Xcloud.id

partai: PKB

  • Komisi 5 DPRD Jabar Sorot Isu Tingginya Pengangguran

    Komisi 5 DPRD Jabar Sorot Isu Tingginya Pengangguran

    JABAR EKSPRES – Tingginya angka pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Provinsi Jawa Barat menyita perhatian.

    Menyikapi isu tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah bersama anggota Komisi 5 lainnya, melakukan kunjungan kerja ke SMKN 1 Depok pada Senin 20 Januari 2025.

    “Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas isu tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK di Jawa Barat,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Selasa (21/1).

    BACA JUGA: RTH di Kawasan Industri Jadi Sorotan, Kunjungan Dinas atau DPRD Sumedang ke Perusahaan harus Jelas Tujuannya

    Maulana menerangkan, dalam kunjungan tersebut pihaknya menyoroti belum adanya data terintegrasi yang dimiliki sekolah terkait lulusan mereka.

    Dia mempertanyakan, sejauh mana informasi terkait keberlanjutan lulusan SMK, termasuk jumlah yang bekerja atau menganggur, serta di mana mereka bekerja.

    “Belum ada data terintegrasi dari sekolah, khususnya terkait kelulusan mereka. Kemana mereka bekerja? Kalau ada data seperti itu, harusnya bisa menjawab persoalan ini,” terang Maulana.

    Dia menambahkan, apabila survei atau analisa lembaga tertentu menyatakan pengangguran itu banyak dari SMK, maka langkah apa yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar.

    Selain itu, Maulana memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk melakukan pemetaan (mapping) terhadap siswa kelas 12 menjelang kelulusan.

    “Harus ada mapping lulusan sejak kelas 12, diarahkan kerja di mana atau kuliah ke mana,” bebernya.

    Disdik Harus Segera Ambil Langkah

    Dalam kesempatan tersebut, Maulana mengaku bahwa dirinya juga meminta agar Disdik Jawa Barat, dapat segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan ini.

    “Saya menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kurikulum dan pola pendidikan di SMK, agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Ya, pemerintah harus segera melakukan evaluasi kurikulum,” ujarnya.

    Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa lulusan SMK masih mendominasi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.

    Sebagai informasi, kunjungan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan Komisi 5 DPRD Jabar terhadap sistem pendidikan di wilayahnya.

  • Puan Maharani Lantik Tiga Anggota Baru Fraksi PKB dari Dapil Jatim

    Puan Maharani Lantik Tiga Anggota Baru Fraksi PKB dari Dapil Jatim

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani melantik tiga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang merupakan pergantian antarwaktu (PAW). Ketiga anggota DPR tersebut, yakni Anisah Syakur, Muhammad Hilman Mufidi dan Muhammad Khozin.

    Pelantikan dilakukan di sela Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-II 2024-2025. ”Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan Saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,” kata Puan.

    Terpisah, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid berharap ketiga anggota baru Fraksi PKB tersebut bisa menjalankan tugas sebaik mungkin dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat di Senayan.

    ”Selamat kepada ketiga anggota baru Fraksi PKB yang baru saja dilantik. Saya berharap ketiga anggota baru ini bisa memperkuat tugas-tugas kedewanan di Fraksi PKB dan juga bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara,” tuturnya.

    Seperti diketahui, pelantikan tiga anggota DPR PAW dari Fraksi PKB ini merujuk pada Surat Keputusan Presiden No 156/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan anggota MPR Sisa Masa Jabatan 2024-2029.

    Ketiga anggota DPR RI yang baru dilantik tersebut berasal dari sejumlah daerah pemilihan di Jawa Timur. Anisah Sakur mewakili Dapil Jatim II (Probolinggo dan Pasuruan) menggantikan Faisol Reza yang sebelumnya dilantik menjadi Wakil Menteri Perindustrian Kabinet Merah Putih (KMP).

    Muhammad Hilman Mufidi alias Gus Hilman dari Dapil Jatim II (Probolinggo dan Pasuruan) menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf yang telah diberhentikan dari keanggotaan partai. Irsyad resmi diberhentikan dari anggota DPR pada 29 Oktober 2024 melalui SK Pemberhentian No 153/P Tahun 2024.

