Xcloud.id

partai: PKB

  • Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Mazzini, memberikan tanggapan tajam terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku memiliki video pengakuan soal revisi UU KPK.

    Dikatakan Mazzini, video tersebut tidak memiliki nilai bagi publik karena Hasto sendiri sudah mengakui tidak memiliki bukti pendukung yang kuat.

    “Seriusan jauh-jauh ke Russia hanya untuk menyimpan video pernyataan tanpa bukti? (yang sudah diakui sendiri),” ujar Mazzini di X @mazzini_gsp (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Mazzini menuturkan bahwa apa yang diungkapkan Hasto dalam videonya bukan membongkar aib negara, tapi pengakuan dosa.

    Mazzini juga mempertanyakan klaim Hasto mengenai adanya dana sebesar 3 juta USD yang disebut digunakan untuk memuluskan revisi UU KPK.

    “Gak ada guna video itu buat publik, karena dia gak merinci distribusi uang 3 juta USD itu ngalir ke mana aja?,’ imbuhnya.

    Ia menantang Hasto untuk mengungkap secara rinci ke mana uang tersebut didistribusikan.

    “Apa uang 3 juta USD itu terdistribusi ke PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PAN dan PPP selaku partai yang usul revisi UU KPK?,” timpalnya.

    “Atau terdistribusi ke Badan Legislasi DPR dan seluruh fraksi di DPR, makanya rapat paripurna pembahasan revisi UU KPK saat itu cuma makan waktu 30 menit disahkan?,” tambahnya.

    Selain itu, Mazzini juga menyoroti sikap Hasto yang saat ini mengkritik pemerintahan Jokowi, meskipun sebelumnya ikut mendukung pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada.

    “Kalau resah dengan kondisi negeri kenapa sikap dia saat itu malah mendukung penuh majunya anak Jokowi ke pentas Pilkada dan mendukung upaya pelemahan KPK lewat Revisi UU KPK?,” tandasnya.

  • Harga Alat Mahal, Nelayan Muara Angke Minta Aturan Penggunaan VMS Dicabut

    Harga Alat Mahal, Nelayan Muara Angke Minta Aturan Penggunaan VMS Dicabut

    JAKARTA – Nelayan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, meminta aturan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang mewajibkan nelayan dengan perahu di bawah 30 Gross Ton (GT) menggunakan perangkat monitoring sistem berbasis sinyal “Vessel Monitoring System” (VMS) agar dicabut. Hal itu karena VMS dinilai sangat memberatkan bagi nelayan kecil.

    “Kami menolak. Ini ibaratnya sudah jatuh malah tertimpa tangga,” kata nelayan cumi Haji Suhari di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan membuat nelayan harus membeli perangkat dengan nilai Rp18 juta per unit.

    Selain itu jika sudah terpasang ada biaya perpanjangan setiap tahunnya yang dibebankan kepada para nelayan kecil ini. Tidak hanya sampai di situ, para nelayan juga dihantui sanksi denda uang jika mereka menangkap ikan di luar zonasi yang mereka miliki.

    “Jangan memberatkan nelayan, apalagi banyak nelayan yang tidak paham dengan teknologi seperti ini,” kata dia, seperti dilansir ANTARA.

    Ia menegaskan, nelayan dari Jakarta Utara menolak hal ini dan akan menyampaikan agar aturan ini dicabut oleh KKP secara langsung. Pihaknya berharap agar aspirasi ini dapat diterima.

    “Kami coba audiensi tapi jika tidak ada tindak lanjut kami akan turun ke jalan. Penolakan ini juga dilakukan oleh nelayan dari daerah lain,” kata dia.

    Nelayan Muara Angke lainnya, Ji Kasum menambahkan, dengan adanya VMS ini keberadaan nelayan terlacak dan jika menangkap ikan di luar zona mereka akan dikenakan sanksi.

    “Sudah ada nelayan yang kena sanksi. Itu tambah memberatkan karena itu ketidaktahuan nelayan,” kata dia.

