partai: Perindo

  • KPU Tetapkan 50 Caleg Terpilih di DPRD Jombang, Ini Daftar Lengkapnya

    KPU Tetapkan 50 Caleg Terpilih di DPRD Jombang, Ini Daftar Lengkapnya

    Jombang (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Jombang menetapkan 50 caleg terpilih di DPRD setempat dalam Pemilu 2024. Rapat pleno penetapan perolehan kursi tersebut digelar di gedung Husni Kamil Manik kantor KPU setempat, Kamis (2/5/2024) malam.

    Rapat penetapan perolehan kursi DPRD Jombang dihadiri oleh Forkopimda, Bawaslu, serta perwakilan partai politik. Selain itu juga dihadiri media massa, ormas serta undangan lainnya.

    Ketua KPU Jombang Abdul Wadud Burhan Abadi mengatakan, penetapan dilakukan merujuk pada pemberitahuan dari KPU RI kepada KPU Provinsi maupun Kabupaten bahwa di Jombang sudah tidak ada sengketa.

    “Penetapan perolehan kursi DPRD Jombang bisa dilaksanakan kalau tidak ada sengketa atau gugatan. Nah, di Jombang sudah klir, Makanya hari ini kita lakukan penetapan,” jelas Burhan, panggilan akrab Abdul Wadud Burhan Abadi.

    Burhan mengungkapkan, jika tidak ada sengketa, maka tiga hari setelah ditetapkan nasional oleh KPU RI, maka KPU daerah bisa melaksanakan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD.

    Namun, kalau ada sengketa, menunggu keputusan dari MK (Mahkamah Konstitusi). Dimana objek dari gugatan itu adalah keputusan KPU RI Nomor 360. Rapat pleno dimulai dengan pembacaan perolehan kursi parpol di masing-masing dapil. Penetapan kursi untuk DPRD Jombang itu berdasarkan pembagian suara partai dengan sistem pembagian bilangan ganjil atau motode sainte legue.

    Berdasarkan rekapitulasi KPU itu, hanya ada 8 parpol yang memperoleh kursi. PKB mendapat kursi terbanyak dalam Pemilu 2024 ini yakni 12 kursi. Disusul PDIP yang memperoleh 10 kursi. Selanjutnya, Partai Gerindra memperoleh 8 kursi, dan Partai Demokrat 6 kursi.

    Kemudian Partai Golkar 5 kursi, PPP 4 kursi, PKS 3 kursi dan NasDem 2 kursi. Sedangkan parpol yang tidak mendapat memperoleh kursi antara lain Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PAN, PBB, PSI, Partai Perindo dan Partai Ummat.

    Setelah dilakukan pengitungan, sebanyak 50 caleg dinyatakan terpilih. Mereka kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jombang dalam rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Jombang.

    “Kami akan memberikan salinan nama-nama terpilih kepada Bawaslu dan Partai Politik, juga kepada Calon terpilih. Selain itu juga menyampaikan hasil penetapan kepada gubernur melalui bupati,” pungkasnya. [suf]

    Hasil penetapan caleg terpilih DPRD Jombang

    A. Dapil Jombang 1 (Jombang, Peterongan)
    1. M. Subaidi Muchtar (PKB)
    2. Hadi Atmaji (PKB)
    3. Mochammad Agung Natsir (Gerindra)
    4. Donny Anggun (PDIP)
    5. Dora Maharani (PDIP)
    6. M. Zahrul Jihad (Demokrat)
    7. Muhamad Said (PKS)
    8. Taufiqi Fakkarudin Assilahi (PPP)

    B. Dapil Jombang 2 (Diwek, Sumobito, Jogoroto)
    1. Mas’ud Zuremi (PKB)
    2. Fatimah ZB (PKB)
    3. Mochamad Fauzan (PKB)
    4. Aang Z Kunaifi (Gerindra)
    5. Syaifulloh (PDIP)
    6. Jawahirul Fuad (PDIP)
    7. Junita Erma Zakiyah (PPP)
    8. Rahmat Agung Saputra (Golkar)
    9. M. Syarif Hidayatulloh (Demokrat)
    10. Muhammad Thoyib Faizin (PKS)

