Xcloud.id

partai: PKB

  • Waka MPR tekankan pendidikan konstitusi perkuat kualitas SDM

    Waka MPR tekankan pendidikan konstitusi perkuat kualitas SDM

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu 20/10/2024). (ANTARA/Ibnu Zaki)

    Waka MPR tekankan pendidikan konstitusi perkuat kualitas SDM
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan pentingnya pendidikan konstitusi dan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dalam rangka perbaikan sistem negara dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Program pendidikan konstitusi yang lebih masif dan menarik, terkini, untuk memperkenalkan pentingnya penguasaan hukum dasar negara, 4 Pilar Kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Ibas, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya ketika memimpin Rapat Pleno Pertama Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Jakarta (30/1). Dia memandang pentingnya pendidikan konstitusi dan sosialisasi Pancasila yang lebih masif, menarik, dan terkini, dalam perbaikan sistem negara dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di tanah air.

    Menurut dia, peran besar MPR RI sangat diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi konstitusi yang lebih inklusif dan interaktif, salah satunya melalui kurikulum nasional.

    “Kajian mengenai peran MPR RI untuk memperjuangkan materi empat pilar kebangsaan agar dapat masuk dalam kurikulum nasional,” ujarnya.

    Tak hanya pendidikan konstitusi, dia pun menilai MPR perlu mengkaji sistem negara dan desain pemerintahan untuk mendorong kemajuan bangsa.

    “Apakah sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia sudah optimal, ataukah perlu ada perbaikan dalam desain pemerintahan?” ucapnya.

    Untuk itu, dia memandang diperlukan tinjauan mendalam terhadap hubungan antara lembaga negara, khususnya dalam hal pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR, dan MPR, termasuk DPD.

    Hal tersebut, lanjut dia, berkaitan dengan penafsiran terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR RI yang masih berlaku.

    “Bagaimana memperkuat mekanisme check and balances di Indonesia?,” tuturnya.

    Ibas pun berharap K3 MPR RI mampu membawa kajian komprehensif yang signifikan demi kemajuan bangsa dan negara.

    “Serta dapat memberikan penguatan kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia kuat di tahun 2045; selanjutnya, Indonesia menjadi negara maju di abad 21,” kata dia.

    Dalam Rapat Pleno tersebut, Ibas yang mendapat amanat sebagai koordinator Badan Pengkajian mengukuhkan keanggotaan K3 MPR RI Masa Jabatan 2024-2029.

    Susunan K3 MPR RI periode 2024-2029 yang dikukuhkan, yaitu Taufik Basari (NasDem) sebagai Ketua K3 MPR RI; dan para Wakil Ketua K3 MPR RI yakni Djarot Saiful Hidayat (PDIP), Rambe Kamarul Zaman (Golkar), Hamonangan Hutabarat (Gerindra), dan Ajiep Padindang (Golkar).

    Adapun anggota K3 total berjumlah 65 orang, yang terdiri dari PDIP (9), Golkar (9), Gerindra (8), NasDem (6), PKB (6), PKS (5), PAN (5), Demokrat (4), dan DPD (13). Para anggota K3 memiliki latar belakang yang beragam mulai dari profesor, master hukum, dosen, politikus, hingga aktivis pendidikan dan pembinaan masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Jangan Berhenti Tanpa Ada Tindakan Hukum

    Jangan Berhenti Tanpa Ada Tindakan Hukum

    loading…

    Anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas meminta proses penegakan hukum terhadap 4 oknum polisi di antaranya AKBP Bintoro yang diduga memeras anak bos Prodia dilakukan transparan. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas meminta proses penegakan hukum terhadap 4 oknum polisi di antaranya mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro yang diduga memeras anak bos Prodia dilakukan transparan. Publik berhak mengetahui yang terjadi dalam kasus tersebut.

