Xcloud.id

partai: Perindo

  • Puan Ungkap Alasan PDIP Dukung RUU TNI, Meski Megawati Sempat Menolak

    Puan Ungkap Alasan PDIP Dukung RUU TNI, Meski Megawati Sempat Menolak

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membeberkan alasan fraksi partainya mendukung revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, meski sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Kala itu, Megawati menegaskan tidak setuju dengan revisi UU TNI dan Polri. Adapun, Puan berdalih saat itu Megawati berpandangan demikian lantaran belum mengetahui bentuk amandemennya.

    “Ya itu kan sebelum kita bahas bersama dan hasilnya seperti apa, tadi kan dalam konferensi pers sudah disebarkan hasil dari Panja yang akan diputuskan. Jadi silakan dilihat hasil Panja,” tegas Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

    Lebih jauh, Puan menuturkan dalam revisi UU TNI ada tiga pasal yang dibahas dan juga sudah mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat. 

    “Dan tidak ada pelanggaran, sudah tidak ada hal yang kemudian melanggar hal-hal yang dicurigai akan kemudian membuat hal-hal yang ke depannya itu tercederai,” ungkapnya.

    Selain itu, cucu Proklamator RI ini menitikberatkan bahwa partisipasi PDIP untuk terlibat dalam panitia kerja (Panja) revisi UU TNI adalah untuk memastikan rancangan beleid tersebut benar-benar dibahas dengan sebaik-baiknya.

    “Kehadiran PDI justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak sesuai,” katanya.

    Sebelumnya, beberapa bulan lalu Megawati mempertanyakan sikap DPR yang mengusulkan revisi UU tentang TNI dan Polri. Padahal, sudah ada Ketetapan (TAP) MPR Nomor 6/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

    “Ya enggak setujulah yang RUU TNI Polri itu. Itu TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI dan Polri. Lah, kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya,” kata dia saat Mukernas Partai Perindo di Jakarta, Rabu (31/7/2025).

    Megawati melihat bila disetarakan, Polri juga jadi memiliki pesawat karena TNI AU memiliki itu. Akan tetapi, dia juga mengaku ada yang memberitahukan kepadanya bahwa kedua RUU itu hanya berbicara soal usia pensiun.

    “Saya kalau ngomong mungkin cerewet, tapi semuanya itu ada kebenarannya, saya gak ngomong sembarangan, apalagi masalah hukum,” pungkasnya.

  • Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

    Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

    loading…

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara soal sikap sang ibu sekaligus pimpinan partainya, Megawati Soekarnoputri yang sempat menolak keras RUU TNI. Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara soal sikap sang ibu sekaligus pimpinan partainya, Megawati Soekarnoputri yang sempat menolak keras Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Puan menjelaskan, sikap Megawati itu dinyatakan sebelum DPR dan pemerintah membahas bersama RUU TNI.

    Ia mengatakan, hasil pembahasan RUU TNI telah dijelaskan oleh Panja dan pimpinan DPR. “Ya itu kan sebelum kita bahas bersama. Dan hasilnya seperti apa, tadi kan dalam konferensi pers sudah disebarkan hasil dari panja yang akan diputuskan,” terang Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

    Saat disinggung sikap Fraksi PDIP terkait RUU TNI, Puan tak menjawab lugas. Ia hanya mengatakan, pihaknya hadir untuk meluruskan hal-hal yang dianggap tak sesuai ketentuan.

    “Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak sesuai,” terang Puan.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan menolak RUU TNI dan Polri karena dianggap bertentangan dengan TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

    Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato kebangsaan di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta Concert Hall lantai 15 iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

    “Nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah yang RUU TNI-Polri gitu. Loh kok gak dilihat sumbernya, itu TAP MPR loh, yang namanya ketika jadi satu, saya yang memisahkan, Presiden loh bukan Megawati,” kata Megawati.

    Menurutnya, TAP MPR RI yang diterbitkan masa dirinya jadi Presiden itu harus dijalankan. Megawati mempertanyakan maksud DPR RI yang ingin menyetarakan TNI dan Polri lewat revisi undang-undang.

