Xcloud.id

partai: PKB

  • PKB Minta TVRI dan RRI Jamin Nasib Pegawai Terdampak PHK Akibat Efisiensi – Page 3

    PKB Minta TVRI dan RRI Jamin Nasib Pegawai Terdampak PHK Akibat Efisiensi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sebagian kontributor daerah mereka akibat kebijakan efisiensi. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB Eva Monalisa menyatakan dukungannya terhadap pegawai kontributor RRI dan TVRI yang terdampak.

    “Kami memahami bahwa efisiensi anggaran adalah kebijakan pemerintah Presiden Prabowo yang harus dilakukan. Tapi kami meminta agar hak-hak kontributor tetap terjamin. Kami meminta ada kepastian kompensasi yang layak bagi kontributor yang terkena PHK baik dalam bentuk pesangon, program bantuan, atau peluang kerja di sektor lain,” kata Eva dalam keterangan diterima, Selasa (11/2/2025).

    Eva mengamini, PHK karyawan merupakan hal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kendati demikian PHK harus dilakukan dengan pertimbangan manusiawi, contohnya adakan semacam Latihan keterampilan bidang lain agar bisa menjalani proses transisi.

    “Kontributor yang terdampak PHK dapat menerima pelatihan atau program transisi sehingga memiliki kesempatan untuk beralih ke pekerjaan lain dalam industri penyiaran atau sektor terkait,” saran Eva.

    Selama ini, lanjut Eva, kontributor adalah bagian penting dalam keberlangsungan RRI dan TVRI dalam penyebaran informasi ke berbagai daerah di Indonesia. Meski kontributor berstatus tenaga lepas yang berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN), maka hal itu menjadi rentan terkena efisiensi ketika terjadi situasi pemangkasan anggaran.

    “Sebagai tenaga lepas, kontributor memang tidak berstatus ASN tapi mereka memainkan peran vital dalam memproduksi berita, peliputan di daerah,” tegas Eva.

     

  • Badan Penyelenggara Efisiensi 66%, Kualitas Penyelenggaraan Haji Bakal Terdampak

    Badan Penyelenggara Efisiensi 66%, Kualitas Penyelenggaraan Haji Bakal Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut instansinya mengalami efisiensi anggaran hingga mencapai 66%, yang berpotensi berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. 

    “[Kami] kena [efisiensi anggaran] hingga 66 persen,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut, anggota Dewan Pembina Gerindra itu mengatakan bahwa penghematan itu akan berefek bagi penyelenggaraan haji tahun depan.

    Meski begitu, dia mengatakan bahwa meskipun terkena efisiensi, pihaknya akan tetap untuk memaksimalkan anggaran yang ada.

    “Apa pun itu, kami ikut Perintah sepenuhnya Presiden. Dan berkeyakinan bisa memaksimalkan dengan anggaran yang ada. Agar pelaksanaan Haji 2026 seperti yang diamanatkan Presiden bisa terselenggara dengan baik,” pungkas Dahnil.

    Sekadar informasi, BP Haji mendapat alokasi anggaran Rp43 miliar setelah mengalami pemotongan anggaran. Sejauh ini, BP Haji dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan haji lebih optimal.

    Nantinya, untuk penyelenggaraan haji pada 2025, penyelenggaraan haji masih berada di bawah Kemenag bersama dengan BP Haji. Namun pada 2026, penyelenggaraan haji sepenuhnya di bawah BP Haji.

    Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI meminta agar Badan Penyelenggara Haji yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dapat mengurangi beban kerja yang dipikul oleh Kementerian Agama (Kemenag). 

    Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan adanya Badan yang khusus menangani penyelenggara haji seharusnya dapat meringankan tugas Kementerian Agama (Kemenag). Mengingat, Kemenag tidak hanya mengurus soal haji saja.

    “Badan yang akan menangani khusus urusan haji tentu dia lebih fokus, lebih konsen, lebih mengurus,” kata Marwan.

