Xcloud.id

partai: PKB

  • Pajak Mitsubishi Destinator Tahun 2025, Ternyata Paling Mahalnya Segini

    Pajak Mitsubishi Destinator Tahun 2025, Ternyata Paling Mahalnya Segini

    Jakarta –

    Pajak Mitsubishi Destinator untuk semua varian rupanya Rp 4 jutaan. Berikut ini rincian pajak Mitsubishi Destinator 2025 untuk masing-masing varian.

    Mitsubishi Destinator paling murah bisa dimiliki mulai Rp 395 juta. Sementara untuk Mitsubishi Destinator varian termahal harganya tembus Rp 475 juta. Punya banderol tak sampai Rp 500 juta, rupanya pajak tahunan Destinator itu Rp 4 jutaan setiap tahun.

    Simak hitung-hitungan pajak Destinator mengacu pada besar Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DP PKB) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2025. Sebagai catatan, hitungan pajak berikut menggunakan tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang berlaku untuk kepemilikan pertama di daerah Jakarta.

    Pajak Mitsubishi Destinator Tahun 2025

    Pajak Mitsubishi Destinator GLS

    PKB Pokok: DP PKB Destinator GLS x tarif PKB
    = Rp 202,65 juta x 2%
    = Rp 4,053 jutaPajak tahunan: PKB Pokok + SWDKLLJ
    = Rp 4,053 juta + 143 ribu
    = Rp 4,196 juta

    Pajak Mitsubishi Destinator Exceed

    PKB Pokok: DP PKB Destinator Exceed x tarif PKB
    = Rp 222,6 juta x 2%
    = Rp 4,452 jutaPajak tahunan: PKB Pokok + SWDKLLJ
    = Rp 4,452 juta + 143 ribu
    = Rp 4,595 juta

    Pajak Mitsubishi Destinator Ultimate

    PKB Pokok: DP PKB Destinator Ultimate x tarif PKB
    = Rp 241,5 juta x 2%
    = Rp 4,83 jutaPajak tahunan: PKB Pokok + SWDKLLJ
    = Rp 4,83 juta + 143 ribu
    = Rp 4,973 juta

    Nah itu tadi pajak tahunan Destinator keluaran 2025. Secara keseluruhan, pajaknya tak sampai Rp 5 juta. Perlu digarisbawahi, besar pajaknya bisa jadi berbeda bila Destinator terdaftar di daerah selain Jakarta. Jumlah kepemilikan mobil juga mempengaruhi pajak tahunan Destinator, sebab ada pajak progresif dengan tarif lebih besar.

    Sebagai informasi tambahan, Mitsubishi Destinator mengandalkan mesin berkode 4B40 1.500 cc MIVEC Turbo. Tenaganya mencapai 163 PS (120 kW) dengan torsi maksimal 250 Nm. Tenaga itu disalurkan melalui transmisi CVT. Tidak ada pilihan transmisi manual untuk Mitsubishi Destinator.

    Destinator punya lima mode berkendara yang dirancang untuk berbagai kondisi permukaan jalan, antara lain:

    Wet, memberikan stabilitas tinggi dan mengurangi risiko selip ban, terutama saat hujanTarmac menawarkan respons yang gesit dan presisi, di jalan beraspal yang berkelok-kelok dan akselerasi yang tajam saat keluar dari kemacetan.Normal, keseimbangan untuk berkendara sehari-hariGravel, mengurangi selip dan memastikan pengendalian yang andal di jalan yang tidak beraspalMud, memberikan pengendalian jalan yang kuat bahkan di medan berlumpur dan kasar.

    (dry/din)

  • Cak Imin Klaim Pilkada Langsung Tidak Produktif, PKB Desak Evaluasi Sistem Pemilu

    Cak Imin Klaim Pilkada Langsung Tidak Produktif, PKB Desak Evaluasi Sistem Pemilu

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut, partainya bakal mendorong evaluasi terhadap sistem pemilihan umum (Pemilu), khususnya mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Menurut Cak Imin, sistem pemilihan itu tidak berjalan efektif.

    Ihwal itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Surabaya, Jumat (19/12/2025). Agenda tersebut dihadiri segenap jajaran pengurus PKB dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, juga sejumlah kepala daerah, serta pengurus struktural PWNU Jawa Timur, termasuk Ketua PWNU Jatim Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

    “Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, kita akan evaluasi,” jelas Cak Imin.