    “TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa? Yaudah gausah deh ini ini dulu,” tutur Megawati.

    (rca)

  • Ditemui Legislator Partai Perindo, Warga Donggala Curhat Kebutuhan Air Bersih hingga Bus Sekolah

    Ditemui Legislator Partai Perindo, Warga Donggala Curhat Kebutuhan Air Bersih hingga Bus Sekolah

    loading…

    Masyarakat Desa Loli Tasiburi dan Desa Loli Oge, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah bertemu wakil rakyat dari Partai Perindo. Foto/istimewa

    JAKARTA – Masyarakat Desa Loli Tasiburi dan Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah akhirnya memiliki kesempatan menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada wakil rakyat dari Partai Perindo .

    Berbagai aspirasi mengalir dalam reses masa sidang I di 2025 yang dilakukan Nasir, anggota DPRD Kabupaten Donggala dari Partai Perindo atau dikenal sebagai Partai Kita, selama dua hari berturut-turut.

    “Ini merupakan bagian dari upaya DPRD Donggala untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjembatani harapan mereka dengan program pembangunan daerah,” ungkap Nasir usai reses di Desa Loli Oge, dikutip Jumat (14/3/2025).

    Warga setempat berharap pembangunan gedung PAUD, pembangunan jalan usaha tani menuju kawasan produksi, pelatihan pembuatan perahu, penyediaan bus sekolah dan pendirian Sekolah Sepak Bola (SSB).

    Sehari sebelumnya, warga Desa Loli Tasiburi menyampaikan harapannya terkait ketersediaan air bersih, pembangunan rabat (jalan setapak) bagi petani di kantong produksi, pemasangan lampu jalan, pengembangan wisata air terjun, serta pengadaan mesin perahu untuk nelayan.

    Selain itu, mereka berharap adanya pembangunan sekolah tingkat SMA dan pengoperasian bus sekolah untuk menekan penggunaan sepeda motor di kalangan pelajar.

    “Salah satu poin utama yang menjadi perhatian dalam reses ini adalah permintaan bus sekolah. Masyarakat menyoroti tingginya jumlah pelajar yang harus menggunakan sepeda motor untuk pergi ke sekolah, yang sering kali berujung pada kecelakaan, bahkan hingga merenggut nyawa,” tutur Nasir yang merupakan anggota Fraksi Partai Perindo.

    Alumnus SMEA Donggala ini menegaskan komitmennya untuk menyuarakan setiap aspirasi tersebut di parlemen. Dia memastikan setiap persoalan yang dihadapi masyarakat di dapilnya ada solusi konkret.

    “Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan permintaan warga, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat,” kata Nasir.

    (cip)

  • PT Perikanan Indonesia Antisipasi Lonjakan Permintaan Ikan Jelang Lebaran

    PT Perikanan Indonesia Antisipasi Lonjakan Permintaan Ikan Jelang Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perikanan Indonesia (Perindo) melaporkan, hasil serapan ikan periode Januari 2024 hingga Februari 2025 mencapai 6.256 ton. Ikan yang ditangkap dan diserap antara lain Tuna, Bandeng, Cakalang, Cumi, Gurita, Kembung, Layang, Sotong, dan Tongkol.

    Direktur Operasional PT Perikanan Indonesia Fajar Widisasono menyampaikan, pihaknya akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga ikan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.

    Saat ini, dia mengungkap peningkatan kebutuhan ikan mulai terlihat pada H-7 Ramadan. Lonjakan itu akan berlangsung hingga H+3 Lebaran. 

    “Kami telah melakukan langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pasar yakni dengan fokus pada produksi ikan di wilayah-wilayah operasional PT Perikanan Indonesia,” kata Fajar dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

    Fajar menuturkan, semua cabang Perseroan digencarkan dalam memproduksi ikan. Salah satunya memaksimalkan pengoperasian kapal-kapal perusahaan untuk melakukan penangkapan ikan dan menyerap hasil tangkapan nelayan (offtake), khususnya di perairan Bitung dan Simeulue.

