Xcloud.id

partai: PKB

  • Sudah Tiba di Magelang, Bupati Lebak Kader PDIP Tetap Ikut Retret

    Sudah Tiba di Magelang, Bupati Lebak Kader PDIP Tetap Ikut Retret

    Jakarta –

    Bupati Lebak Hasbi Jayabaya yang merupakan kader PDIP tetap mengikuti kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah. Hasbi bahkan sudah tiba di Magelang.

    “Nggak ada di Lebak (Hasbi), iya ikut karena rangkaian kegiatan retret baru mulai sore ini,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Lebak Akbar saat dimintai konfirmasi, Jumat (21/2/2025).

    Sementara itu, juru bicara Hasbi, Agus Wisas juga membenarkan keikutsertaan Hasbi dalam kegiatan retret kepala daerah. Menurutnya, Hasbi sudah siap mengikuti retret yang akan dimulai sore hari ini.

    “Pak Hasbi sudah berada di sana, jadi kalau balik lagi, bagaimana pertanggungjawaban kepada negara, kepada masyarakat?” kata Agus.

    Menurut Agus, Hasbi baru mengetahui surat larangan mengikuti retret yang dikeluarkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat perjalanan menuju Magelang. Sehingga, Hasbi tidak bisa kembali ke Jakarta.

    “Kemarin berangkatnya setelah syukuran pelantikan dari Hotel Mulia. Ke sana naik pesawat, masa pesawat suruh balik lagi. Nggak sesederhana itu ya, mungkin sekali lagi mungkin, kalau surat itu diterima sebelum berangkat kita bisa diskusi lagi. Tapi (sekarang) di sana jadi nggak mungkin balik lagi,” jelasnya.

    Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya merupakan Bupati Lebak terpilih 2025-2030. Hasbi merupakan kader PDIP dan pernah menjadi anggota DPR RI dua periode.

    Dalam Pilkada Lebak 2024, Hasbi berpasangan dengan Amir Hamzah. Mereka diusung oleh PDIP, Demokrat, PKB, PPP, Golkar dan Perindo.

    Untuk diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.

    Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).

    (taa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DPR: Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu Penarikan Dana Massal dari Bank BUMN – Halaman all

    DPR: Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu Penarikan Dana Massal dari Bank BUMN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Beredarnya seruan di media sosial yang mengajak masyarakat menarik dana secara massal dari bank-bank BUMN yang dikaitkan dengan pembentukan Danantara dinilai tidak berdasar dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Masyarakat pun diminta agar tidak terprovokasi oleh seruan semacam itu.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, masyarakat diminta perlu lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Menurut dia, seruan untuk menarik dana secara massal dari bank BUMN justru dapat merugikan masyarakat sendiri.

    “Seruan penarikan dana massal dari bank BUMN adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Masyarakat harus memahami bahwa dana mereka aman dan tidak ada alasan untuk panik,” tegas Hanif dalam keterangan resminya, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Hanif, kekhawatiran yang beredar di media sosial terkait pembentukan Danantara sebagai badan pengelola investasi BUMN tidak perlu ditanggapi secara berlebihan karena tidak berdasar.

    Dia menjelaskan, Danantara merupakan inisiatif pemerintah dalam optimalisasi aset BUMN yang tidak berdampak pada dana nasabah di perbankan. Tabungan masyarakat pun tetap aman dan tidak digunakan dalam skema investasi Danantara.

    “Pembentukan Danantara bertujuan untuk mengelola aset negara secara lebih produktif dan efisien. Dana nasabah di bank-bank BUMN, tidak digunakan untuk kegiatan Danantara. Masyarakat tidak perlu khawatir karena perbankan tetap beroperasi sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.

    Hanif juga menambahkan, mekanisme pengawasan terhadap perbankan BUMN tetap berjalan seperti halnya bank swasta. “Bank-bank tetap diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keamanan dana,” tambah Hanif.

    Hanif mengingatkan, seruan penarikan dana massal tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. 

    Perlu diingat bahwa ajakan yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dapat dikenai sanksi hukum.

    “Sesuai Pasal 28 ayat (2) UU ITE, penyebaran informasi yang menyesatkan hingga menyebabkan kepanikan publik bisa dikenai pidana dan denda hingga Rp1 miliar. Ini adalah bentuk perlindungan hukum untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional,” tegasnya.

    Hanif mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional.

