partai: PKB

  • Bahlil Cerita Kesulitan Hidupnya dari Kecil hingga Ngaku Sering Ditangkap Polisi saat Demo, Umar Hasibuan: Kalian Yakin Gak?

    Bahlil Cerita Kesulitan Hidupnya dari Kecil hingga Ngaku Sering Ditangkap Polisi saat Demo, Umar Hasibuan: Kalian Yakin Gak?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sering ditangkap polisi saat jadi aktivis. Hal itu mengundang pernyataan skeptis.

    Salah satunya diungkapkan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan. Ia skeptis atas pernyataan Bahlil.

    “Kalian yakin gak Bahlil sering ditangkap polisi saat jadi aktivis?” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (22/3/2025).

    Pernyataan Bahlil itu sebelumnya disampaikan di hadapan para santri. Saat berkunjung ke Pesantren dan Yayasan Al Ashriyyah Nurul Iman, Bogor, Jawa Barat (21/3/2025).

    Awalnya, Bahlil bercerai bahwa dirinya tak berasal dari keluarga yang berada. Sama kehidupan anak-anak pada umumnya di pesantren.

    “Saya bukan anak siapa-siapa, anakku semua. Saya waktu kecil, juga betul ayah ibu saya masih ada waktu itu. Tetapi kehidupan saya itu sama dengan anak-anak ku semuanya,” aku Bahlil.

    Dia juga menyampaikan bahwa dirinya sejak kecil sudah membantu ibunya menjual kue di sekolah. Waktu SMP pernah jadi kondektur angkot. Begitu pun saat SMA hidup keras juga.

    “Sejak kecil saya sudah membantu ibu saya menjual kue. Pagi hari setelah ibu saya salat subuh itu bikin kue. Dan saya yang menjual kue-kue itu ke teman-teman sekolah saya. Di SMP saya pernah menjadi kondektur angkot. Tahu angkot? Tahu? Saya SMP susah hidup keras. SMA hidup keras juga,” jelasnya.

    Saat jadi mahasiswa lanjut Bahlil, dirinya mengaku sering ditangkap polisi saat ikut demo. Selain itu dia juga bercerita pernah menjadi loper koran hingga tinggal di asrama.

  • Jelang Mudik Lebaran 2025, Pengelola Terminal Lebak Bulus Gelar Uji Kelaikan Bus

    Jelang Mudik Lebaran 2025, Pengelola Terminal Lebak Bulus Gelar Uji Kelaikan Bus

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN LAMA – Pengelola Terminal Lebak Bulus, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mulai menggelar ramp check menjelang mudik Lebaran 2025.

    Kepala Terminal Lebak Bulus Iman Syafril mengatakan, rampcheck dilakukan untuk memastikan bus yang mengangkut penumpang mudik dalam kondisi laik jalan.

    “Rampcheck sudah dimulai dari Jumat kemarin,” kata Iman kepada wartawan di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).

    Uji kelaikan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) ini digelar selama tiga hari hingga Minggu (23/3/2025).

    Iman menjelaskan, rampcheck yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik dan administrasi termasuk pengecekan surat-surat kendaraan.

    “Cek fisik itu ya seluruh komponen yang ada di bis tersebut. Sistem rem, sistem setir, sistem lampu-lampu,” ujar dia.

    Ia mengungkapkan, dari lima armada bus angkutan mudik yang diperiksa, seluruhnya dinyatakan laik jalan.

    Adapun pengujian bus dilakukan oleh petugas gabungan dari Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan dan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Jagakarsa.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DPR Soroti Penanganan Aparat Saat Bubarkan Demonstran Tolak RUU TNI

    DPR Soroti Penanganan Aparat Saat Bubarkan Demonstran Tolak RUU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa dalam demonstrasi penolakan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

    Menurut Abdullah, seharusnya aparat kepolisian jangan asal ‘main’ pukul ke mahasiswa yang sedang berdemo. Haruslah menggunakan cara-cara humanis saat hendak menghalau atau membubarkan massa.