    Selain itu, PT Perikanan Indonesia juga mengaktifkan fungsi cold storage di berbagai wilayah operasional perusahaan sebagai buffer stock di selama bulan Ramadan. Tujuannya, untuk mengatasi fluktuasi permintaan dan pasokan.

    Adapun, jumlah stok ikan di Cold Storage PT Perikanan Indonesia pada 28 Februari 2025 di berbagai wilayah sebesar 212 ton. Stok ikan tersebut tersebar di Ambon, Bacan, Bitung, Belawan, Brondong, Pekalongan, Jakarta, Sorong, dan Makasar.

    Dia memastikan, mutu dari produk perikanan dari hulu hingga hilir selalu terjaga kualitasnya. Salah satunya yaitu dengan sertifikasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Unit Muara Baru, kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta untuk standar mutu fasilitas dan sarana pengolahan ikan.

  • Tegaskan Transformasi, Angela Tanoesoedibjo Serahkan SK Plt Pimpinan Pemuda Perindo ke William Tanuwijaya

    Tegaskan Transformasi, Angela Tanoesoedibjo Serahkan SK Plt Pimpinan Pemuda Perindo ke William Tanuwijaya

    loading…

    Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menyerahkan SK Pelaksana Tugas (Plt) bagi Ketua dan Sekjen Pemuda Perindo di Kantor DPP Partai Perindo. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menyerahkan SK Pelaksana Tugas (Plt) bagi Ketua dan Sekjen Pemuda Perindo di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro 29, Menteng, Jakarta pada Selasa (11/3/2025). William Tanuwijaya yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Umum ditetapkan sebagai Plt Ketua Umum Pemuda Perindo, ia akan didampingi Apri Supriyadi sebagai Plt Sekjen Pemuda Perindo.

    Penyerahan SK merupakan wujud semangat transformasi yang telah diusung oleh Partai Perindo. Transformasi dilakukan salah satunya dengan merestrukturisasi dan menjaring kader-kader berkualitas. Harapannya para kader dapat menjadi representasi di tengah masyarakat.

    “Transformasi yang sesungguhnya adalah ketika partai kita turun langsung ke tengah masyarakat dan membawa perubahan nyata. Ini bukan perjuangan yang mudah, tetapi kami akan terus melanjutkan perjuangan ini, bersama-sama, untuk mewujudkan cita-cita bersama. Apa pun rintangan yang ada, kita akan hadapi bersama-sama sampai kita mencapai tujuan akhir yang kita inginkan,” ujar Angela Tanoesoedibjo.

    Senada, Plt. Ketua Umum Pemuda Perindo William Tanuwijaya menegaskan fokus utamanya adalah membangkitkan semangat Pemuda Perindo di seluruh Indonesia, melalui pembentukan struktur ketua, sekretaris, bendahara (KSB) yang aktif dan program pengembangan karakter positif.

    “Kami akan menghadirkan program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pemuda. Selain itu pengembangan digital dan media sosial Pemuda Perindo akan menjadi prioritas untuk memperkuat jaringan dan menjangkau lebih banyak pemuda di berbagai daerah,” ucapnya.

    Pihaknya juga akan berfokus pada pengembangan pendidikan politik, karakter, dan organisasi untuk membekali pemuda dengan pengetahuan yang lebih luas. Pemuda Perindo juga akan melaksanakan program pemberdayaan UMKM melalui bazar dan inisiatif pemuda sendiri.

    “Selain itu, Esports dan olahraga akan menjadi fokus untuk menciptakan kegiatan yang diminati serta bermanfaat bagi pemuda. Kita berkomitmen untuk memperkuat Pemuda Perindo dan melibatkan lebih banyak pemuda dalam kegiatan yang dapat memberikan dampak positif bagi bangsa,” ujar William.

    Plt Sekjen Pemuda Perindo Apri Supriyadi menambahkan, isu pertama yang akan difokuskan adalah pembenahan organisasi, sesuai dengan pengalamannya sebagai Wasekjen Bidang OKK yang mendampingi Sekjen dalam hal keorganisasian.

