Xcloud.id

partai: PKB

  • Puluhan bus di Terminal Kalideres jalani ramp check jelang libur Imlek

    Puluhan bus di Terminal Kalideres jalani ramp check jelang libur Imlek

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puluhan bus di Terminal Kalideres jalani ramp check jelang libur Imlek
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Puluhan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Kalideres, Jakarta Barat menjalani pemeriksaan keselamatan transportasi (ramp-check) menjelang libur bersama dalam perayaan Imlek 2025, Kamis.

    Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnaen di Jakarta, Kamis, mengatakan, dalam pelaksanaan “ramp check” itu melibatkan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Kedaung Angke, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat dan jajaran Polsek Kalideres.

    “Ramp check ini untuk pemeriksaan kelayakan bus yang akan diberangkatkan. Karena itu penting ya agar keselamatan para penumpang bisa terjaga dan selamat sampai ke tempat tujuan,” ujarnya.

    “Ramp check” yang dilakukan meliputi pemeriksaan komponen kendaraan seperti sistem rem, kemudi, tekanan dan kondisi ban, speedometer, kestabilan roda depan, emisi gas buang, kaca, wiper (penyapu kaca), lampu hingga klakson.

    Revi menyebut bahwa armada bus yang menjalani “ramp check” berjumlah 30 hingga 35 unit.

    “Pemeriksaan itu setiap hari minimal antara 30 sampai 35 bus. Karena setiap satu kali pemeriksaan bus itu bisa memerlukan waktu antara 20 sampai 30 menit,” tuturnya. 

    Dua unit armada pelayanan uji Kendaraan Bermotor (KIR) keliling ukuran besar dan kecil juga dikerahkan selama proses “ramp check” untuk memudahkan proses uji kelayakan bus.

    “Jadi, jemput bola ke terminal. Kita lihat busnya, kalau ada yang mencurigakan, kira-kira tidak layak jalan akan kita periksa. Tapi, kalau untuk yang kasat mata bus terlihat bagus, kita cek kelayakannya. Kalau tidak, nanti langsung kita bawa ke uji KIR keliling,” ucap Revi.

    Revi menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan ada bus yang tidak layak, maka dilarang beroperasi.

    “Kalau ada bus yang tidak layak jalan, itu tidak boleh diberangkatkan. Itu harus diperbaiki lebih dahulu ya. Jadi, tidak ada toleransi untuk itu, dia harus diperbaiki di tempat,” tegasnya.

    Menurut dia, komponen penting dalam bus yang akan diberangkatkan harus dalam kondisi baik. “Jadi, dia harus berfungsi semua ya, seperti sistem rem, roda, kemudi, kemudian lampu kalau ada yang rusak itu harus segera diperbaiki di tempat, karena itu menyangkut aspek keselamatan. Tidak ada tawar-menawar, itu harus dilarang operasi. Harus langsung diperbaiki di tempat,” papar Revi.

    Selain “ramp check”, pihaknya juga melakukan tes urine pengemudi bus.

    “Kita kerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kemudian Sudin Kesehatan Jakarta Barat. Kita memastikan para sopir yang mengemudikan kendaraan tersebut dalam kondisi sehat, sehingga tidak membahayakan keselamatan penumpang. Jangan sampai ada yang terpapar narkoba begitu,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Pagar Laut, Legislator PKB Sebut Ada Potensi Kerugian Negara Rp300 Triliun

    Pagar Laut, Legislator PKB Sebut Ada Potensi Kerugian Negara Rp300 Triliun

    loading…

    Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut di pesisir laut Tangerang, Banten yang terindikasi bakal menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia meminta pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang menghebohkan publik tersebut.

    “Ada indikasi reklamasi pada pemagaran pembangunan pagar laut di Tangerang. Tak hanya ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar masyarakat bisa meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan saat Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu jika berhasil di reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran harga minimal Rp10 juta per meter, maka potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar karena menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.

    Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus dilakukan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat di wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kemampuan menjaga laut Indonesia jika di depan mata saja kita kecolongan,” ujarnya.

    Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat tidak ada semangat dan upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau tidak ada tindakan hukum?” kata legislator asal Dapil Kalimantan Barat ini.

    Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan di KPP sangat kecil dan ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang tidak bisa dilakukan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini tidak murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar saja sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang lain,” katanya.

    Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini telah melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, dan Pemerintah Provinsi Banten dan melibatkan 1.210 nelayan yang terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang kini telah dibongkar.

    (rca)

  • Gelar Ta’aruf, Perempuan Bangsa Miliki Semangat Keterbukaan – Page 3

    Gelar Ta’aruf, Perempuan Bangsa Miliki Semangat Keterbukaan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa menggelar ta’aruf di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis 23 Januari 2025. Menurut Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa periode 2024-2029, Nihayatul Wafiroh (Ninik) kegiatan bertujuan dalam rangka memperkuat silaturahmi sesama kader Perempuan Bangsa.

    “Syukur alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah banyak wajah-wajah lama yang kemarin malang melintang di tempat lain, Alhamdulillah hari ini kembali ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),” kata Ninik kepada para kadernya, seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB ini menegaskan, Perempuan Bangsa memiliki semangat kebersamaan dan terbuka untuk semua golongan. Menurut dia, sebagai otonom dari PKB, Perempuan Bangsa sangat terbuka seperti PKB yang menjadi partai terbuka untuk semua agama untuk semua golongan.

    “Semangat kita adalah semangat kebersamaan terbuka untuk semua, jadi kita mencoba untuk mengakomodir banyak pihak. Ada yang dari Tionghoa, dari artis hingga pekerja sosial, akademisi hingga dokter,” tambah Ninik.

    Pada kesempatan itu, Ninik mengatakan, Perempuan Bangsa memiliki gerakan politik feminim. Artinya, Perempuan Bangsa harus bisa lebih maksimal dalam melayani masyarakat, khususnya urusan perempuan.

    “Perempuan Bangsa nantinya tidak hanya tujuannya bagaimana merebut power (kekuasaan) tapi juga bagaimana kita bisa maksimal melayani masyarakat kita dengan lebih baik lagi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut Ninik menyampaikan, Perempuan Bangsa akan meningkatkan perannya di masyarakat. Karena itu, Ninik mengajak para pengurus agar menyusun program-program andalan untuk melayani masya

    “Saya ingin ke depannya Perempuan Bangsa lebih bisa Go Public dan nantinya kita akan mengadakan Rapat Kerja (Raker) di bulan puasa sehingga bisa menyusun dan menyiapkan program-program andalan dan reguler,” dia menandasi.

  • Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Rapat dengan Mendikti Saintek Satryo Digelar Terbuka

    Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Rapat dengan Mendikti Saintek Satryo Digelar Terbuka

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Komisi X DPR untuk menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro secara terbuka pada hari ini, Kamis (23/1/2025).

    Menurutnya, rapat tersebut perlu dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui hal yang sebenar-benarnya soal aksi unjuk rasa ASN kemarin dan juga akan lebih baik bagi Mendikti Saintek untuk menyampaikan ke publik.

    Tak hanya itu, Cucun turut menuturkan rapat itu nantinya juga akan fokus membahas tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN di bawah Kemendikti Saintek.

    “Jadi saran saya kepada Komisi X sekarang rapat ya perlu [terbuka], apalagi mengenai anggaran, penyesuaian anggaran, penyelerasan program, kelembagaan tidak perlu rapat secara tertutup, biar semua terang benderang,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

    Cucun melanjutkan, pencairan anggaran tukin dosen ASN ini merupakan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto, karena sejalan dengan banyaknya lembaga yang juga sudah memberikan kenaikan gaji, sehingga dosen juga menjadi prioritas presiden.

    Oleh sebab itu, Politikus PKB ini juga menekankan saat DPR RI merancang UU tentang guru dan dosen, pihaknya memperhatikan gaji dan penghargaan bagi mereka. 