    “Pengusutan kasus ini harus dilakukan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak tahu apa yang sebetulnya terjadi,” ujar Hasbi, Jumat (31/1/2025).

    Politikus PKB ini mengatakan, pengakuan anak bos Prodia atas dugaan keterlibatan anggota Polri harus diusut tuntas. “Pengakuan itu jangan hanya berhenti tanpa ada tindakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat,” tegasnya.

    Menurut dia, pemerasan itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Dia meminta polisi dapat membuktikan tak tebang pilih dalam pengusutan tersebut.

    Saat ini , ada 4 oknum polisi Polres Metro Jakarta Selatan menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemerasan. Empat oknum ini diduga melanggar kode etik. Selain itu, sebanyak 11 saksi telah dimintai keterangan.

    Kasus ini mencuat setelah ada gugatan perdata yang dilayangkan dua anak bos Prodia yakni Arif Nugroho (AN) dan Muhammad Bayu Hartoyo (MB). Keduanya merupakan tersangka kasus kekerasan anak yang diungkap pada April 2024.

    Penggugat meminta para tergugat yakni 4 oknum polisi mengembalikan uang Rp1,6 miliar, menyerahkan mobil Lamborghini Aventador, motor Harley Davidson, serta motor BMW HP4.

    Keempat oknum polisi itu yakni AKBP Bintoro, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung, Z selaku mantan Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan ND selaku mantan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

    (jon)

  • Cak Imin: 3,1 Juta Penduduk Indonesia Miskin Ekstrem Nasional 30 Januari 2025

    Cak Imin: 3,1 Juta Penduduk Indonesia Miskin Ekstrem Nasional 30 Januari 2025

    Cak Imin: 3,1 Juta Penduduk Indonesia Miskin Ekstrem
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau
    Cak Imin
    mengatakan, sebanyak 3,1 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin ekstrem.
    Hal ini disampaikan Cak Imin usai rapat koordinasi
    data tunggal sosial ekonomi
    bersama Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Sekretaris Negara, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Ada 3,1 juta penduduk Indonesia masih kategori miskin ekstrem. Sekitar 790.000 kepala keluarga,” ujar Cak Imin usai rapat di Gedung Kemenko PMK, Kamis (30/1/2025).
    Cak Imin mengatakan, pemerintah saat ini berupaya agar seluruh masalah terkait kemiskinan ekstrem di Indonesia tuntas hingga akarnya.
    Ia menyebutkan, ada tiga tahap yang akan dilakukan pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada 3,1 juta rakyat miskin tersebut.
    “Pertama, bantuan khusus untuk yang miskin ekstrem. Tahap kedua akan memberikan akses kepada yang produktif dari segi usia, segi peningkatan kapasitas,
    skill
    agar bisa bekerja produktif,” kata Cak Imin.
    Tahap ketiga, pemerintah bakal mendorong rakyat miskin untuk hidup mandiri dari akses yang telah diberikan.
    “Tiga bulan ke depan kami akan mensasar 3,1 juta warga miskin ekstrem untuk mendapat bantuan khusus supaya makin cepat meninggalkan posisi level miskin ekstrem ini,” ujar dia.
    Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan, rapat lintas kementerian ini juga membahas terkait data tunggal sosial ekonomi yang dipaparkan oleh Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
    “Alhamdulillah, semakin sempurna yang dilakukan oleh Kepala BPS. Sudah sangat cepat, nanti akan bisa digunakan data tunggal ini oleh seluruh kementerian yang membutuhkan,” ujar Cak Imin.
    Dalam kesempatan yang sama, Widyasanti atau Wiwi menuturkan, data tunggal akan segera dipakai untuk memanfaatkan program-program sosial.
    “Ya, nanti segera dipakai, akan segera dan dimanfaatkan untuk sasaran program-program sosial,” papar Wiwi.
    Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
    Kategori yang digunakan adalah garis kemiskinan ekstrem, yaitu 1,9 dollar AS
    purchasing power parity, 
    setara dengan Rp 10.739 per hari atau Rp 322.170 per bulan.
    Untuk rumah tangga dengan anggota keluarga sebanyak 4 orang, maka batas pengeluaran adalah di bawah Rp 1.288.680 per bulan.
    BPS menggolongkan rakyat miskin ekstrem adalah ketika pengeluaran seseorang di bawah Rp 10.739 per hari atau hanya Rp 322.170 per bulan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator DPR RI dari Jember Ini Soroti Kekalahan Rakyat dalam Sejumlah Konflik Agraria