    Seiring dengan hadirnya Badan Penyelenggara Haji, Komisi VIII yang juga membidangi agama itu berkomitmen untuk mendukung Badan Penyelenggara Haji, melalui pemberian perangkat legalitas yang dibutuhkan.

    “Kalau butuh perubahan undang-undang, segera kita buat, butuh keputusan bersama, kita putuskan disini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengharapkan, penyelenggaraan ibadah haji semakin baik ke depannya, utamanya, dengan hadirnya Badan Penyelenggara Haji. 

    Dia juga meyakini, Badan tersebut dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan melakukan perbaikan terkait penyelenggara haji, dengan menjalankan program yang telah disepakati.

     

  • Bareskrim Geledah Rumah Kades Kohod Arsin Terkait Pagar Laut, Mobil Sedan B 412 SIN Jadi Sorotan – Halaman all

    Bareskrim Geledah Rumah Kades Kohod Arsin Terkait Pagar Laut, Mobil Sedan B 412 SIN Jadi Sorotan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Mobil sedan berwarna putih yang terparkir di garasi rumah Kepala Desa atau Kades Kohod menjadi sorotan saat penyidik Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terkait kasus pagar laut di Tangerang Banten, Senin (10/2/2025).

    Mobil sedan tersebut memiliki pelat nomor B 412 SIN bila disatukan merujuk pada nama Kades Kohod Arsin.

    Selain mobil sedan Honda Civic, ada juga mobil Avanza berpelat dinas terparkir di halaman rumah Arsin.

    Diketahui penyidik Bareskrim Polri mendatangi rumah Kades Kohod Arsin yang berlokasi di Jalan Kali Baru, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, sekira pukul 19.00 WIB.

    Terlihat pengawal Kades atau Paspamdes kurang lebih sebanyak 10 orang berjaga di rumah Kades Arsin, saat polisi melakukan penggeledahan. 

    Selain itu, terlihat pula Ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan tersebut.

    Sebelum melakukan penggeledahan, satu di antara petugas Bareskrim, terlihat menyampaikan tujuan penggeledahan. 

    “(Pengadilan Negeri Tangerang) Menetapkan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan. Rumah tertutup atau alat angkut terhadap terlapor Arsin bin Asip, Ditandatangani secara elektronik (oleh Ketua PN Tangerang,” ucap penyidik Bareskrim Polri di lokasi. 

    Setelah itu, penyidik langsung masuk ke rumah Arsin dan memulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. 

    Sebelumnya istri dan adik Arsin tampak mendatangi Kantor Polsek Pakuhaji, Tangerang, Senin (10/2/2025) sekira pukul 18.30 WIB.

    Mengenakan kemeja kotak-kotak dipadu hijab coklat, istri Arsin duduk bersebelahan dengan adik iparnya yang mengenakan jaket krem dipadu celana hitam.

    Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara (BAP), soal kasus pagar laut.

    Setelah itu, keduanya pun bergegas meninggalkan Polsek Pakuhaji.

    Kades Arsin Sudah Diperiksa

    Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan pihaknya sudah memeriksa Kades Kohod Arsin terkait kasus dugaan pemalsuan surat dalam polemik pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

    “Sudah diperiksa sebagai saksi sesuai haknya kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah, kita sudah memeriksa Kepala Desa,” kata Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025) malam.

    Meski begitu, Djuhandani tak merinci proses pemeriksaan terhadap Arsin tersebut.

    Dari pemeriksaan itu, Djuhandani mengaku pihaknya mendapatkan modus operandi Arsin dan kawan-kawannya membuat dan menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. 

    “Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu yang tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut,” ucapnya.

    Periksa 44 Saksi

    Djuhandani mengatakan pihak penyidik sudah memeriksa 44 orang saksi.

    Nantinya, setelah pemeriksaan saksi hingga pengumpulan bukti. Djuhandani menyebut pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka setelah kasus yang sudah naik ke penyidikan ini.

    “Selanjutnya nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan-pemeriksaan sudah selesai kami akan segera menggelarkan, apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan-keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut,” jelas dia.

    Diketahui kasus pagar laut di Tangerang sendiri kini sudah masuk tahap penyidikan.