    Ia mengatakan, regulasi ini memberatkan karena pendapatan nelayan yang melaut juga tidak menentu karena kadang menghasilkan kadang tidak. “Ini yang akan kami suarakan agar didengar pemerintah dan aturan ini dicabut dan dikembalikan ke regulasi semula,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua Gerakan Bangkit Petani dan Nelayan (Gerbang Tani) Tri Waluyo menyebutkan, di dermaga Muara Angke ini ada 1.000 lebih nelayan dengan kapal di bawah 30 GT. Belum lagi nelayan dari Kamal Muara dan Kali Baru Jakarta serta nelayan kecil lainnya.

    Para nelayan mengaku sangat keberatan karena sama saja aturan itu mencekik mereka. “Belum lagi pajak tahunan yang harus mereka bayar sebesar Rp6 juta per tahun,” katanya.

    Ia mengatakan, dengan adanya VMS ini juga akan mengetahui posisi kapal nelayan saat melaut. Jika mereka berada di luar zonasi tangkap maka akan diberikan sanksi administratif dan sanksi denda sesuai regulasi tersebut.

    Bahkan, jika mesin kapal nelayan mati dan mereka terbawa angin laut hingga ke luar zonasi tangkap mereka juga akan didenda.

    Ia mengatakan nelayan yang menggunakan kapal di bawah 30 GT ini merupakan nelayan kecil. Mereka memiliki beragam kendala saat melaut, mulai dari kesulitan mendapatkan akses bahan bakar minyak bersubsidi, cuaca buruk yang membuat mereka tidak melaut dan lainnya.

    “Jika kapal tidak memasang VMS ini maka mereka tidak boleh melaut dan jika memaksa tetap melaut akan ada sanksi denda,” kata dia.

    Jadi dari segi aturan, banyak yang harus dipenuhi dan modal uang cukup banyak, sementara mereka saat ini saja tak jelas penghasilan yang didapat.

    Ada yang berhasil bawa ikan pulang dan tidak sedikit pulang dengan tangan hampa. “Ini yang perlu dikaji pemerintah agar regulasi ini benar-benar membuat nelayan sejahtera, jangan menambah beban mereka,” kata dia.

    Gerbang Tani sebagai organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan memfasilitasi nelayan ini bertemu wakil rakyat di DPR RI dan KKP melalui Fraksi PKB untuk menyampaikan aspirasi ini.

    “Kami menunggu nelayan dari luar daerah untuk datang ke Jakarta dan bertemu dengan DPR RI serta Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata dia.

  • Pajak Tahunan Honda Vario 125 Keluaran Terbaru

    Pajak Tahunan Honda Vario 125 Keluaran Terbaru

    Jakarta –

    Pajak tahunan Honda Vario lansiran 2024 untuk STNK 2025 terungkap. Buat kamu yang mau membeli Vario 125, pajak tahunannya Rp 300 ribuan.

    Honda Vario merupakan salah satu skutik (skuter matik) yang banyak digandrungi masyarakat Indonesia. Deretan keunggulan yang disajikan menjadi pemikat Honda Vario 125.

    Honda Vario 125 saat ini ditawarkan mulai harga Rp 23 hingga yang termahal Rp 25 jutaan. Dengan harga segitu, berapa uang yang harus disisihkan untuk membayar pajak tahunan ya?

    Pajak Tahunan Honda Vario 2025

    Dilihat detikOto dalam laman Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk Vario tahun 2024 namun masa pajak aktif 2025, itu pajak tahunannya sebesar Rp 333 ribu. Pajak tahunan Vario terdiri dari:

    PKB Pokok: Rp 298 ribu
    SWDKLLJ: Rp 35 ribu

    Perlu dicatat, pajak tahunan itu berlaku untuk wilayah Jakarta dan kendaraan kepemilikan pertama. Besar pajak bisa jadi tak sama di wilayah lainnya.

    Sebagai informasi tambahan, buat kamu yang baru meminang Vario 125 ini berikut ini spesifikasi skutik bermesin 125 cc itu untuk bahan pertimbangan.

