partai: PKB

  • Sosok Abdul Azis Anwar, Kades di Bogor Minta Mobil Desa Baru, Punya Rubicon, tapi Nunggak Pajak – Halaman all

    Sosok Abdul Azis Anwar, Kades di Bogor Minta Mobil Desa Baru, Punya Rubicon, tapi Nunggak Pajak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Kepala Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Abdul Azis Anwar, meminta mobil operasional baru bagi setiap desa.

    Azis mengatakan penambahan mobil baru itu bukan untuk kepala desa, melainkan melayani kebutuhan masyarakat.

    “Kenapa tidak kita mengusulkan adanya penambahan mobil operasional desa,” kata Azis di Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Senin (10/2/2025), dikutip dari TribunnewsBogor.com.

    “Adanya penambahan mobil operasional desa baru sebatas usulan. Untuk mobil operasionalnya bisa jenis Toyota Avanza,” imbuh dia.

    Azis mengatakan usulan ini disampaikan mengingat sebelumnya terjadi kasus warga harus menunggu mobil desa selesai digunakan.

    Padahal, kata dia, warga itu memerlukan kendaraan untuk ke rumah sakit.

    Ia pun menyinggung adanya mobil baru untuk Camat dan Sekretaris Camat.

    Azis menilai hal serupa juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan desa di Kabupaten Bogor.

    “Camat mobil baru, Sekcam mobil baru. Kenapa tidak mobil operasional desa ditambah menjadi dua unit,” pungkasnya.

    Abdul Azis Anwar adalah Kepala Desa Cimanggis di Kecamatan Bojonggede sejak 2022.

    Ia adalah lulusan SMA PGRI 4 Bogor.

    Selain itu, Azis diketahui merupakan lulusan Sarjana Ekonomi. Hal ini diketahui dari gelar yang disandangnya, yaitu S.E.

    Pada Juni 2024 lalu, ia terpilih menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk periode 2024-2029.

    Di tahun 2023, Desa Cimanggis di bawah kepemimpinan Azis berhasil menjadi Juara Desa Mandiri se-Kabupaten Bogor.

    Pada tahun yang sama, Desa Cimanggis meraih penghargaan Desa Terbaik se-Jawa Barat.

    Sebagai Kades, Azis memiliki program unik untuk mendukung hari bahagia warganya.

    Lewat akun Instagram @desa_cimanggis, Azis mempersilakan bagi warga ber-KTP Cimanggis untuk menggunakan lima mobil pribadinya saat hari pernikahan.

    Mobil pribadi Azis itu bisa dipinjam untuk mengantar dan menjemput pengantin atau besan.

    “Lima mobil pribadi siap mengantar dan menjemput pengantin/besan. Khusus warga ber-KTP Cimanggis,” bunyi keterangan Instagram yang diunggah pada 27 Februari 2024.

    Dalam foto yang disertakan, terlihat Azis memiliki mobil Toyota jenis sedan dan minibus, diduga Honda Jazz, dan Jeep Rubicon.

    Meski demikian, dalam unggahan yang lain, terlihat ada mobil Alphard putih bernomor polisi B 157 RUD terparkir di rumah Azis.

    Selain itu, Jeep Rubicon miliknya bernomor polisi F 408 MN, pernah digunakan untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad di Masjid Nurul Islam.

    Rubicon Nunggak Pajak

    Meski demikian, mobil Jeep Rubicon milik Abdul Azis Anwar diketahui nunggak pajak sejak 2017.

    Total, Rubicon milik Azis menunggak hingga Rp63.948.800.

    Jumlah itu terdiri dari PKB Pokok Rp30.912.600, PKB Denda Rp6.698.200, SWDKLLJ Pokok Rp715.000, SWDKLLJ Denda Rp500.000.

    Kemudian PNBP STNK Rp200.000, PNBP TNKB Rp100.000, Opsen PKB Pokok Rp20.402.000, dan Opsen PKB Denda Rp4.420.600.

    Diketahui, Rubicon milik Azis keluaran tahun 2013.