    Dia pun menegaskan, evaluasi tersebut penting dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Menurutnya, wacana tersebut bukan hanya pandangan PKB saja tapi juga menjadi kesadaran bersama di kalangan partai politik lainnya.

    “Ya Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum, dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif, pilkada langsung tidak produktif,” tegasnya.

    Selain menyoroti sistem pemilu yang diklaim tidak produktif, Cak Imin juga memberikan pesan kepada segenap kader PKB untuk bekerja lebih keras dalam menghadapi kontestasi politik ke depan. Ia meminta seluruh jajaran partai untuk kembali memperkuat basis dukungan dengan cara lebih dekat kepada masyarakat.

    “PKB Jatim saya minta bekerja keras merebut kembali kejayaan PKB tiap pemilu, dan tentu ini tidak bisa gampang-gampangan saja, harus kerja keras. Dekati rakyat, bantu rakyat, selesaikan masalah rakyat, bikin kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ajak semua pihak kolaborasi, kita tidak mungkin bisa jalan sendiri tanpa kolaborasi,” ujarnya.

    Tak lupa, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menyeimbangkan agenda politik dan pembangunan. Ia meminta segenap kader PKB untuk dapat fokus dalam upaya pemberantasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup.

    “Niat baik tidak cukup, niat baik harus diikuti dengan ajakan untuk bareng-bareng mengatasi masalah. Lingkungan hidup, kemiskinan, terutama kemiskinan. Saya minta Jawa Timur, PKB bergerak di fokus kemiskinan dan lingkungan hidup,” pungkasnya.

  • Muswil PKB Jatim, Gus Muhaimin: Rebut Kembali Dominasi Politik di Jatim

    Muswil PKB Jatim, Gus Muhaimin: Rebut Kembali Dominasi Politik di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) di Hotel JW Marriott, Surabaya, Jumat (19/12/2025).

    Agenda besar ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, serta Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar.

    Selain para pengurus dari kabupaten/kota se-Jatim, hadir pula sejumlah kepala daerah dan tokoh struktural PWNU Jatim, termasuk Ketua PWNU Jatim, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin).

    Dalam arahannya, sosok yang akrab disapa Gus Muhaimin ini meminta seluruh kader PKB Jatim untuk bekerja keras merebut kembali dominasi politik di Jawa Timur. Ia menekankan bahwa keberhasilan tidak bisa diraih dengan cara yang instan atau sekadarnya.

    “Harus kerja keras, dekati rakyat, bantu rakyat, selesaikan masalah rakyat. Ajak semua pihak kolaborasi, kita tidak mungkin bisa jalan sendiri tanpa kolaborasi,” tegas Gus Muhaimin.

    Secara spesifik, ia memberikan mandat agar PKB Jawa Timur menjadi garda terdepan dalam menangani dua isu krusial, yakni masalah pengentasan kemiskinan yang akan menjadi prioritas utama gerakan kader di akar rumput. Kemudian, isu lingkungan hidup, dengan mendorong kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan ekologi.

    Di sisi politik nasional, Gus Muhaimin melontarkan kritik terhadap sistem pemilihan umum saat ini. Ia menilai banyak paket sistem pemilu, termasuk pilkada langsung, yang kini tidak lagi efektif dan produktif bagi kemajuan bangsa.

    “Semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum yang tidak produktif. Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, itu akan kita evaluasi,” tegasnya.

    Uniknya, Muswil PKB Jatim kali ini menunjukkan komitmen nyata terhadap isu ekologis. Pihak panitia mengganti ucapan selamat dalam bentuk karangan bunga dengan pengiriman bibit pohon.

