partai: PKB

  • Cerita Bupati Blora Arief Rohman Menaiki Puncak Gunung Tidar Magelang
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        27 Februari 2025

    Cerita Bupati Blora Arief Rohman Menaiki Puncak Gunung Tidar Magelang Regional 27 Februari 2025

    Cerita Bupati Blora Arief Rohman Menaiki Puncak Gunung Tidar Magelang
    Tim Redaksi
    BLORA, KOMPAS.com
    – Bupati
    Blora
    , Arief Rohman masih menjalani serangkaian kegiatan retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil)
    Magelang
    , Jawa Tengah.
    Dalam rangkaian retreat tersebut tampaknya ada kegiatan mendaki puncak bukit Tidar yang masih berada di kompleks Akmil.
    “Naik ke puncak bukit Tidar,” ucap Arief kepada
    Kompas.com
    , Kamis (27/2/2025).


    Politikus PKB itu terlihat berkeringat dan
    ngos-ngosan
    , saat menaiki lebih dari 300 anak tangga atau sekitar 600 meter menggunakan tongkat dengan kondisi jalan menanjak untuk sampai ke puncak Tidar.
    “Udaranya segar, naik turun tangga butuh perjalanan selama satu jam,” kata dia.
    Selama berada di tempat tersebut, pria yang akrab disapa Gus Arief itu juga menyempatkan waktu untuk berziarah ke makam Syekh Subakir bersama Bupati Batang, M Faiz Kurniawan dan Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo.
    “Alhamdulillah kita sudah berada di makam Syech Subakir, bersama Bupati Batang Mas Faiz dan Bupati Situbondo Gus Rio,” kata dia.
    Selama berada di puncak tersebut, pria berusia 44 tahun itu berharap banyak anak Blora yang bisa masuk Akademi Militer.
    “Semoga akan banyak anak-anak Blora bisa masuk Akmil yang ada di komplek lembah Tidar,” terang dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini lokasi Samsat Keliling di 14 wilayah Jadetabek pada Kamis

    Ini lokasi Samsat Keliling di 14 wilayah Jadetabek pada Kamis

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 titik Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Kamis.

    Berdasarkan informasi dari akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, menyebutkan 14 wilayah Jadetabek itu sebagai berikut:

    Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Halaman Parkir Itali Mal Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00-15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB; Jakarta Timur di Halaman Parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas pukul 08.00-14.00 WIB; Ciledug di Giant Poris Ruko Batu Ceper Tangerang dan Rukan Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB; Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB; Ciputat Kantor Kelurahan Pondok Betung dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-11.00 WIB; Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan Hal G Town House Square Gading Serpong pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Bekasi di Pizza HUT Jatiasih 08.00-12.00 WIB; Kabupaten Bekasi di Pasar Sentral Cikarang 09.00-12.00 WIB; Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kelurahan Sukamaju pukul 08.00-12.00 WIB; Cinere di Kantor Kelurahan Pondok Petir 08.00-12.00 WIB.

    Sejumlah dokumen harus dibawa agar bisa membayar pajak di layanan keliling ini, yakni: KTP, BPKB dan STNK asli disertai fotokopi, serta mengisi formulir yang sudah disediakan.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pekerja KFC Demo di Kemenaker: Tolak PHK & Tuntut Pembayaran Upah

    Pekerja KFC Demo di Kemenaker: Tolak PHK & Tuntut Pembayaran Upah

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja PT Fastfood Indonesia Tbk. (KFC) bersama dengan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) menolak PHK sepihak yang dilakukan oleh manajemen.

    Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh serikat pekerja KFC dan Kasbi dalam aksi unjuk di kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    serikat pekerja meminta agar 11 pekerja KFC Basuki Rahmat Surabaya yang terkena PHK sepihak untuk mendapatkan upah yang belum dibayar selama enam bulan.

    Koordinator lapangan aksi SP-KFC Anthony Matondang mengatakan bahwa 11 pekerja KFC Basuki Rahmat Surabaya masih memiliki hubungan kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

    Menurutnya, PHK sepihak dilakukan dengan arogansi, tanpa komunikasi dengan pihak pengurus serikat pekerja, dan tanpa musyawarah sesuai Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023.