    Azis diduga membeli mobil tersebut secara bekas, sebab kepemilikannya sudah tangan kedua.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Rumah Megah Abdul Aziz Kades Bogor yang Minta Tambah Mobil Dinas Saat Efisiensi, Isi Garasi Mewah

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunnewsBogor.com/Sanjaya Ardhi/Vivi Febrianti)

  • Dituduh Kompori Hubungan Prabowo-Jokowi, PDIP Semprot Waketum PKB: Mungkin Dia Bangun Kesiangan

    Dituduh Kompori Hubungan Prabowo-Jokowi, PDIP Semprot Waketum PKB: Mungkin Dia Bangun Kesiangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta PDI Perjuangan tidak memanas-manasi hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

    Hal ini merujuk dari pernyataan Presiden Prabowo bahwa ada pihak yang mencoba merusak hubungan dirinya dengan Jokowi.

    “Tidak usah dikompor-kompori, lebih baik saling jaga kekompakan dan keberlanjutan,” terang Jazilul kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Menanggapi tudingan Jazilul, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menekankan bahwa partainya tak ada urusannya untuk merusak hubungan Prabowo dan Jokowi. Deddy kemudian menyindir bahwa Jazilul bangun kesiangan.

    “Mungkin dia bangun kesiangan, sehingga tiba-tiba menuduh PDI Perjuangan mau memisah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu urusan beliau-beliau, kita nggak ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka,” kata Deddy di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Menurut Deddy, tidak ada yang bisa memisahkan dua tokoh tersebut sepanjang mereka memiliki kepentingan yang sama.

    “Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya. Kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun enggak bisa memisahkan,” ungkapnya.

    Ia pun meminta Jazilul tidak mencampuri dapur partai lain dan fokus mengurusi internal partainya sendiri.

    “Jadi silakan saja, tapi mohon Bung Jazilul enggak usah urusin orang lain, urus saja partai sendiri,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo mengaku tergelitik ada pihak tertentu yang ingin merusak hubungan baiknya dengan Jokowi.

  • Mau perpanjang masa berlaku STNK? Ini lokasi Samsat Keliling Jadetabek

    Mau perpanjang masa berlaku STNK? Ini lokasi Samsat Keliling Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada Kamis menyediakan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 lokasi yang berada di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek).

    Masyarakat dapat memanfaatkan layanan Samsat Keliling untuk pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLLJ).

    Samsat Keliling di Jadetabek tersebar di beberapa wilayah agar masyarakat mudah menjangkau pelayanan tanpa mendatangi kantor pusat.

    Untuk mengakses pelayanan Samsat Keliling masyarakat diwajibkan membawa beberapa persyaratan pembayaran pajak kendaraan, seperti KTP asli pemilik kendaraan, BPKB dan STNK, masing-masing disertai fotokopi, pemohon juga tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Gerai Samsat Keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan pemohon harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

    Ilustrasi – Warga mengambil STNK usai membayar pajak kendaraan bermotor di gerai pelayanan Samsat Keliling di Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (16/12/2024). (ANTARA FOTO/Aditya Nugroho)

    Berikut 14 lokasi layanan samsat keliling di Jadetabek yang disampaikan melalui akun resmi X TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro:

    1. Samsat Keliling Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB

    2. Samsat Keliling Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    3. Samsat Keliling Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB

    4. Samsat Keliling Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan 09.00-15.00 dan WIB dan Gudang Sarinah Cikoko, Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB

    5. Samsat Keliling Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur dari jam 08.00-14.00 WIB, dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB

    6. Samsat Keliling Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosehere 08.00-14.00 WIB

    7. Samsat Keliling Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 15.00-19.00 WIB

    8. Samsat Keliling Ciledug bertempat di Giant Poris Ruko Baru Ceper, dan dan Rukan Fresh Market Greend Lake City Cipondoh dari jam 09.00-12.00 WIB

    9. Samsat Keliling Ciputat Kantor Kelurahan Pondok Betung dari jam 09.00-11.00 WIB dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-11.00 WIB

    10. Samsat Keliling Kelapa Dua, Pasar Modern Intermoda Cisuak dan Halaman G Twon Square 08.00-14.00 WIB

    11. Samsat Keliling Kota Bekasi di Pizza Hut Jatiasih pukul 08.00-12.00 WIB

    12. Samsat Keliling Kabupaten Bekasi, Kantor Pasar Sentral Cikarang dari pukul 09.00-12.00 WIB;

    13. Samsat Keliling Depok di halaman parkir Samsat Depok 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kelurahan Sukamaju 08.00-12.00 WIB

    14. Samsat Keliling Cinere di halaman Kantor Kelurahan Pondok Petir buka pukul 08.00 sampai 12.00 WIB.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Saat PKB Minta PDIP Jangan ‘Kompor-kompori’ Hubungan Jokowi dengan Prabowo – Halaman all

    Saat PKB Minta PDIP Jangan ‘Kompor-kompori’ Hubungan Jokowi dengan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus agar tidak memperkeruh hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Tidak usah dikompor-kompori, lebih baik saling menjaga kekompakan dan keberlanjutan. Setiap presiden memiliki gaya kepemimpinan dan prioritas program yang berbeda tetapi itu tidak perlu menjadi sumber masalah, apalagi perpecahan,” kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (12/2/2025) dikutip dari Kompas.TV.