    C. Dapil Jombang 3 (Bareng, Mojoagung, Mojowarno, Wonosalam)
    1. Mohamad Muhaimin (PKB)
    2. Subur (PKB)
    3. Machwal Huda (Gerindra)
    4. Samsul Hudah (PDIP)
    5. Dodit Eko Prasetyo (PDIP)
    6. Totok Hadi Riswanto (PDIP)
    7. Sugiyoto (Demokrat)
    8. M. Ishomuddin Haidar (PPP)
    9. Mohammad Misbah (Nasdem)
    10. Arif Sutikno (Golkar)

    D. Dapil Jombang 4 (Perak, Gudo, Ngoro, Bandarkedungmulyo)
    1. Kholilah (PKB)
    2. M. Naqib Abdullah (PKB)
    3. Machin (Gerindra)
    4. Adi Artama Putra (PDIP)
    5. Andik Basuki Rahmat (Golkar)
    6. Aditya Dimas Pradana (Nasdem)
    7. Heri Purwanto (Demokrat)
    8. Heri Santoso (PKS)
    9. Ahmad Fakhiril Aflah (PPP)

    E. Dapil Jombang 5 ( Ploso, Plandaan, Kabuh Kudu dan Ngusikan)
    1. Kartiyono (PKB)
    2. Erna Kuswati (PKB)
    3. Achmad Fachruddin (Gerindra)
    4. Iwan Trisaksono (Gerindra)
    5. Ama Siswanto (PDIP)
    6. Maya Novita (Golkar)
    7. Mulyani Puspita Dewi (Demokrat)

    F. Dapil Jombang 6 (Kesamben, Tembelang, Megaluh)
    1. Anas Burhani (PKB)
    2. Octadella Bilytha Permatasari (Gerindra)
    3. Novadona Bilytha Puspythasari (Gerindra)
    4. Andik Purnawan (Golkar)
    5. M. Na’im (PDIP)
    6. Dian Ayunita Prasstumi (Demokrat)

  • Survei Pilkada Jember: Pertarungan Ketat Hendy Vs Fawait

    Survei Pilkada Jember: Pertarungan Ketat Hendy Vs Fawait

    Jember (beritajatim.com) – Pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadirkan pertarungan ketat antara Muhammad Fawait, kandidat bupati asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dengan kandidat petahana Hendy Siswanto.

    Ini setidaknya terbaca dari hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) pada 18-26 April 2024. Dari seribu orang responden, tingkat elektabilitas Fawait mencapai 38,7 persen dan Hendy 31,5 persen.

    Persaingan antara Hendy dengan Fawait sudah terjadi sejak setahun belakangan. Menurut survei ARCI, pada Maret 2023, elektabilitas Fawait 26,9 persen, Hendy 25,5 persen.

    Hendy unggul dalam survei pada Agustus sebesar 30,7 persen dan Fawait 28,8 persen. “Pak Hendy mengalami kenaikan signifikan pada periode Agustus 2023, karena tingkat kepuasan terhadap infrastruktur luar biasa,” kata Direktur ARCI Baihaqi Siradj, ditulis Sabtu (4/5/2024).

    Fawait kembali unggul dalam survei pada Januari 2024 sebesar 32,9 persen, dan elektabilitas Hendy turun menjadi 29,6 persen. “Haji Hendy mengalami penurunan, karena di lapangan, banyak ketidakpuasan terhadap pelayanan publik dan pendidikan,” kata Baihaqi.

    Mantan bupati Faida menguntit Hendy dan Fawait. Setelah memperoleh dukungan 10,2 persen pada Maret 2023, sedikit demi sedikit elektabilitasnya naik menjadi 11,5 persen (Agustus 2023), 13,7 persen (Januari 2024), dan 15,6 persen (April 2024).

    “Tingkat kepuasan pada zaman pemerintahan Faida dengan Hendy sebenarnya tidak terlalu jauh. Jadi dianggap sama saja. Angka kenaikan elektabilitas Faida tidak terlalu signifikan dari Maret 2023 ke Agusrus 2023,” kata Baihaqi.

