partai: Perindo

  • Fraksi Demokrat DPRD Minta Dana Operasional Dasawisma Naik di APBD Jakarta 2025 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        12 November 2024

    Fraksi Demokrat DPRD Minta Dana Operasional Dasawisma Naik di APBD Jakarta 2025 Megapolitan 12 November 2024

    Fraksi Demokrat DPRD Minta Dana Operasional Dasawisma Naik di APBD Jakarta 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Fraksi Demokrat-Perindo DPRD Provinsi
    Jakarta
    Ali Muhammad Johan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) menaikkan dana operasional
    dasawisma
    , juru pemantau jentik (jumantik), kader Posyandu, dan kader PKK.
    Ali berharap, dana operasional kader dasawisma hingga jumantik yang membantu sosialisai program Pemprov itu dinaikkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.
    “Kami mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kajian terkait peningkatan dana operasional untuk kader dasawisma, kader jumantik, kader posyandu dan kader PKK,” ujar Ali dalam keterangannya, Selasa (12/11/2024).
    Usulan kenaikan dana opersional dasawisma hingga jumantik ini telah lama diperjuangkan oleh Fraksi Demokrat DPRD Jakarta.
    Pasalnya, kerja para dasawisma di lapangan tidak sebanding dengan upah yang mereka terima dari Pemprov Jakarta.
    “Kinerja mereka telah memberi kontribusi penting untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta. Mereka lelah melayani masyarakat secara door to door,” imbuhnya.
    Ali menuturkan, tenaga para dasawisma patut dihargai. Mereka secara rutin memberikan penyuluhan kesehatan hingga menyosialisasikan program Pemprov Jakarta.
    “Kinerja mereka sangat penting, sebagai garda terdepan dalam membantu Kelurahan untuk penyuluhan dan pencegahan penyakit
    endemic
    , dan
    stunting
    ,” tutur dia.
    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan, dana operasional dasawisma hingga jumantik telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
    “Dapat disampaikan bahwa pemberian uang operasional atau honorarium berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Teguh.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI Kemarin, Mulai dari KPPS difabel hingga banjir di Jaksel

    DKI Kemarin, Mulai dari KPPS difabel hingga banjir di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Senin (11/11) masih layak untuk disimak hari ini, mulai dari KPU Jakbar libatkan warga disabilitas jadi KPPS hingga Empat RT di Jaksel tergenang pada Senin sore.

    Berikut ulasan selengkapnya:

    1. KPU Jakbar libatkan warga disabilitas jadi KPPS
     
    Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat melibatkan warga disabilitas fisik menjadi bagian dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada DKI Jakarta 2024 di wilayah tersebut.

    Baca di sini

    2. Demokrat minta DKI jangan hapus KJP usai terapkan sekolah gratis
     
    Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menghapus program bantuan yang disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus usai menerapkan sekolah swasta gratis di Jakarta.

    Baca di sini

    3. DPRD DKI rampungkan tatib hasil fasilitasi dengan Kemendagari
     
    DPRD DKI Jakarta merampungkan pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRD periode 2024-2029 hasil fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan segera disahkan menjadi peraturan DPRD.

     

    Baca di sini

     

    4. DKI tingkatkan akses hunian layak untuk masyarakat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan akses kepemilikan perumahan yang layak, aman dan terjangkau melalui penyediaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi masyarakat yang belum memiliki rumah dan masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Baca di sini
     
    5. Empat RT di Jaksel tergenang pada Senin sore

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengemukakan sebanyak empat RT di Jakarta Selatan tergenang sekitar pukul 17.00 WIB akibat hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta.

    Baca di sini

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Demokrat minta DKI jangan hapus KJP usai terapkan sekolah gratis

    Demokrat minta DKI jangan hapus KJP usai terapkan sekolah gratis

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menghapus program bantuan yang disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus usai menerapkan sekolah swasta gratis di Jakarta.

     

    “Kami meminta agar program sekolah swasta gratis tidak menghapus bantuan sosial yang sudah berjalan selama ini melalui KJP,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat-Perindo, Lazarus Simon Ishak dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

     

    Simon menegaskan, pihaknya akan selalu memberikan dukungan untuk pelaksanaan sekolah gratis pada Tahun Ajaran Baru 2025/2026.

