partai: PKB

  • Suzuki Fronx Meluncur di Indonesia Tahun Ini

    Suzuki Fronx Meluncur di Indonesia Tahun Ini

    Jakarta

    PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memastikan Fronx bakal meramaikan pasar otomotif Indonesia tahun ini. Rasa-rasanya kehadiran Fronx bakal berhadapan dengan Kia Sonet, Honda WR-V, Toyota Raize, dan Daihatsu Rocky Cs.

    “Kalau kita lihat ya (Suzuki Fronx), dalam tahun ini. Cuma bulannya kapan, masih belum ditentukan,” ujar Departemen Head of Strategic Planning PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Joshi Prasetya di Jakarta, belum lama ini.

    Suzuki pamer rangka mobil di IIMS 2025 Foto: Ridwan Arifin/detikcom

    Suzuki merancang Fronx sebagai crossover atau SUV compact. Diketahui tren SUV saat ini sedang meningkat di pasar otomotif Indonesia. Kemunculan Fronx bakal melengkapi jajaran SUV yang dimiliki oleh Suzuki di Tanah Air, mulai dari XL7, Grand Vitara hingga Jimny.

    Suzuki Fronx Foto: Maruti Suzuki.

    Kehadiran Fronx sudah terasa di Indonesia setelah Suzuki memamerkan rangka heartec di Indonesia International Motor Show (IIMS). Teknologi tersebut diketahui juga digunakan pada pelbagai model Suzuki, salah satunya Fronx.

    Kode mobil baru diduga Suzuki Fronx juga sudah muncul di Samsat. Biasanya kode ini menjadi pertanda mobil akan segera rilis ke publik.

    Dalam situs Samsat PKB Jakarta, terdapat kode A3L415F yang belum diketahui akan digunakan oleh mobil Suzuki tipe mana. Namun jika merujuk pada pencarian di Google, A3L415 merupakan kode untuk sparepart mobil Suzuki Fronx.

    Pada situs Samsat PKB Jakarta, kode mobil A3L415F akan hadir dalam lima varian beserta NJKB-nya. Tipe A3L415F GL (4X2) AT Rp 174.000.000, A3L415F GL (4X2) MT Rp 166.000.000, A3L415F HS (4X2) AT Rp 194.000.000, A3L415F HX (4X2) AT Rp 186.000.000, dan A3L415F HX (4X2) MT Rp 178.000.000.

    (riar/rgr)

  • Cak Imin Usul Kendaraan Bermotor Tak Boleh Masuk Kawasan GBK: Untuk Jaga Kehijauannya – Halaman all

    Cak Imin Usul Kendaraan Bermotor Tak Boleh Masuk Kawasan GBK: Untuk Jaga Kehijauannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, memberikan usul agar ke depan kendaraan bermotor dilarang untuk masuk ke kawasan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

    Usulan itu disampaikan Cak Imin bukan tanpa sebab, dirinya menilai kehijauan dan kesejukan di dalam Kompleks GBK harus tetap dijaga.

    Terlebih, Kompleks GBK merupakan sarana berolahraga kaum urban atau masyarakat Jakarta.

    “Ini GBK sudah ramai begini, tentu kita sangat berterima kasih ya sarana ini semakin hijau tolong dijaga kehijauannya semakin dibikin bersih kalau bisa suatu hari kendaraan bermotor gak masuk,” kata Cak Imin saat ditemui di Kawasan Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (16/3/2025) sore.

    Tak cukup di situ, Cak Imin juga melihat, belakangan ini banyak warga Jakarta yang sudah mulai sadar untuk berolahraga.

    Menurut dia, apa yang sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Jakarta itu harus dipertahankan dan didukung dengan sarana dan prasarana yang baik.

    “Tentu olahraga ini sudah menjadi kesadaran ya semua masyarakat kita mari kita terus galakkan semua lapisan jangan menyesal sudah tua gak berolahraga, selagi muda lah berolahraga,” tutur dia.

