Xcloud.id

partai: PKB

  • Disnaker Jakarta fasilitasi mediasi perselisihan industrial di PT Pegadaian

    Disnaker Jakarta fasilitasi mediasi perselisihan industrial di PT Pegadaian

    Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

    Disnaker Jakarta fasilitasi mediasi perselisihan industrial di PT Pegadaian
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Maret 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Serikat Pekerja PT Pegadaian menghadiri mediasi pertama di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemprov Jakarta pada hari ini Rabu (5/3/2205) menindaklanjuti pencatatan perselisihan yang telah diajukan sejak 6 November 2024. 

    Mediasi ini dilakukan sebagai upaya mencari titik temu atas perbedaan penafsiran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak manajemen dan pekerja.

    Ketua DPP Serikat Pekerja PT Pegadaian yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan kelanjutan dari proses bipartit yang sebelumnya telah dilakukan, tetapi berakhir tanpa kesepakatan.

    “Kami datang memenuhi undangan dari Disnaker Jakarta Pusat terkait pencatatan perselisihan yang kami ajukan melalui surat nomor 39 tahun 2024. Karena mediasi bipartit sebelumnya menemui jalan buntu, maka kami menempuh jalur tripartit dengan Disnaker sebagai mediator,” kata Ketua DPP Serikat Pekerja PT Pegadaian, Mufri Yandi, Rabu (5/3/2025).

    Mediasi Perdana: Klarifikasi Perbedaan Penafsiran PKB

    Dalam pertemuan ini, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait pasal-pasal dalam PKB yang dianggap bermasalah.

    “Dari Serikat Pekerja, kami menyampaikan beberapa pasal yang menurut kami telah dilanggar oleh manajemen. Kemudian pihak manajemen juga memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Hari ini lebih kepada klarifikasi, pembacaan isi pasal, dan penjelasan masing-masing pihak,” ucapnya.

    Pihak manajemen PT Pegadaian diwakili oleh Kepala Divisi Operasional Human Capital, Dopi Prawata, bersama tim dari departemen terkait. Sementara itu, Serikat Pekerja mengirimkan perwakilan dari bidang hukum dan departemen yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan.

    Dalam mediasi ini, Serikat Pekerja PT Pegadaian menyoroti tiga isu utama yang menjadi dasar perselisihan, yaitu:

    1.    Stagnasi grid dan talent management yang dianggap tidak berjalan optimal sesuai ketentuan PKB.
    2.    Program pensiun dini yang sudah diatur dalam PKB tetapi belum memiliki petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
    3.    Hubungan kerja pasca pensiun yang menurut Serikat Pekerja belum dijalankan sebagaimana mestinya.

    Mufri menegaskan bahwa beberapa persoalan tersebut berdampak langsung pada sekitar 12.400 karyawan PT Pegadaian yang sistem jenjang kariernya berpotensi terganggu jika aturan yang ada tidak dijalankan dengan baik.

    “Kami menerima mandat dari karyawan Pegadaian untuk mengawal persoalan ini. Semua berawal dari keresahan pekerja yang harus diselesaikan dengan kepala dingin dan rasa saling menghormati,” jelasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Rabu (5/3). 

    Mediasi kali ini belum menghasilkan keputusan final, karena masih berada dalam tahap pemaparan pokok permasalahan. Disnaker Jakarta Pusat menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan meminta masing-masing pihak untuk membawa bukti pendukung atas argumen yang mereka sampaikan.

    “Disnaker meminta agar pada mediasi berikutnya, setiap pihak merinci argumen terhadap pasal-pasal yang dibahas hari ini, beserta bukti-bukti yang menguatkan,” ungkap Ketua Serikat Pekerja.

    Ia berharap proses ini dapat berlangsung dengan baik tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

    “Ini adalah dinamika hubungan industrial yang harus disikapi dengan profesional. Harapan kami, tidak ada pihak yang merasa diremehkan, karena ini menyangkut suara pekerja yang harus ditindaklanjuti secara serius,” pungkasnya.

