Xcloud.id

partai: PKB

  • Siapkan dokumen untuk bayar pajak di Samsat Keliling di Jadetabek

    Siapkan dokumen untuk bayar pajak di Samsat Keliling di Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) pada Jumat.

    Di Samsat Keliling masyarakat bisa mendapatkan sejumlah manfaat seperti layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLLJ).

    Samsat Keliling biasanya tersebar di beberapa lokasi agar masyarakat mudah untuk menjangkau dan tak perlu untuk mendatangi kantor pusat.

    Masyarakat diimbau membawa beberapa persyaratan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan anda, seperti KTP asli pemilik kendaraan, BPKB dan STNK, masing-masing disertai fotokopi. Pemohon juga tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Gerai Samsat Keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan. Sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti plat nomor kendaraan pemohon harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

    Berikut wilayah layanan Samsat Keliling di Jadetabek sesuai info akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro:

    1. Samsat Keliling Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB

    2. Samsat Keliling Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    3. Samsat Keliling Jakarta Barat di Mall Citraland dan Universitas Binus pukul 08.00-14.00 WIB

    4. Samsat Keliling Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 08.00-15.00 WIB dan Kantor Walikota pukul 09.00-14.00 WIB

    5. Samsat Keliling Jakarta Timur di halaman parkir Samsat pukul 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB

    6. Samsat Keliling Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas dan Parkiran busway foodmosphere Jaya pukul 08.00-13.00 WIB

    7. Samsat Keliling Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-11.00 WIB

    8. Samsat Keliling Ciledug di Kantor Kecamatan Pinang dan Rukan Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00 – 12.00 WIB

    9. Samsat Keliling Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-11.00 WIB

    10. Samsat Keliling Kelapa Dua di Pasar Intermoda dan halaman Gtown house pukul 08.00-14.00 WIB

    11. Samsat Keliling Kota Bekasi di Taman Wisata Kuliner Narogong Indah pukul 08.00-11.00 WIB

    12. Samsat Keliling Kabupaten Bekasi di Kantor Bupati pukul 09.00 – 12.00 WIB

    13. Samsat Keliling Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kelurahan Tugu pukul 08.00-12.00 WIB

    14. Samsat Keliling Cinere di halaman Kantor Kelurahan Bedahan pukul 08.00-12.00 WIB

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kakorlantas: Pelayanan Samsat Harus Mudah, Cepat, dan Transparan

    Kakorlantas: Pelayanan Samsat Harus Mudah, Cepat, dan Transparan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan, pelayanan Samsat harus makin modern dan adaptif sejalan dengan transformasi digital. Pelayanan Samsat harus mudah, cepat, dan transparan.

    “Samsat harus hadir untuk kepentingan rakyat, memberikan layanan yang mudah, cepat, dan transparan. Digitalisasi Samsat, termasuk implementasi Samsat Digital dan BPKB Digital, adalah langkah penting dalam reformasi pelayanan publik,” kata Kakorlantas Agus Suryo, dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

    Selain itu, ia menyoroti pentingnya pelayanan berbasis teknologi agar masyarakat dapat mengakses layanan Samsat dengan lebih mudah tanpa kendala administratif yang berbelit-belit.

    Kakorlantas sebelumnya menghadiri rapat koordinasi (rakor) pembina Samsat tingkat nasional tahun anggaran 2025 di Surabaya, Jawa Timur, pada 25 Februari 2025. Acara ini juga dihadiri jajaran stakeholder utama, termasuk PT Jasa Raharja, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (BKD Kemendagri), serta perwakilan pemerintah daerah dan lembaga keuangan.

    Sebagai bagian dari rakor ini, dilakukan penandatanganan Program Kerja Bersama Pembina Samsat 2025 untuk memperkuat transparansi dan efisiensi layanan Samsat di seluruh Indonesia.

    Dengan tema “Transformasi Pelayanan Samsat yang Adaptif dan Transparan Melalui Digitalisasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik”, rakor ini bertujuan memperkuat koordinasi Samsat dalam menghadapi tantangan regulasi, meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan, serta mendorong inovasi layanan berbasis digital.

