partai: Perindo

  • Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Februari 2025

    Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok Megapolitan 16 Februari 2025

    Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wali Kota (Walkot) Depok terpilih,
    Supian Suri
    , berjanji akan menjadi pemimpin untuk seluruh warganya tanpa pandang bulu.
    “Pastinya, kami harus merangkul semua. Sekali lagi, hadirnya kami hari ini sudah menjadi pemimpin buat seluruh masyarakat kota Depok,” ucap Supian saat diwawancarai di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
    Supian juga berjanji akan menerapkan kebijakan secara merata di Depok. Hal ini akan dilakukannya tanpa melihat apakah salah satu wilayah itu basis pendukungnya atau pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
    Pasalnya, Supian memiliki tanggung jawab untuk melayani semua warga Depok.
    “Kami punya tanggung jawab melayani semuanya,” terang Supian.
    Bahkan, Supian mengaku akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 300 juta untuk setiap RW dan akan direalisasikan mulai tahun 2026.
    “Ini pun sama tidak melihat RW kemarin yang menang pasangan kami atau bukan. Semua alokasi diberikan atau dialokasikan buat seluruh RW di kota Depok yang kurang lebih ada 900 RW,” pungkas Supian.
    Untuk diketahui, Supian-Chandra diusung 12 Partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan Depok Maju saat mencalonkan diri pada Pilkada 2024.
    Ke-12 partai itu di antaranya, Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Bangsa (PKB), Demokrat, Parta Persatuan Pembangunan (PPP), Parta NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gelora, Perindo, Ummat, Partai Buruh, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Awalnya, Supian-Chandra kerap diragukan bisa menang di Depok.
    Pasalnya, hampir 20 tahun ke belakang, kepala daerah yang diusung oleh PKS lah yang berhasil menang di Depok.
    Namun, dominasi PKS nampaknya berhasil terpatahkan, usai Supian-Chandra berhasil menang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Partai Perindo Terima Audiensi APKSI, Bahas SDM Tenaga Kesehatan

    Partai Perindo Terima Audiensi APKSI, Bahas SDM Tenaga Kesehatan

    loading…

    Partai Perindo menggelar audiensi bersama Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025). Foto: Danan Daya

    JAKARTA – Jajaran Partai Perindo menggelar audiensi bersama Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro No 29, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025). Fokus audiensi ini membicarakan kondisi para tenaga kesehatan.

    “Kita menerima kunjungan dari teman-teman asosiasi pekerjaan kesehatan se-Indonesia dan perwakilan dari teman-teman DKI Jakarta, salah satunya membicarakan SDM kesehatan, kondisi SDM kesehatan di seluruh Indonesia,” ujar Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP Partai Perindo Sri Gusni Febriasari, Jumat (14/2/2025).

    Apalagi saat ini telah ada kebijakan baru soal efisiensi anggaran. Dengan kebijakan baru ini, dia berharap hal tersebut tak berpengaruh terhadap hak tenaga kesehatan.

    “Yang kami garis bawahi adalah jangan sampai efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah berpengaruh terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan SDM kesehatan,” katanya.

    Sebab, bagaimana pun tenaga kesehatan merupakan pahlawan bagi masyarakat banyak. Apalagi jika berkaca pada kasus pandemi yang melanda bangsa ini.

    “Tenaga kesehatan adalah pahlawan-pahlawan yang kalau teman-teman kita coba flashback lagi di 2020 mereka sangat berjuang keras untuk menjadi garda terdepan,” ucap Sri.

    Dia berharap adanya efisiensi anggaran ini tentunya tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

    (jon)

  • Prabowo Usul KIM Jadi Koalisi Permanen

    Prabowo Usul KIM Jadi Koalisi Permanen

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menawarkan koalisi permanen bagi partai pendukungnya saat ini.

    Hal ini diungkapkan saat acara silaturahmi dengan para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garuda Yaksa, Sentul, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan,” kata Cak Imin usai acara.