    Spesifikasi Honda Vario 125

    Mesin

    Tipe Mesin: 4-Langkah, SOHC, eSP, Pendinginan Cairan, PGM-FIVolume Langkah: 124,8 ccPerbandingan Kompresi: 11,0:1Tipe Transmisi: Otomatis , V-MaticDaya Maksimum: 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpmTorsi Maksimum: 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpmTipe Starter: ElektrikTipe Kopling: Automatic Sentrifugal, Tipe KeringTipe Minyak Pelumas: 0,8 liter (Penggantian Periodik).

    Rangka

    Tipe Rangka: UnderboneTipe Suspensi Depan: TeleskopikTipe Suspensi Belakang: Swing Arm dengan suspensi TunggalRem Depan: Wavy Disc BrakeRem Belakang: TromolSistem pengereman: Combi Brake System (CBS)Ukuran Ban Depan: 90/80 – 14M/C 43 P TubelessUkuran Ban Belakang: 100/80 – 14M/C 48P Tubeless.

    Dimensi

    Panjang x lebar x tinggi: 1.918 x 679 x 1.066 mmJarak Sumbu Roda: 1.280 mmTinggi Tempat Duduk: 769 mmJarak Terendah Ke Tanah: 131 mmBerat kosong: 111 kgKapasitas tangki BBM: 5,5 liter.

    Honda Vario 125 juga dilengkapi beberapa fitur seperti panel indikator full digital, jam digital, speedometer, tripmeter, pergantian oli, bagasi 18 liter, USB charger, hingga teknologi Honda Smart Key System.

    (dry/rgr)

  • Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    Video Cuap-cuap Hasto Tanpa Bukti Dinilai Tak Berguna untuk Publik

    PAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Mazzini, memberikan tanggapan tajam terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku memiliki video pengakuan soal revisi UU KPK.

    Dikatakan Mazzini, video tersebut tidak memiliki nilai bagi publik karena Hasto sendiri sudah mengakui tidak memiliki bukti pendukung yang kuat.

    “Seriusan jauh-jauh ke Russia hanya untuk menyimpan video pernyataan tanpa bukti? (yang sudah diakui sendiri),” ujar Mazzini di X @mazzini_gsp (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Mazzini menuturkan bahwa apa yang diungkapkan Hasto dalam videonya bukan membongkar aib negara, tapi pengakuan dosa.

    Mazzini juga mempertanyakan klaim Hasto mengenai adanya dana sebesar 3 juta USD yang disebut digunakan untuk memuluskan revisi UU KPK.

    “Gak ada guna video itu buat publik, karena dia gak merinci distribusi uang 3 juta USD itu ngalir ke mana aja?,’ imbuhnya.

    Ia menantang Hasto untuk mengungkap secara rinci ke mana uang tersebut didistribusikan.

    “Apa uang 3 juta USD itu terdistribusi ke PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PAN dan PPP selaku partai yang usul revisi UU KPK?,” timpalnya.

    “Atau terdistribusi ke Badan Legislasi DPR dan seluruh fraksi di DPR, makanya rapat paripurna pembahasan revisi UU KPK saat itu cuma makan waktu 30 menit disahkan?,” tambahnya.

    Selain itu, Mazzini juga menyoroti sikap Hasto yang saat ini mengkritik pemerintahan Jokowi, meskipun sebelumnya ikut mendukung pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada.

    “Kalau resah dengan kondisi negeri kenapa sikap dia saat itu malah mendukung penuh majunya anak Jokowi ke pentas Pilkada dan mendukung upaya pelemahan KPK lewat Revisi UU KPK?,” tandasnya.

  • Vinanda Prameswati Lulusan Kampus Mana? Wali Kota Kediri yang Curi Perhatian karena Usianya

    Vinanda Prameswati Lulusan Kampus Mana? Wali Kota Kediri yang Curi Perhatian karena Usianya

    PIKIRAN RAKYAT – Vinanda Prameswati menjadi sorotan publik setelah terpilih sebagai Wali Kota Kediri dalam Pilkada 2024. Sosok muda ini mencuri perhatian bukan hanya karena usianya yang masih tergolong muda, tetapi juga karena rekam jejak akademik dan organisasinya yang mengesankan.

    Dengan latar belakang pendidikan hukum yang kuat, Vinanda siap membawa perubahan bagi Kota Kediri.

