Xcloud.id

partai: PKB

  • Serikat Pekerja eFishery Dibentuk, Siapkan Kongres & Sosialisasi

    Serikat Pekerja eFishery Dibentuk, Siapkan Kongres & Sosialisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) memiliki fokus utama kepada advokasi hak-hak pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik di eFishery.

    Dilansir dari siaran pers, SPMTN didirikan pada 13 Januari 2025. Pendaftaran di Dinas Ketenagakerjaan dilakukan pada 15 Januari 2025 yang diikuti notifikasi kepada Manajemen eFishery pada 16 Januari 2025.

    “SPMTN menandai sejarah sebagai serikat pekerja pertama di sektor teknologi Indonesia, menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas untuk memastikan hak-hak pekerja dihargai dan dilindungi.”

    SPMTN menyatakan berkomitmen untuk menjadi mitra kerja yang positif bagi Manajemen eFishery. Fokus utama mereka yakni kepada advokasi hak-hak pekerja baik kontrak maupun tetap untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

    “Kami sedang menyiapkan kongres pertama dan sosialisasi untuk memperkuat organisasi, dan bekerja sama dengan manajemen untuk menyusun Perjanjian Kerja Bersama [PKB] yang menguntungkan kedua belah pihak.”

    Lebih lanjut SPMTN siap membantu dalam menghadapi tantangan seperti PHK dan restrukturisasi dengan pendekatan yang konstruktif dan sesuai hukum. Serikat menegaskan komitmen untuk keadilan dan transparansi di dalam perusahaan.

    SPMTN mengungkapkan harapan untuk dapat bekerja sama dengan manajemen. Tujuannya, memperkuat produktivitas dan daya saing eFishery melalui pengembangan SDM yang berkelanjutan.

    Tidak berhenti di situ, SPMTN mendukung pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran, mendorong insentif untuk penciptaan pekerjaan serta program peningkatan keterampilan yang bertujuan memajukan sektor teknologi Indonesia.

    “Serta dapat terlibat dalam dialog dan forum kebijakan tenaga kerja, memastikan bahwa suara pekerja didengar untuk membentuk kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.”

    Dengan dukungan SPJK dan KPBI, SPMTN ingin menjadi contoh bagi pekerja lain di sektor teknologi untuk bersatu dan berserikat demi mendorong perubahan positif dan keadilan dalam dunia kerja.

  • Selain 6 Nama, Bupati Malang Sanusi Muncul Jadi Calon Kuat Ketua DPC PDI Perjuangan 2025

    Selain 6 Nama, Bupati Malang Sanusi Muncul Jadi Calon Kuat Ketua DPC PDI Perjuangan 2025

    Malang (beritajatim.com) – Sedikitnya ada enam nama yang sudah muncul ke permukaan sebagai calon Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Bupati Malang Sanusi juga belakangan muncul sebagai calon kuat.

    Mereka di antaranya, Didik Gatot Subroto (Wakil Bupati Malang dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang), Darmadi (Ketua DPRD Kabupaten Malang dan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Malang, Sulvia Konfrensis (Ketua PAC PDIP Sumbermanjing Wetan), Sugeng Pujianto (Mantan Anggota DPRD Jatim), Budi Kriswiyanto (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Malang Tiga Periode), dan Tutik Yunarni (Anggota DPRD Kabupaten Malang).

    Selain enam orang tadi, belakangan muncul nama Bupati Malang HM Sanusi yang juga kader PDI Perjuangan. Sanusi memiliki peluang kuat untuk diusulkan sebagai calon Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang 2025.

    Munculnya nama Sanusi dalam bursa perebutan calon Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang memang tak terduga. Namun, wajar saja apabila Sanusi diusulkan sebagai calon Ketua DPC mengingat pengalaman mumpuni yang dimilikinya sebagai politikus.

    Hal itu juga diakui oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman. Menurut Asep, Sanusi telah merasakan pahit getir dunia perpolitikan di Kabupaten Malang.

    “Sanusi saat ini yang jadi Bupati Malang terpilih, juga banyak pengalamannya baik di eksekutif maupun legislatif, itu bisa jadi modal untuk bisa diusulkan dan masuk dalam bursa Ketua DPC PDI Perjuangan, toh Sanusi juga dulu pernah menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten Malang,” kata Asep, Jumat, (17/1/2025).

    Dari sudut pandang Asep, apabila memiliki ambisi untuk menjadi suksesor Didik Gatot Subroto sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Sanusi seharusnya sudah mulai bergerak cepat.