    Jazilul menegaskan Presiden Prabowo memahami dengan baik bagaimana menjalankan pemerintahan saat ini.

    Ia menilai bahwa Prabowo adalah sosok yang merangkul semua pihak demi persatuan bangsa.

    “Menurut saya, Pak Prabowo sangat memahami filosofi etika Jawa mikul dhuwur mendem jero, yang berarti mengangkat hal baik untuk diteruskan dan menyimpan serta menghentikan hal yang kurang baik,” kata Jazilul.

    Menurut dia, Presiden Prabowo ingin seluruh elemen bangsa bersatu untuk mewujudkan pembangunan demi kesejahteraan bersama.

    “Pak Prabowo berharap semua komponen bangsa dapat bersatu dalam membangun negara demi kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Penjelasan Deddy Sitorus Sebelumnya

    Sebelumnya, Politisi PDIP Deddy Sitorus merespons pernyataan Presiden Prabowo terkait adanya pihak yang ingin memisahkannya dengan Jokowi. 

    Menurut Deddy, dalam menjalankan pemerintahan, Prabowo dan Jokowi harus dipisahkan. 

    Sebab, seorang presiden harus bisa memimpin negara tanpa diintervensi oleh siapa pun.  

    “Ya kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda, masa digabung-gabungin, apa kata orang? Memang kan harus pisah satu mantan presiden, satu presiden,” kata Deddy di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Tanggapi PKB?

    Saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan Rabu (12/2/2025) kemarin,  Deddy Sitorus menegaskan kalaupun hubungan Jokowi dengan Prabowo pisah maka itu sudah beda kepentingannya bukan karena pengaruh pihak lain.

    Pernyataan itu disampaikan Deddy, menanggapi adanya tudingan kalau PDIP menjadi pihak yang berupaya memisahkan Prabowo dengan Jokowi.

    “Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya, kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun tidak bisa memisahkan,” kata Deddy.

    Menurut Deddy, PDIP saat ini tidak memiliki  urusan apapun dengan kedua sosok tersebut.

    Sehingga kata anggota DPR RI Fraksi PDIP tersebut enggan bicara jauh perihal isu tersebut.

    “Itu urusan beliau beliau, kita ga ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka,” kata Deddy.

    “Pasti berpolitik itu kan soal kepentingan,” sambung dia.

    Dengan begitu, Deddy menegaskan, kalaupun nantinya Jokowi dengan Prabowo berpisah itu karena sudah tidak ada kepentingan satu sama lain.

    Pasalnya diyakini Deddy, dalam politik yang dikedepankan adalah asas keberpihakan dan kepentingan bukan belas kasihan.

    “Lah di politik ada berdasarkan belas kasihan? Kan ga ada ya. Di samping itu, politik biasa, politik yang adiluhur kan berdasarkan moral dan keberpihakan,” kata dia.

    “Tapi kalau melihat soal ini kan soal politik, jadi kalaupun ada yang memisah antara pak Jokowi dan pak Prabowo ya di antara mereka berdua tidak akan ada orang lain,” tukas Deddy.

    Sempat Disinggung Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ada yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    Awalnya Prabowo menceritakan mengenai hubungannya dengan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indarparawansa. Menurut Prabowo ia sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah. Hanya saja menjelang Pilpres 2024, ia diminta Jokowi untuk menemui Khofifah.

    “Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan ibu Khofifah. Saya baru jumpa baru menjelang mau Pilpres, benar ibu Khofifah? Yang suruh saya menghadap ke ibu Khofifah itu Pak Jokowi, benar?”kata Prabowo.

    Menurut Prabowo, dirinya belajar banyak soal politik dari Jokowi. Hanya saja kata Prabowo sekarang ini, Jokowi malah dijelek-jelekan.

    “Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyuk-kuyu mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua hormati semua,” katanya.

    Prabowo mengatakan sekarang ini ada upaya untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi. Untuk diketahui, Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu.

    Menurut Prabowo dirinya tidak terpengaruh dengan adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi. Bagi Prabowo upaya tersebut hanya  untuk bahan tertawaan saja.