    Sebaliknya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu justru meminta kepada pengelola GBK untuk bisa membuka pintu secara lebar kepada para pegiat UMKM.

    Pasalnya menurut dia, selain menjadi sarana olahraga, kawasan GBK juga bisa dijadikan fasilitas bagi para pegiat UMKM dalam menambah pendapatan.

    “Kepada pengelola GBK buka pintu seluas-luasnya untuk UMKM kita agar mendapatkan kesenangan produktif,” tandas Cak Imin.

  • Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) periode 2024—2029 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan secara diam-diam menuai kontroversi. Selain dilakukan di tengah efisiensi anggaran, rapat mendadak tersebut juga menimbulkan pertanyaan soal ‘karpet merah’ bagi prajurit TNI mengisi jabatan sipil. 

    Komisi I DPR RI telah membentuk Panja RUU TNI periode 2024—2029. Pembentukan Panja ini berdasarkan keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI pada 27 Februari 2025.

    Dalam pelanksanaannya Utut Adianto, yang merupakan Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ditunjuk sebagai Ketua Panja RUU TNI.

    Sementara posisi Wakil Ketua ditempati oleh empat anggota DPR RI, yakni Dave Akbarshah Fikano Laksono yang merupakan kader Golkar (Jabar VIII), G. Budisatrio Djiwandono atau kader dari partai Gerindra (Kaltim), Ahmad Heryawan yang merupakan perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera (Jabar II), dan Anton Sukartono Suratto yang merupakan kader Demokrat (Jabar VI).

    Adapun, rapat panitia kerja (panja) antara DPR RI dengan pemerintah terkait pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta menjadi sorotan masyarakat setelah digeruduk oleh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil.

    Setidaknya ada dua persoalan yang disorot terkait pelaksanaan rapat panja mengenai Undang-Undang (UU) No.34/2004 tentang TNI tersebut.

    Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan rapat di hotel mewah. Perhelatan rapat itu jadi soal lantaran digelar di tengah efisiensi anggaran. Apalagi, Hotel Fairmont yang terletak di Jalan Asia-Afrika, Senayan, Jakarta Selatan masuk kategori salah satu hotel bintang lima dan mewah di Jakarta.

    Kedua, persoalan itu berkaitan dengan penolakan RUU TNI yang dinilai dapat mengembalikan Dwifungsi TNI yang dimana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil. 

    Berikut daftar lengkap anggota DPR yang tergabung Panja RUU TNI berdasarkan fraksi dan daerah pemilihannya

    Ketua Panja RUU TNI: Drs. Utut Adianto (Jateng VII – Fraksi PDIP) 

    Wakil Ketua Panja RUU TNI:

    Dave Akbarshah Fikano Laksono (Jabar VIII – Fraksi Golkar)

    G. Budisatrio Djiwandono (Kaltim – Fraksi Gerindra)

    Ahmad Heryawan (Jabar II – Fraksi PKS)

    Anton Sukartono Suratto (Jabar VI – Fraksi Demokrat)

     

    Fraksi PDI Perjuangan (PDIP)

    1. Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M (Jabar IX)

    2. Junico B.P Siahaan, S.E (Jabar I)

    3. Ir. Rudianto Tjen (Babel)

    4. H. Rachmat Hidayat, S.H. (NTB II)

     

    Fraksi Golkar

    5. Nurul Arifin, S.SOS, M.Si (Jabar I)

    6. Yudha Novanza Utama (Sumsel I)

    7. Gavriel P. Novanto (NTT II)

     

    Fraksi Gerindra

    8. Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M (Kepri)

    9. Rachel Mariam Sayidina (Jabar II)

    10. Sabam Rajagukguk (Sumut II)

     

    Fraksi NasDem (F. NASDEM)

    11. Andina Thresia Narang, B. Comm. (Kalteng)

    12. Amelia Anggraini (Jateng VII)

     