    Langkah ini diambil sebagai simbol tanggung jawab partai terhadap kelestarian alam. “Komitmen dan tanggung jawab itu dimulai dari hal kecil. Hindari plastik, hidup secara baik dan adil,” pungkas Gus Muhaimin. (tok/kun)

  • Lokasi dan Cara Uji Emisi Gratis di Lumajang, Kendaraan Pribadi Tidak Wajib Surabaya 19 Desember 2025

    Lokasi dan Cara Uji Emisi Gratis di Lumajang, Kendaraan Pribadi Tidak Wajib Surabaya 19 Desember 2025

    Lokasi dan Cara Uji Emisi Gratis di Lumajang, Kendaraan Pribadi Tidak Wajib
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, menyediakan layanan uji emisi gratis untuk kendaraan bermotor.
    Layanan ini diberikan dalam rangka peringatan Hari Jadi
    Lumajang
    ke 770 dan menjelang libur
    Natal dan Tahun Baru
    (
    Nataru
    ) 2025/2026.
    Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Rasmin mengatakan, layanan
    uji emisi
    gratis diberikan kepada kendaraan angkutan barang maupun kendaraan umum. Sedangkan kendaraan pribadi tidak diwajibkan untuk melakukan uji emisi.
    “Uji emisi itu kan salah satu materi pengujian kendaraan bermotor secara keseluruhan. Hanya saja yang wajib uji baru sebatas kendaraan mobil penumpang, bus, truk angkutan barang. Kendaraan pribadi belum ada kewajiban uji berkala,” kata Rasmin di Lumajang, Jumat (19/12/2025).
    Meski begitu, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang membuka peluang untuk kendaraan pribadi melakukan
    uji emisi gratis
    .
    Menurut Rasmin, selama ini belum ada masyarakat Lumajang yang melakukan uji emisi pada kendaraan pribadinya.
    Nantinya, apabila ada kendaraan pribadi yang akan melakukan uji emisi akan mendapatkan penanganan khusus. Sehingga, tidak menggangu kendaraan lain yang memang diwajibkan melakukan uji emisi.
    Para pemilik kendaraan pribadi yang ingin melakukan uji emisi bisa langsung datang ke Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB) di Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang.
    “Karena belum wajib, terus di SOP (Standar Operasional Prosedur) saya belum mengatur, maka kalau ada masyarakat yang akan mengujikan kendaraan pribadi akan dapat penanganan khusus, supaya tidak tumpang tindih dengan kendaraan yang memang wajib uji,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Korban Upaya Rudapaksa Bantah Pernyataan Manajer Black Owl Surabaya

    Korban Upaya Rudapaksa Bantah Pernyataan Manajer Black Owl Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Korban dari upaya rudapaksa manajer Black Owl membantah pernyataan Egy Ramadhan di sejumlah media beberapa waktu lalu. Diketahui, Egy Ramadhan merupakan manajer legal dari Black Owl Surabaya.

    Di sejumlah media, Egy mengatakan jika sehari sebelum kejadian, korban sempat datang bersama dengan orang tuanya untuk makan dan menonton live music. Selain itu, orang tua korban disebut memaksa masuk meski sudah dilarang oleh manajer Black Owl Surabaya.

    “Tidak ada. Bohong itu. Klien kami hanya datang ke Black Owl itu dua kali. Pertama yang bersama rekannya lalu kedua saat malam 16 Oktober 2025 saat kejadian itu. Jadi tidak benar sehari sebelumnya orang tua korban disebut memaksa masuk Black Owl,” kata Renald Christopher kuasa hukum korban saat dikonfirmasi Beritajatim.com, Kamis (18/12/2025).

    Renald menjelaskan, saat kejadian korban SD diundang oleh rekan pelaku. SD berniat merayakan ulang tahun bersama teman-temannya. Namun, teman-temannya tidak hadir.

    Korban pun sendirian di Black Owl Surabaya. Saat itu, korban sama sekali tidak melakukan pembelian di Black Owl Surabaya. Korban disuguhi minuman keras satu botol oleh pelaku dan temannya.

    “Alasannya saat itu pembelian dengan menggunakan voucher Rp 2 juta yang diberikan oleh rekan pelaku saat pertama kali korban ke Black Owl Surabaya bersama teman-temannya. Kan ini aneh. Anak-anak diberi voucher dan bisa ditukarkan minuman tanpa pembelian,” jelasnya.

    Selain membantah pernyataan pihak Black Owl Surabaya, Renald juga menyayangkan adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya tanpa melibatkan korban. Sehingga, menurut Renald pernyataan yang disampaikan oleh pihak manajemen Black Owl Surabaya hanya sepihak dan tidak sesuai fakta.

