Xcloud.id

partai: PKB

  • Profil Ifan Seventeen, Dirut PT PFN yang Selamat dari Tsunami Banten

    Profil Ifan Seventeen, Dirut PT PFN yang Selamat dari Tsunami Banten

    Jakarta, Beritasatu.com – Riefian Fajarsyah atau yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen telah ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai direktur utama (dirut) PT Produksi Film Negara (PFN).

    Penunjukan Ifan Seventeen sebagai dirut PFN ini mengejutkan dunia hiburan dan perfilman Indonesia, mengingat Ifan lebih dikenal sebagai musisi dan vokalis band Seventeen dibandingkan dengan latar belakang perfilman.

    Ifan Seventeen lahir di Yogyakarta pada 16 Maret 1983. Ia bergabung dengan grup band Seventeen pada 2006 setelah memenangkan audisi vokalis. Band ini sukses merilis album Lelaki Hebat, yang mengubah warna musik band dari pop menjadi rock dan membawa mereka ke puncak popularitas.

    Namun, kejayaan Seventeen terguncang pada 22 Desember 2018 saat band ini mengalami tragedi tsunami di kawasan Tanjung Lesung, Banten. Dalam insiden tersebut, tiga personel Seventeen, Herman Sikumbang, Muhammad Awal Purbani (Bani), dan Windu Andi Darmawan (Andi), serta beberapa kru dan istri Ifan, Dylan Sahara, meninggal dunia. Ifan menjadi satu-satunya anggota band yang selamat dari musibah tersebut.

    Setelah tragedi tersebut, Ifan memilih untuk bersolo karier dan merilis beberapa lagu, termasuk Masih Harus di Sini, yang didedikasikan untuk sahabat-sahabatnya yang meninggal dalam musibah tersebut.

    Selain berkarier di musik, Ifan juga sempat terjun ke dunia akting dengan membintangi beberapa film, di antaranya Sukep: The Movie (2019), Kemarin (2020), dan Melukis Harapan di Langit India (2024). Ia juga membintangi web series Satu Hati Dua Janji.

    Di bidang politik, Ifan pernah bergabung dengan Partai Gerindra dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari dapil Yogyakarta pada Pemilu 2014, tetapi gagal. Ia kembali mencoba peruntungan pada Pemilu 2019 sebagai calon legislatif DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di dapil Kalimantan Barat I, tetapi belum berhasil.

    Pada Pemilu Presiden 2024, Ifan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan merilis lagu Pernah di Sana bersama Ajudan Prabowo, Rizky Irmansyah.

    Ifan dibesarkan di Jakarta dan Pontianak. Ia merupakan sarjana ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Dalam kehidupan pribadinya, Ifan telah menikah tiga kali. Pernikahan pertamanya dengan Ghea Astrid Gayatri pada 2006 berakhir dengan perceraian pada 2011. Dari pernikahan ini, ia memiliki seorang anak, Rania Dzaqira. Pernikahan keduanya dengan Dylan Sahara pada 2016 harus berakhir tragis saat sang istri meninggal dalam tsunami Selat Sunda 2018. Ifan kemudian menikah dengan Citra Monica pada 29 Mei 2021 setelah menjalin hubungan sejak 2020.

    Penunjukan Ifan Seventeen sebagai dirut PT PFN oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, menimbulkan perdebatan mengingat latar belakangnya yang lebih dominan di bidang musik dan tidak memiliki pengalaman mendalam di industri perfilman. Namun, dengan rekam jejaknya di dunia hiburan dan semangatnya dalam berkarya, banyak yang menantikan bagaimana Ifan akan membawa PFN ke arah yang lebih maju.

  • Ifan Seventeen Ditunjuk Jadi Direktur Utama PFN Padahal Minim Pengalaman, Warganet: Kenapa Harus Dia?

    Ifan Seventeen Ditunjuk Jadi Direktur Utama PFN Padahal Minim Pengalaman, Warganet: Kenapa Harus Dia?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Riefian Fajarsyah, yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen, resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

    Perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut saat ini tengah bertransformasi menjadi lembaga pembiayaan film.