    Merespons hal ini, menurut Cak Imin, PKB menyambut baik rencana koalisi permanen ini. Menurutnya ini akan menjadi penguatan dan mempercepat pembangunan.

    Seperti diketahui, Prabowo didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang terdiri dari Partai Gerindra yang menjadi motor utama koalisi ini. Kemudian, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat. Juga partai non-parlemen seperti PSI, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, dan Partai Prima.

    Setelah Pilpres, koalisi ini pun semakin membesar. Saat itu, partai politik yang sempat menjadi lawan KIM seperti PKS, PKB, PPP, Perindo, dan Nasdem bergabung, yang kini dinamakan sebagai KIM Plus.

    Saat ditanya mengenai koalisi permanen ini untuk proyeksi Pemilu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, Cak Imin membenarkan.

    “Ya sampai kapanpun namanya permanen,” katanya. Namun ketika ditanya apakah akan mengusung Prabowo Subianto kembali, ia tak menjawab.

    Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan dalam acara itu, Presiden hanya memberikan ucapan terima kasih kepada perjuangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sampai 100 hari masa pemerintahannya.

    Selain itu, mengenai efisiensi anggaran pemerintah, Dasco mengatakan hal ini diharapkan tidak mengurangi peruntukan pelayanan publik dari Kementerian dan Lembaga.

    “Tadi dijelaskan bahwa adanya efisiensi anggaran dan manfaat efisiensi anggaran. Kemudian tadi sudah dijelaskan efisiensi anggaran tidak mengurangi hak-hak, terutama pelayanan publik,” kata Dasco.

    (emy/haa)

  • Prabowo Boyong KIM Plus ke Hambalang, PDIP Ikut?

    Prabowo Boyong KIM Plus ke Hambalang, PDIP Ikut?

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Partai PDI-Perjuangan (PDIP) tidak turut diundang dalam pertemuan partai pendukung pemerintah di Hambalang, Bogor, Jawa Barat

    Prasetyo menuturkan bahwa pada hari Ini, Jumat (14/2/2025) seluruh partai KIM Plus melakukan silaturahmi. Adapun, PDIP tak diundang karena bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. 

    “Ah, kan bukan, [PDIP] belum bagian dari KIM, belum, belum,” jelasnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2). 

    Adapun, kala ditanya apakah Megawati akan turut hadir dalam acara puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor pada Sabtu (15/2), Dia masih tidak dapat memastikan. 

    “Sepertinya belum karena informasinya kan beliau masih ada di luar negeri,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan dengan para Ketua Umum Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. 

    Pertemuan ini direncanakan berlangsung hari ini, Jumat (14/2//2025) di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya. 

    “Iya diundang ke Hambalang besok setelah Jumatan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Kendati demikian, dia enggan membeberkan topik apa yang besok akan dibahas dalam pertemuan itu. Namun yang pasti silaturahmi menjadi agenda utama, sehingga tak membahas hal yang berkaitan pemerintahan. 

    “Saya pikir cuma selebrasi, silaturahmi itu yang menjadi agenda utama. Nggak ada rapat apa-apa karena dari sekian banyak, ya DPR juga diundang, semua partai juga diundang, semua sahabat-sahabat organisasi juga semua diundang,” jelasnya.

    Seperti diketahui, KIM plus terdiri dari 17 partai politik. Pada tahap awal, koalisi ini terdiri dari 10 partai politik yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). 

    Selanjutnya setelah pemilihan presiden memperoleh pemenang dalam satu putaran, koalisi bertambah dengan bergabungnya Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Buruh, dan Partai Ummat.

  • PDIP Girang Menang Pertama Kali di Depok dan Tumbangkan 20 Tahun Rezim PKS

    PDIP Girang Menang Pertama Kali di Depok dan Tumbangkan 20 Tahun Rezim PKS

    GELORA.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto berharap Kota Depok, Jawa Barat menjadi City of Intellect dengan adanya Universitas Indonesia (UI) dibawah kepemimpinan Supian Suri-Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih periode 2025-2030.

    Hal itu diutarakan Hasto dalam acara pembekalan kepala daerah terpilih secara hybrid di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu (12/2/2025).