    “Ingat, polisi punya tugas untuk mengayomi masyarakat. Jadi berikan teladan kepada masyarakat,” katanya melalui keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Dilanjutkan Politikus PKB ini, mahasiswa saat menyampaikan aspirasinya haruslah dilindungi oleh konstitusi negara, karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat masyarakatnya.

    Abdullah mengimbau pimpinan Polri agar memberikan arahan tegas kepada para anak buahnya yang mengamankan aksi demo melakukan pendekatan dengan cara-cara damai, sehingga demonstran pun bisa lebih kooperatif.

    “Kalau ada ketegangan di lapangan, aparat harus memprioritaskan langkah-langkah soft approach. Tidak dengan kekerasan yang dapat menyebabkan kondisi semakin memanas. Apalagi sampai ada salah sasaran ke masyarakat umum,” imbau dia.

    Lebih jauh, dia memandang bila aparat kepolisian menggunakan cara-cara represif saat menjaga demonstrasi, justru akan membuat keadaan semakin tidak kondusif. Aksi kekerasan aparat pun dinilai bisa mencoreng institusi Polri maupun aparat keamanan.

    Sebagai informasi, aksi unjuk rasa di depam Gedung DPR sempat ricuh, terutama saat aparat hendak membubarkan massa aksi. Akibatnya belasan mahasiswa mengalami luka-luka. Luka-luka itu diduga karena pukulan dan pentungan dari polisi saat membubarkan unjuk rasa. 

    Sekadar informasi, sejumlah mahasiswa yang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit usai aksi penolakan UU TNI. Korban dugaan kebrutalan aparat itu antara lain, 3 orang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang dibawa ke RS Tarakan, dan 6 mahasiswa lainnya ke RS Pelni.

    Tak hanya mahasiswa, bahkan ada seorang driver ojek online (ojol) yang sedang ‘mangkal’ di dekat lokasi demo di Senayan diduga ‘dikeroyok’ petugas lantaran dikira mahasiswa sampai kepalanya terluka.

  • Biro Umrah Diminta Terbuka dalam Penyelidikan Kecelakaan Bus Jemaah di Arab Saudi

    Biro Umrah Diminta Terbuka dalam Penyelidikan Kecelakaan Bus Jemaah di Arab Saudi

    Biro Umrah Diminta Terbuka dalam Penyelidikan Kecelakaan Bus Jemaah di Arab Saudi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) An’im Falachuddin meminta transparansi penyebab
    kecelakaan bus

    jemaah umrah
    di Arab Saudi.
    An’im meminta biro umrah terlibat dalam proses penyelidikan kecelakaan.
    Pemeriksaan kelayakan kendaraan juga perlu dilakukan.
    “Biro umrah harus terbuka dalam proses penyelidikan, termasuk memeriksa apakah ada ketidaklayakan kendaraan, faktor
    human error
    , atau murni kecelakaan. Semua harus transparan,” tegas An’im dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (22/3/2025).
    An’im menuturkan, pemerintah perlu melakukan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali ke depannya.
    “Di sini pentingnya peran dari kedutaan, maupun konsulat jenderal Indonesia di Arab Saudi. Upaya pencegahan harus dilakukan untuk memastikan keselamatan jemaah umrah Indonesia,” katanya.
    An’im meminta
    Konsulat Jenderal RI
    , Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama untuk membantu proses pemulihan korban luka serta memberikan bantuan kepada korban yang meninggal dunia.
    “Kami minta kementerian tersebut membantu proses penanganan korban luka-luka yang masih dalam perawatan dan meminta pemerintah memfasilitasi proses pemakaman,” kata dia.
    An’im mengatakan, tiga korban luka yang saat ini masih dirawat di rumah sakit perlu mendapatkan pelayanan yang maksimal.
    “Kami berharap korban luka maupun meninggal bisa mendapatkan perlakuan semestinya,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, Konjen RI di Jeddah, Yusron Ambari, menyampaikan bahwa peristiwa bermula saat bus melintas di Wadi Qudied, jalan antara Mekkah dan Madinah yang berjarak 150 kilometer dari Jeddah.
    Bus tiba-tiba disalip sebuah bus lain.
    Setelah itu, bus jemaah WNI menabrak jip, lalu terguling dan terbakar.
    “Lalu, bus menabrak jip itu terguling dan terbakar. Kedua kendaraan, baik bus maupun jip, terbakar di pinggir jalan. Jadi tidak menutupi jalan, tapi bergeser ke pasir tol-nya itu,” imbuh Yusron saat memberikan keterangan secara daring, Jumat (21/3/2025).
    Yusron mengungkapkan, ada 20 orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut.
    Dari jumlah itu, enam orang meninggal dunia dan tiga orang mengalami luka-luka.
    Identitas para korban meninggal dunia yakni Sumarsih Djarudin (44), Audrya Malika Adam (16), Eny Soedarwati (49), Dian Novita (38), Areline Nawallya Adam (22), dan Dawam Mahmud (48).
    Korban yang masih dirawat yakni Fabian R Respati (14) yang mengalami luka bakar cukup serius, Ahsantudhonni Ghozali (55) yang mengalami retak tulang, dan Muhammad Alawi (22) yang juga mengalami retak tulang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Biro Umrah Diminta Terbuka dalam Penyelidikan Kecelakaan Bus Jemaah di Arab Saudi