    “Kita sudah sampaikan ketika rakor pertama dengan Kemendikti Saintek itu bagaimana perjuangan terhadap Kemenkeu untuk para dosen,” ucapnya.

    Lebih jauh, Cucun mengemukakan setelah rapat hari ini, dirinya akan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi X DPR RI untuk meminta kejelasan soal tenggat waktu pencarian dana tukin untuk dosen.

    “Nanti saya juga koordinasi dengan pimpinan komisi X pasca mereka rapat, kita undang di pimpinan nanti rakor antara pimpinan Komisi X dengan pimpinan DPR,” pungkasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani memastikan pihaknya akan menggelar rapat dengan Mendikti Saintek hari ini, Kamis (23/1/2025) pukul 14:00 WIB.

    “[Menteri Satryo] terkonfirmasi hadir jam 14:00 WIB. [rapatnya] tertutup,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

  • Tok! Revisi UU Minerba Resmi Jadi Inisiatif DPR RI

    Tok! Revisi UU Minerba Resmi Jadi Inisiatif DPR RI

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI resmi menyetujui usulan Badan Legislatif (Baleg) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara (UU Minerba). Alhasil, RUU yang baru dibahas pada awal pekan ini resmi menjadi usulan inisiatif DPR. 

    Adapun, keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna pada hari ini, Kamis (23/1/2025), yang berlangsung mulai pukul 10.23 WIB dan berakhir pukul 10.45 WIB. Usulan dari masing-masing fraksi tak disampaikan secara lisan, melainkan tertulis. 

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dia meminta masing-masing juru bicara, masing-masing fraksi partai untuk menyampaikan pendapat fraksinya secara bergiliran dan lewat penjelasan tertulis untuk mempersingkat waktu. 

    “Dan untuk menyingkat waktu apakah bisa disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan? Apakah dapat disetujui?” kata Dasco sambil mengetuk palu satu kali dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (23/1/2025). 

    Ketua Harian Partai Gerindra itu menyebutkan dan memanggil daftar nama-nama jubir fraksi partai yang akan menyampaikan pendapatnya secara tertulis. 

    Beberapa di antaranya yaitu Fraksi PDIP I Nyoman Parta S.H, Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan, Fraksi Gerindra Sumail Abdullah, Fraksi Nasdem Arif Rahman, Fraksi PKB H.S.N Prana Putra Sohe, fraksi PKS Hendry Munief, dari Fraksi PAN Aqib Ardiansyah, dan Fraksi Demokrat Mulyadi. 

    “Kami persilakan masing-masing juru bicara fraksi untuk maju ke depan menyampaikan pendapat fraksinya atau pendapat tertulis kepada pimpinan rapat. Waktu kami persilakan,” tuturnya. 

    Tak berselang lama, penyampaian pendapat tertulis ke pimpinan rapat hanya memakan waktu tak lebih dari 10 menit. Selanjutnya, Dasco memutuskan bahwa RUU Minerba tersebut resmi menjadi usulan DPR RI. 

    “Baik sekarang kita tanyakan apakah RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara dapat disetujui jadi RUU usul DPR RI?” tanyanya. 

    Anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna tersebut serempak menjawab setuju RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI.

  • Pemerintah-DPR Sepakat Pelantikan Kepala Daerah Digelar Bertahap Mulai 6 Februari 2025 Nasional 23 Januari 2025

    Pemerintah-DPR Sepakat Pelantikan Kepala Daerah Digelar Bertahap Mulai 6 Februari 2025 Nasional 23 Januari 2025