    “Bank-bank BUMN memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian, masyarakat tidak perlu ragu karena pemerintah dan regulator terus memastikan bahwa sistem perbankan berjalan dengan baik dan aman,” pungkasnya. (*)

  • Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat, Bupati Pelalawan: Kami Tegak Lurus Perintah Ketum Regional 21 Februari 2025

    Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat, Bupati Pelalawan: Kami Tegak Lurus Perintah Ketum Regional 21 Februari 2025

    Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat, Bupati Pelalawan: Kami Tegak Lurus Perintah Ketum
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Megawati Soekarnoputri
    mengintruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut
    retreat
    di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
    Retreat
    akan diadakan pada 21-29 Februari 2025.
    Akan tetapi, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari partainya menunda ikut kegiatan tersebut.
    Instruksi ini disampaikan Megawati seusai Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK, Kamis (20/2/2025).
    Menanggapi instruksi ini, Ketua DPD PDI-P Riau,
    Zukri Misran
    , mengaku mengikuti instruksi tersebut. Artinya, dia menunda untuk mengikuti retreat.
    “Kami tegak lurus perintah ketua umum,” ucap Zukri saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (21/2/2025).
    Saat ditanya siapa saja kepala daerah dari PDI-P di Riau yang tidak mengikuti instruksi Megawati, Zukri mengaku sedang melakukan pengecekan.
    “Lagi dicek sekarang,” tutur Zukri.
    Zukri sendiri merupakan Bupati Pelalawan terpilih, dengan wakil Husni Thamrin.
    Zukri dan Husni Thamrin sudah dilantik oleh Presiden Prabowo.
    Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah yang dilantik akan mengikuti pembekalan militer, yang dimulai hari ini.
    Diketahui, ada enam kepala daerah di Riau yang merupakan kader serta diusung oleh PDI Perjuangan memenangi Pilkada Serentak 2024.
    PDI Perjuangan memenangi Pilgub Riau yang mengusung duet Abdul Wahid-SF Hariyanto.
    Abdul Wahid merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan SF Hariyanto adalah kader PDI-P.
    Selain kemenangan di Pilkada Pelalawan, PDI-P juga menang di Pilkada Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar, dan Indragiri Hulu.
    Namun, tak semua pasangan kepala daerah tersebut merupakan kader PDI-P.
    Bupati Bengkalis Kasmarni dan Wakil Bupati Rokan Hulu Syafaruddin Poti merupakan kader PDI Perjuangan.
    Selebihnya merupakan pasangan calon yang diusung PDI-P.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggapi Instruksi Megawati Larang Ikut Retret, Wali Kota Magelang: Kepala Daerah kan Milik Masyarakat Regional 21 Februari 2025

    Tanggapi Instruksi Megawati Larang Ikut Retret, Wali Kota Magelang: Kepala Daerah kan Milik Masyarakat Regional 21 Februari 2025

    Tanggapi Instruksi Megawati Larang Ikut Retret, Wali Kota Magelang: Kepala Daerah kan Milik Masyarakat
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    –
    Wali Kota Magelang
    , Damar Prasetyono, belum memutuskan apakah akan mengikuti
    retret
    kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
    Hal ini menyusul munculnya instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret tersebut.
    Damar, yang terpilih bersama wakilnya, Sri Harso, diusung oleh PDI-P, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat.
    Namun, menanggapi instruksi Megawati, Damar memilih untuk bersikap hati-hati dan belum memutuskan langkah yang akan diambil.
    “Saya belum bisa ngomong panjang lebar,” ujarnya usai serah terima jabatan (Sertijab) di kompleks Sekretariat Daerah Kota Magelang, Jumat (21/2/2025).
    Damar: Kepala Daerah Itu Milik Masyarakat
    Damar menyatakan bahwa dirinya menghormati instruksi Megawati, meskipun hal tersebut bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah pusat yang menggelar retret ini sebagai bagian dari pembekalan kepala daerah.
    Meski ada perbedaan pandangan antara PDI-P dan pemerintah, Damar mengaku tidak ingin terjebak dalam polemik tersebut.
    “Kami, kan, kepala daerah. Kepala daerah, kan, milik masyarakat,” tegasnya.
    Megawati mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDI-P untuk tidak menghadiri
    retret kepala daerah
    di Magelang.
    Keputusan ini tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan Kamis malam (20/2/2025), sebagai respons atas penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.
    Selain itu, Megawati menegaskan bahwa seluruh komando partai berada di bawah kendalinya.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambahnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Rio: Saya Cari Birokrat Situbondo yang Punya Gagasan, Bukan yang Menjilat

    Bupati Rio: Saya Cari Birokrat Situbondo yang Punya Gagasan, Bukan yang Menjilat

    Situbondo (beritajatim.com) – Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengingatkan birokrat Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah tahun lalu.

    Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Kamis (20/2/2025), Rio menggelar pertemuan virtual dengan jajaran seluruh organisasi perangkat daerah Situbondo. “Saya kemarin menekankan isu profesionalisme state aparatus,” katanya, Jumat (21/2/2025).

    “Dalam pilkada kemarin, saya bilang, 80 persen lebih yang hadir dalam zoom meeting itu adalah orang-orang yang secara aktif bekerja politik, dan saya kira itu keluar dari etika profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negar). Itu tidak baik,” kata Rio.

    Rio ingin menetralkan kondisi tersebut dan mengembalikan ASN pada tugas profesional mereka. “Saya tegaskan siapapun yang jadi pejabat adalah orang yang punya ide dan gagasan, yang mau berkompetisi untuk mengeksekusi program. Bukan yang menjilat, bukan mencari muka, atau menyogok saya,” katanya. Pejabat yang menyogok untuk menjadi kepala dinas akan dibuang dari posisi penting.

    Selain itu, Rio akan menghidupkan tradisi salawat. “Saya minta seluruh staf jajaran, agar dalam kegiatan apapun, untuk membaca salawat, terutama salawat nariyah atau salawat lainnya. Bagi ASN yang berkeberatan atau memiliki pandangan keagamaan lain, saya persilakan tidak membaca atau membaca yang lain,” katanya.

    Dengan membaca salawat, Rio ingin ada keseimbangan batin, pikiran, dan spiritual dalam urusan pekerjaan. “Paling tidak sebelum bekerja, ada kondisi satu dua menit, mereka benar-benar mengingat orientasi diri, bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari ibadah,” katanya.

    Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Ulfiyah dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Situbondo setelah memenangi pilkada dengan didukung 202.479 suara dari 507.507 orang yang tercantum dalam daftar pemilih tetap. Mereka unggul 13.697 suara atas pasangan petahana Karna Suswandi-Khoirani.

    Rio-Ulfiyah diusung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Nasional Demokrat, Hati Nurani Rakyat, dan Partai Solidaritas Indonesia. [wir]

  • Jumat, Samsat Keliling Polda Metro ada di 14 lokasi Jadetabek

    Jumat, Samsat Keliling Polda Metro ada di 14 lokasi Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 lokasi yang berada di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), pada Jumat.

    Masyarakat dapat memanfaatkan layanan Samsat Keliling untuk pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLLJ).

    Samsat Keliling di Jadetabek tersebar di beberapa wilayah agar masyarakat mudah menjangkau pelayanan tanpa mendatangi kantor pusat.

    Berikut 14 lokasi layanan samsat keliling di Jadetabek yang disampaikan melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro di X:

    Jakarta Pusat di JIExpo Kemayoran pukul 11.00 WIB hingga 21.00 WIB, dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan 08.00-15.00 dan WIB dan GED Sampoerna Strategiq Square pukul 09.00-14.00 WIB; Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur dari jam 08.00-15.00 WIB, dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Tangerang Pangkalan Busway Foodmosehere Alun-alun Cibodas 08.00-13.00 WIB; Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 15.00-19.00 WIB; Ciledug bertempat di Kantor Kecamatan Pinang, dan Rukan Fresh Market Greend Lake City Cipondoh dari jam 09.00-12.00 WIB; Ciputat Kantor Kelurahan Pondok Betung dari jam 09.00-11.00 WIN dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-11.00 WIB; Kelapa Dua, Pasar Modern Intermoda BSD, dan Halaman G Town Square Serpong pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Bekasi di Taman Kuliner Narogong pukul 08.00-11.00 WIB; Kabupaten Bekasi di Kantor Pemda Kabupaten Bekasi dari pukul 08.00-12.00 WIB; Depok di halaman parkir Samsat Depok dan Kantor Kelurahan Tugu 08.00-12.00 WIB; Cinere di halaman Kantor Kelurahan Bedahan buka pukul 08.00 sampai 12.00 WIB.

    Agar dapat mengakses layanan Samsat Keliling, pemilik kendaraan wajib membawa BPKB, STNK, dan KTP masing-masing disertai fotokopi. Pastikan juga tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Gerai Samsat Keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan pemohon harus datang langsung ke kantor samsat terdekat.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bela Retret Kepala Daerah, Jazilul PKB: Tak Akan Ganggu Efisiensi

    Bela Retret Kepala Daerah, Jazilul PKB: Tak Akan Ganggu Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menilai kegiatan retret kepala daerah tak akan menganggu efisiensi anggaran. 