    “Di Jawa Barat, Depok, Kota Depok, ini memberikan suatu ruang bagi kita agar Kota Depok dengan seluruh warna kebangsaannya, dan di situ ada City of Intellect Universitas Indonesia, Pemerintah Kota Depok nantinya untuk menggali seluruh pemikiran-pemikiran geopolitik Bung Karno dengan menjadikan universitas di wilayahnya sebagai City of Intellect,” ujarnya.

    Hasto menyebutkan bahwa baru pertama kali Kota Depok tidak kembali dipimpin dari kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Diketahui Supian-Chandra diusung oleh Gerindra, PDIP, Demokrat, PKB, PPP, Perindo dan partai lainnya yang tergabung dalam KIM Plus.

    Ia menilai Kota Depok yang kini dipimpin Supian-Chandra memberikan perbedaan dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Jadi Kota Depok itu kembali bahkan baru pertama kali, baru pertama kali berada di bawah pimpinan PDI Perjuangan, sehingga ini memberikan suatu diferensiasi bagi kita di dalam menjalankan pemerintahan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, KPU Depok dan DPRD Kota Depok telah menetapkan Pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih untuk periode 2025-2030.

    Penetapan ini menjadi momen bersejarah bagi Kota Depok dalam menyongsong babak baru kepemimpinan setelah dipimpin kader PKS selama 20 tahun.

  • Masih 4 Tahun Lagi, Perindo Sudah Siapkan Konsolidasi Struktural untuk Pemilu

    Masih 4 Tahun Lagi, Perindo Sudah Siapkan Konsolidasi Struktural untuk Pemilu

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Perindo tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu 2029 dengan fokus pada konsolidasi struktural partai di seluruh wilayah Jawa Timur.

    Plt Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari menegaskan pentingnya upaya konsolidasi yang terstruktur, mulai dari tingkat DPP, DPW, hingga DPD, untuk memastikan kesiapan partai dalam meraih kemenangan dan memasuki parlemen.

    “Ke depannya kita akan menargetkan kemenangan dan masuk parlemen, maka pengurus DPP atas arahan Ketua Umum Mbak Angela Tanoesoedibjo bahwa kita harus melakukan konsolidasi terstruktur mulai DPP, DPW sampai ke DPD,” ujar Andi saat ngopi bareng media di Surabaya, Senin (10/2/2025).

    Andi menambahkan bahwa, sebagai bagian dari konsolidasi tersebut, pihaknya akan intens berinteraksi dengan pengurus partai dan masyarakat melalui kunjungan ke berbagai daerah.

    Selain itu, Andi juga menegaskan bahwa partai yang didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo ini akan selalu hadir di tengah masyarakat untuk membuktikan kepeduliannya.

    “Kami menyadari bahwa Perindo akan harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membuktikan kepeduliannya,” tambahnya.

    Konsolidasi yang dimaksudkan oleh Partai Perindo tidak hanya terbatas pada satu wilayah saja, tetapi mencakup seluruh Jawa Timur. Andi menjelaskan bahwa setiap kunjungannya ke berbagai daerah akan menjadi bagian dari proses memperkuat struktur partai di daerah tersebut.

    “Konsolidasi se-Jawa Timur ini kalau harus keliling itu mungkin butuh waktu 1 bulan. Jadi setiap saya datang itu saya melakukan pendekatan dengan teman-teman,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Andi juga mengapresiasi dukungan media dalam kegiatan konsolidasi ini. Media, menurut Andi, berperan penting dalam memberikan masukan dan berdiskusi mengenai langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh Perindo untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara.

    “Terima kasih kepada ketua DPW Jatim Pak Armaya dan jajarannya yang telah hadir bersama kita, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media,” tuturnya.

    Mengenai persiapan partai untuk menghadapi Pemilu 2029, Andi menegaskan pentingnya pergerakan cepat dan soliditas antar kader. “Kader itu pertarungan politik ini sangat cepat. Kita menyadari Februari ini adalah tahun lalu artinya waktu kita bertarung ini semakin pendek,” ungkapnya.