    “Keputusan akhir tetap ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, tinggal bagaimana Sanusi bisa melobi orang-orang dekat Ketua Umum, agar langkah dan ambisi Sanusi bisa terwujud, jika benar Sanusi saat ini ingin menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang,” ucapnya.

    Terlepas dari itu, dikatakan Asep, semua kader banteng memiliki kesempatan yang sama untuk bertarung memperebutkan kursi Ketua DPC. “Termasuk Sanusi jika memenuhi persyaratan,” pungkasnya. (yog/ian)

  • DPRD Sikka Soroti Kasus Kematian Ibu dan Bayi di RSUD Maumere Regional 17 Januari 2025

    DPRD Sikka Soroti Kasus Kematian Ibu dan Bayi di RSUD Maumere Regional 17 Januari 2025

    DPRD Sikka Soroti Kasus Kematian Ibu dan Bayi di RSUD Maumere
    Tim Redaksi
    SIKKA, KOMPAS.com
    – Kasus
    kematian ibu dan bayi
    , serta kurangnya tenaga dokter anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tc.Hillers Maumere merupakan hal yang memprihatinkan.
    Anggota
    DPRD Sikka
    , Nusa Tenggara Timur (NTT),
    Yosep Karmianto Eri
    mengungkap, kasus terbaru yang terjadi di awal tahun 2025 menarik perhatian publik dan lembaga dewan.
    “Dua kasus ini bagi saya sebagai kelalaian pihak manajemen rumah sakit,” tegas Karmianto kepada wartawan di Maumere, Jumat (17/1/2025).
    Ia menambahkan, tanggung jawab utama atas kedua peristiwa tersebut ada di tangan Direktur Rumah Sakit.
    Menurut dia, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini. Pertama, Direktur tidak melaksanakan pengawasan dengan baik.
    Kedua, evaluasi kinerja sangat kurang, dan ketiga, kurangnya komunikasi dengan dokter ahli.
    Peristiwa tersebut merupakan hal yang amat disayangkan, terutama mengingat
    RSUD Tc. Hillers
    merupakan RS rujukan untuk wilayah Flores dan Lembata.
    “Ini menjadi rumah sakit rujukan, mirisnya kita di sini ada pasien yang dirujuk ke rumah sakit yang kelasnya di bawah.”
    “Seharusnya dari kabupaten tetangga rujuk ke kita, tenaga dokter tidak boleh kurang,” ujar dia.
    Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong pimpinan DPRD untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna menggali pokok persoalan tersebut.
    Terpisah, Direktur RSUD Tc.Hillers Maumere, Clara Y Francis menyatakan, pihaknya belum dapat memberikan keterangan secara detail mengenai masalah tersebut.
    Clara menjelaskan, mereka belum melakukan audit internal terhadap unit kebidanan yang menangani pasien pada saat itu.
    “Terkait kasus kematian pasien ibu dan bayi, saya belum bisa memberikan keterangan,” kata dia.
    “Sebab saya belum melakukan audit internal terhadap unit kebidanan yang menangani pasien pada saat itu, sehingga bisa diketahui kesalahan ada pada prosedur atau tindakan,” sambung dia.
    Kasus ini menjadi sorotan, mengingat peran vital RSUD Tc.Hillers sebagai rumah sakit rujukan di wilayah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB Bicara Potensi Masalah Baru di DPR Jika MK Hapus Parliamentary Threshold

    PKB Bicara Potensi Masalah Baru di DPR Jika MK Hapus Parliamentary Threshold

    Jakarta –

    Wakil Ketua PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menilai wacana penghapusan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen 4 persen akan menimbulkan masalah lain. Salah satu persoalan yang akan muncul ialah adanya partai yang memiliki anggota fraksi yang kecil di DPR.

    “Termasuk masalah PT, nah sekarang, kalo PT-nya di nol-kan, presidential threshold segala macam atau parliamentary threshold-nya diperkecil, nanti ya kebanyakan partai itu ya malah ada fraksi yang kecil-kecil kaya dulu,” kata Cucun dalam acara Insight Hub PKB di Cikini, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Cucun menilai parpol akan semakin banyak jika parliamentary threshold dihapus atau dikurangi ambang batasnya. Hal itu akan berpengaruh kepada pengambilan keputusan di tingkat parlemen.

    “Sehingga pengambilan keputusan di dalam fraksinya itu tidak bulat, nah ini problem juga nanti ya,” sebutnya.

