Xcloud.id

partai: Perindo

  • Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar

    Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 20:35 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menyatakan ingin segera melaksanakan tugas-tugas sebagai Gubernur Jawa Barat setelah nanti dirinya resmi dilantik menjadi gubernur di provinsi tersebut.

    “Karena saya biasa bekerja dengan cepat. Tapi seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Kami masih menunggu akan dilaksanakan kapan, apakah dipisah yang tidak ada gugatan ke MK lebih dulu atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Itu kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah,” kata Dedi di Jawa Barat, Kamis.

    Dedi mengaku dirinya akan tetap melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang kerap dilakukannya selama ini setiap hari. “Karena dalam setiap hari saya selalu menerima tamu, selalu menyelesaikan problem,” katanya.

    Untuk pekerjaan di Jabar yang pertama, Dedi mengungkapkan dirinya ingin menyukseskan program ketahanan pangan dan program memberi makanan bergizi gratis bagi siswa.

    Kemudian, lanjut Dedi, pihaknya juga ingin mendorong penyelesaian berbagai masalah infrastruktur di Jawa Barat, juga menyelesaikan dampak dari bencana yang ada di Sukabumi dan Cianjur, sehingga tidak menunggu terlalu lama seperti yang terjadi di Cianjur.

    “Dan selanjutnya juga saya ingin berbagai problem di Jawa Barat, walaupun masih dalam masa transisi bisa secara bersama-sama diselesaikan. Jadi ini kami ingin secara bersama-sama, sehingga nanti tidak lagi terlalu lama menunggu untuk melakukan eksekusi-eksekusi kebijakan dan yang paling mendasar, yang paling mendesak di sekitar Bandung Raya adalah sampah,” ujarnya.

    Untuk sampah di Bandung Raya itu, kata Dedi, salah satunya disebabkan TPA yang bermasalah yakni TPA Sarimukti, sehingga perlu eksekusi cepat, mengingat saat ini tumpukan sampah masih terjadi yang menurutnya disebabkan keterlambatan pengangkutan, jumlah armada dan petugas yang kurang.

    “Sehingga harus ditambah, tidak boleh lagi dilakukan pembiaran terlalu lama. Itu hal-hal yang bisa saya lakukan eksekusi dalam waktu cepat dan walaupun itu kewenangan pemerintahan kota, tetapi pemerintah provinsi harus memberikan dorongan, stimulus dan turun secara bersama,” ujarnya.

    Menurut Dedi, keberhasilan provinsi Jawa Barat tergantung juga dengan keberhasilan kepala desa, bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat. Karenanya dia mengungkapkan tiap petang dirinya akan bertemu dengan para bupati dan wali kota terpilih untuk mendiskusikan hal-hal yang harus dilakukan untuk membangun Jabar.

    “Bicara bersama apa yang mesti dilakukan Untuk membangun, menata Jawa Barat ke depan, dengan tagline ‘lembur diurus kota ditata’,” ucapnya.

    Selain itu, Dedi juga mengaku akan terbuka atas berbagai masukan, pikiran dan gagasan, termasuk dari pasangan calon lain dalam Pilgub Jabar untuk bersama-sama membangun Jawa Barat.

    “Pasti dong pasangan calon lain itu kan rata-rata memimpin di partainya dan memiliki representasi anggota DPRD di provinsi dan di DPR. Pasti dilakukan secara bersama karena kalau sudah sekarang tidak lagi bicara didukung oleh partai mana, seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat harus secara bersama menyepakati pembangunan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh publik,” kata Dedi menambahkan.

    Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Kamis ini.

    Pada 9 Desember 2024 lalu, KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

    Pasangan nomor urut 4, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, berhasil meraih suara terbanyak dengan total 14.130.192 suara. Pasangan ini diusung oleh Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PSI, PAN, Buruh, PBB, Gelora, dan Perindo.

    Di urutan kedua, pasangan nomor urut 3, Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie, yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan PPP, memperoleh 4.267.612 suara.

    Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina dari PKB memperoleh 2.204.452 suara dan pasangan nomor urut 2 dari PDIP, Jeje Wiradinata dan Ronald Supradja meraih 2.116.017 suara.

    Sumber : Antara

  • Paslon PDIP Bayu-Kang Mus Cabut Permohonan Sengketa Pilbup Bogor 2024

    Paslon PDIP Bayu-Kang Mus Cabut Permohonan Sengketa Pilbup Bogor 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman (Kang Mus) mencabut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2024 Bogor yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terungkap dalam persidangan Panel 1 MK yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Rabu (8/1).

    Pemohon diwakili kuasa hukumnya Partumpuan F. Sinurat dalam persidangan menegaskan kebenaran pencabutan permohonan perkara yang telah dilakukan pihaknya.

    Sebelumnya, pasangan itu mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Nomor 4234 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024.

    Dalam permohonan perkara, Bayu-Kang Mus menyatakan perolehan suara lawan mereka didapatkan karena adanya keterlibatan kecurangan penyelenggara pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bogor, camat, dan kepala desa yang mengarah pada tindakan-tindakan memenuhi unsur bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.

    Di Pilbup Bogor 2024, Bayu Syahjohan-Musyafaur Rahman hanya diusung oleh PDIP. Bayu adalah Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor,

    Sementara lawannya Rudy Susmanto-Ade diusung 17 partai politik. Di antaranya delapan partai parlemen yakni Gerindra, Golkar, PPP, PAN, Demokrat, PKS, PKB dan NasDem.

