Xcloud.id

partai: PKB

  • Tinjau Lokasi Banjir, Politisi PKB Minta Gubernur Baru Fokus Benahi Ciliwung – Halaman all

    Tinjau Lokasi Banjir, Politisi PKB Minta Gubernur Baru Fokus Benahi Ciliwung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Moetaba meninjau lokasi banjir di beberapa titik di wilayah Jakarta. 

    Dalam kunjungannya, ia melihat langsung kondisi pemukiman sembari berdialog dengan warga yang terdampak bencana banjir tersebut. 

    Menurut Moetaba, banjir yang melanda warga Jakarta harus menjadi perhatian serius bagi Gubernur DKI Jakarta yang baru yaitu Pramono Anung. 

    Dirinya menilai bencana itu bukan masalah baru melainkan tiap tahun warga Jakarta selalu kebanjiran.

    “Pak Gubernur harus lebih fokus benahi sungai Ciliwung, tidak hanya fokus pada pembenahan fisik seperti pengerukan, tetapi juga membenahi sistem mitigasi, awareness masyarakat, dan juga rencana kedaruratan, agar masyarakat yang rentan terdampak banjir bisa lebih sadar akan resiko yang mereka hadapi,” kata Moetaba saat meninjau lokasi banjir di RT.04/11 Kelurahan Gedong, Jakarta Timur, Selasa (04/02/2025).

    Lebih lanjut, Ahmad Moetaba juga menekankan perlunya pemerintah mengevaluasi secara reguler. 

    Ahmad Moetaba meminta Pemerintah duduk bersama masyarakat untuk membahas rencana pencegahan dan penanggulangan banjir setiap tahunnya

    “Jangan menunggu sampai banjir tinggi, baru ada tindakan,” kata politisi PKB. 

    Setidaknya, kata Moetaba, dalam 100 hari kerja ini Gubernur baru harus fokus melakukan pengerukan sungai dan waduk di berbagai titik rawan, sekaligus memikirkan nasib-nasib warga yang tinggal di sekitaran Sungai Ciliwung tersebut.

    Moetaba mengakui, mengatasi banjir Jakarta tidak mudah karena harus dimulai dari hulunya, yang kebetulan posisinya berada di luar Jakarta. 

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu meminta Gubernur untuk koordinasi dan membentuk tim bersama pemerintah pusat.

    “Memang banjir ini tidak bisa dipikirkan sendirian oleh Jakarta, makanya sekarang pemerintah pusat telah memasukkan pengendalian banjir Jakarta ke PSN, program strategis nasional,” jelas Moetaba.

    Sekadar informasi, dalam kunjungan itu Moetaba juga memberikan bantuan berupa makanan siap saji bagi para pengungsi di RT.04/011 Gedong, Jakarta Timur. 

    Moetaba juga melanjutkan meninjau lokasi lainnya di RW.02 Kelurahan Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Moetaba yang didampingi Lurah Balekambang, Herman Triono itu juga meninjau dapur umur yang menyediakan buka puasa dan sahur bagi para pengungsi. 

    Dilaporkan Lurah Herman Triono, setidaknya ada 5 ribu jiwa yang mengungsi akibat terdampak banjir, banjir setinggi 1,5 meter itu melanda di beberapa titik sejak kemarin dan hingga kini belum surut.

