Xcloud.id

partai: PKB

  • Cak Imin Dorong Temuan Senjata Mainan di Ledakan SMAN 72 Jakarta Didalami

    Cak Imin Dorong Temuan Senjata Mainan di Ledakan SMAN 72 Jakarta Didalami

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin turut menanggapi kasus ledakan SMAN 72 Jakarta. Ia mendorong agar sejumlah temuan termasuk tulisan di senjata mainan didalami terus.

    Hal itu diungkap Cak Imin usai menghadiri penutupan lomba baca kitab kuning di kantor DPP PKB Jl Raden Saleh, Jakarta pusat, Minggu (9/11/2025). Meski demikian, kata Cak Imin, temuan tulisan di senjata mainan di lokasi ledakan SMAN 72 tidak boleh diremehkan.

    “Wah, saya tidak sejauh itu ya menganalisanya (ledakan berkaitan gerakan anti Islam). Saya kira harus dipelajari lebih dalam, ini indikator-indikator yang masih awal,” kata Cak Imin menjawab pertanyaan kaitan tulisan di senjata mainan yang dikaitkan dengan gerakan anti Islam.

    “Pasti temuan itu tidak boleh diremehkan,” lanjutnya.

    “Kita temukan jenis senjatanya senjata mainan, ada tulisan-tulisan tertentu,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Kapolri tak menjelaskan pesan tulisan yang ditemukan di senjata mainan itu. Tulisan-tulisan tersebut, kata Kapolri, akan didalami.

    Terduga Pelaku Jalani Operasi

    Diberitakan sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan terduga pelaku ledakan di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara masih menjalani perawatan. Terduga pelaku disebut juga menjalani operasi di bagian kepala.

    “Luka pasti di bagian kepala dan ada luka goresan. Iya menjalani operasi, pada bagian kepala ya,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

    Polisi menyebut hingga saat ini masih melakukan penjagaan terhadap terduga pelaku maupun korban yang tengah menjalani perawatan. Pihaknya berharap tak terjadi dampak yang lebih besar.

    “Pasti, bukan hanya pelaku, terhadap korban kan juga kita jaga. Karena kan kita berharap tidak terjadi fatalitas yang lebih berat,” ujarnya.

    (rdp/rdp)

  • Umar Hasibuan Sorot Pengganti Presiden Prabowo di Pertemuan Antar Pemimpin Dunia

    Umar Hasibuan Sorot Pengganti Presiden Prabowo di Pertemuan Antar Pemimpin Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan menyorot ke Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Ini berkaitan dengan sosok Wapres Gibran yang tidak menggantikan Presiden Prabowo Subianto di pertemuan Pimpinan Dunia.

    Dimana, acara yang mempertemukan seluruh pemimpin dari seluruh dunia ini berlangsung di Brazil.

    KTT COP ke-30 digelar di pusat konvensi utama kota, di Hangar Centro de Convenções da Amazônia pada 10-21 November. 

    Acara diawali dengan pertemuan para pemimpin dunia pada 6-7 November 2025.

    Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menghadiri acara ini sebagai pengganti Presiden Prabowo.

    Ini yang kemudian disorot oleh Umar Hasibuan melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Ia mempertanyakan soal sosok Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo sebagai sosok pengganti Presiden Prabowo.

    “Siapa dia koq bisa wakili Prabowo di pertemuan pemimpin dunia?,” tulisnya dikutip Minggu (9/11/2025).

    Hanya saja, ia menyindir sosok Hashim Djojohadikusumo lebih baik dibanding Wapres Gibran yang hadir di acara tersebut.

    “Tp drpd gibran mending dia sih wkwkwkkw,” terangnya.

    (Erfyansyah/Fajar)

  • Bahlil Beri Bocoran Soal Wacana Gubernur Dipilih DPRD

    Bahlil Beri Bocoran Soal Wacana Gubernur Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan dukungan terkait pemilihan gubernur mendatang dilakukan oleh DPRD.

    Menurutnya, pemilihan gubernur, maupun bupati dan wali kota oleh DPRD merupakan salah satu opsi alternatif yang ditawarkan Partai Golkar. Bahlil menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga sesuai dengan konstitus.