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Prabowo.

    Menurut Kepala Negara upaya memecah belah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia. Seperti politik  adu domba yang digunakan Belanda saat masa penjajahan dulu.

    “Dari ratusan tahun devide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, nggak usah dihiraukan,” pungkasnya.

    Sumber: Tribunnews.com/Kompas.TV

     

  • Pimpinan DPR Dorong Keterbukaan Informasi Untuk Dekatkan Generasi Muda dengan Legislator Senayan – Halaman all

    Pimpinan DPR Dorong Keterbukaan Informasi Untuk Dekatkan Generasi Muda dengan Legislator Senayan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjelaskan soal adanya misinformasi antara generasi muda dan DPR selama ini.

    Dia berpandangan, media sosial kerap berperan tanpa adanya konfirmasi dan verifikasi.

    “Tetapi dengan informasi yang didorong DPR membuka informasi yang lebih luas, kami sekarang lebih dikontrol rakyat, karena civil society juga bagian dari perjuangan kami,” kata Cucun dalam acara DPR Connect yang diadakan Harian Kompas di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (12/2/2025).

    Dia pun mengajak generasi muda untuk lebih dekat mengetahui kinerja para legislator di Senayan.

    “Impact dari keputusan-keputusan yang kami ambil ini pasti secara langsung akan dirasakan ya sahabat-sahabat mahasiswa. Misalkan ada informasi soal kenaikan UKT, ya adik-adik langsung ingin tahu seperti apa sih pembahasannya begitu,” kata Cucun.

    Dengan begitu, Legislator PKB itu mengatakan bagaimana civitas akademika juga ikut mengontrol peran DPR.

    Cucun mengatakan lebih lanjut soal bagaimana DPR berperan terkait isu-isu yang ramai dibahas publik.

    Bahkan, Cucun yang duduk di Komisi III DPR RI, sudah akrab dengan istilah ‘No Viral No Justice’ yang kerap disuarakan di media sosial.

    “Saya mengingatkan kepada mitra saya, tak ada lagi kalimat ‘No Viral No Justice’, bagaimana memaksimalkan fungsi aparat mitra kami yang diberikan amanat dan APBN untuk bekerja maksimalkan sesuai hasil pembahasan dan perencanaan di DPR,” kata Cucun.

    “Kami siapkan regulasinya, apa yang dibutuhkan, karena perkembangan yang terjadi di negara kita ini perlu ada penguatan regulasi,” tandasnya.

  • PDIP Girang Menang Pertama Kali di Depok dan Tumbangkan 20 Tahun Rezim PKS

    PDIP Girang Menang Pertama Kali di Depok dan Tumbangkan 20 Tahun Rezim PKS

    GELORA.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto berharap Kota Depok, Jawa Barat menjadi City of Intellect dengan adanya Universitas Indonesia (UI) dibawah kepemimpinan Supian Suri-Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih periode 2025-2030.

    Hal itu diutarakan Hasto dalam acara pembekalan kepala daerah terpilih secara hybrid di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu (12/2/2025).

    “Di Jawa Barat, Depok, Kota Depok, ini memberikan suatu ruang bagi kita agar Kota Depok dengan seluruh warna kebangsaannya, dan di situ ada City of Intellect Universitas Indonesia, Pemerintah Kota Depok nantinya untuk menggali seluruh pemikiran-pemikiran geopolitik Bung Karno dengan menjadikan universitas di wilayahnya sebagai City of Intellect,” ujarnya.

    Hasto menyebutkan bahwa baru pertama kali Kota Depok tidak kembali dipimpin dari kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Diketahui Supian-Chandra diusung oleh Gerindra, PDIP, Demokrat, PKB, PPP, Perindo dan partai lainnya yang tergabung dalam KIM Plus.

    Ia menilai Kota Depok yang kini dipimpin Supian-Chandra memberikan perbedaan dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Jadi Kota Depok itu kembali bahkan baru pertama kali, baru pertama kali berada di bawah pimpinan PDI Perjuangan, sehingga ini memberikan suatu diferensiasi bagi kita di dalam menjalankan pemerintahan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, KPU Depok dan DPRD Kota Depok telah menetapkan Pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih untuk periode 2025-2030.

    Penetapan ini menjadi momen bersejarah bagi Kota Depok dalam menyongsong babak baru kepemimpinan setelah dipimpin kader PKS selama 20 tahun.