    “Kami akan berupaya membentuk struktur organisasi hingga tingkat DPW dan DPD, serta menetapkan peraturan organisasi sebagai landasan gerakan Pemuda Perindo. Kami ingin menjadikan Pemuda Perindo sebagai wadah apresiasi politik bagi anak muda Indonesia,” ujarnya.

    Penyerahan SK Pelaksana Tugas pimpinan Pemuda Perindo ini merupakan bagian dari upaya transformasi Partai Perindo. Ke depannya, sebagai partai yang berbasis pada kader, Partai Perindo akan terus mengembangkan kaderisasi dan mengedepankan sistem meritokrasi bagi segenap pengurus.

    Sehingga, proses transformasi yang tengah diusung akan berujung pada peningkatan kepercayaan masyarakat saat Pemilu 2029, sejalan dengan target Partai Perindo untuk bisa masuk parlemen.

    (rca)

  • Silaturahmi ke Bupati Morowali, Partai Perindo Siap Kawal dan Dukung Program Percepatan Kesejahteraan Masyarakat

    Silaturahmi ke Bupati Morowali, Partai Perindo Siap Kawal dan Dukung Program Percepatan Kesejahteraan Masyarakat

    loading…

    Bendahara Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar bersilaturahmi dengan Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf pada Rabu, 5 Maret 2025. Foto/Dok.SindoNews

    MOROWALI – Dalam safari politiknya di Sulawesi Tengah, Bendahara Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar bersilaturahmi dengan Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf pada Rabu, 5 Maret 2025.

    Turut mendampingi pada pertemuan yang bertempat di Kantor Bupati Morowali itu, ialah Ketua DPD Partai Perindo Morowali yang juga Ketua Fraksi Partai Perindo di DPRD Kabupaten Morowali, Putra Bonewa, Sekretaris DPD Partai Perindo Morowali, Bahrun, serta dua Anggota DPRD Morowali dari Partai Perindo, Herlan dan Herman.

    Michael Sianipar mengatakan pertemuan itu merupakan momen istimewa, terlebih karena Bupati Morowali Iksan Baharuddin Abdul Rauf merupakan kader terbaik Partai Perindo.

    “DPP Partai Perindo berkomitmen mengawal seluruh kader yang terpilih menjadi Bupati. Kita juga memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali untuk kebermanfaatan masyarakat Morowali,” katanya.

    Diuraikan lebih lanjut, pertemuan ini menghasilkan diskusi konstruktif mengenai pembangunan Morowali ke depan. Kedua pihak sepakat untuk menjalin komunikasi intensif dalam mengawal setiap kebijakan daerah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi daerah, serta pengembangan infrastruktur.

    Ketua Indonesian Youth Diplomacy ini juga optimistis Bupati Morowali dan jajaran Pemkab dapat menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. “Partai Perindo juga berharap agar kebijakan yang diambil mampu menciptakan pemerataan ekonomi, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Morowali,” ucapnya.

    (shf)

  • DPP Partai Perindo Bagi-bagi Takjil dan Kopiah Gratis

    DPP Partai Perindo Bagi-bagi Takjil dan Kopiah Gratis

    loading…

    DPP Partai Perindo bagi-bagi takjil dan kopiah gratis kepada para pengendara menjelang buka puasa pada Senin (3/3/2025) sore. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – DPP Partai Perindo bagi-bagi takjil dan kopiah gratis kepada para pengendara menjelang buka puasa pada Senin (3/3/2025) sore. Pembagian takjil dan kopiah gratis itu turut dihadiri oleh Ketua Bidang Agama, Inklusi, dan Keberagaman Partai Perindo Anjas Pramono.

    “Alhamdulillah pada sore hari ini kami dari teman-teman DPP Perindo kita melakukan bagi-bagi takjil dan juga kopiah hitam secara gratis kepada para pengendara bermotor di kawasan Menteng,” kata Anjas di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

    Anjas menjelaskan alasan pihaknya memberikan kopiah gratis karena ingin membagikan semangat Partai Perindo yang tidak hanya nasionalis tapi juga religius.