    “Saya katakan kemungkinan opsi alternatifnya adalah pemilihan gubernur oleh DPRD, sebab pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi karena di Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden. Nah, sementara pemilihan bupati dan gubernur lewat sebuah proses yang demokratis juga,” kata Bahlil usai membuka Musda DPD I Golkar Sultra, dikutip pada Sabtu (8/11).

    Diketahui bahwa, wacana Pilkada tak langsung mencuat usai Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong perlunya regulasi baru yang lebih kondusif untuk percepatan pembangunan.

    Salah satu usulan yang disampaikan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, proses politik yang terlalu panjang justru memperlambat konsolidasi di daerah.

    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak,” ujar Cak Imin dalam Harlah ke-27 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center bulan Juli lalu. (Pram/fajar)

  • Samsat Keliling hanya di delapan lokasi Detabek

    Samsat Keliling hanya di delapan lokasi Detabek

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya masih membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di delapan lokasi wilayah Depok, Tangerang dan Bekasi (Detabek) bagi wajib pajak yang mau membayar pajak kendaraan bermotor pada Sabtu ini.

    Untuk mengakses layanan ini, bawalah KTP asli pemilik kendaraan, BPKB dan STNK, masing-masing disertai fotokopi serta tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Gerai ini hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan. Sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

    Sebagai pilihan, warga juga dapat memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk membantu menyelesaikan urusan bayar PKB.

    Aplikasi SIGNAL dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring di 33 provinsi melalui telepon seluler di genggaman dan berkas STNK juga akan dikirim ke alamat.

    Akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro di Jakarta, merinci lokasi Samsat Keliling hari ini sebagai berikut:

    1. Kota Tangerang di Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmosphere pukul 09.00-11.30 WIB
    2. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-11.30 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 13.00-15.00 WIB
    3. Ciledug di halaman Kantor Samsat Ciledug dan Komplek Rukan Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB
    4. Ciputat di halaman parkir Samsat Ciputat dan kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB
    5. Kelapa Dua di halaman Gtown House Square Gading pukul 08.00-12.00 WIB
    6. Kota Bekasi di halaman parkir Kantor Kecamatan Bekasi Barat pukul 09.00 – 11.00 WIB
    7. Depok di halaman parkir Samsat Depok dan Kantor Kelurahan Cipayung pukul 08.00 – 11.00 WIB
    8. Cinere di kantor Kelurahan Pasir Putih pukul 08.00-11.30 WIB

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSPSI yakin pembentukan DKBN jadi solusi atasi masalah buruh

    KSPSI yakin pembentukan DKBN jadi solusi atasi masalah buruh

    “KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar mendorong pemerintah untuk segera mengumumkan DKBN karena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini sudah cukup luar biasa sekarang,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta pemerintah segera mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).

    Lembaga di bawah Presiden Prabowo Subianto tersebut diyakini menjadi solusi dalam mengatasi masalah buruh.

    “KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar mendorong pemerintah untuk segera mengumumkan DKBN karena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini sudah cukup luar biasa sekarang,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Gedung DPP KSPSI, di Jakarta, Jumat.

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri itu mengungkapkan bahwa saat ini persoalan PHK di tanah air cukup memprihatinkan. Terkini, upaya PHK terhadap 285 buruh PT Multistrada Arah Sarana.

    Namun, upaya tersebut bisa dibatalkan dan ratusan buruh dipastikan dapat kembali bekerja mulai Senin (10/11). Pembatalan itu dilakukan usai perusahaan mencabut surat PHK pada Jumat hari ini.

    Pembatalan PHK itu terjadi seusai inspeksi mendadak (sidak) oleh pimpinan DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyusul laporan serikat pekerja soal pelanggaran perjanjian kerja bersama (PKB) dalam proses efisiensi yang dilakukan perusahaan.

    “Saya sendiri tidak memberi tahu siapapun sebelumnya, bahkan jajaran saya tidak tahu akan ada sidak dan benar, kita menemukan adanya pelanggaran PKB karena efisiensi dilakukan tanpa perundingan dengan serikat pekerja,” ungkapnya.

    Andi Gani menjelaskan PHK sepihak terhadap buruh dilakukan tanpa komunikasi, bahkan lewat surat elektronik (email/surel) email.

    “Saya bersyukur atas langkah cepat Pak Dasco dan pemerintah. Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar perjanjian kerja bersama dihormati,” ucapnya.