    Atas keberatan itu, Renald sudah mengirim surat yang ditujukan kepada ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mohammad Faridz Afif dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    “Kok bisa hanya pihak Black Owl Surabaya yang dipanggil dan didengarkan keterangannya. Sementara korban tidak pernah diundang. Bahkan kami juga tidak pernah membuat permintaan resmi untuk dihearingkan. Oleh sebab itu kami kuasa hukum menolak seluruh isi RDP yang mengangkat permasalahan klien kami,” tegasnya.

    Sementara itu, Beritajatim telah menghubungi Egy Ramadhan untuk mengkonfirmasi permasalahan upaya pemerkosaan terhadap SD yang juga konsumen Black Owl Surabaya. Namun, hingga berita ini ditulis, Egy belum memberikan balasan. (ang/but)

  • Pajak Toyota Fortuner 2025, Paling Murah Bayar Segini Tiap Tahun

    Pajak Toyota Fortuner 2025, Paling Murah Bayar Segini Tiap Tahun

    Jakarta –

    Pajak Toyota Fortuner berbeda-beda tergantung tipenya. Berikut ini rincian pajak Toyota Fortuner tahun 2025.

    Pajak Fortuner setiap tahun mulai Rp 8 jutaan. Ya, itu pajak yang berlaku untuk Fortuner 2.4 L alias Fortuner tipe paling murah yang dijual di Indonesia. Untuk tipe lain, besar pajaknya akan berbeda. Diketahui, Toyota Fortuner ditawarkan dalam tiga tipe mesin yaitu 2.4 L, 2.7 L, dan 2.8 L.

    Besar pajaknya akan bergantung dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Dari NJKB itu, akan diketahui juga Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DP PKB) untuk digunakan menghitung pajak tahunan. NJKB dan PKB itu bisa diketahui dari Permendagri nomor 7 tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2025.

    Nah berikut ini perhitungan pajak Toyota Fortuner 2025. Sebagai catatan, pajak tahunan ini dihitung dengan menggunakan tarif PKB yang berlaku di Jakarta untuk kendaraan pertama, yakni 2 persen.

    Pajak Fortuner 2.4 L

    NJKB Fortuner 2.4 G M/T: Rp 427 juta
    DP PKB: Rp 448,35 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    = Rp 448,35 juta x 2%
    = Rp 8,967 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    = Rp 8,967 juta + Rp 143 ribu
    = Rp 9,11 juta

    NJKB Fortuner 2.4 G A/T: Rp 441 juta
    DP PKB: Rp 463,05 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    = Rp 448,35 juta x 2%
    = Rp 9,267 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    = Rp 8,967 juta + Rp 143 ribu
    = Rp 9,41 jutaPajak Fortuner 2.7 L

    NJKB Fortuner 2.7 A/T: Rp 482 juta
    DP PKB: Rp 501 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    = Rp 501 juta x 2%
    = Rp 10,02 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    = Rp 10,02 juta + Rp 143 ribu
    = Rp 10,163 jutaPajak Fortuner 2.8 L

    NJKB Fortuner 2.8 VRZ 4×2 A/T: Rp 476 juta
    DP PKB: Rp 499,8 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    = Rp 499,8 juta x 2%
    = Rp 9,996 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    = Rp 9,996 juta + Rp 143 ribu
    = Rp 10,139 juta

    NJKB Fortuner 2.8 VRZ TSS 4×2 A/T: Rp 483 juta
    DP PKB: Rp 507,15 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    = Rp 507,15 juta x 2%
    = Rp 10,143 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    = Rp 10,143 juta + Rp 143 ribu
    = Rp 10,286 juta

    NJKB Fortuner 2.8 VRZ TSS 4×4 A/T: Rp 612 juta
    DP PKB: Rp 642,6 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    = Rp 642,6 juta x 2%
    = Rp 12,852 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    = Rp 12,852 juta + Rp 143 ribu
    = Rp 12,995 juta

    NJKB Fortuner 2.8 VRZ TSS 4×4 A/T: Rp 624 juta
    DP PKB: Rp 655,2 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    = Rp 642,6 juta x 2%
    = Rp 13,104 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    = Rp 13,104 juta + Rp 143 ribu
    = Rp 13,247 juta

    Berdasarkan hitungan di atas, pajak Fortuner termurah mulai Rp 8 jutaan sedangkan termahalnya tembus Rp 13 jutaan. Perlu diingat, besar pajak bisa jadi berbeda di wilayah lain. Atau bisa juga Fortuner terdaftar di Jakarta tapi bukan kepemilikan pertama, maka pajaknya akan lebih besar.