    Ia berharap, dengan mempercepat pergerakan dan menjaga solidaritas antar kader, Perindo dapat menghindari konflik di lapangan dan semakin banyak tokoh masyarakat yang bergabung ke partai.

    “Kami berharap semakin banyak tokoh-tokoh masyarakat yang bergabung ke Perindo dan insya Allah di DPP mulai minggu ini dan minggu depan akan ada beberapa tokoh yang kasih kepada daerah itu akan bergabung ke Perindo,” tutupnya. [asg/ian]

  • Kriminal kemarin, kecelakaan karena mabuk hingga AKBP Bintoro dipecat

    Kriminal kemarin, kecelakaan karena mabuk hingga AKBP Bintoro dipecat

    Anggota sedang memeriksa urine pengemudi, apakah ada pengaruh miras atau hal lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa berkaitan dengan keamanan menghiasi Jakarta yang terjadi pada Sabtu (8/2) kemarin, mulai dari kecelakaan karena mabuk hingga AKBP Bintoro dilayangkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) hingga demosi.

    Berikut berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Polisi selidiki kecelakaan di Jalan Diponegoro diduga karena mabuk

    Polisi menyelidiki penyebab kecelakaan dua kendaraan roda empat di Jalan Diponegoro depan kantor Perindo, Menteng, Jakarta Pusat yang diduga karena mabuk pada Sabtu dini hari.

    “Anggota sedang memeriksa urine pengemudi, apakah ada pengaruh miras atau hal lainnya,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat lantas) Polres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Polisi (Kompol) Gomos Simamora di Jakarta, Sabtu.

    Selengkapnya di sini

    2. Polisi gandeng ojek daring untuk ketertiban hingga jauhi judi daring

    Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara menggandeng pengemudi ojek daring (online) untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas hingga mencegah mereka terlibat judi daring.

    “Kami mengumpulkan ratusan pengemudi ojek daring untuk memberikan edukasi serta diskusi tentang keamanan ketertiban masyarakat di Kelapa Gading,” kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra di Jakarta, Sabtu.

    Selengkapnya di sini

    3. Kompolnas sebut total ada tiga oknum polisi yang di PTDH

    Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyebutkan total ada tiga oknum anggota polisi yang dijatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan AKBP Bintoro.

    Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyebutkan mantan Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Mariana menambah daftar satu anggota yang diberi sanksi PTDH.

    Selengkapnya di sini

    4. IPW apresiasi putusan sidang KKEP terhadap kasus AKBP Bintoro

    Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi putusan sidang Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap kasus pemerasan yang dilakukan Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro bersama empat personel lainnya dengan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) hingga demosi.

    “Putusan Sidang Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sendiri diketok pada Jumat (7/2) malam bukan saja kepada AKBP Bintoro tetapi juga terhadap AKBP Gogo Galesung yang juga eks Kasatreskrim Polres Jaksel. Namun Gogo hanya diputus demosi delapan tahun dan bertugas di luar penegakan hukum serta dikenakan sanksi penempatan khusus (patsus) selama 20 hari, ” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya yang diterima, Sabtu.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi selidiki kecelakaan di Jalan Diponegoro diduga karena mabuk

    Polisi selidiki kecelakaan di Jalan Diponegoro diduga karena mabuk

    Jakarta (ANTARA) – Polisi menyelidiki penyebab kecelakaan dua kendaraan roda empat di Jalan Diponegoro depan kantor Perindo, Menteng, Jakarta Pusat yang diduga karena mabuk pada Sabtu dini hari.

    “Anggota sedang memeriksa urine pengemudi, apakah ada pengaruh miras atau hal lainnya,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat lantas) Polres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Polisi (Kompol) Gomos Simamora di Jakarta, Sabtu.

    Gomos mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan tersebut sehingga belum dapat disimpulkan penyebab tabrakan apakah karena pengaruh minuman keras atau tidak.