    Selain isu Multistrada, Andi Gani juga menyinggung kasus serupa di PT Danbi International, Garut, di mana 1.500 buruh di-PHK sepihak setelah perusahaan tutup mendadak. KSPSI berhasil memenangkan gugatan di pengadilan untuk menyita aset perusahaan sebagai ganti pesangon.

    Untuk itu, ia meyakini permasalahan perburuhan tersebut bisa segera dituntaskan jika DKBN sudah terbentuk.

    Lebih lanjut, ia membocorkan bahwa Presiden Prabowo dalam waktu sangat dekat akan segera mengumumkannya.

    Menurutnya, struktur kepengurusan sudah ada. DKBN akan terdiri atas tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia dan juga akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menghadapi isu PHK.

    “Akan duduk pimpinan buruh di sana, lalu akan duduk akademisi dari universitas-universitas yang mempunyai keberpihakan kepada perjuangan buruh dan keselamatan buruh,” ungkapnya.

    Nantinya, DKBN tidak hanya mengurus persoalan serikat pekerja, upah minimum, dan PHK. Namun, lebih luas lagi seperti membahas kesejahteraan, pendidikan anak-anak buruh, dan juga buruh sendiri.

    DKBN dipastikan memiliki landasan hukum yang kuat karena menjadi badan di bawah Presiden secara langsung.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pajak Mobil Polytron Tahun 2025, Bayarnya Segini

    Pajak Mobil Polytron Tahun 2025, Bayarnya Segini

    Jakarta –

    Pajak mobil Polytron ternyata hanya Rp 143 ribu. Pajaknya sama seperti mobil listrik lain yang mendapat insentif dari pemerintah.

    Pajak mobil Polytron tak sampai Rp 150 ribu. Ditelusuri detikOto, untuk mobil Polytron keluaran tahun 2025 dan bukan kepemilikan pertama pajaknya Rp 143 ribu. Pajaknya itu hanya membayar SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Sedangkan PKB Pokok maupun opsennya dinolkan.

    Sebenarnya ini tak hanya berlaku untuk mobil Polytron. Mobil listrik lain di Indonesia juga pajaknya murah. Bukan tanpa alasan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2024 pasal 10, mobil listrik memang dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ataupun bea balik nama.

    “Pengenaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) KBL Berbasis Baterai untuk orang, barang, angkutan umum orang, dan angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB,” demikian penjelasan dalam aturan tersebut.

    Tanpa insentif, pajaknya tentu tembus jutaan. Untuk diketahui, mobil Polytron berdasarkan Permendagri nomor 7 tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2025, punya nilai jual Rp 274 juta untuk varian terendah dan Rp 306 juta untuk varian tertinggi. Bila kendaraan itu terdaftar di Jakarta, maka dikenakan tarif 2 persen untuk kepemilikan pertama.

    Simulasi Hitungan Pajak Mobil Polytron tanpa Insentif

    Pajak mobil Polytron dengan tarif 2 persen

    DP PKB Polytron G3: Rp 287,7 juta
    PKB: Rp 5,754 juta
    SWDKLLJ: Rp 143 ribu
    Total: Rp 5,897 jutaDP PKB Polytron G3+: Rp 321,3 juta
    PKB: Rp 6,246 juta
    SWDKLLJ: Rp 143 ribu
    Total: Rp 6,569 juta

    Nah itu tadi simulasi hitungan pajak mobil Polytron bila tak dikenai insentif. Perbedaannya cukup signifikan berkat adanya insentif.

    Sebagai informasi tambahan, Mobil listrik Polytron ini merupakan buah kerja sama dengan produk Skyworth K EV. Soal harga, Polytron menawarkan dua opsi kepemilikan mobil listrik G3 dan G3+. Kamu bisa memilih opsi berlangganan atau opsi beli baterai. Kalau berlangganan, harganya jadi lebih murah ketimbang opsi beli baterai. Opsi berlangganan lebih murah karena mobil bisa dimiliki mulai Rp 299 jutaan. Tapi kalau memilih opsi beli baterai, harga termurahnya Rp 419 juta. Lengkapnya berikut ini.

    Daftar harga mobil Polytron terbaru per November 2025

    Opsi berlangganan

    Polytron G3 Rp 299 JutaPolytron G3+ Rp 339 jutaBiaya langganan: Rp 1,2 juta.