    Mediasi tripartit lanjutan akan dijadwalkan dalam waktu dekat, menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Disnaker Jakarta Pusat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Buka Puasa Bersama PKB Sulsel, Fahrizal Arrahman: PKB Adalah Rumah Tanpa Sekat Politik

    Buka Puasa Bersama PKB Sulsel, Fahrizal Arrahman: PKB Adalah Rumah Tanpa Sekat Politik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain menghadiri agenda buka puasa bersama yang dihelat Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, di kediamannya Perumahan Griya Prima Tonasa, Makassar, pada Rabu (5/3/2025).

    Sebagai legislator Makassar, Ical, sapaan akrabnya, terlihat kompak hadir bersama seluruh anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKB.

    Ical menyebut, kehadirannya merupakan bentuk silaturahmi dengan pimpinan partainya di Sulawesi Selatan.

    “Sekaligus jadi ajang kita untuk berdiskusi dengan para kader PKB lainnya yang juga hadir. Apalagi, banyak senior-senior dari PKB yang datang,” ucap Ical kepada wartawan usai acara.

    Sekretaris Komisi D DPRD Makassar itu juga sempat berbincang hangat dengan Azhar beserta pengurus DPW PKB Sulsel lainnya.

    “Alhamdulillah, kita juga diberi masukan-masukan yang positif. Khususnya bagaimana kami bisa bekerja dengan baik untuk warga Kota Makassar, dan tentunya turut berkontribusi untuk membesarkan partai kita,” jelas Basdir.

    Selain itu, lelaki berlatar profesi dokter itu juga turut mengapresiasi kekeluargaan yang terus terbangun di PKB. Menurutnya, iklim politik di PKB penuh dengan nuansa keakraban dan saling mengingatkan satu sama lain.

    “Tradisi seperti ini yang jarang kami temukan di tempat lain. PKB memang menjadi rumah bagi kita para kader untuk terus menjaga silaturahmi tanpa sekat politik,” jelasnya.

    Sementara itu, Azhar selaku tuan rumah menyebut, agenda seperti ini memang rutin dilakukan tiap tahunnya.

    “Inilah kita di PKB. Silaturahmi itu sangat penting. Selain itu, dengan segala kesibukan para kader, ini juga jadi ruang buat kita para kader di seluruh tingkatan untuk saling menjaga komunikasi,” terangnya.

  • Ketua DPW PKB Sulsel Ingatkan Kepala Daerah Terpilih: Jangan Ingkar Janji Kampanye!

    Ketua DPW PKB Sulsel Ingatkan Kepala Daerah Terpilih: Jangan Ingkar Janji Kampanye!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR—Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan (Sulsel) Azhar Arsyad, mengingatkan kepala daerah terpilih agar menepati janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat.

    Ia menegaskan bahwa janji politik harus diwujudkan demi menjaga kehormatan dan martabat dunia politik.

    “Janji-janji kampanye itu harus dilaksanakan dengan baik, itu saja sebenarnya. Karena supaya politik itu lebih bermartabat dan lebih terhormat,” ujar Azhar, kepada awak media saat menghadiri acara buka puasa bersama, di rumah kediamannya, Rabu (5/3).

    Menurutnya, masyarakat sudah terlalu sering dikecewakan dengan janji-janji yang hanya bersifat sesaat dan tidak direalisasikan setelah pemilihan usai.

    “Misalnya saja, ada yang merasa bahwa pemerintahannya tidak pernah berutang. Nah, itu harus dipastikan dengan transparansi data dan fakta di lapangan,” tambahnya.

    Azhar juga menyoroti dampak buruk dari politik yang tidak sehat, di mana masyarakat kerap menjadi korban.

    Ia berharap pemerintahan yang baru bisa membawa perubahan nyata dan tidak mengulang kesalahan yang sama.

    “Kasihan masyarakat kalau menjadi korban dari busuknya politik Indonesia. Banyak hal yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat, dan itu yang harus menjadi fokus utama,” tegasnya.

    Ia pun mendorong agar setiap anggota dewan maupun kepala daerah yang terpilih dapat memulai perubahan dengan komitmen dan integritas yang kuat.

    “Artinya, setiap anggota proyeksi juga mesti mengawali langkah ini dengan baik,” tutupnya.