    Elektabilitasnya meningkat 2,2 persen pada Januari 2024 setelah Faida berkampanye pada pemilihan umum. Ia mencalonkan diri menjadi legislator DPR RI dari Partai Perindo. “Dia tidak terpiih, tapi gencar sehingga terbaca oleh masyarakat,” kata Baihaqi.

    Elektabilitas Faida kembali naik pada April 2024 karena sudah mulai berkampanye untuk ikut pilkada pada 27 November 2024.

    Kendati demikian, Baihaqi menegaskan, tidak ada pengaruh pemilihan presiden terhadap pilihan saat pilkada Jember. “Karena ketokohan calon di wilayah masing-masing,” katanya.

    Dari kelompok pemilih, menurut Baihaqi, Fawait lebih banyak dipilih perempuan. “Ibu-ibu lebih suka sosok Fawait. Tingkat kemantapan pemilih Fawait lebih tinggi, karena yang digarap adalah kaum perempuan,” kata Baihaqi.

    Ini berbeda dengan Hendy yang lebih banyak dipilih pelaku usaha mikro kecil menengah. Dia disukai karena program kerjanya. Sementara Faida lebih disukai masyarakat kecil di tingkat desa.

    Sementara untuk posisi calon wakil bupati, Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang saat ini menjabat wakil bupati mendampingi Hendy masih yang terkuat, dengan elektabilitas 30,2 persen. Elektabilitas Abdul Muqiet Arief yang pernah menjadi wabup mendampingi Faida pada 2016-2021 mencapai 21 persen.

    Sementara artis Anang Hermansyah yang sempat mencuat sebagai nama cawabup mendampingi Fawait memperoleh 10.8 persen. Sejumlah nama lain yang muncul sebagai kandidat wabup adalah Ketua Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi (8,2 persen) dan Ketua PPP Jember Madini Farouq (6,1 persen).

    Berdasarkan survei tersebut, Baihaqi mengatakan, belum ada kandidat bupati dan wakil bupati yang aman alias bakal menang. “Kalau seseorang pada posisi elektabilitas 50 persen atau bahkan 60 persen, ini baru bisa disebut sedikit aman. Pada Pilkada DKI 2017, elektabilitas Ahok ada pada angka 65 persen. Itu pun masih dikalahkan Anies Baswedan,” kata Baihaqi. [wir]

  • 50 Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto

    50 Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mojokerto. Ada 50 nama yang akan menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto hasil Pemilihan Umum (Pemilu), 14 Februari 2024 lalu.

    “Anggota DPRD terpilih, setelah ditetapkan akan kami sampaikan ke Bupati untuk diusulkan dilantik oleh Gubernur Jatim,” terang Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Bukhori di salah satu hotel di Mojokerto, Kamis (2/5/2024).

    Di Kabupaten Mojokerto ada lima Daerah Pemilihan (Dapil). Di Dapil 1 ada 11 kursi meliputi wilayah Kecamatan Ngoro, Pungging dan Kecamatan Mojosari. Dapil 2 ada delapan kursi untuk wilayah daerah pemilihan Jatirejo, Gondang, Pacet dan Trawas. Dapil 3 ada 10 kursi dengan wilayah pemilihan Puri, Trowulan dan Sooko.

    Dapil 4 ada 11 kursi dengan daerah pemilihan Gedeg, Kemlagi, Jetis dan Dawarblandong. Sementara dapil 5 ada 10 kursi dengan daerah pemilihan Kutorejo, Dlanggu, Bangsal dan Mojoanyar. [tin/but]

    Berikut nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil 1:

    1. Eko Sutrisno dari PKB dengan perolehan 8.256 suara sah.

    2. Eddy Susanto dari PKB dengan perolehan 5.814 suara sah.

    3. Hendra Purnomo dari Gerindra dengan perolehan 8.628 suara sah.

    4. Hartono dari PDIP dengan perolehan 4.907 suara sah.

    5. Winajat dari Golkar dengan perolehan 9.010 suara sah.

    6. Nur Hanik Tri Rahayu dari Nasdem dengan perolehan 5.403 suara sah.

    7. Salahuddin dari PKS dengan perolehan 4.646 suara sah.

    8. Mohammad Santoso dari PAN dengan perolehan 5.237 suara sah.

    9. Fara Diba Izza Mazidah dari Demokrat dengan perolehan 6.665 suara sah.

    10. Muhamad Hafifuddin dari Demokrat dengan perolehan 6.950 suara sah.

    11. Ainur Rosyid dari PPP dengan perolehan 7.026 suara sah.

    Berikut nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil 2:

