang kehabiasan uang.

    “Sesederhana ini memahami peruntukkan zakat, apakah 82,9 juta pelajar yang ditargetkan menerima MBG tahun 2025 masuk 8 kategori tersebut?” ucap Toha.

    Politikus PKB itu menyayangkan usulan Ketua DPD. Dia tidak menafikan bahwa kondisi keuangan negara belum baik, tapi usulan itu mestinya yang mencerdaskan, bukan menyeleweng dari kaidah keilmuan. Apalagi ini menyangkut ajaran agama.

    “Apa kita tega mengkategorikan semua pelajar yang menjadi sasaran MBG itu fakir atau miskin. Ingat, program MBG ini untuk semua golongan, termasuk pelajar nonmuslim. Jangan sampai usulan ini justru mengarah pada penistaan agama,” ujarnya.

    Sebelumnya, usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program MBG disampaikan Sultan B Najamudin usai Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025, Selasa (14/1/2025). Alasannya, DNA masyarakat Indonesia dermawan dan suka gotong royong.

    (jon)

  • Anak-anak Minta Program Ini Sampai Lulus

    Anak-anak Minta Program Ini Sampai Lulus

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Faisol Riza, meninjau program makan bergizi gratis (MBG) di tiga sekolah daerah Jakarta Timur (Jaktim). Faisol mengungkap salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu mendapatkan sambutan positif dari para murid di lokasi.

    Faisol meninjau program MBG di SD 6, SD 7, dan PAUD daerah Jakarta Timur. Dia mengatakan program MBG dirancang untuk meningkatkan gizi bagi generasi muda Indonesia.

    “Program ini berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesehatan generasi muda sekaligus mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah,” kata Faisol dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

    Menurut Faisol, anak-anak di tiga sekolah Jaktim itu senang mendapatkan makanan bergizi gratis. Dia menyebut para murid itu juga meminta program makan bergizi gratis tetap diadakan sampai mereka lulus sekolah.

    Waketum PKB Faisol Riza tinjau program makan bergizi gratis di SD Jaktim (dok.istimewa)

    “Anak-anak senang menerima makanan bergizi gratis dan mereka berharap program ini berlangsung hingga mereka lulus,” katanya.

    Faisol mengatakan program MBG bukan hanya berupaya dalam pemenuhan gizi generasi muda, program itu juga dianggap bisa memupuk rasa kebersamaan para peserta didik saat menyantap makanan bersama di sekolah.

    Dari segi ekonomi, kata Faisol, program MBG juga bisa menciptakan peluang besar bagi sektor industri. Hal tersebut terlihat dari mulai penyediaan bahan baku, pengolah makanan, dan logistik yang memberikan keuntungan.

    “Industri penyedia bahan baku, pengolah makanan, hingga logistik sangat diuntungkan. Bahkan limbah makanan dapat diolah menjadi produk turunan lain,” tutur Faisol.

    Waketum PKB Faisol Riza tinjau program makan bergizi gratis di SD Jaktim (dok.istimewa)

    “Yang terpenting adalah menambahkan nilai gizi sehingga anak-anak memiliki daya tahan dan kemampuan bersaing di masa depan,” ucapnya.

    (ygs/eva)

  • Bertemu Ribuan Nasabah PNM Mekaar di Mojokerto, Cak Imin Sampaikan Ini

    Bertemu Ribuan Nasabah PNM Mekaar di Mojokerto, Cak Imin Sampaikan Ini

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar menekankan pemberdayaan ekonomi berbasis usaha ultramikro merupakan upaya strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial. Hal tersebut disampaikan di hadapan ribuan nasanah Pemberdayaan Nasional Madani (PNM) Mekaar di Mojokerto.

    Kegiatan ‘Pemberdayaan Temu Inspirasi Lokal melalui PNM Mekaar’ diselenggarakan di GOR Seni Majapahit, Kota Mojokerto. Didampingi Wakil Menteri BUMN Kartiko dan pejabat terkait, Cak Imin (sapaan akrab, red) menegaskan, pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai langkah konkret mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    “Melalui program seperti PNM Mekaar, kita ingin masyarakat prasejahtera dan pelaku usaha ultramikro dapat naik kelas, sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Mereka harus berdaya, produktif dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya,” ungkapnya, Kamis (16/1/2025).

    PNM Mekaar merupakan program yang telah menjangkau lebih dari 25 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini optimistis jika cakupan program tersebut diperluas hingga 100 juta penerima manfaat karena dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan sangat signifikan.