    Fraksi PKB (F. PKB)

    13. H. Oleh Soleh, S.H. (Jabar XI)

    14. Drs. H. Taufiq R. Abdullah (Jateng VI)

     

    Fraksi PKS (F. PKS)

    15. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. (Banten II)

     

    Fraksi PAN (F. PAN)

    16. Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc. (Jabar IX)

    17. Slamet Ariyadi, S.Psi., M.Sos. (Jatim XI)

     

    Fraksi Demokrat (F. DEMOKRAT)

    18. Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Banten I)

  • Susanti TKW Harus Bayar Rp 40 M Lepas dari Hukuman Mati, Menteri P2MI: Anggaran Pemerintah Tak Cukup

    Susanti TKW Harus Bayar Rp 40 M Lepas dari Hukuman Mati, Menteri P2MI: Anggaran Pemerintah Tak Cukup

    TRIBUNJATIM.COM – Kasus TKW Arab Saudi yang bernama Susanti divonis hukuman mati kian menjadi sorotan.

    Susanti divonis hukuman mati setelah terlibat kasus pembunuhan anak majikannya di Arab Saudi.

    Menanggapi kasus tersebut, Menteri P2MI mengatakan ada dana yang harus dikucurkan.

    Dana tersebut diperuntukkan membeaskan Susanti dari hukuman mati yang sudah ditetapkan di Arab Saudi.

    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan, butuh uang minimal Rp 40 miliar untuk membebaskan Susanti binti Mahfudin (22).

    Susanti adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang mendapatkan hukuman mati di Riyadh, Arab Saudi.

    Angka tersebut diperoleh usai Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melakukan negosiasi dengan pihak Arab Saudi.

    “Kalau menurut teman-teman Kementerian Luar Negeri Minimal di angka Rp 40 miliar,” kata Karding di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Sabtu (15/3/2025).

    Karding mengatakan, kasus yang menjerat Susanti di Arab Saudi memang sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

    Oleh karena itu, menurut dia, cara yang bisa dilakukan untuk membebaskan Susanti adalah dengan membayar.

    Namun, anggaran pemerintah belum cukup untuk membebaskan Susanti.

    “Kementerian Luar Negeri sudah berupaya melakukan nego dan juga sudah mengumpulkan anggaran tapi anggarannya belum cukup,” ujar Karding.

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap pemerintah bisa mengulur waktu guna mencari dana untuk membebaskan Susanti.

    “Mudah-mudahan ini bisa kita delay sambil kita cari biaya untuk membebaskan. Karena itu, harus kalau sudah model begitu di Arab harus membayar dengan harga tertentu,” kataya.

    Ilustrasi garis polisi. (KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI)

    Diketahui, Susanti berangkat ke Riyadh, Arab Saudi, untuk menjadi TKW pada Januari 2009 melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) PT Antara Indosadia yang beralamat di Jakarta.

    Namun, Susanti dituduh telah membunuh anak majikannya hingga meninggal dunia. Dia pun terancam hukuman mati di Riyadh.

    “Kami keluarga di Karawang sangat khawatir atas munculnya kabar Susanti yang mendapat ancaman hukuman mati. Apalagi, saat ini anak saya itu dikabarkan sedang ditahan pihak kepolisian Riyadh,” kata orang tua Susanti, Mahfudin, di Karawang pada 2 Januari 2012.

    Mahfudin mengaku kabar ancaman hukuman mati terhadap Susanti baru diketahui setelah pihak keluarga mendapat surat dari Kemenlu tertanggal 11 Oktober 2011.

    Pihak keluarga di Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang, sangat kaget dan terpukul setelah mengetahui kabar tersebut.

    Dalam surat bernomor 04149/WNI/10/2011/65/ yang ditujukan kepada orang tua Susanti, disebutkan bahwa Susanti kini sedang ditahan pihak kepolisian Dawadhi, Riyadh, Arab Saudi, dan terancam hukuman mati atas tuduhan membunuh anak majikannya.