    Lulusan Kampus Mana?

    Vinanda Prameswati lahir di Surabaya pada 12 Juni 1998 dan sejak kecil sudah menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Dia memulai pendidikan dasarnya di SD Plus Rahmat Kediri, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kediri (2010-2013).

    Pendidikan menengah atasnya ditempuh di SMAN 3 Kediri, tempat dia semakin mengasah kemampuan berpikir kritis dan kepemimpinannya.

    Lulus dari SMA pada 2016, Vinanda melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Brawijaya, Malang, mengambil program Sarjana Hukum (S.H.), yang dia selesaikan pada tahun 2020.

    Tidak berhenti di situ, dia kemudian menempuh pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga, Surabaya, dan berhasil lulus dengan predikat cum laude pada tahun 2023.

    Rekam Jejak Organisasi dan Karier

    Sejak kuliah, Vinanda aktif dalam berbagai organisasi, terutama yang berkaitan dengan hukum dan sosial. Dia pernah menjadi anggota Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tempat dia memperdalam riset dan kajian di bidang hukum.

    Selain itu, dia juga tergabung dalam Indonesia Youth Opportunities in International Networking (IYOIN), di mana dia berperan sebagai penyelenggara berbagai acara pemuda tingkat nasional dan internasional.

    Pada tahun 2020, dia bergabung dengan Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN), sebuah organisasi sosial yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat. Perannya sebagai Ketua Harian di RSTN menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu sosial dan kesejahteraan masyarakat kecil.

    Selain itu, Vinanda juga menjadi Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL), yang bertugas memperjuangkan hak-hak pedagang kecil. Keterlibatannya dalam organisasi ini menunjukkan keberpihakannya kepada sektor ekonomi kerakyatan. Pada tahun 2024, dia juga didapuk sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri, menandai kiprahnya di dunia politik semakin matang.

    Dalam Pilwalkot Kediri 2024, Vinanda Prameswati berpasangan dengan KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim) sebagai calon Wakil Wali Kota. Pasangan ini diusung oleh tujuh partai parlemen, yakni Golkar, Demokrat, Gerindra, PDIP, PKB, PKS, dan Hanura, serta didukung oleh enam partai nonparlemen lainnya.

    Hasil hitung cepat menunjukkan kemenangan Vinanda-Gus Qowim dengan perolehan 56,83% suara, mengungguli kandidat lainnya. Visi mereka yang bertajuk MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni) mendapat respons positif dari masyarakat Kediri.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 14 Lokasi Samsat Keliling Hari Ini Jadetabek yang Bisa Dikunjungi

    14 Lokasi Samsat Keliling Hari Ini Jadetabek yang Bisa Dikunjungi

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan Samsat keliling hari ini untuk memudahkan warga dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Senin (24/2/2025).

    Informasi ini diumumkan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, yang menginformasikan 14 lokasi Samsat keliling di wilayah Jadetabek sebagai berikut:

    Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Masjid  Al Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Barat di Mal Ciputra pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-15.00 WIB dan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pukul 09.00-14.00 WIB.Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB. Samsat keliling hari ini juga ada di Kota Tangerang yaitu di parkiran busway Foodmosphere pukul 08.00-14.00 WIB dan Alun-alun Cibodas pukul 08.00 WIB-11.00 WIB.Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB.Ciledug kantor Kecamatan Pinang dan Rukan Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00 WIB-12.00 WIB.Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-11.00 WIB dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB.Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk BSD dan halaman GTOWN Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB.Kota Bekasi halaman parkir Samsat 08.00-12.00 WIB.Kabupaten Bekasi di Pasar Bersih Jababeka pintu 11 Cikarang 09.00-12.00 WIB.Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan lapangan bola Cipayung pukul 08.00-12.00 WIB.Cinere halaman parkir Samsat pukul 08.00-12.00 WIB.

    Warga yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat keliling diminta untuk membawa dokumen-dokumen penting, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya. 

    Perlu dicatat layanan Samsat keliling hari ini hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) atau penggantian pelat nomor kendaraan, pemilik kendaraan tetap harus mengunjungi kantor Samsat terdekat.