    Legislator DPR RI dari Jember Ini Soroti Kekalahan Rakyat dalam Sejumlah Konflik Agraria

    Jember (beritajatim.com) –  Muhammad Khozin, legislator DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan bangsa Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang, menyoroti kekalahan rakyat dalam sejumlah konflik agraria.

    “Ketika rakyat berhadapan dengan negara, sudah bisa ditebak siapa yang kalah, pasti rakyat,” kata Gus Khozin, sapaan akrab Khozin, dalam siaran persnya, usai rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kamis (30/1/2025) siang.

    Khozin lantas mencontohkan konflik antara PT Kereta Api Indonesia dengan masyarakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ratusan keluarga yang telah puluhan tahun tinggal di area tersebut dan membayar pajak rutin harus digusur PT KAI yang berbekal grondkaart era pemerintah kolonial Belanda sebagai dasar pemberian sertifikat oleh BPN.

    Persoalan lainnya di Kampung Tapak Kerbau, Desa Gersik Putih, Kabupaten Sumenep. BPN memberikan 19 sertifikat hak milik (SHM) yang diklaim sebelumnya daratan dan belakangan mengalami abrasi. BPN merespons persoalan ini normatif sehingga berpotensi memunculkan letupan-letupan sosial.

    Dengan banyaknya persoalan tanah yang berujung pada kekalahan rakyat di hadapan negara, Khozin menagih peta jalan penyelesaian konflik agraria kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Ia juga mendorong dilakukannya penyelesaian jalan tengah dalam banyak persoalan pertanahan, khususnya di Pulau Jawa.

    “Saya mendorong perlu upaya win-win solution, misalnya warga diberi SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) hingga beberapa waktu yang disepakati sembari dilakukan pendekatan persuasif agar tidak terjadi gesekan di masyarakat,” kata alumnus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini.

    Pemerintah juga diminta tak sekadar mencabut SHM yang dianggap bermasalah, seperti dalam perkara pagar laut Tangerang. “Setelah dicabut SHM nya tentu harus ada langkah penindakan baik pidana maupun administratif khususnya di internal ATR/BPN,” kata Khozin bersemangat. [wir]

  • Kades Bondowoso Tak Bisa Lagi Sembarangan Pecat Perangkat Desa

    Kades Bondowoso Tak Bisa Lagi Sembarangan Pecat Perangkat Desa

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kepala desa di Kabupaten Bondowoso bakal menghadapi aturan lebih ketat dalam memberhentikan perangkat desanya. Langkah ini diambil menyusul beberapa kasus kontroversial terkait pemecatan perangkat desa oleh kepala desa terpilih setelah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

    Sejumlah oknum kepala desa yang memenangkan Pilkades diketahui melakukan “pembersihan” terhadap perangkat desa yang diduga tidak memberikan dukungan kepadanya. Mereka yang diberhentikan kemudian digantikan oleh pendukung sang kades terpilih.

    Fenomena ini terjadi karena proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa selama ini cukup mudah, hanya memerlukan rekomendasi dari camat.

    Namun, pada tahun 2025, muncul wacana bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Bondowoso harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati terlebih dahulu.

    “Itu agar tidak mudah dan seenaknya pemerintah desa memberhentikan perangkat,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir kepada beritajatim.com, ditulis Kamis (29/1/2025).