  • Banjir Jabodetabek, Pimpinan DPR Minta Pemda Sigap Bantu Warga

    Banjir Jabodetabek, Pimpinan DPR Minta Pemda Sigap Bantu Warga

    Banjir Jabodetabek, Pimpinan DPR Minta Pemda Sigap Bantu Warga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua DPR RI
    Cucun Ahmad Syamsurijal
    meminta pemerintah, khususnya pemerintah daerah (pemda), sigap membantu masyarakat yang terkena bencana banjir.
    Sebab, sejak Senin (3/3/2025), banjir melanda sejumlah daerah, yakni wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (
    Jabodetabek
    ).
    “Utamakan operasi penyelamatan masyarakat. Pemda harus tanggap dan sigap membantu warganya yang terdampak banjir,” kata Cucun saat dikonfirmasi, Selasa (4/3/2025).
    Adapun hujan deras yang mengguyur area Jabodetabek memicu meluapnya sungai yang merendam berbagai area pemukiman.
    Cucun meminta agar petugas gabungan memastikan evakuasi warga terus dilakukan secara menyeluruh.
    “Pastikan semua warga yang terjebak banjir untuk segera dievakuasi. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” kata dia.
    Bukan hanya merendam rumah, banjir juga membuat lalu lintas di Ibu Kota terdampak macet karena air menggenangi sejumlah jalan arteri.
    “Kita minta agar BPBD dan Pemprov segera memastikan jalur-jalur yang tergenang bisa cepat dikeringkan agar mobilitas masyarakat tidak terganggu,” ujar Cucun.
    Selain itu, ia meminta pemerintah pusat segera memberikan bantuan kepada daerah yang wilayahnya terdampak banjir parah.
    Wakil Ketua Umum PKB ini mendesak semua daerah yang terdampak banjir menyiapkan posko-posko pengungsian yang layak, termasuk fasilitas bagi anak, ibu hamil/menyusui, dan lansia.
    “Pemda dan BNPB perlu juga memastikan agar warga yang masih bertahan di rumahnya yang kebanjiran untuk tetap mendapatkan bantuan dan jaminan keamanan serta kenyamanan, apalagi mayoritas warga kini tengah menjalani ibadah puasa,” ujar Cucun.
    Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melaporkan dampak dari banjir akibat hujan deras di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.
    Abdul menyebut total 155 rumah di Bekasi terendam banjir dengan tinggi air mencapai 150-200 cm.
    Saat ini, BPBD setempat tengah mengerahkan sejumlah perahu karet untuk evakuasi warga terdampak ke lokasi yang aman.
    “Sebanyak 140 unit rumah di Kota Bekasi dan 15 unit rumah di Kabupaten Bekasi terendam banjir dengan tinggi muka air sekitar 150 sampai 200 sentimeter,” ujar Abdul dalam keterangannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cek Lokasi dan Jadwal Samsat Keliling Hari Ini di Jadetabek

    Cek Lokasi dan Jadwal Samsat Keliling Hari Ini di Jadetabek

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan Samsat keliling hari ini untuk memudahkan warga dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Selasa (4/3/2025).

    Informasi ini diumumkan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, yang menginformasikan 14 lokasi Samsat keliling di wilayah Jadetabek sebagai berikut:

    Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan halaman Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Barat di Mal Ciputra pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-15.00 WIB dan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB.Samsat keliling hari ini juga ada di Kota Tangerang yaitu di Alun-alun Cibodas pukul 08.00-11.00 WIB.Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB.Ciledug di Giant Poris Batu Ceper Kota Tangerang dan Rukan  Fresh Market Grand Lake City Cipondoh pukul 09.00 WIB-12.00 WIB.Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-11.00 WIB dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB.Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan halaman GTOWN Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB.Kota Bekasi KFC Zamrud 08.00-12.00 WIB.Kabupaten Ruko Robson Lippo Cikarang 09.00-12.00 WIB.Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan RS Bhayangkara Brimob 08.00-12.00 WIB.Cinere di kompleks Perum Mega pukul 08.00-11.00 WIB.

    Warga yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat keliling diminta untuk membawa dokumen-dokumen penting, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya. 

    Perlu dicatat layanan Samsat keliling hari ini hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) atau penggantian pelat nomor kendaraan, pemilik kendaraan tetap harus mengunjungi kantor Samsat terdekat.

  • Ma’ruf Amin buka kajian kitab Arrisalah tradisi PKB saat Ramadhan

    Ma’ruf Amin buka kajian kitab Arrisalah tradisi PKB saat Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) K.H. Ma’ruf Amin membuka program kajian kitab karya Roisul Akbar Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari, Arrisalah Jami’atul Maqashid, yang merupakan tradisi partai tersebut di momentum Ramadhan.