    Pemerintah-DPR Sepakat Pelantikan Kepala Daerah Digelar Bertahap Mulai 6 Februari 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, telah sepakat untuk melaksanakan
    pelantikan

    kepala daerah
    terpilih hasil
    pilkada serentak 2024
    secara bertahap.
    Pelantikan
    tahap pertama dijadwalkan pada 6 Februari 2025 untuk kepala daerah yang tidak sedang bersengketa di
    Mahkamah Konstitusi
    (MK).
    “Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden RI di Ibu Kota Negara,” kata Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, dalam rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (22/1/2025).
    Keputusan ini diambil setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan beberapa opsi terkait jadwal
    pelantikan kepala daerah
    .
    Opsi pertama adalah pelantikan untuk wilayah yang tidak bersengketa di MK pada 6 Februari 2025.
    Tito juga menawarkan pilihan untuk memisahkan waktu pelantikan gubernur dari bupati dan wali kota, dengan gubernur diusulkan dilantik pada 6 Februari 2025, dan bupati serta wali kota pada 10 Februari 2025.
    Opsi kedua mengusulkan agar pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota menunggu keputusan sengketa hasil Pilkada di MK, dengan gubernur diusulkan dilantik pada 17 April 2025, sementara bupati dan wali kota mulai 21 April 2025.
    Opsi ketiga adalah pelantikan mulai 20 Maret 2024 setelah ada putusan dismissal di MK terkait perselisihan hasil Pilkada.
    Rifqinizamy menjelaskan bahwa untuk wilayah yang hasil Pilkadanya masih bersengketa di MK, pelantikan kepala daerah akan dilakukan setelah ada putusan dari sidang perselisihan.
    “Yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengibaratkan pelantikan kepala daerah hasil
    Pilkada serentak 2024
    akan berlangsung dalam tiga gelombang.
    Gelombang pertama adalah pelantikan pada 6 Februari 2025 untuk wilayah yang tidak bersengketa di MK.
    “Jadi yang penting gelombang pertama dulu. Gelombang berikutnya menyesuaikan dengan sidang di MK selesainya kapan,” kata Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
    “Yang kedua nanti yang gugatannya ditolak atau dismissal. Yang ketiga yang gugatannya diterima untuk kemudian (MK) perintah Pilkada ulang atau pemungutan suara ulang,” sambungnya.
    Dengan demikian, tanggal untuk pelantikan termin kedua dan ketiga belum dapat dipastikan mengingat harus menunggu keputusan MK.
     
    Tito Karnavian juga memastikan bahwa peraturan presiden (perpres) terkait pelantikan kepala daerah akan siap sebelum 6 Februari 2025.
    Kemendagri berencana mengajukan draf perpres tersebut pada pekan ini.
    “Secepatnya (ajukan draf). Saya upayakan sebelum tanggal 6 sudah ada Perpres. Karena Perpres itu menjadi dasar pelantikan tanggal 6 itu,” kata Tito.
    Tito memastikan bahwa pelantikan kepala daerah bakal digelar di Jakarta yang sampai saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara.
    “Di Ibu Kota Negara, Jakarta. Jakarta kan statusnya sekarang masih. Daerah Khusus Jakarta nomenklaturnya, tapi masih sebagai Ibu Kota Negara sebelum ada Keppres,” kata Tito.
    Pelantikan kepala daerah
    terpilih hasil Pilkada serentak 2024 akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia, karena untuk pertama kalinya Presiden melantik langsung gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara serentak.
    “Pertama kali mungkin dalam sejarah kita, pelantikan oleh Presiden secara serentak Gubernur, Bupati, Wali Kota,” ujar Tito.
    Komisi II DPR RI berharap pelantikan serentak ini dapat menjadi ajang bagi presiden untuk menyampaikan visi-misinya dan memberikan pembekalan penting kepada kepala daerah terpilih.
    “Agar terjadi sinkronisasi program presiden dengan gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia,” kata Rifqi.
    Mayoritas anggota Komisi II mendukung agar proses pelantikan dilaksanakan lebih cepat.
    Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa kepala daerah hasil
    Pilkada Serentak 2024
    yang tidak berperkara di MK seharusnya segera dilantik.
    “Kalau kami ditanya, kami sepakat bahwa yang tidak berperkara di MK harus segera dilantik,” ujar dia.
    Deddy mengingatkan bahwa penundaan pelantikan kepala daerah definitif dapat menimbulkan persoalan di wilayah, termasuk potensi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh penjabat kepala daerah.
    “Kalau sampai April atau lebih, belum lagi kalau ada PSU, Pj bisa main-main dengan APBD,” kata Deddy.
    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Toha, juga menegaskan bahwa pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih lebih cepat lebih baik.
    “Menurut saya afdol kalau opsi nomor satu bisa digunakan,” ujar Toha.
    Rifqinizamy menekankan pentingnya segera melaksanakan pelantikan kepala daerah terpilih, mengingat kinerja pemerintah daerah saat ini mulai kurang efektif.
    “Di beberapa daerah kita menemukan fakta secara politis, Pak Menteri.
    Kepala daerah
    yang maju kembali kemudian kalah, nyatanya sudah kabur dari daerahnya,” ungkap Rifqinizamy.
    Dengan pelantikan yang segera dilakukan, diharapkan pemerintahan daerah dapat kembali berjalan efektif dan tidak terhambat oleh ketidakpastian yang ditimbulkan penjabat kepala daerah.
    “Pj hanya bertugas sementara. Sementara kepala daerah baru belum bisa sepenuhnya menjalankan tugasnya karena pelantikan belum dilakukan,” ujar Rifqy.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Samsat Keliling ada di Jadetabek Kamis ini