    Mobil Civic Milik Arsin

    Mobil merek Honda Civic Vtec berwarna putih milik Arsin diketahui keluaran tahun 2019.

    Jika merujuk pada beberapa situs jual beli mobil, harga mobil Honda Civic Vtec keluaran tahun 2019 memiliki rentang harga Rp 329-340 juta.

    Hasil penelusuran Tribunnews.com di situs Informasi Pajak Kendaraan Provinsi Banten, mobil bermesin sebesar 1498 cc tersebut telat membayar pajak kendaraan sejak 4,5 tahun lalu.

    “Keterangan: Terlambat 4 Tahun 6 Bulan 26 Hari,” demikian tertulis dalam situs tersebut.

    Arsin belum membayar pajak tahunan sedan mewah tersebut yang habis pada 5 Juli 2020.

    Arsin seharusnya menanggung denda tunggakan pajak kendaraannya hingga mencapai Rp 42.259.000.

    Rinciannya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pokok sebesar Rp 20.519.000.

    Lalu, PKB Denda sebesar Rp 4.024.000.

    Kemudian masih ada Opsen PKB Pokok sebesar Rp 13.544.000 dan Opsen PKB Denda sebesar Rp 2.657.000.

    Kemudian, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Pokok senilai Rp 715.000, SWDKLLJ Denda Rp 500.000.

    Serta, Surat Tanda Kendaraan Bermotor Rp 200.000, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) senilai Rp 100.000.

    Arsin juga sempat diisukan memiliki mobil mewah merek Rubicon sesaat setelah video perdebatannya dengan Nusron Wahid viral di media sosial.

    Warga Kohod bernama, Heri menyebut Arsin memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades Kohod pada 2021 lalu.

    Namun, dia mengatakan Rubicon milik Arsin itu tidak lagi tampak di rumah sang Kades sejak kasus pagar laut mencuat.

    Selain Rubicon, Heri menduga empat motor yang juga dimiliki Arsin turut dijual.

    “Isunya sih Rubicon-nya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali,” ujarnya.

    (tribuntangerang.com/ Nurmahadi/ ramadhan/ Tribunnews.com/ abdi)

    Sebagian dari artikel ini telah tayang di Tribuntangerang.com dengan judul Rumah Kades Kohod Digeledah Terkait Pemalsuan Sertifikat Pagar Laut di Tangerang, 44 Saksi Diperiksa

  • DPRD Bondowoso Soroti Efisiensi Anggaran Infrastruktur

    DPRD Bondowoso Soroti Efisiensi Anggaran Infrastruktur

    Bondowoso (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Bondowoso menyoroti rencana efisiensi anggaran, utamanya di sektor infrastruktur. Hal itu dianggap menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah.

    Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bondowoso, Sutriyono mengatakan, persoalan infrastruktur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025-2026 jadi atensi.

    “Perbaikan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dalam periode 2025-2030,” kata Sutriyono.

    Beberapa titik yang menjadi perhatian utama adalah jalan, saluran irigasi, drainase, kawasan permukiman, air bersih, dan sanitasi.

    “Infrastruktur masih menjadi tantangan utama di Bondowoso,” ucap legislator PKB tersebut.

    DPRD Bondowoso, kata Sutriyono, akan terus mendorong agar program pembangunan daerah lebih fokus pada peningkatan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.

    “Tapi dalam menyusun rencana kerja untuk 2026, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan yang ada,” terangnya.

    Kata Cak Sutri, sapaan akrabnya, penyusunan RKPD tidak hanya mengacu pada banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan.

    “Tetapi juga harus mempertimbangkan sumber daya anggaran yang ada,” kata dia.

    Ia mencontohkan dengan kondisi jalan di Bondowoso dengan total panjang jalan mencapai 1.382 kilometer. Dimana sekitar 800 kilometer rusak dan yang masih dalam kondisi baik hanya sekitar 582 kilometer.

    “Ini angka yang cukup besar, dan masyarakat terus mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Sementara anggaran kita masih minim,” sebutnya.