    Kemudian sembilan partai non-parlemen yaitu Hanura, Perindo, PSI, Gelora, Buruh, Ummat, PBB, Garuda, dan PKN.

    Bayu Syahjohan-Musyafaur Rahman memperoleh 599.453 suara. Sementara pasangan Rudy Susmanto-Ade Ruhandi memperoleh 1.559.328 suara.

    (yoa/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Perindo Minta DPR-KPU Tindak Lanjuti Putusan MK Terkait Penghapusan Presidential Threshold

    Perindo Minta DPR-KPU Tindak Lanjuti Putusan MK Terkait Penghapusan Presidential Threshold

    loading…

    Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap DPR dan Pemerintah melalui KPU menindaklanjuti putusan MK. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap DPR dan Pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, MK menghapuskan ketentuan Presidential Threshold (PT) melalui putusan perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024.

    “Mudah-mudahan ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh DPR dan juga oleh KPU dalam turunan-turunan kebijakan selanjutnya,” tutur Ferry saat ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).

    Menurut dia, revisi UU Pemilu sebuah keniscayaan dan keharusan. Apalagi, banyak hal yang harus diperbaiki di UU Pemilu.

    “Nah, dengan adanya banyak putusan MK termasuk terakhir adalah putusan MK terkait dengan presidensial threshold, adalah satu upaya untuk menjadikan revisi ini secara komprehensif dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah,” kata Ferry.

    Dengan demikian, kata Ferry, penataan sistem pemilu bisa mulai diperbaiki baik keserentakan dan mekanisme presidential threshold, parliamentary threshold.

    “Bahkan terkait dengan aktivitas elektoral proses yang ada di dalamnya, sampai proses-proses elektoral justice yang memang menjadi penting. Itu saya pikir harus menjadi satu-kesatuan yang harus diupayakan secara komprehensif dalam konteks revisi UU Pemilu,” kata Ferry.

    “Sehingga kita sangat berharap penuh kepada DPR dan juga pemerintah untuk betul-betul mengawal proses revisi ini sehingga menjadi UU yang begitu sempurna. Jadi tidak hanya itu dimiliki oleh partai politik sebagai peserta pemilunya saja, tapi itu juga dimiliki oleh penyelenggara dan juga dimiliki oleh pemilih sebagai subjek dari demokrasi itu sendiri,” imbuhnya.

    (cip)

  • Perindo Apresiasi Putuskan MK Hapus Presidential Threshold, Bermakna Besar bagi Demokrasi Indonesia

    Perindo Apresiasi Putuskan MK Hapus Presidential Threshold, Bermakna Besar bagi Demokrasi Indonesia

    loading…

    Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah memberikan keterangan kepada media di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025). Ferry mengapresiasi putusan MK yang menghapuskan ketentuan presidential threshold. FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ketentuan presidential threshold melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. Ia meyakini putusan itu sangat besar maknanya bagi iklim demokrasi Tanah Air.

    “Ya terkait dengan putusan MK nomor 62, tentunya pada kesempatan ini kami dari Partai Perindo menghormati dan juga mengapresiasi atas putusan tersebut. Saya yakin putusan tersebut adalah satu putusan yang betul-betul sangat maknanya bagi demokrasi Indonesia itu luar biasa,” kata Ferry saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).

    Sebagai pihak yang turut dimintai keterangan oleh MK dalam perkara itu, Ferry berkata, Perindo mendukung MK yang menghapus ketentuan presidential threshold. Pasalnya, kata dia, putra-putri Indonesia berpeluang besar untuk turut serta berkontestasi di pemilihan presiden (pilpres).

    “Nah, oleh karena itu tentunya kami dari Partai Perindo mengapresiasi, menghormati putusan MK tersebut dan mudah-mudahan ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh DPR dan juga oleh KPU dalam turunan-turunan kebijakan selanjutnya,” ucap Ferry.

    Ferry menilai, putusan MK yang hapus ambang batas presiden bisa memunculkan koalisi alamiah dan strategis. Dengan begitu, ia menilai, partai politik (parpol) dan koalisi gabungan partai bisa mengusung paslon tanpa adanya perkongsian sesaat.

    “Sehingga partai politik ataupun gabungan partai politik bisa melakukan upaya-upaya itu tanpa adanya pemaksaan di dalam aktivitas proses koalisi yang ada. Seperti itu. Itu karena ada threshold-nya tadi,” ucap Ferry.

    “Kalau ini kan enggak. Sehingga tidak ada semacam perkongsian sesaat yang ada. Tapi adalah bagaimana betul-betul ini murni dari partai politik untuk mengusung,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan nomor 62/PUU-XXI/2024 soal persyaratan ambang batas calon peserta Pilpres. Putusan dilaksanakan di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025). “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Suhartoyo.