  • Berapa Biaya Pajak Mobil Innova Zenix 2025? Ini Rinciannya

    Berapa Biaya Pajak Mobil Innova Zenix 2025? Ini Rinciannya

    Jakarta –

    Toyota Innova merupakan mobil dengan penjualan paling laris di Indonesia. Salah satu modelnya adalah Innova Zenix yang menjadi primadona, terutama di kelas Multi Purpose Vehicle (MPV).

    Di kelasnya, Innova Zenix memiliki harga yang kompetitif. Berdasarkan situs resminya pada Februari 2025, harga Innova Zenix tipe bensin dijual di kisaran Rp 436,1 juta sampai Rp 485,6 juta. Sedangkan tipe Hybrid (HEV), harganya berada di kisaran Rp 473,2 juta sampai Rp 628,2 juta.

    Kalian mungkin penasaran berapa biaya pajak mobil Innova Zenix? Di bawah ini akan kita hitung perkiraan biaya pajak tahunannya.

    Cara Hitung Pajak Mobil Innova Zenix

    Sebelum menghitung pajak mobil Innova Zenix maupun pajak mobil lainnya, ada beberapa hal yang harus diperhitungkan. Berdasarkan situs Samsat Sleman, pajak mobil dipengaruhi beberapa hal berikut ini:

    1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

    NJKB merupakan nilai pasar yang telah ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan data dari Agen Pemegang Merek (APM) pada tahun tersebut. NJKB akan mempengaruhi besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

    NJKB sebuah mobil selalu menurun seiring bertambahnya usia mobil. Artinya, tarif PKB yang harus dibayar oleh pemilik mobil juga akan selalu turun setiap tahunnya.

    2. Tarif Pajak Progresif

    Tarif pajak progresif berhubungan dengan jumlah kepemilikan kendaraan. Semakin banyak kendaraan yang dimiliki, maka pajaknya semakin tinggi. Tarif pajak progresif ini juga digunakan untuk menghitung besarnya PKB.

    Persentase pajak progresif ini berbeda-beda di setiap daerah, berdasarkan aturan gubernur. Sebagai contoh di Daerah Istimewa Yogyakarta, pajak progresif kendaraan pribadi kepemilikan pertama mulai 2025 adalah 0,9%. Sedangkan di DKI Jakarta, pajak progresif kendaraan pribadi kepemilikan pertama adalah 2%.

    3. Opsen PKB

    Mulai 2025 ini, terdapat penghitungan opsen PKB di berbagai daerah, kecuali DKI Jakarta. Opsen PKB merupakan skema pembagian pajak antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. DKI Jakarta pengelolaannya terpusat di provinsi, sehingga tidak memberlakukan opsen.

    Besar opsen tersebut adalah 66% dari besar PKB. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, opsen ini tidak akan membuat tarif pajak naik, karena tarif dasarnya sudah dipotong dengan persentase yang sama.

    4. Koefisien Bobot Kendaraan

    Koefisien mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga = 1Koefisien sedan = 1,025Koefisien jeep dan minibus = 1,050Koefisien pick up, double cabin, blind van, dan microbus = 1,085Koefisien bus = 1,1Koefisien light truck = 1,3Koefisien truk dan sejenisnya = 1,4

    5. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

    SWDKLLJ untuk mobil umumnya termasuk golongan DP, yaitu untuk mobil yang bukan untuk angkutan umum berbentuk sedan, mobil jip, mobil barang atau pikap sampai dengan 2.400 cc.

    Sedangkan mobil ukuran microbus dan bus yang bukan angkutan umum, termasuk dalam golongan EP.

    Tarif Golongan DP: Rp 143.000Tarif Golongan EP: Rp 153.000

    6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

    Khusus pajak lima tahunan atau ganti pelat mobil, dikenakan biaya PNPB yang terdiri dari penerbitan STNK dan penerbitan TNKB.

    Tarif penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil: Rp 200.000.Tarif penerbitan pelat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) mobil: Rp 100.000.Simulasi Penghitungan Pajak Innova Zenix

    Berikut ini kita simulasikan penghitungan pajak Innova Zenix di Yogyakarta dengan skema opsen dan di Jakarta yang tidak menggunakan opsen.