    1. Eka Septya Juniarti dari PKB dengan perolehan 8.375 suara sah.

    2. Yoga Vardhana dari Gerindra dengan perolehan 5.359 suara sah.

    3. Elia Joko Sambodo dari PDIP dengan perolehan 5.327 suara sah.

    4. Any Mahnunah dari Golkar dengan perolehan 9.500 suara sah.

    5. Ainul Yaqin dari Nasdem dengan perolehan 8.229 suara sah.

    6. Ricky Purwoaji Pangestu dari Nasdem dengan perolehan 5.170 suara sah.

    7. Diana Kholidah dari Demokrat dengan perolehan 6.477 suara sah.

    8. Arif Winarko dari PPP dengan perolehan 6.312 suara sah.

    Berikut nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil 3:

    1. M Agus Fauzan dari PKB dengan perolehan 7.677 suara sah.

    2. Abdul Hakim dari PKB dengan perolehan 7.031 suara sah.

    3. Andik Sanjaya dari Gerindra dengan perolehan 6.557 suara sah.

    4. Setia Pudji Lestari dari PDIP dengan perolehan 6.721 suara sah.

    5. Bambang Widjanarko dari Golkar dengan perolehan 9.461 suara sah.

    6. Widayati dari Nasdem dengan perolehan 7.799 suara saha.

    7. Imam Sutarso dari PKS dengan perolehan 5.222 suara sah.

    8. Makruf dari PAN dengan perolehan 2.552 suara sah.

    9. Ade Ria Suryani dari Demokrat dengan perolehan 5.470 suara sah.

    10. Ahmad Afifuddin Sya’roni dari PPP dengan perolehan 4.845 suara sah.

    Berikut nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil 4:

    1. Hadi Fakthur Rohman dari PKB dengan perolehan 10.961 suara sah.

    2. Supriyanto dari PKB dengan perolehan 7.384 suara sah.

    3. Edi Ikhwanto dari PKB dengan perolehan 7.949 suara sah.

    4. Sujatmiko dari Gerindra dengan perolehan 7.258 suara sah.

    5. Nurida Lukitasari dari PDIP dengan perolehan 7.682 suara sah.

    6. Bagus Ramadhanarto dari Golkar dengan perolehan 4.549 suara sah.

    7. Khoirul Amin dari Nasdem dengan perolehan 14.669 suara sah.

    8. Edy Sasmito dari Nasdem dengan perolehan 6.959 suara sah.

    9. Hery Suyatnoko dari Nasdem dengan perolehan 6.989 suara sah.

    10. Sugiyanto dari PKS dengan perolehan 6.172 suara sah.

    11. Bagus Priyo Zatmiko dari Perindo dengan perolehan 5.500 suara sah.

    Berikut nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil 5:

    1. Akhmad Luthfy Ramadhani dari PKB dengan perolehan 5.233 suara sah.

    2. Ayni Zuhro dari PKB dengan perolehan 7.641 suara sah.

    3. Akhmad Anwar dari PDIP dengan perolehan 8.155 suara sah.

    4. Debra Septia Eka Haris dari PDIP dengan perolehan 4.851 suara sah.

    5. Abdul Khoirul Fatah dari Golkar dengan perolehan 4.607 suara sah.

    6. Ahmad Dofir dari Nasdem dengan perolehan 7.684 suara sah.

    7. Arif Afifuddin dari PKS dengan perolehan 3.985 suara sah.

    8. Mustakim dari PAN dengan perolehan 4.567 suara sah.

    9. Yugus Tanti Arini dari Demokrat dengan perolehan 6.935 suara sah.

    10. Abu Rojad dari PPP dengan perolehan 5.334 suara sah.

  • Arah Politik PDIP Koalisi atau Oposisi Tunggu Megawati

    Arah Politik PDIP Koalisi atau Oposisi Tunggu Megawati

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada pertengahan Mei mendatang akan dibahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan partai pasca-pemilu.