  • Fraksi PKB Dorong Penyaluran Bansos Satu Pintu, Sejalan dengan DTSEN – Halaman all

    Fraksi PKB Dorong Penyaluran Bansos Satu Pintu, Sejalan dengan DTSEN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan melalui satu pintu.

    Langkah ini dinilai lebih efektif meskipun dana bansos berasal dari berbagai sumber.

    “Bantuan sosial ini sangat penting bagi masyarakat kurang mampu. Namun, selama ini penyalurannya sering menimbulkan masalah karena terlalu banyak pintu,” ujar Maman di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    “Saya harap ini diperbaiki, idealnya menurut saya cukup satu pintu saja,” kata Maman.

    Maman, yang juga merupakan Anggota Dewan Syura DPP PKB, menekankan mekanisme satu pintu akan menciptakan sistem penyaluran bansos yang lebih terkoordinasi dan efisien.

    “Ini sejalan dengan program Data Tunggal Sosial Ekonomi Masyarakat (DTSEN) yang saat ini sedang dalam proses penyusunan.

    “Jika DTSEN berhasil diterapkan dan penyalurannya dilakukan melalui satu pintu, maka risiko salah sasaran akan bisa dihilangkan,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Maman juga mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak memangkas anggaran bansos meskipun sedang melakukan efisiensi keuangan negara.

    “Memang kalau Bansos sebaiknya tidak mengalami pemangkasan.”

    “Saya apresiasi keputusan itu karena nilai kemaslahatannya untuk masyarakat yang membutuhkan sangat besar,” jelas Maman.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, memastikan bantuan sosial tidak akan terkena dampak kebijakan efisiensi anggaran.

    “Kami tegaskan tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial. Efisiensi tidak mengurangi kinerja kita,” ujarnya usai mengikuti mengikuti agenda Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Jakarta Pusat, Selasa, (11/2/2025).

    Ketua Umum PKB itu juga menyatakan kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat siap melakukan penyesuaian.

    Dia memastikan kebijakan pemangkasan didukung penuh.

    Selain itu, dalam rapat tersebut, Muhaimin juga membahas sejumlah aspek terkait bansos, termasuk DTSEN, yang menyangkut urusan regulasi penyaluran bantuan sosial (bansos). 

    “Dengan semakin kuatnya DTSEN, semakin jelas para penerima manfaat sudah (terdaftar) di Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terus kita tingkatkan kesejahteraannya,” jelasnya.(*)

     

  • Ketua umum parpol hadiri jamuan bersama Erdogan di Bogor

    Ketua umum parpol hadiri jamuan bersama Erdogan di Bogor

    Para Ketum Partai Koalisi diundang Presiden Prabowo pada acara jamuan santap siang Kenegaraan untuk menghormati Presiden Republik Turki Yang Mulia Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah ketua umum partai koalisi Presiden Prabowo Subianto turut hadir pada acara jamuan santap siang kenegaraan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan kehadiran para ketua umum partai politik itu merupakan undangan dari Presiden Prabowo untuk menghormati kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan.

    “Para Ketum Partai Koalisi diundang Presiden Prabowo pada acara jamuan santap siang Kenegaraan untuk menghormati Presiden Republik Turki Yang Mulia Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor,” kata Yusuf kepada ANTARA melalui pesan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

    Sejumlah ketum parpol yang hadir dalam jamuan kenegaraan itu sekaligus merupakan anggota Kabinet Merah Putih, yakni Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

    Selain itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu juga turut hadir dalam jamuan kenegaraan itu.

    Adapun usai jamuan kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Prabowo Subianto mengantarkan Presiden Erdogan ke Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, setelah rangkaian acara kunjungan kenegaraan ke Indonesia selesai.

    Prabowo dan Erdogan tiba hampir di waktu yang berdekatan sekitar pukul 18.20 WIB dan disambut oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres) yang memberikan penghormatan berupa hormat senjata untuk melepas kepergian Erdogan dan rombongan dari Indonesia.

    Tampak hadir para pejabat tinggi mendampingi Presiden Prabowo melepas rombongan Presiden Erdogan di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjaffrie Sjamsoedin, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama.