    “Alhamdulillah sore hari ini kita akan memulai sesuatu hal yang menjadi tradisi PKB, yaitu pengajian Ramadhan. Kali ini mengambil kitab Arrisalah Jam’iatul Maqashid karya hadratus syeikh K.H. Hasyim Asy’ari,” kata Ma’ruf di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin, sebagaimana keterangan tertulisnya.

    Wakil Presiden ke-13 RI itu mengatakan inti dari kitab Arrisalah ialah memaknai jalan hidup menurut jalan Allah Swt. Menurut dia, jalan Allah sebetulnya menjadi bacaan setiap hari oleh seluruh umat Islam.

    “Karena itu, menurut Imam Syafi’i, andai kata Allah menurunkan satu surat saja dari 114 surat itu, (surat) Wal-‘Ashri saja sudah cukup menjadi pedoman (jalan kehidupan),” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP PKB M. Hasanuddin Wahid menyebut kajian kitab-kitab karya K.H. Hasyim rutin digelar PKB sejak tahun 2021.

    Menurut dia, ada 11 kiai dan nyai yang akan mengkaji kitab ini, yaitu K.H. Ma’ruf Amin, K.H. Said Aqil Siroj, K.H. Badawi Basyir, K.H. Maman Imanulhaq, K.H. Yusuf Chudlory, K.H. Abdussalam Shohib, Gus Ahmad bin Kafabih, Nyai Badriyah Fayumi, Nyai Hindun Anisah, K.H. Rif’an Nashir, dan K.H. Muhammad Nur Hayid.

    Ia menjelaskan kajian kitab tersebut selalu digelar secara luring dan daring. Kajian juga disiarkan melalui kanal YouTube DPP PKB sehingga dapat diikuti bukan saja oleh kader dan pengurus PKB, tetapi juga masyarakat umum.

    “Pascangaji sampai nanti berbuka puasa kami menggelar buka bersama, lalu sholat berjamaah, termasuk juga shalat tarawih di sini dengan imam tetap Romo K.H. Saifullah Ma’shum,” kata Cak Udin, sapaan akrabnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi X Soroti Kasus Disertasi Bahlil: Mencoreng Nama Baik Kampus

    Komisi X Soroti Kasus Disertasi Bahlil: Mencoreng Nama Baik Kampus

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti soal rekomendasi pembatalan disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI).

    Akan tetapi, dia menegaskan bahwa pembatalan disertasi itu masih bersifat rekomendasi dan sampai saat ini rektor belum mengambil keputusan apapun.

    “Kita tunggu putusan resmi Rektor UI. Keputusan rektor sangat ditunggu-tunggu masyarakat, karena ini adalah masalah serius di dunia pendidikan tinggi,” terangnya dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (3/3/2025).

    Legislator PKB ini berharap kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi perguruan tinggi dan mahasiswa manapun supaya kasus serupa tak terulang kembali, karena akan mencoreng nama baik kampus dan juga insan akademik.

    Lebih lanjut, Lalu berujar bahwa aturan akademik seperti pendidikan, penelitian, bimbungan, dan penyelesaian tugas akhir terkait pendidikan doktoral sebenarnya sudah sangat jelas sekali.

    “Jika aturan itu dilanggar, maka rusaklah norma-norma pendidikan di perguruan tinggi,” tegasnya.

    Tak sampai di situ, Lalu juga menyoroti bahwa pihak kampus harus memberikan perlakuan yang adil terhadap semua mahasiswa. Tak boleh membeda-bedakan status sosial mahasiswa.

    “Jangan ada pilih kasih dan perlakuan istimewa kepada mahasiswa. Baik masyarakat biasa, pejabat, penguasa, pengusaha, aparat, semua harus diperlakukan sama di dunia akademik,” ungkap dia.