    Jazilul menganggap retret adalah salah satu hal penting karena dapat menanamkan fondasi melalui kegiatan yang dipandu langsung oleh presiden.

    “Menurut saya tidak akan mengganggu pada efisiensi karena itu bagian penting. Menanamkan pondasi melalui retret, melalui kegiatan yang dipandu langsung oleh presiden, saya pikir itu tidak menyalahkan efisiensi karena itu pesan penting,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Banggar DPR RI ini berpandangan setiap presiden memiliki cara tersendiri untuk membangun kekompakan dalam pemerintahan.

    Dia melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto kebetulan berasal dari dunia militer, maka dari itu kerap kali kegiatannya bersifat militer.

    “Ya tentu setiap presiden memiliki pola, cara untuk membangun soliditas. Kebetulan memang Pak Prabowo ini berasal dari militer dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbau militer itu kerap kali muncul,” ucapnya.

    Sebagai informasi, retret kepala daerah akan digelar pada 21–28 Februari 2025, di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Agenda ini akan diikuti oleh 505 peserta, termasuk gubernur, wali kota, dan bupati.

    Adapun, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menerangkan alasan wakil kepala daerah hanya akan bergabung menjelang hari akhir saja.

    “Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi, kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari, dan tempatnya juga terbatas,” ujarnya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

  • 961 Kepala Daerah Dilantik, DPR: Harus Jadi Pelayan Rakyat

    961 Kepala Daerah Dilantik, DPR: Harus Jadi Pelayan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Adies Kadir meminta kepada 961 kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta bisa menjadi pelayan rakyat.

    Adies Kadir meminta kepada kepala daerah memahami dan menerjemahkan pengarahan Presiden Prabowo untuk melayani rakyat di daerah masing-masing.

    “Tadi dalam pidato presiden disampaikan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, harus bekerja benar-benar untuk rakyat. Harus bisa menjadi pelayan rakyat,” ujar Adies Kadir di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    “Segala sesuatunya kerjaan itu diperlukan untuk kesejahteraan rakyat, itu disampaikan,” katanya.

    Adies Kadir mengingatkan agar para kepala daerah membangun soliditas dengan pemerintah pusat. Hal ini penting agar program-program bisa disesuaikan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran.

    “Mungkin kita tanamkan rasa kebangsaan yang tinggi, kemudian kerja sama yang kompak dan solid dalam rangka menjalankan program sesuai Asta Cita,” ucapnya.

    Adies Kadir yakin hal tersebut kembali diperdalam dalam retreat kepala daerah di Magelang.

    “Retreat ini mungkin akan diberikan, digembleng oleh Pak Presiden, tetapi disampaikan tidak bisa terlalu banyak pidato saat di Magelang. Pak Presiden memberikan wejangan atau petunjuk bagaimana pemimpin bekerja dengan baik di daerahnya masing-masing,” jelasnya.

    Ditemui terpisah, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Jazilul Fawaid atau Gus Jazil berharap, sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 bisa bekerja mewujudkan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah.

    ”Kami sebagai wakil ketua umum DPP PKB, mengucapkan selamat kepada 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik. Inilah momentum untuk mempercepat kesejahteraan daerah,” ujarnya.

    Gus Jazil mengatakan, desentralisasi yang menjadi mandat Reformasi memiliki harapan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di daerah. Dilantiknya para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota bisa memunculkan harapan baru agar pembangunan di daerah bisa maju.

    ”Berikan yang terbaik untuk masyarakat di daerah. Mulai dari layanan pendidikan, layanan kesehatan, maupun infrastruktur sehingga secara pasti daerah akan bertambah maju karena kemajuan daerah akan memberikan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

    Ditanya soal retret kepala daerah yang dinilai bertentangan dengan semangat efesiensi, Gus Jazil mengatakan, setiap presiden memiliki pola untuk membangun soliditas.

    “Kebetulan Pak Prabowo dari militer dan kegiatan yang sifatnya berbau militer kerap muncul, menurut saya itu tidak mengganggu pada efesiensi karena itu bagian penting menanamkan pondasi kepada kepala daerah yang dilantik,” tutup Gus Jazil berharap pada kepala daerah yang dilantik bisa menjadi pelayan masyarakat.

  • Pesan DPR bagi 961 Kepala Daerah: Berikan Pelayanan Terbaik

    Pesan DPR bagi 961 Kepala Daerah: Berikan Pelayanan Terbaik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi PKB DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menitipkan pesan kepada para 961 kepala daerah yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Menurutnya, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan mandat reformasi yang diharapkan dapat mempercepat kesejahteraan di daerah. Untuk itu, dia menyebut adanya sejuta harapan kepada para kepala daerah supaya daerah itu bisa tumbuh dan maju.