    “Model program ini sebagai salah satu model pemberdayaan yang efektif. Pemberdayaan harus terukur dan memiliki target. Setiap tahun, minimal 50 ribu penerima manfaat harus naik kelas menjadi mandiri. Ini sesuai arahan Presiden bahwa uang negara harus digunakan untuk pemberdayaan yang produktif,” katanya.

    Sehingga, lanjutnya, pentingnya pendampingan intensif dari Account Officer (AO) PNM dalam memastikan keberhasilan program tersebut. Cak Imin menjelaskan pada 2024, PNM Mekaar mencatat perputaran dana hampir Rp70 triliun, dengan nilai pinjaman per nasabah bervariasi antara Rp3 juta hingga Rp8 juta.

    “Sistem tanggung renteng yang diterapkan berhasil menjaga tingkat pengembalian hingga 100 persen. Dana pemberdayaan harus produktif, bukan konsumtif. Penerima manfaat didorong untuk bertanggungjawab atas pinjaman mereka, dan ini terbukti berjalan dengan baik. Pemerintah juga memastikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program ini,” ujarnya.

    Yakni melalui alokasi anggaran yang signifikan dari APBN dengan target mencapai Rp100 triliun pada akhir tahun. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat akan memperkuat dampak positif program tersebut. Dengan sinergi yang baik, pihaknya yakin program tersebut akan terus berkembang dan memberikan dampak besar bagi Indonesia.

    Kegiatan ini juga diisi dengan testimoni dari penerima manfaat yang berbagi pengalaman tentang perubahan signifikan dalam kehidupan mereka setelah bergabung dengan program PNM Mekaar. Ada sebanyak 1.250 nasabah PNM Mekaar dari Kota dan Kabupaten Mojokerto serta Kabupaten Jombang hadir dalam kegiatan tersebut. [tin/kun]

  • Opsen Pajak Mulai Berlaku, Kemendagri Minta Pemda Tidak Tambah Beban Wajib Pajak

    Opsen Pajak Mulai Berlaku, Kemendagri Minta Pemda Tidak Tambah Beban Wajib Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah mengingatkan pemerintah daerah (pemda) bahwa opsen tidak menambah beban wajib pajak.

    Dengan demikian, dinilai penting untuk memberikan keringanan atau pengurangan atas pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), opsen PKB, dan opsen BBNKB.

    “Kebijakan pengenaan opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung wajib pajak pada saat berlakunya peraturan daerah (Perda) pajak dan retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),” ujar Plh. Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan dalam keterangan resmi, Kamis (16/1/2025).

    Dilanjutkan Maurits, Pemda harus memiliki langkah strategis dalam rangka memitigasi dampak penerapan kebijakan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB.

    Terlebih, kebijakan yang merupakan amanat dari UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), dan PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) tersebut sudah mulai berlaku efektif pada 5 Januari 2025 kemarin.

    Langkah strategis pertama yang disebutkan Maurits adalah berkenaan pemberian keringanan dan/atau pengurangan atas dasar pengenaan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB, agar beban wajib pajak ekuivalen (sama) dengan beban pembayaran PKB dan BBNKB yang berlaku pada tahun sebelumnya. 

    “Berikutnya, menetapkan keputusan gubernur mengenai pemberian keringanan dan/atau pengurangan dasar pengenaan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB paling lambat pada tanggal 2 Januari 2025,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Maurits mengingatkan dalam percepatan penyusunan keputusan gubernur, maka harus disesuaikan dengan format yang telah ditentukan untuk dijadikan pedoman.

    Hal ini pun, katanya, mendasar pada Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1.3.1/6764/SJ tentang petunjuk pelaksanaan pemberian keringanan atau pengurangan terkait penerapan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB. 

    Di sisi lain, dia juga menekankan pentingnya opsen pajak ini bertujuan agar mempercepat penerimaan PKB dan BBNKB bagi Kabupaten/Kota.

    “Opsen pajak daerah dimaksudkan untuk mempercepat penerimaan bagian PKB dan BBNKB bagi kabupaten/kota, serta memperkuat sumber penerimaan daerah, dan memperkuat sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota,” tandas Maurits.

    Tak hanya itu, dia turut mengimbau Pemda untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan meminta masyarakat patuh membayar pajak. Kemudian, Pemda juga diminta untuk melaporkanhasil pelaksanaan upaya tersebut kepada Sekjen Kemendagri dan ditembuskan kepada Sekjen Kementerian Keuangan. 

  • Kalau Opsen Pajak Kendaraan Jalan, Penjualan Mobil di RI Balik ke Zaman Covid!