    Cucun mengatakan perumusan maupun revisi UU Pemilu yang akan dilakukan DPR termasuk tindak lanjut putusan MK soal penghapusan presidential threshold akan melibatkan berbagai unsur. Nantinya pembuat aturan atau DPR yang akan menentukan apakah presidential threshold dihapus sepenuhnya atau ada batasan lain.

    “MK mengembalikan bahwa untuk melakukan efektivitas daripada president threshold ini, jadi dikembalikan kepada nanti apa pola yang diambil oleh pembuat undang-undang Antara pemerintah dengan DPR,” tuturnya.

    “Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang,” kata Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, dilansir detikBali, Selasa (14/1).

    Untuk diketahui, parliamentary threshold merupakan ambang batas perolehan suara minimal partai politik (parpol) dalam pemilihan umum (pemilu). Ambang batas itu menjadi dasar dalam penentuan perolehan kursi DPR.

    (ial/ygs)

  • DPR Sebut Presidential Threshold Belum "Fix" 0 Persen, Ini Alasannya Nasional 17 Januari 2025

    DPR Sebut Presidential Threshold Belum "Fix" 0 Persen, Ini Alasannya Nasional 17 Januari 2025

    DPR Sebut Presidential Threshold Belum “Fix” 0 Persen, Ini Alasannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR
    Cucun Ahmad Syamsurijal
    menegaskan bahwa ambang batas pencalonan Presiden atau
    presidential threshold
    belum tentu diturunkan menjadi 0 persen.
    Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) mengembalikan kewenangan mengenai aturan
    presidential threshold
    kepada pembuat undang-undang (UU), dalam hal ini
    DPR dan pemerintah
    .
    Cucun melihat
    presidential threshold
    bisa saja diturunkan menjadi 15 persen atau 10 persen.
    “Masih belum dikatakan
    fix
    juga bisa betul-betul 0 persen, apakah misalkan dari 20 diturunkan menjadi 15, diturunkan jadi 10. Itu kan nanti ya tidak menabrak daripada putusan MK juga,” ujar Cucun, usai Insight Hub PKB Vol 3 di Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.
    “Karena MK-nya mengembalikan, untuk lebih detailnya kan MK mengembalikan kepada pembuat undang-undang juga di sana,” sambung dia.
    Cucun mengingatkan bahwa MK hanya mengabulkan gugatan orang yang ingin
    presidential threshold
    dihapus menjadi 0 persen.
    Namun, kata dia, MK mengembalikan kepada pembuat UU supaya
    presidential threshold
    tetap bisa efektif.
    “Jadi dikembalikan kepada nanti apa pola yang diambil oleh pembuat undang-undang antara pemerintah dengan DPR. Artinya kita sebagai pembuat undang-undang memang punya kewenangan untuk membuat formulasi berapa sih (angka) pastinya,” ucap Cucun.
    Cucun berpandangan bahwa pada akhirnya tidak akan ada banyak capres yang muncul di
    Pemilu 2029
    .
    Dia yakin tidak ada partai yang berani memajukan capres sendirian tanpa koalisi.
    “Karena butuh dukungan politik, pastilah tidak mungkin satu partai berani maju tanpa kekuatan koalisi,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertemuan Megawati-Prabowo tak berarti pemerintah butuh dukungan

    Pertemuan Megawati-Prabowo tak berarti pemerintah butuh dukungan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PKB: Pertemuan Megawati-Prabowo tak berarti pemerintah butuh dukungan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 19:34 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menilai rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tak berarti pemerintah masih membutuhkan tambahan dukungan partai politik.

    “Jadi bukan masalah sekarang masih butuh dukungan atau segala apa pun,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pertemuan kedua tokoh tersebut sedianya merupakan hal baik yang dapat berdampak pada stabilitas politik di tanah air.

    “Ya, tujuannya kan kalau tokoh nasional bukan masalah itu, yang penting stabil, semua mau dalam posisi apa pun, mungkin Pak Prabowo menghargai yang bertemu antar-tokoh-tokoh negara ini itu adalah hal yang sangat baik,” ujarnya.

    Terlepas dari prinsip check and balances dalam pemerintahan yang demokratis, dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada PDIP terkait bergabung tidaknya dengan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. “Ya, itu kan haknya PDIP,” ucap dia.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah berharap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri segera bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum partai ini melaksanakan kongres pada April 2025.

    “Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahului oleh pertemuan Ibu Mega dengan Presiden RI Prabowo,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/1).