    Menurutnya, kebijakan ini akan dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemerintahan desa tahun 2025. Regulasi ini juga sejalan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

    “Di Raperda nanti juga direkomendasi Bupati. Itu sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Sesuai regulasi,” tuturnya.

    Legislator PKB ini menilai bahwa dengan adanya syarat wajib rekomendasi dari Bupati, maka proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak lagi dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

    “Targetnya, biar kepala desa tidak dengan seenaknya memberhentikan perangkat desa yang tidak mendukung. Karena pengalaman pasca Pilkades pasti terjadi seperti itu,” ujarnya.

    Dengan kebijakan ini, diharapkan perangkat desa di Bondowoso dapat bekerja secara profesional tanpa tekanan politik dari kepala desa terpilih setelah Pilkades. [awi/beq]

  • Pilkades Serentak 2025 di Bondowoso, DPRD Dorong Efisiensi Anggaran dengan Pemusatan TPS

    Pilkades Serentak 2025 di Bondowoso, DPRD Dorong Efisiensi Anggaran dengan Pemusatan TPS

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kabupaten Bondowoso akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2025. Dalam rangka efisiensi anggaran, berbagai langkah tengah dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, salah satunya adalah pemusatan tempat pemungutan suara (TPS) hanya di kantor desa, sebagaimana yang diterapkan sebelum pandemi Covid-19.

    Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, mengungkapkan wacana tersebut dalam keterangannya kepada beritajatim.com pada Rabu (29/1/2025).

    Diketahui, anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini mencapai Rp2,1 miliar. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto terus mendorong kebijakan efisiensi anggaran dalam berbagai aspek pemerintahan.

    “Bagaimana kemudian juga anggaran Pilkades dilakukan efisiensi,” kata H. Ahmad Dhafir saat ditemui di Wisma Ketua DPRD Bondowoso.

    Sebelumnya, pendirian banyak TPS dalam pemilihan kepala desa diterapkan saat pandemi Covid-19 guna mendukung kebijakan jaga jarak untuk mencegah penularan virus. Namun, di periode-periode sebelum pandemi, pemungutan suara hanya dilakukan di satu TPS di balai desa.

    “Periode-periode sebelumnya sebelum Covid, itu hanya 1 TPS di balai desa,” terang legislator PKB tersebut.

    Selain bertujuan untuk menghemat anggaran, pemusatan TPS ke kantor desa juga dianggap dapat mengurangi potensi gesekan sosial pasca-Pilkades. Ahmad Dhafir menilai bahwa distribusi suara yang terbuka di tingkat dusun kerap memicu ketegangan politik di masyarakat.

    “Biasanya tidak dibantu atau kalau ada bantuan-bantuan tidak diberi,” ucap wakil rakyat asal Desa Tegal Mijin, Kecamatan Grujugan.

    Jika hanya ada satu TPS di kantor desa, maka akan sulit bagi kepala desa terpilih untuk mengidentifikasi masyarakat dusun mana yang tidak mendukungnya. Hal ini dinilai dapat menciptakan kondisi sosial yang lebih aman dan kondusif.

    “Di saat 1 TPS tidak diketahui siapa yang memilih si A dan si B, maka itu menciptakan situasi aman, nyaman, tentram bagi masyarakat,” urainya.

    Menurut Dhafir, di Kabupaten Bondowoso banyak masyarakat yang mengeluhkan sikap kepala desa yang pilih kasih setelah terpilih.

    “Saat dia menjabat masih memusuhi orang-orang yang tidak mendukung. Mau minta tanda tangan kemudian tidak diurus. Bahkan ditinggal pergi dan sebagainya,” beber Dhafir.

    Ia menegaskan bahwa setelah terpilih, seorang kepala desa harus mengayomi seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.