    Dirjen BKD Kemendagri Agus Fatoni menyoroti peran penting pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagai sumber utama pendapatan daerah. Ia mengungkapkan bahwa capaian realisasi PKB dan BBNKB pada tahun 2024 telah melampaui target:

    Namun, Agus Fatoni juga menekankan perlunya peningkatan kepatuhan pajak kendaraan. “Pendataan kendaraan yang belum akurat serta sanksi yang belum tegas masih menjadi kendala. Dengan sinergi yang lebih kuat, kita dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” jelasnya.

    Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono menegaskan, kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dengan berbagai inisiatif, termasuk integrasi dengan MyPertamina dan SLIK OJK. Hal ini memastikan bahwa kepatuhan pajak kendaraan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga melalui sinergi antar-stakeholder,” ungkap Rivan.

    Sementara itu, Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas sepanjang 2024 berkat peningkatan kepatuhan pajak kendaraan.

    Melalui rakor ini, diharapkan sistem pelayanan Samsat makin modern dan adaptif, sehingga masyarakat dapat menikmati kemudahan dalam proses registrasi kendaraan, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ. Dengan transformasi digital, Samsat akan menjadi layanan publik yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
     

  • PKB Cari Pengganti Calon Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto yang Didiskualifikasi MK

    PKB Cari Pengganti Calon Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto yang Didiskualifikasi MK

    PKB Cari Pengganti Calon Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto yang Didiskualifikasi MK
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku sedang berkoordinasi dengan daerah dan partai politik pengusung untuk mencari pengganti calon bupati terpilih Tasikmalaya Ade Sugianto yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi/MK (24/2).
    “Sedang dikoordinasikan di tingkat teknis DPC, DPW, partai pengusung untuk mencari pasangan calon,” kata Jazilul saat ditemui awak media di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (27/2/2025) sore.
    Dia juga berharap secepatnya diambil keputusan untuk menggantikan posisi calon bupati Tasikmalaya yang diusung oleh PKB dan PDI Perjuangan (PDIP).
    Menurutnya, kemenangan yang diperoleh kemarin akan tetap menjadi kemenangan di masa yang akan datang.
    “Kita harap untuk secepatnya diambil keputusan dan kita juga berharap pasangan calon yang nanti dimunculkan tetap pasangan calon,” ujarnya.
    Ade Sugianto, yang berpasangan dengan Iip Miftahul Paoz dari PKB, sebelumnya dinyatakan menang dalam Pilkada Tasikmalaya oleh KPU dengan raihan suara 52 persen.
    Namun, MK menyatakan Ade telah menjabat sebagai bupati selama dua periode sehingga tidak memenuhi syarat pencalonan.
    Masa jabatan pertama Ade Sugianto harus dihitung sejak 5 September 2018 hingga 23 Maret 2021.
    “Berdasarkan perhitungan tersebut, Ade Sugianto telah menjabat pada periode pertama sebagai Bupati Tasikmalaya selama lebih dari dua setengah tahun sehingga harus dihitung sebagai satu periode,” kata Guntur Hamzah (24/2).
    Dengan demikian, MK menyatakan Ade telah menjabat dua periode dan tidak memenuhi syarat pencalonan dalam Pilkada Tasikmalaya 2024.
    MK pun memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Ade Sugianto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan,
    lembaga filantropi
    hingga pengelola zakat, infak, dan sedekah dapat menggunakan 
    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (
    DTSEN
    ).
    Cak Imin
    , sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa akses itu dibuka agar lembaga-lembaga itu dapat berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan secara sinergi dengan pemerintah dan tapat sasaran,
     