  • Komisi E DPRD Soroti Kekosongan Jabatan Kadisbud Jakarta Pasca-Kasus Korupsi Megapolitan 3 Januari 2025

    Komisi E DPRD Soroti Kekosongan Jabatan Kadisbud Jakarta Pasca-Kasus Korupsi Megapolitan 3 Januari 2025

    Komisi E DPRD Soroti Kekosongan Jabatan Kadisbud Jakarta Pasca-Kasus Korupsi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Dina Masyusin menyoroti kekosongan jabatan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) setelah kasus korupsi yang melibatkan pejabat tersebut mencuat.
    Untuk diketahui, Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Jakarta, Iwan Henry Wardhana, dinonaktifkan setelah disebut-sebut terlibat dalam dugaan korupsi kegiatan fiktif.
    “Sejak kasus ini terungkap, Kadis telah diberhentikan dan sementara jabatannya diisi oleh Sekdis sebagai Plh. Kami berharap Pemprov DKI segera menunjuk Plt untuk mengisi posisi tersebut hingga proses lelang jabatan dilakukan,” ujar Dina kepada
    Kompas.com
    , Kamis (2/1/2025).
    Iwan Henry Wardhana telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta, bersama dua tersangka lainnya, yaitu Kabid Pemanfaatan Disbud Jakarta berinisial MFM dan GAR, pemilik event organizer (EO) GR-Pro.
    Komisi E DPRD yang membidangi kesejahteraan rakyat meliputi Dinas Kebudayaan itu menyesalkan keterlibatan mitranya dalam dugaan kegiatan fiktif senilai Rp 150 miliar pada anggaran 2023.
    “Sebagai mitra kerja, kami sangat menyesalkan dan merasa miris karena masih ada pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kegiatan fiktif,” ucap Dina.
    Dina juga mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang masih belum mengisi jabatan Kadisbud dengan pejabat definitif setelah Iwan diberhentikan. Ia meminta agar posisi tersebut segera diisi dengan pejabat sementara (Plt), sambil menunggu proses lelang jabatan yang lebih transparan.
    “Sejak kasus ini mencuat, Kadis diberhentikan dan jabatannya diisi oleh Sekdis sebagai Plh. Kami harap agar Pemprov DKI minimal menempatkan Plt, sambil menunggu lelang jabatan yang baru,” tambah Dina.
    Sebagai Wakil Ketua Fraksi Demokrat-Perindo DPRD Jakarta, Dina juga mengingatkan Pemprov agar meningkatkan pengawasan terhadap kinerja para pejabat eselon II, termasuk pada Kadisbud.
    Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi pejabat di lingkungan pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN).
    “Saya juga meminta kepada Pemprov DKI agar betul-betul menskrining para pejabat dengan baik dan membuat komitmen agar yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan tercela,” ujar Dina.
    Diberitakan sebelumnya, Kejati Jakarta telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Disbud Jakarta.
    Penetapan ini diumumkan dalam konferensi pers yang berlangsung pada Kamis, kemarin.
    Kepala Kejati Jakarta Patris Yusrian Jaya mengungkapkan bahwa di antara tiga tersangka terdapat nama Kepala Dinas Kebudayaan nonaktif Iwan Henry Wardhana (IHW).
    Bersama dua tersangka lainnya, Iwan diduga terlibat dalam penyalahgunaan pencairan dana anggaran dinas tahun 2023 dengan cara menciptakan acara-acara fiktif.
    Selain Iwan, dua tersangka lainnya adalah Kabid Pemanfaatan Disbud Jakarta berinisial MFM dan GAR, pemilik event organizer (EO) GR-Pro.
    “Kami menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang bersumber dari APBD,” ujar Patris.
    Setiap tersangka memiliki surat penetapan yang terpisah, dengan Iwan mendapatkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/M.1/Fd.1/01/2025, MFM dengan TAP-02M.1/Fd.1/01/2025, dan GAR dengan TAP-03M.1/Fd.1/01/2025, semuanya tertanggal 2 Januari 2025.
    Patris menjelaskan modus yang digunakan oleh Iwan dan MFM melibatkan kerja sama dengan GAR untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang seolah-olah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan.
    Mereka menciptakan beberapa perusahaan dan mengajak vendor untuk menggambarkan seolah kegiatan tersebut benar-benar diadakan.
    “Dalam pelaksanaannya, ada beberapa variasi kegiatan, ada yang dilaksanakan secara fiktif, ada yang sebagian benar dilakukan,” kata Patris.
    Pencairan dana dilakukan dengan menggunakan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh MFM dan GAR, yang dilengkapi dengan cap-cap palsu.
    “Semua dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran atau SPJ dengan menggunakan stampel-
    stempel palsu
    ,” imbuh dia.
    Salah satu kegiatan fiktif yang berhasil diidentifikasi adalah pagelaran seni yang menghabiskan dana sebesar Rp 15 miliar.
    Para tersangka memanipulasi acara sehingga tampak nyata dengan melibatkan sejumlah pihak untuk mengenakan kostum penari.
    Pihak-pihak ini kemudian diminta untuk berfoto di panggung dengan harapan menciptakan kesan bahwa kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan.
    “Pihak tersebut diberi seragam sebagai penari dan selanjutnya foto-foto di panggung dan diberi judul seolah-olah foto ini setelah melaksanakan kegiatan tarian tertentu, tapi tariannya tidak pernah ada,” jelas Patris.
    Hingga kini, Iwan Henry Wardhana belum memenuhi pemanggilan dari Kejati terkait kasus ini.
    Oleh karena itu, Kejati berencana untuk memanggilnya kembali setelah penetapan sebagai tersangka.
    “Yang dua (Iwan dan MFM) belum diperiksa sebagai tersangka, baru dipanggil sebagai tersangka,” ungkap Patris.
    Sementara itu, GAR, selaku pemilik EO yang diduga terlibat dalam kasus ini, sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara Cipinang selama 20 hari ke depan.
    Penyidik berencana untuk memanggil Iwan dan MFM pekan depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
    “Nanti diinformasikan oleh penyidiknya, tapi kami panggil untuk diperiksa sebagai tersangka,” pungkas Patris.
    Kasus ini masih dalam proses penyelidikan, dan Kejati akan terus mendalami lebih dalam terkait dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kebudayaan Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perindo: Putusan MK soal “presidential threshold” kemenangan rakyat

    Perindo: Putusan MK soal “presidential threshold” kemenangan rakyat

    Dengan adanya putusan itu, ruang demokrasi semakin terbuka.