    “Seharusnya KFC memberikan upah pekerja, selain BPJS-nya masih aktif. BPJS-nya masih diaktifkan oleh KFC sampai sekarang, tapi upahnya tidak dibayarkan. Nah ini adalah kontradiksi. Harusnya kedua-duanya diberikan sesuai dengan amanat undang-undang,” kata Anthony saat ditemui Bisnis di Kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Dia menuturkan bahwa semestinya KFC tidak mengabaikan hak pekerja menerima pembayaran upah sesuai keputusan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

    Di sisi lain, serikat pekerja juga menolak PHK sepihak yang dilakukan KFC pada Agustus 2024 silam. Anthony menyampaikan bahwa alasan PHK sepihak yang dilakukan KFC lantaran perusahaan telah merugi dan pekerja diberikan 0,5 kali pesangon. Namun, dia menyebut masih banyak gerai KFC yang beroperasi di Tanah Air.

    “[Alasan PHK sepihak] awalnya tutup store ini adalah alasannya karena tidak ada perpanjangan kontrak sewa, bukan karena efisiensi,” ujarnya.

    Menurutnya, PHK sepihak seharusnya dilakukan upaya dirumahkan sebelumnya, hal ini sesuai dengan PKB KFC Pasal 29 ayat 1. Di mana, substansinya pekerja yang tutup store dirumahkan selama tiga bulan dengan hak upah penuh 100%.

    Untuk itu, serikat pekerja mendesak agar pihak KFC segera mempekerjakan kembali 11 karyawan KFC Basuki Rahmat Surabaya yang kena PHK dengan cara mutasi, seperti halnya serikat pekerja lainnya. Serta, memberikan hak upah pekerja selama proses perselisihan.

    Dihubungi terpisah, Ketua Umum Kasbi, Sunarno mengatakan bahwa buruh yang terkena PHK sepihak dari KFC Basuki Rahmat Surabaya menuntut untuk dipekerjakan kembali.

    Sunarno juga menilai alasan efisiensi karena rugi tidak bisa diberlakukan sepihak. Apalagi, lanjut dia, kompensasi pesangon yang diberikan hanya 0,5 kali dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK).

    “Nyatanya, KFC Indonesia ada sekitar 700 store di berbagai kota, dengan jumlah pekerja sekitar 14.000 orang. Dugaan kami, para pekerja KFC ini di-PHK sepihak karena ada unsur union busting karena mendirikan Serikat SP KFC berafiliasi dengan Kasbi,” kata Sunarno kepada Bisnis.

    Menurutnya, jika perusahaan rugi maka harus menyertakan bukti laporan keuangan. “Dan jika ada efisiensi seharusnya ada penawaran terlebih dahulu kepada pekerja, bukan langsung PHK sepihak, bahkan hak pesangonnya sebesar dua kali PMTK,” ujarnya.

    Untuk itu, Kasbi meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk lebih ketat dan maksimal dalam melakukan pengawasan dan pencegahan PHK buruh.

    Sementara itu, Bisnis telah mencoba menghubungi manajemen KFC untuk meminta tanggapan mengenai hal ini. Kendati begitu hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons dari KFC terkait dengan hal tersebut. 

  • Anggota DPR Tanya soal BBM Oplosan, Ini Jawaban Pertamina cs

    Anggota DPR Tanya soal BBM Oplosan, Ini Jawaban Pertamina cs

    Jakarta

    Komisi XII DPR menyoroti isu pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) untuk meningkatkan nilai Research Octane Number (RON). Dalam hal ini ada sejumlah anggota Komisi XII yang bertanya apakah pengoplosan BBM ini mungkin untuk dilakukan.

    “Isu yang terkini adalah terkait isu RON oplosan. Maka itu yang ingin kita diskusikan bersama, apakah dimungkinkan? Maka itu kita juga ingin memastikan agar publik tidak galau, ada kepastian, bagaimana skema baik dari swasta atau Pertamina. Kita ingin ada suatu kepastian skema terkait pembuatan RON itu,” kata Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, dalam rapat dengar pendapat di Kompleks DPR RI, Rabu (26/2/2025).

    “Kami ingin menanyakan bahwa ini banyak ramai-ramai terkait oplosan atau blending atau dan sebagainya, mungkin baik yang punyanya Pertamina Patra Niaga atau yang swasta boleh menjelaskan di sini,” ujar Ratna Juwita Sari, anggota Komisi XII fraksi PKB.