    Pelantikan Ifan sebagai Dirut PFN dilakukan pada Senin (10/3/2025), yang ditandai dengan banyaknya karangan bunga ucapan selamat di lokasi. Namun, menariknya, tidak ada ucapan selamat dari tokoh politik.

    Hingga kini, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, belum memberikan pernyataan resmi terkait pengangkatan Ifan dalam posisi strategis tersebut.

    Latar Belakang Ifan Seventeen

    Selain dikenal sebagai musisi, Ifan Seventeen juga memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi. Pria kelahiran Yogyakarta, 16 Maret 1983 ini merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat ia menempuh studi dari 2001 hingga 2005.

    Di luar dunia musik, Ifan pernah menjajal dunia perfilman dengan membintangi film Sukep: The Movie. Dia juga pernah merilis album solo bertajuk Masih Harus di Sini pada 2022. Meski demikian, keterlibatannya di industri film masih tergolong minim dibandingkan dengan kariernya sebagai penyanyi.

    Selain itu, Ifan juga pernah mencoba peruntungan di dunia politik. Pada Pemilu Legislatif 2014, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR melalui Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun gagal.

    Lima tahun kemudian, ia kembali maju sebagai caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat, tetapi kembali tidak terpilih.

  • Alasan Mendes Yandri Soal Pemecatan Ribuan Tenaga Pendamping Desa – Halaman all

    Alasan Mendes Yandri Soal Pemecatan Ribuan Tenaga Pendamping Desa – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Yandri Susanto tidak menampik adanya pemberhentian ribuan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) secara sepihak.

    Pihaknya kini sedang mengevaluasi seluruh tenaga pendamping desa sebagai tindak lanjut dari hasil rapat dengan Komisi V DPR RI pada 7 November 2024. 

    Evaluasi ini menurutnya penting untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme pendamping desa yang sudah lama berjalan dengan anggaran besar.

    Yandri menyebutkan, evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pendamping desa dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi. 

    Dia menyoroti pentingnya profesionalisme dalam pekerjaan mereka, mengingat posisi sebagai tenaga pendamping profesional (TPP) yang harus mengutamakan tugas negara.

    Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/3/2025).

    “Seperti yang telah disarankan Komisi V pada rapat tanggal 7 November 2024, kami melakukan evaluasi terhadap tenaga pendamping. Saya sudah mengetahui adanya pertemuan antara kami dengan beberapa pimpinan komisi dan kami merespon hal tersebut dengan baik,” kata Yandri, di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta.

    Yandri juga menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait adanya pendamping desa yang juga menjadi calon legislatif (caleg) dalam Pemilu 2024. 

    Menurutnya, apabila tenaga pendamping desa sudah maju sebagai caleg, maka mereka seharusnya tidak lagi bisa menjalankan tugas pendampingannya.

    “Kenapa yang nyaleg itu kami evaluasi? Karena menurut kami, namanya Tenaga Pendamping Profesional (TPP), kalau dia sudah nyaleg berarti sudah memblok, kan? Ini akan menjadi masalah besar, Pak,” ucapnya.

    “Kalau ini kita biarkan, nanti di tahun 2029 mungkin sebagian besar, bahkan seluruh pendamping desa, akan nyaleg semua, itu akan merepotkan kita,” lanjut Yandri.

    Mendes Yandri juga menekankan bahwa hal tersebut berkaitan dengan anggaran yang berasal dari APBN.

    Dia khawatir, jika tidak dievaluasi, maka akan ada dampak yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran negara.

    Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini, banyak pendamping desa yang memiliki pekerjaan sampingan, seperti menjadi penyelenggara pemilu atau pekerjaan lainnya. 

    Hal ini, menurut Yandri, juga menjadi bagian dari evaluasi yang harus dilakukan untuk menjaga integritas dan profesionalisme pendamping desa.