    Adapun Muhammad Khozin dari Dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) menggantikan Ach. Ghufron Sirodj yang juga telah diberhentikan dari keanggotaan partai. Ghufron resmi diberhentikan dari anggota DPR pada 29 Otober 2024 melalui SK Pemberhentian No 153/P Tahun 2024. [hen/but]

  • PAW DPR RI Dapil Jember-Lumajang, Muhammad Khozin Dilantik Gantikan Ra Gopong

    PAW DPR RI Dapil Jember-Lumajang, Muhammad Khozin Dilantik Gantikan Ra Gopong

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Khozin, politisi Partai Kebangkitan Bangsa, resmi dilantik menjadi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jember-Lumajang 2024-2029 menggantikan antarwaktu Achmad Ghufron Sirodj alias Ra Gopong, di Senayan, Selasa (21/1/2025).

    Selain Khozin, Ketua DPR RI Puan Maharani. juga melantik Anisah Syakur dan Muhammad Hilman Mufidi. Pelantikan tersebut merujuk Surat Keputusan Presiden No 156/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan anggota MPR.

    Khozin adalah pengasuh pondok pesantren mahasiswa Al Khozini di Kabupaten Jember. Sebelum terjun ke parlemen, dia menggeluti dunia aktivisme dan intelektual. “Bagi saya, berjuang di jalur politik itu butuh pengetahuan, strategi, dan komunikasi yang baik agar aspirasi dari konstituen dapat diperjuangkan dengan baik,” katanya, usai pelantikan.

    Putra pasangan almarhum KH Munief Syafii dan almarhumah Nyai Hj. Nur Arifah yang berusia 36 tahun ini aktif dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) saat kuliah di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

    Tak hanya menjadi aktivis, Khozin juga pernah menjadi wartawan di Malang, Jakarta, dan Bogor. Dari sana ia belajar tentang cara mempuk keyakinan dan tahan banting. “Pelajaran yang sangat berharga dalam perjalanan hidup ini,” katanya.

    Alumnus santri Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo ini pernah menjadi staf ahli Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan menjadi Ketua Tim Ahli Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin. Selain itu, dia berbisnis di bidang peternakan, makanan, serta minuman.

    Tak heran jika kemudian Khozin ingin menguatkan ekonomi akar rumput. Dia ingin dunia usaha menjadi pemantik pergerakan ekonomi di akar rumput. “Setiap bertemu dengan masyarakat selalu ada pesan, keluhan, bahkan tangisan yang wajib diperjuangkan melalui kerja konstitusional di DPR,” katanya.

    Menurut Khozin, kerja politik seharusnya dilakukan dengan penuh tanggungjawab untuk memberikan dampak secara luas ke publik. Dia akan memprioritaskan santri dan warga desa sebagai amanah dari konstituen untuk diperjuangkan. [wir]

  • Ketua DPR lantik tiga Anggota DPR dari Fraksi PKB karena PAW

    Ketua DPR lantik tiga Anggota DPR dari Fraksi PKB karena PAW

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani melantik tiga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, karena adanya pergantian antar waktu (PAW).

    Menurut Puan, tiga orang tersebut diangkat menjadi Anggota DPR berdasarkan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156/P tahun 2024. Mereka pun menggantikan tiga orang lainnya yang sebelumnya terpilih menjadi Anggota DPR RI.

    “Anggota pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI,” kata Puan saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan tiga orang yang dilantik menjadi Anggota DPR RI itu yakni Anisa Syakur, Muhammad Hilman Mufidi, dan Muhammad Khozin. Mereka menggantikan tiga orang sebelumnya yaitu Faisol Riza, Mohammad Irsyad Yusuf, dan Achmad Ghufron Shirodj.

    Seperti diketahui, Faisol Riza tak lagi menjadi Anggota DPR RI karena diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Perindustrian. Sedangkan Irsyad Yusuf dan Ghufron Shirodj diberhentikan oleh partai.

    Puan pun mengingatkan kepada tiga Anggota DPR RI yang dilantik itu bahwa mereka kini memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab yang dimaksud yaitu memelihara dan menyelamatkan Pancasila, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan harus disepakati dengan segala keikhlasan dan kejujuran,” kata dia.

    Adapun pelantikan tersebut disetujui oleh para hadirin Anggota DPR RI pada saat rapat paripurna.

    Pada rapat paripurna tersebut ada sebanyak 286 Anggota DPR RI yang hadir secara langsung dan sebanyak 7 orang izin tidak hadir secara langsung, sehingga ada sebanyak 293 orang Anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik yang dianggap hadir dari total 579 Anggota DPR RI.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR gelar rapat paripurna buka masa sidang pertama tahun 2025

    DPR gelar rapat paripurna buka masa sidang pertama tahun 2025

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 yang menjadi masa sidang pertama tahun 2025 setelah menempuh masa reses sejak Desember 2024.

    Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, ada sebanyak 286 orang anggota DPR yang hadir secara langsung dan tujuh orang izin tidak hadir secara langsung sehingga ada 293 orang anggota DPR dari seluruh fraksi partai politik yang dianggap hadir dari total 579 orang anggota DPR RI.

    “Dengan demikian, kuorum telah tercapai. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Saat membuka rapat paripurna, Puan pun menyampaikan bahwa pimpinan dan seluruh anggota DPR RI turut prihatin atas terjadinya bencana alam di beberapa wilayah.

    Saat ini, Puan mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami cuaca ekstrem.

    “Masyarakat diimbau agar tetap waspada karena sampai saat ini wilayah Indonesia diprediksi masih akan mengalami cuaca ekstrem hingga beberapa waktu ke depan,” katanya.

    Pada rapat paripurna itu, Puan menjelaskan terdapat agenda pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan MPR RI sisa masa jabatan 2024–2029 berdasarkan petikan Keputusan Presiden Nomor 156/P Tahun 2024.

    Menurut dia, anggota DPR yang diiangkat dengan PAW, yaitu Anisah Syakur, Muhammad Hilman Mufidi, dan Muhammad Khozin, yang semuanya berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

    Selain itu, rapat paripurna tersebut juga beragendakan pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Selain Puan, tiga pimpinan (wakil ketua) DPR RI yang hadir, yakni Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Sedangkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tampak tak hadir dalam rapat paripurna itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pegawai Harus Diperhatikan Secara Manusiawi

    Pegawai Harus Diperhatikan Secara Manusiawi

    loading…

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro. Foto/Kemendikti Saintek

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani turut angkat suara ihwal polemik antara pegawai dengan atasan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Ia meminta agar persoalan yang melibatkan Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro bisa diselesaikan secara internal.

    “Saya belum bisa berkomentar terlalu jauh ya karena kami belum menerima informasi yang jelas. Tetapi, mohon kiranya persoalan internal, diselesaikan secara internal,” ujar Lalu saat dihubungi, Senin (20/1/2025).

    Politikus PKB ini pun mengingatkan, pegawai harus diperhatikan secara manusiasiwi. Sementara itu, ia juga mengatakan bahwa pimpinan harus ditaati dalam kelembagaan.

    “Pegawai harus diperhatikan secara manusiawi, dan pimpinan juga harus ditaati selayaknya dalam tuntunan kelembagaan,” terangnya.

    Lalu juga mengimbau agar semua pihak bisa tabayun. Menurutnya, seluruh pihak bisa mencari solusi terbaik secara internal. “Seluruh pemangku kebijakan di Kemdikti Saintek, mohon dengan arif dan bijak menyelesaikan masalah ini,” tutur Lalu.

    “Agar segera fokus bekerja menjalankan program program kementerian untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara,” imbuhnya.

    Sekadar informasi, sekitar ratusan oegawai Kemdikti Saintek menggelar aksi damai di Gedung Kemedikti Saintek, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025) pagi. Aksi itu ditujukan untuk menuntut keadilan dan sebagai bentuk solidaritas terhadap sejumlah pegawai yang diduga diperlakukan semena-mena oleh Satryo.

    Penanggung jawab (Pj) Rumah Tangga Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Neni Herlina menjadi salah satu pegawai yang dipecat sepihak oleh Satryo. Ia menuturkan, kejadian itu bermula kala istri Prof Satryo mengajukan permintaan pergantian meja kantor di ruang kerja Mendiktisaintek.

  • Samsat Keliling ada di 14 wilayah Jadetabek Selasa ini

    Samsat Keliling ada di 14 wilayah Jadetabek Selasa ini

    Agar dapat membayar pajak, pemilik kendaraan diminta membawa dokumen seperti KTP, BPKB, STNK, masing-masing disertakan fotokopi

    Jakarta (ANTARA) – Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan keliling sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat Keliling) di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Selasa.

    Samsat Keliling biasanya berada di dekat permukiman agar mudah dijangkau warga yang ingin menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

    Berikut wilayah layanan Samsat Keliling di Jadetabek sesuai info akun istagram resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro:

    Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan Masjid Al Musyawarah pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 08.00-15.00 WIB dan TMP Kalibata pukul 09.00-14.00 WIB; Jakarta Timur di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.30 WIB; Kota Tangerang di Pangkalan Busway Foodmosphere dan Alun-Alun Cibodas pukul 08.00-11.00 WIB; Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB; Ciledug di Giant Poris Batu Ceper Kota Tangerang dan Rukan Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00 – 12.00 WIB; Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB; Kelapa Dua di Pasar Intermoda dan halaman Gtown house pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Bekasi di KFC Zamrud pukul 08.00-12.00 WIB; Kabupaten Bekasi di Pasar Bersih Jababeka Pintu 11 Cikarang pukul 09.00 – 12.00 WIB; Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan RS Bhayangkara Brimob pukul 08.00-12.00 WIB; Cinere di halaman parkir Samsat pukul 08.00-12.00 WIB.