    “Ini kami tujukan kepada semua, bagaimana para badan usaha pemilik SPBU di dalam memastikan dan menjamin bahwa semua jenis BBM yang dijual di SPBU-nya sesuai dengan kualitas yang dijanjikan,” kata anggota Komisi XII fraksi Golkar, Dewi Yustisiana.

    Menjawab pertanyaan ini, Pelaksana Tugas Harian (Pth) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menjelaskan pasokan produk BBM RON 92 atau Pertamax yang didapat perusahaan sudah memiliki bahan bakar dasar RON 92.

    “Jadi untuk Pertalite kita sudah menerima baik dari Kilang Pertamina dan dari luar negeri dalam RON 90, untuk (RON) 92 dalam bentuk RON 92 baik dari Pertamina dan pengadaan luar negeri,” terangnya.

    Setelah produk BBM ini diterima Pertamina Patra Niaga, selanjutnya perusahaan melakukan penambahan warna (dyes) dan penambahan zat additive. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas nilai produk.

    “Meskipun sudah dalam RON 90 ataupun RON 92 itu sifatnya masih base fuel, artinya belum ada additive, yang kita terima di Pertamina Patra Niaga ya,” terangnya.

    “Kita terima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan additive, jadi di situ ada proses penambahan additive dan penambahan warna,” jelas Ega lagi.

    Lebih lanjut, pihaknya juga melakukan uji laboratorium untuk memastikan kualitas RON dari BBM yang masuk. Pengecekan dilakukan sebelum dan sesudah bongkar muat.

    “Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92, yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90,” tegasnya.

    Kemudian dalam kesempatan yang sama Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia Ingrid Siburian juga menjelaskan bahwa produk BBM dasar yang diterima perusahaan, dalam hal ini Shell dari impor, merupakan base fuel dengan nilai RON yang dipesan.

    Kemudian base fuel ini diberikan zat additive untuk memberikan nilai tambah sekaligus pembeda antara produk BBM yang dijual Shell dengan perusahaan lain seperti Pertamina. Dalam proses ini tidak ada perubahan nilai RON.

    “Jadi produk yang dibawa memang base fuel, jadi misalnya kita katakan RON 92 itu memang RON 92 base fuel. Nah itu kemudian kami tambahkan additive di terminal kami,” ucapnya.

    “Kalau dari proses kami tidak akan merubah RON, itu kalau dari Shell,” tegasnya.

    (hns/hns)

  • MK Putuskan Mendes Yandri Cawe-cawe Pemenangan Istrinya, Tokoh NU: Pak Prabowo Ini Sangat Layak Direshuffle

    MK Putuskan Mendes Yandri Cawe-cawe Pemenangan Istrinya, Tokoh NU: Pak Prabowo Ini Sangat Layak Direshuffle

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto cawe-cawe terhadap pemenangan istrinya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang. Hal itu menuai sorotan.

    Muncul wacana, apakah Yandri akan direshuffle. Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan mengatakan Yandri layak direshuffle.

    “Pak @prabowo mendes ini sangat layak untuk diresafel,” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Rabu (26/2/2025).

    Umar menilai, Yandri telah menggunakan kekuasaannyaa Untuk kepentingan pribadi. Yakni memenangkan istrinya jadi Bupati Serang.

    “Karena dia abuse of power. Memakai jabatannya untuk menangkan istrinya jadi bupati,” ujarnya.

    “Apa pendapat kalian tentang mendes ini ges?” tambahnya.

    Sebelumnya membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024. MK meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Serang.

    MK pun membatalkan PKPU No. 2028 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024.
    (Arya/Fajar)

  • Biaya Pajak Motor 5 Tahunan dan Ganti Pelat Terbaru 2025

    Biaya Pajak Motor 5 Tahunan dan Ganti Pelat Terbaru 2025

    Jakarta

    Selain membayar pajak setiap satu tahun sekali, motor juga dikenai pajak lima tahunan. Pajak lima tahunan ditandai dengan penggantian STNK dan penggantian pelat nomor dengan masa berlaku hingga lima tahun mendatang.