    “Selama ini juga banyak pendamping desa yang double job, menerima gaji dari pemerintah sebagai pendamping desa, tapi juga menerima gaji sebagai penyelenggara pemilu. Itu tidak dievaluasi selama ini. Ini juga bagian dari pekerjaan kami, mohon beri kesempatan kepada kami untuk melakukan evaluasi,” ujar Yandri.

    Yandri menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk melakukan evaluasi demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan semata-mata untuk kepentingan kemajuan desa. 

    Kenurutnya, evaluasi ini penting untuk membangun desa dengan hati, bukan untuk kepentingan individu.

    “Saya bukan suka ataubtidak suka untuk melakukan evaluasi, tapi ini demi kepentingan desa yang lebih besar. Kita harus membangun desa dengan hati, bukan dengan kepentingan individu atau kelompok. Itu yang saya lakukan. Kalau saya mau untung sendiri, saya bisa mengikuti pola lama, tapi itu tidak saya lakukan,” pungkasnya.

    Pada momen raker hari ini, sejumlah anggota Komisi V DPR RI mencecar Mendes Yandri soal pemberhentian ribuan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) secara sepihak.

    Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Haryanto menyebut bahwa saat ini ada isu rekrutmen baru pendamping desa, dan ada yang diperpanjang.

    Dia meminta penjelasan Yandri terkait proses rekrutmen pendamping desa.

    “Soal desa, pendamping desa itu ada yang suara-suara sunbang ada yang sudah rekrutmen baru, ada yang diperpanjang, yang jelas bagaimana? apakah dieprpanjang atau rekrutmen baru?” ujarnya di Ruang Rapat Komisi V DPR RI Senayan, Jakarta.

    Pertanyaan yang sama disampaikan Sudjatmiko, anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB.

    Dia mengungkapkan pihaknya telah menerima audiensi ribuan pendamping desa yang tidak diperpanjang kontraknya.

    Ia meminta agar Kemendes PDT bisa melalukan audiens dengam ribuan pendamping desa tersebut.

    “Beberapa minggu yang lalu saya ada audiemsi dari para pendamping desa jumlahnya 1.040, keluhannya pertama dia tidak diperpanjang kontrak, dengan alasan oernah mengikuti pencalegan,” ujarnya.

    “Harapan kami jika bisa dievaluasi atau diberikan ruang audiensi sebaik-baiknya supaya tidak terjadi gejolak, karena ini maklum mau lebaran mereka tidak bekerja,” imbuhnya.

    Kritik datang dari Tamanuri, anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem. Menurutnya, para pendamping desa tidak boleh terafiliasi dengan partai politik tertentu dan hal itu bisa merusak profesionalisme pendamping desa.

    “Yang namanya pendamping desa itu perlu betul-betul paham, jangan sampai pendamping yang seperti sekarang ini, pendamping didominasi oleh warna hijau, jangan sekarang didominiasi oleh warna biru, kan kacau itu,” katanya.

     

  • Opsen Pajak Bikin Penjualan Mobil Gonjang-ganjing, Untung Ada Insentif

    Opsen Pajak Bikin Penjualan Mobil Gonjang-ganjing, Untung Ada Insentif

    Jakarta –

    Penerapan opsen pajak sempat membuat penjualan mobil di Indonesia gonjang-ganjing. Beruntung ada insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah.

    Opsen pajak kendaraan berlaku sejak 5 Januari 2025 di sejumlah daerah. Ketentuan opsen pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut dijelaskan, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.

    Opsen pajak kendaraan bermotor adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

    Opsen Pajak Daerah menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota. Penerapan opsen ini bertujuan agar ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak provinsi kepada pemerintah provinsi untuk PKB dan BBNKB, seketika bagian kabupaten/kota atas pajak provinsi tersebut dapat diterima oleh pemerintah kabupaten/kota. Di aturan sebelumnya, keseluruhan PKB dan BBNKB yang dibayarkan pemilik kendaraan masuk ke rekening pemerintah provinsi.