    Maka demikian, dia berharap Rektor UI dapat memberikan keputusan yang adil terhadap kasus Bahlil. Menurutnya, UI sedang menghadapi ujian berat dan namanya sedang dipertaruhkan.

    “Saatnya melakukan reformasi pendidikan. Nama baik perguruan tinggi harus dibersihkan. Jangan ada lagi kecurangan,” ucapnya.

    Sebagai informasi, Dewan Guru Besar UI menilai terdapat empat pelanggaran, sehingga Bahlil harus menulis ulang disertasinya dengan topik baru sesuai standar akademik UI. 

    Pertama, adanya ketidakjujuran dalam pengambilan data, karena data penelitian diperoleh tanpa izin narasumber dan penggunaannya tidak transparan. 

    Kedua, ada pelanggaran standar akademik, karena Bahlil diterima dan lulus dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat akademik yang ditetapkan. Ketiga, Bahlil dinilai mendapat perlakuan khusus dalam proses akademik. 

    Keempat, terdapat konflik kepentingan karena promotor dan kopromotor memiliki keterkaitan profesional dengan kebijakan yang diatur Bahlil saat menjabat sebagai pejabat negara. 

  • Polemik Disertasi Bahlil Lahadalia, Komisi X DPR Ingatkan Kampus Harus Adil dan Transparan

    Polemik Disertasi Bahlil Lahadalia, Komisi X DPR Ingatkan Kampus Harus Adil dan Transparan

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti rekomendasi pembatalan disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI).

    Politikus PKB itu mengatakan bahwa kasus yang menimpa Bahlil harus menjadi pelajaran bagi perguruan tinggi dan juga para mahasiswa. Karena dia menilai, aturan akademik sudah sangat jelas terkait pendidikan doktoral. Baik waktu pendidikan, penelitian, bimbingan, dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa doktoral.

    “Jika aturan itu dilanggar, maka rusaklah norma-norma pendidikan di perguruan tinggi,” kata Lalu dalam keterangannya, Senin, 3 Maret 2025.

    Lalu pun menegaskan bahwa pihak kampus harus memberikan perlakuan yang sama dan adil terhadap semua mahasiswa. Tidak boleh membeda-bedakan status sosial mahasiswa.

    “Jangan ada pilih kasih dan perlakuan istimewa kepada mahasiswa. Baik masyarakat biasa, pejabat, penguasa, pengusaha, aparat, semua harus diperlakukan sama di dunia akademik,” tuturnya.

    Untuk itu, Lalu berharap Rektor UI memberikan keputusan yang adil terhadap kasus Bahlil. UI sedang menghadapi ujian berat yang harus disikapi secara bijak. Nama baik UI sedang dipertaruhkan.

    “Saatnya melakukan reformasi pendidikan. Nama baik perguruan tinggi harus dibersihkan. Jangan ada lagi kecurangan,” katanya.

    Belum Dibuat Keputusan Resmi

    DBG UI belum dapat menjelaskan secara rinci sikap UI atas kabar pembatalan tugas akhir Menteri ESDM Bahlil. Sebelumnya, sidang etik Dewan Guru Besar UI menyatakan Bahlil Lahadalia harus mengulang disertasi.

    Akan tetapi, sikap DGB UI sendiri diketahui bukan representasi resmi dari pihak kampus Universitas Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PHK Buruh Sritex Tak Tepat saat Ramadan, DPR Minta Jaminan Perlindungan Hak Pekerja

    PHK Buruh Sritex Tak Tepat saat Ramadan, DPR Minta Jaminan Perlindungan Hak Pekerja

    loading…

    Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyoroti PHK ribuan pegawai PT Sritex. Dia meminta pemerintah menjamin hak-hak pekerja sesuai ketentuan perundangan. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyoroti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan pegawai PT Sri Rejeki Isman (Sritex) . Dia meminta pemerintah menjamin hak-hak pekerja sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

    “Dalam banyak kasus PHK akibat kebangkrutan seringkali nasib pekerja menjadi terkatung-katung. Perusahaan kerap menghindari tanggung jawab mereka dengan dalih tidak mempunyai modal untuk membayar hak-hak pekerja. Situasi ini jangan sampai menimpa sekitar 12.000 karyawan PT Sritex,” ujar Nihayatul, Minggu (2/3/2025).