    “Seharusnya Susanti sudah pulang pada Januari 2011. Tetapi ternyata tidak bisa kembali ke Indonesia karena tertimpa musibah dan harus menghadapi kasus hukum di Riyadh itu,” kata Mahfudin.

    Kehidupan TKW lain yang disoroti belakangan ini juga terungkap ke publik.

    Seorang TKW terpaksa sahur di toilet karena dilarang oleh majikan untuk berpuasa.

    TKW itu lantas memiliki siasat dengan cara membersihkan toilet malam hari.

    Ini sebagai siasat agar TKW bisa menjalani puasa dengan sahur di toilet saat bersih-bersih.

    Kisah TKW yang bekerja di Taiwan ini lantas menjadi sorotan.

    Cerita kerasnya mengadu nasib di luar negeri dibagikan akun TikTok Nyi Plorok.

    Lewat akun pribadinya, dia merekam situasi dan kondisi pekerjaan yang dijalankan di sana.

    Bekerja sebagai asisten rumah tangga, Nyi Plorok membagikan momen ketika dia tengah membersihkan toilet.

    Dia membersihkan toilet malam hari bukan tanpa alasan.

    Nyi Plorok melakukannya rupanya sebagai salah satu alibi.

    Dia membersihkan toilet malam hari adalah salah satu trik mengelabui majikannya yang melarang Nyi Plorok berpuasa.

    Untuk menyiasati aturan larangan tersebut, Nyi Plorok rela membersihkan toilet malam hari sambil santap sahur.

    “Tempat persembunyian andalan,” ujarnya dikutip dari Tribun Bogor, Rabu (12/3/2025).

    SAHUR DI TOILET – Kisah pilu Tenaga Kerja Wanita asal Indonesia yang bekerja di Taiwan menjadi sorotan publik. Dia dilarang berpuasa oleh majikannya dan memilih sahur sembunyi di toilet. (Tangkapan layar TikTok Nyi Plorok)

    Dalam video tersebut, tampak TKW itu santap sahur dengan ala kadarnya.

    Terlihat pula dia telah menyiapkan botol minum berwarna hitam dengan ukuran besar.

    Meski situasi dan kondisi sulit, TKW asal Indonesia tersebut tak menggugurkan kewajibannya menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.

    Sementara itu, Nyi Plorok sempat membalas komentar dukungan yang ditujukan kepadanya.

    Tampak salah satu akun meneteskan air mata dengan kisah pilu yang dialami Nyi Plorok.

    “Mbak semoga Allah lembutkan hati Ama yang Mbak jaga, agaar Mbak bisa ibadah dengan tenang dan khidmat ya,” tulis riyasulasno.

    “Aku Nangis loh mbak Lihat Viti Mu, Kadang aku yg kurang Bersyukur Udah Di Kasih Majikan Yg Ngizinin puasa Sahur Buka Loss, Tapi masih Aja gerutu,” tulis Nila Moon.

    Dalam balsan komentar tersebut, Nyi Plorok menyebutkan jika majikannya di Taiwan tidak suka dengan hal-hal tertentu.

    “Amaku paling gak suka orang pakek jilbab.apalagi liet pakek mukena,” jelas Nyi Plorok.

    “Mbaaaaak mbaaaak, aku udh d wanti2 sama bos jgn smpek puasa,” sambungnya.

    Sementara itu, Nyi Plorok pun mengaku jika menunaikan salat dengan sembunyi-sembunyi.

    “Aku boleh sholat tp gak boleh sampek nenek tau mbak.jdi nunggu orangnya tdr baru bisa sholat,itu juga sembunyi2,” ungkapnya.