    Keberadaan opsen sempat membuat penjualan mobil gonjang-ganjing. Tidak sedikit masyarakat yang menunda pembelian kendaraan. Alhasil penjualan mobil pada Januari tercatat menurun. Namun pada penjualan Februari secara wholesales meningkat tipis dari 70.722 unit menjadi 72.295 unit. Sedangkan penjualan retail turun 0,8 persen dari 70.420 unit menjadi 69.872 unit.

    “Pada waktu Januari itu kan ada gonjang-ganjing mengenai pajak opsen. Begitu ada gonjang-ganjing ketidakpastian mengenai opsen, mereka menunda,” ungkap Sekretaris Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara dilansir Antara.

    Beruntung ada insentif pajak yang diberikan sejumlah daerah. Keberadaan insentif itu membuat pajak yang harus dikeluarkan pemilik kendaraan cenderung sama sekalipun kena opsen dengan tarif 66 persen. Di sisi lain menurut Kukuh jika Pemda mau menahan untuk tidak menerapkan opsen pada kendaraan baru, penjualan bisa meningkat. Pemasukan pajak daerah pun bisa terkerek.

    “Dengan makin banyak mobil yang dijual, maka pemda dapat pendapatan pajak yang setimpal. Tapi kalau penjualannya menurun, pendapatan pemda juga akan menurun,” tutur Kukuh.

    (dry/rgr)

  • Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, mengkritik sikap Partai Golkar yang menyatakan tidak keberatan jika perwira TNI aktif menduduki jabatan sipil.

    Dikatakan Dandhy, hal ini mengingatkan pada masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran dominan dalam pemerintahan.

    “Ada tiga pilar pendukung diktator korup Soeharto yang membuatnya berkuasa 32 tahun (6 periode),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (12/3/2025).

    Dandhy menyinggung sejarah panjang Golkar yang disebut sebagai bagian dari tiga pilar utama pendukung rezim Soeharto.

    “ABRI, Birokrat, dan Golkar (ABG). Waspada, bahaya laten Orde Baru,” Dandhy menuturkan.

    Lebih lanjut, ia juga menyoroti rekam jejak Golkar dalam dunia politik Indonesia pasca-Reformasi.

    “Dari Pemilu 2014 sampai 2024, juara partai paling korup tetap Golkar,” tandasnya.

    Sekadar diketahui, sebuah diagram yang beredar di media sosial menampilkan daftar partai politik dengan jumlah kasus korupsi terbanyak dalam rentang waktu 2014 hingga 2017.

    Dalam data tersebut, Partai Golkar tercatat sebagai partai dengan jumlah kasus korupsi tertinggi, diikuti oleh PDIP dan Partai Demokrat.

    Berdasarkan diagram tersebut, Partai Golkar memiliki kasus korupsi yang tercatat setiap tahun dari 2014 hingga 2017, dengan total kasus mencapai sembilan.

    Sementara itu, PDIP dan Partai Demokrat masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga, dengan jumlah kasus yang signifikan pada periode yang sama.

    Selain tiga partai besar tersebut, beberapa partai lain juga masuk dalam daftar, seperti PAN, PPP, NasDem, Hanura, Gerindra, PKS, dan PKB.

  • Cek 14 Lokasi Samsat Keliling di Jadetabek Hari Ini

    Cek 14 Lokasi Samsat Keliling di Jadetabek Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan Samsat keliling untuk memudahkan warga dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Rabu (12/3/2025).

    Informasi ini diumumkan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, yang menginformasikan 14 lokasi Samsat keliling di wilayah Jadetabek sebagai berikut:

    Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan parkir Itali Mal Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Barat di Mal Ciputra pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00-15.00 WIB dan gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB.Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB.Samsat keliling di Jadetabek hari ini juga ada di Kota Tangerang yaitu di Alun-alun Cibodas pukul 08.00-14.00 WIB.Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 15.00-17.00 WIB.Ruko Azores Perum Banjar Cipondoh dan Fresh Market Lake City Cipondoh pukul 09.00 WIB-12.00 WIB.Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-11.00 WIB dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB.Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan halaman GTOWN Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB.Kota Bekasi kantor Kelurahan Teluk Pucung 08.00-13.30 WIB.Kabupaten Bekasi Ruko Robson Lippo Cikarang 09.00-12.00 WIB.Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan kantor Kecamatan Tajur Halang 08.00-12.00 WIB.Cinere halaman Pasir Putih Sawangan pukul 08.00-11.00 WIB.