     

     

    Bahkan, diyakini program itu bisa menjadi solusi dari permasalahan pendidikan, seperti banyak siswa-siswa yang gagal masuk sekolah negeri lantaran zonasi sehingga harus sekolah swasta yang berbayar.

     

    “Mengingat bahwa belum tercantumnya 
    program tersebut dalam Dokumen RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2025, Perindo meminta penjelasan secara lengkap mengenai hal ini,” ujarnya.

    Kendati demikian, dia juga mempertanyakan besaran anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan sekolah gratis.

     

    “Sebab pada tahun 2025 dialokasikan anggaran untuk pemberian bantuan sosial. Salah satunya untuk KJP Plus sebesar Rp2,05 triliun bagi 445.994 siswa dan KJMU sebesar Rp284,26 miliar bagi 15.792 mahasiswa,” katanya.
     

    Di lokasi yang sama, Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo, Ali Muhammad Johan mengungkapkan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) DKI Jakarta Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp91,14 triliun.

     

     

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan bahwa program sekolah swasta gratis tak hanya bebas Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang pangkal dan uang masuk saat pendaftaran melainkan juga kebutuhan peralatan peserta didik.

     

    Kemudian biaya kegiatan pembelajaran sesuai tarif tertentu berdasarkan hasil kajian.

     

    Kendati demikian, tak semua sekolah swasta di Jakarta akan digratiskan oleh pemerintah. Purwosusilo menjelaskan bahwa sekolah-sekolah swasta di Jakarta telah dipetakan berdasarkan kualitas dan biaya.

     

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Fraksi PSI minta Pemprov DKI prioritaskan gizi anak hingga keamanan

    Fraksi PSI minta Pemprov DKI prioritaskan gizi anak hingga keamanan

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta masalah gizi anak, pendidikan, keamanan dan kesejahteraan hewan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025.

    Dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, anggota DPRD PSI Francine Widjojo juga meminta Pemprov DKI menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program prioritas pemerintah pusat.

    Francine menyebutkan masalah gizi buruk menjadi tantangan di Jakarta, dengan masih adanya sekitar 6.000 kasus gizi buruk di kota ini.

    “Program Makan Bergizi bagi anak-anak sangat penting untuk mengatasi masalah kesehatan dan perkembangan anak-anak di Jakarta, terutama untuk keluarga kurang mampu. Pemprov DKI perlu memastikan alokasi anggaran yang jelas dan strategi implementasi yang efektif,” ujar Francine.

    Baca juga: DPRD DKI rampungkan tatib hasil fasilitasi dengan Kemendgari

    Dalam bidang pendidikan, PSI meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memahami pentingnya perbaikan fasilitas sekolah di Jakarta yang hingga kini masih belum memadai.

    Francine menyebutkan, banyak sekolah di Jakarta yang rusak berat. Bahkan dari 2.007 sekolah negeri di Jakarta, ada 227 sekolah yang memerlukan rehabilitasi mendesak.

    “Ini adalah pekerjaan rumah yang tidak boleh terabaikan lagi. PSI ingin melihat perencanaan yang matang dan optimal, mengingat anggaran untuk sarana pendidikan tahun ini lebih dari Rp1 triliun,” kata Francine.

    Tak hanya itu, PSI juga mendorong kelanjutan Program Sekolah Swasta Gratis untuk siswa dari keluarga kurang mampu, mengingat keterbatasan kuota di sekolah negeri di Jakarta.

    Di bidang keamanan, PSI menyoroti jumlah CCTV yang masih belum mencukupi. Saat ini baru ada 1.494 titik CCTV di Jakarta, padahal targetnya setidaknya mencapai 70.000 titik untuk menjamin keamanan di seluruh wilayah.

    Baca juga: Fraksi Demokrat-Perindo minta Pemprov DKI perluas program hunian KTV

    Selain itu, Fraksi PSI juga menyoroti minimnya jumlah pos pemadam kebakaran di Jakarta.  Jakarta hanya memiliki 170 pos pemadam dari total 267 kelurahan.

    “Idealnya, setiap kelurahan memiliki satu pos pemadam agar bisa merespons cepat dalam situasi darurat,” ujar Francine.