    Dia menilai keputusan PHK saat Ramadan dan Idulfitri tidak tepat. Pasalnya, hal itu akan menambah beban bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

    Berdasarkan Permenaker No 6 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 3, pekerja yang hubungan kerjanya berakhir lebih dari 30 hari sebelum hari raya maka tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR).

    “Kecuali ada kebijakan khusus dari perusahaan atau intervensi pemerintah,” katanya.

    Meski demikian, dia meminta PT Sritex harus memastikan bahwa PHK dilakukan sesuai prosedur berlaku. PT Sritex juga harus menjelaskan secara transparan alasan penghentian operasional dan memastikan PHK dilakukan sesuai prosedur.

    Legislator PKB ini menekankan pentingnya peran kurator dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan. Kurator harus memastikan seluruh hak pekerja diprioritaskan dan tidak ada penundaan dalam pembayaran kompensasi.

    “Kami akan mengawasi agar tidak ada pelanggaran hak-hak pekerja dalam proses ini,” ucap Nihayatul.

    Para pekerja yang terkena PHK berhak mendapat uang pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya.

    “Kami meminta pembayaran hak-hak dilakukan segera tanpa penundaan apa pun yang dapat merugikan pekerja,” katanya.

    Diketahui, PT Sritex resmi berhenti beroperasi pada Sabtu (1/3/2025) dengan asas keberlangsungan usaha atau going concern dalam penyelesaian kasus kepailitan.

    Keputusan tersebut dibacakan dalam rapat kreditor yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Akibatnya hampir 12.000 karyawan terkena PHK.

    (jon)

  • Anggota Komisi IV DPR Minta Menteri KKP Maksimalkan Potensi Kelautan untuk Pariwisata Indonesia – Halaman all

    Anggota Komisi IV DPR Minta Menteri KKP Maksimalkan Potensi Kelautan untuk Pariwisata Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Rina Sa’adah, menegaskan pentingnya pemanfaatan potensi kelautan Indonesia sebagai destinasi pariwisata.

    Sebab itu, dia meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, untuk mengoptimalkan sektor kelautan untuk mendongkrak sektor pariwisata tanah air.

    “Meski dengan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, saya tetap mendukung penuh program-program KKP, terutama yang berkaitan dengan ekonomi biru yang menjadi unggulan pemerintah dan Menteri KKP,” kata Rina dalam keterangannya Minggu (2/3/2025).

    Rina menyampaikan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar, salah satunya dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Potensi ini, menurutnya, bisa dimaksimalkan untuk pariwisata, yang sekaligus dapat meningkatkan ekonomi daerah.

    Hal ini mengingat sektor kelautan Indonesia memiliki daya tarik wisata yang besar.

    “Apakah KKP memiliki fokus untuk mengembangkan potensi pariwisata kelautan sebagai target investasi?” ujarnya.

    Rina juga mengingatkan pentingnya sektor kelautan dalam industri pariwisata Indonesia, mengingat negara tetangga seperti Thailand tengah gencar mempromosikan pariwisata dengan konsep ‘enam negara satu tujuan’.

    Ia khawatir langkah ini bisa mempengaruhi daya saing sektor pariwisata Indonesia, terutama yang berbasis kelautan.

    “Sektor kelautan adalah salah satu andalan pariwisata Indonesia. Ini menjadi tantangan bagi KKP untuk menarik sektor ini agar lebih berkembang lagi,” pungkas Rina.