    Selain keterbatasan anggaran daerah, Sutriyono juga menyoroti ketergantungan Bondowoso terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).

    “Ini menjadi tantangan bagi kita semua dalam memastikan pembangunan tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Ia berharap Pemkab Bondowoso bisa lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan lain, seperti kerja sama dengan pihak swasta atau optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Dengan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat, saya yakin masalah infrastruktur di Bondowoso bisa diselesaikan secara bertahap sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” pungkasnya. [awi/beq]

  • Pemerintah dan DPR Didesak Kebut RUU Perlindungan Kerja

    Pemerintah dan DPR Didesak Kebut RUU Perlindungan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII) mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera menyusun rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Kerja.

    Ketua IHII Saepul Tavip menyampaikan, penting bagi regulator untuk menghadirkan satu regulasi ketenagakerjaan yang bersifat menyeluruh dan merupakan kumpulan dari sejumlah peraturan yang ada di bidang ketenagakerjaan dalam satu paket undang-undang (UU) yang menjadi semacam kodifikasi hukum.

    “Untuk itu, kami mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera menyusun RUU Perlindungan Pekerja, untuk menggantikan terminologi UU Ketenagakerjaan,” kata Saepul dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).

    Saepul menuturkan, masyarakat selama ini kerap kesulitan ketika menghadapi kasus-kasus ketenagakerjaan. Dalam proses penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), masyarakat harus mencari referensi hukum yang tercerai berai di sejumlah aturan.

    Misalnya, sebagian ada di UU Ketenagakerjaan No.13/2003, sebagian lagi di UU Cipta Kerja No. 6/2023, lalu sebagiannya lagi di berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    Selain itu, dia menyebut, kerap terjadi disharmoni bahkan kontradiksi antara regulasi yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.

    Belum lagi, lanjut dia, aturan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) seperti SEMA No.3/2015 dan SEMA No.7/2012 yang dinilai sangat bertentangan dengan UU Bidang Ketenagakerjaan.

    “Menjadi sangat penting untuk menghadirkan satu regulasi ketenagakerjaan yang bersifat menyeluruh dan merupakan kumpulan dari sejumlah peraturan yang ada di Bidang Ketenagakerjaan dalam satu paket UU,” ujarnya.

    Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah dan DPR menyusun RUU Perlindungan Kerja melalui suatu mekanisme public hearing guna menyerap dan menampung aspirasi dan pendapat dari seluruh stakeholder.

    Tentunya, lanjut dia, hal ini didahului dengan pembuatan naskah akademik untuk memastikan seluruh permasalahan dan isu-isu ketenagakerjaan yang strategis benar-benar terakomodir secara komprehensif dan demokratis.

    Menurutnya, proses pembuatan UU Perlindungan Kerja yang dipersiapkan dengan matang sangat penting untuk mencegah kesan ‘sistem kebut semalam’ yang kerap mengabaikan suara-suara rakyat.

    “Proses penyusunan UU Cipta Kerja No.11/2020 yang cacat formil, maupun UU Cipta Kerja No.6/2023 yang cacat materiil seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak terulang lagi,” ujarnya. 

    Dalam hal ini, beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian dan menjadi materi daftar isian masalah (DIM) dalam penyusunan RUU Perlindungan Kerja. 

    Di antaranya hubungan kerja dan syarat-syarat kerja, sistem pengupahan, kebebasan berserikat, keselamatan dan kesehatan kerja, pekerja migran, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

    “IHII berharap pembahasan RUU Perlindungan Kerja dilakukan secara demokratis, transparan, adil dan terbebas dari praktik-praktik transaksional yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain,” pungkasnya. 

  • Anggaran IKN Diblokir, DPR Dukung Prabowo Hentikan Sementara Proyeknya

    Anggaran IKN Diblokir, DPR Dukung Prabowo Hentikan Sementara Proyeknya

    loading…

    Embung di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto/SindoNews/Sunu Hastoro Fahrurozi

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya merespons pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai 80% dari DIPA 2025 sebesar Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun. Karena pemblokiran ini, PU pun memangkas anggaran Ibu Kota Nusantara ( IKN ) dari Rp60,6 triliun menjadi Rp14,87 triliun.