    Kalau Opsen Pajak Kendaraan Jalan, Penjualan Mobil di RI Balik ke Zaman Covid!

    Jakarta –

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menargetkan proyeksi penjualan otomotif tahun ini tidak tembus 1 juta unit. Angka tersebut didapat mengingat adanya sejumlah tambahan tantangan kenaikan pajak daripada tahun sebelumnya.

    Tantangan pertama adalah terkait naiknya pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen. Semua mobil di Indonesia masuk kategori yang dipatok pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Makanya termasuk barang yang dikenakan PPN 12 persen.

    Namun Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara menyebut kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen bukan faktor utama. Sebab mayoritas masyarakat Indonesia membeli barang dengan cara dikredit.

    Faktor yang memberatkan adalah terkait opsen pajak. Pungutan ini sudah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam undang-undang itu dijelaskan, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.

    “Kita belum duduk bareng (penetapan target 2025), belum menghitung secara rinci, kalau tahun kemarin saja, tidak ada opsen kita satu juta saja tidak dapat. Tahun ini kita harapkan dengan model baru, dan sebagainya, dan perkembangannya ada opsen yang ditunda, kita kalau mau optimis di 900-an (ribuan),” kata Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara di Gedung Kemenperin, Selasa (14/1/2025).

    “Tapi kalau opsen dijalankan, kita bisa turun jauh ke bawah. Turunnya bisa balik ke zaman pandemi, bisa 650-700 ribu (ribuan unit). Ya, berat lah,” tambahnya lagi.

    Kemenperin menyebut sudah ada 25 provinsi yang memberikan keringanan opsen pajak. Namun hal ini sifatnya sementara alias tidak permanen.

    Hal ini menyusul Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/6764/SJ pada 20 Desember 2024. Beleid itu meminta gubernur memberikan keringanan atau pengurangan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

    “Kami dapat informasi adanya beberapa penundaan dan keringanan Pemda (Pemerintah Derah) dalam rangka penundaan untuk pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB, saat ini sudah 25 provinsi yang menerbitkan relaksasi opsen PKB dan BBNKB,” kata Setia Darta dalam diskusi Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah dalam Forum Wartawan Industri, di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Terkait prospek tahun 2025, pengamat otomotif dari LPEM UI, Riyanto juga menyebut pasar otomotif Indonesia tidak bakal menyentuh 1 juta unit. Berdasarkan hitung-hitungannya, ffek opsen pajak bisa menaikkan harga hingga 6 persen.

    “Kalau kita pakai elastisitas demand mobil 1,5. Kenaikan harga 6 persen itu akan menurunkan demand 9 persen. Saya simulasikan dibanding bisnis usual kita. Kita estimasi, kira-kira penjualan tahun depan, kalau ada opsen saja masih di bawah Rp 1 juta,” kata Riyanto dalam kesempatan yang sama.

    “Next slide forecasting kita, sekitar 899 (ribu unit). Tapi kalau opsen itu berlaku hanya 815 ribu. Turun 9 persen. Itu dampak dari dampak opsen. Untungnya kalau ini seluruh diberlakukan, beberapa provinsi dan kabupaten kota sudah mengatakan melakukan relaksasi, ini penting. Kalau ini terus berlaku, mereka juga dirugikan,” tambah dia.

    “Mungkin orang beralih, misalnya DKI tidak melakukan, belinya di DKI, KTP DKI, kehilangan potensi pajak di daerah masing-masing. Mungkin daerah tidak melakukan bersama-sama, jelasnya lagi.

    (riar/dry)

  • Usulan Ketua DPD soal Makan Bergizi Gratis Didanai Zakat Seperti Mimpi di Siang Bolong

    Usulan Ketua DPD soal Makan Bergizi Gratis Didanai Zakat Seperti Mimpi di Siang Bolong

    loading…

    Usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin soal penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mengkritik keras usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diketahui, usulan ini sebelumnya disuarakan oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, penggunaan dana zakat untuk MBG sebagai usulan yang salah kaprah dan melenceng dari Program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo. Sebab, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan.

    “Yang saya tahu, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan. Ada juga rencana penambahan Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus 2024, kenapa tiba-tiba Ketua DPD RI mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat. Ini seperti mimpi di siang bolong,” ujar Toha, Kamis (16/1/2025).

    Menurut dia, MBG adalah Program Pemerintahan Presiden Prabowo yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Sumber anggaran program pemerintah itu dari APBN.