  • Buntut Panjang Suara Tidak Sah ‘Menang’ di Pilkada Banjarbaru

    Buntut Panjang Suara Tidak Sah ‘Menang’ di Pilkada Banjarbaru

    Jakarta –

    Fenomena suara tidak sah ‘menang’ di Pilkada Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berbuntut panjang. Terbaru, empat komisioner KPU Banjarbaru dipecat.

    Kisruh Pilkada Banjarbaru ini berawal dari diskualifikasi terhadap pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 2 Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah. Meski telah didiskualifikasi di tengah jalan, surat suara masih menampilkan Aditya dan Said.

    KPU Banjarbaru membatalkan pencalonan Aditya-Said pada tanggal 31 Oktober 2024 atau kurang dari satu bulan sebelum hari pemungutan suara. Aditya merupakan Wali Kota Banjarbaru petahana.

    Dia didiskualifikasi berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Kalimantan Selatan yang menyatakan ada pelanggaran administrasi. Aditya-Said didiskualifikasi berawal dari laporan yang diajukan oleh rivalnya, yakni calon wakil wali kota Banjarbaru nomor urut 1, Wartono, ke Bawaslu.

    Wartono melaporkan Aditya karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada. Meski Aditya-Said didiskualifikasi, KPU tetap menggelar Pilkada Banjarbaru dengan satu paslon tanpa ada kotak kosong di surat suara.

    KPU mengatakan hal itu dilakukan karena diskualifikasi dilakukan menjelang hari pemungutan suara sehingga tidak memungkinkan untuk mencetak ulang surat suara. Hasilnya, KPU Banjarbaru menetapkan pasangan Erna Lisa Halaby-Wartono sebagai calon peraih suara terbanyak dalam Pilkada 2024. Lisa-Wartono dinyatakan meraih seluruh suara sah, meski suara tidak sah jauh lebih banyak.

    Dilansir Antara, Jumat (6/12/2024), penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru dilakukan melalui rapat pleno terbuka KPU Banjarbaru. Lisa-Wartono meraih 36.135 suara sah atau 100% suara sah dalam Pilkada Banjarbaru 2024.

    “Hasil rapat pleno terbuka KPU telah memutuskan perolehan suara yang diraih pasangan Erna Lisa Halaby dan Wartono yang meraih sebanyak 36.135 suara sah,” ujar Ketua KPU Banjarbaru Dahtiar di Banjarbaru pada Selasa (3/12).

    Dia mengatakan tidak ada perbedaan dengan penghitungan yang dilakukan saksi Erna Lisa Halaby-Wartono yang diusung oleh Gerindra, Golkar, PDIP, PAN, Demokrat, NasDem, Gelora, PKS, PSI, Perindo, PBB, Garuda dan PKB. Bawaslu juga tidak memberikan tanggapan.

    Dahtiar mengatakan total suara tidak sah pada Pilkada Banjarbaru mencapai 78.736. Dia menyebut suara pasangan calon yang didiskualifikasi KPU Banjarbaru, yakni Aditya-Said yang diusung PPP, Ummat, Buruh, dinyatakan nol.

    Digugat ke MK-Hasil Pilkada Dibatalkan

    Foto: Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)-(Anggi Muliawati/detikcom)

    Fenomena itu pun digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada empat gugatan yang didaftarkan ke MK terkait masalah Pilkada Banjarbaru.

    Empat gugatan itu ialah:

    1. Gugatan diajukan Muhamad Arifin yang didaftarkan pada 4 Desember 2024

    2. Gugatan diajukan Udiansyah dan Abd Karim yang didaftarkan pada 4 Desember 2024

    3. Gugatan diajukan Hamdan Eko Benyamine, Hudan Nur, Zepi Al Ayubi dan Sandi Firly yang didaftarkan pada 4 Desember 2024

    4. Gugatan diajukan Muhammad Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah (paslon didiskualifikasi) yang didaftarkan pada 4 Desember 2024.