    Mulai 2025 ini, ada sedikit perbedaan penghitungan pajak kendaraan, yakni adanya opsen pajak. Lantas berapakah biaya pajak motor 5 tahunan dan ganti plat terbaru 2025? Simak simulasinya di sini.

    Perbedaan Penghitungan Pajak Motor 2025, Apakah Naik?

    Dilansir dari situs Samsat Sleman, perbedaan penghitungan pajak motor 2025 sedikit mengalami perubahan karena adanya opsen pajak sebesar 66%. Ini diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 yang menggantikan UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

    Meski sudah diteken 2022, aturan baru dijalankan Januari 2025. Perlu diketahui juga, besar tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berbeda-beda di setiap daerah.

    Sebagai contoh, pada aturan sebelumnya, Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan tarif PKB 1,5% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk kepemilikan pertama.

    Pada peraturan yang baru, meski terdapat tambahan opsen pajak, tarif PKB ini diturunkan menjadi 0,9%. Kemudian tarif opsennya adalah 66% dari 0,9%, yaitu 0,6%. Totalnya menjadi 1,5%. Dengan kata lain, tarif pajaknya tetap sama alias tidak ada kenaikan.

    Rincian Biaya Pajak Motor 5 Tahunan

    Dengan aturan baru tersebut, maka biaya pajak motor 5 tahunan dan ganti pelat ini meliputi tarif pajak kendaraan bermotor (PKB), opsen PKB, pajak negara bukan pajak (PNBP), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

    Berikut rinciannya:

    1. Tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

    Tarif PKB di tiap wilayah berbeda-beda berdasarkan ketetapan pemerintah daerah setempat. Besar tarif PKB juga dipengaruhi dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan pajak progresif.

    Sebagai contoh, berikut ini persentase wilayah DIY berdasarkan Peraturan Daerah DIY No 11 tahun 2023:

    PKB kepemilikan kesatu = 0,9% (nol koma sembilan persen)PKB kepemilikan kedua = 1,4% (satu koma empat persen)PKB kepemilikan ketiga = 1,9% (satu koma sembilan persen)PKB kepemilikan keempat = 2,4% (dua koma empat persen)PKB kepemilikan kelima dan seterusnya = 2,9% (dua koma sembilan persen).

    2. Opsen PKB

    Besarnya opsen PKB sudah ditetapkan sebesar 66% dari PKB.

    3. Tarif PNBP Motor

    Setiap pajak motor 5 tahunan, pemilik motor dikenakan tarif penerbitan STNK dan penerbitan pelat nomor. Pajak ini tidak dikenakan saat pajak satu tahunan.

    Tarif penerbitan STNK motor adalah Rp 100.000.Tarif penerbitan pelat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) motor adalah Rp 60.000.

    4. Tarif SWDKLLJ

    Sepeda motor dibagi menjadi dua golongan, yaitu C1 atau C2. Golongan C1 untuk motor 50-250 cc, sedangkan C2 adalah golongan motor di atas 250 cc.

    Tarif Golongan C1: Rp 35.000Tarif Golongan C2: Rp 83.000Simulasi Bayar Pajak Motor 5 Tahunan dan Ganti Plat

    Sebagai contoh, seorang warga DIY memiliki motor Honda Beat yang memasuki usia 10 tahun, sehingga dia harus membayar pajak lima tahunan. Motor tersebut adalah motor pertamanya.

    Untuk menghitung besar tarif pajak yang harus dia bayarkan, maka cukup dengan menjumlahkan PKB, opsen PKB, PNBP, dan SWDKLLJ.

    Khusus PKB, nilainya bisa berbeda-beda tergantung nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang sudah ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini, kita anggap NJKB Honda Beat tersebut senilai Rp 10 juta. Berikut perhitungannya:

    PKB: 0,9% x Rp 10.000.000 = Rp 90.000Opsen PKB: 66% x Rp 90.000 = Rp 59.400Tarif penerbitan STNK = Rp 100.000Tarif penerbitan pelat nomor (TNKB) = Rp 60.000SWDKLLJ = Rp 35.000

    Maka total pajak motor yang harus dibayar adalah Rp 344.400.

    Simulasi ini tentu bisa jadi informasi berharga bagi detikers yang akan bayar pajak. Besarnya pajak bisa jadi berbeda di tiap wilayah bergantung dari besaran yang ditetapkan pemerintah setempat.