    “Jadi kopiah gratis ini kan menjadi salah satu simbolis nasionalis bagaimana kita juga Partai Perindo ini juga berharap bahwa semangat nasionalisme dan semangat sebagai Islam religius ini juga akan muncul di Partai Perindo. Dan bagaimana kita inginkan masyarakat ini juga lebih terbuka terhadap perbedaan di bulan Ramadan,” jelasnya.

    Dia berharap program pembagian takjil dan kopiah dapat dilakukan dan diimplementasikan oleh DPW maupun DPD Partai Perindo di seluruh Indonesia. “Mengingat Alhamdulillah ada puluhan kepala daerah yang dari kader asli Partai Perindo ini juga mereka dilantik dan harapannya juga mereka dapat memberikan efek kebaikan untuk masyarakat sekitar di daerah,” ungkapnya.

    Selain pembagian takjil dan kopiah kepada pengendara, Anjas mengungkapkan bahwa akan ada kegiatan yang sama untuk diberikan kepada banyak pihak salah satunya yayasan disabilitas.

    “Dari kita ada upaya buka bersama memang nantinya ada bagi-bagi takjil sudah menyiapkan 18 titik se-DKI Jakarta dimana kita juga berharap akan melakukan bagi-bagi takjil kepada teman-teman mustakim atau kepada teman-teman gelandangan, juga teman-teman yayasan disabilitas. Kita juga akan muncul di ruang-ruang masyarakat seperti pasar, UMKM dan sebagainya. Itu upaya kita dalam 18 hari ke depan,” tandasnya.

    (rca)

  • Buntut Panjang Suara Tidak Sah ‘Menang’ di Pilkada Banjarbaru

    Buntut Panjang Suara Tidak Sah ‘Menang’ di Pilkada Banjarbaru

    Jakarta –

    Fenomena suara tidak sah ‘menang’ di Pilkada Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berbuntut panjang. Terbaru, empat komisioner KPU Banjarbaru dipecat.

    Kisruh Pilkada Banjarbaru ini berawal dari diskualifikasi terhadap pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 2 Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah. Meski telah didiskualifikasi di tengah jalan, surat suara masih menampilkan Aditya dan Said.

    KPU Banjarbaru membatalkan pencalonan Aditya-Said pada tanggal 31 Oktober 2024 atau kurang dari satu bulan sebelum hari pemungutan suara. Aditya merupakan Wali Kota Banjarbaru petahana.

    Dia didiskualifikasi berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Kalimantan Selatan yang menyatakan ada pelanggaran administrasi. Aditya-Said didiskualifikasi berawal dari laporan yang diajukan oleh rivalnya, yakni calon wakil wali kota Banjarbaru nomor urut 1, Wartono, ke Bawaslu.

    Wartono melaporkan Aditya karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada. Meski Aditya-Said didiskualifikasi, KPU tetap menggelar Pilkada Banjarbaru dengan satu paslon tanpa ada kotak kosong di surat suara.

    KPU mengatakan hal itu dilakukan karena diskualifikasi dilakukan menjelang hari pemungutan suara sehingga tidak memungkinkan untuk mencetak ulang surat suara. Hasilnya, KPU Banjarbaru menetapkan pasangan Erna Lisa Halaby-Wartono sebagai calon peraih suara terbanyak dalam Pilkada 2024. Lisa-Wartono dinyatakan meraih seluruh suara sah, meski suara tidak sah jauh lebih banyak.

    Dilansir Antara, Jumat (6/12/2024), penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru dilakukan melalui rapat pleno terbuka KPU Banjarbaru. Lisa-Wartono meraih 36.135 suara sah atau 100% suara sah dalam Pilkada Banjarbaru 2024.