    Samsat Keliling ada di Jadetabek Kamis ini

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan keliling sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat Keliling) di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), Kamis.

    Samsat Keliling biasanya berada di dekat permukiman agar mudah dijangkau warga yang ingin menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

    Berikut wilayah layanan Samsat Keliling di Jadetabek sesuai info akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;
    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan Parkir Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB;
    3. Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;
    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 08.00-15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB;
    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;
    6. Kota Tangerang di Pangkalan Busway Foodmosphere dan Alun-Alun Cibodas pukul 08.00-14.00 WIB;
    7. Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB;
    8. Ciledug di Giant Poris Batu Ceper Kota Tangerang dan Rukan Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00 – 12.00 WIB;
    9. Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-11.00 WIB;
    10. Kelapa Dua di Pasar Intermoda Cisauk dan halaman Gtown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB;
    11. Kota Bekasi di Pizza Hut Jatiasih pukul 08.00-12.00 WIB;
    12. Kabupaten Bekasi di Pasar Sentral Cikarang pukul 09.00 – 12.00 WIB;
    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kelurahan Sukamaju pukul 08.00-12.00 WIB;
    14. Cinere di halaman parkir Samsat pukul 08.00-12.00 WIB.

    Agar dapat membayar pajak, pemilik kendaraan diminta membawa dokumen seperti KTP, BPKB, dan STNK, masing-masing disertakan fotokopi.

    Pastikan juga pemilik kendaraan tidak memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun.

    Gerai Samsat Keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan pemohon harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jalur Malang-Blitar Sempat Lumpuh 10 Jam, Truk Gandeng Muatan 45 Ton Jagung Terguling di Kanigoro

    Jalur Malang-Blitar Sempat Lumpuh 10 Jam, Truk Gandeng Muatan 45 Ton Jagung Terguling di Kanigoro

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

    TRIBUNJATIM.COM, BLITAR – Truk gandeng bermuatan 45 ton jagung terguling di jalur Blitar-Malang tepatnya di depan Kantor DPC PKB Kabupaten Blitar, Kanigoro, Rabu (22/1/2024) malam. 

    Hingga Kamis (23/1/2025) pukul 08.00 WIB, gandengan truk yang terguling baru bisa dievakuasi. 

    Jalur Blitar-Malang tepatnya di wilayah Kanigoro sempat terganggu karena posisi bodi truk gandeng yang terguling melintang di tengah jalan. 

    Jalur Blitar-Malang lewat Kanigoro sempat tertutup bodi truk gandeng yang terguling hampir 10 jam. 

    Kendaraan roda empat dan roda enam tidak bisa melintas di lokasi. Untuk kendaraan roda dua masih bisa melintas di lokasi. 

    “Truk yang terguling bagian belakang saja atau gandengannya. Kejadiannya semalam sekitar pukul 22.15 WIB,” kata Kapolsek Kanigoro, AKP Sony Suhartanto. 