    “Kita juga bersyukur
    data tunggal sosial ekonomi
    nasional ini akan mempermudah keterlibatan filantropi, lembaga-lembaga kemasyarakatan sosial, dan lembaga berbasis keagamaan serta keumatan zakat, infak, sedekah, dan lembaga keagamaan yang memiliki kegiatan bantuan sosial,” kata Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
    “Sehingga partisipasi yang dilakukan pemerintah dengan yang dilakukan badan-badan sosial lainnya non-pemerintah bisa bersinergi,” ujar dia.
    Menurut Cak Imin, dana sosial berbasis keagamaan  dapat dikelola lebih terukur dengan menggunakan data yang sama dengan yang dimiliki pemerintah.
    Harapannya, bantuan dari pemerintah dan badan sosial non-pemerintah bisa lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.
    Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait lembaga bantuan sosial dan perlindungan sosial nonpemerintah untuk memastikan kepastian hukum dalam penyaluran bantuan.
    “Mereka merasa sudah waktunya diberi satu regulasi yang memberi kepastian. Tapi tahap awal tentu dalam koordinasi yang lebih serius,” kata dia.
    Cak Imin menegaskan bahwa semua bantuan sosial, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial, harus berbasis data tunggal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan dan upaya
    pengentasan kemiskinan
    bisa lebih efektif.
    “Pada akhirnya, semua harus menggunakan data tunggal agar upaya kita dalam menanggulangi kemiskinan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” ujar Cak Imin.
    DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi, Registrasi Sosial Ekonomi, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
    Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memastikan akurasi data.
    Ke depan, DTSEN akan menjadi acuan baru bagi seluruh kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menaker tegaskan langkah PHK harus sesuai undang-undang yang berlaku

    Menaker tegaskan langkah PHK harus sesuai undang-undang yang berlaku

    Secara undang-undang kan perusahaan itu menjadikan PHK sebagai langkah terakhir, nah kita mau cek itu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

    Pernyataan ini disampaikan sebagai respons adanya aksi demonstrasi Serikat Pekerja PT Fastfood Indonesia (SP-KFC) yang menuntut hak upah yang belum dibayarkan selama enam bulan serta menolak dugaan PHK sepihak terhadap anggota serikat pekerja.

    Ia menilai PHK harus menjadi opsi terakhir bagi perusahaan setelah melalui proses perundingan dengan pekerja.

    “Secara undang-undang kan perusahaan itu menjadikan PHK sebagai langkah terakhir, nah kita mau cek itu,” kata Yassierli usai menghadiri Rakortas Pertumbuhan Ekonomi di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Kamis.

    Saat ini pihaknya masih akan menunggu laporan soal hal tersebut.

    “Kita kan selalu berusaha tidak ada PHK, nanti kita lihat, nunggu laporannya seperti apa,” ujarnya.

    Aksi demonstrasi yang dilakukan SP-KFC dipicu oleh dugaan PHK sepihak terhadap 11 anggota serikat pekerja, tanpa melalui komunikasi dan musyawarah sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

    Dalam siaran persnya, serikat pekerja menuding bahwa kebijakan PHK yang dilakukan KFC bersifat diskriminatif, karena karyawan dari serikat lain mendapatkan opsi mutasi ke gerai lain yang masih beroperasi.

    Dalam siaran persnya, SP-KFC menyebut bahwa PHK yang dilakukan KFC Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

    Serikat pekerja juga menyoroti ketidakkonsistenan kebijakan PHK KFC.

    Beberapa pekerja serikat lain diberikan opsi mutasi, sementara anggota SP-KFC-KASBI justru langsung di-PHK.

    Ini dianggap melanggar UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

    Alasan KFC mengalami kerugian juga dipertanyakan, karena banyak gerai yang masih beroperasi.

    Serikat pekerja menilai pesangon 0,5 kali gaji yang diberikan melanggar Putusan MK No. 19/PUU-IX/2011, serta perusahaan tidak menjalankan skema dirumahkan selama tiga bulan sesuai PKB KFC Pasal 29 Ayat 1.

    Oleh karena itu, mereka menggelar aksi massa dan kampanye serentak dengan dua tuntutan utama.

    Pertama, KFC mempekerjakan kembali pekerja yang di-PHK melalui skema mutasi.