    Namun. sikap PDIP apakah berada di dalam pemerintahan dengan bergabung ke koalisi atau di luar pemerintahan menjadi oposisi, hal itu merupakan kebijakan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Rakernas partai ke depan akan merumuskan sikap-sikap politik dalam menghadapi seluruh dinamika politik nasional maupun global, dan juga langkah-langkah strategis yang akan dilakukan partai pasca-pemilu,” ujar Hasto, Sabtu (27/4/2024).

    Dia menambahkan, mengenai target PDIP di Pilkada 2024, akan diputuskan dalam Rakernas yang akan digelar 24-26 Mei 2024 di Jakarta.

    Dia menyebut, dari pengalaman yang lalu PDIP mampu menempatkan kader-kader partai yang muncul dari kalangan rakyat biasa, melalui proses kaderisasi untuk menjadi pemimpin di tingkat kabupaten kota dan provinsi.

    “Target diputuskan berdasarkan pemetaan politik, PDIP membuka ruang kerja sama. Di tingkat nasional kan kami juga kerja sama dengan PPP, Hanura, Perindo. Maka di tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga membuka kerja sama sesuai dengan dinamika politik dan kultur politik yang ada,” kata Hasto. [hen/beq]

  • 7 Parpol Terancam Tak Dapat Kursi di DPRD Bojonegoro dalam Pemilu 2024

    7 Parpol Terancam Tak Dapat Kursi di DPRD Bojonegoro dalam Pemilu 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dari 18 partai politik (parpol) yang menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak semua mendapat kursi di legislatif. Seperti 7 parpol di Kabupaten Bojonegoro ini terancam tidak memperoleh kursi dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024 DPRD Kabupaten Bojonegoro.

    Perhitungan 7 parpol yang berpotensi tidak mendapat kursi di DPRD Bojonegoro itu masih sementara. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro hingga saat ini belum melakukan penetapan.

    Ke tujuh parpol itu yakni, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Ummat.

    Sedangkan, berdasarkan rekapitulasi perolehan suara masing-masing parpol dalam Pemilu 2024, khususnya untuk pemilu calon legislatif DPRD Kabupaten Bojonegoro kursi terbanyak diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 13 kursi dengan jumlah suara 185.932 suara.

    Sementara perolehan kursi untuk partai lainnya yaitu, Partai Gerindra diperkirakan akan memperoleh 8 kursi dengan perolehan 118.456 suara. Disusul PDIP diperkirakan akan memperoleh 6 kursi dengan perolehan 81.849 suara, Partai Golkar (83.500 suara) dan Partai Demokrat (82.665 suara) diperkirakan akan memperoleh 5 kursi.

    Selanjutnya PAN (47.697 suara) dan PPP (30.037suara) masing-masing diperkirakan akan memperoleh 3 kursi; PKS (54.851 suara), Partai Hanura (28.688 suara), dan PBB (39.987 suara) masing-masing diperkirakan akan memperoleh 2 kursi; dan terakhir Partai Nasdem (39.391 suara) diperkirakan akan memperoleh 1 kursi. [lus/ian]

  • PPP Pamekasan Gagal Ulang Kejayaan di Pemilu 2024

    PPP Pamekasan Gagal Ulang Kejayaan di Pemilu 2024

    Pamekasan (beritajatim.com) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, kembali mendapatkan suara terbanyak pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Pamekasan.

    Hal tersebut berdasar data hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Pamekasan, tingkat kabupaten, pada pelaksanaan pesta demokrasi 2024 lalu.

    Berdasar rekapitulasi di tingkat KPU Pamekasan, parpol berlogo Ka’bah mengumpulkan sebanyak 109.518 suara. Sekaligus menjadi parpol peraih suara terbanyak dari 17 parpol lainnya di Pamekasan.

    Perolehan suara PPP hanya didekati Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan meraup sebanyak 89.129 suara parpol, disusul Partai Demokrat sebanyak 77.226 suara, Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 76.681 suara.

    Perolehan parpol lainnya menyusul Partai Nasdem dengan torehan sebanyak 51.871 suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan sebanyak 49.009 suara.