    “Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara untuk prioritas Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto , seperti MBG (Makan Bergizi Gratis, red) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan panik, toh anggaran belanja pegawai aman,” ujar Indra, Senin (10/2/2025).

    Bila mengacu Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, pemblokiran dilakukan sebagai mekanisme umum yang biasa terjadi di awal tahun anggaran. Anggaran yang diblokir di luar operasional dan belanja pegawai,

    Besarnya angka pemblokiran memang cukup signifikan. Tapi menurut Indra, Inpres Prabowo ini out of the box. “Ini adalah momentum evaluasi bagi kementerian/lembaga yang diblokir anggarannya, dan apakah akan berdampak buruk bagi masyarakat,” terang Indra.

    Legislator asal Dapil Papua Selatan itu juga menjelaskan, anggaran IKN itu tidak hanya di Kementerian PU, tapi juga di OIKN sebesar Rp28,3 triliun pada APBN 2025. Dari total anggaran OIKN sebesar Rp26,7 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan, infrastruktur dasar, dan pengelolaan gedung dan kawasan.

    Menurut Indra, hal terpenting soal IKN, jangan sampai karena pembangunan IKN, program-program pemerintah lainnya menjadi dihambat. Dia setuju bila dampak positif pembangunan ibu kota baru itu tidak instant (butuh waktu dan proses), karena itu pembangunannya tidak boleh grusa-grusu (terburu-buru).

    “Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak, tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk menyejahterakan rakyatnya,” terang Indra.

    Indra justru mengapresiasi syarat Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN bila semua gedung/kantor lembaga negara sudah terbangun pada tahun 2028 atau di akhir masa jabatan tahun 2029. Artinya, Presiden Prabowo tidak memaksakan kehendak pribadi, tidak membebani tugas kementerian/lembaga yang tidak realistis, juga tidak mengabaikan prioritas program mensejahterakan rakyat.

    “Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024, atau bila para ASN sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan,” pungkasnya.

    (rca)

  • Layanan Samsat Keliling tersedia di 14 lokasi Jadetabek

    Layanan Samsat Keliling tersedia di 14 lokasi Jadetabek

    Agar bisa mengakses layanan ini, warga diwajibkan membawa KTP asli pemilik kendaraan, BPKB dan STNK, masing-masing disertakan fotokopi

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, menyediakan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling pada 14 lokasi di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Senin.

    Berikut 14 lokasinya sesuai akun resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro di X:

    Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan 08.00-14.00 dan WIB dan TMP Kalibata pukul 09.00-14.00 WIB; Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur dari jam 08.00-15.00 WIB, dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Tangerang di Pangkalan Foodmosehere dan Alun-Alun Cibodas 08.00-14.00 WIB; Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB; Ciledug bertempat di Kantor Kecamatan Pinang, dan dan Rukan Fresh Market Greend Lake City Cipondoh dari jam 09.00-12.00 WIB; Ciputat di kantor Kelurahan Pondok Betung dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB; Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisuak BSD dan Halaman G Twon Square 08.00-14.00 WIB; Kota Bekasi di Halaman Parkir Samsat pukul 08.00-12.00 WIB; Kabupaten Bekasi di kantor Pasar Bersih Jababeka dari pukul 09.00-12.00 WIB; Depok di halaman parkir Samsat Depok 08.00-14.00 WIB dan Lapangan Bola Cipayung 08.00-12.00 WIB; Cinere di halaman parkir Samsat buka pukul 08.00 sampai 12.00 WIB.

    Agar bisa mengakses layanan ini, warga diwajibkan membawa KTP asli pemilik kendaraan, BPKB dan STNK, masing-masing disertakan fotokopi. Pastikan juga pemilik kendaraan tidak memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun.