    Kedua, KFC membayarkan upah pekerja selama proses perselisihan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Catatan WCC Jombang, Mayoritas Korban Kekerasan Berstatus Pelajar, Keguguran sampai Putus Sekolah

    Catatan WCC Jombang, Mayoritas Korban Kekerasan Berstatus Pelajar, Keguguran sampai Putus Sekolah

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

    TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG – Perempuan usia 16-18 tahun di Kabupaten Jombang paling sering menerima kekerasan seksual.

    Dimana rata-rata korban masih duduk di bangku sekolah. 

    Bahkan dalam beberapa kasus, ada beberapa korban kekerasan seksual di Kabupaten Jombang yang terpaksa harus putus sekolah karena mendapatkan stigma negatif. 

    Direktur Women Crisis Center (WCC) Kabupaten Jombang, Ana Abdillah mengatakan jika kasus kekerasan seksual di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2024 mengalami peningkatan. 

    Dari hanya 47 kasus di tahun 2023, menjadi 55 kasus di tahun 2024. Ana menjelaskan jika jenis kekerasan yang diterima beragam, seperti kekerasan terhadap anak, perkosaan, kekerasan terhadap istri, pelecehan seksual maupun pelecehan seksual non fisik. 

    “Usai korban kekerasan paling banyak rentang diterima usia 16-18 tahun persentasenya 31 persen. Terbanyak yang terjadi,” ucapnya saat dikonfirmasi pada Kamis (27/2/2025). 

    Lebih lanjut, ia menjabarkan jika usai 16-18 tahun yang dominan menjadi korban kekerasan seksual itu masih kategori pelajar sekolah di tingkat SLTP sampai SLTA. 

    “Ada 5 korban kekerasan terpaksa harus berhenti sekolah. 4 korban mengalami kehamilan tidak diinginkan, 1 korban mengalami tekanan psikologis karena kasusnya tersebar ke publik,” ungkapnya. 

    Dari 4 korban yang mengalami kehamilan tidak diinginkan ini, 1 korban mengalami keguguran dan harus melanjutkan ke pendidikan kesetaraan. Sementara 3 korban kekerasan lainnya harus putus sekolah. 

    Ana menjabarkan jika kasus kekerasan paling banyak terjadi di Kecamatan Jombang sebanyak 21 kasus. Diikuti Kecamatan Mojowarno dengan 16 kasus dan Kecamatan Diwek dengan 14 kasus. 

    “Hubungan antara korban dan pelaku ini juga beragam. Paling banyak suami, ada 42 kasus, lalu pacar 16 kasus dan orang tua kandung atau tiri asal 13 kasus,” bebernya. 

    Dalam catatannya, sepanjang tahun 2024, WCC Jombang mencatat ada 112 kasus kekerasan yang dialami perempuan.

    Kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Jombang yang makin mengkhawatirkan juga tak luput dari pandangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang. 

    Melalui Badan Pembentukan Peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Jombang godok Raperda. 

    Raperda yang digodok ini yaitu tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Kartiyono. 

    “Kami DPRD Jombang (Bapemperda) sedang berproses menggodok Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan,” ucapnya saat dikonfirmasi pada Kamis (27/2/2025). 

    Raperda ini merupakan sebuah upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk menjawab berbagai aspirasi dari masyarakat terkait dengan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan.

    Sejatinya, Kabupaten Jombang sudah memiliki Perda lama tentang hal ini, yakni Perda No 14 tahun 2008. 

    “Namun memang di akui bahwa masih jauh dari apa yg menjadi harapan dan Kebutuhan. Nah di samping itu Pembentukan Perda Baru ini juga  merupakan langkah penyesuaian dengan regulasi atau peraturan yang lebih tinggi. Yang beberapa kali telah dilakukan perubahan, baik UU, PP, maupun Peraturan Menteri,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. 

  • PKB harap kepala daerah yang diusung tak kecewakan rakyat

    PKB harap kepala daerah yang diusung tak kecewakan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kepala daerah yang diusung partainya tidak mengecewakan rakyat.