    (bai/row)

  • Partai Demokrat masuk pemerintahan Prabowo demi rakyat

    Partai Demokrat masuk pemerintahan Prabowo demi rakyat

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). ANTARA/Fathur Rochman

    AHY: Partai Demokrat masuk pemerintahan Prabowo demi rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 21:26 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa partainya masuk ke dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto demi kepentingan rakyat dan bangsa.

    “Hari ini Demokrat berada dalam barisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita telah mengambil keputusan strategis, bukan hanya demi partai, tapi demi rakyat dan bangsa,” kata AHY saat memberikan sambutan dalam Penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2) malam.

    Dia mengatakan Partai Demokrat juga berkomitmen penuh untuk menyukseskan pemerintahan ini. Hal ini termasuk mendukung Astacita Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan, energi, dan air.

    “Kita akan memastikan bahwa program infrastruktur yang digagas akan berdampak langsung dan nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

    Selain itu, AHY memastikan bahwa pembangunan infrastruktur akan berbasis keadilan. Di mana semua yang dibangun dan dikembangkan harus kembali kepada rakyat.

    Menurutnya, infrastruktur harus terintegrasi membuka akses ekonomi pendidikan dan layanan kesehatan bagi semua rakyat.

    “Infrastructure for all, untuk semua masyarakat Indonesia,” jelas AHY.

    Adapun sejumlah tokoh partai hadir dalam acara ini adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PPP Muhammad Mardiono, Ketua DPP NasDem Saan Mustopa, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy, dan Waketum PKB Jazilul Fawaid. Terlihat juga elite PDIP Puan Maharani dan Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) hingga Ruhut Poltak Sitompul.

    Sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih turut hadir dalam Kongres ini, yakni Menkeu Sri Mulyani, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkomdigi Meutya Hafid, Wamenko Polkam Lodewijk Paulus, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BIN Herindra, dan Wamendag Dyah Roro Esti.

    Sumber : Antara

  • 9
                    
                        Saat Ronald Tannur Tak Merasa Bersalah…
                        Nasional

    9 Saat Ronald Tannur Tak Merasa Bersalah… Nasional

    Saat Ronald Tannur Tak Merasa Bersalah…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gregorius
    Ronald Tannur
    mengaku tidak pernah melakukan tindakan apa pun sehingga menyebabkan
    Dini Sera Afrianti
    tewas.
    Pernyataan ini disampaikan Ronald saat memberikan kesaksian dalam sidang
    dugaan suap
    tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.
    Mulanya di persidangan itu, Ronald menjawab pertanyaan tim hukum Erintuah Damanik yang menanyakan tanggapan dirinya yang diputus bebas oleh tiga hakim PN Surabaya tersebut.
    “Saudara diputus bebas, bagaimana tanggapan Saudara? Apakah memang ya harusnya saya bebas gitu atau saya harusnya dihukum? Apa tanggapan Saudara?” tanya kuasa hukum Erintuah, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).
    Lantaran pertanyaan itu dianggap menggiring, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung pun melayangkan keberatan.
    Jaksa menilai, tim hukum Erintuah bukan menanyakan fakta, melainkan pendapat.
    “Keberatan, Yang Mulia, pendapat Yang Mulia,” timpal jaksa sebelum Ronald Tannur menjawab.
    Kuasa hukum Erintuah pun mengganti pertanyaan dengan menanyakan bagaimana perasaan Ronald atas meninggalnya Dini Sera.
    “Apakah Saudara merasa bersalah atas adanya meninggalnya Saudari Dini yang melakukannya? Saudara merasa bersalah enggak?” tanya kuasa hukum Erintuah.
    Bukan mengakui kesalahannya, Ronald justru membantah dugaan-dugaan yang dialamatkan kepadanya.
    Ronald bilang, dia tidak pernah melakukan tindakan apa pun yang menyebabkan Dini Sera meninggal dunia.
    Di sisi lain, anak dari Edward Tannur, mantan anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), itu hanya merasa bersalah lantaran kasus yang menjeratnya telah merugikan banyak orang.
    “Saya tidak pernah merasa melakukan apa pun pada Saudari Dini, saya hanya merasa bersalah karena saya telah merugikan orang banyak,” kata Ronald Tannur.
     