    Dengan pernyataan ini, Azhar berharap kepala daerah di pemerintahan dapat menjadi teladan dalam menjalankan politik yang jujur, bersih, dan berpihak kepada masyarakat.

  • DPR-Kejagung Bahas Kasus Pertamina hingga Tom Lembong Secara Tertutup

    DPR-Kejagung Bahas Kasus Pertamina hingga Tom Lembong Secara Tertutup

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah dengan agenda penanganan perkara-perkara pemberantasan korupsi pada hari ini, Rabu (5/3/2025).

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menyebut rapat ini sebenarnya tindak lanjut dari rapat sebelumnya dengan Jaksa Agung, yang juga membahas beberapa perkara termasuk kasus Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. 

    “Hari ini kita ingin lebih dalam hal banyak perkara-perkara yang memang mencuri perhatian publik, menonjol menjadi pembicaraan publik yang luar biasa, dari banyak penanganan kawan-kawan dari Kejaksaan Agung,” katanya saat membuka rapat, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).

    Sebelum masuk ke dalam pembahasan, Rano meminta persetujuan terlebih dahulu apakah rapat hari ini dilakukan tertutup atau terbuka. 

    Dari seluruh fraksi yang dia sebutkan mulai dari Fraksi Gerindra, Golkar, PDI Perjuangan (PDIP), NasDem, PKB, Demokrat, hingga PAN, mereka setuju untuk dilakukan secara tertutup.

    “Karena sebagian besar menginginkan rapat tertutup, kita buat rapat tertutup, kalau nanti ada sesuatu yang sifatnya umum terbuka kita sampaikan nanti kita opsi terbuka. Tapi agenda ini kita putuskan tertutup yaa?” tanyanya kemudian mengetuk pali rapat.

  • Banjir Bekasi, PKB Minta Pemerintah Selesaikan Sodetan Kali Bekasi – Page 3

    Banjir Bekasi, PKB Minta Pemerintah Selesaikan Sodetan Kali Bekasi – Page 3

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menyatakan bahwa penyebab banjir di Bekasi bukanlah karena tanggul yang jebol, melainkan akibat intensitas hujan yang sangat tinggi. Hal ini disampaikan Diana saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/3/2025).

    “Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada tanggul yang jebol. Namun, volume intensitas hujan memang sangat tinggi, sehingga menyebabkan sungai meluap,” ungkap Diana.

    Diana menambahkan bahwa saat ini Kementerian Pekerjaan Umum menunggu banjir surut sebelum melakukan upaya pemompaan atau penyedotan air. “Jika kita memompa sekarang, airnya mau ditaruh di mana? Kita tunggu surut dulu,” jelasnya.

    Sebagai langkah penanganan darurat, Kementerian PU telah mengirimkan perahu karet dan alat penyelamatan lainnya untuk membantu evakuasi penduduk yang terdampak banjir. “Prioritas utama adalah mengamankan penduduk. Selanjutnya, kami akan melakukan pengerukan sedimentasi di sungai sebagai upaya pencegahan banjir di masa depan,” tegas Diana.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi sebelumnya menyebutkan, hujan deras yang turun sejak Senin (3/3/2025) malam menjadi pemicu banjir yang mengepung kota tersebut.

    “Dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung dalam durasi lama di wilayah hulu Kali Bekasi dan wilayah Kota Bekasi sejak sore hingga malam hari mengakibatkan peningkatan debit air dan menyebabkan banjir di beberapa wilayah Kota Bekasi pada hari Senin, 03 Maret 2025, Pkl. 23:07 WIB,” demikian keterangan dari BPBD Kota Bekasi seperti yang dikutip, Selasa (4/3/2025).

    Sementara, menurut data sementara Pemerintah Kota Bekasi, jumlah korban terdampak banjir Bekasi mencapai 16.000 jiwa, dengan 5.000 jiwa di antaranya telah mengungsi.

    Sebelumnya, BPBD Kota Bekasi menyebut sedikitnya 20 titik banjir terjadi di delapan kecamatan, antara lain Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede dan Rawalumbu.