    Opsi termasuk beli baterai:

    Polytron G3 Rp 419 jutaPolytron G3+ Rp 459 juta

    Perlu digarisbawahi, harga tersebut berlaku khusus untuk wilayah Jakarta. Harga bisa jadi berbeda di wilayah lainnya. Dengan banderol segitu, Polytron memberikan garansi lima tahun untuk kendaraan. Garansi baterai diberikan seumur hidup dengan opsi pembelian berlangganan. Sedangkan bila pembelian dengan opsi beli baterai, garansi yang diberikan selama delapan tahun.

    (dry/rgr)

  • Biayanya Dihapus, Balik Nama Mobil Bekas Nggak Berarti Gratis

    Biayanya Dihapus, Balik Nama Mobil Bekas Nggak Berarti Gratis

    Jakarta –

    Biaya balik nama mobil bekas sudah dihapus. Namun penghapusan itu tak serta merta bikin biaya balik nama jadi gratis. Kamu tetap harus membayar komponen pajak lainnya.

    Biaya balik nama mobil bekas di seluruh Indonesia dihapuskan. Penghapusan biaya balik nama mobil bekas itu merupakan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Tertulis pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Artinya, yang kena BBNKB adalah kendaraan baru, tidak termasuk kendaraan bekas.

    “BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB,” demikian dikutip dari penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.

    Biaya Balik Nama Mobil Bekas Dihapus, tapi Nggak Bikin Gratis

    Meski dihapus, jangan salah kaprah biayanya jadi gratis ya. Sebab, saat melakukan balik nama mobil bekas, biayanya bukan hanya balik nama itu sendiri. Setidaknya ada enam komponen pajak lain yang dikenakan saat balik nama seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen PKB, SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), biaya administrasi STNK, dan biaya administrasi TNKB. Ada juga biaya mutasi bila mobil terdaftar di wilayah berbeda.

    Untuk PKB dan opsen PKB biaya tergantung dari jenis kendaraannya. Kemudian SWDKLLJ untuk mobil biasanya dikenakan tarif Rp 143 ribu. Selanjutnya biaya administrasi STNK tarifnya Rp 200 ribu. Ada juga penerbitan TNKB dengan tarif Rp 100 ribu. Kemudian ada biaya penerbitan BPKB mobil dengan tarif Rp 375 ribu. Untuk mutasi, kendaraan roda empat dikenakan tarif Rp 250 ribu.

    Kendati demikian, walaupun nggak bikin gratis, penghapusan biaya balik nama ini tetap bikin untung. Untuk diketahui, besaran biaya bea balik nama kendaraan akan tergantung pada tipe dan juga mereknya. Biaya balik nama itu sekitar 1 persen dari harga beli. Contoh untuk mobil Rp 200 juta, maka biaya BBNKB sebesar sekitar Rp 2 juta. Artinya mobil dengan harga beli Rp 200 juta, penghematan biaya balik namanya sebesar Rp 2 juta. Biaya ini akan berbeda bila harga belinya lebih tinggi. Makin tinggi harga beli, tentu biayanya akan lebih besar.

    (dry/rgr)

  • Pemuda Tewas Dikeroyok, DPR: Masjid Harus Jadi Rumah Aman, Bukan Arena Main Hakim

    Pemuda Tewas Dikeroyok, DPR: Masjid Harus Jadi Rumah Aman, Bukan Arena Main Hakim

    Jakarta (beritajatim.com) – Seorang nelayan bernama Arjuna Tamaraya (21) tewas akibat penganiayaan di area Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara. Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mengecam keras aksi main hakim sendiri yang dilakukan sekelompok orang terhadap korban, hanya karena ia beristirahat di masjid.

    “Masjid seharusnya menjadi tempat paling aman dan penuh kasih. Menganiaya seseorang, apalagi di lingkungan rumah ibadah, adalah tindakan tidak manusiawi dan mencederai nilai keagamaan,” tegas Maman di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Maman mendorong seluruh pengurus masjid, takmir, tokoh agama, dan masyarakat untuk memperkuat peran sosial masjid secara konstruktif.