    Gerai ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan pemohon harus datang langsung ke kantor samsat terdekat.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Muhaimin: Alumni ponpes ujung tombak perjuangan aswaja, NU, dan Islam

    Muhaimin: Alumni ponpes ujung tombak perjuangan aswaja, NU, dan Islam

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa alumni pondok pesantren (ponpes) merupakan ujung tombak perjuangan ahlusunah waljamaah (aswaja), Nahdlatul Ulama (NU), dan Islam.

    “Alumni pondok pesantren, khususnya alumni Himasal, amat sangat luar biasa menjadi bagian ujung tombak dari perjuangan aswaja, perjuangan NU, perjuangan Islam. Tugas utama alumni tentu mendorong agar umat Islam, khususnya warga aswaja bisa menjadi subjek bukan objek,” kata dia sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

    Cak Imin, sapaan akrabnya, menyampaikan hal itu saat penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Himasal (Himpunan Alumni Santri Lirboyo) V dan Lembaga Ittihadul Mubalighin Aly (LIM) II di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (8/2).

    Di hadapan ribuan anggota Himasal, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat itu juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa 50 orang terkaya di Indonesia menguasai 75 persen total aset bangsa, tetapi 50 persen dari total penduduk Indonesia tidak memiliki aset dan tidak mampu.

    “Itu kondisi Indonesia yang disampaikan Presiden dan beliau memerintahkan seluruh menterinya untuk menjadi fokus kerja. Kerjaan ini tentu tidak ringan, harus melibatkan semua pihak, dan saya yakin alumni yang menjadi kiai, pengusaha di berbagai bidang, insya Allah tidak akan putus tanggung jawab peduli kepada negara dan bangsa,” ucapnya.

    Cak Imin meyakini Himasal di bawah kepemimpinan KH Abdullah Kafabihi Mahrus Ali akan terus berkiprah bukan hanya mencetak santri yang alim, tetapi juga santri yang kelak menjadi ujung tombak perubahan.

    “Santri yang menjadi ujung tombak dari seluruh perubahan, bukan menjadi korban dari perubahan. Inilah cita-cita kita semua,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Cak Imin mengajak seluruh santri dan alumni untuk aktif berdakwah di media sosial. Menurut dia, media sosial merupakan wujud dari perubahan yang tidak bisa dielakkan.

    “Sekarang Instagram kalah dengan TikTok. Facebook tidak ada apa-apanya dibanding TikTok. Ini perlu peran Himasal untuk turut andil mengendalikan, memasukkan konten-konten dakwah positif agar tercipta baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang makmur),” demikian Cak Imin.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cak Imin: Alumni Ponpes Ujung Tombak Perjuangan Aswaja, NU, dan Islam

    Cak Imin: Alumni Ponpes Ujung Tombak Perjuangan Aswaja, NU, dan Islam

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin, mengatakan alumni pondok pesantren (ponpes) merupakan ujung tombak perjuangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), NU dan Islam. 

    Hal ini disampaikan Cak Imin saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) ke-V dan Lembaga Ittihadul Mubalighin Aly (LIM) ke-II di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Sabtu (8/2/2025).

    Cak Imin mengaku bangga atas peran besar alumni ponpes Lirboyo yang bukan hanya menjadi santri, tetapi telah berperan menjadi ujung tombak perjuangan Islam Aswaja.

    “Alumni-alumni pondok pesantren, khususnya alumni Himasal sangat luar biasa menjadi bagian ujung tombak dari perjuangan Aswaja, perjuangan NU, perjuangan Islam. Tugas utama alumni tentu mendorong agar umat Islam, khususnya warga Aswaja bisa menjadi subjek bukan objek,” ujar Cak Imin.

    Di depan para masyayikh serta ribuan anggota Himasal, Cak Imin mengungkapkan jika 50 orang terkaya di Indonesia menguasai 75% total aset bangsa. Sementara sebanyak 50% dari total penduduk Indonesia tidak memiliki aset dan semakin hari semakin miskin.