    Francine juga menyampaikan harapan agar Jakarta menjadi kota yang ramah hewan. Dia menilai, Jakarta sebagai kota global seharusnya memperhatikan kesejahteraan hewan peliharaan, ternak, dan satwa, dan hewan terlantar.

    Francine pun mengusulkan pembangunan rumah sakit hewan dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di setiap kota administratif di Jakarta. PSI juga mendorong penambahan kuota program sterilisasi kucing jalanan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPRD DKI rampungkan tatib hasil fasilitasi dengan Kemendgari

    DPRD DKI rampungkan tatib hasil fasilitasi dengan Kemendgari

    Jakarta (ANTARA) – DPRD DKI Jakarta merampungkan pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRD periode 2024-2029 hasil fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan segera disahkan menjadi peraturan DPRD.

    Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dalam keterangannya di Jakarta, Senin, berharap seluruh pimpinan dan anggota DPRD dapat mematuhi tatib yang terdiri dari 20 BAB dan 222 pasal itu.

    Tatib DPRD itu akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi DPRD sebagai legislasi, penganggaran dan pengawasan.

    “Pastinya kita berharap semua dewan mematuhi aturan ini. Mudah-mudahan dengan Tatib baru jadi semangat baru. Kita akan kawal semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat,” ujar dia.

    Baca juga: Fraksi Demokrat-Perindo minta Pemprov DKI perluas program hunian KTV

    Tahapan selanjutnya, yakni DPRD DKI mengadakan rapat paripurna untuk pengesahan Peraturan DPRD. “Setelah paripurna, apabila ditemukan salah satu pasal perlu direvisi, sangat memungkinkan direvisi,” ungkap Koirudin.

    Dia berharap keberadaan tatib dapat berpihak pada kepentingan masyarakat.

    “Hal ini sebuah fasilitasi yang melegakan buat kita. Kita ingin mengawal setiap rupiah dari uang yang masyarakat bayarkan ke pemerintah melalui pajak, kita akan kawal bersama,” katanya.

    Adapun Peraturan Tatib DPRD dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ketentuan Umum, BAB III Fungsi, Tugas, Wewenang dan Wewenang DPRD dan BAB IV Pengisian Kekosongan Gubernur dan/Wakil Gubernur. Sedangkan BAB V Keanggotaan DPRD serta BAB VI Alat Kelengkapan DPRD.

    Baca juga: Antisipasi perundungan di sekolah dengan perbanyak kamera pengawas

    BAB VII Rencana Kerja, BAB VIII Pelaksanaan Hak DPRD dan Anggota DPRD, BAB IX Persidangan dan Rapat DPRD, dan BAB X Pengambilan Keputusan Risalah Rapat, Undangan Rapat, Pakaian Rapat dan Bentuk Kebijakan DPRD.

    Selanjutnya, BAB XI Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD, BAB XII Fraksi dan Tugas Fraksi, BAB XIII Larangan dan Sanksi serta BAB XIV Konsultasi DPRD. BAB XV Pertimbangan dan Keputusan DPRD Terhadap Kebijakan Strategis.

    BAB XVI Pelayanan atas Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat, BAB XVII Sekretariat DPRD, BAB XVIII Pendanaan, BAB XIX Ketentuan Lain-Lain dan BAB XX Ketentuan Penutup

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Debat publik penting bagi pemilih nilai kualitas pasangan calon

    Debat publik penting bagi pemilih nilai kualitas pasangan calon

    Ketua KPU Gumas Elfrinst G Tumon menyampaikan sambutan saat membuka debat publik kedua di Kuala Kurun. (ANTARA/HO-Diskominfosantik Gumas.)

    KPU: Debat publik penting bagi pemilih nilai kualitas pasangan calon
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Minggu, 10 November 2024 – 08:13 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah, Elfrinst G Tumon mengatakan pelaksanaan debat publik pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, menjadi wadah yang sangat penting bagi masyarakat untuk menilai kualitas pasangan calon.

    “Selain sebagai wadah penyampaian visi dan misi dan kampanye, debat publik juga memberi ruang bagi pemilih untuk menilai kualitas dan kapasitas para calon yang akan memimpin daerah ini,” kata Elfrinst di Kuala Kurun, Sabtu.