     

  • Jabodetabek Dikepung Banjir, DPR Desak Pemda Bekasi Cs Gerak Cepat

    Jabodetabek Dikepung Banjir, DPR Desak Pemda Bekasi Cs Gerak Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi alias Jabodetabek dilanda banjir akibat air kiriman dari kawasan Puncak, Jawa Barat. 

    Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berpesan pada pemerintah, terkhusus pemerintah daerah (pemda) untuk sigap membantu masyarakat yang terkena dampak banjir.

    “Utamakan operasi penyelamatan masyarakat. Pemda harus tanggap dan sigap membantu warganya yang terdampak banjir,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (4/3/2025).

    Selain itu, dia juga meminta agar para petugas gabungan memastikan evakuasi terus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.

    Tak hanya itu, legislator PKB ini mengungkapkan pihaknya meminta BPBD dan Pemprov setempat agar segera memastikan jalur-jalur yang tergenang bisa cepat dikeringkan, supaya mobilitas masyarakat tak terganggu.

    “Pemda dan BNPB perlu juga memastikan agar warga yang masih bertahan di rumahnya untuk tetap mendapatkan bantuan dan jaminan keamanan serta kenyamanan, apalagi mayoritas warga kini tengah menjalani ibadah puasa,” ujarnya.

    Pimpinan DPR koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini turut meminta pemerintah dengan BNBP, BPBD, BMKG, Basarnas, TNI/Polri dan Pemda di Jabodetabek untuk bersinergi dan bergerak cepat guna mengatasi bencana banjir.

    “Semua stakeholder harus bergerak cepat. Baik mitigasi dan penanganan bencana harus dilakukan dengan maksimal, analisis semakin diefektifkan untuk mengantisipasi banjir semakin besar di Jakarta dan sekitarnya,” pesannya.

    Lebih jauh, dia pun mengingatkan pemerintah pusat untuk segera memberikan bantuan kepada daerah yang wilayahnya terdampak banjir parah.

    “Segera salurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak banjir di kawasan Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang dan sekitarnya,” tutup Cucun.

  • Kunjungi Pengungsian Banjir Bekasi, Mensos Gus Ipul Ikut Siapkan Makan Sahur

    Kunjungi Pengungsian Banjir Bekasi, Mensos Gus Ipul Ikut Siapkan Makan Sahur

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono ikut menyiapkan sahur bagi para korban banjir di dapur umum kantor Kelurahan Jatiasih, Bekasi, Selasa (4/3/2025) malam.

    Khusus di Bekasi, ujar Gus Ipul, kurang lebih ada 1.600 Kepala Keluarga (KK) terdampak dengan 11.000 jiwa. Sejauh ini, keperluan dasarnya bisa didukung Kemensos melalui makanan siap saji dan dapur umum.

    Dia menuturkan dapur umum Jatiasih mampu melayani 1.500 bungkus makanan untuk sahur dan berbuka dan akan disalurkan ke tiga posko pengungsian.

    “Dengan yang terbesar berada di Gudang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menampung sekitar 500 pengungsi. Sebagian warga lainnya memilih mengungsi secara mandiri,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu (5/3/2025).

    Dikatakan Politikus PKB ini, Kemensos telah menyalurkan bantuan senilai Rp561 juta terhadap korban banjir. Bantuan ini mencakup 3.500 paket makanan siap saji, 500 lembar selimut, 400 lembar kasur, 100 kidware, dan 50 paket tenda gulung. Kemudian, ada juga 3 unit perahu karet.

    Lebih jauh, dia turut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memantau bencana banjir yang melanda Jabodetabek ini. Presiden juga memberikan arahan kepada instansi terkait untuk memastikan layanan ke warga berjalan dengan baik.

    “Tentu Presiden Prabowo memantau, melihat, dan memberikan arahan-arahan yang diperlukan,” bebernya.

    Di lain sisi, Ketua Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Bekasi, Madi menyebutkan bahwa 46 personel telah diterjunkan untuk mendukung posko dapur umum. 

    Dia melanjutkan, dari jumlah tersebut, 27 personel bertugas di Dinas Sosial Kota Bekasi, sementara 19 lainnya di Kantor Kelurahan Jatiasih.