    Warga yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat keliling diminta untuk membawa dokumen-dokumen penting, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya. 

    Perlu dicatat layanan Samsat keliling di Jadetabek hari ini hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) atau penggantian pelat nomor kendaraan, pemilik kendaraan tetap harus mengunjungi kantor Samsat terdekat.

  • Rustini Muhaimin safari Ramadan dan gelar baksos di Gunungkidul

    Rustini Muhaimin safari Ramadan dan gelar baksos di Gunungkidul

    “Alhamdulillah, momentum Ramadan kali ini saya bisa silaturrahim dengan bapak ibu semua, adik-adik santri, juga keluarga besar Ponpes Citra Nurul Falah. Ramadan bukan hanya menahan dahaga dan lapar, tapi juga waktu yang tepat meningkatkan kesalehan s

    Jakarta (ANTARA) – Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin Iskandar melakukan safari Ramadan yang dikemas dengan silaturahmi dan bakti sosial kepada masyarakat di Pondok Pesantren Citra Nurul Falah, Kelurahan Getas, Playen, Gunungkidul, DI Yogyakarta, Selasa.

    “Alhamdulillah, momentum Ramadan kali ini saya bisa silaturrahim dengan bapak ibu semua, adik-adik santri, juga keluarga besar Ponpes Citra Nurul Falah. Ramadan bukan hanya menahan dahaga dan lapar, tapi juga waktu yang tepat meningkatkan kesalehan sosial kita,” kata Rustini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia mengaku bersyukur dan bahagia melihat antusiasme masyarakat Gunungkidul tetap sumringah dan semangat meski sedang menjalankan ibadah puasa serta dibayangi gerimis hujan.

    “Saya sangat bahagia melihat senyum bapak ibu semua tetap sumringah, tetap semangat meski sedang menjalankan ibadah puasa. Puasa bukan membuat kita lemah, tapi justru memperkuat kita untuk terus beribadah dan bekerja mencari nafkah,” ujarnya.

    “Semakin banyak ibadah kita, semakin rajin kita bekerja saat Ramadan, insyaallah pahala dan hasil yang akan kita dapatkan akan semakin berlipat ganda,” sambung dia.

    Di kesempatan yang sama, Rustini juga berkesempatan meresmikan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di komplek ponpes tersebut. Ia menaruh harapan besar BLKK yang berfokus pada bidang multimedia itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para santri serta masyarakat sekitar ponpes.

    “Saya berharap dengan adanya BLK Komunitas di sini, adik-adik santri bisa lebih produktif lagi dan lebih berdaya saing. Di luar sana persaingan semakin ketat, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali memperkuat skill kita,” tutur Rustini.

    Lebih lanjut, dia mengurai peran penting pesantren bagi kehidupan masyarakat. Menurutnya, pesantren sudah berkiprah mencerdaskan anak bangsa bahkan sebelum kemerdekaan.

    “Alhamdulillah, negara saat ini sudah hadir di tengah pesantren dengan disahkannya UU Pesantren pada 2019 yang lalu. Itulah wujud pengakuan negara untuk pesantren, untuk adik-adik santri. Oleh karena itu, mari kita jaga pesantren kita sebagai aset penting masa depan bangsa ini,” tambahnya.

    Rustini juga mengajak para santri untuk manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya selama di pesantren.

    “Dalami ilmu, belajar dengan tekun, dan amalkan apa yang telah adik-adik pelajari. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah kita miliki, karena ilmu adalah lautan yang tak terbatas,” ucapnya.

    Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil DIY Kaisar Abu Hanifah, pembina Ponpes Citra Nurul Falah Nyai Roisatunnisak, pengasuh Ponpes Citra Nurul Falah Gus Maulana Salfa, pengurus PCNU Kabupaten Gunungkidul, anggota Fraksi PKB DPRD Gunungkidul, serta pengurus DPW Perempuan Bangsa DIY.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Koalisi Sipil Laporkan Febrie Ardiansyah, Umar Hasibuan Pasang Badan

    Koalisi Sipil Laporkan Febrie Ardiansyah, Umar Hasibuan Pasang Badan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, menyoroti pelaporan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah, terkait dugaan kasus korupsi, termasuk kasus Jiwasraya.

    Umar menilai bahwa pelaporan tersebut merupakan upaya untuk menghancurkan karakter Febrie, yang selama ini dikenal gencar memberantas korupsi.

    “Dia getol memberantas korupsi. Sekarang karakternya mau dihancurkan,” ujar Umar di X @UmarHasibuan__ (11/3/2025).

    Ia juga membandingkan kasus ini dengan pemberhentian 57 pegawai terbaik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2021, yang dinilai sebagai upaya melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

    “Tidak cukupkah 57 pegawai terbaik KPK dihancurkan karena memberantas korupsi?,” ucapnya.

    Meski demikian, Umar Hasibuan memberikan dukungan penuh kepada Febrie Ardiansyah agar tidak gentar menghadapi tekanan yang ada.

    “Jangan mundur pak Febrie banyak rakyat Indonesia mendukungmu,” tandasnya.

    Sebelumnya, Koalisi Sipil Masyarakat Antikorupsi melaporkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ke KPK, Senin (10/3/2025). Laporan ini mencakup empat dugaan kasus korupsi yang dinilai merugikan negara.

    Koordinator koalisi, Ronald Loblobly, mengungkapkan bahwa salah satu kasus yang dilaporkan adalah dugaan penyimpangan dalam lelang saham PT Gunung Bara Utama (GBU), yang diklaim menyebabkan kerugian negara hingga Rp9,7 triliun.

    Selain itu, koalisi juga menyoroti kasus suap Zarof Ricar, di mana jaksa disebut tidak mengungkap asal usul uang suap Rp920 miliar serta 51 kilogram emas yang ditemukan di rumah tersangka.

  • Protes Dua Rekannya Dipecat Sepihak, Ratusan Buruh Demo PT Yamaha Musik di Bekasi Megapolitan 11 Maret 2025

    Protes Dua Rekannya Dipecat Sepihak, Ratusan Buruh Demo PT Yamaha Musik di Bekasi Megapolitan 11 Maret 2025

    Protes Dua Rekannya Dipecat Sepihak, Ratusan Buruh Demo PT Yamaha Musik di Bekasi
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Ratusan buruh yang tergabung dalam
    Aliansi Buruh Bekasi
    Melawan menggelar demonstrasi di depan pintu gerbang utama
    PT Yamaha
    Music Manufacturing Asia, Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (10/3/2025).
    Aksi ini merupakan respons terhadap pemecatan sepihak yang dilakukan perusahaan terhadap dua rekannya, Slamet Bambang Waluyo dan Wiwin Zain Miftach.
    Slamet dan Wiwin merupakan ketua dan sekretaris Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SPEE) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di PT Yamaha Music Manufacturing Asia.
    Koordinator Aliansi Buruh Bekasi Melawan Sarino menyatakan, demonstrasi ini adalah aksi kesembilan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemecatan tersebut.
    “Ini aksi hari kesembilan bahwa PT Yamaha Music Manufacturing Asia telah sewenang-wenang melakukan PHK terhadap ketua dan sekretaris,” kata Sarino kepada
    Kompas.com,
    Senin.
    Sarino menjelaskan, pemecatan keduanya berawal dari diskusi yang menimbulkan kerumunan massa di seberang pintu gerbang PT Yamaha Music Manufacturing Asia pada 4 Oktober 2025.
    Slamet dan Wiwin yang merupakan petinggi serikat pekerja terlibat dalam kerumunan tersebut.
    Perusahaan kemudian melaporkan keduanya ke Polres Metro Bekasi. Alasannya, aktivitas mereka diduga merupakan “kesalahan berat” berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Yamaha Music Manufacturing Asia.
    Sarino mempertanyakan alasan perusahaan yang memecat keduanya berdasarkan pelaporan tersebut.
    Dia menegaskan, argumentasi mengenai “kesalahan berat” yang tertuang dalam PKB telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    “Artinya apa? Ini bentuk kesewenang-wenangan dari PT Yamaha Music Manufacturing Asia,” tegas Sarino.
    Meskipun telah berdemonstrasi beberapa kali, Sarino memastikan, ratusan buruh akan terus menggelar aksi hingga tuntutan
    pembatalan pemecatan
    keduanya terpenuhi.
    “Tuntutan kami cabut keputusan PHK, aksi akan terus digelar sampai PHK dicabut,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota Komisi III DPR Abdullah Dorong Investigasi Tuntas Jaringan Penyelundupan Senjata KKB Papua – Halaman all