    Agar dapat membayar pajak, pemilik kendaraan diminta membawa dokumen seperti KTP, BPKB, STNK, masing-masing disertakan fotokopi.

    Pastikan juga pemilik kendaraan tidak memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun.

    Gerai Samsat Keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti plat nomor kendaraan pemohon harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Diminta Tidak Puas dengan Capaian Kinerja 100 Hari

    Pemerintah Diminta Tidak Puas dengan Capaian Kinerja 100 Hari

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta pemerintah tidak puas diri dengan capaian di 100 hari pertama. Hal ini menyusul survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen responden yang tersebar di 38 provinsi negeri ini menyatakan rasa puas terhadap 100 hari kinerja pemerintah.

    “100 hari pertama dari lima tahun tentu belum apa-apa. Bahwa hal itu menjadi indikator positif dan modal kepercayaan publik iya, tetapi harus dijawab dengan kinerja kongkret di lapangan,” kata Jazilul, Senin (20/1/2025).

    Dia mencontohkan, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam merealisasikan berbagai program prioritas seperti Program Makan Bergizi Gratis, Program 3 juta rumah per tahun, Program Penghapusan Utang UMKM, hingga mewujudkan swasembada pangan dan energi.

    Gys Jazil, sapaan Jazilul juga mengingatkan, agar anggota kabinet Merah Putih harus sigap merespons berbagai keluhan publik terhadap program prioritas. Seperti program MBG yang pengelolaannya dinilai tertutup, Program 3 juta rumah yang konsepnya masih simpang siur, hingga kepastian siapa saja penerima program penghapusan utang UMKM yang saat ini belum jelas.

    “Kesigapan pemerintah ini akan menjaga tingkat kepercayaan publik bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo memang benar-benar berorientasi kepada kepentingan rakyat,” tegas Politisi PKB dari Dapil Jawa Timur IX ini.

    Dia juga menambahkan, apresiasi tinggi dari publik harus dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo untuk merealisasikan program prioritas dalam Asta Cita.

    “Ini merupakan momentum tepat bagi Presiden dan jajarannya untuk gas pol merealisasikan berbagai program prioritas,” ujarnya.

    Untuk diketahui berdasarkan hasil survei opini publik yang dilakukan Litbang Kompas, 4-10 Januari 2025 menyebutkan, 80,9 persen responden yang tersebar di 38 provinsi negeri ini menyatakan rasa puas terhadap kinerja pemerintah. Sebaliknya, hanya sebesar 19,1 persen yang menyatakan tidak puas. [hen/ian]

  • Survei Litbang Kompas: Tingkat kepuasan Prabowo-Gibran 80,9 persen

    Survei Litbang Kompas: Tingkat kepuasan Prabowo-Gibran 80,9 persen

    Jakarta (ANTARA) – Hasil survei terbaru Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas yang disiarkan di Jakarta, Senin, mengungkap tingkat kepuasan para responden terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

    Survei Litbang Kompas, yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi, digelar pada 4–10 Januari 2025 yaitu dalam periode 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    alam hasil survei itu, yang juga dibagikan oleh Tim Media Prabowo di Jakarta, Senin, responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran juga mencakup mereka yang bukan pemilih pasangan tersebut saat Pilpres 2024.

    Sejumlah responden yang saat Pilpres 2024 memilih pasangan lain seperti Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., mayoritas juga menyatakan kepuasannya terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Tingkat kepuasan dari responden yang bukan pemilih Prabowo-Gibran rata-rata di atas 70 persen.

    alam survei yang sama, responden yang bukan pemilih partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), mayoritas juga menyatakan puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Koalisi Indonesia Maju merupakan gabungan partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

    Para responden yang memilih partai-partai di luar KIM seperti PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan partai lainnya mayoritas menyatakan kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Rata-rata angkanya mencapai di atas 70 persen.

    Dalam survei yang sama, Litbang Kompas juga merinci kelompok responden yang menyatakan kepuasannya terhadap kinerja pemerintah. Hasilnya, 84,7 persen responden dari kelompok masyarakat bawah menyatakan puas, kemudian 81,4 persen responden dari kelompok masyarakat menengah bawah juga menyatakan puas.