    “Tagana sudah mendistribusikan makanan berbuka puasa. Yang tidak berpuasa pun tetap kami suplai,” ujar Madi.

  • Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini di Tengah Banjir

    Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini di Tengah Banjir

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan Samsat keliling hari ini untuk memudahkan warga dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Rabu (5/3/2025).

    Meskipun banjir terdapat di sebagian wilayah Jadetabek, tetapi layanan Samsat keliling masih beroperasi. 

    Informasi ini diumumkan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, yang menginformasikan 14 lokasi Samsat keliling di wilayah Jadetabek sebagai berikut:

    Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan halaman Mal Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Barat di Mal Ciputra pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-15.00 WIB dan gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-15.00 WIB.Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB.Samsat keliling hari ini juga ada di Kota Tangerang yaitu di Alun-alun Cibodas pukul 08.00-14.00 WIB.Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB.Ciledug di ruko Azores Perum Banjar Cipondoh dan Fresh Market Lake City Cipondoh pukul 09.00 WIB-12.00 WIB.Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-11.00 WIB dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB.Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan halaman GTOWN Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB.Kota Bekasi Kelurahan Teluk Pucung 08.00-13.30 WIB.Kabupaten Bekasi Ruko Robson Lippo Cikarang 09.00-12.00 WIB.Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kecamatan Tajurhalang 08.00-12.00 WIB.Cinere halaman Pasir Putih Sawangan pukul 08.00-11.00 WIB.

    Warga yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat keliling diminta untuk membawa dokumen-dokumen penting, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya.

    Perlu dicatat layanan Samsat keliling hari ini hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) atau penggantian pelat nomor kendaraan, pemilik kendaraan tetap harus mengunjungi kantor Samsat terdekat.

  • 10 Kapolda Kalsel Disorot Publik, Berawal Ucapan Ulang Tahun dari Sang Anak hingga Viral Gaya Hidup Mewah Regional