    Pasalnya, kepala daerah yang didukung PKB wajib menyukseskan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “PKB mendorong ada sinergi antara kekuatan pusat dan daerah agar kepala daerah yang diusung PKB tidak mengecewakan rakyat,” kata Jazilul saat ditemui awak media di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis sore.

    Dia juga berharap kepala daerah yang dimenangkan PKB akan memunculkan inovasi demi pembangunan di daerah yang semakin maju.

    “Agar kepala daerah yang dimenangkan PKB muncul inovasi di daerahnya menjadi daerah yang berkembang dan maju,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kamis (26/2), Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengingatkan seluruh kepala daerah yang mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu, pentingnya sinergi dan kolaborasi di bawah satu komando Presiden Prabowo Subianto.

    Gibran menilai berbagai program prioritas pemerintah dapat sukses manakala ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
    “Walaupun agama, suku, partai kita berbeda-beda, tetapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat, kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo,” kata Wapres saat memberi pembekalan kepada para kepala daerah.

    Oleh karena itu, dia mengajak seluruh kepala daerah untuk “keroyokan” bersama-sama mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, termasuk mengawasi pelaksanaannya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • PKB soal Anies Hadir di Ormas Gerakan Rakyat: Mudah-mudahan Lancar

    PKB soal Anies Hadir di Ormas Gerakan Rakyat: Mudah-mudahan Lancar

    Jakarta –

    Waketum PKB Jazilul Fawaid menanggapi kehadiran Anies Baswedan pada deklarasi organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat hari ini. Jazilul mengatakan itu adalah hak Anies jika benar menjadikan ormas Gerakan Rakyat untuk mendukungnya.

    Diketahui, Ormas Gerakan Rakyat digadang-gadang akan menjadi kendaraan Anies untuk mendukungnya menjadi calon presiden pada 2029. Jazilul mendoakan gerakan yang dilakukan ormas tersebut berjalan lancar.

    “Ya itu hak Pak Anies, ya. Mudah-mudahan lancar gerakannya,” kata Jazilul kepada wartawan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Diketahui pada kehadirannya di deklarasi ormas Gerakan Rakyat Anies menyampaikan kenangan perjalanan 1,5 tahun bersama anggota Gerakan Rakyat saat pilpres belum dimulai. Anies mengatakan para anggota ormas Gerakan Rakyat memiliki peran penting dalam perjalanan pilpresnya dan berharap agar terus menjaga silaturahmi bersama.

    “Sudah satu setengah tahun perjalanan dilewati selama ini, dan sekarang berkumpul kembali dan sekarang mengorganisasikan diri, insyaallah menjadi awalan yang baik untuk semuanya,” ujar Anies di acara deklarasi pengukuhan ormas Gerakan Rakyat, di Gedung Jakarta Inisiatif Office, Jakarta Selatan, Kamis (27/2).

    “Kita sudah lihat, pilpres sudah selesai, hasilnya sudah ada, pemerintah sudah terbentuk. Tapi silaturahmi antara komponen ini berjalan terus, diuji oleh waktu,” jelasnya.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PKB: Kehadiran Puan di retret kepala daerah sebagai ketua DPR

    PKB: Kehadiran Puan di retret kepala daerah sebagai ketua DPR

    “Mungkin Mbak Puan datang sebagai kapasitas, sebagai ketua DPR, lembaga legislatif, ketua lembaga legislatif,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai kehadiran Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani pada kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, dalam kapasitasnya sebagai ketua DPR RI.

    “Mungkin Mbak Puan datang sebagai kapasitas, sebagai ketua DPR, lembaga legislatif, ketua lembaga legislatif,” kata Jazilul saat ditemui awak media di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis sore.

    Dia mengatakan bahwa sikap partai berlambang banteng moncong putih itu tidak pernah berubah dari dulu hingga saat ini. Menurutnya, PDIP selalu tegak lurus pada konstitusi.