    Dia berharap debat berlangsung dengan semangat sportivitas, adu gagasan yang konstruktif, serta saling menghormati antara pasangan calon (paslon), demi tercapainya pilkada yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

    Debat juga diharap mengedepankan diskusi dengan solusi konkret terhadap berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat Gumas, dengan tujuan membangun daerah menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera.

    Dia mengatakan Pilkada Serentak 2024 merupakan bagian dari perjalanan demokrasi. Untuk itu ia mengajak seluruh pihak menjaga suasana yang kondusif, saling menghormati dan mengutamakan kepentingan bersama di atas segalanya.

    “Mari kita teguhkan komitmen untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, sehingga pilkada berjalan aman, damai, serta senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan masyarakat,” katanya.

    Pernyataan itu diungkapkan dia terkait pelaksanaan debat publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas yang telah dilaksanakan kedua kali.

    Sebelumnya KPU Gumas telah melaksanakan debat publik pertama di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Damang Batu Kuala Kurun, 26 Oktober 2024. Saat itu debat mengangkat tema pembangunan ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup.

    Debat publik kedua juga dilaksanakan di GPU Damang Batu. Adapun tema yang diangkat pada debat publik kedua yakni terkait tata kelola layanan publik, budaya dan sumber daya manusia (SDM) unggul.

    Dalam pelaksanaan debat publik, KPU Gumas membatasi masing-masing tim membawa 50 orang pendukung ke dalam GPU Damang Batu. 50 orang itu sudah termasuk paslon bupati dan wakil bupati.

    Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gumas 2024 diikuti dua paslon yaitu nomor urut 1 Jaya S Monong-Efrensia LP Umbing, dan nomor urut 2 Kusnadi B Halijam-Daldin.

    Paslon Jaya-Efrensia diusung oleh tujuh partai politik yakni NasDem, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Perindo. Sedangkan Kusnadi-Daldin diusung oleh PDI Perjuangan.

    Sumber : Antara

  • KPK Dalami Dugaan Uang Korupsi Sahbirin Noor Mengalir ke Sang Istri untuk Pencalonan Gubernur Kalsel

    KPK Dalami Dugaan Uang Korupsi Sahbirin Noor Mengalir ke Sang Istri untuk Pencalonan Gubernur Kalsel

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mendalami dugaan uang korupsi Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor mengalir ke pencalonan sang istri, Raudhatul Jannah.

    Diketahui Raudhatul Jannah atau yang karib disapa Acil Odah sedang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 sebagai calon gubernur Kalsel.

    Di tengah kandidasi tersebut, suami Raudhatul yaitu Sahbirin atau yang akrab disapa Paman Birin dijerat sebagai tersangka korupsi oleh KPK. 

    Paman Birin diduga menerima suap hingga miliaran rupiah terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Kalsel.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, materi tersebut akan didalami tim penyidik dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.

    “Masih didalami. Penyidik masih memanggil saksi-saksi dan semua pihak yang diduga memiliki peran serta baik aktif maupun pasif akan dimintai keterangan,” kata Tessa dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

    Pada Pilgub kali ini, Paman Birin tak mencalonkan diri lagi sebagai gubernur karena telah menjabat dua periode.

    Sebagai gantinya, dia mendorong istrinya, Raudhatul Jannah, sebagai calon gubernur berpasangan dengan mantan Anggota DPRD Kalsel sekaligus politisi kelahiran Makassar, Akhmad Rozanie Himawan Nugraha.

    Pasangan ini diusung Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PDIP, dan PKB.

    Istri Paman Birin pun harus menantang Muhidin yang berpasangan dengan “crazy rich” Kalsel sekaligus mantan Anggota DPR RI, Hasnuryadi Sulaiman.

    Muhidin mencalonkan diri sebagai gubernur setelah satu periode menjabat wakil gubernur mendampingi Paman Birin (periode 2021–sekarang).

    Pasangan Muhidin dan Hasnuryadi diusung PAN, PKS, Partai Demokrat, PSI, PKN, Partai Buruh, Partai Garuda, Perindo, dan Partai Ummat.

    Calon Gubernur Kalsel hanya ada dua, petahana wakil gubernur dan istri gubernur.

    Kasus korupsi yang menyandung Paman Birin terjadi di era pemerintahannya bersama dengan Muhidin.

    Sahbirin Masih Dicari, Info Tempat Persembunyiannya Diakntongi KPK

    KPK menyatakan tetap berusaha mencari keberadaan dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor.