    “Bukan terbatas hanya pada pendukungnya saja. Tapi seluruh rakyatnya,” tegasnya. [awi/beq]

  • Politik kemarin, ucapan Imlek dari Presiden hinggakunjungan Wapres

    Politik kemarin, ucapan Imlek dari Presiden hinggakunjungan Wapres

    “Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 kepada seluruh saudara-saudara kita yang merayakannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Presiden ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

    Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili/2025 Masehi kepada seluruh masyarakat yang merayakan.

    “Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 kepada seluruh saudara-saudara kita yang merayakannya,” ucap Prabowo dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya @prabowo, Rabu petang.

    Presiden berharap perayaan Imlek tahun ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberuntungan bagi masyarakat keturunan Tionghoa maupun masyarakat Tionghoa di Indonesia.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wapres Gibran temui warga Kampung Malang Tengah untuk dengar aspirasi

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui warga Kampung Malang Tengah di Surabaya, Jawa Timur, untuk mendengar langsung aspirasi dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

    Biro Pers, Media, dan Indormasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden dalam siaran resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, menjelaskan Gibran berkunjung ke Kampung Malang Tengah pada Selasa (28/1) malam.

    “Kunjungan yang dilakukan secara tiba-tiba ini tidak lain bertujuan untuk mendengarkan aspirasi, harapan, dan bahkan keluhan masyarakat setempat,” demikian siaran resmi BPMI Sekretariat Wakil Presiden.

    Selengkapnya klik di sini.

    PKB: Gus Dur layak jadi Pahlawan Nasional karena gagas libur Imlek

    Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan bahwa presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur layak bergelar Pahlawan Nasional karena memperjuangkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur.

    Kala itu Presiden Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 yang isinya mencabut Instruksi Presiden pada era presiden ke-2 RI H.M. Soeharto tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang salah satunya melarang perayaan Imlek. Kemudian hal itu dilanjutkan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional.

    “Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa Gus Dur adalah tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi di Indonesia,” kata Neng Eem di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    DPD RI harap warga Papua Pegunungan terima hasil putusan MK

    Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nelson Wenda mengharapkan warga Papua Pegunungan dapat menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Januari 2025.

    Senator Nelson Wenda di Wamena, Rabu, mengatakan bahwa calon kepala daerah yang jadi pemenang maupun yang mengajukan perselisihan hasil pilkada ke MK supaya menjaga situasi di Papua Pegunungan.

    “Kepada calon bupati di delapan kabupaten termasuk calon gubernur baik pemenang maupun yang masih berjuang, untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua Pegunungan,” katanya.

    Selengkapnya klik di sini.

    DKPP luncurkan IKEPP 2024 besok

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) tahun 2024 di Jakarta, Kamis (30/1) besok.

    Sekretaris DKPP David Yama mengungkapkan kegiatan Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024 merupakan hasil dari survei terhadap kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan DKPP di 38 provinsi pada tahun 2024.

    “Untuk pertama kalinya DKPP akan memublikasi hasil IKEPP dari seluruh wilayah Indonesia,” kata David dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD Bondowoso Minta Pilkades Serentak Digelar Akhir Tahun 2025

    DPRD Bondowoso Minta Pilkades Serentak Digelar Akhir Tahun 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Bondowoso meminta pelaksaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak digelar akhir tahun 2025.

    Rencananya, Pemkab Bondowoso akan menggelar Pilkades serentak di 21 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Setiap kecamatan terdapat 1-4 desa yang bakal menghelat Pilkades.

    Di antaranya Desa Sumber Suko, Desa Penambangan, Desa Poncogati dan Desa Locare di Kecamatan Curahdami; Desa Gayam, Desa Gayam Lor dan Desa Penang di Kecamatan Botolinggo; Desa Cindogo, Desa Mrawan dan Desa Wonokusumo di Kecamatan Tapen.