    Menurut Said, Megawati sudah menegaskan saat pidato pada Hari Ulang Tahun Ke-52 PDI Perjuangan pada tanggal 10 Januari 2025 bahwa hubungannya dengan Prabowo masih dan terus terjalin dengan baik.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa pertemuan Megawati dengan Prabowo apabila terwujud akan membawa dampak ke seluruh rakyat Indonesia sebab stabilitas politik menjadi dasar dalam mendukung proses pembangunan nasional.

    “Karena itu kalau kemudian ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo terjadi, apa pun yang diobrolin maka situasi politik makin kondusif, suasana negara makin bagus sehingga pembangunan akan semakin baik lagi, investasi diharapkan makin kondusif, dan seterusnya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).

    Sumber : Antara

  • Daihatsu Lega Ada Provinsi yang Tunda Penerapan Opsen

    Daihatsu Lega Ada Provinsi yang Tunda Penerapan Opsen

    Jakarta –

    Opsen pajak atau pungutan tambahan menjadi salah satu instrumen baru yang bisa membuat harga mobil naik signifikan pada awal 2025. Untungnya, ada sejumlah wilayah yang menunda penerapan opsen. Daihatsu pun mensyukuri hal itu.

    Opsen pajak daerah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Sesuai Pasal 191 ayat (1) UU HKPD, opsen pajak daerah mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkannya UU HKPD. Artinya, opsen pajak ini akan berlaku efektif mulai 5 Januari 2025.

    Sekadar informasi, opsen pajak daerah menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota. Penerapan opsen ini, bertujuan supaya ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak provinsi kepada pemerintah provinsi untuk PKB dan BBNKB, seketika bagian kabupaten/kota atas pajak provinsi tersebut dapat langsung diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.

    Untungnya, saat ini 25 provinsi memberikan relaksasi pajak, sehingga opsen pajak setidaknya bisa ditunda sementara.

    “Kami dapat informasi adanya beberapa penundaan dan keringanan Pemda (Pemerintah Derah) dalam rangka penundaan untuk pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB, saat ini sudah 25 provinsi yang menerbitkan relaksasi opsen PKB dan BBNKB,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin Setia Darta dalam diskusi Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah dalam Forum Wartawan Industri di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Penundaan opsen pajak menyusul Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/6764/SJ pada 20 Desember 2024. Beleid itu meminta gubernur memberi keringanan atau pengurangan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

    Direktur Marketing and Planning & Communication Astra Daihatsu Motor (ADM) Sri Agung Handayani bersyukur karena ada beberapa provinsi yang menunda penerapan opsen pajak. Karena hal itu bisa membantu penjualan di awal tahun.

    “Kemarin di akhir Desember ada isu mengenai dua hal, mengenai VAT (Value Added Tax) dan opsen. Sebenarnya yang sekarang diimplementasikan fully adalah VAT atau PPN, yang tambahan dari 11% jadi 12%. Tapi kalau yang opsen, kita bersyukur ya, akhirnya pemerintah, terutama pemerintah di provinsi, bisa memahami industri, ada yang mem-postpone (menunda) pelaksanaan opsen, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun ya. Dan hanya sedikit provinsi yang belum menurunkan kebijakannya,” bilang Agung dalam acara Daihatsu New Year Media Gathering di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Wajar jika pabrikan seperti Daihatsu merasa lega karena adanya penundaan kebijakan opsen pajak. Sebab, ketika opsen pajak diberlakukan, harga mobil baru bisa meningkat signifikan.

    “Begitu ada opsen, opsen itu kan 66% dari PKB, 66% dari BBNKB, kira-kira bisa bertambah sekitar 9%. Jadi 49% adalah pajak. Jadi kalau ini berlaku seluruhnya, harga mobil akan naik sekitar 6,2%,” kata pengamat otomotif dari LPEM UI, Riyanto.

    “Kalau harganya (mobil) Rp 200 juta, naik jadi Rp 212-213 juta. Jadi cukup besar,” jelas dia.

    (lua/dry)

  • Penjualan Lesu-Kelas Menengah Turun, Pabrikan Diminta Jangan Ambil Untung Kebanyakan

    Penjualan Lesu-Kelas Menengah Turun, Pabrikan Diminta Jangan Ambil Untung Kebanyakan

    Jakarta –

    Ekonom Senior Raden Pardede mengungkapkan penyebab otomotif stagnan dalam 10 tahun terakhir, bahkan terus turun tidak bisa tembus satu juta unit. Salah satu penyebabnya adalah jumlah kelas menengah yang turun.

    Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia turun kelas dalam lima tahun terakhir, proporsinya menjadi hanya 47,85 juta. Kini, proporsinya hanya 17,13% dari total populasi, turun dari 21,45% pada lima tahun silam. Padahal, proporsi kelas menengah diharapkan mencapai sekitar 70% dari total populasi pada 2045.

    “Daya beli yang utama kalau kita lihat lebih lanjut, kemampuan dari kelas menengah kita. Kalau teman-teman melihat apa yang dilaporkan BPS dari 2019-2024. Di mana jumlah kelas menengah kita berkurang,” kata Raden dalam Forum Wartawan Industri (Forwin) “Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah” di Jakarta, Selasa (14/1/2024).

    Menyusutnya penjualan mobil itu juga disebabkan kelas menengah turun. Pemberian insentif untuk mendongkrak daya beli sifatnya hanya sementara.

    “Kata kunci adalah kelas menengah,” kata Raden.

    “Masa depan industri otomotif Indonesia secara keseluruhan potensinya sangat luar biasa kalau kita bisa mencapai visi 2045 dengan kelas menengah yang sama. That’s the key poin,” tambahnya lagi.

    PPN menjadi 12% dinilai akan semakin menghantam kelas menengah di Indonesia. Kenaikan PPN meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan.

    Belum lagi pungutan opsen pajak yang berlaku 2025. Meskipun saat ini beberapa daerah melakukan relaksasi berupa potongan diskon pajak kendaraan bermotor (PKB).

    “Insentif boleh-boleh saja, semua insentif itu bersifat sementara. Sebetulnya yang utama daya beli.” kata Raden.

    Raden juga berpesan agar pabrikan tidak mengambil keuntungan yang banyak saat terjadinya pelemahan daya beli.

    “Di samping itu, jangan pula pengusaha dalam situasi sekarang ini mengambil margin terlalu banyak. Keseimbangan itu yang harus diperhatikan,” kata dia.

    Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengungkapkan penyebab harga mobil di Indonesia yang semakin tidak terjangkau juga dikarenakan kenaikan pendapatan masyarakat tidak diimbangi dengan pendapatan masyarakat.

    “Harga mobil kita itu naiknya rata-rata 7,5 persen per tahun. Sementara income masyarakat kelas menengah tadi, naiknya di batasan inflasi 3 persen. Jadi (kondisinya) makin lama, kayak mulut buaya, nganga terus. Nggak mampu beli mobil,” jelas Kukuh.

    Berdasarkan dinamika yang bakal terjadi saat ini, Gaikindo memproyeksikan target penjualan mobil di Indonesia belum tembus satu juta unit.

    “Kita belum duduk bareng (penetapan target 2025), belum menghitung secara rinci, kalau tahun kemarin saja, tidak ada opsen kita satu juta saja tidak dapat. Tahun ini kita harapkan dengan model baru, dan sebagainya, dan perkembangannya ada opsen yang ditunda, kita kalau mau optimis di 900-an (ribuan),” kata Kukuh.

    (riar/dry)

  • Harga Tembus Rp 1 Miliar, Segini Pajak Tahunan GWM Tank 500

    Harga Tembus Rp 1 Miliar, Segini Pajak Tahunan GWM Tank 500

    Jakarta –

    GWM Tank 500 punya banderol tembus Rp 1,1 miliar. Dengan harga segitu, berapa ya pajak tahunannya?

    GWM menggoda kalangan berduit di Indonesia dengan merilis SUV kekar Tank 500. Jurus GWM itu rupanya berhasil memikat masyarakat dalam negeri. Pabrikan China itu mengklaim mobilnya cukup diminati orang Indonesia.

    “Menurut saya, dalam hal harga dan juga dari sisi produk. Itu kita di sana bermain tunggal dan sangat superior sih,” ungkap General Manager, Inchcape GWM Retail Indonesia (IGRI), Stefanus Asiantara belum lama ini.

    Pajak Tahunan GWM Tank 500

    Mobil China memang identik dengan harga yang ramah kantong, tapi strategi GWM memang berbeda dengan menghadirkan mobil di atas Rp 1 miliar. GWM Tank 500 saat ini dibanderol Rp 1,196 miliar. Dengan harga segitu, tentu pajaknya juga tidak murah.

    Ditelusuri detikOto dalam laman Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pajak tahunan GWM Tank 500 4×4 lansiran tahun 2024 itu sebesar Rp 13,751 juta. Pajak tahunan itu terdiri dari:

    PKB Pokok: Rp 13.608.000SWDKLLJ: Rp 143.000Total: Rp 13.751.000

    Pajak itu berlaku untuk kendaraan pertama atas nama perusahaan. Besar pajak tersebut bisa jadi berbeda di wilayah lain.