    Pemerintah Diminta Maksimal Tangani Korban Luka Kecelakaan Bus Umrah di Arab Saudi

    Pemerintah Diminta Maksimal Tangani Korban Luka Kecelakaan Bus Umrah di Arab Saudi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) An’im Falachuddin meminta pemerintah menangani korban luka
    kecelakaan bus umrah
    di Arab secara optimal.
    An’im mengatakan, kecelakaan yang menewaskan enam orang ini adalah kejadian yang tidak diduga dan tidak diharapkan.
    “Kami berharap pemerintah segera bekerja sama dengan Kedutaan Arab Saudi untuk mempermudah proses penanganan korban. Kami juga menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban,” ujar An’im dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (22/3/2025).
    An’im menambahkan, tiga korban luka yang saat ini masih dirawat di RS perlu mendapatkan pelayanan yang maksimal.
     
    “Kami berharap korban luka maupun meninggal bisa mendapatkan perlakuan semestinya,” ujarnya.
    Pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri ini meminta Konsulat Jenderal RI, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama untuk membantu pemulihan korban luka.
    Untuk korban meninggal, An’im meminta pemerintah memfasilitasi pemakaman bagi enam korban.
    “Kami minta kementerian tersebut membantu proses penanganan korban luka-luka yang masih dalam perawatan dan meminta pemerintah memfasilitasi proses pemakaman,” kata dia.
    An’im juga meminta adanya keterlibatan biro umrah dalam proses penyelidikan kecelakaan.
    “Biro umrah harus terbuka dalam proses penyelidikan, termasuk memeriksa apakah ada ketidaklayakan kendaraan, faktor
    human error
    , atau murni kecelakaan. Semua harus transparan,” tegasnya.
    Ia menuturkan, upaya pencegahan perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
    “Di sini pentingnya peran dari kedutaan maupun konsulat jenderal Indonesia di Arab Saudi. Upaya pencegahan harus dilakukan untuk memastikan keselamatan jemaah umrah Indonesia,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Konjen RI di Jeddah, Yusron Ambari, menyampaikan bahwa peristiwa bermula saat bus melintas di Wadi Qudied, jalan antara Mekkah dan Madinah yang berjarak 150 kilometer dari Jeddah.
    Bus tiba-tiba disalip sebuah bus lain.
    Setelah itu, bus jemaah WNI menabrak jip, lalu terguling dan terbakar.
    “Lalu, bus menabrak jip itu, terguling, dan terbakar. Kedua kendaraan, baik bus maupun jip, terbakar di pinggir jalan. Jadi tidak menutupi jalan, tapi bergeser ke pasir tol-nya itu,” imbuh Yusron saat memberikan keterangan secara daring, Jumat (21/3/2025).
    Yusron mengungkapkan, ada 20 orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut.
    Dari jumlah itu, enam orang meninggal dunia.
    Identitas para korban meninggal dunia yakni Sumarsih Djarudin (44), Audrya Malika Adam (16), Eny Soedarwati (49), Dian Novita (38), Areline Nawallya Adam (22), dan Dawam Mahmud (48).
    Korban yang masih dirawat yakni Fabian R Respati (14) yang mengalami luka bakar cukup serius, Ahsantudhonni Ghozali (55) yang mengalami retak tulang, dan Muhammad Alawi (22) yang juga mengalami retak tulang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Identitas Korban Jiwa Kecelakaan Bus Umrah, Salah Satunya Anggota DPRD Bojonegoro