    Kemudian Desa Patemon dan Desa Ardisaeng di Kecamatan Pakem; Desa Sukowono dan Desa Mangli di Kecamatan Pujer; Desa Jatisari dan Desa Banyuwuluh di Kecamatan Wringin;

    Selanjutnya Desa Pecalongan dan Desa Kerang di Kecamatan Sukosari; Desa Tegal Pasir Kecamatan Jambesari Darusollah; Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari dan Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujugan.

    Wacana yang beredar, pelaksanaan di pertengahan tahun 2025. Anggaran yang disiapkan Pemkab Bondowoso kisaran Rp 2,1 miliar.

    Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir menyarankan gelaran Pilkades serentak pada akhir tahun. Sedangkan pelantikan ideal pada Desember 2025.

    Ada beberapa hal yang mendasari. Rujukan utamanya adalah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dimana Pilkades dilaksanakan serentak sehari dalam satu kabupaten.

    “Tidak boleh bulan 6 (Juni) ada Pilkades, bulan 10 (Oktober) ada Pilkades, bulan 12 (Desember) ada Pilkades, enggak. Tapi satu tahun serentak sehari,” kata H. Ahmad Dhafir kepada BeritaJatim.com, Rabu (29/1/2025).

    Pelaksanaan Pilkades pun harus dilandasi aturan hukum berupa Peraturan Daerah. Di sisi lain, naskah revisi Perda berkaitan dengan Pemdes belum masuk ke program legislasi daerah (prolegda) tahun 2025. Yang penyerahan ke DPRD pada akhir tahun 2024 lalu.

    “Bupati tidak menyerahkan pembahasan revisi perda tentang pemerintahan desa. Artinya, perda pemerintahan desa ini akan dibahas di tahun 2025. Tidak mungkin perdanya segera dibahas dan (Pilkades) dilaksanakan Juli 2025,” kata Ketua DPRD Bondowoso 5 periode ini.

    Oleh sebab itu, pelaksanaan Pilkades di akhir tahun dinilai sangat ideal. Terlebih, puluhan kades sempat diundang Kejari Bondowoso beberapa waktu lalu. Penyebabnya, punya kewajiban mengembalikan lebih bayar anggaran DD dan ADD ke negara.

    “Pengalaman masa pemerintahan pak Amin (Amin Said Husni) dan masa pemerintahan pak Mas’ud, tidak sedikit kades terpilih dilantik pada pertengahan tahun. Maka dia bertanggungjawab terhadap anggaran di tahun pelantikan,” urainya.

    Contoh apabila kades dilantik Juli tahun 2025, maka yang bersangkutan sudah bertanggungjawab terhadap sisa penggunaan APBDes dari Juli hingga Desember tahun 2025.

    Ironinya, jika incumbent kalah dalam Pilkades yang digelar pertengahan tahun dan ia masih memiliki kewajiban pelaksanaan anggaran.

    Beberapa kades incumbent gagal tak mau bertanggungjawab atas kewajibannya tersebut. Ia sengaja menyerahkan kewajibannya pada kades terpilih di sisa penggunaan anggaran.

    “Sedangkan jika kades dilantik Desember, maka kades incumbent yang gagal jadi lagi pun sudah tuntas melaksanaan penggunaan anggaran setahun. Sedangkan kades yang baru akan fokus pada penggunaan anggaran tahun 2026 sejak Januari,” ulas Ketua DPC PKB Bondowoso ini.

    Pelaksaan Pilkades serentak di akhir tahun 2025 pun dinilainya bakal memberi situasi aman dan nyaman bagi kepala desa terpilih. (awi/ted)

  • Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Mayor Teddy Lampaui para Ketum Parpol

    Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Mayor Teddy Lampaui para Ketum Parpol

    GELORA.CO -Tingkat kepuasan terhadap kinerja Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukan angka yang fantastis.

    Teddy menempati urutan kedua dengan tingkat kepuasan 90,1 persen berada di bawah Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. 

    Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa hasil survei tersebut didapatkan dari responden yang mengaku mengenal lima menteri dengan tingkat popularitas tertinggi.

    “Yang tingkat kepuasannya di atas 90 persen berada di peringkat kedua, yakni Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Lagi-lagi populer di kalangan pendukung Prabowo, termasuk juga kalangan ibu-ibu,” kata Burhanuddin dikutip redaksi dalam akun YouTube Indikator Politik Indonesia, Rabu, 29 Januari 2025.

    Burhanuddin hanya menampilkan lima pembantu presiden dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Di peringkat tiga ada nama Menkeu Sri Mulyani dengan tingkat kepuasan sebesar 89,7 persen.

    Kemudian di peringkat empat dan lima ada nama Menteri BUMN Erick Thohir dengan tingkat kepuasan sebesar 89,3 persen dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti dengan tingkat kepuasan sebesar 88,1 persen.

    “Sementara yang lainnya berada di bawah 80 persen, sehingga tidak ditampilkan di diagram ini,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih sangatlah mendasar, yakni perlunya faktor populer di kalangan masyarakat.

    Lanjut dia, publik akan sulit memberikan evaluasi jika menteri tidak dikenal. Oleh karena itu, hal tersebut juga menjadi catatan bagi para menteri.

    “Bagaimana mau membantu Presiden Prabowo kalau dirinya saja tidak dikenal publik, jadi ini kira-kira PR buat para menteri. Yang paling mendasar, menterinya dikenal atau tidak. Kalau tidak kenal, bagaimana mereka tahu kinerjanya sebagai menteri?” tandasnya.

    Fenomena Mayor Teddy cukup mengagetkan dalam tingkat kepuasan publik. Jebolan Akmil 2011 ini mampu mengungguli para Menteri Prabowo yang merupakan ketua umum partai politik (parpol). 

    Di antaranya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Menko Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadali.

    Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, mereka bahkan tidak tembus di angka 80 persen.

  • PKB: Gus Dur layak jadi Pahlawan Nasional karena gagas libur Imlek

    PKB: Gus Dur layak jadi Pahlawan Nasional karena gagas libur Imlek

    Keppres yang mencabut larangan perayaan Imlek itu telah berhasil menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan bahwa presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur layak bergelar Pahlawan Nasional karena memperjuangkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur.

    Kala itu Presiden Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 yang isinya mencabut Instruksi Presiden pada era presiden ke-2 RI H.M. Soeharto tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang salah satunya melarang perayaan Imlek. Kemudian hal itu dilanjutkan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional.

    “Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa Gus Dur adalah tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi di Indonesia,” kata Neng Eem di Jakarta, Rabu.

    Neng Eem mengatakan bahwa perjuangan Gus Dur mengenai Imlek sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yakni setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya.

    Keppres yang mencabut larangan perayaan Imlek itu, menurut dia, telah berhasil menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran.

    Selain membolehkan perayaan Imlek dan tarian barongsai, dia mengatakan bahwa Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid juga menegaskan bahwa istilah pribumi dan nonpribumi sudah tak relevan lagi.

    Pada era Gus Dur, agama Konghucu yang dipeluk oleh warga etnis Tionghoa juga diakui sebagai agama yang resmi di Indonesia. Dengan jasa-jasa Presiden Gus Dur, Fraksi PKB MPR RI saat ini tengah mempersiapkan semua syarat-syarat agar Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

    Ia juga menuturkan bahwa Gus Dur sempat diberi gelar sebagai Bapak Tionghoa pada tahun 2004. Gelar itu diberikan karena Gus Dur mencabut inpres yang melarang perayaan Imlek.

    “Momentum perayaan Imlek hari ini sekaligus mengingatkan kita bahwa Gus Dur sangat layak jadi pahlawan nasional, apalagi MPR RI pada tanggal 25 September 2024 telah mencabut TAP MPR RI Nomor II/MPR/2001 tentang Pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025