    Penghitungan Pajak Innova Zenix di Yogyakarta

    Misalnya seseorang memiliki memiliki Innova Zenix Hybrid varian paling murah dengan pelat nomor Yogyakarta. Kita anggap NJKB-nya pada tahun tersebut Rp 470 juta. Mobil tersebut merupakan mobil pertama yang dia miliki. Berapa besar pajak tahunannya?

    Karena mobil pertama, maka tarif progresif di Yogyakarta adalah 0,9%. Kemudian koefisiennya 1,050.

    Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) = tarif progresif x (koefisien x NJKB)
    PKB = 0,9% x (1,050 x 470.000.000)
    PKB = 0,9% x 493.500.000
    PKB = 4.441.500

    Opsen PKB = 66% x PKB
    Opsen PKB = 66% x 4.441.500
    Opsen PKB = 2.931.390

    Pajak tahunan = PKB + Opsen PKB + SWDKLLJ
    Pajak tahunan = 4.441.500 + 2.931.390 + 143.000 = 7.515.890

    Maka pajak tahunan mobil Innova Zenix Hybrid varian termurah yang harus dibayarkan pada tahun tersebut adalah Rp 7.515.890.

    Penghitungan Pajak Innova Zenix di Jakarta

    Di Jakarta, penghitungan pajaknya tidak menggunakan opsen, namun PKB-nya dikenakan 2%. Berikut ini kisaran pajak beberapa tipe mobil Innova Zenix:

    Pajak tahunan Innova Zenix bensin tipe termurah: Rp 9,3 jutaPajak tahunan Innova Zenix bensin tipe termahal: Rp 10,3 jutaPajak tahunan Innova Zenix Hybrid tipe termurah: Rp 10 jutaPajak tahunan Innova Zenix Hybrid tipe termahal: Rp 13,3 juta

    Itulah tadi simulasi perkiraan biaya pajak mobil Innova Zenix dengan skema penghitungan terbaru 2025. Perlu diingat, simulasi pajak di atas dihitung dengan NJKB mobil dalam kondisi baru. Tarifnya akan semakin turun tiap tahun.

    (bai/row)

  • Sosok Bu Guru Salsa Viral Gara-gara Video Syur, Link Puluhan Video Diburu

    Sosok Bu Guru Salsa Viral Gara-gara Video Syur, Link Puluhan Video Diburu

    TRIBUNJATENG.COM– Sosok Bu Guru Salsa tengah viral karena video syur.

    Netizen langsung ramai mencari link video tersebut.

    Sosok Bu Guru Jember bernama Salsa merupakan seorang guru Sekolah Dasar (SD).

    Adapun Salsabila Rahma yang berasal dari Jember, Jawa Timur itu viral karena video syur berdurasi 5 menit.

    Video tersebut tersebar di beberapa platform digital, mulai Tiktok, X bahkan grup WhatsApp warga Jember. 

    Video itu memperlihatkan guru perempuan berhijab dan berkacamata itu, tak memakai pakaian dan berjoget-joget sambil memamerkan lekuk tubuhnya.

    Ternyata Bu guru Salsa ternyata lulus berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Salsa mengambil formasi tenaga teknis administrasi perkantoran di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ambulu, Jember. 

    Hal tersebut berdasarkan hasil seleksi berkas PPPK Pengumuman Nomor:800.1.2.2/664/35.09.414/2025 yang ditandatangani Plt Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman pada 13 Februari 2025.

    Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD Jember, Mufid meminta, Dinas Pendidikan (Dispendik) segera mengambil langkah tegas. 

    “Dan di dalam seleksi (PPPK) harus berhati-hati, jangan sampai diulangi,” ujarnya dilansir Tribun-medan.com, Minggu (23/2/2025).

    Menurutnya, munculnya video tak senonoh guru perempuan tersebut telah mencoreng dunia pendidikan.

    Sebab dikhawatirkan akan dicontoh anak didiknya.

    “Karena guru kan digugu (dipatuhi) dan ditiru, dan harus jadi teladan bagi murid-muridnya,” papar Mufid. 