    Identitas Korban Jiwa Kecelakaan Bus Umrah, Salah Satunya Anggota DPRD Bojonegoro

    PIKIRAN RAKYAT –  Kecelakaan tragis menimpa rombongan jamaah umrah asal Indonesia di wilayah Wadi Qudeid, sekitar 150 km dari Jeddah, yang mengarah ke Makkah. Kecelakaan yang terjadi pada pukul 13.30 waktu setempat tersebut merenggut nyawa enam orang dan menyebabkan beberapa korban lainnya mengalami luka serius.

    Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Yusron B. Ambari, dalam pernyataan persnya mengungkapkan bahwa pihaknya segera mengirim tim satgas perlindungan untuk menanggapi insiden tersebut. 

    “Kami kirim tim satgas perlindungan ke TKP dan memang benar menimpa bus jemaah asal Indonesia,” ujar Yusron.

    Daftar Korban Meninggal Dunia

    Jumlah korban yang terlibat dalam kecelakaan tersebut tercatat sebanyak 20 orang, dengan enam di antaranya meninggal dunia. Identitas korban yang meninggal antara lain:

    Sumarsih Djarudin (44 tahun) Audrya Malika Adam (16 tahun) Eny Soedarwati (49 tahun) Dian Novita (38 tahun) Areline Nawallya Adam (22 tahun) Dawam Mahmud (48 tahun)

    Sementara itu, beberapa korban lainnya yang mengalami luka-luka dan sedang dirawat di rumah sakit, termasuk:

    Fabian R Respati (14 tahun) yang dirawat di RS King Abdul Aziz Mahjar akibat luka bakar serius. Ahsantudhonni Ghozali (55 tahun) yang dirawat di RS Khulais dengan kondisi tulang retak. Muhammad Alawi (22 tahun) yang dirawat di RS Obhur Jeddah juga dengan kondisi tulang retak.

    Proses identifikasi jenazah para korban meninggal dunia kini tengah dilakukan oleh pihak berwenang Arab Saudi. KJRI Jeddah juga telah menghubungi keluarga korban di Indonesia dan memberikan informasi lebih lanjut terkait insiden ini. 

    Anggota DPRD Salah Satu Korban

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Eny Soedarwati, menjadi salah satu korban yang meninggal dalam kecelakaan tersebut. Eny, yang dikenal sebagai politisi perempuan dan Ketua DPC Perempuan Bangsa Bojonegoro, dilaporkan meninggal saat menjalankan ibadah umrah bersama rombongan. 

    Kabar duka diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar, yang mengungkapkan bahwa informasi mengenai kecelakaan tersebut diterima pada Kamis (20/3) malam.

    Abdullah Umar menceritakan bahwa bus yang ditumpangi Eny bersama rombongan jamaah umrah tiba-tiba menabrak sebuah truk, lalu terguling dan terbakar. “Sepupu saya menginformasikan bahwa istri sepupunya meninggal, dan 30 menit kemudian saya diberitahu bahwa Bu Eny juga telah meninggal,” katanya seperti dilansir Antaranews.

    Menurut Abdullah, Eny Soedarwati merupakan kader terbaik yang sangat berdedikasi, baik dalam peranannya sebagai anggota Komisi B dari Fraksi PKB di DPRD Bojonegoro maupun sebagai Ketua DPC Perempuan Bangsa Bojonegoro. 