    Jakarta (ANTARA) – Partai Perindo mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 soal ambang batas persentase minimal pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold menjadi kemenangan bagi rakyat Indonesia.

    “Dengan adanya putusan itu, ruang demokrasi semakin terbuka. Dan ini adalah kemenangan bukan hanya bagi pemohon, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/1).

    Oleh sebab itu, Ferry mengatakan bahwa Perindo mengapresiasi dan menyambut baik putusan MK tersebut. Dia juga mengatakan bahwa putusan MK soal presidential threshold menjadi langkah besar untuk memperkuat demokrasi.

    “Kami bersyukur dan mengapresiasi setinggi-tingginya putusan itu. Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan jati dirinya sebagai the guidance of constitutional democracy, menjadi penuntun dalam menjaga konstitusi kita,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa penghapusan presidential threshold membuka kesempatan bagi Perindo untuk mengajukan calon presiden yang berkualitas, meskipun saat ini masih menjadi partai non-parlemen.

    “Ini adalah langkah untuk mengimplementasikan ruang demokrasi sebagai daulat rakyat secara nyata. Partai politik harus menjadi penggerak utama demokrasi, bukan penghalang,” jelasnya.

    Walaupun demikian, kata dia, masih terdapat pekerjaan rumah yaitu dengan memastikan DPR RI periode 2024-2029 dapat menyusun revisi UU Pemilu yang sesuai dengan Putusan MK Nomor 62 Tahun 2024 tersebut.

    “Perindo bersama masyarakat sipil akan terus mengawal proses ini, dan memastikan tidak ada pengabaian terhadap substansi putusan MK,” katanya.

    Sebelumnya, MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (2/1).

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Resah Job Artis Sepi, Dede Sunandar Lakoni Kerja Jadi Pramusaji Demi Anak Istri, Singgung Tabungan

    Resah Job Artis Sepi, Dede Sunandar Lakoni Kerja Jadi Pramusaji Demi Anak Istri, Singgung Tabungan

    TRIBUNJATIM.COM – Artis Dede Sunandar mengakui dirinya memang menjadi pelayan di sebuah restoran.

    Ia bekerja di daerah  Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Pengakuan itu pasca sebelumnya viral foto pria yang diduga Dede Sunandar menjadi seorang pramusaji.

    Dede Sunandar juga membenarkan jika foto itu adalah dirinya.

    Ia mengaku butuh duit karena job artis sepi.

    Dede Sunandar mulai tak laris lagi di televisi, semenjak kalah dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, ia gagal lolos jadi anggota DPRD Kota Bekasi.

    Kabarnya kini Dede Sunandar bekerja jadi pramusaji di sebuah restoran di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Dede Sunandar membenarkan hal tersebut. Ia mengakui diterima kerja di sebuah resto, dengan mengurusi bagian event serta membantu pekerjaan pramusaji hingga barista.

    “Pas dapat kerjaan ini ambil aja, kebetulan Dede pernah bekerja di resto Jepang juga,” kata Dede Sunandar ketika ditemui di PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (31/12/2024).

    Dede mengakui ia harus menerima tawaran pekerjaan di resto itu karena himpitan ekonomi, serta tanggung jawabnya sebagai suami dan imam dalam keluarganya.

    Dede harus bisa bekerja apapun demi menghidupi istri dan ketiga anaknya, agar bisa makan dan sekolah.

    “Karena memang di televisi belum ada panggilan syuting atau jadi bintang tamu. Selagi ada pekerjaan, ya udah ambil aja buat istri dan anak,” ucap pria berusia 34 tahun tersebut.

    “Kalau bicara uang di tabungan mah ada aja, cuma kan pasti menipis terus, jadi apapun yang bisa dikerjakan ya dikerjakan,” sambungnya.

    Dede mengaku bekerja sebagai pramusaji dan bagian event di resto tersebut sejak November 2024. 

    Ia senang masih bisa mendapatkan pekerjaan ditengah kariernya di televisi yang sudah tidak laris lagi.

    “Kalau nominal gaji ya jadi artis besar. Kalau ini bulanan ketutup buat anak istri dan biaya sekolah. Emang gak glamour, biasa aja tapi saya nyaman banget sih,” jelasnya.

    Dede pun sering ditegur pengunjung yang mengenalinya, serta ditanya alasan mengapa sampai bekerja menjadi pramusaji bukan fokus berkarier sebagai Komedian atau artis.

    “Ada yang nanya pasti, cuma Dede jelasin ya di televisi belum ada panggilan. Pas dapat kerjaan begini, ya udah diterima aja yang penting bisa kasih makan anak istri,” terangnya.

    Dede Sunandar pun tidak mau menutupi kehidupannya saat ini kepada masyarakat Indonesia. Ia tak gengsi mengaku bekerja sebagai pramusaji di restoran.

    ‘Gak ada gengsi, kalau gengsi anak istri gabisa makan. Biaya sekolah luar biasa, seorang ayah harus kerja keras,” ujar Dede Sunandar.

    Sosok Dede Sunandar

    Artis yang dulu gagal saat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, kini diduga bekerja menjadi pelayan.

    Diketahui, Dede Sunandar sempat mencalonkan diri di Pemilu 2024.