    Sony mengatakan, petugas dari Polsek bersama Dishub mengalihkan kendaraan yang hendak melintas di lokasi truk terguling. 

    Kendaraan dari timur atau dari arah Malang ke Blitar dialihkan tepat di perempatan lampu merah Kanigoro. 

    Kendaraan dialihkan ke utara maupun selatan di perempatan Kanigoro. 

    Sedang kendaraan dari barat atau dari arah Blitar ke Malang dialihkan di pertigaan lapangan Desa Tlogo ke utara menuju ke Garum. 

     “Tidak ada korban jiwa. Arus lalu lintas di lokasi memang terganggu. Tapi, terkendali, karena kami alihkan lewat jalan lain,” ujarnya.

  • Serasinya Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto soal Pagar Laut Nasional 23 Januari 2025

    Serasinya Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto soal Pagar Laut Nasional 23 Januari 2025

    Serasinya Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto soal Pagar Laut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Keserasian antara Presiden RI
    Prabowo Subianto
    dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, atau dikenal
    Titiek Soeharto
    , tampak dalam menyikapi polemik
    pagar laut
    di perairan Tangerang, Banten.
    Prabowo dan Titiek kompak ingin persoalan pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang segera dituntaskan.
    Sebab, hingga saat ini, pemilik pagar laut misterius itu tidak kunjung terungkap.
    Merepons hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta agar peristiwa pemasangan pagar laut di perairan Tangerang diselidiki tuntas.
    Permintaan ini disampaikan saat bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
    “Tadi arahan Bapak Presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara, nah itu kasusnya seperti itu,” kata Trenggono, usai bertemu Prabowo.
    Prabowo juga mengarahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mencabut gugusan pagar laut.
    Sebab, dikhawatirkan, ada yang menggugat jika pencabutan dilakukan oleh KKP saja.
    Oleh karenanya, KKP akan bekerja sama dengan TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, hingga Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).
    Rencananya, pembongkaran bakal dimulai pada Rabu pekan ini setelah pihaknya mengumpulkan bukti-bukti.
    “Sesuai arahan Bapak Presiden, pokoknya sesuai koridor hukum. Dan kemudian saya sampaikan di sini, Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak dan pada saat itu kita bongkar,” ucap dia.
     
    Sikap tegas Prabowo tersebut didukung oleh Titiek Soeharto selaku Ketua Komisi IV DPR yang merupakan mitra dari KKP.
    Titiek juga mendesak agar pemilik pagar laut misterius di Tangerang diungkap ke publik.
    Ia optimis pemerintah mampu mengungkapnya.
    “Saya juga sebagai anggota dewan, sebagai rakyat biasa, kita juga ingin tahu siapa sih yang menyuruh, yang membiayai, yang memiliki pagar laut ini. Kita juga ingin tahu. Dan mudah-mudahan bisa kita percayakan kepada pemerintah supaya bisa menemukan,” ujar Titiek, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2024) kemarin.
    Selain itu, Titiek menduga perusahaan besar menjadi dalang dari pagar laut yang membentangi kawasan pesisir Tangerang sepanjang 30,16 kilometer.
    Namun, ia enggan menerka lebih jauh soal pelaku pemasang pagar laut.
    “Ya, kalau enggak perusahaan besar, mana mungkin dia bikin pagar seperti itu, ya, untuk apa gitu ya,” ungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.
    Keseriusan Titiek juga ditunjukkan dengan aksi meninjau lokasi pagar laut pada Rabu kemarin.
    Dia melakukan sidak pagar laut bersama jajarannya di Komisi IV DPR, seperti di antaranya Daniel Johan (DJ) dari Fraksi PKB, Rajiv dari Fraksi Nasdem, Panggah Susanto dari Fraksi Golkar, hingga Dadori Wonodipuro dari Fraksi Gerindra.
    Putri Presiden ke-2 RI Soeharto ini menegaskan, wilayah perairan bukanlah milik perorangan maupun perusahaan, sehingga tidak boleh ada yang memagarinya.
    “Itu juga melanggar hukum. Ini kan laut, laut ini bukan milik perorangan atau milik perusahaan, ini adalah milik negara gitu ya. Mereka enak saja memagar-magari,” ucap Titiek.
    Titiek juga mengungkapkan bahwa pagar laut itu menghalangi jalan para nelayan mencari nafkah.
    “Jadi kita lihat sendiri tadi memang itu menghalang-halangi jalannya nelayan untuk cari nafkah,” ungkapnya.
    Selepas sidak, menurut Titiek, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan jajarannya untuk membongkar pagar laut tersebut.
    Mantan istri Prabowo itu berharap pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu segera dibongkar.
    “Jadi alhamdulillah kami dari Komisi IV mengapresiasi pemerintah dan aparat untuk bisa segera mencabut pagar laut itu,” kata Titiek.
    Sebagai informasi, keberadaan pagar laut misterius di perairan Tangerang menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial pada awal tahun ini.
    Pagar ini memberikan dampak besar bagi masyarakat pesisir.
    Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten mencatat sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terdampak langsung, memengaruhi 21.950 jiwa secara ekonomi.
    Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pagar tersebut merusak ekosistem laut di wilayah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaksel catat realisasi pajak 2024 capai Rp14,44 triliun