    “Tentu pemerintah sudah memiliki skema menyukseskan MBG. Kita juga mesti percaya, pemerintah akan bertanggung jawab untuk memenuhi anggaran yang diperlukan. Usulan penggunaan dana zakat untuk MBG jelas tidak tepat sasaran,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, dalam ajaran islam, zakat hanya diperuntukkan untuk delapan kelompok (asnaf), yakni; fakir, miskin, amil (petugas zakat), terlilit utang, baru masuk islam (muallaf), budak (hamba sahaya), pendakwah, dan musafir yang kehabiasan uang.

    “Sesederhana ini memahami peruntukan zakat, apakah 82,9 juta pelajar yang ditargetkan menerima MBG tahun 2025 masuk 8 kategori tersebut?” tuturnya.

    Toha sangat menyayangkan usulan yang disampaikan Ketua DPD RI. Dia tidak menafikan bahwa kondisi keuangan negara ini belum baik, tapi usulan itu mestinya yang mencerdaskan, bukan menyeleweng dari kaidah keilmuan. Apalagi ini menyangkut ajaran agama.

    “Apa kita tega mengategorikan semua pelajar yang menjadi sasaran MBG itu fakir atau miskin. Ingat, program MBG ini untuk semua golongan, termasuk pelajar nonmuslim. Jangan sampai usulan ini justru mengarah pada penistaan agama,” pungkasnya.

    (rca)

  • Usia Pensiun Naik saat Harapan Hidup Meningkat, Sudah Sesuai Ekspektasi? – Page 3

    Usia Pensiun Naik saat Harapan Hidup Meningkat, Sudah Sesuai Ekspektasi? – Page 3

    Ia mencontohkan, jika seorang pekerja di-PHK pada usia 40 tahun, mereka harus menunggu 19 tahun untuk menerima dana pensiun. “Situasi ini membuat pekerja kehilangan peluang ekonomi dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk kebutuhan jangka pendek,” jelasnya, dikutip Kamis (16/1/2025).

    Mirah mengungkapkan masih banyak perusahaan yang menetapkan usia pensiun di bawah standar yang diatur dalam perundangan. Beberapa perusahaan bahkan menetapkan usia pensiun di angka 40 hingga 55 tahun melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

    “Hal ini jelas melanggar peraturan, dan pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran semacam ini,” tegas Mirah.

    Dana Pensiun

    Terlebih soal besaran dana pensiun yang diterima pekerja, yang menurutnya masih jauh dari memadai. Ia menilai manfaat pensiun antara Rp 393.500 hingga Rp 4.718.200 belum memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.

    Ia mengacu pada rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), yang menyarankan dana pensiun harus setara dengan 40–60 persen dari pendapatan terakhir pekerja. “Jaminan sosial yang layak memungkinkan pekerja menjalani kehidupan yang bermartabat setelah pensiun, mengingat kontribusi mereka terhadap perekonomian selama masa produktif,” ujarnya.

    Pernyataan tersebut diamini Guru Besar Ekonomi Universitas Padjadjaran, Arief Anshory Yusuf. Sebab berdasarkan kurva happinesss over the life cycle, tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia terus merosot dari usia muda hingga masa tua. 

    “Mungkin anekdotal aja. Kalau teman-teman kita di luar negeri itu kalau mau pensiun itu senang. Di kita itu sebaliknya seringnya, mau pensiun tuh sedih. Kenapa ya, karena social contribution mereka rendah,” ungkapnya.

    “Jadi kita harus optimalkan bagaimana si usia pensiun itu diequlibriumkan. Supaya ketika semakin aging society-nya, kita juga harus bisa mem-balance-kan umur pensiun dengan memastikan mereka akan sejahtera,” kata Arief.

  • Usulan Dana Zakat Buat Makan Bergizi Gratis Salah Kaprah

    Usulan Dana Zakat Buat Makan Bergizi Gratis Salah Kaprah

    GELORA.CO -Wacana uang zakat dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikritik Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha. 

    Usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program MBG disampaikan Sultan B. Najamudin setelah Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024-2025. Alasannya, masyarakat Indonesia dianggap dermawan dan suka gotong royong.

    Menurut Toha, penggunaan dana zakat untuk MBG sebagai usulan yang salah kaprah dan melenceng dari Program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo. 

    “DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan. Ada juga rencana penambahan Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus 2024, kenapa tiba-tiba Ketua DPD RI mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat. Ini seperti mimpi di siang bolong,” ujar Toha, Kamis 16 Januari 2025.

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melanjutkan, anggaran program MBG berasal dari APBN. Sehingga sumber anggaran program prioritas Presiden Prabowo itu sudah sangat jelas.