    SAHUR DI TOILET – Tangkapan layar video viral TKW di Taiwan terpaksa santap sahur di toilet karena majikan melarang dirinya berpuasa. TKW itu lantas membuat siasat dengan membersihkan toilet tiap malam hari agar bisa sahur, Kamis (13/3/2025). (TikTok/akutea5)

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Cek Lokasi Samsat Keliling Hari Ini di Detabek Sabtu 15 Maret 2025

    Cek Lokasi Samsat Keliling Hari Ini di Detabek Sabtu 15 Maret 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Samsat keliling hari ini untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di area, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Detabek) pada Sabtu (15/3/2025).

    Namun, untuk wilayah Jakarta sementara tidak ada pelayanan Samsat keliling hari ini. Dilansir akun X resmi TMC Polda Metro Jaya,) pelayanan Samsat keliling di sembilan lokasi di Detabek:

    Kota Tangerang di Apartemen Ayodhya Tangerang dan Perumnas 2 Cibodas pukul 08.00-11.00 WIB.Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-11.30 WIB dan Mal ITC BSD Serpong pukul 13.00-15.00 WIB.Ciledug di Halaman Parkir Samsat dan Rukan Fresh Market Green Lake City Ketapang Cipondoh pukul 09.00-11.30 WIB.Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-11.30 WIB.Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan Halaman GTown House pukul 08.00-11.30 WIB.Samsat hari ini juga ada di Kota Bekasi berlokasi di i Kantor Kecamatan Bekasi Barat pukul 09.00-11.00 WIB.Kabupaten Bekasi di halaman parkir Samsat pukul 08.00-11.00 WIB.Depok di Halaman Parkir Samsat & Dealer Honda Simpang Depok pukul 08.00-11.30 WIB.Cinere di Halaman Parkir Samsat pukul 08.00-11.30 WIB.

    Sebelum melakukan pembayaran pajak kendaraan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk membawa dokumen seperti KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya.

    Gerai Samsat keliling hari ini hanya menyediakan layanan pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan penggantian pelat nomor kendaraan, wajib datang ke kantor Samsat terdekat.

  • Kritik Luhut dan Airlangga Soal Tim Khusus Kaji Penghambat Investasi, Pakar Hukum Tata Negara: Itu Kalian

    Kritik Luhut dan Airlangga Soal Tim Khusus Kaji Penghambat Investasi, Pakar Hukum Tata Negara: Itu Kalian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, Bavitri Susanti mengkritik pemerintah yang membentang tim khusus untuk mengkaji penghambat investasi di Indonesia. 

    Menurutnya, justru yang menjadi penghambat adalah pemerintah yang berpraktik korupsi, kolusi dsn nepotisme (KKN).

    “Penghambat investasi itu ya kalian yang berpraktek nepotisme, kolusi, korupsi,” kata Bavitri melalui akun X pribadinya, Jumat, (14/3/2025). 

    Bavitri menyinggung soal hukum yang dimanipulasi, kebijakan yang berubah-ubah hingga bicara asal bombastis.

    “Memanipulasi hukum, bikin kebijakan berubah-ubah terus (karena tidak pakai data), yang ngomong asal populis dan bombastis tapi kebijakan chaos,” tambahnya. 

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membentuk tim tersebut. 

    “Nanti ada tim akan bekerja mulai besok selama seminggu, karena pada dasarnya kita sudah paham itu. Sehingga dengan begitu, ekonomi ini bisa lebih bagus,” kata Luhut. 

    Tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan juga memberikan sentilan kepada Luhut dan Airlangga.

    “Perasaan ya 10 tahun jadi menteri saya gak pernah tahu dia pernah bawa investor besar ke negara ini. Apa kalian bisa kasih info kesaya investor besar yang pernah dibawa luhut ke indonesia ges?,” ungkap kader PKB ini. (*)

  • Komisi I DPR dan Pemerintah Diduga Lakukan Rapat di Hotel Mewah Kebut Pembahasan RUU TNI – Halaman all

    Komisi I DPR dan Pemerintah Diduga Lakukan Rapat di Hotel Mewah Kebut Pembahasan RUU TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi I DPR RI dan pemerintah diduga tengah melakukan rapat untuk melanjutkan pembahasan terkait Revisi Undang-Undang TNI. Informasi tersebut didapatkan oleh unsur masyarakat sipil.