    Daftar Harga Toyota Fortuner

    Selain pajak yang berbeda, harganya juga sudah tentu berbeda. Berikut ini daftar harga Toyota Fortuner.

    Harga Fortuner 2.4 L

    Fortuner 2.4 G M/T 4×2: Rp 582,2 jutaFortuner 2.4 G A/T 4×2: Rp 600,2 juta

    Harga Fortuner 2.7 L

    Fortuner 2.7 SRZ A/T NON-RSE: Rp 617,8 jutaFortuner 2.7 SRZ A/T 4×2: Rp 623,4 jutaFortuner 2.7 SRZ GR Sport 4×2 Non RSE: Rp 627,2 jutaFortuner 2.7 SRZ A/T 4×2 with GR Parts Aero Package: Rp 635,8 jutaFortuner 2.7 SRZ A/T with GR Parts Aero Package One Tone (Non Premium Color) incl. RSE 4×2: Rp 632,8 jutaFortuner 2.7 SRZ A/T with GR Parts Aero Package One Tone (Premium Color) incl. RSE 4×2: Rp 637,9 juta

    Harga Fortuner 2.8 L

    Fortuner 2.8 VRZ A/T 4×2: Rp 650,1 jutaFortuner 2.8 VRZ A/T NON-RSE 4×2: Rp 644,4 jutaFortuner 2.8 VRZ TSS A/T 4×2: Rp 666 jutaFortuner 2.8 VRZ TSS A/T 4×2 NON-RSE: Rp 660,3 jutaFortuner 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Non Premium Color): Rp 676,6 jutaFortuner 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color): Rp 679,6 jutaFortuner 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color): Rp 681,6 jutaFortuner 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T NON RSE: Rp 670,9 jutaFortuner 2.8 VRZ 4×4 A/T: Rp 756,3 jutaFortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T NON RSE: Rp 750,7 juta

    (dry/din)

  • Syarat Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan, Denda-Tunggakan Bertahun-tahun Dihapus

    Syarat Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan, Denda-Tunggakan Bertahun-tahun Dihapus

    Jakarta –

    Mau ikut pemutihan pajak kendaraan tanpa dikenai denda dan tunggakan bertahun-tahun dihapus? Simak syaratnya berikut.

    Masih ada tujuh provinsi menggelar pemutihan pajak kendaraan tanpa dikenai denda dan tunggakan bertahun-tahun. Pemilik kendaraan yang nunggak, hanya perlu membayar pajak tahun berjalan. Dengan begitu, biaya yang seharusnya berat karena disertai denda dan tunggakan jadi lebih ringan.

    Tak ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh penunggak pajak untuk bisa mendapatkan keringanan tersebut. Mekanismenya sama seperti perpanjangan STNK tahunan ataupun lima tahunan.

    Syarat Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan

    Untuk melakukan perpanjangan STNK, ada beberapa syarat yang harus dibawa. Berikut syarat perpanjang STNK tahunan dan 5 tahunan.

    Syarat Perpanjang STNK Tahunan

    STNK asli dan fotokopi.Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi.KTP asli dan fotokopi pemilik yang sesuai data identitas kendaraan (untuk kendaraan perorangan).Surat kuasa, jika memberi kuasa kepada pihak lain dalam melakukan pengurusan.

    Syarat Perpanjang STNK 5 Tahunan

    Khusus untuk perpanjang STNK 5 tahunan, pelat nomor kendaraan dan lembar STNK akan diganti dengan yang baru. Dalam proses ini, kendaraan harus dihadirkan ke Samsat untuk dilakukan cek fisik. Berikut syarat perpanjang STNK 5 tahunan:

    STNK asli dan fotokopiBPKB asli dan fotokopiKTP asli pemilik motor dan fotokopi sesuai yang tercantum di data identitas kendaraanSurat kuasa, apabila pemilik kendaraan berhalangan hadir dan diwakilkan pihak lainMembawa kendaraan yang akan diperpanjang STNK-nya.Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Tanpa Dikenai Denda dan Tunggakan

    Lalu mana saja provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan tanpa dikenai denda dan tunggakan? Berikut ini daftarnya

    1. Sumatera Barat

    Pemutihan pajak kendaraan di Sumatera Barat berlaku sejak 20 Oktober dan bakal berakhir 30 Desember 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-686-2025 tentang Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam keputusannya menyebutkan bahwa pemberian pembebasan ini bertujuan meringankan beban masyarakat, meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan memperluas kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di daerah.