    “Hasil rapat pleno terbuka KPU telah memutuskan perolehan suara yang diraih pasangan Erna Lisa Halaby dan Wartono yang meraih sebanyak 36.135 suara sah,” ujar Ketua KPU Banjarbaru Dahtiar di Banjarbaru pada Selasa (3/12).

    Dia mengatakan tidak ada perbedaan dengan penghitungan yang dilakukan saksi Erna Lisa Halaby-Wartono yang diusung oleh Gerindra, Golkar, PDIP, PAN, Demokrat, NasDem, Gelora, PKS, PSI, Perindo, PBB, Garuda dan PKB. Bawaslu juga tidak memberikan tanggapan.

    Dahtiar mengatakan total suara tidak sah pada Pilkada Banjarbaru mencapai 78.736. Dia menyebut suara pasangan calon yang didiskualifikasi KPU Banjarbaru, yakni Aditya-Said yang diusung PPP, Ummat, Buruh, dinyatakan nol.

    Digugat ke MK-Hasil Pilkada Dibatalkan

    Foto: Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)-(Anggi Muliawati/detikcom)

    Fenomena itu pun digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada empat gugatan yang didaftarkan ke MK terkait masalah Pilkada Banjarbaru.

    Empat gugatan itu ialah:

    1. Gugatan diajukan Muhamad Arifin yang didaftarkan pada 4 Desember 2024

    2. Gugatan diajukan Udiansyah dan Abd Karim yang didaftarkan pada 4 Desember 2024

    3. Gugatan diajukan Hamdan Eko Benyamine, Hudan Nur, Zepi Al Ayubi dan Sandi Firly yang didaftarkan pada 4 Desember 2024

    4. Gugatan diajukan Muhammad Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah (paslon didiskualifikasi) yang didaftarkan pada 4 Desember 2024.

    Setelah melewati sidang pendahuluan, MK memutuskan melanjutkan gugatan yang diajukan Muhamad Arifin selaku Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan ke tahap pembuktian. Sementara, tiga gugatan lagi tidak diterima.

    Setelah melewati proses persidangan, MK memutuskan mengabulkan sebagian gugatan pemohon. MK memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Pilkada Banjarbaru.

    “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan perselisihan hasil pilkada perkara 05/PHPU.BUP-XXIII/2024, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    MK menyatakan PSU harus digelar dengan menggunakan surat suara bergambar pasangan calon nomor urut 1 Erma Lisa Halaby dan Wartono melawan kolom atau kotak kosong. PSU harus dilaksanakan dalam rentang waktu 60 hari sejak putusan dibacakan.

    “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih elap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj Erna Lisa Halaby dan Wartono dan satu kolom kosong yang tidak bergambar,” ujarnya.

    Dalam pertimbangannya, MK menyatakan pemungutan suara yang dilakukan di Banjarbaru dengan menggunakan surat suara yang masih terdapat gambar pasangan calon nomor urut 2 Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah bertentangan dengan mekanisme pemilihan satu pasangan calon. MK mengatakan suara dari paslon nomor 2 itu malah dihitung tidak sah.

    “Berkenaan dengan hal ini, oleh karena pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 hanya tersisa satu pasangan calon peserta pemilihan karena adanya pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya, terhadap pemilukada tersebut seharusnya diterapkan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan salah satu kondisi dilaksanakannya Pemilihan dengan satu pasangan adalah apabila terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon,” ujar MK.

    MK menyatakan telah terjadi kondisi khusus yang menimbulkan anomali penetapan suara sah di Pilkada Banjarbaru. MK menilai seharusnya pilkada yang diikuti satu pasangan calon diterapkan mekanisme yang sama tanpa membeda-bedakan.

    MK berpandangan KPU telah mengabaikan hak pemilih dengan dinyatakan tidak sahnya suara pemilih yang tidak memilih pasangan Erna-Wartono. MK menyebut KPU tetap menggunakan surat suara yang memuat pasangan Aditya-Said meski sudah didiskualifikasi.

    “Meskipun Termohon telah berupaya mensosialisasikan kondisi tersebut Kepada para calon pemilih, namun hal tersebut tidak dapat memperbaiki fakta bahwa hanya surat suara yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kemudian dihitung sebagai surat suara sah,” ujar Hakim MK Enny.