    Bahkan, rapat tersebut dilakukan di sebuah hotel mewah tak jauh dari Kompleks Parlemen Senayan.

    “Menanggapi soal konsinyering panja ya, terkait dengan RUU TNI. Dan itu dilakukan di salah satu bilangan hotel mewah gitu ya,” kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya Saputra dalam pesan yang diterima, Sabtu (15/3/2025).

    Rapat tersebut berlangsung pada Jumat (14/3/2025) dan Sabtu (15/3/2025).

    “Kami dari awal itu ketika kemudian surpres dengan nomor R12/ pres/ 2/2025 itu kemudian masuk ke meja DPR RI. Kami sudah menduga akan ada proses pembahasan yang akseleratif gitu ya, akan dipercepat gitu,” kata dia.

    “Dan kemudian memang yang kami dengar juga adalah kenapa kemudian konsinyering dilakukan dengan intensi atau dengan intensitas yang sangat tinggi gitu ya, dan sangat cepat dan terkesan terburu-buru,” kata Dimas.

    Dimas mendapatkan informasi bahwa DPR dan pemerintah memang ingin mengesahkan RUU TNI secepatnya.

    “Mereka akan mau mengesahkan RUU TNI ini dalam paripurna gitu ya. Yang mungkin nanti akan dilakukan pada 20 Maret 2025,” kata dia.

    Hingga berita ini ditulis, sejumlah anggota Komisi I tengah dikonfirmasi terkait rapat di hotel mewah tersebut. Namun, belum ada yang merespons.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana bersama Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Sekretariat Negara untuk membahas Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Selasa (11/3/2025).

    Dalam rapat perdana ini, pemerintah dan DPR RI menetapkan panitia kerja (Panja) RUU TNI. 

    Dimana, Ketua Komisi I Utut Adianto terpilih menjadi Ketua Panja RUU TNI yang juga disetujui oleh Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang mewakili pemerintah.

    “Berdasarkan rapat interen Komisi I, 27 Februari, Komisi I DPR telah membentuk Panja dan mohon izin bukan narsis Pak Menteri kami disepakati saya Utut Adianto menjadi ketua Panja, apakah ini bapak juga setuju?” kata Utut dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

    “Sangat setuju pak,” tegas Menha Sjafrie.

    Sementara itu, pimpinan Komisi I lainnya yakni Dave Laksono dari fraksi Golkar, Budi Djiwandono dari fraksi Gerindra, Ahmad Heryawan dari fraksi PKS, dan Anton Sukartono dari fraksi Demokrat ditetapkan sebagai wakil Ketua Panja RUU TNI.

    “Ya ibu bapak pimpinan terdiri dari lima orang ini kami semua akan menjadi Panja ini sudah menjadi Aturan tata tertib DPR,” kata Utut.

    Anggota Panja RUU TNI ini akan berisi 18 anggota yang terdiri dari seluruh fraksi di Komisi I DPR RI.

    Adapun rinciannya 4 anggota dari fraksi PDIP, 3 anggota fraksi Golkar, 3 anggota fraksi Gerindra, 2 anggota fraksi NasDem, 2 anggora fraksi PKB, 2 fraksi PKS, dan 2 orang fraksi PAN.

    Selain menetapkan panja RUU TNI, dalam rapat ini juga pemerintah menyerahkan draft Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah.

    Adapun DIM ini merupakan masukan dari pemerintah atas revisi UU TNI yang menjadi inisiatif DPR RI tersebut.

    “Ibu bapak, pak menteri juga sudah menyerahkan sejumlah DIM. Apakah ini kita sepakati sebagai rujukan dalam pembahasan? Setuju ya?” tanya Utut.

    “Setuju,” jawab para fraksi di DPR.