    Di Sumatera Barat, program pemutihan menghapuskan tunggakan pokok tahun sebelumnya. Denda atas keterlambatan pembayaran pajak juga dibebaskan. Ada juga pembebasan SWDKLLJ dari Jasa Raharja untuk tahun-tahun sebelumnya. Tak cuma itu, Pemprov Sumbar juga memberikan diskon 50 persen bagi kendaraan yang berasal dari luar provinsi dan mau mutasi ke Sumbar. Diskon pajak juga diberikan untuk angkutan umum barang dan angkutan umum penumpang.

    2. Sumatera Utara

    Pemprov Sumatera Utara juga memberikan pemutihan pajak berupa penghapusan tunggakan tahun sebelumnya. Kamu hanya perlu membayar tunggakan pokok pajak tahun 2024 dan tahun 2025 serta tahun 2026 jika masa pajak jatuh tempo pada Januari 2026. Contoh kamu nunggak 5 tahun dari 2020, maka pajak tahun 2020-2023 tak perlu dibayarkan. Selain itu ada keringanan lain yang diberikan.

    Adapun program keringanan yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain:

    Potongan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2025 sampai dengan 5 persen untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempoBebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau balik nama kendaraan bekasBebas pajak progresifBebas denda atau sanksi administrasi PKBBebas denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.

    3. Jambi

    Jambi juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan dan bakal berakhir dalam waktu dekat. Program pemutihan pajak kendaraan di Jambi berlaku mulai 19 Agustus hingga 22 Desember 2025 dan terbuka bagi seluruh wajib pajak kendaraan di Provinsi Jambi.

    Berikut syarat dan ketentuan mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor Pemprov Jambi 2025:

    1). Pembebasan pokok pajak kendaraan yang mati 5 tahun sampai 15 tahun ke atas hanya bayar 2 tahun. Satu kendaraan hanya diberikan satu kesempatan mengikuti program pembebasan pokok pajak.

    2). Pembebasan sanksi administratif PKB yang telah lewat jatuh tempo.

    3). Pembebasan sanksi administratif BBNKB lelang (lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/eksekusi negara, kendaraan dinas pemerintah, perusahaan pembiayaan leasing).

    4.) Pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor I, II dan lelang yang telah lewat tanggal dan jatuh tempo.

    5.) Pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun tahun lalu

    4. Sumatera Selatan

    Di Sumatera Selatan, tunggakan dan denda tahun-tahun sebelumnya dihapuskan. Pemilik kendaraan hanya perlu bayar PKB 1 tahun. Kemudian ada juga bea balik nama kendaraan bekas, pembebasan biaya pajak progresif, dan bebas denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.

    5. Kalimantan Selatan

    Pemprov Kalimantan Selatan memperpanjang keringanan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan, ada diskon sebesar 25 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pribadi dan diskon sebesar 34,17 persen atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Program itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB, wajib pajak hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    6. Kalimantan Tengah

    Mulai tanggal 24 September sampai 31 Desember 2025, wajib pajak di Kalteng cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan maka dapat pembebasan denda pajak kendaraan, bebas pokok dan bea balik nama mutasi masuk dari luar Provinsi Kalteng, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda SWDKLLJ, serta bebas bea balik nama kendaraan bekas.

    7. Sulawesi Tenggara

    Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya dihapuskan bagi pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah membantu anak muda fokus mengejar cita-cita tanpa beban administrasi pajak. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda dan tunggakan pajak yang berlaku hingga April 2026.

    Itu tadi daftar provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan dengan hanya membayar pajak tahun berjalan. Tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pastikan jangan melewatkan kesempatan emas tersebut ya. Soalnya program pemutihan pajak kendaraan di setiap provinsi belum tentu digelar setiap tahunnya.