    Terbaru, ada foto seseorang yang diduga mirip dengan wajah Dede Sunandar menjadi pelayan di sebuah kafe.

    Foto itu dibagikan oleh salah satu akun Instagram netizen @ferdiembunpagi.

     

    Dalam unggahannya, netizen tersebut membagikan foto seorang pelayan kafe mirip dengan wajah Dede Sunandar.

     Terlihat pria mirip Dede Sunandar tengah mengepel lantai kafe dan berbincang dengan pengunjung.

    Pramusaji tersebut diketahui bekerja di kafe Bolonemase, di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

    “Lagi iseng-iseng maen ke PIK dan mampir ke kafe Bolonemase… cuma agak kaget awak ini pelayan mirip komedian, kalau gak salah mirip Dede Sunandar,” tulis pemilik akun tersebut.

    Sejak berita ini diturunkan, tim Tribun Network masih berusaha untuk mencari konfirmasi pihak terkait.

    Sebagaimana diketahui, Dede Sunandar merupakan komedian kelahiran Ciamis, Jawa Barat pada 19 September 1990. 

    Pria lulusan PKBM Al Hikmah ini menikahi seorang wanita bernama Karen Hertatum dan memiliki 3 orang anak.

    Dede sempat mengisi beberapa program televisi dan sejumlah film serta FTV.

    Belakangan Dede gagal mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Sebelumnya, Dede Sunandar mengaku harus mengambil pekerjaan di luar dunia hiburan untuk mencukupi keluarga.

    “Saya itu sebenarnya memang ada di salah satu perusahaan di bagian alat kesehatan dan bekerja di bagian media sosialnya kadang jadi sales juga,” kata Dede Sunandar ketika ditemui di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/9/2024).

    Hal itu kemudian membuat Dede memilih vakum di industri hiburan Tanah Air.

    “Karena tempatnya di Jogja sama Tegal urusannya di situ. Jadi ya kadang-kadang aja kerja di televisi,” ucapnya.

    “Kalau misalnya ada panggilan film atau apa saya datang. Kalau nggak ada ya saya kerja di sana,” lanjut

    Sosok Dede Sunandar

    Berikut ini sosok Dede Sunandar yang maju nyaleg di Pemilu 2024.

    Namun sayangnya ia hanya mendapatkan suara kecil.

    Komedia Dede Sunandar heboh menjadi sorotan rela menjual dua mobil mewahnya demi maju jadi calon legistlatif (caleg).

    Diketahui, komika Dede Sunandar maju pemilihan legislatif sebagai anggota DPRD dapil Jawa Barat Kota Bekasi VI.

    Dede Sunandar diusung dari partai Perindo.

    Rela menjual mobil mewahnya demi daftar caleg, kini terpantau Dede Sunandar baru dapat tujuh suara.

    Berdasarkan data real count di situs KPU, berdasarkan laman resmi real count KPU, pemilu2024.kpu.go.id, Dede Sunandar yang  bersaing dengan delapan calon anggota DPRD lainnya dan ia berada di peringkat 3.

    Saat ini, Dede Sunandar tengah menunggu hasil akhir penghitungan suara di 1.407 TPS yang ada di wilayah Bekasi.

    Sosok koedian Dede Sunandar ini pun tengah jadi sorotan publik.

    Lantas siapakah sosoknya?

    Sosok Dede Sunandar dikenal sebagai komedian Indonesia.

    Namanya kian bersinar setelah tampil dalam program televisi Opera Van Java (OVJ).

    Sejak saat ini, nama Dede Sunandar kian melambung.

    Kini, ia mencoba peruntungan menjadi caleg.

    Dede Sunandar lahir di Ciamis, 19 September 1990.

    Ia merupakan anak pasangan Jojo Sutarjo dan Nasiah.

    Sebelum tenar seperti sekarang ini, Dede Sunandar sempat bekerja sebagai cleaning service di Trans7.

    Secara kebetulan, Dede saat itu diajak syuting.

    Ternyata, penampilan Dede membuat penonton senang.

    Dengan wajah polos dan lugunya itu, Dede berhasil mencuri perhatian masyarakat.

    Sejak saat itu, Dede pun kemudian aktif tampil di layar kaca.

    Ia bahkan pernah menbintangi sinetron Super Dede yang tayang hingga 3 musim sejak 2015-2016.

    Karirnya kemudian makin melejit, karena sering dipanggil untuk menjadi host.

    Di awal kariernya, Dede Sunandar sempat menikahi seorang wanita yang ditutup identitasnya.

    Pernikahan pertama Dede Sunandar ini rupanya hanya bertahan selama dua minggu.

    Tahun 2014, status duda Dede Sunandar terganti setelah dirinya menikahi gadis asal Bogor, Karen Hertatum.

    Keduanya menikah pada 21 Oktober 2014 dengan mas kawin emas seberat 10 gram dan seperangkat alat sholat.

    Kini Dede Sunandar telah dikarunia i dua orang anak.

    Maju Jadi Caleg sampai Jual 2 Mobil, Dede Sunandar: Enggak Pernah Ada Penyesalan

    Dede Sunandar hanya mendapatkan suara yang kecil di bawah 100 suara, ia sampai jual mobil. (Kompas.com/Instagram.com @dede_sunandar)

    Komedian Dede Sunandar tak menyesal sudah menjual dua mobil miliknya untuk modal kampanye di Pemilu 2024.