  • Jeje Ritchie Gencar Safari Politik ke Partai Pesaingnya di Pilkada, Pengamat: Bukan silaturahmi biasa

    Jeje Ritchie Gencar Safari Politik ke Partai Pesaingnya di Pilkada, Pengamat: Bukan silaturahmi biasa

    JABAR EKSPRES – Dua pekan menjabat sebagai Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail langsung bergerak melakukan komunikasi politik dengan partai pesaingnya di Pilkada 2024.

    Dalam dua pekan terakhir, Jeje tercatat sudah bertemu dan mendatangi kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nedem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Golkar.

    Dalam komunikasi politik sekaligus safari Ramadan ini, Jeje beserta wakil bupati Bandung Barat Asep Ismail membahas 12 program prioritasnya selama dia menjabat sebagai kepala daerah KBB.

    Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie mengatakan, komunikasi politik ini  bagian dari membangun kesamaan pandangan dan gerak langkah sebagai pelayan masyarakat. Sekaligus mencari strategi dan solusi menegakan cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga KBB.

    “Harapan kami bisa berkolaborasi bersinergi membangun Bandung Barat sekalian bertukar pikiran,” kata Jeje belum lama ini.

    BACA JUGA: Awali Pekan Pertama Ngantor dengan Wara Wiri, Jeje Minta OPD Bandung Barat Tingkatkan Pelayanan

    Pertemuan kali ini juga merupakan pertemuan kesekian kalinya, pasca debat kandidat pada Pilkada 2024 lalu. Kendati begitu, Jeje mengaku, seluruh partai politik yang disambangi menyambut dengan hangat.

    “Cukup senang dan bersyukur karena semuanya menyambut dengan hangat. Artinya kita bisa bersama-sama membangun Bandung Barat ke arah yang lebih baik lagi,” tandasnya.

    Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha memandang, langkah Jeje menyambangi partai politik di Bandung Barat bukan semata-mata silaturahmi biasa.

    Akan tetapi, ia menilai, langkah yang dilakukan oleh Jeje untuk menarik dukungan politik agar kebijakan yang dijalankannya tak mendapat gangguan.

    “Bupati ini produk politik, jadi Jeje perlu dukungan politik dari partai politik. Ia ingin kebijakannya sebagai bupati didukung parpol tanpa ada gangguan, maka dia melakukan komunikasi politik dengan datang ke partai-partai,” kata Arlan saat dihubungi.

    Menurutnya, langkah itu lumrah dilakukan serta salah satu upaya positif untuk membangun kondusifitas oleh seorang kepala daerah baru.

    BACA JUGA: Jeje Tinjau Pasar Padalarang, Harga dan Stok Bahan Pokok Relatif Stabil

  • Pajak Tahunan Honda Stylo Keluaran 2025, Segini Bayarnya

    Pajak Tahunan Honda Stylo Keluaran 2025, Segini Bayarnya

    Jakarta

    Pajak Honda Stylo tahun 2025 terungkap. Buat kamu yang tertarik, siapin duit Rp 300 ribuan setiap tahun buat bayar pajaknya.

    Honda Stylo menawarkan tampang retro khas motor-motor Eropa. Honda mendandani Stylo dengan tampilan yang elegan. Stylo ditawarkan dengan banderol mulai Rp 28 jutaan hingga yang termahal Rp 31 jutaan. Dengan harga segitu, jangan lupa kamu siapkan budget untuk bayar pajak tahunannya. Berapa sih pajak tahunan Honda Stylo keluaran tahun 2025?

    Ditelusuri detikOto dalam laman Bapenda Jawa Barat, pajak tahunan Stylo itu sebesar Rp 329 ribu. Rincian pajaknya sebagai berikut.

    Pajak Tahunan Honda StyloPKB Pokok: Rp 177.100Opsen PKB Pokok: Rp 116.900SWDKLLJ: Rp 35.000Total: Rp 329.000

    Pajak itu berlaku di wilayah Jawa Barat untuk motor kepemilikan pertama dan merujuk pada versi CBS. Besar pajak bisa jadi berbeda untuk varian dan wilayah lainnya.