    Selanjutnya disusul Partai Golkar dengan raihan sebanyak 38.277 suara, PDI Perjuangan sebanyak 36.221 suara, Partai Gerindra sebanyak 35.530 suara, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 29.616 suara, dan Partai Gelora sebanyak 20.626 suara.

    Sisanya diraih beberapa parpol gurem, di antaranya Partai Perindo dengan raihan sebanyak 2.658 suara, Partai Hanura sebanyak 752 suara, PKN sebanyak 730 suara, Partai Ummat sebanyak 651 suara, Partai Buruh sebanyak 188 suara, serta PSI sebanyak 168 suara.

    Perolehan suara yang diperoleh PPP di Pamekasan, sekaligus menasbihkan diri sebagai parpol pemenang Pemilu untuk kesekian kalinya, serta memperpanjang perolehan suara parpol terbanyak dan pemenang pemilu di Pamekasan.

    Perolehan Kursi DPRD Pamekasan

    Perolehan suara terbanyak parpol tidak menjamin pada perolehan kursi di legislatif, hal itu mulai dialami PPP Pamekasan, khususnya pada pelaksanaan Pemilu 2024.

    Bahkan pada pemilu tahun ini, PPP Pamekasan dipastikan gagal merealisasikan target 15 kursi di DPRD Pamekasan. Sebab saat ini, mereka hanya mendelegasikan sekitar 7 kader terbaik untuk berkantor di Gedung Wakil Rakyat di Jl Kabupaten 107 Pamekasan.

    Berdasar rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Pamekasan, beberapa waktu lalu. Terdapat sekitar 7 caleg PPP Pamekasan, yang berhasil melanggeng ke kursi legislatif atau berkurang 5 kursi dari periode sebelumnya.

    Bahkan sebagian besar di antara caleg PPP yang mendapatkan jatah kursi di DPRD Pamekasan, mayoritas merupakan caleg incumbent. Sedangkan kader pendatang baru hanya Ainol Yaqin. [pin]

    Berikut Caleg PPP di DPRD Pamekasan:

    1. Dapil 1 (Pamekasan, Tlanakan); Maskur Rasid: 5.416 suara*
    2. Dapil 2 (Palengaan, Proppo); Anwar Syamsidi: 9.060 suara*
    3. Dapil 3 (Batumarmar, Pasean, Waru); Abd Rasyid Fansori (PPP): 16.163 suara, dan Andy Suparto (PPP): 11.762 suara*
    4. Dapil 4 (Kadur, Pagantenan, Pakong); Ainol Yaqin (PPP): 10.285 suara, dan Halili Yasin: 10.575 suara*
    5. Dapil 5 (Galis, Larangan, Pademawu); Ali Masykur (PPP): 5.368 suara

    [nm/aje]

  • Daftar Petinggi BUMN yang Terseret Korupsi di Tengah Cerita Miris Ahok

    Daftar Petinggi BUMN yang Terseret Korupsi di Tengah Cerita Miris Ahok

    Jakarta, CNN Indonesia

    Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan risiko berat kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya rentan terseret masalah hukum.

    “Karena saya bisa mengerti, di BUMN, kadang-kadang di BUMN itu ya kita kerja baik belum tentu (mendapat) terima kasih, betul Bu Dirut (Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati)? Nanti kalau salah sedikit masuk penjara, dipanggil-panggil lagi. Jadi, akhirnya semua orang takut-takut,” ujar Ahok dalam acara ground breaking Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) di Jakarta Barat, Rabu (18/1).

    Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, cukup banyak petinggi BUMN yang terseret kasus korupsi. Di antaranya, ada mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara yang ketahuan menyelundupkan Harley Davidson dan Brompton melalui maskapai negara itu pada Desember 2019.

    Terbaru, ada dugaan korupsi yang dilakukan petinggi BUMN di proyek Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

    Lalu, ada juga mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan yang melakukan korupsi saat pengadaan liquefied natural gas (LNG) pada periode 2011-2021. Pada September 2023 lalu, KPK menetapkan Karen sebagai tersangka.

    Berikut daftar petinggi BUMN yang tersandung kasus korupsi berdasarkan catatan redaksi:

    1. Djoko Dwijono, Jasamarga

    Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga pejabat anak usaha BUMN dalam kasus dugaan korupsi proyek Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat pada September 2023.