    Saksikan juga Blak-blakan, Arif Satria: Kalau Mau Berdikari, Teknologi Kita Harus Mandiri

    (dry/din)

  • DPR Ingatkan Proses Pembangunan Kampung Haji Harus Akuntabel

    DPR Ingatkan Proses Pembangunan Kampung Haji Harus Akuntabel

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim, menyambut baik langkah Danantara yang mengakuisisi 14 bidang tanah seluas sekitar 4,4 hektare di Makkah untuk pengembangan Kampung Haji Indonesia. Namun, ia menegaskan proyek tersebut harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah haji Indonesia.

    “Dengan skala sebesar ini, Danantara tidak boleh bekerja secara tertutup. Transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam pengelolaan aset, penggunaan anggaran, maupun penentuan mitra. Setiap rupiah uang negara harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi jemaah,” ujar Rivqy, Kamis (18/12/2025).

    Menurutnya, pembangunan Kampung Haji di atas lahan 4,4 hektare tersebut membutuhkan waktu panjang, anggaran besar, serta sumber daya manusia yang profesional. Proyek ini direncanakan mencakup pembangunan 13 tower hunian dan satu pusat perbelanjaan dengan kapasitas hingga 23 ribu jemaah.

    Dia juga mendorong agar perkembangan pembangunan Kampung Haji dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Menurutnya, pengawasan perlu diperketat sejak awal agar proyek strategis tersebut tidak mencederai kepercayaan masyarakat.

    “Danantara merupakan lembaga pengelolaan investasi negara yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui pengelolaan aset BUMN dan investasi strategis. Karena itu, pembelian lahan Kampung Haji harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji Indonesia, bukan sekadar proyek properti,” ujarnya.

    Rivqy menilai, Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia membutuhkan solusi jangka panjang untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi biaya akomodasi. Kehadiran Kampung Haji Indonesia di Makkah dinilai dapat menjawab kebutuhan tersebut, asalkan seluruh proses pembangunan dan pengembangannya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

    “Kampung Haji ini merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo. Jangan sampai ada pihak yang mencederai kebijakan strategis ini demi kepentingan sempit,” ujarnya.

    Seperti diketahui, pembangunan belasan tower hunian dan pusat perbelanjaan tersebut diperkirakan membutuhkan dana sekitar US$700–800 juta atau setara Rp11,6–13,2 triliun. Selain pembelian lahan, Danantara juga telah mengakuisisi Novotel Makkah Thakher City yang memiliki 1.461 kamar dengan kapasitas hingga 4.383 jemaah. (kun)

  • Harga Toyota Avanza Terbaru, Termurah Mulai Segini

    Harga Toyota Avanza Terbaru, Termurah Mulai Segini

    Jakarta –

    Harga Toyota Avanza terbaru Desember 2025 belum berubah. Avanza paling murah bisa dibawa pulang dengan mahar Rp 243 juta.

    Harga Toyota Avanza belum mengalami perubahan sejak beberapa bulan terakhir. Tak ada juga perubahan yang diberikan Toyota pada Avanza. Saat ini, Avanza punya empat varian dengan opsi mesin 1.3 L dan 1.5 L. Harganya paling murah Rp 243 juta. Lengkapnya, berikut ini daftar harga Toyota Avanza.

    Harga Toyota Avanza Desember 2025

    1. Avanza 1.3 E M/T: Rp 243 juta
    2. Avanza 1.3 E CVT: Rp 258 juta
    3. Avanza 1.5 G M/T: Rp 266 juta
    4. Avanza 1.5 G CVT: Rp 280,8 juta

    Pajak Toyota Avanza

    Dengan harga segitu, pajak tahunan Avanza rupanya mulai Rp 3 jutaan untuk tipe paling murahnya. Berikut ini rincian pajak Toyota Avanza mengacu pada Permendagri nomor 7 tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2025.