    MK mengatakan tidak ada kejelasan kriteria terkait perolehan suara pasangan Aditya-Said dinyatakan sebagai suara tidak sah. Enny menyatakan KPU telah bersikap abai dalam menerapkan diskresi yang mengedepankan hak konstitusional dan kepentingan pemilih.

    “Dalam batas penalaran yang wajar, pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, terdapat fakta bahwa hanya tersisa satu pasangan calon sebagai peserta dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada waktu kurang dari 29 hari sebelum pemungutan suara, maka terdapat cukup kondisi dan kejadian khusus yang dapat menjadi dasar bagi Termohon untuk menunda pemungutan suara,” jelasnya.

    DKPP Pecat 4 Komisioner KPU Banjarbaru

    Ilustrasi KPU (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

    Persoalan Pilkada Banjarbaru tak berhenti di putusan MK. Terbaru, empat komisioner KPU Banjarbaru resmi mendapatkan sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

    Mereka dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Sanksi itu diberikan terkait putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang di Banjarbaru.

    Dilansir Antara, Sabtu (1/3/2025), sanksi itu dibacakan langsung oleh Ketua DKKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta. Perkara yang teregister dengan nomor 25-PKE-DKPP/2025 itu diadukan oleh mantan calon Wakil Wali Kota Banjarbaru Said Abdullah yang memberikan kuasa kepada Syarifah Hayana, Abdul Hanap, dan Daldiri.

    “Mengabulkan permohonan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi penghentian tetap kepada teradu,” kata Heddy.

    Empat komisioner yang diberhentikan tetap yakni Teradu I Dahtiar selaku ketua merangkap anggota KPU Kota Banjarbaru, Teradu II Resty Fatma Sari, Teradu III Normadina, dan Teradu IV Hereyanto masing-masing selaku anggota KPU Kota Banjarbaru. Sementara, anggota KPU Banjarbaru Haris Fadhillah sebagai Teradu V mendapat peringatan keras.

    “Keputusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan dan memerintahkan badan pengawas pemilihan umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” ujarnya.

    KPU RI pun memberi jaminan PSU di Banjarbaru tetap terlaksana meski ada empat anggota KPU setempat yang dipecat. KPU RI akan mengerahkan KPU Kalimantan Selatan untuk mengambil alih tugas KPU Banjarbaru.

    “KPU akan menugaskan KPU Kalimantan Selatan untuk mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Banjarbaru,” kata Komisioner KPU Idham Holik saat dihubungi, Sabtu (1/3).

    Idham mengatakan pihaknya tidak akan mengintervensi keputusan DKPP. Dia menyebut pelanggaran etik berkaitan dengan persoalan individu.

    “Etik itu terkait individual penyelenggara pemilu/pilkada. Jadi hal tersebut kembali ke individu yang terkena putusan tersebut,” ucapnya.

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya menghormati keputusan DKPP. Dia meminta agar masalah yang menjadi pemicu Pilkada Banjarbaru diulang tak lagi terjadi.

    “Komisi II tak mau keteledoran dan kesalahan yang mengakibatkan PSU terulang. Kami juga meminta evaluasi terhadap keanggotaan KPU di daerah yang nyata-nyata tidak profesional,” ujar Rifqi kepada wartawan, Minggu (2/3/2025).

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf juga mendukung DKPP. Dia mengatakan uang rakyat hilang gara-gara Pilkada Banjarbaru bermasalah hingga berujung PSU.