    Ketiganya adalah Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

    2. Karen Agustiawan, Pertamina

    KPK resmi menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) pada September 2023.

    Karen menjadi tersangka untuk kasus pengadaan LNG pada PT Pertamina di periode 2011-2021. Penetapannya sebagai tersangka diperkuat dengan bukti permulaan yang cukup sehingga naik pada tahap penyidikan.

    3. Ari Askhara, Garuda Indonesia

    Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Akshara terbukti terlibat dalam penyelundupan Harley-Davidson dan sepeda Bropton dalam maskapai negara tersebut pada 2019 lalu.

    Selain Ari, Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia juga memecat empat direksi lain karena kasus tersebut. Mereka adalah, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar.

    4. Budi Tjahjono, Jasindo

    KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Budi Tjahjono sebagai tersangka korupsi kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) saat masih menjadi pejabat di PT Jasindo.

    Pada akhir 2023, ia ditetapkan menjalani hukuman penjara 7 tahun dari sebelumnya hanya 5 tahun lanaran kalah banding.

    5. Destiawan Soewardjono, Waskita Karya

    Pada April 2023 lalu, Destiawan Soewardjono ditangkap KPK atas dugaan kasus korupsi karena melawan hukum dengan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu.

    Penyidik Kejaksaan Agung menyangkakan DES melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Peranan Tersangka DES dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu, untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek pekerjaan fiktif.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    6. Emirsyah Satar, Garuda Indonesia

    Masih di 2019, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar didakwa menerima suap dari mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo sebesar Rp5,859 miliar dan sejumlah uang dalam bentuk dolar yakni US$ 884.200, EUR 1.020.975, dan Sin$ 1.189.208.

    Suap itu diduga diberikan untuk melancarkan pengadaan mesin Rolls Royce terkait dengan perawatan pesawat.

    Jaksa penuntut umum memperinci sejumlah pengadaan tersebut yakni Total Care Program (TCP) mesin Rolls Royce Trent 700, pesawat airbus A330-300/200, airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, pesawat bombardier CRJ 1.000, dan pesawat ATR 72-600.

    7. Korupsi Dana Investasi Asabri

    Kejagung telah menetapkan delapan tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) terkait pengelolaan dana investasi pada Februari 2021 lalu.

    Kasus yang merugikan negara hingga Rp23,7 triliun tersebut menyeret sejumlah petinggi perusahaan pelat merah itu, yang juga merupakan para Purnawirawan TNI.

    Dua tersangka di antaranya adalah mantan Direktur Utama PT Asabri, Mayjen (Purn) Adam R Damiri; dan Letjen (Purn) Sonny Widjaja.

    8. OTT Direksi Perum Perindo

    KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap jajaran Direksi Perum Perindo dan pihak swasta importir di Jakarta pada September 2019 lalu.

    “Kami konfirmasi, hari ini ada tim yang bertugas di Jakarta menindaklanjuti informasi terkait dugaan akan terjadinya transaksi antara pihak swasta yang bergerak di bidang importir ikan dengan pihak direksi BUMN bidang perikanan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat dikonfirmasi pada 23 September 2019.

    Laode menyatakan pihaknya mengamankan sembilan orang di Jakarta dan Bogor. Tiga orang di antaranya adalah jajaran direksi Perum Perindo, sementara sisanya pegawai perusahaan. Selain itu, tim penindakan KPK juga turut menyita uang sebesar US$30 ribu atau lebih dari Rp400 juta.

    Laode menjelaskan, diduga pemberian itu terkait komisi jatah impor ikan jenis tertentu yang diberikan Perum Perindo kepada pihak swasta.

    [Gambas:Photo CNN]

    9. Korupsi Anoda Logam PT Antam

    Pada awal 2023, KPK menyebut kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Antam Tbk dengan PT Loco Montrado telah merugikan negara sebesar Rp100,7 miliar.

    Dalam kasus ini, KPK telah menjerat General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia PT Antam Tbk Dodi Martimbang sebagai tersangka.

    Dodi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut odi secara sepihak mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan jasa dari perusahaan yang sebelumnya telah dilakukan penandatangan kontrak karya. Kebijakan itu pun tidak didukung dengan alasan yang mendesak.