    10 Kapolda Kalsel Disorot Publik, Berawal Ucapan Ulang Tahun dari Sang Anak hingga Viral Gaya Hidup Mewah Regional

    Kapolda Kalsel Disorot Publik, Berawal Ucapan Ulang Tahun dari Sang Anak hingga Viral Gaya Hidup Mewah
    Tim Redaksi
    BANJARBARU, KOMPAS.com –
    Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Selatan (Kalsel), Irjen
    Rosyanto
    , kini menjadi sorotan publik setelah menggelar acara ulang tahun yang dianggap mewah.
    Perhatian publik semakin meningkat setelah sang anak, Ghazyendha Aditya Pratama, mengirimkan ucapan ulang tahun berbayar melalui platform X, yang kemudian memicu warganet untuk menelusuri profilnya di media sosial.
    Dari penelusuran tersebut, warganet menemukan bahwa Ghazyendha sering memamerkan
    gaya hidup mewah
    , termasuk perjalanan dengan jet pribadi dan pengeluaran bulanan yang mencapai Rp 1,2 miliar.
    Ghazyendha diketahui menjabat sebagai direktur utama di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan tambang batu bara di Kabupaten Kotabaru, Kalsel, yang juga merupakan daerah di mana ayahnya, Rosyanto, pernah menjabat sebagai kapolres.
    Kritik terhadap Rosyanto pun mengalir, terutama dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi III, Abdullah, yang berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
    Abdullah mendesak Kapolri Listiyo Sigit Prabowo untuk memberikan teguran kepada Rosyanto mengenai gaya hidup mewah anaknya.
    “Anak pejabat polisi tidak pantas memamerkan gaya hidup mewah, itu tindakan yang memalukan,” ujar Abdullah dalam keterangannya yang dikutip dari
    Kompas.com
    , Minggu (2/3/2025).
    Abdullah menambahkan, pamer gaya hidup mewah oleh anak pejabat negara di media sosial di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran adalah hal yang wajar jika membuat publik marah.
    “Akhirnya sang ayah yang menjadi sasaran kekesalan dan kemarahan masyarakat,” jelasnya.
    Setelah kasus
    flexing
    anaknya viral, warganet juga mencari informasi lebih lanjut tentang Rosyanto.
    Diketahui bahwa Rosyanto belum menyetor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (
    LHKPN
    ) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa tidak ada nama Rosyanto dalam situs e-LHKPN KPK.
    “Berdasarkan
    database
    kami, yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN-nya,” ujar Budi, dikutip dari
    Kompas.com
    , Senin (3/2/2025).
    Budi menegaskan bahwa sebagai pejabat negara, Rosyanto seharusnya melakukan pengisian dan pelaporan LHKPN sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi.
    “Setiap pelaporan LHKPN, sebagai instrumen pencegahan korupsi, akan dilakukan analisis administratif kemudian dipublikasikan sebagai bentuk transparansi bagi masyarakat,” jelasnya.
    Menanggapi sorotan publik, Polda Kalsel melalui Kepala Bidang Humas Kombes Adam Erwindi memberikan bantahan.
    Adam menjelaskan bahwa acara ulang tahun Rosyanto digelar di Auditorium Polda Kalsel di Banjarbaru pada Rabu (26/2/2025) dengan sederhana, mengundang anak yatim, alim ulama, dan tokoh masyarakat, serta dirangkaikan dengan syukuran dan doa bersama menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah.
    “Dalam kegiatan itu,
    Kapolda Kalsel
    memberikan tali asih kepada anak-anak yatim,” ujar Adam dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Jumat (28/2/2025).
    Dalam acara tersebut, Kapolda Kalsel juga menerima hadiah berupa foto ulama besar Kalsel, Syech Muhammad Arsyad Al Banjari, dari para tokoh agama yang hadir.
    “Kami sangat berterima kasih atas pemberian foto Syech Muhammad Arsyad Al Banjari ini. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati, tidak hanya oleh masyarakat Kalsel, tetapi juga oleh umat Islam di seluruh Indonesia,” jelas Adam.
    Rosyanto resmi menjabat sebagai Kapolda Kalsel mulai 11 November 2024, menggantikan Irjen Winarto.
    Sebagian besar karirnya sebagai polisi dihabiskan di Kalsel, termasuk menjabat sebagai Wakapolda Kalsel, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalsel, dan Kapolres Kotabaru.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bertemu Wamenaker, SP Pegadaian adukan masalah ketenagakerjaan

    Bertemu Wamenaker, SP Pegadaian adukan masalah ketenagakerjaan

    Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

    Bertemu Wamenaker, SP Pegadaian adukan masalah ketenagakerjaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Serikat Pekerja (SP) Pegadaian menemui Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, di kantor Kemenaker RI, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk melaporkan dugaan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) oleh manajemen PT Pegadaian.

    Ketua SP Pegadaian, Mufri Yandi, menyatakan bahwa pelanggaran ini telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan kini memasuki tahap mediasi tripartit.

    Menurut Mufri, salah satu masalah utama yang disoroti adalah sistem kenaikan karier yang seharusnya mengikuti mekanisme 9 Box Talent, tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, lanjut Mufri, banyak karyawan mengalami stagnasi dalam pengembangan karier mereka.

    “Selain itu, kebijakan perpanjangan kontrak bagi karyawan yang memasuki usia pensiun juga tidak dijalankan, sehingga beberapa pekerja harus menempuh jalur hukum,” ujar Mufri seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Selasa (4/3). 

    Mufri menilai bahwa konflik ini berakar pada tidak efektifnya Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) sebagai forum komunikasi antara pekerja dan manajemen. Menurutnya, forum ini hanya menjadi formalitas tanpa pembahasan substansial, sehingga permasalahan terus berlarut hingga ke tahap mediasi.

    Menanggapi laporan tersebut, Wamenaker Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa musyawarah harus menjadi prioritas dalam menyelesaikan perselisihan. Ia juga membuka kemungkinan untuk memanggil pihak manajemen Pegadaian guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.

    SP Pegadaian berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan agar karyawan dapat bekerja dengan nyaman. Dengan kondisi kerja yang kondusif, perusahaan diharapkan mampu menghadapi tantangan bisnis ke depan, termasuk pengembangan layanan bullion service atau bisnis bank emas. 

    Sumber : Radio Elshinta