    Setelah melewati sidang pendahuluan, MK memutuskan melanjutkan gugatan yang diajukan Muhamad Arifin selaku Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan ke tahap pembuktian. Sementara, tiga gugatan lagi tidak diterima.

    Setelah melewati proses persidangan, MK memutuskan mengabulkan sebagian gugatan pemohon. MK memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Pilkada Banjarbaru.

    “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan perselisihan hasil pilkada perkara 05/PHPU.BUP-XXIII/2024, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    MK menyatakan PSU harus digelar dengan menggunakan surat suara bergambar pasangan calon nomor urut 1 Erma Lisa Halaby dan Wartono melawan kolom atau kotak kosong. PSU harus dilaksanakan dalam rentang waktu 60 hari sejak putusan dibacakan.

    “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih elap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj Erna Lisa Halaby dan Wartono dan satu kolom kosong yang tidak bergambar,” ujarnya.

    Dalam pertimbangannya, MK menyatakan pemungutan suara yang dilakukan di Banjarbaru dengan menggunakan surat suara yang masih terdapat gambar pasangan calon nomor urut 2 Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah bertentangan dengan mekanisme pemilihan satu pasangan calon. MK mengatakan suara dari paslon nomor 2 itu malah dihitung tidak sah.

    “Berkenaan dengan hal ini, oleh karena pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 hanya tersisa satu pasangan calon peserta pemilihan karena adanya pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya, terhadap pemilukada tersebut seharusnya diterapkan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan salah satu kondisi dilaksanakannya Pemilihan dengan satu pasangan adalah apabila terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon,” ujar MK.

    MK menyatakan telah terjadi kondisi khusus yang menimbulkan anomali penetapan suara sah di Pilkada Banjarbaru. MK menilai seharusnya pilkada yang diikuti satu pasangan calon diterapkan mekanisme yang sama tanpa membeda-bedakan.

    MK berpandangan KPU telah mengabaikan hak pemilih dengan dinyatakan tidak sahnya suara pemilih yang tidak memilih pasangan Erna-Wartono. MK menyebut KPU tetap menggunakan surat suara yang memuat pasangan Aditya-Said meski sudah didiskualifikasi.

    “Meskipun Termohon telah berupaya mensosialisasikan kondisi tersebut Kepada para calon pemilih, namun hal tersebut tidak dapat memperbaiki fakta bahwa hanya surat suara yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kemudian dihitung sebagai surat suara sah,” ujar Hakim MK Enny.

    MK mengatakan tidak ada kejelasan kriteria terkait perolehan suara pasangan Aditya-Said dinyatakan sebagai suara tidak sah. Enny menyatakan KPU telah bersikap abai dalam menerapkan diskresi yang mengedepankan hak konstitusional dan kepentingan pemilih.

    “Dalam batas penalaran yang wajar, pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, terdapat fakta bahwa hanya tersisa satu pasangan calon sebagai peserta dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada waktu kurang dari 29 hari sebelum pemungutan suara, maka terdapat cukup kondisi dan kejadian khusus yang dapat menjadi dasar bagi Termohon untuk menunda pemungutan suara,” jelasnya.

    DKPP Pecat 4 Komisioner KPU Banjarbaru

    Ilustrasi KPU (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

    Persoalan Pilkada Banjarbaru tak berhenti di putusan MK. Terbaru, empat komisioner KPU Banjarbaru resmi mendapatkan sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

    Mereka dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Sanksi itu diberikan terkait putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang di Banjarbaru.

    Dilansir Antara, Sabtu (1/3/2025), sanksi itu dibacakan langsung oleh Ketua DKKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta. Perkara yang teregister dengan nomor 25-PKE-DKPP/2025 itu diadukan oleh mantan calon Wakil Wali Kota Banjarbaru Said Abdullah yang memberikan kuasa kepada Syarifah Hayana, Abdul Hanap, dan Daldiri.

    “Mengabulkan permohonan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi penghentian tetap kepada teradu,” kata Heddy.