    Komedian berusia 33 tahun itu diketahui maju sebagai calon legislatif anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil Jawa Barat Kota Bekasi V dari Partai Perindo.

    Sampai saat ini, Senin (19/2/2024) pukul 19.30 dikutip dari website KPU, Dede mengumpulkan sebanyak 10 suara.

    Tak hanya ikut turun langsung ke masyarakat. Dede juga mengaku mengeluarkan uang dari kantong pribadi untuk modal kampanye.

    “Mobil satu dapat, keluar dua,” kata Dede dikutip dari YouTube Bukan Umbar Janji Trans7.

    “(Sudah jual) dua, tinggal satu lagi. Itu buat kendaraan saya,” lanjutnya.

    Dede mengaku tak menyesal harus menjual dua mobil pribadinya untuk modal kampanye. 

    “Tapi enggak pernah ada penyesalan,” tutur Dede.

    Mengenai modal untuk kampanye ini, sebelumnya Raffi Ahmad juga pernah bertanya tentang kesiapan Dede. 

    “Ada namanya biaya sosialisasi, itu gimana udah siap belum? Ini ada kenalan gue, lima tahun lalu mereka nyalonin udah jual mobil, rumah, enggak kepilih, stres, beneran,” tutur Raffi dikutip dari YouTube FYP Trans 7.

    “Lo udah siap belum akan hal itu? Karena kan pemilihan ada yang menang ada yang kalah,” imbuh Raffi.

    Saat itu Dede juga mengatakan bahwa siap atau tidak, saat memutuskan untuk maju sebagai caleg dia harus siap dengan segala risikonya.

    “Dibilang udah siap, harus siap untuk apa pun harus siap, kalau terjadi apa-apa harus siap,” ujar Dede.

    “Stres enggak nanti?” tanya Raffi lagi.

    “Udah stres A’,” jawab Dede sambil tertawa.

    Bahkan diakui Dede, awalnya sang istri juga mempertanyakan keputusannya.

    “(Istri bilang) ‘ngapain sih Pa, kan udah enak jadi artis yang bulanannya kelihatan.’ Enggak Ma, nanti kita bakal gini, gini. ‘Ya terserah kamu, saya sebagai istri doain aja,’” ujar Dede menirukan percakapan dengan istrinya.

    Dede sebelumnya pernah mengaku walaupun mendapat bantuan dari partai, tapi dia juga memutuskan untuk menggunakan uang pribadi.

    “Dari partai ada, tapi seenggaknya kita juga mengeluarkan secara tidak langsung, buat saya sendiri, baliho-baliho,” tutur Dede dikutip dari YouTube Abdel Achrian.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • Dulu Apes Terjun ke Politik, Dede Sunandar Banting Setir usai Tak Lagi Jadi Artis, Kerja di Kafe

    Dulu Apes Terjun ke Politik, Dede Sunandar Banting Setir usai Tak Lagi Jadi Artis, Kerja di Kafe

    TRIBUNJATIM.COM – Sempat apes benar setelah memutuskan terjun ke dunia politik, Dede Sunandar tampak masih terus mencari pekerjaan sesuai dengannya.

    Dede Sunandar tampaknya sudah tak lagi menjadi artis, banting setir melakukan pekerjaan lain yang tak terduga.

    Dalam momentum Pemilu 2024, komedian Dede Sunandar mendaftarkan diri menjadi Caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai Perindo.

    Namun, Dede Sunandar gagal menjadi wakil rakyat, karena tak bisa mengumpulkan suara yang banyak di dapilnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

    Setelah gagal menjadi Wakil Rakyat, Dede Sunandar dikabarkan bekerja sebagai pramusaji di sebuah kafe.

    Hal tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram @ferdiembunpagi.

    Dalam unggahan foto di akun tersebut, terlihat seorang pramusaji yang wajahnya mirip Dede Sunandar.

    Tak hanya mengantar makanan, Dede juga terlihat mengepel kafe tersebut.

    “Lagi iseng-iseng maen ke PIK dan mampir ke kafe Bolonemase… cuma agak kaget awak ini pelayan mirip komedian, kalau gak salah mirip Dede Sunandar,” tulis akun @ferdiembunpagi, dikutip Wartakotalive.com, Selasa (31/12/2024), seperti dilansir TribunJatim.com.

    Sampai berita ini diturunkan, tim Wartakotalive.com masih mencari konfirmasi kepada Dede Sunandar, yang kini bekerja sebagai pramusaji di kafe.

    Sebelumnya, Dede Sunandar mengakui dirinya tidak banyak mengambil pekerjaan di dunia hiburan, karena menjalani pekerjaan lain demi menghidupi keluarga.

    “Saya itu sebenarnya memang ada di salah satu perusahaan di bagian alat kesehatan dan bekerja di bagian media sosialnya kadang jadi sales juga,” kata Dede Sunandar ketika ditemui di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/9/2024).

    Dede mengakui karena pekerjaannya di bidang alat kesehatan, membuatnya vakum dari panggung hiburan, ia hanya menerima beberapa saja.

    “Karena tempatnya di Jogja sama Tegal urusannya di situ. Jadi ya kadang-kadang aja kerja di televisi,” ucapnya.

    Penyebab Sebenarnya Dede Sunandar Jual Rumah, Ibu Takut Uang Habis setelah Nyaleg, ‘Cukup Terpukul’ (Instagram Dede Sunandar)

    Menurut Dede, setelah uangnya habis akibat ngaleg, ia butuh pemasukan bulanan.

    Sebab, jika tetap jadi artis, pemasukannya pun tidak stabil.