    “Tentu Pemerintah sudah memiliki skema mensukseskan MBG. Kita juga mesti percaya, pemerintah akan bertanggung jawab untuk memenuhi anggaran yang diperlukan. Usulan penggunaan dana zakat untuk MBG jelas tidak tepat sasaran,” terang Toha.

    Toha menjelaskan, dalam ajaran islam, zakat hanya diperuntukkan untuk delapan kelompok yakni fakir, miskin, amil (petugas zakat), terlilit utang, baru masuk islam (mualaf), budak (hamba sahaya), pendakwah, dan musafir yang kehabisan uang. 

    “Sesederhana ini memahami peruntukan zakat, apakah 82,9 juta pelajar yang ditargetkan menerima MBG tahun 2025 masuk 8 kategori tersebut,?” tanya Toha. 

  • Pajak STNK Sudah Jatuh Tempo, Bisa Dibayar Lewat Online?

    Pajak STNK Sudah Jatuh Tempo, Bisa Dibayar Lewat Online?

    Jakarta –

    Pajak kendaraan tahunan bisa dibayarkan secara online. Lantas kalau sudah jatuh tempo masih bisakah bayar pajak tahunan lewat online?

    Pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dilakukan setiap tahun. Pengesahan atau pembayaran pajak tahunan itu bisa dilakukan secara langsung di kantor Samsat atau bisa juga lewat online bermodalkan aplikasi Samsat Digital. Untuk pembayaran secara online, rupanya juga berlaku buat yang pajak tahunannya sudah jatuh tempo.

    “Pembayaran pajak masih dapat dilakukan pada aplikasi dengan waktu dua bulan setelah jatuh tempo,” demikian dijelaskan pada laman Samsat Digital.

    Cara Bayar Pajak STNK Online

    Membayar pajak STNK tahunan lewat aplikasi memang lebih mudah. Kamu tak perlu izin cuti kerja dalam mengurus pembayaran pajak tahunan tersebut. Caranya pun mudah, kamu hanya perlu mengunduh aplikasi Signal Polri. Kalau sudah ikuti langkah-langkah berikut.

    1. Registrasi Pengguna

    Unduh aplikasi Samsat Online Nasional di Play Store atau App StorePilih registrasi PenggunaMasukkan data-data pribadi seperti NIK, Nama sesuai e-KTP, alamat emali, nomor handphone, kata sandiMemasukkan foto e-KTPVerifikasi biometric wajah dengan swafoto (selfie)Masukkan OTP yang dikirim lewat SMS ke handphone kamuSetelah registrasi berhasil, verifikasi ulang dengan cara mengklik link yang dikirim ke email terdaftar

    2. Tambah Data Kendaraan

    Kamu bisa memasukkan data-data kendaraan lengkap dengan nomor rangka dan lainnya baik kendaraan milik sendiri atau kendaraan milik orang lain. Untuk mendaftarkan kendaraan milik orang lain, ikuti langkah-langkah berikut.

    Pilih tombol symbol tambah untuk menambah data kendaraan dokumen digital sehingga muncul tampilan form tambah dokumen data kendaraanMasukkan nama pemilik kendaraan pada kolom pemilik kendaraan, jika kendaraan tersebut milik istri atau anak dalam satu KK maka pilih Milik Keluarga satu KKMasukkan NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor) pada kolom NRKBMasukkan Nomor Rangka 5-digit terakhir pada kolom Nomor RangkaMasukan NIK pemilik kendaraan dan menggugah foto KTPSetelah semua kolom diisi maka klik tombol ‘Lanjut’Kemudian akan tampil peringatan bahwa Dokumen berhasil ditambahkan

    3. Pengesahan STNK

    Bila data-data kendaraan sudah diisi, maka selanjutnya dilakukan pengesahan dengan cara berikut.

    Pilih NRKB yang akan dilakukan pengesahan klik lanjutInformasi SKK pembayaran PKB dan SWDKLLJ akan muncul dengan jumlah yang harus dibayarkanSlide tombol kirim dokumen TBPKPMasukan alamat pengiriman (sesuai dengan kolom yang ada)Rekap biaya akan muncul pada layar telepon kamu, klik lanjutKemudian muncul notifikasi pilih cara pembayaran, klik pada tombol pilih cara pembayaranKode bayar, jumlah yang dibayarkan dan cara pembayaran akan munculKlik Lanjut maka cara pembayaran akan tampil sesuai dengan bank yang dipilihSelesai

    (dry/din)