    Mufid menilai, adanya video tak senonoh guru menambah masalah dalam sistem pendidikan di Jember, di tengah pemerintah melakukan efisiensi anggaran. 

    “Kebijakan pemerintah efisiensi dan sekarang ditambah adanya oknum guru,” ujarnya. 

    Legislator PKB ini menilai, jika organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mengambil langkah dalam masalah ini, akan terjadi insiden buruk terhadap masa depan pendidikan. 

    “Di tengah perjuangan teman-teman honorer.

    kalau ini tidak segera dibereskan akan menambah persoalan,” ujar Mufid. 

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jember, Hadi Mulyono belum bisa dikonfirmasi, soal guru yang viral karena video tak senonoh ini lolos seleksi berkas PPPK tahap II. 

    Sebelumnya, video ibu guru yang mengajar di sekolah dasar kawasan Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur, viral di media sosial. 

    Biodata

    Nama Lengkap: Salsabila Rahma

    Nama Panggilan: Caca

    Tanggal Lahir: (tidak disebutkan secara spesifik)

    Tempat Lahir: Jember, Jawa Timur, Indonesia

    Pendidikan

    Lulusan SMA Muhammadiyah 1 Jember

    Melanjutkan studi di Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi

    Pekerjaan: Guru SD di Jember

    Akun TikTok: @sissalsaa

     

  • Harta Kekayaan Vinanda Prameswati, Wali Kota Termuda yang Usianya 26 Tahun Capai Rp 2,2 Miliar – Halaman all

    Harta Kekayaan Vinanda Prameswati, Wali Kota Termuda yang Usianya 26 Tahun Capai Rp 2,2 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Nama Vinanda Prameswati mendadak jadi sorotan saat mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Vinanda Prameswati adalah Wali Kota Kediri yang dinobatkan sebagai wali kota termuda. Usianya saja baru 26 tahun.

    Vinanda Prameswati diketahui lahir pada 12 Juni 1998.

    Berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada 6 September 2024, Vinanda Prameswati memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2,2 miliar.

    Tepatnya harta kekayaan Vinanda Prameswati mencapai Rp 2.245.000.000.

    Aset menjadi penyumbang harta kekayaan Vinanda Prameswati adalah kepemilikan 3 bidang tanah di 3 kota yang berbeda.

    Nilai ke-3 bidang tanah dan bangunan itu mencapai Rp 1,7 miliar.

    Aset lain yang dipunyai Vinanda Prameswati adalah kas setara kas yang nilainya mencapai Rp 520 juta.

    Dalam LHKPN itu, Vinanda Prameswati tak memiliki satu pun mobil atau kendaraan.

    Selengkapnya, inilah daftar harta kekayaan Vinanda Prameswati dikutip dari elhkpn.kpk.go.id, Sabtu (22/2/2025).

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 1.725.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 609 m2/609 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp 580.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp 535.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH TANPA AKTA Rp 610.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 0

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 0

    D. SURAT BERHARGA Rp 0

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 520.000.000

    F. HARTA LAINNYA    Rp 0

    Sub Total    Rp 2.245.000.000

    UTANG Rp 0

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp 2.245.000.000

    Dibandingkan sang ayah yang seorang perwira menengah Polri, harta kekayaan Vinanda Prameswati jauh lebih sedikit.

    Ayah Vinanda Prameswati adalah AKBP Edy Herwiyanto yang kini menjabat sebagai Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Jawa Timur.

    Dari LHKPN-nya, AKBP Edy Herwiyanto tercatat memiliki total harta sebesar Rp 4,6 miliar.

    Ia terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 2 Februari 2023.

    Harta terbanyaknya berasa dari tanah dan bangunan yang ia miliki sebesar Rp 5 miliar.

    Namun, Edy juga memiliki utang sebesar Rp 1,4 miliar.

    Profil Vinanda Prameswati

    VINANDA PRAMESWATI Vinanda Prameswati menyandang status sebagai Wali Kota Termuda untuk periode masa jabatan 2025-2030. Vinanda Prameswati menjabat sebagai Wali Kota Kediri. Vinanda Prameswati mencuri perhatian saat tiba di lokasi pemberangkatan retret di Rindam IV/Diponegoro, Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025) kemarin. (Istimewa/TribunJatim.com/Protokol Pemkot Kediri)

    Vinanda Prameswati lahir di Surabaya dan menempuh pendidikan tingkat sekolah di Kediri. 