    “Itu keadaan (Indonesia) yang disampaikan Presiden (Prabowo Subianto), dan beliau perintahkan kepada seluruh menterinya untuk menjadi fokus kerja kita. Kerjaan ini tentu tidak ringan, harus melibatkan semua pihak. Saya yakin alumni-alumni yang menjadi kiai, dan pengusaha di berbagai bidang insyaallah tidak akan putus tanggung jawab peduli kepada negara dan bangsa,” jelas Cak Imin.

    Dalam konteks tersebut, Gus Imin yakin Himasal di bawah kepemimpinan KH Abdullah Kafabihi Mahrus Ali akan terus berkiprah bukan hanya mencetak santri yang alim, tetapi juga mencetak santri yang kelak menjadi subjek.

    “(Santri yang) menjadi ujung tombak dari seluruh perubahan, bukan menjadi korban dari perubahan. Inilah cita-cita kita semua,” tutur dia.

    Lebih lanjut, Cak Imin juga mengajak seluruh santri dan alumni untuk aktif berdakwah melalui media sosial. Media sosial di mata Cak Imin Imin adalah wujud dari perubahan yang tidak bisa dielakkan.

    “Sekarang Instagram kalah dengan TikTok. Facebook tidak ada apa-apanya dibanding TikTok. Ini perlu peran Himasal untuk turut andil mengendalikan, memasukkan konten-konten dakwah positif agar tercipta baldatun thoyyibatun wa robban gafur,” pungkas Cak Imin di hadapan alumni Ponpes Santri Lirboyo.

  • Alumni Ponpes Ujung Tombak Aswaja, NU, dan Islam

    Alumni Ponpes Ujung Tombak Aswaja, NU, dan Islam

    loading…

    Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri penutupan Munas Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) ke-V dan Lembaga Ittihadul Mubalighin Aly (LIM) ke-II di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) ke-V dan Lembaga Ittihadul Mubalighin Aly (LIM) ke-II di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.

    Pria yang akrab disapa Gus Imin ini mengaku bangga atas peran besar alumni Lirboyo yang bukan hanya menjadi santri, tetapi telah berperan menjadi ujung tombak perjuangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).

    “Alumni-alumni pondok pesantren, wabilkhusus alumni Himasal amat sangat luar biasa menjadi bagian ujung tombak dari perjuangan Aswaja, perjuangan NU, perjuangan Islam. Tugas utama alumni tentu mendorong agar umat Islam, khususnya warga Aswaja bisa menjadi subjek bukan objek,” kata Gus Imin, dikutip Minggu (9/2/2025).

    Di depan para masyayikh serta ribuan anggota Himasal, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) ini menyatakan jika 50 orang terkaya di Indonesia menguasai 75% total aset bangsa. Sementara sebanyak 50% dari total penduduk Indonesia tidak memiliki aset dan semakin hari semakin miskin.

    “Itu keadaan Indonesia yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, dan beliau perintahkan kepada seluruh menterinya untuk fokus kerja. Kerjaan ini tentu tidak ringan, harus melibatkan semua pihak. Saya yakin alumni-alumni yang menjadi kiai, pengusaha di berbagai bidang insyaallah tidak akan putus tanggung jawab peduli kepada negara dan bangsa,” ujarnya.

    Dalam konteks tersebut, Gus Imin yakin Himasal di bawah kepemimpinan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus Ali akan terus berkiprah bukan hanya mencetak santri yang alim, tapi juga santri yang kelak menjadi subjek. “Menjadi ujung tombak dari seluruh perubahan, bukan menjadi korban dari perubahan. Inilah cita-cita kita semua,” tutur Gus Imin.

    Gus Imin juga mengajak seluruh santri dan alumni untuk aktif berdakwah melalui media sosial. Media sosial di mata Gus Imin adalah wujud dari perubahan yang tidak bisa dielakkan.

    “Sekarang Instagram kalah dengan TikTok. Facebook tidak ada apa-apanya dibanding TikTok. Ini perlu peran Himasal untuk turut andil mengendalikan, memasukkan konten-konten dakwah positif agar tercipta baldatun thoyyibatun wa robban gafur,” ucapnya.

    (cip)