    Dalam sidang ini, Ronald Tannur mengaku merasa bersalah karena telah membuat keluarga sedih dengan perkara yang menjeratnya.
    “Kan saudara didakwa ya di persidangan, dibacakan dakwaannya ya. Sewaktu jaksa penuntut umum membacakan, mendakwa saudara itu, saudara merasa bersalah enggak?” tanya kuasa hukum.
    “Merasa bersalah,” kata Ronald Tannur.
    Mendengar jawaban itu, tim hukum Erintuah pun menggali perasaan salah yang dirasakan Ronald.
    “Merasa bersalahnya bagaimana? Apa yang buat saudara merasa bersalah?” tanya Philipus.
    Alih-alih menyatakan rasa salah atas tindakannya terhadap Dini Sera, Ronald hanya menyatakan dirinya bersalah lantaran membuat kedua orangtuanya menjadi sedih.
    Bahkan, Ronald mengaku merasa bersalah lantaran membuat netizen atau pengguna media sosial menjadi heboh.
    “Karena saya telah merepotkan orangtua saya, membuat sedih orangtua saya, terus membuat heboh jagat netizen Indonesia,” kata Ronald Tannur.
    “Itu saudara merasa bersalahnya?” tanya tim hukum Erintuah memastikan.
    “Betul, beban moral, Pak,” kata Ronald Tannur.
    Kuasa hukum pun menggali lebih dalam putusan bebas yang menyebabkan tiga hakim PN Surabaya menjadi terdakwa kasus dugaan suap.
    Dalam sidang ini, Ronald mengaku tidak pernah meminta kepada pengacaranya, Lisa Rachmat, untuk mendapatkan putusan bebas.
    Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan tim hukum Erintuah yang mencecar Ronald Tannur saat melakukan pertemuan dengan Lisa Rachmat.
    “Saudara saksi, waktu bertemu dengan Ibu Lisa, itu pernah minta bebas enggak?” tanya kuasa hukum.
    “Tidak pernah, Pak,” jawab Ronald.
    Kuasa hukum terus mencecar komunikasi Ronald dengan Lisa Rachmat, utamanya terkait permintaan terhadap upaya pembelaan yang dilakukan oleh Lisa sebagai pengacara.
    “Jadi, tidak pernah ngomong bahwa saya mau bebas, itu tidak pernah ya?” tanya kuasa hukum lagi.
    “Tidak pernah,” kata Ronald.
     
    Tidak hanya itu, Ronald pun mengaku tidak mengetahui adanya tawaran uang damai yang disiapkan pengacaranya, Lisa Rachmat, kepada keluarga korban, Dini Sera Afrianti.
    Pengakuan ini disampaikan ketika kuasa hukum Erintuah menggali keterangan Ronald soal adanya koordinasi dengan keluarga Dini Sera terkait perdamaian.
    “Apakah Saudara ada berkoordinasi atau berkomunikasi dengan ibunya korban ini, menawarkan perdamaian atau menawarkan uang, atau menawarkan apa gitu? Ada enggak?” tanya kuasa hukum.
    Kepada tim hukum Erintuah, Ronald mengaku tidak melakukan komunikasi terkait perdamaian dengan keluarga Dini Sera.
    Ronald mengaku hanya meminta maaf dan mencium kaki ibu Dini Sera.
    “Tidak ada, Pak (komunikasi perdamaian), saya hanya meminta maaf dan mencium kaki ibunya ketika di Polrestabes,” kata Ronald.
    Mendengar pengakuan itu, tim hukum Erintuah pun kembali menanyakan apakah ada tawaran uang damai ke keluarga Dini.
    Namun, Ronald tetap mengaku tidak mengetahui adanya tawaran uang damai tersebut.
    “Kan kemarin ibu saksi sudah memberitahukan bahwa ada uang perdamaian yang kemudian ditolak oleh kuasa hukum (Dini Sera), itu Saudara tahu enggak?” tanya kuasa hukum mendalami.
    “Tidak tahu, Pak,” jawab Ronald Tannur.
    “Yang Rp 800 juta, Rp 500 juta, Saudara tidak tahu?” timpal kuasa hukum lagi.
    “Tidak tahu,” kata Ronald Tannur.
    Dalam kasus ini, Erintuah, Mangapul, dan Heru didakwa menerima suap senilai Rp 4,6 miliar untuk membebaskan Ronald Tannur dalam perkara yang disidangkan di PN Surabaya.
    Suap tersebut diberikan dalam pecahan Rp 1 miliar dan 308.000 dollar Singapura oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.
    Berdasarkan surat dakwaan, uang suap itu disebut bersumber dari ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur, dan telah diberikan selama proses persidangan di PN Surabaya.
    Ketiga hakim itu kemudian menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Ronald Tannur.
    Keberatan atas putusan ini, jaksa mengajukan kasasi ke MA.
    Lisa pun kembali bergerilya dan berupaya menyuap hakim agung yang menyidangkan perkara tersebut di tingkat kasasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketum Parpol Koalisi Indonesia Maju Plus Hadiri Penutupan Kongres VI Demokrat, Ada Puan hingga Ruhut