    “Kalau menurut saya tepat, apa yang dilakukan oleh DKPP untuk memberhentikan karena ada uang negara, uang rakyat yang hilang. Itu kan APBD, ya kan,” kata Dede.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Resmi Dilantik, Bupati Mentawai Ungkap Perindo Punya Peranan Penting di Pilkada

    Resmi Dilantik, Bupati Mentawai Ungkap Perindo Punya Peranan Penting di Pilkada

    loading…

    Rinto Wardana (tengah) yang dilantik menjadi Bupati Mentawai sejak 20 Februari 2024 mengungkap bahwa Parta Perindo mempunyai peranan penting dalam pencalonannya. Foto/Jonathan Simanjuntak

    JAKARTA – Rinto Wardana resmi dilantik menjadi Bupati Mentawai sejak 20 Februari 2024. Rinto mengungkap bahwa Parta Perindo mempunyai peranan penting dalam pencalonannya di Pilkada 2024.

    Rinto menjelaskan bahwa Partai Perindo merupakan partai pertama yang memberikan surat B1KWK atau surat rekomendasi untuk maju sebagai calon kepala daerah. Surat rekomendasi itu dinilainya membuat partai lain bisa ikut bergabung menjadi satu koalisi.

    Baca Juga

    “Perindo menjadi pionir yang memberikan rekomendasi pertama kepada kami, sehingga mengakibatkan ada partai-partai politik lain di dalam koalisi kami sehingga kami didukung 7 parpol, 5 di antaranya pemilik kursi DPRD,” kata Rinto di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Sabtu (1/3/2025).

    Munculnya surat rekomendasi itu, kata dia, juga mengubah situasi politik di Kepulauan Mentawai. Sebab saat muncul untuk menjadi kandidat kepala daearah ia mengaku memiliki elektabilitas yang jauh dengan kandidat lainnya.

    “Kalau Perindo tidak menerbitkan yang pertama belum tentu partai lain memiliki keyakinan saya layak diusung atau tidak,” ucapnya.

    Baca Juga

    Ia pun berharap partai Perindo dapat mendukung program kerjanya dalam lima tahun masa kepemipinannya ke depan. Apalagi, sejauh ini Perindo juga memiliki anggota legislatif yang duduk di sana.

    (shf)

  • Partai Perindo Pastikan Kawal Pemerintahan Kepulauan Mentawai Wujudkan Kemakmuran

    Partai Perindo Pastikan Kawal Pemerintahan Kepulauan Mentawai Wujudkan Kemakmuran

    loading…

    Wakil Ketua Umum Partai Perindo Tama Satrya Langkun memastikan bakal mengawal pemerintahan Kepulauan Mentawai dalam mewujudkan kemakmuran. Foto/SindoNews/jonathan simanjuntak

    JAKARTA – Partai Perindo memastikan bakal mengawal Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusul menangnya pasangan Rinto Wardana. Perindo memastikan akan bekerja sama untuk memberikan kemakmuran pada masyarakat.

    “Kami juga merasa punya tanggung jawab untuk mengawal kerja pemerintahan beliau ke depan, karena kerja sama politik itu bukan hanya mendorong orang, mengusung orang agar dia menang, tapi juga kemudian membersamai menjalankan pemerintahan bersama untuk memberikan kemakuran bersama di sana,” kata Wakil Ketua Umum Partai Perindo Tama Satrya Langkun di Kantor DPP Perindo, Sabtu (1/3/2025).

    Tama menegaskan pengawalan ini dilakukan lewat anggota legislatif Perindo yang berada di sana. Selama masa kepemimpinan lima tahun itu, anggota legislatif Perindo dituntut untuk memastikan anggaran pemerintahan dipakai sesuai dengan keperluan masyarakat.

    “Kita harus pastikan anggaran yang digunakan untuk masyarakat, sumber daya yang dipakai tujuannya untuk kemakmuran di sana, kalau niatnya ke sana pasti kita akan dukung terus,” tutur dia.

    Perindo juga berharap Rinto bisa mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalan programnya. Selanjutnya, Perindo juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap membangun sinergi dengan pemerintahan pusat.

    “Kita berharap Pak Rinto mengutamakan kepentingan masyarakat dan kedua membangun sinergi dengan pemerintahan pusat dan ketiga terakhir tentu saja program yang berhubungan dengan efisiensi maka dari itu kita berharap anggaran yang digunakan, direncanakan,” tutupnya.

    (cip)