    “Pengurus masjid saya kira perlu menjaga sikap ramah namun tegas, menyambut musafir dan warga dengan baik, serta mengomunikasikan aturan lokal tentang waktu atau area tertentu secara santun,” ujarnya.

    Ia juga mengimbau agar masjid menyediakan fasilitas minimal bagi musafir, seperti area serambi yang aman, penerangan yang cukup, serta nomor darurat bila terjadi masalah.

    “Kalau ada gangguan atau potensi keributan, masyarakat tidak boleh melakukan kekerasan, tapi sebaiknya segera menghubungi aparat keamanan atau polisi. Karena masjid adalah ruang kasih dan kemanusiaan. Mari kita kembalikan martabat rumah ibadah agar tetap menjadi simbol rahmat bagi semua,” tambahnya.

    Anggota Dewan Syuro DPP PKB itu juga meminta kepolisian memproses kasus ini secara transparan dan adil, karena menjadi cermin lunturnya nilai-nilai sosial dalam kehidupan beragama.

    “Dulu pintu masjid selalu terbuka. Anak-anak belajar mengaji, orang dewasa berdiskusi, dan musafir bisa beristirahat tanpa dicurigai. Kini kita justru kehilangan ruh keterbukaan itu,” kata Maman.

    Sementara itu, aparat kepolisian telah menangkap lima tersangka penganiaya Arjuna, yakni Chandra Lubis (38), Rismansyah Efendi Caniago (30), Zulham Piliang (57), Hasan Basri (46), dan Syazwan Situmorang (40).

    Kelima pelaku dijerat Pasal 338 subsider Pasal 170 ayat (3) KUHP, sementara Syazwan juga dikenai Pasal 365 ayat (3) KUHP karena mengambil uang korban sebesar Rp10 ribu. [kun]

  • Komisi X Dukung Beasiswa Lulusan SMA Kerja ke Luar Negeri, Minta Kemendikdasmen Sesuaikan Kurikulum

    Komisi X Dukung Beasiswa Lulusan SMA Kerja ke Luar Negeri, Minta Kemendikdasmen Sesuaikan Kurikulum

    Komisi X Dukung Beasiswa Lulusan SMA Kerja ke Luar Negeri, Minta Kemendikdasmen Sesuaikan Kurikulum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera menyesuaikan kurikulum untuk mendukung rencana pemerintah memberikan beasiswa pelatihan bagi lulusan SMA/SMK yang ingin bekerja ke luar negeri.
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, langkah tersebut diperlukan agar kebijakan pemerintah yang telah menyiapkan anggaran hingga Rp 12 triliun untuk beasiswa bisa berjalan sesuai harapan.
    “Kami tentu mendukung penuh langkah pemerintah ini. Namun yang tidak kalah penting adalah kesiapan dari sisi pendidikan dasar dan menengah, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan karakter kerja yang kuat,” ujar Lalu Hadrian kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).
    Politikus PKB itu menilai, penyesuaian kurikulum dan penguatan vokasi penting agar lulusan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu beradaptasi di lingkungan kerja global.
    “Dengan demikian, lulusan SMA dan SMK tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan bahasa, etika kerja, dan pemahaman lintas budaya yang dibutuhkan di dunia kerja global,” ucapnya.
    Di samping itu, Lalu juga mendorong penguatan kapasitas para pendidik melalui program bimbingan teknis (bimtek) yang berkelanjutan.
    Menurut dia, peningkatan kompetensi guru perlu dilakukan secara merata agar standar kualitas pembelajaran di seluruh daerah bisa sama dan setara.
    “Pelatihan ini jangan hanya bersifat jangka pendek, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan menengah kita. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan juga perlu dilibatkan agar sinergi ini menghasilkan tenaga kerja berkualitas yang mampu bersaing di luar negeri,” katanya.
    Lalu mengingatkan bahwa tujuan akhir dari program beasiswa bagi lulusan SMA ini jangan sampai berhenti pada pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri.
    Dia berharap, program ini juga bermuara pada peningkatan kualitas generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di dunia internasional.
    “Tujuan akhirnya bukan hanya menyiapkan tenaga kerja untuk ke luar negeri, tetapi juga membangun generasi muda Indonesia yang berdaya saing, berkompeten, dan mampu membawa nama baik bangsa di dunia internasional,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah menyiapkan beasiswa kursus dan pelatihan bagi lulusan SMA/SMK sederajat untuk bekerja di luar negeri.
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan, anggaran yang disediakan mencapai Rp 12 triliun.
    Hal ini dikatakannya pasca rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
    “Salah satunya adalah para lulusan SMA dan SMK yang mau ke luar negeri dipersiapkan beasiswa khusus. Insha Allah akan disiapkan Rp 12 triliun untuk pelatihan dan peningkatan mutu bahasa para calon-calon tenaga kerja yang bekerja dengan pasar luar negeri,” kata Muhaimin, Selasa.
    Pria yang karib disapa Cak Imin ini menuturkan, beasiswa ini bakal berguna untuk siswa yang baru lulus ketika hendak bekerja di luar negeri dengan beragam profesi sebagai welder, caregiver, dan hospitality.
    Ia menyampaikan, pemberian beasiswa akan dimulai pada akhir tahun 2025.
    Namun, jumlah tersebut akan diperbesar pada tahun depan.
    “Untuk beasiswa dimulai akhir tahun ini dengan jumlah tertentu semaksimal mungkin dan akan dimulai lebih besar lagi pada bulan Januari,” ucap dia.
    Ia pun menegaskan, program ini bakal berbeda dengan program penyediaan 500.000 tenaga kerja terampil untuk bekerja di luar negeri oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
    Untuk diketahui, 500.000 tenaga terampil itu diberikan pelatihan pengelasan (welding) dan perhotelan (hospitality) demi memenuhi kebutuhan pasar
    tenaga kerja luar negeri
    .
    Dana yang disediakan mencapai Rp 8 triliun.
    “Beda (dengan program tersebut),” tandas Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pajak Toyota Fortuner 2.8L Keluaran 2025, Tembus Segini