    Hal yang ditakutkan Dede adalah keluarganya tidak bisa makan dan memenuhi kebutuhannya setiap hari.

    “Maksudnya, walaupun di televisi laku ada bang, ada kerjaan ini. Cuma kan, ah ini (alat kesehatan) kayaknya lebih menjanjikan di karirnya nanti ke depannya,” jelasnya.

    “Kalau misalnya ada panggilan film atau apa saya dateng. Kalau nggak ada ya saya kerja di sono,” sambungnya.

    Dede mengakui bekerja menjadi pekerja kantoran pun luar biasa.

    Datangi Sule saat Terjerat Utang, Dede Sunandar Nangis Gadaikan Surat Tanah, Ayah Rizky: Efek Jera (YouTube)

    Meski pemasukannya beda jauh lebih rendah dari kariernya jadi artis, ia mensyukuri semua yang ia dapati dari pekerjaan barunya.

    “Kalau sekarang kan ibaratnya di Rp 10 juta atau Rp 15 juta itu udah alhamdulillah bersyukur banget lah intinya kayak gitu. Udah bisa nabung juga terus ada jenjang karirnya,” terangnya.

    “Terus di fasilitasi dengan ada kendaraan, dengan ada rumah,” tambahnya.

    Dede Sunandar pun merasa pekerjaan barunya bisa membuat keluarganya bertahan hidup, dan kehidupannya menjadi lebih tenang.

    “Ya itu menurut Dede yang sangat luar biasa lah untuk seorang Dede kayak gitu,” ujar Dede Sunandar.

    Beberapa pekerjaan selain menjadi artis memang dilakoni Dede Sunandar demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

    Sudah enam bulan ini, Dede Sunandar jarang muncul di TV sejak gagal nyaleg.

    Rupanya Dede Sunandar kini banting setir jadi sales menjual alat-alat kesehatan (alkes).

    Walau sibuk jualan alkes, Dede Sunandar tak meninggalkan begitu saja dunia hiburan.

    \

    Dede Sunandar mengakui kalau dirinya memang mengurangi pekerjaan di panggung hiburan.

    Rekan komedian Sule ini kini mengurangi karier dan pekerjaannya sebagai artis karena sibuk jualan alat kesehatan atau alkes.

    Dikatakan Dede Sunandar, dirinya tetap mau mengambil pekerjaan artis jika waktunya cocok tidak mengganggu aktivitasnya saat ini.

    Alhasil Dede Sunandar kini jarang terlihat di layar kaca.

    Ia memilih fokus bekerja menjadi sales perusahaan yang bergerak di bidang jasa jual beli alat kesehatan.

    Dengan kesibukannya tersebut, Dede Sunandar seakan mundur dari kariernya sebagai seorang artis dan pelawak.

    “Karena waktu aja, saya kan kerja di Jogja, stay di sana,” kata Dede Sunandar ketika ditemui di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/9/2024).

    “Ini sebulan aja enggak pulang ke rumah, jadi ambil kerjaan di televisi atau lainnya sesekali aja,” imbuhnya.

    Dede Sunandar sendiri dikabarkan sudah tidak laris lagi jadi artis.

    Pasalnya ia menghilang selama enam bulan ini atau setelah tak lolos menjadi anggota DPRD Bekasi, Jawa Barat.

    Namun hal itu dibantahnya.

    “Enggak, tawaran ada aja. Terakhir tuh ada tawaran stripping, cuma enggak diambil, karena emang waktunya aja gak dapet harus setiap hari ke lokasi,” ucapnya.

    “Sementara saya aja kemarin tuh lama di Jogja, jadi enggak keambil gitu. Sekarang ambil film kan waktunya lebih pasti ketimbang sinetron,”  sambungnya, melansir Tribunnews.com.

    Dede Sunandar mengakui menolak tawaran stripping bukan karena honornya.

    Melainkan ia bekerja dengan seseorang yang sudah menyelamatkan dirinya dari kehabisan uang.

    “Jadi abis nyaleg ketemu orang ini. Ditawarin kerjaan lah dan saya mau.”

    “Akhirnya diajak ke ujung Sumatera lah, dikenali sama keluarganya dan diajak kerja di perusahaan. Akhirnya sampai sekarang,” jelasnya.

    “Ya udah ke daerah-daerah dan dapat mobil dan rumah dari kantor,” sambungnya.

    Dede Sunandar mengaku dulu tidak punya uang setelah gagal jadi anggota DPRD Bekasi.

    Ia tetap bekerja di panggung hiburan dan menerima tawaran jadi sales alat kesehatan.

    Tapi, bagi Dede Sunandar, ia harus menjalani pekerjaan jadi sales alat kesehatan

    Hal ini dlakukannya agar bisa menutupi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

    “Ya kan intinya kerja di sini tuh buat uang bulanan lah. Kalau jadi artis kan buat tambahannya aja,” ujar Dede Sunandar.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Ini Pesan Plt Sekjen Perindo Andi Yuslim Patawari untuk Atlet Disabilitas

    Ini Pesan Plt Sekjen Perindo Andi Yuslim Patawari untuk Atlet Disabilitas

    loading…

    Plt Sekjen Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari hadir dalam peresmian Forum Penggerak Olahraga Disabilitas (Forpodis) di MNC Conference Hall, Sabtu (28/12/2024). FOTO/DOK.PARTAI PERINDO

    JAKARTA – Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal ( Plt Sekjen) Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari hadir dalam peresmian Forum Penggerak Olahraga Disabilitas (Forpodis). Forum bertajuk Satu Hati Satu Semangat itu digelar di MNC Conference Hall, Sabtu (28/12/2024).

    Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa AYP ini memberikan motivasi spesial kepada para atlet disabilitas Indonesia. Acara Satu Hati Satu Semangat ini merayakan keberagaman dalam olahraga, sekaligus peresmian simbolis Forpodis.

    Perindo mendukung penuh gerakan ini karena termasuk salah satu unsur dari target peningkatan produktivitas 5P yang menjadi fokus partai.

    AYP menyampaikan pentingnya kehadiran Forpodis. Menurutnya, masing-masing individu memiliki tekad yang sama dan punya kesempatan yang sama dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia, terkhusus dalam olahraga.

    “Hari ini acara luar biasa. Jadi dengan tema Satu Hati, Satu Semangat; saya berharap bahwa penyandang disabilitas itu punya semangat yang sama dengan orang-orang normal. Yakin dan percaya bahwa kita punya tekad yang sama,” katanya.

    Wakil Ketua Umum Kadin ini juga membakar semangat para atlet bahwa semua punya kelebihan jangan ada pembeda antara yang normal secara fisik dengan yang difabel.

    “Tuhan menciptakan manusia itu sama, masing-masing punya kelebihan. Acara ini membuktikan bahwa kita satu hati satu semangat untuk keberagaman dalam olahraga,” lanjutnya.

    Dia mengajak semua untuk tetap menggelorakan semangat olahraga untuk semua baik yang normal secara fisik maupun disabilitas. “Intinya, kita sepakat bahwa semangat olahraga itu penting, gelorakan dimanapun dan kapanpun kita berada tanpa memandang latar belakang siapa dan bagaimana,” katanya.

    (abd)

  • DPRD dan Pemprov Jakarta Sahkan Empat Raperda, Salah Satunya soal Air Limbah

    DPRD dan Pemprov Jakarta Sahkan Empat Raperda, Salah Satunya soal Air Limbah

    DPRD dan Pemprov Jakarta Sahkan Empat Raperda, Salah Satunya soal Air Limbah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setelah diskors kurang lebih satu jam, rapat paripurna
    DPRD Jakarta
    bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terkait pengesahan empat
    Raperda
    kembali digelar di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).
    Pengamatan
    Kompas.com
    , rapat paripurna untuk mengesahkan empat Raperda ini dimulai kembali pada pukul 17.15 WIB usai satu jam diskors akibat tidak mencapai jumlah minimum 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Rapat ini berkahir sekitar puku 17.45 WIB.
    Ketua DPRD Jakarta Khoirudin mengatakan,
    raperda
    tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Raperda tentang Pendirian PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang PT MRT Jakarta, telah disetujui.
    “Untuk menjadi peraturan daerah maka raperda tersebut akan diserahkan untuk penjabat gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Khoirudin dalam rapat, Senin.
    Setelahnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi bersama pimpinan DPRD Provinsi Jakarta menandatangani berita acara terkait pengesahan empat raperda tersebut.
    Disusul dengan dengan penyerahan secara simbolis raperda yang telah disetujui dari pimpinan DPRD kepada Teguh Setyabudi.
    Dalam pidatonya, Teguh mengapresiasi para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta atas kecermatan, ketelitian, dan kesungguhan dalam menelaah seluruh substansi materi Raperda ini.
    “Berbagai saran, komentar, dan rekomendasi dari Dewan yang disampaikan selama proses pembahasan, penyelesaian dan persetujuan Peraturan Daerah ini akan dijadikan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh jajaran Eksekutif,” ujar Teguh.
    Sebelumnya, Rapat paripurna DPRD Jakarta terkait pengesahan empat Raperda diskors satu jam karena tidak memenuhi kuorum atau tidak mencapai jumlah minimum 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
    Pengamatan Kompas.com, mulanya, anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, Ferrial, melakukan interupsi. Ia meminta Ketua DPRD Khoirudin membacakan daftar anggota dewan yang hadir dalam rapat ini.
    “PKS hadir 12 dari 18, PDIP 9 dari 15, Partai Gerindra 11 dari 14, Partai Nasdem 9 dari 11, Golkar 9 dari 10, PKB 4 dari 10, PAN 8 dari 10, Demokrat-Perindo 7 dari 9, PSI 4 dari 8. Total 73, jadi 70 persen,” ujar Khoirudin dalam rapat di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).
    Sesuai dengan tata tertib, anggota dewan harus diabsen dengan kehadiran fisik, bukan sesuai absen yang telah ditandatangani.
    Khoirudin lalu memutuskan untuk meminta setiap anggota dari seluruh fraksi untuk berdiri agar dapat dihitung sesuai kehadiran fisik.
    “PKS 12 dari 18, PDIP 7 dari 15, Gerindra 9 dari 14, Nasdem-PPP 6, Golkar 9, PKB 1, PAN 6, Demokrat-Perindo 5 dari 10, dan PSI 2 dari 8,” kata dia.
    Melihat jumlah anggota dewan yang hadir, Wakil Ketua DPRD Basri Baco mengatakan, kekosongan harus segera diisi sesuai dengan tata tertib.
    “Mohon bantuannya semua teman-teman fraksi untuk menghadirkan anggotanya,” ucap dia.
    Khoirudin lalu mengatakan, jumlah anggota dewan yang hadir masih kurang 10 orang. Oleh karena itu, rapat paripurna diskors selama satu jam.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.