    Jaksel catat realisasi pajak 2024 capai Rp14,44 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Suku Badan Pendapatan Daerah (Subapenda) Kota Administrasi Jakarta Selatan mencatat realisasi pajak daerah di wilayah itu pada 2024 mencapai Rp14,44 triliun atau 99,43 persen.

    “Angka ini menyesuaikan target yang ditetapkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2024, yakni senilai Rp14,53 triliun,” kata Kepala Susbapenda Jakarta Selatan, Hendarto di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi kontributor terbesar capaian pajak daerah.

    “Untuk realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melebihi target, yakni Rp2,53 triliun atau 100,83 persen dari target Rp2,51 triliun, sementara PBB-P2 sebesar Rp3,04 triliun atau 99,13 persen dari target,” jelasnya.

    Dari 10 Kecamatan di Jakarta Selatan, Kecamatan Pesanggrahan menjadi kecamatan yang tertinggi pencapaian pajak PBB dengan realisasi sebesar Rp77 miliar atau 108,34 persen.

    Adapun di tingkat kelurahan, Bukit Duri menjadi Kelurahan paling tinggi capaiannya dengan realisasi sebesar Rp2,9 miliar atau 152,68 persen.

    “Wali Kota langsung memberikan penghargaan kepada Kecamatan Pesanggrahan dan Bukit Duri sebagai bentuk apresiasi,” ujarnya.

    Adapun untuk pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp2,26 triliun atau 79,49 persen dari target Rp2,84 triliun.

    Selain ketiga pajak tersebut, kontributor pajak terbesar tahun 2024 lainnya yakni pajak BBN-KB sebesar Rp1,90 triliun atau 114,28 persen melebihi dari target, lalu pajak PBB-KB sebesar Rp1,74 triliun atau 105,73 persen melebihi dari target, pajak PAT sebesar Rp45,88 miliar atau 101,54 persen juga melebihi target.

    Sementara, untuk pajak reklame Rp310 miliar atau 121,39 persen, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan sebesar Rp742 miliar atau 112,35 persen, PBJT Jasa Makanan/Minuman sebesar Rp1,58 triliun atau 101,91 persen, PBJT Kesenian dan Hiburan sebesar Rp141 miliar atau 105,13 persen dan PBJT Jasa Parkir sebesar Rp126 miliar atau 100,81 persen.

    “Dari 11 jenis pajak, sembilan jenis pajak diantaranya melebihi target dan dua lagi tidak mencapai target,” ujarnya.

    Dengan demikian, secara keseluruhan capaian pajak tahun 2024 seluruhnya mencapai Rp14,44 triliun atau 99,43 persen dari target Rp14,53 triliun.

    Nantinya pajak tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat DKI Jakarta.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025