    Ia berkuliah S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada 2016-2020.

    Kemudian ia melanjutkan pendidikan S2 di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga pada 2021-2023.

    Inilah riwayat pendidikan Vinanda Prameswati:

    SD Plus Rahmat (2004)
    SMPN 1 Kediri (2010)
    SMAN 3 Kediri (2013)
    Universitas Brawijaya (2016)
    Universitas Airlangga (2021)

    Di bidang politik, Vinanda Prameswati menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri 2024-sekarang.

    Pada Pilkada Kota Kediri 2024, Vinanda Prameswati maju berpasangan dengan Qowimuddin Thoha, pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlah Bandar Kidul.

    Mereka diusung tujuh partai politik, yaitu Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, Demokrat, PKS, dan Hanura.

    Mereka berhasil meraih 56,83 persen suara sah atau 98.205 suara.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati/Rakli)

  • Wali Kota Blitar Ikut Retret, Roda Pemerintahan di Bumi Bung Karno Tetap Berjalan

    Wali Kota Blitar Ikut Retret, Roda Pemerintahan di Bumi Bung Karno Tetap Berjalan

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin ikut retret di akademi militer Magelang. Mas Ibin akan mengikuti retret militer hingga tanggal 28 Februari 2025 mendatang.

    Meski ikut retret, Mas Ibin tetap berkoordinasi dengan pejabat Pemerintah Kota Blitar. Hal itu dilakukan Mas Ibin agar roda pemerintahan di Bumi Bung Karno tetap berjalan sebagaimana mestinya, meski ditinggal oleh wali kotanya.

    “Tetap dipimpin oleh Wali Kota Mas Ibin,” ucap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar Toto Robandiyo menjawab pertanyaan soal jalannya pemerintahan selama ditinggal Mas Ibin retret, Sabtu (22/02/205).

    Mas Ibin sendiri sejatinya diusung oleh Partai Kebangkitang Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) serta Demokrat, sehingga pasangan dari Elim Tyu Samba tersebut diperbolehkan untuk mengikuti retret sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Selama sepekan ke depan, Mas Ibin pun akan fokus untuk menjalani retret dan penggemblengan sebagai kepala daerah di Magelang. Sementara Mas Ibin di Magelang, pasanganya yakni Elim Tyu Samba bakal mulai bekerja sebagai Wakil Wali Kota Blitar.

    “Kepala daerah baik gubernur, wali kota, bupati yang dilantik semua ikut retret di Magelang mulai hari ini sampai dengan 28 Februari 2025 mendatang,” tegasnya.

    Usai retret besok, Mas Ibin akan langsung bergerak cepat menjalankan sejumlah program unggulannya. Salah satunya adalah mendukung program asta cita Prabowo.

    “Alhamdulillah, hari ini dilaksanakan pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk Kota Blitar oleh Pak Presiden,” ujar Mas Ibin sapaan akrabnya usai pelantikan di Istana Negara, Kamis (20/2/2025).

    Mas Ibin menegaskan kalau pihaknya akan langsung bekerja menjalankan berbagai agenda penting. Di antaranya adalah mengikuti retreat kepala daerah di Magelang dan mempercepat program-program Pemerintah Kota yang mendukung visi Asta Cita Prabowo.

    “Langsung kita sesuai dengan arahan Pak Presiden tadi, lakukan pelayanan yang terbaik karena kita abdi masyarakat, siap mengabdi bagi masyarakat, melakukan program-program, kegiatan, terutama yang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar,” katanya.

    Dalam kepemimpinannya, Mas Ibin menekankan pentingnya kemudahan pelayanan bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, pangan, dan ketenagakerjaan. Selain itu ia memastikan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Blitar.

    “Banyak program-program prioritas salah satunya pendidikan gratis serta sinergi dengan perusahaan dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas,” ujarnya. (owi/ian)