    “Oleh sebab itu sejuta harapan kepada para bupati yang dilantik, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota yang dilantik hari ini di pundak Anda, harapan tumbuh dan majunya daerah, tumbuh dan berkembangnya masyarakat di daerah,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Maka demikian, eks Wakil Ketua MPR ini meminta agar para kepala daerah dapat memberikan pelayanan terbaik dalam segi apapun di daerah masing-masing.

    “Berikan pelayanan yang terbaik kepada daerah, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan infrastruktur, sehingga secara pasti daerah akan berkembang maju, karena kemajuan daerah akan menjadi kemajuan,” pungkasnya.

    Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik total 961 orang Kepala Daerah 2025–2030 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, acara pelantikan dimulai pukul 10.00 WIB didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

    Seluruh kepala daerah itu dilantik oleh Prabowo dalam satu prosesi, dengan Keputusan Presiden (Keppres) maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pelantikan didahului dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030.

    “Mengesahkan pengangkatan dalam jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan,” bunyi Keppres yang dibacakan saat pelantikan.

  • PKB respons penghapusan lagu Sukatani: Kritik dalam seni itu wajar

    PKB respons penghapusan lagu Sukatani: Kritik dalam seni itu wajar

    Kita harus pastikan bahwa seniman tidak hidup dalam ketakutan saat berkarya. Kalau kritik mulai dianggap sebagai ancaman, berarti ada sesuatu yang salah dalam cara kita bernegara

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Pengurus Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Aji Pratama mengatakan bahwa kritik dalam seni merupakan hal yang wajar.

    Aji menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons terhadap penghapusan lagu Bayar Bayar Bayar milik band Sukatani di sejumlah aplikasi musik.

    “Kalau ada yang tidak setuju harusnya dibantah dengan argumen, bukan dihapus begitu saja. Jangan sampai masyarakat melihat ini sebagai bentuk pembungkaman karena justru itu yang akan memperburuk kepercayaan publik terhadap kebebasan berekspresi di negeri ini,” kata Aji dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, musisi dan seniman berperan penting dalam menyuarakan kegelisahan publik, sehingga tidak seharusnya mereka menghadapi intimidasi atau tekanan dalam bentuk apa pun.

    Oleh sebab itu, kata dia, jika ada pihak yang keberatan terhadap sebuah karya seni, maka cara yang paling sehat adalah melalui dialog, bukan dengan langkah-langkah yang justru mempersempit kebebasan berkarya.

    Ia lantas mendorong semua pihak, termasuk aparat dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan ruang kebebasan berekspresi tetap terjaga.

    “Kita harus pastikan bahwa seniman tidak hidup dalam ketakutan saat berkarya. Kalau kritik mulai dianggap sebagai ancaman, berarti ada sesuatu yang salah dalam cara kita bernegara,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa PKB akan terus mengawal isu tersebut, dan memastikan bahwa kebebasan dalam berkesenian tetap menjadi bagian dari demokrasi Indonesia.

    “Seni adalah cerminan realitas. Kalau cerminnya dipecahkan, bukan berarti masalahnya hilang. Justru yang perlu kita lakukan adalah bercermin lebih baik,” katanya,

    Sebelumnya, band Sukatani melalui unggahan di media sosial Instagram, @sukatani.band, Kamis, menyampaikan permohonan maaf terhadap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan intitusi Polri terhadap lagu Bayar Bayar Bayar.

    “Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar, yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial, yang pernah saya upload ke platform Spotify, yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum Kepolisian yang melanggar peraturan,” kata Alectroguy selaku gitaris Sukatani dalam unggahan tersebut.

    Adapun lirik lagu Bayar Bayar Bayar yang beredar di media sosial adalah sebagai berikut:
    Mau bikin SIM, bayar polisi
    Ketilang di jalan, bayar polisi
    Touring motor gede, bayar polisi
    Angkot mau ngetem, bayar polisi

    Aduh aduh ku tak punya uang
    Untuk bisa bayar polisi

    Mau bikin gigs, bayar polisi
    Lapor barang hilang, bayar polisi
    Masuk ke penjara, bayar polisi
    Keluar penjara, bayar polisi

    Aduh aduh ku tak punya uang
    Untuk bisa bayar polisi

    Mau korupsi, bayar polisi
    Mau gusur rumah, bayar polisi
Mau babat hutan, bayar polisi
    Mau jadi polisi, bayar polisi

    Aduh aduh ku tak punya uang
    Untuk bisa bayar polisi.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025