    DPC PKB Bojonegoro juga mengimbau kepada seluruh jajaran untuk melaksanakan Shalat Ghaib sebagai penghormatan terakhir kepada Eny dan para korban lainnya. Sementara itu, pihak Kementerian Luar Negeri RI bersama Kementerian Agama serta Agensi Umrah yang memberangkatkan para jamaah tengah berkoordinasi untuk melengkapi data korban dan keluarga di Indonesia.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PKB Berduka, Kadernya Turut Jadi Korban Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Bus di Arab

    PKB Berduka, Kadernya Turut Jadi Korban Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Bus di Arab

    PKB Berduka, Kadernya Turut Jadi Korban Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Bus di Arab
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid membenarkan kabar kadernya dari Kabupaten Bojonegoro menjadi korban
    kecelakaan bus

    jemaah umrah
    asal Indonesia di Arab Saudi.
    Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bojonegoro sekaligus Ketua Dewan Pengurus Cabang Perempuan Bangsa Bojonegoro,
    Eny Soedarwati
    meninggal dunia dalam kecelakaan bus umrah di Jeddah.
    “Betul, saya semalam dapat kabar duka itu,” ujar Jazilul Fawaid saat dikonfirmasi, Sabtu (22/3/2025).
    Jazilul mengatakan, seluruh keluarga besar PKB menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Eny.
    “Diiringi doa, kami keluarga besar PKB menyampaikan belasungkawa,” ujar Jazilul.
    Diketahui, Eny Soedarwati merupakan satu dari enam korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus umrah jemaah warga negara Indonesia (WNI) di Wadi, Qudeid, Arab Saudi, pada Kamis (22/3/2025).
    Konjen RI di Jeddah, Yusron Ambari menyampaikan, peristiwa bermula saat bus melintas di Wadi Qudied, jalan antara Mekkah dan Madinah yang berjarak 150 kilometer dari Jeddah.
    Bus tiba-tiba disalip sebuah bus lain. Setelah itu, bus jemaah WNI menambah jip lalu terguling dan terbakar.
    “Lalu, bus menabrak jip itu terguling dan terbakar. Kedua kendaraan, baik bis maupun jip terbakar di pinggir jalan. Jadi tidak menutupi jalan, tapi bergeser ke pasir tol-nya itu,” imbuh Yusron saat memberikan keterangan secara daring, Jumat (21/3/2025).
    Yusron mengungkapkan, ada 20 orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Dari jumlah itu, enam orang meninggal dunia.
    “Terkait dengan korban, total WNI jemaah umrah yang menjadi korban kecelakaan di dalam bis tersebut ada 20 orang, termasuk 2 orang petugas dari muthawif (pembimbing) dan travel. Enam meninggal dunia,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hubungan dengan Mbak Puan Hangat Betul

    Hubungan dengan Mbak Puan Hangat Betul

    JAKARTA – Presiden ke-7  Joko Widodo (Jokowi) mengakui mempunyai hubungan yang hangat dengan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani.

    “Hubungannya memang hangat betul, memang hangat, dengan Mbak Puan hangat,” kata Jokowi dilansir ANTARA, Jumat, 21 Maret.

    Saaat ditanya wartawan terkait rencana pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jokowi mengatakan masih belum tahu kapan terealisasi. Menurut Jokoowi hubungannya dengan Megawati juga baik.

    “Ya belum, tapi akan apa ya, ke depan saya kira akan baik-baik saja,” ujarnya.

    Diketahui, Jokowi merupakan kader PDIP sejak awal karier politiknya. Ia maju sebagai Wali Kota Solo pada 2005 dengan dukungan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Keberhasilannya memimpin Solo membawanya ke panggung nasional, hingga PDIP mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan calon Presiden pada 2014.

    Namun, setelah dua periode menjabat sebagai presiden, hubungan Jokowi dengan PDIP mulai merenggang, terutama menjelang Pemilu 2024. Perbedaan sikap politik, terutama terkait dukungan terhadap calon presiden yang berbeda membuat hubungan keduanya semakin panas.

    Pada 17 Desember 2024, PDIP secara resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun yang menyatakan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran berat karena mendukung calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta menyalahgunakan kekuasaan.

    Sebelumnya, pada 22 April 2024, PDIP telah menyatakan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi anggota partai, menyusul dukungan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda dari pilihan resmi partai.

    Pemecatan ini menandai puncak dari ketegangan antara Jokowi dan PDIP, terutama terkait perbedaan dukungan politik menjelang Pemilu 2024.

  • Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 20:14 WIB

    Elshinta.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) satu meja dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat petang.

    Meski begitu, posisi Jokowi dan Puan ditengahi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga berada di meja yang sama.

    Ketua DPR RI Puan Maharani juga baru mengetahui bahwa Jokowi hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem. Puan mengaku bahwa dirinya diundang oleh Surya Paloh.

    “Saya baru tahu Pak Jokowi datang, saya datang ke sini kan diundang oleh pak Surya Paloh untuk bukber di Kantor NasDem. Nanti ini baru mau ketemu Pak Jokowi,” kata Puan di Lobby NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan komunikasinya dengan Jokowi selalu hangat. Kendati demikian, dia belum tahu akan membahas apa bersama Jokowi.

    “Ya belum ketemu, belum ngobrolin, nanti kalau sudah ketemu baru tahu mau ngomongin apa,” ujarnya.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah elite partai politik, yaitu Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi Golkar Rizal Mallarangeng, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto.

    Jokowi merupakan kader PDIP sejak awal karier politiknya. Ia maju sebagai Wali Kota Solo pada 2005 dengan dukungan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Keberhasilannya memimpin Solo membawanya ke panggung nasional, hingga PDIP mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan calon Presiden pada 2014.

    Namun, setelah dua periode menjabat sebagai presiden, hubungan Jokowi dengan PDIP mulai merenggang, terutama menjelang Pemilu 2024. Perbedaan sikap politik, terutama terkait dukungan terhadap calon presiden yang berbeda membuat hubungan keduanya semakin panas.

    Pada 17 Desember 2024, PDIP secara resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin Watubun, yang menyatakan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran berat karena mendukung calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta menyalahgunakan kekuasaan.

    Sebelumnya, pada 22 April 2024, PDIP telah menyatakan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi anggota partai, menyusul dukungan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda dari pilihan resmi partai.

    Pemecatan ini menandai puncak dari ketegangan antara Jokowi dan PDI-P, terutama terkait perbedaan dukungan politik menjelang Pemilu 2024.

    Sumber : Antara

  • Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 20:14 WIB

    Elshinta.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) satu meja dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat petang.

    Meski begitu, posisi Jokowi dan Puan ditengahi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga berada di meja yang sama.

    Ketua DPR RI Puan Maharani juga baru mengetahui bahwa Jokowi hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem. Puan mengaku bahwa dirinya diundang oleh Surya Paloh.

    “Saya baru tahu Pak Jokowi datang, saya datang ke sini kan diundang oleh pak Surya Paloh untuk bukber di Kantor NasDem. Nanti ini baru mau ketemu Pak Jokowi,” kata Puan di Lobby NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan komunikasinya dengan Jokowi selalu hangat. Kendati demikian, dia belum tahu akan membahas apa bersama Jokowi.

    “Ya belum ketemu, belum ngobrolin, nanti kalau sudah ketemu baru tahu mau ngomongin apa,” ujarnya.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah elite partai politik, yaitu Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi Golkar Rizal Mallarangeng, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto.

    Jokowi merupakan kader PDIP sejak awal karier politiknya. Ia maju sebagai Wali Kota Solo pada 2005 dengan dukungan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Keberhasilannya memimpin Solo membawanya ke panggung nasional, hingga PDIP mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan calon Presiden pada 2014.

    Namun, setelah dua periode menjabat sebagai presiden, hubungan Jokowi dengan PDIP mulai merenggang, terutama menjelang Pemilu 2024. Perbedaan sikap politik, terutama terkait dukungan terhadap calon presiden yang berbeda membuat hubungan keduanya semakin panas.

    Pada 17 Desember 2024, PDIP secara resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin Watubun, yang menyatakan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran berat karena mendukung calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta menyalahgunakan kekuasaan.

    Sebelumnya, pada 22 April 2024, PDIP telah menyatakan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi anggota partai, menyusul dukungan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda dari pilihan resmi partai.

    Pemecatan ini menandai puncak dari ketegangan antara Jokowi dan PDI-P, terutama terkait perbedaan dukungan politik menjelang Pemilu 2024.

    Sumber : Antara