    Empat komisioner yang diberhentikan tetap yakni Teradu I Dahtiar selaku ketua merangkap anggota KPU Kota Banjarbaru, Teradu II Resty Fatma Sari, Teradu III Normadina, dan Teradu IV Hereyanto masing-masing selaku anggota KPU Kota Banjarbaru. Sementara, anggota KPU Banjarbaru Haris Fadhillah sebagai Teradu V mendapat peringatan keras.

    “Keputusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan dan memerintahkan badan pengawas pemilihan umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” ujarnya.

    KPU RI pun memberi jaminan PSU di Banjarbaru tetap terlaksana meski ada empat anggota KPU setempat yang dipecat. KPU RI akan mengerahkan KPU Kalimantan Selatan untuk mengambil alih tugas KPU Banjarbaru.

    “KPU akan menugaskan KPU Kalimantan Selatan untuk mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Banjarbaru,” kata Komisioner KPU Idham Holik saat dihubungi, Sabtu (1/3).

    Idham mengatakan pihaknya tidak akan mengintervensi keputusan DKPP. Dia menyebut pelanggaran etik berkaitan dengan persoalan individu.

    “Etik itu terkait individual penyelenggara pemilu/pilkada. Jadi hal tersebut kembali ke individu yang terkena putusan tersebut,” ucapnya.

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya menghormati keputusan DKPP. Dia meminta agar masalah yang menjadi pemicu Pilkada Banjarbaru diulang tak lagi terjadi.

    “Komisi II tak mau keteledoran dan kesalahan yang mengakibatkan PSU terulang. Kami juga meminta evaluasi terhadap keanggotaan KPU di daerah yang nyata-nyata tidak profesional,” ujar Rifqi kepada wartawan, Minggu (2/3/2025).

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf juga mendukung DKPP. Dia mengatakan uang rakyat hilang gara-gara Pilkada Banjarbaru bermasalah hingga berujung PSU.

    “Kalau menurut saya tepat, apa yang dilakukan oleh DKPP untuk memberhentikan karena ada uang negara, uang rakyat yang hilang. Itu kan APBD, ya kan,” kata Dede.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Rekomendasi Pembatalan Disertasi Bahlil Lahadalia, Lalu Hadrian Irfani: Keputusan Final yang Masih Ditunggu Masyarakat

    Rekomendasi Pembatalan Disertasi Bahlil Lahadalia, Lalu Hadrian Irfani: Keputusan Final yang Masih Ditunggu Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik mengenai disertasi Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia masih berlangsung hingga saat ini. Kasus itu bahkan semakin menyita perhatian setelah adanya rekomendasi pembatalan dari Dewan Guru Besar Universitas Indonesia.

    Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyebut penting bagi kampus menjaga integritas, demi terpeliharanya kredibilitas perguruan tinggi.

    Dia berkata demikian demi menanggapi sidang etik Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) yang merekomendasikan disertasi Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia dibatalkan.

    “Standar etika dan mutu akademik harus menjadi landasan utama bagi setiap kampus, untuk menjaga kredibilitas institusi pendidikan tinggi,” kata Lalu melalui layanan pesan, Minggu (2/3).

    Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendukung penerapan mekanisme yang transparan dalam menyelesaikan persoalan disertasi Bahlil.

    “Terkait masalah yang menyangkut hasil investigasi kasus doktor Bahlil Lahadalia, saya tentu mendukung penerapan mekanisme yang adil, transparan, dan sesuai aturan dalam menangani segala persoalan di lingkungan akademik,” ujar Lalu.

    Namun, dia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi UI terhadap disertasi doktoral Bahlil, setelah muncul rekomendasi Dewan Guru Besar.

    “Diinformasikan bahwa, terkait masalah ini, ada Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar yang menilai kasus tersebut, dan keempatnya masih harus memberikan keputusan final secara institusi. Keputusan final ini yang masih ditunggu masyarakat,” ujar Lalu.