    Erdogan dan rombongan bertolak menuju destinasi berikutnya dengan pesawat kenegaraan Turki yang lepas landas pada pukul 18.51 WIB.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi III DPR Harap Efisiensi Anggaran Lembaga Hukum Jangan Kurangi Rasa Keadilan

    Komisi III DPR Harap Efisiensi Anggaran Lembaga Hukum Jangan Kurangi Rasa Keadilan

    Komisi III DPR Harap Efisiensi Anggaran Lembaga Hukum Jangan Kurangi Rasa Keadilan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah anggota
    Komisi III DPR
    RI memberikan tanggapan terkait kebijakan
    efisiensi anggaran
    yang diterapkan oleh delapan lembaga mitra kerja mereka di bidang hukum.
    Mereka memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi tetap mengingatkan agar pemotongan anggaran tidak mengganggu pelayanan hukum dan mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat.
    Anggota Komisi III
    DPR
    RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan efisiensi agar tidak mengorbankan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
    “Fraksi PKB hanya menitikberatkan pada program layanan langsung kepada masyarakat, kalau bisa jangan ada pemotongan,” kata Hasbiallah dalam rapat kerja bersama mitra Komisi III DPR RI, Rabu (12/2/2025).
    Selain itu, dia mengingatkan agar anggaran untuk pembinaan dan pengawasan dalam penegakan hukum tetap dipertahankan.
    Hasbiallah juga menyoroti pentingnya program yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum.
    “Yang penting, jangan sampai penegakan hukum berkurang akibat efisiensi ini,” ujarnya.
    Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo menyebut, total efisiensi di seluruh mitra kerja Komisi III mencapai sekitar Rp 38 triliun.
    Dia berharap efisiensi ini tetap dapat meningkatkan kinerja mitra Komisi III di tengah banyak program kerja yang telah dirancang untuk 2025
    “Harapannya, efisiensi ini bisa meningkatkan kinerja mitra Komisi III, khususnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Rudianto.
    Menurut dia, optimalisasi kinerja lembaga hukum juga bisa membantu menekan kebocoran anggaran negara, terutama di sektor sumber daya alam.
    Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya efisiensi yang dilakukan mitra kerja Komisi III.
    Dia menekankan bahwa keadilan tetap harus ditegakkan oleh seluruh mitra kerja Komisi III, meskipun terjadi pemangkasan anggaran.
    “Kami mendorong agar penegakan hukum, pelayanan hukum, serta pelayanan publik tetap harus dioptimalkan,” ujar Bimantoro.
    Dia berharap, program-program prioritas yang sudah disusun tetap bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
    “Kami ingin agar efisiensi ini tetap menghasilkan program yang tepat sasaran, efektif, dan yang paling penting meningkatkan kepercayaan publik terhadap mitra-mitra Komisi III,” ujar Bimantoro.
    Sebagai informasi, delapan lembaga di bidang hukum yang menjadi mitra Komisi III terkena kebijakan
    efisiensi anggaran 2025
    . Hal itu terungkap dalam rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (12/2/2025).
    Adapun lembaga-lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kepolisian Negara Republik Indonesia (
    Polri
    ), Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ), Kejaksaan Agung (
    Kejagung
    ), Badan Narkotika Nasional (
    BNN
    ), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ).
    Beberapa dampak efisiensi yang telah diungkapkan antara lain:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PAD Bojonegoro 2025 Ditargetkan Capai Rp1,042 Triliun

    PAD Bojonegoro 2025 Ditargetkan Capai Rp1,042 Triliun

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menarget Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 mencapai Rp1,042 triliun. Target ini naik dibandingkan capaian PAD 2024 sebesar Rp946 miliar.

    Plt Kepala Bapenda Bojonegoro Achmad Gunawan mengatakan, pada 2024 jumlah PAD dipasang sebesar Rp904 miliar. Dari target itu, realisasinya mencapai Rp946 miliar. “Realisasi PAD 2024 naik 104,7 persen dari yang dipasang,” ujarnya, Rabu (12/2/2025).

    Untuk mencapai penerimaan target 2025, pihaknya akan memaksimalkan seluruh penerimaan dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah.

    “Pada semua sektor akan ditarget kenaikan dan ditambah opsen PKB dan BBN-KB. Opsen PKB dan BBN-KB ini targetnya Rp87 miliar,” ujar Gunawan yang menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Bojonegoro.

    Penambahan objek baru penerimaan PAD dari opsen PKB dan BBN-KB itu, kata Gunawan, sebelumnya masuk dana bagi hasil dengan provinsi. Kemudian untuk saat ini dialihkan menjadi sharing pendapatan kinerja Bapenda.

    “Kami optimis bahwa target PAD 2025 yang dipasang bisa tercapai 100 persen,” pungkasnya. [lus/beq]