    Ketum Parpol Koalisi Indonesia Maju Plus Hadiri Penutupan Kongres VI Demokrat, Ada Puan hingga Ruhut

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Selasa, 25 Februari 2025. Selain itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani hingga mantan kader Demokrat yang sekarang gabung PDIP Ruhut Sitompul juga terlihat hadiri kongres yang digelar di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta Selatan.

    Kehadiran Puan Maharani disambut riuh peserta kader partai di Ballroom. Begitu pun ketika sorotan layar menampilkan Ruhut Sitompul.

    Pada Penutupan Kongres ini pimpinan partai hadir. Mereka yang sempat tersorot layar panggung acara di antaranya Ketum PAN Zulkufli Hasan, Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Partai Prima Agus Jabo. Sejumlah tokoh partai lainnya Waketum PKB Jazilul Fawaid, Waketum NasDem Saan Mustapa, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi.

    Menteri Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto juga terlihat hadir. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafidz, Menteri BUMN Erick Thohir.

    Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa mengundang seluruh partai politik termasuk PDIP. Partai di luar parlemen juga diundang. “Tentu diundang (PDIP) dong, kita undang semua, semua partai parlemen kita undang,” katanya.

    Pada Penutupan Kongres VI Demokrat, Presiden Prabowo disebut akan memberikan pidato setelah penyampaian pidato oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

    “Pidato dari ketua umum partai demokrat yang terpilih dilanjutkan oleh pidato dari bapak presiden yaitu bapak Prabowo Subianto,” kata jubir partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra sebelum acara.

    Sebelumnya, pada Kongres VI Demokrat ditetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum. AHY terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat masa bakti periode 2025-2030 secara aklamasi, pada Senin, 24 Februari 2025. Dalam kongres ini juga ditetapkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali diminta menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AHY: Prabowo dan SBY adalah Patriot

    AHY: Prabowo dan SBY adalah Patriot

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kader bertepuk tangan untuk Presiden RI Prabowo Subianto dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Presiden RI yang juga Ketum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purn. Prabowo Subianto, berikan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya untuk Bapak Presiden kita,” kata AHY dalam Penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa malam.

    AHY melanjutkan, “Yang juga kami cintai dan muliakan presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua MTP (Majelis Tinggi Partai) Demokrat Jenderal TNI Purn. Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.”

    Ia menilai SBY dan Prabowo adalah patriot dan pejuang teladan bagi semuanya. Keduanya juga terus memberikan karya terbaiknya untuk Indonesia.

    “Beliau berdua adalah patriot, pejuang, dan teladan bagi kita semua yang sepanjang hidupnya konsisten memberikan karya terbaik untuk Indonesia,” ujarnya.

    Menurut dia, kedua sosok itu selalu mementingkan Indonesia. Oleh karena itu, dia meminta agar kedua orang tersebut diberi tepuk tangan yang meriah.

    “Mereka telah melewati gelombang sejarah, mengabdikan diri secara tulus, termasuk kenyang dalam menjaga tegaknya Merah Putih di medan laga, dan selalu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Mari kita berikan standing applause untuk kedua pemimpin besar kita,” pungkas AHY.

    Sejumlah tokoh partai yang hadir dalam acara ini adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Plt. Ketum PPP Muhammad Mardiono, Ketua DPP NasDem Saan Mustopa, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy, dan Waketum PKB Jazilul Fawaid.