    “Dan kalau sikap partai-partai yang lain, PDIP, setahu saya ya, itu tegak kepada konstitusi. Jadi, sikap PDIP dari dulu sampai hari ini tidak berubah,” ujarnya.

    Ketua DPR RI Puan Maharani akan menghadiri kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah (Jateng), hari ini. Kehadiran Puan bersamaan dengan hadirnya Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan arahan kepada kepala daerah.

    Dalam keterangan resmi tim media Ketua DPR RI, Kamis (27/2), dari Jakarta, Puan akan terbang ke Magelang bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, siang ini. Mereka akan menuju Akademi Militer (Akmil) Magelang, tempat lokasi retret kepala daerah diadakan.

    Puan pun akan ikut hadir dalam Parade Senja, yang akan dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto, bagi kepala daerah yang mengikuti retret. Puan disebut turut diundang mengikuti acara malam keakraban sekaligus farewell dinner bagi para kepala daerah.

    Retret kepala daerah gelombang I akan resmi ditutup setelah Presiden Prabowo memberikan pengarahan esok hari, Jumat (28/2). Pengarahan diberikan Presiden dalam rangka pembelajaran orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah seluruh Indonesia.

    Seperti diketahui, retret kepala daerah gelombang I ini digelar sejak 21 Februari, tepat sehari seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah kegiatan dilakukan dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang, di antaranya sesi pengarahan dan pembekalan dari para tokoh pemerintahan mengenai pencegahan korupsi, pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan reformasi birokrasi.

    Selama retret, para kepala daerah juga mengikuti kegiatan, seperti senam pagi, sarapan bersama, dan latihan baris-berbaris, yang menjadi bagian dari program untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • PKB doakan pengukuhan ormas Gerakan Rakyat yang dihadiri Anies lancar

    PKB doakan pengukuhan ormas Gerakan Rakyat yang dihadiri Anies lancar

    teman-teman yang dulu berjuang melalui berbagai gerakan relawan, sekarang berkumpul dalam gerakan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mendoakan acara deklarasi pengukuhan organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat yang dihadiri mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjalan lancar.

    Dia juga mengatakan bahwa Anies mempunyai hak apabila ternyata didukung ormas Gerakan Rakyat untuk maju pada Pilpres 2029.

    “Itu hak Pak Anies, ya. Mudah-mudahan lancar gerakannya,” kata Jazilul saat ditemui awak media di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis sore.

    Sementara itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab terkait potensi ormas Gerakan Rakyat menjadi partai politik pengusungnya pada Pilpres 2029, dengan mengatakan potensi itu terlalu jauh.

    “Kejauhan (ormas Gerakan Rakyat jadi parpol pengusung pada Pilpres 2029),” ujar Anies di Jakarta, Kamis.

    Ia menyampaikan terima kasih kepada ormas Gerakan Rakyat yang telah mengundangnya pada acara deklarasi pengukuhan.

    Anies mengatakan saat ini dirinya akan fokus pada kegiatan sosial. “Saya sampaikan apresiasi atas undangannya. Saya ikut bersyukur bahwa ikatan silaturahmi yang selama ini terjaga itu bisa diwujudkan dalam sebuah organisasi yang lebih tertata,” tambahnya.

    “Jadi, itu aja dulu, sekarang kita syukuri bahwa teman-teman yang dulu berjuang melalui berbagai gerakan relawan, sekarang berkumpul dalam gerakan rakyat. Dah sampai situ, saya sendiri terus akan melakukan kegiatan sosial, kegiatan pendidikan dan itu kita ya,” sambungnya.

    Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Sahrin Hamid juga menanggapi kemungkinan ormas tersebut menjadi parpol dengan mengatakan saat ini pihaknya akan fokus di organisasi kemasyarakatan.

    “Kita masih fokus pada gerakan rakyat sebagai perkumpulan berbadan hukum. Kita masih konsolidasi gerakan rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan,” ujar Sahrin.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025