    Pajak Avanza 1.3 L M/T

    PKB Pokok = DP PKB 1.3 L M/Tx Tarif PKB
    = Rp 187,95 juta x 2 %
    = Rp 3,759 jutaPajak Tahunan = PKB Pokok + SWDKLLJ
    = Rp 3,759 juta + 143 ribu
    = Rp 3,902 juta

    Pajak Avanza 1.3 L CVT

    PKB Pokok = DP PKB 1.3 L A/Tx Tarif PKB
    = Rp 200,55 juta x 2 %
    = Rp 4,011 jutaPajak Tahunan = PKB Pokok + SWDKLLJ
    = Rp 4,011 juta + 143 ribu
    = Rp 4,154 juta

    Pajak Avanza 1.5 L M/T

    PKB Pokok = DP PKB 1.5 L M/Tx Tarif PKB
    = Rp 206,85 juta x 2 %
    = Rp 4,137 jutaPajak Tahunan = PKB Pokok + SWDKLLJ
    = Rp 4,011 juta + 143 ribu
    = Rp 4,280 juta

    Pajak Avanza 1.5 CVT

    PKB Pokok = DP PKB 1.5 L CVTx Tarif PKB
    = Rp 218,4 juta x 2 %
    = Rp 4,368 jutaPajak Tahunan = PKB Pokok + SWDKLLJ
    = Rp 4,011 juta + 143 ribu
    = Rp 4,511 juta

    Sekadar informasi tambahan, Toyota Avanza ditawarkan dalam dua opsi mesin yakni berkapasitas 1.300 cc dan 1.500 cc. Mesin 1NR-VE 1.329 cc 4 silinder menghasilkan tenaga 98 PS dan torsi 12,4 Kgm. Sementara mesin 2NR-VE 1.496 cc 4 silinder menghasilkan tenaga 106 PS dan torsi 14 Kgm. Penerapan teknologi Dual VVT-i disebut andal dan tahan lama dalam menghasilkan tenaga yang memadai dengan efisiensi bahan bakar yang optimal di berbagai kondisi jalan.

    (dry/din)

  • Mobil-motor Nunggak Pajak Dipasangi Hang Tag, Harus Gimana?

    Mobil-motor Nunggak Pajak Dipasangi Hang Tag, Harus Gimana?

    Jakarta –

    Mobil-motor nunggak pajak bakal dipasangi hang tag. Hang tag itu rupanya bukan sanksi, melainkan hanya peringatan agar pemilik kendaraan melunasi kewajibannya.

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat akan memasang hang tag pada deretan mobil motor yang menunggak pajak. Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna mengatakan, pemasangan hang tag itu bertujuan untuk mengingatkan pemilik kendaraan agar menunaikan kewajibannya.

    Asep menjelaskan hang tag tersebut hanya berisi informasi yang menjelaskan bahwa kendaraan menunggak pajak. Adapun identitas pemilik kendaraan tidak ditampilkan. Hang tag akan digantungkan di spion, stang motor, atau handle pintu mobil.

    “Sifatnya hanya mengingatkan. Kami tidak memunculkan nama, TNKB, atau identitas lainnya. Ranah privasi tetap kami perhatikan,” tegas Asep dikutip laman Bapenda Jabar.

    Kalaupun dipasangi hang tag, kamu nggak perlu panik. Karena sifatnya hanya memberitahu. Selain pendekatan persuasif melalui hang tag, Bapenda Jabar juga memperluas akses layanan Samsat guna memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan, terutama bagi warga yang harus menempuh jarak jauh.

    “Awal Januari 2026, ada empat Samsat pembantu di wilayah Jawa Barat selatan yang statusnya naik sehingga bisa melayani pajak lima tahunan,” ungkap Asep.

    Empat lokasi Samsat pembantu tersebut antara lain:

    Kabupaten Garut di Kecamatan PameungpeukKabupaten Cianjur di Kecamatan CibinongKabupaten Bogor, dengan dua Samsat pembantu di Bogor Barat dan Bogor Timur, mengingat luas wilayahnya

    Dengan berbagai kemudahan pembayaran dan peningkatan layanan, Asep berharap ke depan tidak ada lagi kendaraan yang perlu dipasangi hang tag.

    “Kalau bisa jangan ada lagi kendaraan yang dipasang hang tag. Tapi kalau masih ada yang menunggak, terpaksa kami pasang sebagai pengingat,” ujarnya.

    Asep mengimbau masyarakat yang menunggak PKB agar segera melakukan pembayaran melalui Samsat terdekat, outlet resmi, kanal daring, lokapasar, hingga pembayaran menggunakan kartu kredit.

    “Harapannya, pemilik kendaraan segera melakukan daftar ulang dan pembayaran PKB agar tidak lagi ditemukan kendaraan menunggak pajak,” pungkas Asep.

    (dry/lth)