    Dalam survei yang sama, 75,3 persen responden dari kelompok masyarakat menengah atas menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, dan 67,9 persen responden dari kelompok masyarakat atas juga menyatakan sikap yang sama.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dekatkan Pelayanan Pembayaran PKB, Pemkab Sidoarjo Buka Samsat Payment Point di Kantor Kecamatan Gedangan

    Dekatkan Pelayanan Pembayaran PKB, Pemkab Sidoarjo Buka Samsat Payment Point di Kantor Kecamatan Gedangan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sistem Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) kini diterapkan di Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo telah memungut langsung tambahan pajak kepada pemilik kendaraan saat melakukan pembayaran pajak.

    Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut, tidak lagi diatur mengenai bagi hasil pajak, tetapi diterapkan sistem opsen.

    Opsen sendiri adalah pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu. Kebijakan ini mulai dijalankan Pemkab Sidoarjo sejak 5 Januari 2025 sesuai amanat UU tersebut.

    Pagi tadi, sosialisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan di Kantor Kecamatan Gedangan pada Senin (20/1). Kegiatan ini dibarengi dengan peluncuran Samsat Payment Point. Keberadaan Samsat Payment Point diharapkan dapat memudahkan masyarakat Sidoarjo dalam membayar PKB tahunan di Kantor Kecamatan Gedangan.

    Sosialisasi dan peluncuran Samsat Payment Point dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Kresna Bimasakti, serta seluruh camat, kepala desa, dan kepala kelurahan se-Kecamatan Gedangan.

    Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, mengatakan bahwa Opsen PKB dan Opsen BBNKB akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, potensi pendapatan dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diperoleh Kabupaten Sidoarjo dalam setahun bisa mencapai Rp386 miliar. Jumlah tersebut meningkat Rp82 miliar dibandingkan sistem bagi hasil yang diterapkan sebelumnya.

    Sebelumnya, pajak kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah provinsi, di mana 70% masuk ke kas provinsi dan 30% diserahkan ke kabupaten/kota. Sistem tersebut berlaku sebelum UU Nomor 1 Tahun 2022 disahkan untuk menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

    “Opsen PKB dan BBNKB adalah peluang untuk menambah PAD kita guna mendukung pembangunan,” ucapnya.

    Namun, Fenny menjelaskan bahwa peningkatan terbesar berasal dari Opsen PKB, sementara peningkatan Opsen BBNKB masih terbilang kecil. Padahal, potensi peningkatan Opsen BBNKB sangat besar, mengingat masih banyak kendaraan warga Sidoarjo yang menggunakan pelat nomor luar Sidoarjo, termasuk kendaraan operasional perusahaan.

    Oleh karena itu, Fenny mengimbau para camat, kepala desa, dan kepala kelurahan untuk mendorong perusahaan-perusahaan di wilayah mereka agar mengalihkan kendaraan operasionalnya ke pelat nomor W (Sidoarjo).

    “Kita harus berani bergerak. Perusahaan-perusahaan yang ada di Sidoarjo diimbau agar kendaraan operasionalnya dapat dibaliknamakan ke pelat W Sidoarjo. Tolong ya, Pak,” pintanya kepada seluruh camat, kepala desa, dan kepala kelurahan yang hadir.

    Fenny juga menegaskan bahwa pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB oleh Pemkab Sidoarjo tidak memengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan. Nilai pajak kendaraan bermotor yang dibayar tetap sama dengan nilai sebelumnya.

    Dengan kata lain, tidak ada kenaikan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan. Perubahan hanya terdapat pada rincian item pembayaran Opsen PKB yang muncul pada bukti pembayaran. Besaran pembayaran pada item Opsen PKB tersebut mengurangi besaran pembayaran pada item PKB sebelumnya.

    “Pajak kendaraan bermotor tidak naik. Berita yang kemarin viral bahwa Opsen PKB dan BBNKB menyebabkan kenaikan pajak itu tidak benar. Pajak tidak naik karena perhitungannya tetap sama,” jelasnya.

    Hermadi Listiawan, warga Sidoarjo, mengetahui berita viral terkait kenaikan pajak kendaraan bermotor tersebut. Namun, ia memutuskan untuk membuktikan sendiri dengan membayar pajak kendaraan bermotornya.

    Hasilnya, ia memastikan bahwa tidak ada perubahan pada jumlah pembayaran pajak kendaraannya dibandingkan tahun lalu. “Jumlah PKB yang saya bayar masih sama dengan tahun lalu, bahkan berkurang 100 rupiah,” ungkapnya. (isa/ian)