    Dari informasi yang dihimpun di lapangan, diduga pengemudi mobil SUV Omoda berwarna putih dengan nomor polisi (Nopol) B 1824 HKJ dalam pengaruh minuman keras.

    Saat itu, pengemudi mobil putih memacu kendaraan dengan menerobos lampu merah sehingga menabrak mobil berwarna hitam jenis Toyota Avanza dengan nomor polisi (Nopol) B 2515 SOM.

    Kini, kedua pengemudi juga telah dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Appi-Aliyah Resmi Ditetapkan KPU sebagai Wali Kota dan Wawali Makassar

    Appi-Aliyah Resmi Ditetapkan KPU sebagai Wali Kota dan Wawali Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) resmi ditetapkan oleh KPU sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih periode 2025-2030.

    Rapat pleno terbuka, berlangsung di Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (6/2/1025) malam. Dihadiri berbagai perwakilan partai pengusung.

    Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat membacakan hasil keputusan KPU Makassar tentang penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024.

    Berdasarkan hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menetapkan walikota dan wakil walikota Makassar, nomor urut 01 saudara Munafri Arifuddin dan Aliyah mustika Ilham sebagai Pasangan walikota dan wakil walikota terpilih periode tahun 2024-2030.

    “Dengan perolehan suara terbanyak 319.112 suara dengan presentase 54,72 persen dari total suara,” ucap Yasir, saat membacakan pleno.

    Rapat pleno penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar ini dihadiri calon wakil wali kota Makassar Ilham Ari Fauzi, Ketua DPRD Kota Makassar Supratman, Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar Andi Suharmika, Ketua DPC Partai Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali (ARA) dan Ketua DPC PKB Kota Makassar Fauzi Andi Wawo.

    Ketua DPC PKS Makassar, Anwar Faruq, perwakilan partai Perindo, perwakilan Partai Bulan Bintang (PBB), perwakilan Partai Gelora dan Perwakilan Partai Hanura, Partai Ummat.

    Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat membacakan hasil keputusan KPU Makassar tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024

  • KPU tetapkan Rico-Zakiyuddin sebagai Wali Kota-Wawali Medan terpilih

    KPU tetapkan Rico-Zakiyuddin sebagai Wali Kota-Wawali Medan terpilih

    Ketua KPU Medan Mutia Atiqah. ANTARA/Juraidi

    KPU tetapkan Rico-Zakiyuddin sebagai Wali Kota-Wawali Medan terpilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menetapkan pasangan Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode 2025–2030 hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

    Ketua KPU Medan Mutia Atiqah di Medan, Kamis, mengatakan, penetapan tersebut dilakukan setelah KPU Kota Medan menerima salinan putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pilkada di wilayah tersebut.

    Penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih itu merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian penyelenggaraan Pilkada Medan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.

    “Setelah tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan selesai, kami melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon terpilih. Hasil penetapan ini selanjutnya akan disampaikan kepada DPRD Kota Medan,” tuturnya.

    “Langkah berikutnya kami akan berkoordinasi dengan DPRD untuk proses selanjutnya,” ucapnya.

    Pilkada Kota Medan tahun 2024 diikuti tiga pasangan calon, yakni nomor urut 1 pasangan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Zakiyuddin Harahap yang didukung PKB, Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, PSI dan Perindo yang meraih 297.498 suara

    Kemudian pasangan nomor urut 2 Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani yang didukung PDI Perjuangan, Partai Buruh, Gelora Indonesia, PKN, Hanura, PBB, PPP dan Partai Ummat meraih 190.344 suara.

    Serta nomor urut 3 pasangan Hidayatullah dan Ahmad Yasyir Ridho Loebis yang diusung PKS memperoleh 115.903 suara.

    Sementara Wali Kota Medan terpilih Rico Waas menyampikan pihaknya siap menjalankan amanat rakyat Kota Medan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Ibu kota Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih baik lagi ke depannya.

    “Dan kami tentunya akan merangkul semua pihak dalam membangun Kota Medan lebih baik,” ujarnya.

    Sumber : Antara