    Spesifikasi Honda Stylo

    Sebagai informasi tambahan, Honda Stylo memiliki panjang 1.886 mm, lebar 706 mm, tinggi 1.133 mm, berat 118 kg buat versi ABS dan panjang 1.886 mm, lebar 701 mm, tinggi 1.133 mm, berat 115 kg untuk versi CBS.

    Honda Stylo dibekali mesin 160 cc, 4 katup, berpendingin cairan, eSP+ yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,3 kW/8.500 rpm dan torsi maksimum sebesar 13,8 Nm/7.000 rpm. Model ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar 5 liter dan ruang penyimpanan di bawah jok sebesar 16,5 liter.

    Honda Stylo juga dilengkapi lampu-lampu full LED dan full digital panel meter tersemat pada model ini. Informasi yang dihadirkan antara lain indikator aki, konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar instan, indikator penggantian oli mesin, jam, Trip A & Trip B.

    Pada sistem pengereman, skutik bagi penggemar fashion ini hadir dengan fitur Combi Brake System (CBS) dan Anti-lock Braking System (ABS) satu channel yang dilengkapi disc brake pada bagian depan dan belakang berukuran 220 mm – 220mm di tipe ABS dan memberikan keamanan ekstra. Velg berukuran 12 diselimuti ban berukuran 110/90 pada bagian depan dan 130/80 pada bagian belakang.

    (dry/rgr)

  • F-PKB: Anggota TNI duduki jabatan sipil harus mundur atau pensiun

    F-PKB: Anggota TNI duduki jabatan sipil harus mundur atau pensiun

    “Kita ingin agar militer betul-betul menjadi alat pertahanan negara. Untuk itu, kita harus kembali kepada undang-undang yang mengatur, yaitu UU TNI,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan anggota TNI yang menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari keprajuritan demi menjaga profesionalitas lembaga pertahanan negara tersebut.

    Jazilul menyampaikan hal itu untuk merespons wacana perluasan peran TNI di ranah sipil yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun, revisi UU TNI masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.

    “Kita ingin agar militer betul-betul menjadi alat pertahanan negara. Untuk itu, kita harus kembali kepada undang-undang yang mengatur, yaitu UU TNI,” kata Jazilul sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan dalam Pasal 1 UU TNI telah jelas disebutkan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

    “Apakah yang sekarang sudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan? Mari kita koreksi bersama,” tuturnya.

    Ia mengaku heran ketika Pasal 1 UU TNI tidak dijalankan oleh prajurit. Menurut dia, Panglima TNI dan Menteri Pertahanan perlu menegakkan aturan tersebut dengan tegas.

    “Mestinya ditegakkan karena ini undang-undang. Undang-undang yang mengatur agar profesionalitas TNI betul-betul terjaga. Hari ini tidak terjaga kalau ini tidak dilaksanakan,” ucapnya.

    Menurut dia, penegakan UU TNI, khususnya pasal 1 dimaksud, merupakan bentuk kecintaan kepada TNI dan militer. Ia menyebut apabila aturan tidak ditegakkan maka akan terus muncul kecurigaan terhadap TNI.

    “Kita sayang kepada TNI, sayang kepada militer, maka undang-undang yang mengatur dirinya harus didisiplinkan dulu sebelum mendisiplinkan yang lain,” imbuh Jazilul.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan komitmen pihaknya untuk mengedepankan prinsip supremasi sipil dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    “TNI berkomitmen untuk menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil, serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya,” ujar Agus di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3).

    TNI, kata Panglima, memandang prinsip supremasi sipil sebagai elemen fundamental negara demokrasi yang harus dijaga dengan memastikan adanya pemisahan yang jelas antara militer dan sipil.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025