    Spesifikasi GWM Tank 500

    Dengan harga dan pajak tahunan sebesar itu, GWM menawarkan ragam fitur yang bisa jadi pertimbangan. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 5.078 mm, lebar 1.934 mm, dan tinggi1.905 mm. Sementara jarak sumbu rodanya adalah 2.850 mm, ground clearance 224 mm, dan juga tangki bensin berkapasitas 75 liter.

    GWM Tank 500 HEV dibekali mesin bensin variable-geometry turbocharger (VGT) direct injection, berkapasitas 1.998 cc. Mesin ini dibekali teknologi hybrid untuk meningkatkan performa mesin.

    Di atas kertas, mesin tersebut bisa menghasilkan tenaga maksimal 244 dk pada 5.500 – 6.000 rpm dan torsi puncak 380 Nm pada 1.700 – 4.000 rpm. Sementara electric motor powernya bisa menghasilkan tenaga hingga 106 dk dan electric motor torque 268 Nm. Tenaga disalurkan keempat roda (4WD) dengan transmisi 9-speed auto transmission (9HAT).

    Mobil ini dilengkapi beberapa fitur pendukung yang membantu pengendara di medan on road maupun off road. Fitur-fitur itu antara lain empat mode berkendara (standard, sport, economy, automatic), mode berkendara di medan off road (mud, sand, rock, 4H, snow, 4L, expert). Ada juga fitur cruise control khusus off road, juga fitur agile u-turn capability (Tank Turn), serta body transparent system.

    (dry/din)

  • Wacana Penggunaan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis Hanya Picu Polemik Baru

    Wacana Penggunaan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis Hanya Picu Polemik Baru

    loading…

    Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq menilai usulan penggunaan zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya memicu polemik baru. Foto/Arif Julianto

    JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq menilai usulan penggunaan zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya memicu polemik baru. Harusnya, para pemangku kepentingan (stakeholders) fokus menyempurnakan pengelolaan program MBG yang dinilai masih banyak kekurangan.

    “Setelah lebih dari sepekan berjalan program MBG dinilai masih banyak kekurangan baik dari variasi menu maupun keseimbangan gizi dari setiap sajian. Harusnya semua stakeholder fokus menyempurnakan pelaksanaan program bukan malah memicu polemik baru yang tak perlu seperti melontarkan penggunaan zakat untuk MBG karena tidak landasan syar’i maupun sosiologisnya,” ujar Maman Imanul Haq, Jumat (17/1/2025).

    Untuk diketahui, lontaran penggunaan zakat untuk program MBG disampaikan Ketua DPD RI Sutan B Najamudin. Usulan ini untuk bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dalam program yang menjadi unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Kiai Maman-sapaan akrab Maman Imanul Haq-mengatakan peruntukkan dana zakat diatur secara ketat dalam syariat Islam. Menurutnya, dana zakat digunakan untuk mendukung delapan asnaf (golongan) sesuai ketentuan syariat.

    Kedelapan asnaf itu adalah fakir, miskin, amir, mualaf, orang yang terlilit hutang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fisabililah. “Ketentuan ini juga dikuatkan dengan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jadi tidak bisa digunakan secara serampangan,” katanya.

    Zakat, kata Kiai Maman, memiliki sistem yang berbeda karena telah diatur secara syariah oleh agama. Menurutnya, penggunaan dana zakat sebaiknya tetap difokuskan pada program-program yang lebih spesifik untuk memberdayakan kelompok penerima zakat.

    Dana zakat, sebaiknya digunakan untuk membantu fakir dan miskin, pemberdayaan mustahik agar dapat beralih menjadi muzakki (pemberi zakat). “Penggunaan zakat untuk program yang bersifat umum dan melibatkan seluruh masyarakat yang tidak termasuk kategori penerima zakat, melanggar prinsip pengelolaan zakat,” kata Kiai Maman.

    Hal ini berbeda dengan program MBG yang merupakan program pemerintah yang didesain secara sistematis dan telah dianggarkan sebesar Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN bersumber dari pembiayaan yang lebih tepat untuk program-program yang sifatnya umum dan menyasar masyarakat luas, termasuk program kesehatan dan peningkatan gizi. “Jadi tidak perlu menggunakan dana zakat,” pungkasnya.

    (rca)