    Anggota Komisi III DPR Abdullah Dorong Investigasi Tuntas Jaringan Penyelundupan Senjata KKB Papua – Halaman all

    TRUBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyampaikan apresiasi kepada Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 yang berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua pada Kamis (6/3/2025) lalu.

    Penangkapan dilakukan terhadap penyelundup senjata api yakni Yuni Enumbi yang merupakan mantan anggota TNI dan dua orang lainnya.

    “Penggagalan penyelundupan senjata api oleh Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 patut diapresiasi oleh semua pihak, karena keberhasilan ini membawa kedamaian di bumi Cenderawasih,” ujar Abduh sapaan akrabnya, Senin (10/3/2025).

    Yuni Enumbi diketahui menyelundupkan senjata api dengan modus memasukannya dalam tabung kompresor yang dikemas sebagai paket suku cadang mobil.

    Ada pun jenis senjata api yang diselundupkan adalah empat pucuk pistol jenis G2 buatan PT Pindad, dua pucuk senjata laras panjang SS1 V1, serta ratusan butir amunisi berbagai kaliber.

    Seluruh senjata dan amunisi ini dibeli dari Surabaya, Jawa Timur sebelum dikirim ke Papua melalui jalur laut.

    Dari penggagalan penyelundupan senjata api tersebut, Abduh yang merupakan Kapoksi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 selain berhasil menjaga kedamaian, tentu juga untuk melindungi nyawa manusia yang ada di wilayah Puncak Jaya, Papua dari penembakan atau penyalahgunaan senjata api itu.

    “Artinya penggagalan penyelundupan senjata api tersebut dapat menghindari akibat dari penggunaan senjata api tersebut yakni berupa kehilangan nyawa atau kematian yang dapat menyasar siapapun. Hal ini tentu dapat membawa kestabilan pada kehidupan masyarakat yang ada di Papua sana,” ujar Abduh.

    Lebih lanjut, Abduh yang berasal dari Dapil Jateng VI ini menilai kinerja Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 berperan penting dan strategis karena turut menjaga harmoni, keamanan dan ketertiban masyarakat serta pembangunan masyarakat atau Harkamtibmas.

    Selain itu dirinya mendorong Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 dan pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi lebih dalam dan menyeluruh terhadap jaringan Yuni Enumbi.

    Tujuannya agar dapat melakukan pengembangan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dan apa saja modus yang ada.

    “Dari usut tuntas jaringan penyelundup senjata api tersebut, harapannya kerentanan baik di bagian hulu maupun hilir dari penyelundupan senjata api ini dapat dimitigasi atau diminimalisir. Jika itu terjadi, kehadiran Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 dapat disebut berperan mewujudkan julukan tanah Papua sebagai surga kecil untuk masyarakatnya,” ujar Abduh.