    Penyidik disebut telah mengantongi info lokasi persembunyian tersangka kasus dugaan korupsi itu.

    Namun, informasi tersebut tidak bisa dibuka ke publik.

    “Informasi yang saya dapat, penyidik masih memiliki opsi-opsi informasi lokasi di mana yang bersangkutan ini bisa ditemukan. Jadi masih dilakukan proses pencarian yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    “Informasi kami enggak bisa share secara terbuka di sini, untuk penyidik jajaki, datangi dan cari keberadaan yang bersangkutan,” imbuh jubir berlatar belakang pensiunan Polri ini.

    Di sisi lain, Tessa mengatakan KPK hingga saat ini belum perlu mengeluarkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap pria yang karib disapa Paman Birin itu.

    Sebab, status Paman Birin juga masih dalam pencegahan ke luar negeri.

    Tessa menerangkan bahwa penerbitan DPO bisa dilakukan jikalau semua cara untuk mencari Paman Birin sudah dilakukan.

    “KPK sudah melakukan proses pencekalan atau pencegahan ke luar negeri, sehingga kami masih memiliki keyakinan yang bersangkutan ada di dalam negeri, tidak keluar negeri,” katanya.

    “Umumnya DPO itu dikeluarkan setelah semua opsi sudah dilakukan dan sudah tidak ada lagi yang bisa, tidak ada informasi segala macam, penegak hukum menerbitkan DPO,” Tessa melanjutkan.

    KPK diketahui menyatakan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor telah melarikan diri

  • Hary Tanoesoedibjo Temui Trump yang Unggul di Pilpres Amerika, Dokter Tifa: Oligarki Lokal Langsung Merapat

    Hary Tanoesoedibjo Temui Trump yang Unggul di Pilpres Amerika, Dokter Tifa: Oligarki Lokal Langsung Merapat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, turut mendukung Donald Trump dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024.

    Dukungan Executive Chairman MNC Group tersebut terlihat melalui akun instagram pribadi miliknya @hary.tanoesoedibjo saat calon presiden Partai Republik itu semakin mendekati kemenangan.

    Seperti diketahui, Trump saat ini meraih 230 dari 270 electoral vote yang dibutuhkan.

    “Election Night, 5 Nov, Mar-a-Lago, West Palm Beach, Florida,” tulis Hary Tanoesoedibjo pada akun instagram miliknya, Rabu (6/11/2024).

    Melalui postingan tersebut, HT, Liliana Tanoesoedibjo, serta Co-CEO MNC Group, Angela Tanoesoedibjo, membagikan momen bersama di Mar-a-Lago, West Palm Beach, Florida, yang menjadi pusat peninjauan hasil pemilu tim kampanye Trump. Tampak pula momen keakraban mereka dengan Trump.

    Terkait hal itu, pegiat media sosial yang juga seorang dokter, dr Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa turut bersuara. Dia menyebut istilah oligarki lokal.

    “Bener kan udah ada Oligarki Lokal yang langsung merapat ke Poros Jakarta- Washington dan melipir dari poros Beijing?,” tulis Dokter Tifa, dikutip dari akun pribadinya di X, @DokterTifa, Kamis (7/11/2024).

    “Percayalah, sebentar lagi Poros Jakarta – Solo – Beijing bakal ditinggal sama Oligarki Oligarki itu. Karena bau cuannya udah geser ke Jakarta – Hambalang – Washington,” sambungnya.

    “Tinggallah nanti si Fufufafa ngangong ditemenin sama bong,” tutup Dokter Tifa.

    Sebagai tambahan informasi, menyusul dukungan Hary Tanoe dan kemenangan sementara Trump, saham PT MNC Land Tbk (KPIG) ikut terkerek 16,77 persen ke harga Rp188 pada Rabu (6/11/2024) pukul 14.32 WIB.

  • Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        7 November 2024

    Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta Megapolitan 7 November 2024

    Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon wakil gubernur Jakarta
    Kun Wardana
    akan menggratiskan tarif bus Transjakarta jika terpilih pada Pilkada 2024 bersama cagub Dharma Pongrekun.
    “Ada gubernur sebelumnya yang menyampaikan Transjakarta bisa gratis. Kita hitung-hitung, memang
    feasible
    untuk gratis,” ucap Kun Wardana dalam program GASPOL!
    Kompas.com,
    dikutip pada Kamis (7/11/2024).
    Menurut Dharma, transportasi merupakan hal penting bagi warga Jakarta untuk mobilitas.
    Dengan menggratiskan ongkos untuk bepergian, bisa menekan pengeluaran mereka sehari-hari.
    “Mengurangi pengeluaran tadi dengan cara pendidikan gratis, transportasi gratis, dengan hal-hal lainnya sehingga (ekonomi) mereka akan tetap terjaga,” ujar dia.
    Selain itu, Kun akan menambahkan armada Transjakarta dan JakLingko di wilayah pinggiran agar bisa menjangkau masyarakat di pinggiran Jakarta.
    “Khusus untuk Transjakarta, JakLingko, dan lainnya, ini jangkauan perlu ditambah untuk daerah-daerah pinggiran, seperti kawasan industri di beberapa tempat,” ujar dia.
    Diketahui sebelumnya,
    Pilkada Jakarta
    diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.
    Kemudian pasangan calon nomor urut 02, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, yang maju lewat jalur independen.
    Sedangkan pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno, yang didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Elektabilitas Bobby Ungguli Edy di Survei Litbang Kompas, PDI-P: Karena Menantu Jokowi
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        6 November 2024

    Elektabilitas Bobby Ungguli Edy di Survei Litbang Kompas, PDI-P: Karena Menantu Jokowi Medan 6 November 2024

    Elektabilitas Bobby Ungguli Edy di Survei Litbang Kompas, PDI-P: Karena Menantu Jokowi
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com-
     Calon gubernur-wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya unggul dari cagub-cawagub Sumut nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas.
    Wakil Ketua DPD PDI-Perjuangan Sumut, Aswan Jaya, mengatakan, ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan elektabilitas Bobby lebih tinggi.
    Salah satunya soal ketokohan Presiden ke-7 Joko Widodo.
     
    Aswan mengatakan, Bobby sebelumnya bukan orang yang dikenal sebagai tokoh di Sumut. Namun, Bobby lebih dikenal sebagai menantu Jokowi.
    “Karena memang Bobby sejak awal tidak dikenal sebagai tokoh di Sumut. Apakah dari sisi politik, intelektual, ekonom, atau lain sebagainya. Cuma dikenal sebagai menantu Presiden Jokowi,” ungkap Aswan saat dihubungi via telepon, Rabu (6/11/2024).
    Aswan menilai, karena kini Jokowi tak lagi menjabat, maka Bobby ke depan hanya akan mengandalkan ide dan ketokohannya sendiri.
    “Makanya kami dalam hal ini, posisinya sangat optimis kalau Edy Rahmayadi 20 hari ke depan semakin kuat posisinya. Kita akan lakukan konsolidasi kampanye ke berbagai sektor masyarakat,” kata Aswan.
    “Kita masih optimis bisa mengejar ketertinggalan itu,” kata Aswan menambahkan.
    Faktor lainnya yang membuat elektabilitas Bobby tinggi karena partai koalisi gemuk yang mengusungnya.
    “Ada faktor partai koalisi gemuk. Saat ini kan Edy-Hasan hanya diusung PDI-P, Hanura, serta beberapa partai kecil. Tentu ini yang kemungkinan membuat ketertinggalan sementara,” ucap Aswan.
    Namun, Aswan melihat masih ada peluang mendapatkan pemilih yang belum menentukan pilihan.
    “Masih ada yang belum menentukan pilihan. Sepanjang belum melewati 51 persen, maka peluangnya masih 50:50 untuk keduanya,” kata Aswan.
    Adapun Bobby-Surya diusung sejumlah besar partai, yaitu Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, PPP, dan PSI.
    Sementara Edy-Hasan diusung dan didukung oleh PDI-P, Hanura, Partai Gelora, Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Buruh.
    Sebelumnya diberitakan, dari survei Litbang Kompas yang digelar 22-28 Oktober 2024, Bobby-Surya memperoleh elektabilitas 44,9 persen dan Edy-Hasan 28 persen.
    Sementara pemilih yang tidak tahu atau belum menentukan pilihan (undecided voters) mencapai 27,1 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.