    Pajak Toyota Fortuner 2.8L Keluaran 2025, Tembus Segini

    Jakarta –

    Pajak tahunan Toyota Fortuner 2.8 L keluaran 2025 tembus Rp 10 juta. Berikut ini rincian pajak Toyota Fortuner 2.8 L terbaru.

    Toyota Fortuner merupakan salah satu mobil yang cukup populer di Indonesia. Khusus Fortuner, tipe yang terlaris justru model tertinggi yang menggendong mesin 2.8 L sebagaimana terlihat dalam data penjualan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Padahal kalau secara harga, SUV bongsor Toyota itu juga yang termahal dibandingkan tipe lainnya.

    Pajak Toyota Fortuner 2.8 L Tahun 2025

    Fortuner 2.8 L paling murah dijual Rp 640 jutaan hingga yang termahal Rp 791,2 juta. Dari banderolnya, Fortuner memang bukan buat kaum mendang-mending. Bukan cuma banderolnya, pajak tahunannya juga terbilang tinggi. Ditelusuri detikOto dalam laman Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pajak Fortuner 2.8 L VRZ TSS keluaran 2025 sebesar Rp 10 jutaan. Rincian pajaknya sebagai berikut.

    PKB Pokok: Rp 10,143 jutaSWDKLLJ: Rp 143 ribuTotal: Rp 10,286 juta

    Toyota Fortuner 2.8 L VRZ TSS dengan pajak Rp 10 jutaan itu banderolnya Rp 666 juta. Adapun pajak tersebut berlaku untuk kendaraan pertama yang terdaftar atas nama perusahaan di Jakarta. Besar pajak bisa jadi berbeda di wilayah lainnya dan juga jumlah kepemilikan kendaraan.

    Fortuner 2.8 VRZ hadir dengan mesin diesel baru berkode 1GD-FTV dengan kapasitas 2.755 cc VNT Intercooler. Tenaganya lebih besar menjadi 203,9 PS pada 3.000 – 4.000 rpm dan torsi 499 Nm pada 1.600 – 2.800 rpm. Fitur-fitur yang tersemat antara lain hill start assist, emergency brake signal, traction control, hingga Toyota Safety Sense 2.0.

    Sekadar mengingatkan, pajak kendaraan dibayarkan setiap tahun. Makanya tak jarang juga pajak jadi salah satu pertimbangan seseorang sebelum membeli mobil. Makin mahal harga mobil, biasanya juga berpengaruh ke pajak tahunannya. Tapi ini tak berlaku untuk mobil listrik ya.

    (dry/din)